3. Jumlah Kapasitas Pembangkit listrik

3. Jumlah Kapasitas Pembangkit listrik Kapasitas terpasang pembangkit listrik tahun 2011 ditargetkan sebesar 37.884 MW. Pada realisasinya, kapasitas terpasang pembangkit tahun 2011 mencapai 37.353 MW atau 99% terhadap target tahun 2011. Kapasitas terpasang pembangkit tersebut ekivalen dengan 110% realisasi tahun 2010 sebesar 33.923 MW, dengan total tambahan sebesar 3.430 MW, dengan rincian sebagai berikut: Program 10.000 MW tahap I sebesar 2.590 MW, yang berasal dari 3 pembangkit yang telah COD; yaitu PLTU dramayu Unit 2 dan 3 (660 MW); PLTU Suralaya (1x625 MW); dan PLTU Lontar Unit 1 (315 MW); serta MW pembangkit yang telah 37,500 35,000 beroperasi namun belum 32,500 COD; yaitu: PLTU Lontar 30,000 Unit 2 (315 MW), PLTU 27,500 Rembang (2x315 MW), 25,000 22,500 PLTU Amurang Unit 1 20,000 (25 MW) dan PLTU 17,500 Kendari (2x10 MW). 15,000 12,500 10,000 7,500 5,000 2,500 PPU

2004 825

2005 812

2006 1,087

2007 1,118

2008 1,174

2009 1,202

2010 1,380

IPP

3,590

3,593

4,913

5,695

5,872

6,034

6,231

2011 1,380 6,891

PLN

21,302

22,346

23,355

23,664

24,031

24,366

26,212

29,132

Program IPP sebesar : 840 MW, yang terdiri dari 2 pembangkit yang telah COD; yaitu PLTA Asahan 1 (180 MW0 dan PLTU Tanjung Jati B (660 MW).

Grafik 5.17. Perkembangan Kapasitas Terpasang

Pada tanggal 1 November 2011, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MESDM), Jero Wacik menandatangani surat penugasan pembelian tenaga listrik yang bersumber dari pembangkit panas bumi kepada PT. PLN (Persero) dan persetujuan harga jual tenaga listrik kepada pihak swasta. Dengan telah ditandatanganinya penugasan dan persetujuan harga jual tenaga listrik tersebut, selanjutnya pengembang listrik swasta akan melakukan penanda-tanganan Power Purchase Agreement (PPA) dengan PT. PLN (Persero), dan akan dilanjutkan dengan pembangunan sarana dan prasarana yang diharapkan pada sekitar tahun kedua pembangkit baru tersebut sudah ada yang beroperasi. Dengan telah beroperasinya pembangkit tersebut, maka akan meningkatkan jumlah ketersediaan daya listrik sekitar 430 MW yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia, yang pada gilirannya akan meningkatkan hajat hidup masyarakat serta memajukan sektor perekonomian.

Gambar 5.26. Penandatanganan penugasan pembelian tenaga listrik kepada PT PLN dan persetujuan harga jual tenaga listrik, di KESDM, tanggal 1 November 2011

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) KESDM 2011

121

Tabel 5.28 Perkembangan Jumlah Sambungan Rumah yang Dialiri Gas Bumi No

UR AIAN

2010

SATUAN

2011

R ealisasi 1. 2. 3. 4.

Pertumbuhan kebutuhan listrik

% % % MW MW MW MW

Ras io Elek trifikasi Ras io Des a Berlis trik T otal Kapas itas Terpasang a. PLN b. Independent Power Produc ers (IPP) c. Priv ate Power Utilities (PPU) 5. Produks i Lis trik 1. Produks i Sendiri (PLN) GW h 2. Pembelian (IPP) GW h 3. Produks i Bruto (1) + (2) GW h 4. Pemakaian Sendiri GW h 5. Produks i Net (3) - (4) GW h 6. Pembang kit EBT dan infrastruktur lainny a PLT P mW PLT A PLT MH kW PLT S kW p PLT S Terpusat kW p PLT B kW PLT Hybrid Sury a-Ang in kW PLT Biomas sa mW Gardu Induk Gardu Dis tribus i Unit/k VA Jaring an Dis tribus i

R encana

Realisasi

8,63 67,2 92,50 33.923 26.639 6.151 1.133

7,9 70,4 95,50 37.884 30.037 7.001 846

37.353 29.229 6.991 1.133

124.897,45 43.767,76 168.665,21 5.537,90 163.127,31

137.660,56 39.726,66 177.387,22 6.057,06 171.330,16

140.941,48 36.281,10 177.222,58 6.638,34 170.584,24

1.189,00

1.209,00

1226,1

-

525

347

425 10 90 45,0 5.674,00

377,8 16.555,08

11,5 70,4 92,58

20 120 334,0 14.953,91

Secara lengkap perkembangan pembangunan di bidang ketenagalistrikan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2011 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.29 Perkembangan Pembangunan Ketenagalistrikan Uraian

Satuan

Rasio Elektrifikasi

2006

2007

2008

2009

2010

2011

%

62.09

63

64.34

65.1

65.79

67.15

Jumlah Desa Berlistrik

Desa

53.546

54.136

65.816

66.039

70.511

70.822

Jumlah KK Berlistrik

Ribu

32.175

33.118

35.630

36.230

37.950

39.696

Total Kapasitas Terpasang

MW

26.091

28.422

29.705

30.526

30.940

31.111

PLN

MW

22.346

24.675

24.925

25.451

25.751

25.526

IPP

MW

3.222

3.222

3.984

1.159

4.269

5.739

PPU

MW

523

526

796

916

920

846

GWh

101.282

104.469

111.241

118.047

120.457

168.665,21

PLN

GWh

26.088

28.640

31.199

31.389.66

35.015

124.897,45

IPP

GWh

127.370

133.108

142.441

149.437

155.472

43.767,76

Produksi Listrik

122

2005

72,95


4.

Jumlah Kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi (PLTP) Pada tahun 2011 Kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dalam APBN P ditargetkan sebesar 1.209 MW dan realisasinya mencapai 1.226 MW atau 101% terhadap target tahun 2011. Kapasitas PLTP tersebut ekivalen dengan 103% realisasi kapasitas PLTP tahun 2010 sebesar 1.189 MW. Kapasitas total PLTP sebesar 1.226,1 MW didapat dari: · Penambahan PLTP Lahendong Unit 4 (20 MW) & Ulumbu (100 KW) · Uprating PLTP Salak dari 375 MW menjadi 377 MW · Uprating PLTP darajat dari 255 MW menjadi 270 MW Perkembangan Kapasitas Terpasang PLTP sejak tahun 2009 sampai dengan 2011, secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.30 Kapasitas Terpasang PLTP Kapasitas Terpasang (MW) No.

Nama PLTP

Lokasi 2009

1

Sibayak

Sibayak – Sinabung, SUMUT

2

Salak

3

2010

2011

12

12

12

Cibeureum – Parabakti, JABAR

375

375

377

Wayang Windu

Pangalengan, JABAR

227

227

227

4

Kamojang

Kamojang – Darajat, JABAR

200

200

200

5

Darajat

Kamojang – Darajat, JABAR

255

255

270

6

Dieng

Dataran Tinggi Dieng, JATENG

60

60

60

7

Lahendong

Lahendong – Tompaso, SULUT

60

60

80

TOTAL

1.189

1.226

KAPASITAS TERPASANG PLTP

SIBAYAK 12 MW SALAK 375 MW

KAMOJANG 200 MW

LAHENDONG 60 MW

W.WINDU 227 MW DARAJAT 260 MW DIENG 60 MW

Gambar 5.29. Kapasitas Terpasang PLTP


123

Selain itu juga telah ditetapkan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi sebanyak 5 WKP melalui Kepmen ESDM No. 1151 K/30/MEM/2011. Beberapa capaian terkait panas bumi lainnya, antara lain: ·

Dikeluarkannya Permen ESDM No. 02 Tahun 2011 tentang Penugasan kepada PT PLN (Persero) untuk melakukan pembelian tenaga listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari PLTP.

·

Penandatanganan Nota Kesepahaman antar Menteri ESDM dengan Menteri Kehutanan tentang Koordinasi dan Percepatan Perizinan Pengusahaan Panas Bumi pada Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Konservasi.

Gambar 5.30. Penandatanganan MoU antara Menteri ESDM dengan Menteri Kehutanan terkait perizinan pengusahaan panas bumi di kawasan hutan produksi, hutan lindung dan kawasan konservasi, di KESDM, tanggal 19 Desember 2011

Tabel 5.31 Potensi Panas Bumi Indonesia 2011 (dalam Mwe) Energi Potensi (Mwe) No

Pulau

Jumlah Lokasi

Sumber Daya

Cadangan

Spekulatif Hipotetis

Terduga Mungkin

Total

Terpasang

Terbukti

1

Sumatera

86

4.785

2.086

6.250

15

380

13516

12

2

Jawa

71

1.935

1.836

3.848

658

1.815

10.092

1.124

3

Bali-Nusa Tenggara

27

410

359

983

0

15

1.767

4

Kalimantan

8

155

0

0

0

0

155

5

Sulawesi

55

925

67

1.313

150

78

2.533

6

Maluku

26

620

43

376

0

0

1.039

7

Papua

3

75

0

0

0

0

75

276

8.905

4391

12.770

823

2.288

29.177

Total

13296

60

1.196

15881 29.177

Catatan: Jumlah Lapangan/Daerah Panas Bumi = 285 lokasi.

124


5.

Jumlah lokasi fasilitas Energi Baru Terbarukan (EBT) Sebagaimana diketahui bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan energi domestik, Pemerintah juga memprioritaskan program diversifikasi energi, khususnya pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dan energi alternatif non-BBM lainnya, Pengembangan sumber-sumber energi dalam rangka diversifikasi energi meningkat setiap tahunnya. Pada tahun ini, terdapat penambahan indikator kinerja pada sasaran “meningkatnya pembangunan infrastruktur energi dan mineral”, hal ini disebabkan karena adanya Reorganisasi Kementerian ESDM, dimana Unit Kerja Utama yang dahulu Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi dipecah dua yaitu menjadi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi. Dengan demikian pengembangan EBT menjadi fokus bagi kinerja Ditjen EBTKE. Jumlah lokasi fasilitas Energi Baru Terbarukan (EBT) menjadi tambahan indikator kinerja dalam mencapai sasaran meningkatkan pembangunan infrastruktur energi yaitu dalam rangka mengukur seberapa besar peningkatan pembangunan infrastruktur di bidang energi baru terbarukan. Pada tahun ini, jumlah lokasi fasilitas EBT yang ditargetkan adalah sebanyak 4.601 lokasi dan terealiasi sebanyak 4.175 lokasi, atau besarnya capaian knerja adalah sebesar 90%. Secara rinci capaian kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut: · Jumlah lokasi fasilitas produksi panas bumi Realisasi lokasi fasilitas produksi Panas Bumi sebanyak 2 lokasi yaitu: PLTP Lahendong Unit 4 (20 MW) dan PLTP Ulumbu (100 KW).

