BUPATI BtllruilG PERATURAN BUPATI BELITUNG
NOMOR 55 TAHUN
2OO8
TENTANG
ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI LATIHAN KERJA (BLK) PADA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BELITUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan
Kefla (BLK) pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung. Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat ll dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun '1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 1821);
2.
Undang-Undang Nomor
8
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor
I
Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3890);
3.
Undang-Undang Nomor
27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4033);
4.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahart Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a389);
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4741);
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor PER.06/MEN/lll/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Pusat (UPTP)
di Lingkungan Departemen
Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
l0.Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor
:
KEP.4556/M/SJ/97
tentang Tugas dan Fungsi Balai Latihan Kerja (BLK);
ll.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);
l2.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 13.
'18);
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 20); MEMUTUSKAN
:
il/lenetapkan : PERATURAN BUPATI BELITUNG TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI LATIHAN KERJA (BLK)
PADA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BELITUNG.
BAB
I
KETENTUAN UMUM
Pasal
1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
:
1.
Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2.
Pemerintah Kabupaten Belitung, yang selanjutnya dapat disebut Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.
Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Dinas adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung.
6. Unit Pelaksana Teknis
Dinas yang selanjutnya dapat disingkat
UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan
Kerja (BLK) pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung.
7.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung.
8.
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung bertanggung jawab menyelenggarakan pelatihan kerja
di
yang suatu
wilayah kerja; 9. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha'pada Unit
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung.
BAB
II
PEMBENTUKAN Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas
Balai Latihan Kerja (BLK) pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung. BAB IlI KEDUDUKAN Pasal 3
(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK)
pada Dinas Pendidikan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan.
(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung. BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4
(1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) terdiri dari
:
a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Belitung, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari "Peraturan Bupati ini. BAB V
TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasal 5
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja
(BLK)
mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
di
bidang kegiatan pelatihan
keterampilan kerja. Pasal 6
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) mempunyai fungsi
:
a. menyusun rencana program pelatihan
keterampilan kerja dan
rencana kerja sama antar lembaga swasta
/
perusahaan dan
lembaga latihan kerja;
b.
melaksanakan kegiatan pelatihan keterampilan institusional, non institusional atau pelatihan keliling
/
Mobil Training Unit (MTU),
pelatihan produksi dan uji keterampilan;
c.
pemasaran program dan fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK), hasil produksi dari pelatihan, jasa pelayanan dan informasi pelatihan;
d.
menyusun program pelatihan pemagangan On Job Tarining (OJT);
e.
melaksanakan monitoring dan evaluasi program pelatihan;
f.
memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
g.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha Pasal 7
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas
melaksanakan
perencanaan, pelaporan, urusan keuangan, urusan kepegawaian dan umum. Pasal 8
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sub Bagian Tata Usaha mempunyaifungsi
a.
:
pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
b.
penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan;
c.
pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta perjalanan dinas;
d. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
e.
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. BAB VI
TATA KERJA Pasal 9
(1) Kepala
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) berkewajiban
memimpin
dan
mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat
pelaksana staf Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha
yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah
dan
bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
(uPrD).
(3) Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Koordinator Kelompok yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab
Pasal 10 (1) Kepala
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) berkewajiban
melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) maupun dengan instansi lain yang terkait.
(2) Sub Bagian
Tata Usaha berkewajiban melaksanakan
prinsip-
prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Sub Bagian Tata Usaha dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional masing-
masing bertanggung jawab memberikan bimbingan
atau
pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing-
(4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
berhalangan
di dalam
menjalankan tugasnya, Kepala Unit
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk mewakilinya.
Pasal
11
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Kepala Sub Bagian
Tata Usaha adalah jabatan Struktural. BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 12 (1) Kepala
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) diangkat
dan
diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VIII
KETENTUAN I.AIN.I.AIN
Pasal 13
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas. BAB IX KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung. Ditetapkan
d
i Tanjungpandan
pada tanggal
t8
Juli 2008
BUPATI BELITUNG,
Diumumkan di Tanjungpandan
@a tanggal
18
$ >*--lu6 \,S r r $-"
YAH HUSEIN
Juli 2008
SEKRETARIS DAERAH ATEN BELITUNG, /r
ANI ITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2OO8 NOMOR
5'
o
z
:)
z<
t
= a f UJ
r
IIJ
m
P6
oJ
t
oS AT
g
a9 Efr
}tr
Jl-
-fi&ffiff
I
*
r^YZ
2*d_fr2 (/)-<
6ttz*z _t-<(Jut
3*=r** 5x
o F
tL = J
tr ut
\<
a
d
Hfi8
x
FU) zA z; o o tr
J
i
a 6 F L
) J
6zl
E
E E
F
HHfi
d{z
Yd
Y F E E
6 o
6 F c l
e
F
E € F
I E
