201J

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DJPB PROVINSI SUMATERA UTARA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNGBALAI JALAN JEND. SUDIRMAN KM. 1, TANJUNGBALAI, SUMATEM UTAM 21368 TELEPON (0623) 92021; FAKS|M|LE (0629) 92021., StiUS www.perbendaharaan.go.id

Nomor : ND- 0621WPB.02/ Kp.08/201J Kepada

Dari Sifat Lampiran Hal

Para Pegawai Kantor Pelayanan perbendaharaan Negara Tanjungbalai Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ran;unguatai Segera

I (satu)

lembar

GKM dan Sosialisasi Surat Sekretaris Jenderal Nomor SE-10/SJ/2012 tanggal 02 Mei 2012Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.0ll20ll rentang penegakan Disiplin Dalam Kaitannya nenlan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Dilingkungan Kemenierian k-euanqan Pelaksanaan

Sehubungan dengan hal tersebut pada pokok surat, dengan ini memerintahkan kepada para pegawai KPPN Tanjungbalai untuk mengikuti GKM/Sosialisasi yang akan dilaksanakan

pada:

Hari /Tanggal Pukul Tempat

: Jum'at I 14 Juni2013 : 15.00 s.d selesai : Aula KPPN Tanjungbalai

Jl.Jend Sudirman I(m.

I

Tanjungbalai

Demikian Nota Dinas ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Kepala Kantor

Catatan:

Dimohon untuk hadir tepat waktu

' Lalanan'l(jmitransparan

tepat,l,laftyu,{pasti [an tanpa Aiaya,

KEMENTEHIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDENAL

Yth.: 1. Para DirekturJenderal; 2. Inspektur Jenderal: 3. Para KepalalKetua Badan; 4. ?ara Kepala Biro/Pusat/$ekretaris Pengadilan Pajak, $ekretaris Komite Pengawas Perpajakan di lingk ungan Sekretariat Jenderal 1 s.d. 4 di lingkungan Kementerian Keuangan Jakarta

SURAT EDARAN NOMORSE- 10 lS.Ueota TENTANG

PETUNJUK PHLAKSANAAN PERATUHAN MENTEHT KEUANGAN NOMOR 21 4/PMK.O 1 I2O1'I TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN DALAM IfiITANNYA DENGAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

A.

Umurn

Eerkenaan dengan telah diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.0 1 l2o1 1 tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Di Llngkungan Kementerian Keuangan pada tanggal 1 Januari 2012, perlu kiranya disusun sualu pelunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri 21

Keuangan dimaksud.

B.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Surat Edaran ini yaitu unluk menyamakan persepsi sefuruh Pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan dalam melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214|PMK,U/2A11 tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tuniangan Khusus Pernbinaan Kouangan Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan.

C.

Ruang Lingkup

$urat Edaran ini rneliputi petuniuk pelaksanaan mengenai kewajiban mengisi daftar hadir secara elektronik, pelanggaran terhadap jam keria, pemotongan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) dan pengecuatian pehotongah iXnxN Oagi Pegawai yang menjalani cuti tertentu.

D.

Dasar Dasar penyusunan Surat Edaran ini adalah: '1. Peraturan Pernerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri $ipil; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai trtegeri Sipit; 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 71IKMK.0111996 tentang Hari Dan Jam Kerja Di lingkungan Departemen Keuangan; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.0112O1A tentang Pedoman Tata Neskah Dinas Kementerian Keuangan;

KEMENTERIAN KEUANGAN RHPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

-25.

E.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2141PMK.0112011 tentang Fenegakan Disiplin Dalarn Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negana Di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Ketentuan Umum Dalam surat edaran iniyang dimaksud dengan: 1. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan termasuk Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan atau dipekerjakan di lingkungan Kementerian Keuangan dan Calon Pegawai Negeri $ipil yang telah mendapatkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil maupun yang belum rnendapatkan $unat Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

2- Jam Ke$a adalah jam kerja sesuai lGputusan Menteri Keuangan

Nomor 71KMK.01/1996 yaitu: Jarn masuk kantor adalah pukul 07.30 waktu setempat; Jam islirahat pada hari senin s.d. Kamis adalah pukul 12.15 s.d. 13.00 waktu

Jam istirahat pada hari Junral adalah pukul 1 1 .30 s.d. 13.1s waktu setempat; Jam tutup kanlor adalah pukul 17.00 waktu selempal; dan e. Jam kerja lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

3.

Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan

secam tertulis dan dituangkan dalam sural permohonan izin/pemberitiahuan serta disetujui oleh pejabat yang benrvenang.

F.

Kelsnluan Masuk Bekerja 1. Pegawai wajib masuk dan pulang bekeria sesuai ketentuan Jam Kerja dengan mengisi daflar hadir elektronik sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat masuk bekerja dan pada saat pulang bekerja.

2. Pengisian daftar hadir elektronik sebagaimana angka

1 dapal dilakukan $ecara manual dalam hal: a" sislem kehad ira n e lektronik menga la m i kerusa kan/tida k berf un gsi; b. pegawai belum lerdaftar dalam sistem kehadiran secam elektronik; sidik jari tidak terel€m dalam sistem kehadiran elektronik; terjadi keadaan kahar {force majeurc} yaitu sualu kejadian yang terjadi di luar kernampuan dan kendali manusia dan tidak dapat dihindarkan berupa bencana alam dan kerusuhan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukan sebagaima na mestinya.

Kea{aa1 kahar yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 214/PMK.01l2Q11 bedampak hanya pada suatu satuan kerja (satkel) sehingga pernyataan keadaan kahar cukup dilakukan oleh pimpinan satker dengan ketentuan sepanjang memungkinkan seluruh pegawai tetap masuk be kerja walaupun menggunakan tempat kerja yang lain (misalnya Kantrcr Kementerian Keuangan yang tidak lerkene dampak keadaan kahar atau kantor instansi pemerintah lainnya); atau e. lokasi kerja tidak rnemungkinkan untuk disediakan sistem kehadiran elektronik. Contoh: Pos Pelayanan Bea dan Cukai atau Pos Kawasan Berikat pada Direktorat JenderalSea dan Cukai.

KTMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

-33. Pengisian daftar hadir secara manual sebagaimana angka ? dilulis sesuai waktu saat masuk Etau saat pulang bekerja.

Contoh: Pada saat masuk pukul07.10 dan mesin rusak, maka pada daftar hadir manual harus ditulis sesuaiwaktu sebenarnya yaitu pukul 02.10. G.

Pelanggaran Jam Kerja

1.

Pegawai dinyatakan melanggar Jam Kerja ape bila tidak masuk bekerja, terlarnbat masuk bekerja, pulang sebelum waktunya, tidak berada di tempat tugas, tidak mengganti waktu keterlambaten (khusus DKI Jakarta), danlatau lklak mengisi daftar hadir, yang keseluruhannya dilakukan oleh Pegawai tanpa Arasan yang sah.

2. Apabila Pegawai

tidak masuk bekerja, lerlambal masuk bekefla, pulang sebelum waktunya, tidak berada di lempat tugas. t6ak nrengganti waktu keterlambatan (khusus DKI Jakarta), dan/atau tidak mengisi daftar hadir dilakukan dengan Alasan yang sah, maka dinyatakan tidak melanggar Jam Kerja.

3.

Alasan yang sah dlajukan dalam suatu sunat permohonan izin/pemberitahuan harus disetujui oleh Pejabat yang berwenang yaitu: a. Pejabat Eselon l, unluk surat permohonan izin/pernberikhuan yang diajukan oleh pejabat Eeelon ll, termasuk pejabat Eselon lldidaerah; b. PeJabat Eselon ll di kantor pusat (misal: Kepala Biro, Kepala Pusat, Sekretaris Direktorat Jenderal, $ekretaris Badan, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektur, Direktur), untuk surat permohonan izin/pernberitahuan yang diajukan oleh pejabat Eselon lll, pejabat Eselon lV, dan pejabat fungsional di lingkungannya malingmasing; c" Pejabat Eselon ll di kantor vertikal, untuk sural pennohonan izin/pemberitahuan yang diajukan oleh pejabat Eselon lll (misal: Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala [antor Pelayanan) dan pejabat Eselon lV (misal: Kepala $ubbagian, Kepala Subbidang, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B)serta pejabat fungsional di lingkungannya masing-masing. Khustls jabatan Kepala Kantor Pengelolaan Teknologi lnformasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara pada Sekretariat Jenderal harus disetujui oleh Kepala Pusat Inforrnasi dan Teknologi Keuangan.

d.

e.