5.31. PLTP Lahendong Unit 4

· Jumlah lokasi fasilitas produksi biogas Jumlah lokasi fasilitas produksi Biogas ditahun 2011 ini adalah sebanyak 17 lokasi yaitu: 9 lokasi yang berasal dari DJ EBTKE yakni Provinsi Lampung, Jawa Barat (2 lokasi), Jogjakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Barat, dan 8 lokasi dari Biogas BIRU Hivos yakni di Provinsi Jawa Barat, Jawa tengah, Jogjakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan.


125

5.32. Lokasi Produksi Biogas Komunal Ciamis, Jawa Barat

· Jumlah lokasi fasilitas PLTA Jumlah lokasi fasilitas PLTA pada tahun ini adalah sebanyak 60 lokasi, pelaksanaan pembangunan dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero). · Jumlah lokasi fasilitas PLTMH Lokasi fasilitas PLTMH pada tahun ini terealisasi sebanyak 738 lokasi yang tersebar di 8 provinsi yaitu Sumatera Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, NTT, NTB. Sebanyak 10 lokasi belum dapat direalisasikan di tahun ini disebabkan karena FS dan DED Tidak Sesuai dengan data di lapangan dan adanya permasalahan lahan yang belum bisa diselesaikan · Jumlah lokasi fasilitas PLT Surya Jumlah lokasi fasilitas PLTS ditargetkan pada tahun 2011 terakumulasi sebanyak 3.682 lokasi, namun pada tahun ini kegiatan pembangunan PLTS tidak dapat dilaksanakan, sehingga akumulasi PLTS hingga tahun 2011 masih sebanyak 3.262 lokasi. Pelaksanaan pembangunan PLTS direncanakan akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. · Jumlah lokasi fasilitas PLT Angin Sama dengan PLT Surya, jumlah lokasi fasilitas PLT Angin tidak ada penambahan pada tahun 2011ini sehingga akumulasi lokasi fasilitas PLT Angin adalah sebanyak 73 lokasi. · Jumlah lokasi fasilitas PLT Hybrid Jumlah Lokasi fasilitas PLT Hybrid juga tidak ada penambahan pada tahun ini dengan akumulasi sebanyak 29 lokasi. Tidak adanya penambahan lokasi PLT Hybrid ini dikarenakan tidak ada peserta pelelangan yang memenuhi persyaratan teknis. Gambar di bawah ini adalah PLT Hybrid yang mengkombinasikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan Tenaga Bayu (PLTS dan PLTB), dimana terlihat beberapa tiang tinggi dengan baling-baling diatasnya yang merupakan gugusan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (Angin) dan sederet Panel surya yang menghiasi area. 126


· Jumlah lokasi fasilitas PLT Arus Laut Jumlah lokasi fasilitas PLT Arus Laut yang ditargetkan pada tahun ini adalah 1 (satu) lokasi, namun masih belum dapat direalisasikan dikarenakan tidak ada peserta pelelangan yang memenuhi persyaratan teknis.

Gambar 5.33. PLTA Asahan, Sumatra Utara

Gambar 5.34. PLTMH Suryalaya, Jawa Barat

Gambar 5.35. PLT Angin, Nusa Penida, Bali

Gambar 5.36. PLTS Bunaken, Sulawesi Utara

Gambar 5.37. PLT Hybrid (Kombinasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan Tenaga Bayu), Pulau Seliu, Bangka Belitung


Gambar 5.38. PLT Arus Laut

127

Sasaran 5.

Peningkatan efisiensi pemakaian dan pengolahan energi

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 2 indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan rencana kinerja tahun 2011. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.32 Indikator Kinerja Sasaran 5 No.

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

1.

Elastisitas Energi

%

1,8

1,99

89,4%

2.

Penurunan emisi CO2

%

5.9

7 (*)

81.35%

*Berdasarkan angka estimasi Penjelasan atas capaian kinerja dari tabel di atas adalah sebagai berikut: 1.

Elastisitas Energi Elastisitas energi adalah perbandingan antara pertumbuhan konsumsi energi dan pertumbuhan ekonomi (umumnya dinyatakan dalam GDP atau Gross Domestic Product). Berdasarkan Perpres Nomor 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, target elastisitas energi Indonesia pada tahun 2025 adalah lebih kecil dari 1, atau dengan kata lain nilai pertumbuhan konsumsi energi diharapkan tidak akan melebihi nilai pertumbuhan ekonomi. Salah satu tujuan strategis dalam penyediaan pasokan energi dan mineral untuk kebutuhan domestik adalah peningkatan efisiensi pemakaian dan pengolahan energi, dimana tingkat elastisitas energi perlu diturunkan terus. Pada tahun 2011 elastisitas energi Indonesia berada pada angka 1,99. Adapun perkembangan elastisitas energi dan target pencapaian sejak tahun 2009 sampai dengan 2011, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Table 5.33 Realisasi dan Target Elastisitas Energi Tahun 2009-2010 Indikator kinerja

2009

2010

2011

2014

Realisasi Elastisitas Energi

1,8

1,64

1,99

-.

Target Elastisitas Energi

1,64

1,64

1,48

Salah satu indeks yang biasa digunakan untuk mengukur kebutuhan energi terhadap perkembangan ekonomi sebuah negara adalah Elastisitas Energi, yaitu pertumbuhan kebutuhan energi yang diperlukan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi (GDP) tertentu. Angka elastisitas energi di bawah 1,0 dicapai apabila energi yang tersedia telah dimanfaatkan secara produktif. Elastisitas energi di Indonesia pada tahun 2010 adalah sebesar 1,6. Di negara-negara maju elastisitas ekonomi berkisar antara 0,1% hingga 0,6%.

128


Angka elastisitas di Indonesia masih >1 yang mengindikasikan pemanfaatan energi belum efisien, hal ini ditandai dengan intensitas energi yang tinggi. Pemanfaatan energi yang efisien melalui penerapan konservasi energi masih menghadapi berbagai hambatan antara lain: budaya hemat energi masih sulit diterapkan, kemampuan SDM masih rendah sehingga sikap masyarakat terhadap teknologi juga rendah.

Grafik 5.17. Perbandingan Intensitas Energi Primer Indonesia Dengan Negara Lain

Intensitas energi adalah energi yang dibutuhkan untuk meningkatkan gross domestic product (GDP) atau produk domestik bruto. Semakin efisien suatu negara, maka intensitasnya akan semakin kecil. Intensitas energi Indonesia sebesar 3.34 BOE (barrel-oil-equivalent) per capita. Intensitas konsumpsi energi per kapita dapat dilihat pada Gambar di samping ini. Grafik 5.19. Perkembangan Intensitas Energi Final Indonesia Tahun 2000-2010

2. Penurunan emisi CO2 Sektor energi secara global di kategorikan sebagai sektor yang berkontribusi sangat signifikan dalam penumpukan GRK di atmosfer. Banyak negara menyadari bahwa diperlukan perubahan pengelolaan sistem energi agar dapat mengurangi emisi CO2 dari penggunaannya namun tetap dapat menjaga dan menjamin ketahanan energi yang dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi. Ketergantungan yang tinggi terhadap bahan bakar fosil yaitu BBM, gas bumi dan batubara akan berdampak pada meningkatnya emisi gas rumah kaca. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut emisi gas rumah kaca (karbon dioksida (CO2) di atmosfir akan mengalami peningkatan. Situasi ini menjadi perhatian dunia semenjak dampak dari perubahan emisi gas rumah kaca khususnya CO2 menjadi pemicu utama kenaikan temperatur bumi yang menyebabkan perubahan Gambar 5.39. Pencemaran Udara Oleh Asap Pabrik iklim global.


129

Emisi gas rumah kaca dari sektor energi diperkirakan akan meningkat sekitar 7% dari tahun 2006 hingga tahun 2025 sejalan dengan kenaikan konsumsi energi khususnya dari bahan bakar minyak bumi. Penggunaan energi yang bersumber pada energi baru, peningkatan efisiensi energi dan pengembangan teknologi yang bersih terutama dalam menangkap dan penyimpanan karbon akan mengurangi efek gas rumah kaca.

Grafik 5.20. Estimasi Emisi CO2 Berdasarkan Sektor Pengguna Utama

Beberapa potensi program yang bisa mengurangi efek gas rumah kaca antara lain: -

Pengembangan program percepatan pembangkit listrik 10000 MW tahap II yang sebagian besar berasal dari energi baru terbarukan (panas bumi dan tenaga air).

-

Penggantian bahan bakar minyak dengan bahan bakar nabati (untuk sektor transportasi)

-

Penggantian bahan bakar minyak menjadi CNG (untuk sektor transportasi) seperti penggunaan pada bus

-

Pengembangan gas kota

-

Promosi lampu hemat energi

-

Program konversi minyak tanah ke LPG

-

Pengembangan DME dengan menggunakan energi baru terbarukan yang potensial (angin, cahaya matahari, air, dan lain-lain).

-

Pengurangan pembakaran gas di flare stack.

130


Tujuan II

: Terwujudnya Peningkatan Investasi Sektor ESDM

Investasi sektor ESDM, baik melalui pendanaan APBN maupun non-APBN tersebut, pada dasarnya merupakan dukungan dalam rangka mendorong perekonomian nasional. Peningkatan jumlah produksi ESDM tidak dapat di lepaskan dari pertumbuhan jumlah investasi. Dengan demikian jelas bahwa untuk menjamin ketersediaan energi dan sumber daya mineral secara merata dan berkesinambungan juga dibutuhkan adanya pertumbuhan jumlah investasi. Iklim investasi yang kondusif sangat penting bagi para pelaku usaha dan bagi Pemerintah sendiri, karena mayoritas investasi di sektor ESDM berasal dari pendanaan swasta. Sebagai gambaran, rencana investasi sektor ESDM tahun 2010-2014 diperkirakan sekitar Rp. 1.480 triliun. Kementerian ESDM selalu berperan dalam mendorong peningkatan aktifitas investasi di sektor ESDM. Nilai Investasi sektor ESDM sejak tahun 2005 hingga 2008 terus meningkat sekitar 67% dari US$ 11,9 miliar menjadi US$ 19,9 miliar. Sumbangan terbesar investasi sektor ESDM, berasal dari investasi migas dengan porsi sekitar 70% tiap tahunnya. Namun pada tahun 2009 terjadi penurunan akibat penundaan rencana kegiatan investasi di berbagai perusahaan yang antara lain disebabkan oleh akibat tumpangtindih birokrasi (khususnya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah) dan kendala izin AMDAL yang diterbitkan daerah. Selanjutnya pada tahun 2010, total investasi kembali meningkat sebesar 10%, yaitu dari sebesar US$ 19,9 miliar menjadi US$ 219 miliar ditahun 2010. Belum optimalnya investasi untuk pengembangan sektor energi dan sumber daya mineral, disebabkan antara lain oleh tumpang tindih wilayah pertambangan dengan kehutanan, perkebunan; lamanya pemberian izin pinjam pakai wilayah hutan; alokasi tanah adat/tanah ulayat, dan belum dicapainya nilai keekonomian harga uap/listrik dalam pengembangan panas bumi. Di sub sektor ketenagalistrikan, keterbatasan kemampuan penyediaan tenaga listrik untuk memenuhi pertumbuhan beban akibat investasi untuk penambahan kapasitas terpasang relatif kecil. Penambahan kapasitas pembangkit ini diakibatkan antara lain oleh keterbatasan kemampuan pendanaan ketenagalistrikan baik dari Pemerintah, BUMN, maupun swasta dan rendahnya ketertarikan investor untuk berinvestasi. Keterbatasan pendanaan APBN untuk pembangunan infrastruktur dan eksploitasi potensi sektor energi dan sumber daya mineral selama ini diatasi dengan mengoptimalkan investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam rangka mewujudkan peningkatan investasi sector ESDM, ditetapkan 1 (satu) sasaran sebagai berikut:

Sasaran 6.

