MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01/M/PER/VI/2OO9 TENTANG PEMBERIAN BEASISWA PROGRAM PASCASARJANA MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk dapat mendorong kreativitas, riset, invensi dan inovasi serta tersedianya sumberdaya manusia di bidang iptek yang berkualitas tinggi, maka perlu diberikan beasiswa kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemauan serta memenuhi kriteria yang ditentutan untuk mengikuti Program Pasca Sarjana Kementerian Negara Riset dan Teknologi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi tentang Pemberian Beasiswa Program Pascas Sarjana Kementerian Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia; Mengingat : 1.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan llmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Rl Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4219);
2.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Stuktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Rl Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
3.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
4. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 06/M/Per/Vll/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia; 5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Stuktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Rl Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194; 6. Peraturan Menteri Negara Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3/M/PER/VI/2008 Tentang Pemberian Beasiswa Program Pascasarjana; 7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: SE No.SE/18/M.PAN/5/2004 Tentang Pemberian Tugas Belajar Dan Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN BEASISWA PROGRAM PASCASARJANA. BAB I PENGERTIAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Menteri adalah Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia, 2. Sesmen adalah Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi, 3. LPND adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen di bawah Koordinasi Kementerian Negara Riset dan Teknologi, DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
4. Deputi Penanggungjawab adalah Deputi Menristek yang bertanggungjawab mengelola program Pascasarjana, 5. Sestama adalah Sekretaris Utama di lingkungan LPND, 6. Beasiswa adalah beasiswa Program Pascasarjana Kementerian Negara Riset dan Teknologi. BAB II PENERIMA BEASISWA Pasal 2 (1) Pegawai Negeri Sipil yang dapat diberikan beasiswa adalah pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas sehari-hari di lingkungan Kementerian Negara Riset dan Teknologi dan LPND. (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memiliki masa kerja 2 (dua) tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil secara berturut-turut di lingkungan Kementerian Negara Riset dan Teknologi atau LPND. (3) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan KNRT atau LPND yang akan mengambil bidang pendidikan yang langka dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS. (4) Kriteria Langka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini diatur kemudian di dalam Buku Pedoman Program Beasiswa Pascasarjana. BAB III PERSYARATAN PENERIMA BEASISWA Pendidikan dan Riset Pasal 3 (1) Beasiswa dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil yang mengikuti Program Pascasarjana yang memiliki keterkaitan erat dengan bidang tugasnya, (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beasiswa dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil Program Pascasarjana yang memiliki keterkaitan erat dengan Program Kementerian Negara Riset dan Teknologi dan LPND.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
(3) Penerima beasiswa diwajibkan melibatkan Profesor Riset dan menggunakan fasilitas laboratorium di Puspiptek dan/atau LPND kecuali bidang tertentu yang belum memiliki Profesor Riset. Pengusulan Pasal 4 Calon penerima beasiswa diusulkan oleh Sesmen atau Sestama kepada Menteri melalui Deputi Penanggungjawab selaku Penyelenggara Program Beasiswa Pascasarjana. Seleksi Pasal 5 (1) Seleksi calon penerima beasiswa dilakukan oleh Tim Seleksi Independen yang beranggotakan para pakar dari berbagai disiplin ilmu. (2) Tim Seleksi Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan bertanggungjawab kepada Deputi Penanggungjawab. (3) Syarat-syarat, mekanisme Pedoman/Panduan.
atau
jadwal
seleksi
diatur
dalam
Buku
(4) Deputi Penanggungjawab menyerahkan hasil Tim Seleksi Independen kepada Menteri. Penetapan Pasal 6 Menteri menetapkan penerima beasiswa berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (4). Perjanjian Tugas Belajar Pasal 7 (1) Pegawai Negeri Sipil penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menandatangani perjanjian tugas belajar dengan Deputi Penanggungjawab.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
(2) Hak dan kewajiban penerima beasiswa diatur dalam Perjanjian Tugas Belajar Program Pascasarjana. BAB IV BIAYA PENDIDIKAN Pasal 8 (1) Biaya pendikan diberikan untuk jangka waktu 2 tahun untuk tingkat S2 dan 3 tahun untuk tingkat S3, (2) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari paket biaya pendidikan, tunjangan biaya penelitian, tunjangan biaya hidup, dan tunjangan buku. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, maka Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 3/M/PER/VI/2008 Tentang Pemberian Beasiswa Program Pascasarjana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 10 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 10 Juli 2009 MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, ttd. KUSMAYANTO KADIMAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