Khusus jabatan Kepala Balai Diklat pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, surat permohonan izin/pemberitahuan harus disetujui oleh Sekretaris 8adan. Pejabat Eselon lll di kantor pusal, untuk sural permohonan izinlpemberitahuan yriang diajukan oleh Pelaksana. Khusus bagi Pelaksana di lnspektorat pada lnspektorat Jenderal, oleh karena tidak memlliki jabatan struklural Eselon lll, maka surat permohonan izin/pemberitahuan cukup disetujuioleh pejabat Eseton tV, Pejabat Eselon lll di kantor vertikal, untuk surat permohonan izin/pemberitahuan yang di?jukan oleh pejabat Eselon lV (misal: Kepala $eksi), pejabat Eselon V, pejabat fungsional, dan pelaksana di lingkungannya masing-masing.-

KEMENTERIAN KEUANGAN HEPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDFRAL

-4Khusus salker setingkat eselon lV, sural permohonan izir/pemberitahuan yang diajukan oleh pejabal Eselon V dan Pelaksana disetujui ofeh Kepala satker yang bersangkutan.

4. Dalam hal Pejabal yang

berwenang tersebut berhalangan, persetujuan surat permohonan izin/pemberitahuan dapat digantikan oleh Pelaksana Tugas (Pll.) maupun Pelaksana Harian (Plh.).

5.

Pembuatan surat permohonan irirVpemberitahuan wajib dilaksanakan sebagai berikul:

a. $ural permohonan izin dibuat dalam hal Pegawai merencanakan untuk tidak hadir, terlambat masuk bekerja, pulang sebelum waktunya, tidak berada di tempat tugas, dan/atau lldak mengganti waktu keterlambatan dengan ketontuan : 1) ketidakhadiran dan keterlambatan, dibuat pada hari sebelumnya; 2) pulang sebelum waktunya, tidak berada di tempat tugas, atau iidak mengganti waktu keterlambatan, dibuat pada hariyang sama. b. $urat pemberitehuan dibuat dalam hal Pegawai tidak hadir, terlambat masuk bekerja, pulang sebelum waktunya, tidak berada di tempat tugas, tidak mengganti waktu koterlambatan dan/atau tidak mengisi daftar hadir dan terjadi diluar XeninOaf Pegawai, dengan ketentuan:

1) ketidakhadiran, dibuat setelah kembali masuk kerja dengan

2) 3)

kewajiban memberitahukan sementara alasan ketidakhadirannya malalui media lainnya seperti tolaphana atau pesan singkat sesegera mungkin; terlambat atau tidak berada di tempat tugas, dibuat pada hari yang sarna; pulang sebelum waktunya atau tidak mengganti waktu keterlambatan, dibuat pada hari kerja berikutnya;

4) tidak mengisi daftar hadir rnasuk atau pulang bekerja dibuat pada

saat

mengetahui terjadinya tidak mengisi dafiar hadir.

6. Sural permohonan

irin/pemberitahuan yang telah disetujui

oleh Pejabat yang

benntenang waiib disampaikan kepada Pejabat/Pegawai yang menangani daftar ha6ir untuk paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal terjadinya ketidakhadiran, keterlambalan masuk bekerja, pulang sebelum waktunya, tidak beraia di lempat tugas, tidak manggantiwaktu keterlambatan, dan/atau tidak mengisi daftar hadir.

Khusus bagi yang tidek masuk bekerja lebih dari (tiga) hari keria dihitung sejak masuk kerja kembati.

|

(satu) hari maka penghitungan

B

Khusus bagi yang tidak mengisi daftar hadir masuk bekerja/pulang bekerja, maka penghitungan 3 {tiga} hari kerja dimulai sejak diketahui terjadinya tidak mengisi daltar hadir. 7

'

Surat permohonan izin/pemberilahuan yang disampaikan lebih dari A (tiga) hari kerja dinyatakan tidak berlaku dan dianggap melanggar Jam Kerja.