Meningkatnya investasi sektor ESDM



131

Table 5.34 Indikator Kinerja Sasaran 6 No. 1

Indikator Kinerja

Satuan

Jumlah Investasi Sektor ESDM :

US$ Juta

· Jumlah Investasi sub sektor migas

US$ Juta

· Jumlah Investasi bidang ketenagalistrikan

Target 30.429

Realisasi

Capaian

27.111

89%

16.854

18.696

111%

US$ Juta

9.739

4.948

51%

· Jumlah investasi sub sektor mineral dan batubara

US$ Juta

3.200

3.412

107

· Jumlah Investasi bidang energi baru terbarukan

US$ Juta

463

55

12%

Total investasi sektor ESDM pada tahun 2011 mencapai US$ 27,11 miliar, angka ini masih dibawah target yang diharapkan yaitu sebesar US$ 30,4 miliar. Namun jika dibandingkan dengan investasi tahun 2010 sebesar US$ 22.098 juta (year to date), terdapat peningkatan investasi sebesar 23%. Tidak tercapainya target investasi tahun 2011 ini antara lain disebabkan karena kegiatan operasi sektor ESDM mengalami kendala seperti pengadaan lahan terutama bidang minyak dan gas bumi di daerah, dan izin dari Pemerintah Daerah. Sementara bidang ketenagalistrikan, tidak tercapainya rencana investasi tahun 2011 disebabkan oleh terkendalanya penyelesaian Proyek 10.000 MW Tahap I yang tidak sesuai jadwal akibat adanya permasalahan-permasalahan seperti pengadaan lahan, perizinan daerah, dan kendala teknis pembangkit, dan terlambatnya penerbitan DIPA SLA. Dalam mendukung investasi, pada tanggal 9-10 Mei 2011 telah diselenggarakan Pertemuan IndonesiaUnited States (U.S.) Energy Investment Roundtable (EIR) di Hotel Gran Melia Jakarta dengan tujuan untuk menyorot peluang investasi energi di Indonesia dan untuk membahas langkah-langkah kebijakan yang bisa membuat kesempatan ini lebih menarik untuk sektor swasta dari Amerika Serikat. Fokus pertemuan adalah investasi, khususnya pada sektor migas serta tenaga panas bumi dan biofuel. Pertemuan ini akan dibagi menjadi pertemuan semi public serta pertemuan G-G. Pertemuan IndonesiaUS EIR merupakan salah satu hasil kerja sama bilateral bidang energi antara Indonesia dan Amerika Serikat yang selama ini terjalin melalui Indonesia-US Energy Policy Dialogue (EPD).

Gambar 5.40. Pertemuan Indonesia-United States (U.S.) Energy Investment Roundtable (EIR) di Hotel Gran Melia Jakarta, tanggal 9-10 Mei 2011

132


Iklim investasi yang kondusif sangat penting bagi para pelaku usaha dan bagi Pemerintah sendiri, karena mayoritas investasi di sektor ESDM berasal dari pendanaan swasta. Sebagai gambaran rencana investasi sektor ESDM tahun 2010-2014 diperkirakan sekitar Rp. 1.480 triliun. Mayoritas investasi sektor ESDM dilakukan dari Non-APBN yang terdiri dari swasta sekitar Rp. 1.016 triliun dan BUMN sekitar Rp. 384 triliun. Sedangkan porsi pendanaan Pemerintah dalam investasi tersebut hanya sekitar 5% atau Rp. 80,7 triliun. Untuk tahun 2011, realisasi pendanaan Pemerintah untuk investasi sektor ESDM hanya sekitar 8,2% dari rata-rata total investasi sektor ESDM sekitar Rp. 186,6 triliun. Perkembangan nilai investasi sektor energi dan sumber daya mineral, sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2011, dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 5.20. Nilai Investasi Sektor ESDM

· Investasi sub sektor migas Sektor ESDM selalu menorehkan tinta emas dalam aktifitas investasinya. Total investasi sektor ESDM tahun 2011 sebesar US$ 27,11 Miliar. Sumbangan terbesar investasi sektor ESDM, berasal dari investasi migas dengan porsi sekitar US$ 18,7 Miliar. Terjadi peningkatan investasi sebesar 37% dari tahun 2010 sebesar US$ 13,7 Miliar. Hal tersebut menandakan bahwa iklim investasi Indonesia, khususnya di sektor ESDM masih cukup kondusif. Realisasi investasi di kegiatan usaha hulu sebesar US$ 17,03 miliar berasal dari expenditure KKKS Produksi sebesar US$ 15,74 miliar dan KKKS Non Produksi sebesar US$ 1,33 miliar. Nilai ini menunjukkan kenaikan belanja di fase produksi yang mencapai US$ 4,71 miliar dibandingkan periode tahun sebelumnya (US$ 11,03 miliar). Kenaikan expenditure di fase produksi ini karena harga ratarata minyak dunia meningkat dari 77,45 $/Barel di tahun 2010 menjadi 107,5 $/Barel sehingga KKKS Produksi lebih memilih mengalokasikan modalnya di fase produksi daripada fase development atau eksplorasi. Selain itu di fase produksi resiko investasi lebih kecil. Sejalan dengan target pemerintah untuk mempertahankan produksi sekitar 975 MBPD, nilai expenditure yang besar akan berasal dari KKKS Produksi di fase pengembangan dan produksi. Mengingat mayoritas produksi minyak nasional (92%) berasal dari lapangan – lapangan tua (mature) sehingga memerlukan biaya yang relatif lebih tinggi (maintenance yang lebih sering, workover, biaya artificial lift tambahan, EOR, dll). Di sektor hilir realisasi investasi pada tahun 2011 diharapkan terjadi dengan terealisasinya rencana investasi untuk pembangunan kilang minyak baru, revitalisasi kilang, pembangunan FSRU di Sumatera Utara dan Jawa Barat serta sektor-sektor niaga yang tumbuh. Sampai dengan Nopember 2011, investasi hilir migas mencapai 1,66 miliar US$, dengan investasi terbesar berasal dari sektor pengangkutan sebesar 0,55 miliar US$ (didominasi oleh investasi pengangkutan LPG dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) KESDM 2011

133

pengangkutan gas bumi melalui pipa), disusul pengolahan sebesar 0,53 miliar US$ (progress 30% Kilang LNG Donggi Senoro) serta penyimpanan sebesar 0,4 miliar US$, terakhir niaga 0,01 miliar US$.

Grafik 5.22. Perkembangan Investasi Sub Sektor Migas

Nilai investasi pada kegiatan sub sektor migas selama tahun 2004 – 2008 terus meningkat. Namun pada tahun 2009 terjadi penurunan akibat turunnya komitmen investasi dan masalah teknis antara lain : efisiensi pengadaan, penundaan kegiatan pemboran dan penundaan proyek karena belum ada persetujuan selain itu ada kekhawatiran investor terkait kepastian cost recovery. Secara eksternal penurunan ini sebagai imbas kelesuan perekonomian dunia saat itu akibat krisis ekonomi negaranegara maju. Namun pada tahun 2010, realisasi investasi sub sector migas kembali meningkat mencapai US$ 13,5 miliar. Dan tada tahun 2011 ini realisasi investasi migas melebihi target sebesar 11%, yaitu dari target 16,85 miliar US$, terealisasi sebesar 18,69 miliar US$. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mempertahankan atau meningkatkan iklim investasi di sub sektor migas antara lain adalah: 1.

Penerapan asas cabotage pada kegiatan usaha migas Dalam rangka meminimize asas cabotage pada kegiatan usaha migas yang dapat menurunkan minat investor dan pada akhirnya akan dapat menghambat kegiatan eksplorasi dan produksi migas yang mengakibatkan terganggunya kelangsungan produksi migas, terhentinya penemuan cadangan baru, menurunnya penerimaan negara, dan tidak tercapainya ketahanan energi nasional, pada tanggal 4 April 2011 telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan. Kementrian Perhubungan juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor PM 48 Tahun 2011 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri.

2.

Tumpang tindih lahan Telah diidentifikasi 57 kasus tumpang tindih lahan di kegiatan usaha hulu migas dengan 5 tipologi permasalahan tumpang tindih beserta usulan, yaitu : Tipologi 1 :

134

Tumpang tindih dengan kawasan peruntukan pertambangan non migas di mana usulan penyelesaiannya perlu disusun Permen ESDM sebagai bahan acuan dalam menentukan kesepakatan kerjasama antar sektor pertambangan (pemilik ijin KP dan KKKS). Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) KESDM 2011

Tipologi 2 :

Tumpang tindih dengan kawasan hutan produksi dan hutan lindung, dimana usulan penyelesaiannya KESDM perlu terlibat dalam penyusunan Permenhut tersebut untuk mengantisipasi potensi masalah di masa mendatang.

Tipologi 3 :

Tumpang tindih dengan kawasan hutan produksi yang telah dibebani hak, dimana usulan penyelesaiannya KESDM perlu terlibat dalam penyusunan Permenhut tersebut mengingat kesepakan kerja sama hanya bergantung kepada negosiasi antar sektor (pemilik ijin HTI/HPH dan KKKS)

Tipologi 4 :

Tumpang tindih dengan kawasan hutan konservasi, dimana usulan penyelesaiannya terkait dengan kontrak kerja sama migas yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, perlu diusulkan revisi Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan untuk menambahkan satu pasal yang mengakomodir kontrak-kontrak kerja sama migas yang ditandatangani sebelum tahun 1999.

Tipologi 5 :

Tumpang tindih dengan kawasan budidaya non hutan dan non tambang, di mana usulan penyelesaiannya adalah revisi PP No. 26 agar sektor ESDM dapat dilampirkan, sehingga Perpes No.54/2008 (tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur) selanjutnya dapat direvisi untuk disesuaikan

Dari 5 (lima) tipologi dan usulan-usulan tersebut, hanya Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung serta Kawasan Hutan Produksi yang Dibebani hak yang telah dilaksanakan, dimana Kementrian ESDM telah ikut terlibat dalam penyusunan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. 3.

Pemberian Insentif · Pembangunan Kilang Minyak Dalam rangka ketersediaan (security of supply) BBM guna memenuhi kebutuhan di dalam negeri, maka sangat diperlukan pembangunan kilang minyak baru di Indonesia. Dengan mempertimbangkan usaha pengolahan minyak bumi membutuhkan investasi yang sangat besar dan keekonomian usaha yang cukup marginal dengan tingkat resiko yang cukup besar, maka sangat diperlukan insentif investasi untuk pembangunan kilang minyak. · Pembangunan Floating Storage Regasification Unit (FSRU) Dalam rangka mengurangi kekurangan pasokan gas di beberapa wilayah yang terjadi di Indonesia memerlukan pembangunan infrastruktur seperti Floating Storage Regasification Unit (FSRU). Investasi yang diperlukan untuk pembangunan FSRU sangat besar dan sebagian masih menggunakan teknologi yang belum dihasilkan di Indonesia. Besarnya Investasi yang diperlukan tersebut berakibat pada harga gas di konsumen akhir. Penurunan biaya investasi memallui pemberian fasilitas fiskal akan membantu menurunkan harga gas di konsumen akhir sehingga mampu terjangkau oleh industry / konsumen kecil. · Fasilitas Impor Barang Operasi Kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi merupakan kegiatan yang membutuhkan investasi sangat besar dan tingkat resiko yang sangat tinggi serta teknologi tinggi. Untuk manarik minat investor dan meningkatkan investasi pada kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi dimana sebagian besar peralatan masih diimpor, maka diperlukan fasilitas impor barang operasi dalam kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi. · Pengembangan Migas Non Konvensional Dalam rangka membantu diversifikasi energi dan mengurangi ketergantungan pada BBM (Bahan Bakar Minyak) sehingga ketahanan energi nasional menjadi lebih baik perlu dilakukan pengembangan migas non konvensional yang mencakup Coalbed Methane. Shale gas, Tight Gas Sand, dan Methane Hydrate.


135

Gambar 5.41. Kegiatan Promosi Potensi Investasi Migas

Selain melakukan hal-hal tersebut di atas, dalam rangka meningkatkan investasi Kementerian ESDM juga melakukan promosi potensi investasi migas guna meningkatkan produksi minyak dan gas bumi melalui penyebarluasan data, informasi dan peluang usaha pada kegiatan migas di Indonesia dengan melakukan pameran, baik di dalam maupun luar negeri. Serta peningkatan pelayanan investasi migas terpadu, dengan sertifikasi manajemen mutu ISO 9001:2008.

Gambar 5.42. Sertifikat ISO 9001:2008

Promosi investasi migas melalui kegiatan pameran telah dilakukan di Canada pada September 2011, India pada 13-14 Oktober 2011, dan Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2011. Materi pameran yang ditampilkan pada seminar dalam pameran ini adalah terkait potensi dan peluang investasi kegiatan usaha hulu dan hilir migas serta CMB, meliputi: - Cadangan minyak dan gas bumi serta CBM - Wilayah kerja minyak dan gas bumi - Tender wilayah kerja minyak dan gas bumi Indonesia tahun 2011 - Supply-demand BBM dan rencana pembangunan kilang minyak - Kilang minyak bumi, LPG dan LNG

-

136

Fasilitas tanki penyimpanan minyak bumi Rencana induk jaringan transmisi dan distribusi gas bumi nasional Neraca gas bumi Infrastruktur gas bumi


· Investasi sub sektor ketenagalistrikan Pada tahun 2011 realisasi investasi sektor Ketenagalistrikan mencapai US$ 4,95 Juta, jumlah ini jauh dibawah dari yang ditargetkan sebesar US$ 9,74 juta, atau hanya tercapai 51%. Sedangkan bila dibandingkan dengan besarnya investasi ditahun 2010 yang sebesar US$ 4.968 Juta, investasi di tahun 2011 hanya sedikit lebih rendah yaitu 0,2%. Rendahnya nilai investasi pada sub sektor ketenagalistrikan disebabkan Sementara bidang ketenagalistrikan, tidak tercapainya rencana investasi tahun 2011 disebabkan oleh terkendalanya penyelesaian Proyek 10.000 MW Tahap I yang tidak sesuai jadwal akibat adanya permasalahan-permasalahan seperti pengadaan lahan, perizinan daerah, dan kendala teknis pembangkit, dan terlambatnya penerbitan DIPA SLA. Perkembangan investasi sub sector ketenagalistrikan sejak 2005 – 2011, seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.35 Investasi Sub Sektor Ketenagalistrikan Tahun Investasi Ketenagalistrikan

2005 2.553,75

2006 2.637,55

2007 3.252,99

2008

2009

2010

3.320,06

4.759,90

2011

4.968

4.948

· Investasi sub sektor pertambangan umum (mineral, batubara) Pertumbuhan investasi selama lima tahun terakhir pada sub sektor mineral dan batubara sebesar 25% berasal dari perusahaan KK, PKP2B, IUP BUMN dan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP). Pertumbuhan yang positif ini menunjukkan bahwa industry pertambangan Indonesia menuju ke arah yang lebih baik lagi dan tingkat kepercayaan yang tumbuh dari investor yang ingin menanamkan modalnya di industry pertambangan.

Tabel 5.36 Investasi 2007 – 2011 dan Rencana 2012 Sub Sektor Mineral dan Batubara

PERUSAHAAN

REALISASI 2007

2008

2009

Rencana 2010

2011

2012

KK

727,75

963,3

754,18

1.479,00

1.235,54

1.366,30

PKP2B

293,83

399,15

769,87

764,4

958,09

966,47

IUP BUMN

158,06

165,58

61,76

38,3

232

417,3

275

465

624

904,82

986,67

1.000,00

1.454,64

1.993,03

2.209,81

3.186,52

3.412,30

3.750,07

IUJP JUMLAH

Nilai realisasi investasi pada sub sektor mineral dan batubara pada tahun 2011 mencapai US$ 3.412 Juta, angka ini melampaui dari nilai investasi yang ditargetkan yaitu sebesar US$ 3.200 Juta atau mencapai 106,6% dari target yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2010, nilai investasi sector mineral dan batubara tahun ini juga mengalami peningkatan sebesar 7%, yaitu dari US$ 3.186,52 juta (tahun 2010) menjadi US$ 3.412 juta (tahun 2010). Kontribusi investasi berasal dari investasi perusahaan KK, PKP2B, IUP BUMN dan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP). Meningkatnya nilai investasi pada sektor pertambangan umum ini disebabkan oleh adanya beberapa perusahaan KK (Kontrak Karya) dan PKP2B (Pengusahaan Kegiatan Pengelolaan Pertambangan Batubara) melakukan peningkatan tahap kegiatan dari FS (feasibility study) ke Konstruksi dan dari Konstruksi ke Produksi. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) KESDM 2011

137

Dalam rangka meningkatkan investasi di sub sektor Mineral dan batubara, Kementerian ESDM melalui Ditjen Mineral dan Batubara telah melakukan berbagai cara yaitu dengan melaksanakan berbagai promosi dan melakukan kerjasama bilateral, regional dan multilateral. Kegiatan bilateral yang dilakukan antara lain Indonesia Thailand Energy Forum (ITEF), Indonesia-Japan Coal Policy Dialogue (IJCPD) dan Indonesia-Korea Energy Forum (IKEF), Kerjasama regional yang dilakukan, yaitu The 1st ASEAN Fuel Policy For Power Generation Workshop, ASEAN Forum On Coal (AFOC) Ke – 9, The 29th Senior Official Meeting on Energy (SOME) dan The 11th ASEAN Senior Official th th rd Meeting On Minerals (ASOMM), The 8 ASOMM WG, The 4 ASOMM+3 Consultation and The 3 AMMin. Kerjasama multilateral yang dilakukan antara lain 8th ASEAN+3 Energy Security Forum, The 2nd Senior Official Meeting on Energy (SOME) – Russian Dialogue dan The 2nd Mining Initiative · Investasi sub sektor Energi Baru dan Terbarukan Jumlah investasi di bidang energi baru terbarukan pada tahun 2011 terealisasi sebesar US$ 55 juta, angka ini sangat rendah jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar US$ 463 Juta, atau dengan kata lain hanya capaian kinerja sebesar 12%. Hal ini disebabkan karena dari 50 WKP Panas bumi yang semula dapat ditetapkan di tahun 2011 ini, hanya 5 WKP Panas bumi yang berhasil ditetapkan yaitu Bonjol, Danau Ranau, Mataloko, Gunung Ciremai dan Gunung Endut. Dibandingkan dengan tahun 2010 realisasi investasi di bidang energi baru terbarukan juga jauh lebih rendah hanya mencapai 20%, yaitu dari US$ 280 Juta di tahun 2010 dan US$ 55 Juta di tahun 2011. Pada tahun 2010 terdapat 45 WKP Panas Bumi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dengan 30 WKP telah ada pengembang (IUP) dan 15 WKP masih dalam tahap pelelangan. Sebanyak 15 WKP tersebut merupakan milik Pertamina dan 6 WKP di antaranya merupakan WKP tahap produksi, yang menghasilkan total energi listrik sebesar 1.189 MW. Dari 45 WKP yang telah ditetapkan tersebut, 19 WKP merupakan WKP yang telah ditetapkan sebelum berlakunya UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi dan setelah terbit UU No. 27 Tahun 2003 yaitu 31 WKP. Di bawah ini adalah peta Wilayah Kerja Panas Bumi yang direncanakan akan ditetapkan di tahun 2011. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

2 WKP di NAD provinsi § Jaboi § Seulawah Agam

50 WILAYAH KERJA PANAS BUMI

4 WKP diSUMUT provinsi § Gn. Sibayak – Sinabung § Gn. Sibual – Buali § Sipaholon Ria-ria § Sorik Marapi - Roburan Sampuraga 1 WKP JAMBI provinsi § Sungai Penuh

3 WKP diSUMSEL provinsi § Lumut Balai § Rantau Dedap § Danau Ranau

1 WKP diSULTENG provinsi § Marana

1 WKP di GORONTALO provinsi § Suwawa

2 WKP diSULUT provinsi § Kotamobagu § Lahendong-Tompaso

2 WKP di MALUT provinsi § Jailolo § Songa Wayaua

1 WKP di MALUKU provinsi § Tulehu

Catatan:

Gambar 5.43. 50 Wilayah Kerja Panas Bumi

138

Terpasang © EBTKE KESDM - 2011


Tujuan III : Terwujudnya peran penting sektor ESDM dalam penerimaan negara

Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral masih menjadi sumber penggerak utama roda perekonomian nasional. Sebagai sumber penerimaan negara, sektor ESDM tiap tahunnya memberikan kontribusi setidaknya 30% terhadap penerimaan negara. Pada tahun 2008 tercatat sekitar Rp. 349,5 triliun atau 36,3% kontribusi sektor ESDM terhadap penerimaan negara yang terdiri dari penerimaan migas Rp. 304,4 triliun (31,6%), pertambangan umum Rp. 42,7 triliun (4,4%) dan lain-lain Rp. 2,4 triliun (0,3%). Sedangkan Pada tahun 2009, sektor ESDM mencatatkan realisasi penerimaan negara sebesar Rp 238,2 triliun atau sebesar 24% dari total penerimaan negara (APBN). Kemudian di tahun 2010, angka realisasi penerimaan negara Sektor ESDM terus meningkat cukup tajam yaitu mencapai Rp 289,04 triliun atau meningkat sebesar 21,22%. Angka ini juga melebihi rencana atau target yang ditetapkan pada APBN tahun 2010 yaitu sebesar Rp 276,85 triliun atau capaian kinerjanya sebesar 104%. Minyak dan gas bumi masih merupakan penghasil penerimaan negara terbesar. Pada tahun 80an, komoditi migas merupakan sumber utama bagi penerimaan negara, dimana kontribusinya bahkan mencapai lebih dari 70%. Penerimaan dan kontribusi migas terhadap APBN tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat produksi dan harga minyak. Sejak pertengahan tahun 90an produksi minyak bumi, yang merupakan energi habis pakai, mulai menurun. Namun demikian, seiring dengan optimisme dan kerja keras, meskipun produksi minyak nasional relatif menurun, realisasi penerimaan migas selalu melebihi dari target yang ditetapkan setiap tahunnya. Dengan proporsi produksi migas yang selalu jauh lebih besar dibandingkan dengan komoditi lainnya di sektor ESDM, maka realisasi total penerimaan sektor ESDM juga selalu lebih tinggi dari targetnya. Penerimaan sektor ESDM tersebut belum termasuk dividen dari BUMN di lingkungan sektor ESDM, pajak-pajak dari pengusahaan sektor ESDM terdiri dari PPN, PBBKB dan PBB serta usaha pertambangan KP yang ijinnya diterbitkan oleh Bupati. Jenis-jenis penerimaan yang terangkum dalam Indikator tujuan dari penerimaan negara sektor ESDM berasal dari sub-sektor minyak dan gas, PNPB dari pertambangan umum, kegiatan jasa penelitian dan pengembangan, dari kegiatan di Badan Diklat dan dari BPH Migas. Dalam rangka mewujudkan peningkatan investasi sector ESDM, ditetapkan 1 (satu) sasaran sebagai berikut:

Sasaran 7.

Terwujudnya peran penting sektor ESDM dalam penerimaan negara



139

Tabel 5.37. Indikator Kinerja Sasaran 7 No. 1

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Rp Triliun

324,34

352,15

109%

· Jumlah penerimaan negara sub sektor migas

Rp Triliun

249,59

278,39

109%

· Jumlah penerimaan negara subsektor pertambangan umum (mineral, batubara)

Rp Triliun

73,53

77,39

116%

· Jumlah penerimaan negara dari subsector energi bari terbarukan

Rp Triliun

0,35

0,55

155%

· Jumlah Penerimaan lain-lain (Balitbang, Badiklat, BPH Migas)

Rp Triliun

0,86

1,76

206%

Total Penerimaan Negara Sektor ESDM

Sebagai sumber penerimaan negara, sektor ESDM tiap tahunnya memberikan kontribusi sekitar 30% terhadap penerimaan nasional. Pada tahun 2011, realisasi penerimaan sektor ESDM mencapai Rp. 352,15 triliun atau 29,4% terhadap perkiraan penerimaan nasional sebesar Rp. 1.199 triliun. Penerimaan sektor ESDM tersebut, bila dibandingkan dengan target APBN-P 2011 yang sebesar Rp. 324 triliun, capaian kinerja mencapai 109%, sedangkan jika dibandingkan dengan penerimaan tahun 2010 sebesar Rp. 289 triiliun adalah sebesar 122%i. Lebih tingginya realisasi penerimaan migas antara lain disebabkan karena tingginya harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) dan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika, serta Faktor dominan yang mempengaruhi besarnya penerimaan sektor ESDM yaitu produksi dan harga. Harga minyak Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) dan produksi/lifting minyak bumi merupakan asumsi dasar yang sangat menentukan dalam postur APBN. Secara rinci kontribusi penerimaan sektor ESDM terhadap penerimaan nasional dapat di lihat pada tabel berikut:

140

Penerimaan Nasional 100% (1.199,5 Triliun)

Grafik 5.23. Penerimaan Nasional


Tabel 5.38. Kontribusi Penerimaan Sektor ESDM Terhadap Penerimaan Nasional 2010

Uraian penerimaan

Realisasi

1

2011 APBN

APBN-P

REALISASI

% terhadap Tahun 2010

2

3

4

6=5/4

7=5/2

220.987

217.226

249.595

272.449

109%

123%

66.825

66.511

73.529

77.387

105%

116%

3. PENERIMAAN PANAS BUMI

516

356

356

551

155%

107%

4. PENERIMAAN LAIN-LAIN

959

1.511

857

1.763

206%

184%

289.287

285.604

1. PENERIMAAN MIGAS 2. PENERIMAAN PERTAMBANGAN UMUM

TOTAL PENERIMAAN NASIONAL % KONTRIBUSI SEKTOR ESDM Kurs (Rupiah/US$) ICP (US$/barel) Lifting minyak (ribu bpd)

995.272 1.104.902 29,1% 25,8% 9.087 79,4 954

9.250 80,0 970

5

% terhadap APBN-P

324.337

352.150

109%

122%

1.169.915 27,7%

1.199.500 29,4%

103%

121%

8.700 95,0 945

8.734 111,8 903

Minyak dan gas bumi masih merupakan komoditi primadona, dimana 77% penerimaan sektor ESDM atau Rp 272 triliun berasal dari penerimaan migas, dan selebihnya Rp 77 triliun dari pertambangan umum (22%), Rp. 0,55 triliun dari panas bumi (0,2%), dan Rp. 1,76 triliun dari penerimaan lainnya (0,5%). Besarnya penerimaan sektor ESDM tersebut belum termasuk deviden dari BUMN di lingkungan sektor ESDM, pajak-pajak dari pengusahaan sektor ESDM yang terdiri dari PPN, PBBKB dan PBB dan royalti, iuran tetap dari pemegang IUP yang ijinnya diterbitkan oleh Bupati dan sebagian masih diaudit. Secara rinci, grafik di bawah ini menunjukkan bahwa trend realisasi penerimaan sektor ESDM dalam 6 tahun terakhir mengalami pertumbuhan positif. Hal ini menunjukkan bukti bahwa sektor ESDM masih mempunyai peran yang besar dalam penerimaan APBN.

Grafik 5.24. Penerimaan Sektor ESDM


141

· Penerimaan negara sub sektor migas Berdasarkan realisasi pembayaran dan penjualan migas bagian negara serta kewajiban-kewajiban Kontraktor KKS ke Kas Negara, perkiraan realisasi penerimaan negara sektor migas didasarkan pada tagihan atas lifting Pemerintah periode Desember 2010 s/d Nopember 2011 sedangkan realisasi penerimaan negara sektor migas meliputi penyelesaian tagihan dan settement pemindahbukuan pada periode Januari 2011 s/d Desember 2011 yang telah diterima dalam rekening BUN 502.000000. 140,00

US$ per barel

123,36 130,00

115,18 113,82 117,15 113,07

120,00

112,94 111,67

111,00

109,25

110,70*)

110,00

100,00

103,31 90,00

WTI (NYMEX) Brent (IPE)

80,00

91,37

97,09

SLC/Minas Rata-2 ICP dari 50 jenis Minyak Indonesia Rata-2 Des ' 10-Nov'11*)

70,00 Rata-2 ICP Jan-Des' 11*)

60,00 01-Des 07-Des 13-Des 17-Des 23-Des 29-Des 04-Jan 10-Jan 14-Jan 20-Jan 26-Jan 01-Feb 07-Feb 11-Feb 17-Feb 23-Feb 01-Mar 07-Mar 11-Mar 17-Mar 23-Mar 29-Mar 04-Apr 08-Apr 14-Apr 20-Apr 26-Apr 02-Mei 06-Mei 12-Mei 18-Mei 24-Mei 30-Mei 03-Jun 09-Jun 15-Jun 21-Jun 27-Jun 01-Jul 07-Jul 13-Jul 19-Jul 25-Jul 29-Jul 04-Agust 10-Agust 16-Agust 22-Agust 26-Agust 01-Sep 07-Sep 13-Sep 19-Sep 23-Sep 29-Sep 05-Okt 11-Okt 17-Okt 21-Okt 27-Okt 02-Nop 08-Nop 14-Nop 18-Nop 24-Nop 30-Nop 06-Des 12-Des 16-Des 22-Des 28-Des

Besaran jumlah penerimaan negara sektor migas dipengaruhi antara lain realisasi lifting migas, harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan kurs. Walaupun realisasi lifting migas diperkirakan belum dapat mencapai target yang ditetapkan dalam APBNP yaitu sebesar 945 MBOPD, namun realisasi ICP tahun 2011 sebesar US$109.94/ barel (melebihi target yang ditetapkan)telah memberikan kontribusi yang cukup tinggi sehingga realisasi penerimaan

*) Rata-rata sampai tgl 30 Desember 2011

negara melebihi target yang ditetapkan yaitu mencapai 129% dari APBN dan 112% dari APBNP.

Grafik 5.25. Perkembangan Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP)

Tabel 5.39 Perkembangan Penerimaan Negara Sub Sektor Migas Tahun 2007 – 2011 (Rp.Miliar)

Tahun

APBN

APBN-P

Realisasi

% (APBN)

% (APBNP)

2007

188.495,36

151.162,88

177.503,24

94

117

2008

166.028,31

257.186,97

304.378,67

183

118

2009

226.791,04

183.607,02

184.689,60

81

101

2010

174.394,09

215.020,32

220.987,10

127

103

2011

215.335,95

249.594,60

278.389,50

129

112 Grafik 5.26. Realisasi Penerimaan Negara Sub sektor Migas

· Penerimaan Negara Sub Sektor Mineral dan Batubara Subsektor mineral dan batubara memiliki peran yang strategis dalam pencapaian pembangunan ekonomi Indonesia. Hasil kontribusi yang nyata adalah penerimaan Negara bukan pajak dari subsektor pertambangan umum. Kontribusi yang diberikan ini adalah hasil kerja keras semua pihak dalam membangun dan meningkatkan industri pertambangan Indonesia. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari subsektor minerba tahun 2011 adalah 24,7 142


triliun yang terdiri dari deadrent 270 miliar, royalty 15 triliun dan penjualan hasil tambang 7 triliun. Angka ini melebihi target APBN-P 2011 yaitu sebesar Rp 16,5 Trilyun, dengan demikian capaian kinerja mencapai 150%. Selain mencapai target yang telah ditetapkan, penerimaan Negara sub sektor pertambangan umum tahun 2011 juga mengalami peningkatan yang cukup besar bila dibandingkan dengan tahun 2010, yaitu dari sebesar Rp 18.6 Triliun pada tahun 2010 dan sebesar Rp 24.7 Triliun di tahun 2010, atau peningkatan mencapai 24,5%. Jika dibandingkan dengan total penerimaan Negara sector ESDM, sub sektor pertambangan umum ini memberikan kontribusi sebesar 23% dari total penerimaan sektor ESDM yang sebesar 286 triliun rupiah Pertumbuhan penerimaan Negara bukan pajak selama lima tahun terakhir sebesar 30%. Data perkembangan lima tahun terakhir dan rencana 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.40 PNBP Subsektor Minerba 2007-2012

· Penerimaan Negara Sub Sektor Energi Baru dan Terbarukan (EBT) Jumlah PNBP sub sektor EBT pada tahun 2011 adalah sebesar Rp 0,551, jumlah ini melampaui angka yang ditargetkan, yaitu sebesar Rp 0,356 Triliun atau capaian kinerja mencapai 154,8 %. PNBP sub sektor EBT berasal dari proyek Panas Bumi yang telah mencapai NOI (Kamojang, Darajat, dan Salak) · Penerimaan Negara Sub Sektor Lainnya Selain penerimaan negara dari sub sektor migas dan pertambangan umum, KESDM juga menyumbangkan penerimaan negara bukan pajak dari sub sektor lainnya yaitu dari hasil kegiatan pelayanan jasa penelitian dan pengembangan dan hasil kegiatan pelayanan jasa pendidikan dan pelatihan ESDM serta dari Badan Pelaksana Hilir Migas (BPH Migas) yang pada tahun 2011 ini terealisasi sebesar 783 Miliar dari target sebesar Rp 436 Miliar atau 180%. Seperti halnya sub sector migas dan pertambangan umum, penerimaan Negara dari sector lainnya pada tahun 2011 ini juga mengalami peningkatan penerimaan bila dibandingkan dengan tahun 2010, yaitu dari Rp 711.9 Miliar di tahun 2010 meningkat menjadi Rp 977 Miliar pada tahun 2011 atau meningkat sebesar 37%.


143

Tujuan IV :

Terwujudnya peningkatan pembangunan daerah

peran

sektor

ESDM

dalam

Disamping sebagai kontributor penting terhadap penerimaan nasional, peran sektor ESDM juga penting sebagai pendorong pembangunan daerah. Peran sektor ESDM terhadap pembangunan daerah diwujudkan, antara lain melalui dana bagi hasil (DBH), kegiatan pengembangan masyarakat atau community development (comdev) atau corporate social responsibility (CSR). Selain itu terdapat program pembangunan Desa Mandiri Energi (DME), dan Pemboran air tanah yang merupakan program-program pro-rakyat sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif. Melalui program penyediaan listrik perdesaan telah dibangun pembangkit listrik dari energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH), pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB), pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) serta jaringan tegangan menengah dan jaringan tegangan rendah. Penyediaan air bersih melalui pengeboran air tanah juga merupakan program strategis sektor ESDM yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Penyediaan air tanah di daerah sangat sulit air diharapkan mampu memenuhi kebutuhan air minum dan air baku penduduk di desa tertinggal atau desa miskin. Hal ini diharapkan akan memicu rangkaian dampak positif, secara sosial, ekonomi dan pengembangan wilayah. Kegiatan penyediaan air bersih tersebut dilakukan tiap tahunnya melalui pendanaan APBN dari tahun anggaran 1995/1996. Sejak dimulainya program pengeboran air tanah tersebut, lebih dari satu juta jiwa telah menikmati ketersediaan air bersih ini. Desa Mandiri Energi (DME) merupakan program yang baru diluncurkan pada tahun 2007 dan merupakan terobosan dalam mendukung diversifikasi energi dan penyediaan energi daerah perdesaan. Program ini terdiri dari DME berbasis Bahan Bakar Nabati (BBN) dan non-BBN. DME berbasis BBN antara lain menggunakan bahan baku energi jarak pagar, kelapa, sawit singkong dan tebu. Sedangkan DME berbasis non-BBN memanfaatkan sumber energi terbarukan setempat antara lain mikrohidro, angin, surya dan biomassa. Pemenuhan kebutuhan sumber energi mandiri bagi desa-desa di Nusantara terus ditingkatkan agar program ini memberikan manfaat langsung berupa kemandirian energi dan peningkatan ekonomi perdesaan melalui pemberdayaan potensi daerah. Dalam rangka mewujudkan peningkatan peran sector ESDM dalam pembangunan daerah, ditetapkan 1 (satu) sasaran sebagai berikut:

Sasaran 8.

Terwujudnya peningkatan peran sektor ESDM dalam pembangunan daerah


Tabel 5.41 Indikator Kinerja Sasaran 8 No. 1.

144

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Jumlah dana bagi hasil sektor ESDM

Rp Triliun

43,6

40,9

94%

· Jumlah dana bagi hasil subsektor Migas

Rp Triliun

34,9

28,1

80%


No.

2.

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

· Jumlah dana bagi hasil subsektor Mineral dan batubara

Rp Triliun

8,3

12,3

148%

· Jumlah dana bagi hasil subsektor panas bumi

Rp Triliun

0,4

0,5

128%

Jumlah CSR sector ESDM

Rp Miliar

1.565

1.658

106%

· Jumlah CSR subsektor Minerba Pabum

Rp Miliar

1.200

1.391

116%

· Jumlah CSR subsektor Listrik dan Pemanfaatan Energi

Rp Miliar

99

89

90%

· Jumlah CSR subsektor Migas

Rp Miliar

266

178

67%

3.

Jumlah jaringan distribusi listrik(kms) dan gardu distribusi listrik

Kms/ MVA

15.813/ 370

17.306/ 369,6

104,65%

4.

Jumlah desa mandiri energi (DME)

DME

50

51

102%

5.

Jumlah sumur bor daerah sulit air

Titik Bor

255

260

102%

1. Dana Bagi Hasil (DBH) Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Dana bagi hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana Undang-Undang Nomor 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. DBH sektor ESDM bersumber dari kegiatan minyak bumi, gas bumi dan pertambangan umum, serta panas bumi. DBH sektor ESDM pada tahun 2011 ini mencapai sebesar Rp. 40,9 triliun yang terdiri dari minyak bumi Rp. 16,4 triliun, gas bumi Rp. 11,7 triliun, pertambangan umum Rp. 12,3 triliun dan panas bumi Rp. 0,5 triliun. Capaian DBH tahun ini lebih rendah dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 43,6% atau capaian kinerjanya sebesar 94%. Meskipun tidak mencapai target, namun jika dibandingkan dengan capaian ditahun 2010, Dana Bagi Hasil (DBH) Sektor ESDM mengalami peningkatan sebesar 14% yaitu dari Rp 35,8 Triliun di tahun 2010 menjadi Rp 40,9 Triliun di tahun 2011. Perbandingan DBH tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 5.27. Dana Bagi Hasil Sektor ESDM Tahun 2009 dan 2011


145

Besarnya DBH sektor ESDM selaras dengan penerimaan sektor ESDM. Kenaikan DBH dari tahun 2009 sampai dengan 2011 menunjukan kenaikan sampai 30% yang merupakan peningkatan peran sektor ESDM dalam mendukung pembangunan daerah.

·

Dana Bagi Hasil sub sektor Mineral Batubara dan Panas Bumi Pada sub sector Mineral, Batubara dan Panas Bumi, realisasi DBH di tahun 2011 ini mencapai Rp 12,3 Triliun dari target sebesar Rp 8,29 Triliun atau capaian kinerja sebesar 148%. Bila dibandingkan dengan tahun 2010, realisasi DBH sub sector minerba pabum tahun 2011 juga mengalami peningkatan sebesar 19,3%. Secara rinci DBH sub sector Minerba pabum, sejak tahun 2009 sampai dengan 2011 dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 5.42 Dana Bagi Hasil Sub Sektor Mineral Batubara Sub Sektor

2009

2010

Pertambangan umum (mineral dan Batubara)

8.2

Pertambangan Panas Bumi TOTAL

·

2011 Rencana

Realisasi

10.53

8,3

12,3

1.1

0.20

0,4

0,5

9.3

10.73

8.7

12.8

Dana bagi hasil sub sektor Minyak dan Gas Bumi Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 PP No.55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan yang antara lain menyatakan bahwa Menteri Teknis menetapkan daerah penghasil dan dasar penghitungan SDA paling lambat 60 hari sebelum tahun anggaran bersangkutan setelah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri serta hasil pembahasan RAPBN 2012 di Badan Anggaran DPR-RI, maka Ditjen Migas telah melaksanakan koordinasi dengan instansi pusat terkait dalam rangka menyiapkan konsep lampiran SK MESDM tentang Penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian daerah penghasil migas. Dalam proses penyusunan usulan penetapan daerah penghasil migas, Ditjen Migas berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan BPMIGAS terkait dengan asumsi lifting migas, ICP dan bagi hasil SDA migas, dengan Kementerian Dalam Negeri terkait isu-isu penegasan batas wilayah daerah khususnya daerah penghasil migas dan pemekaran daerah serta dengan Kontraktor KKS terkait perkiraan angka lifting migas dan justifikasi produksi. Adapun SK MESDM tentang penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan (lifting) migas yang telah diterbitkan pada tahun 2011 adalah sebagai berikut: a. SK MESDM No. 0218 K/80/MEM/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian daerah penghasil pertambangan umum, pertambangan panas bumi, minyak bumi dan gas bumi untuk tahun 2011. b. SK MESDM No. 2899 K/80/MEM/2011 tanggal 9 November 2011 tentang Perubahan atas SKMESDM No. 0218 K/80/MEM/2011 tentang Penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian daerah penghasil pertambangan umum, pertambangan panas bumi, minyak bumi dan gas bumi untuk tahun 2011

146


c. SK MESDM No. 2965 K/80/MEM/2011 tanggal 18 November 2011 tentang Penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian daerah penghasil pertambangan umum, pertambangan panas bumi, minyak bumi dan gas bumi untuk tahun 2012. SK MESDM tentang penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan lifting migas yang telah diterbitkan tersebut selanjutnya disampaikan ke Kementerian Keuangan sebagai dasar dalam penyusunan peraturan Menteri Keuangan untuk penetapan perkiraan dana bagi hasil daerah SDA migasnya.

Tabel 5.43 Jumlah Daerah Penghasil Migas Tahun 2011 dan 2012

Gambar 5.44. Daerah Penghasil Migas

Pada tahun 2011, realisasi Dana Bagi hasil Sub Sector Migas sebesar Rp 28,1 Triliun, dimana angka ini lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar Rp 34.9 Triliun, atau mencapai 80,5%. Namun jka dibandingkan dengan capaian di tahun 2010, realisasi peneriman DBH tahun 2011 masih lebih tinggi atau mengalami peningkatan sebesar 12%. Perbandingan DBH Sub sector Migas sejak Tahun 2009 sampai dengan 2011 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.44 Dana Bagi Hasil Sub Sektor Migas Komoditi

2009

Minyak bumi Gas bumi TOTAL

2011

2010

Rencana

Realisasi

12.4

14.6

19.5

17.1

9.8

10.5

15.4

11.9

22.2

25.1

34,9

28,1


147

2. Corporate Social Responsibility (CSR ) Sektor ESDM Di sektor energi dan sumber daya mineral, community development (comdev) adalah bagian dari tanggung jawab korporat (Corporate Social Responsibility) yang merupakan komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut berikut komunitas setempat (lokal) dan masyarakat secara keseluruhan, dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. Kegiatan comdev dilakukan antara lain melalui: Ekonomi (peningkatan pendapatan, perbaikan jalan, sarana pertanian, pembangunan/perbaikan sarana ibadah), Pendidikan dan Kebudayaan (kelompok usaha, pelatihan, perencanaan), Kesehatan (kesehatan terpadu, air bersih), Lingkungan (penanaman bakau, reklamasi) dan lainnya (kegiatan sosial, penyuluhan, pembangunan sarana olah raga). Secara umum, CSR dilakukan antara lain berdasarkan Undang-undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, disamping UU lainnya seperti UU sektoral. Untuk sektor ESDM dasar hukum sektoral antara lain UU Migas, UU Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pelaksananya. Untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selain kewajiban CSR, terdapat kewajiban lainnya yaitu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Hal tersebut diatur berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Di dalam Permen tersebut dijelaskan bahwa besarnya Program Kemitram (PK) yaitu max 2% dari penyisihan laba setelah pajak. Sedangkan besarnya program Bina Lingkungan (BL) yaitu BL max 2% dari penyisihan laba setelah pajak. Perbedaan PKBL dan CSR, yaitu: PKBL mengacu pada Permen BUMN No. 05 tahun 2001 dan CSR mengacu pada UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana besarnya tidak secara spesifik disebutkan pada UU tersebut. Terkait dengan sumber dananya, PKBL bersumber dari profit sedangkan CSR bersumber dari operational budget. Sedangkan dari sisi pelaporan, PKBL dilaporkan kepada Menteri BUMN sedangkan CSR dilaporkan ke Presiden Director dan CEO. Pada tahun 2011 realisasi dana Comdev dan CSR sektor ESDM yang digunakan untuk pengembangan Masyarakat dan untuk mendukung kegiatan-kegiatan sangat penting di masyarakat melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 106%, yaitu dari target 1,6 Triliun realisasinya mencapai Rp 1,7 Triliun. Dana Comdev dan CSR ini berasal dari perusahaan pertambangan umum, perusahaan migas dan perusahaan listrik. Dana Comdev dan CSR ini selalu meningkat dari tahun ke tahun yang menunjukkan perhatian yang berkelanjutan terhadap pengembangan kehidupan masyarakat. Secara rinci, table di bawah ini memperlihatkan peningkatan dana Comdev dan CSR pada tahun 2009 sampai dengan 2011.

Tabel 5.45 Penggunaan Dana Comdev dan CSR Sektor ESDM

No.

Perusahaan

2009 (Rp Miliar)

2010 (Rp Miliar)

2011 (Rp Miliar) Target

Capaian (%)

1.

Perusahaan Migas

215.5

425.0

266

178

67%

2.

Perusahaan Listrik

94.0

90.3

99

89

90%

3.

Perusahaan Pertambangan Umum

1,002.4

952.2

1.200

1.391

116%

1,311.9

1,467.5

1.565

1.658

106%

TOTAL

148

Realisasi


·

Corporate Social Responsibility (CSR) Sub Sektor Mineral dan batubara Pada tahun 2011 ini, realisasi penggunaan dana CSR pada sub sector mineral, batubara, dan air tanah adalah sebesar Rp 1.391 Milyar atau 116% bila dibandingkan dengan target sebesar 1.200 Milyar. Realisasi tahun 2011 ini juga jauh melebihi dari realisasi di tahun 2009 sebesar Rp 952 Milyar, atau terjadi peningkatan sebesar 46%. Dana CSR ini digunakan untuk kegiatan bagi hasil daerah penghasil pertambangan umum; Pengelolaan air tanah; dan Pengembangan briket batubara dan mineral. Pada tahun 2011, secara rutin dilakukan kunjungan ke perusahaan, dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan CD serta sebagai bahan evaluasi. Dari evaluasi tersebut, Pelaksanan Program CD masih terdapat Kendala di dalam implementasinya, antara lain, belum adanya aturan atau prosedur baku yang dapat menjadi acuan perusahaan untuk melakukan kegiatan atau program CD, yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat sekitar tambang. Upaya-upaya yg dilakukan antara lain, melakukan sosialisasi dan evaluasi terhadap perusahaan PKK dan PKP2B didalam pelaksanaan CD dan menyusun Kepmen tentang pelaksaan CD pada perusahaan tambang.

Tabel 5.46 Pertumbuhan Anggaran Community Development Sub Sektor Mineral dan Batubara

Pertumbuhan anggaran untuk community development mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 8%/tahun. Anggaran community development untuk BUMN dalam kurun waktu lima tahun terakhir sebesar 127%. Anggaran community development untuk PKP2B dalam kurun waktu lima tahun terakhir sebesar 16% dan Anggaran community development untuk KK dalam kurun waktu lima tahun terakhir sebesar 4%. Anggaran community development untuk tahun 2011 lebih rendah dari tahun 2010 dikarenakan data tahun 2011 belum semuanya masuk dan ditjen minerba masih menginput data tersebut. Program CSR yang dijalankan perusahaan, yaitu : a. Hubungan Masyarakat, berupa Keagamaan, Sosial, Budaya dan Olahraga b. Pelayanan Masyarakat, berupa Bantuan Bencana Alam dan Donasi/Charity/Filantropi c.

Pemberdayaan Masyarakat, berupa Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi dan Agriculture

d. Pengembangan Infrastruktur, berupa Sarana, seperti Sarana Ibadah, Sarana Umum, Sarana Kesehatan, dll.

·

Corporate Social Responsibility (CSR) Subsektor Minyak dan Gas Bumi Di sektor energi dan sumber daya mineral, community development (comdev) merupakan bagian dari tanggung jawab korporat (corporat social responsibility) yang merupakan komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) KESDM 2011

149

keluarga karyawan tersebut berikut komunitas setempat dan masyarakat secara keseluruhan, dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. Realisasi CSR subsektor Migas pada tahun 2011 adalah sebesar Rp 178,4 Milyar, angka ini jauh dibawah target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 266,4 Miliar atau hanya mencapai 67%. Begitu pula jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2010 menurun sangat drastis yaitu dari sebesar Rp 425 Milyar menjadi Rp 178,4 Milyar. Dana CSR sebesar Rp 178,4 Milyar ini digunakan untuk kerjasama PT Pertamina dengan KUD dalam pengelolaan sumur tua; Program Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk rumah tangga, transportasi dan usaha kecil; dan Pengembangan industri penunjang migas dalam negeri. Kegiatan comdev dilakukan antara lain melalui kegiatan ekonomi (peningkatan pendapatan, perbaikan jalan, sarana pertanian, pembangunan/perbaikan sarana ibadah), pendidikan dan kebudayaan (kelompok usaha, pelatihan, perencanaan), kesehatan (kesehatan terpadu, air bersih), lingkungan (penanaman bakau, reklamasi) dan lainnya (kegiatan sosial, penyuluhan, pembangu-nan sarana olah raga). Besarnya dana comdev sub sektor migas pada tahun 2012 direncanakan sebesar Rp 392,6 miliar.

Gambar 5.45. Pengelolaan Sumur Tua

Grafik 5.28. Kegiatan CSR Sub Sektor Ketenagalistrikan

150


·

Corporate Social Responsibility (CSR) Sub Sektor Kelistrikan dan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) Penggunaan dana CSR di Sub Sektor Kelistrikan dan pengembangan EBT pada tahun 2011 adalah sebesar Rp 89 Milyar, dibandingkan dengan realisasi di tahun 2010 Dana CSR untuk Sub Sektor kelistrikan mengalami sedikit penurunan sebesar 1,4% yaitu dari Rp 90,3 Milyar ditahun 2010 menjadi Rp 89 Milyar di tahun 2011. Dana CSR ini digunakan untuk pembangunan Listrik Pedesaan (PLTS, PLTB, PLTMH); Memberikan kesempatan kepada UKM untuk pembangkitan energi terbarukan dengan kapasitas 1 MW (Skala kecil) dan 1-10 MW (Skala menengah); membangun Desa Mandiri Energi (DME); dan Pengembangan Bahan Bakar Nabati; serta Pengembangan Biomassa. Disamping itu dana CSR ini juga digunakan untuk Ekonomi (peningkatan pendapatan, perbaikan jalan, sarana pertanian, pembangunan/perbaikan sarana ibadah), Pendidikan dan Kebudayaan (kelompok usaha, pelatihan, perencanaan), Kesehatan (kesehatan terpadu, air bersih), Lingkungan (penanaman bakau, reklamasi) dan lainnya (kegiatan sosial, penyuluhan, pembangunan sarana olah raga).

Gambar 5.46. Kegiatan CSR Sub Sektor Ketenagalistrikan

3. Jumlah jaringan distribusi listrik(kms) dan gardu distribusi listrik. Pembangunan daerah juga dilakukan melalui program listrik perdesaan (lisdes), yaitu melalui pembangunan Gardu Distribusi dan Jaringan Distribusi. Pada tahun 2011, realisasi pembangunan gardu distribusi tercapai sesuai dengan target yaitu 369,6 MVA atau 100%. Angka ini meningkat tajam bila dibandingkan dengan realisasi di tahun 2010, yaitu mencapai 800%. Demikian pula dengan pembangunan jaringan distribusi, di tahun 2011 realisasi melebihi target, yaitu sebesar 17.306 Kms atau 109,4%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2010 juga mengalami peningkatan yag sangat besar yaitu dari 5.674 Kms di tahun 2010 menjadi 17.306 Kms di tahun 2011 atau meningkat sebesar 300%. Secara rinci target dan realisasi pembangunan gardu dan jaringan distribusi dapat dilhat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.47 Pembangunan Gardu dan Jaringan Distribusi 2011 Indikator Kinerja

Satuan

Realisasi 2010

Target

Realisasi

Capaian (%)

1.

Gardu Distribusi

MVA

45

370

369,6

99,9%

2.

Jaringan Distribusi

Kms

5.674

15.813

17.306

109,4%


151

4. Desa Mandiri Energi Desa Mandiri Energi (DME) adalah desa yang dapat menyediakan energi bagi desa itu sendiri sehingga bisa membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan menciptakan kegiatan-kegiatan produktif. Desa Mandiri Energi (DME) merupakan terobosan dalam mendukung diversifikasi energi dan penyediaan energi daerah. Desa Mandiri Energi (DME) merupakan program yang baru diluncurkan pada tahun 2007 dan merupakan terobosan dalam mendukung diversifikasi energi dan penyediaan energi daerah perdesaan. Program ini terdiri dari DME berbasis Bahan Bakar Nabati (BBN) dan nonBBN. DME berbasis BBN antara lain menggunakan bahan baku energi jarak pagar, kelapa, sawit singkong dan tebu. Sedangkan DME berbasis non-BBN memanfaatkan sumber energi terbarukan setempat antara lain mikrohidro, angin, surya dan biomassa.

Gambar 5.47. Unit Pengolah bioethanol kapasitas 400 l/hari Desa Gandang Barat, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah

Pemenuhan kebutuhan sumber energi mandiri bagi desa-desa di Nusantara terus ditingkatkan agar program ini memberikan manfaat langsung berupa kemandirian energi dan peningkatan ekonomi perdesaan melalui pemberdayaan potensi daerah. Pada tahun 2011 direncanakan pembangunan DME sebanyak 50 desa, yang terdiri dari 35 DME berbasis non-BBN dan 15 DME Gambar 5.48. Unit Pengolah bioethanol kapasitas 400 l/hari Desa berbasis BBN. Sampai dengan akhir Gandang Barat, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah Desember 2011, seluruh pembangunan DME tersebut dapat terselesaikan, bahkan sedikit melebihi target, yaitu 51 DME karena adanya pengalihan jenis fisik dari PLT Mikrohidro menjadi PLT Pikohidro (2 unit). Sehingga total DME yang telah dibangun sejak tahun 2009 sebanyak 191 DME. Pembangunan DME tahun 2011 dilaksanakan di 17 Propinsi yang mencakup: DME berbasis Singkong di 6 lokasi (5 propinsi), DME berbasis Nipah di 3 lokasi (2 propinsi), DME berbasis Biomassa di 3 lokasi (1 propinsi), DME berbasis Biogas di 8 propinsi, DME berbasis PLTMH di 8 propinsi, DME berbasis PLT Pikohidro di 2 propinsi, DME yang menggunakan peralatan kegiatan produktif sebanyak 9 propinsi. Kemen terian Energ i dan Su mberDaya Mineral Direkt ora t Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Kons ervasi Energi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan danKonser vasi Energi

PETA SEBARAN DME NON BBN 2011

PETA SEBARAN DME BBN 2011 DME BBN (SINGKONG)

DME PLTMH

DME BBN (BIOMAS)

Riau 3lokasi

PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERALATAN PRODUKT IF

DMEBBN ( NIPAH)

Riau 2 lokasi

Sulut 1 lokasi

Kalteng 1 lokasi

Riau 1 lokasi

DME ARUS LAUT

Sumut Sulut

Riau

DME IMPLEMENTASI BIOGAS RT

Gorontalo

Kalteng

Maluku

Sumut

Kalbar 1lokasi

Sumsel

Sulbar Sulteng

Kalbar 1lokasi

Sulbar 1 lokasi

Kalbar Bengkulu

Jateng 1lokasi

Bangka Belitung

Jabar 1 lokasi

Lampung 2 lokasi

DIY 1lokasi

Kalsel

Jateng

Lampung

Sulteng

Sultra Sulsel

Jabar

Jabar

Jatim

NTB 1 lokasi

NTT

NTB NTB

© EBTKEKESDM-2011

Papua

NTT

© EBTKE KESDM - 2011

Gambar 5.30. Peta Lokasi DME BBN dan Non BBN

152


Secara rinci lokasi DME yang berhasil diwujudkan di tahun 2011 ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.48 Desa Mandiri Energi (DME) berbasis BBN No

Provinsi

DME BERBASIS NIPAH 1 Kalimantan Barat 2 Riau 3 Riau DME BERBASIS BIOMASSA 4 Riau 5 Riau 6 Riau DME BERBASIS SINGKONG

Kabupaten

Kecamatan

Desa

Pontianak

Mempawah Hilir

Pasir

Bengkalis Bengkalis

Siak Kecil Bantan

Lubuk Muda Pambang

Indragiri Hilir Siak Indragiri Hilir

Keritang Dayun Kempas

Sencalang Suka Mulya Harapan Tani

7

Jawa Tengah

Boyolali

Banyuono

Cipangan

8 9 10 11

Jawa Barat Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Sulawesi Barat

Bekasi Kubu Raya Pulang Pisau Mamuju Utara

Tambun Selatan Sei Raya Maliku Pasang Kayu

Sumber Jaya Kel. Sei Raya Gandang Barat Karya Bersama

Mamuju Utara

Babalamotu

Polewali

Lombok Tengah Lombok Utara Lombok Barat Lombok Timur Lombok Timur Sragen Sragen Sragen Bangli Metro Lampung Barat Pesawaran Tanggamus Sumedang Ciamis Sleman Sumba Barat Daya Sumba Barat Daya Sumba Barat Daya

Batu Keliang Utara Tanjung Narmada Aikmel Selong Sambirejo Sambirejo Sambirejo Kintamani Metro Selaras Ngambur Padang Cermin Air Naningan Pamulihan Purwadadi Cangkringan Laura Kodi Utara Kodi Utara

12 Sulawesi Barat DME BERBASIS BIOGAS 13 NTB 14 NTB 15 NTB 16 NTB 17 NTB 18 Jawa Tengah 19 Jawa Tengah 20 Jawa Tengah 21 Bali 22 Lampung 23 Lampung 24 Lampung 25 Lampung 26 Jawa Barat 27 Jawa Barat 28 DIY 29 NTT 30 NTT 31 NTT

Lantan Sigar & Tegal Sesaot Kalijaga Timur Kelayu Jorong sukorejo Jambeyan Jetis Batur Selatan Rejomulyo Pekon Gedong Cahaya Pesawaran Indah Sinar Jawa Haurgombong Karangpaningal Umbulharjo Lete Kendo Bukambero Rama dana

Tabel 5.49 Desa Mandiri Energi (DME) berbasis Non BBN No 1 2 3 4 5

Provinsi

Kabupaten

Kecamatan

Desa

PLTMH Dulamayo, Gorontalo PLTMH Harumandala, Ciamis, Jawa Barat PLTMH Tumbang Lapan, Gunung Mas, Kalteng PLTMH Nirmala, Ngada, NTT

Gorontalo Ciamis

Telaga Cigugur

Dulamayo Harumandala

Gunung Mas

Tumbang Miri

Tumbang Lapan

Ngada

Golewa

Nirmala

PLTMH Tetebatu, Lombok Timur, NTB

Lombok Timur

Sikur

Tetebatu


153

No

Provinsi

6

PLTMH Laine, Sangihe, Sulawesi Utara PLTMH Lamontoli, Morowali, Sulawesi Tengah PLTMH Hasinggahan, Samosir, Sumatera Utara Peralatan Produktif di Sumatera Utara Peralatan Produktif di Jawa Tengah

Sangihe

Manganituv Selatan

Laine

Morowali

Bungku Selatan

Lamontoli

Samosir

Sianjur Mula-Mula

Hasinggahan

Tapanuli Selatan Pekalongan

Saipar Dolok Hole

Huta Tonga Turunan

Petungkriono

Tlogopakis

Peralatan Produktif di Sulawesi Barat Peralatan Produktif di Lampung (Lokasi di Kab. Lampung Utara) Peralatan Produktif di Sumatera Selatan Peralatan Produktif di Bangka Belitung Peralatan Produktif di Nusa Tenggara Barat PLT Pikohidro Wanarata, Banjarnegara di Jawa Tengah PLT Pikohidro Jombok, Banjarnegara di Jawa Tengah Peralatan Produktif di Dusun Gringging, Kecamatan Pagedongan, Jawa Tengah Peralatan Produktif di Dusun Wanarata, Kecamatan Susukan, Jawa Tengah Peralatan Produktif di Dusun Jombok, Kecamatan Punggelan, Jawa Tengah

Mamasa

Sumarorong

Batanguru

Lampung Utara Muara Enim

Tanjung Raja

Sukasari

Semendo Darat Tengah Lubuk Besar

Rekimai Jaya

Lingsar

Murpeji, Desa Dasan Geria Dusun Wanarata, Desa Gumelem Kulon Dusun Jombok, Desa Petuguran Dusun Gringging, Desa Pesangkalan

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19

20

Kabupaten

Kecamatan

Bangka tengah Lombok Barat Banjarnegara

Desa

Perlang

Susukan

Banjarnegara

Punggelan

Banjarnegara

Pagedongan

Banjarnegara

Susukan

Dusun Wanarata, Desa Gumelem Kulon

Banjarnegara

Punggelan

Dusun Jombok, Desa Petuguran

5. Jumlah sumur bor daerah sulit air. Program pembangunan daerah lainnya, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah program penyediaan air bersih melalui pemboran air tanah. Program tersebut dilakukan sejak tahun 1995 melalui pendanaan dari APBN. Sejak dimulainya program pengeboran air tanah tersebut, lebih dari satu juta jiwa telah menikmati ketersediaan air bersih ini. Pada tahun 2011 Kementerian ESDM menargetkan sebanyak 260 lokasi titik bor yang dapat direalisasikan, yang terdiri dari 255 titik/lokasi pemboran air sumur dalam dan 5 titik/lokasi pemboran sumur pantau, untuk memenuhi kebutuhan air bersih di daerah sulit air. Pelaksanaan kegiatan pemboran tersebut menghasikan total debit air sebesar 2.256,12 liter/jam dengan peruntukan sebanyak 626.700 Jiwa didaerah sulit air/desa tertinggal.

Tabel 5.50 Jumlah Lokasi Pengeboran Air TanahTahun 2011 2010 Uraian

154

Satuan

Jumlah lokasi

Lokasi

Jumlah peruntukan

Jiwa

2011

Realisasi 100 251.200

Rencana 255 626.700

Kumulatif s.d. Des 2011

Realisasi 255 626.700

784 1.807.673


Dengan demikian, selama periode 1995 sampai dengan 2011 ini, total pemboran air tanah yang telah dilakukan sebanyak 784 titik yang tersebar di seluruh Indonesia dengan peruntukan bagi sekitar 1,8 juta jiwa. Perkembangan jumlah titik bor air tanah dan masyarakat yang dapat menikmati air bersih sejak tahun 1995 sampai dengan 2011, seperti grafik di bawah ini.

Tabel 5.51 Lokasi Pemboran Air Tanah Tahun 2011

Jumlah

1. Banten 2. Jawa Barat 3. Jawa Tengah 4. Jawa Timur 5. D.I Yogyakarta 6. Nagroe Aceh Darusalam 7. Sumatera Barat 8. Sumatera Utara 9. Riau 10. Kepulauan Riau 11. Sumatera Selatan 12. Jambi 13. Lampung 14. Nusa Tenggara Barat 15. Nusa Tanggara Timur 16. Kalimantan Barat 17. Kalimantan Selatan 18. Kalimantan Timur 19. Sulawesi Selatan 20. Sulawesi Tenggara 21. Sulawesi Barat 22. Maluku Utara 23. Maluku 24. Papua 25. Papua Barat DKI Jakarta (lokasi sumur pantau)

16 lokasi 20 lokasi 44 lokasi 38 lokasi 15 lokasi 7 lokasi 4 lokasi 11 lokasi 6 lokasi 2 lokasi 7 lokasi 1 lokasi 12 lokasi 14 lokasi 26 lokasi 8 lokasi 1 lokasi 2 lokasi 6 lokasi 4 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 6 lokasi 2 lokasi 5 Lokasi

300 255 JUMLAH PENGEBORAN

Lokasi

Jumlah Titik Pengeboran Air Tanah 250 200 139

150

100 100

61

50 6

6

6

14

24 5

3

3

34 28

72 26

2

0

Grafik 5.29. Jumlah Titik Pengeboran Air Tanah

Grafik 5.30. Jumlah Masyarakat yang Dapat Menikmati Air Bersih


155

3. Jumlah Kapasitas Pembangkit listrik

Recommend Documents