8, Pegawai

yang' melanggar Jam Kerja dihitung sscara kumulatil mulai bulan Januari

sampai dengan bufan Dessmber tahun berjalan dengan ketentuan sebagai berikut: a. tidak masuk bekerja 1 {satu) hari dihitung sebagai 1 {satu} hari tidak masuk bekerja;

b' terlambat masuk bekerja dan/atau pulang sebolum waktunya dihitung berdasarkan

jumlah waktu keterlambatan/pulang sebelum waktunya sesuai ketentuan mengenai hari dan jam kerja;

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKBETARIAT JENDEHAL

-5c. tidak berada dl tempat tugas dlhitung berdasarkan lumlah waktu ketidakberadaan pegawai di tempat tugas yang dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsung;

d. tidak mengisi daftar hadir masuk bekerja atau pulang kerja juga dihitung sebagai ketsrlambatan masuk bekerja atau pulang sebelum waktunya selama 3Zc (tiga tiga per empat) jam; dan

e. bagi yang tidak menggantiwaktu keterlambatan (khusus DKI Jakarta) penghitungan kumulatif didasarkan pada waktu keterlambatan. 9.

Penghitungan jumlah waktu sebagairnana dimaksud pada angka 8, difakukan dengan konversi 7 lt (tujuh setangah) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak rnasuk bekeria dan apabila telah memenuhi akumulasi 5 (lima) hari tidak masuk kerja atau lebih, dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu: Tingkat

Jenis Hukuman Disiplin

No. Hukuman Disiolin 1.

2,

Rinqan

t. Teguran Lisan

Sedang

r. Teguran Tertulis $- Psrnyataan Tidak Puas Secara Tertulis b. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Setama

Jumlah Ketidakhadiran 5 Hari 6-10 Hari 11-15 Hari 16-20 Hari

1 {satu} Tahun

. Penundaan Kenaikan Pangkat Selama

1

21-25Hari

Lebih

26-30 Hari

Lebih

31-35 Hari

{satu} Tahun

Penurunan Pangkat Setingkat Rendah Selama 1 (satu) Tahun 3.

Berat

Penurunan Pangkat Setingkat Flendah Selama 3 {tioa} Tehun

ffiffi

36-40 Hari

__{ebq!gn$9!i'tg!gf Lqbih Ftendah

:. Pembebasan Dari Jabatan 41-45 Hari . Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri $ebagai PNS atau 46 Hariatau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat lebih SelsssilUE 10. Pejabat yang menangani daftar hadir elektronik msnyampaikan informasi mengenai akumulasi penghitungan terhadap Pegawai yang melanggar Jam Keria kepada atasan langsung Pegawai yang bersangkutan secara hierarki untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan mengenaidisiplin Pegawai Negeri Sipilpada akhir tahun berjalan.

11.Namun, dalam hal ditemukan adanya pelanggaran disiplin ketidakhadiran selama S (lima) hari atau lebih sebelum akhir tahun, maka Pejabat yang menangani daftar hadir wajib .menyampaikan inlormasi kepada atasan langsung yang bersangkutan secara hierarki.

I

l

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

-6H.

Pemotongan TKPKN

1. Pemotongan TKPKN diberlakukan kepada: a. Pegawaiyang tidak masuk bekerja; b. fggawai yang tidak berada di tempat tugas selama 7 '/a (tujuh setengah) lam atau

lebih dalam sehari; Pegawaiyang terlambat masuk bekeria; Pegawaiyang pulang sebelum waktunya; Pegawaiyang tidak mengganti waktu keterlambatan; Pegawaiyang tidak mengisidaftar hadir; g. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiptin; dan/atau h. Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri. 2. Pemotongan TKFKN dimaksud pada angka huruf a, c, d, e, f diberlakukan bagi Pegawai baik yang dengan alasan yang sah maupun yang dengan alasan tidak sah. 3, Khusus pernotongan TKPKN sebagaimana dimaksud pada angka t hurul b berlaku bagi Pegawaiyang dengan alasan tidak sah.

c. d, e.

f.

t

4. Besaran pemolongan TKPKN bagi Pegawai diatur sebagai berikut: a. Pegawa! yang tidak masuk bekerja sebesar 5% (lima perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.

b. l?g"rytt yang tidak berada di lempat tugas selama 7 Vz (tuiuh setengah) jam atau lebih dalam seharisebesar S% (lima perseratus). terlambat masuk bekerja Berkenaan dengan terlambat masuk bekerja, penerapannya terdiri atas: 1) Pegawai yang bekerja diDKlJakarta

c. Pegawaiyang

TINGKAT KETERLAT{BATAN (TL)

WAKTU MASUK BEKERJA

PEHSENTASE POTONGAN A

TL1

07.31 s.d. < 08.01

o/o

dengan kewajiban

menggantiwaktu keterlambatan

TL2

08.01 s.d. < 08,31

1%

TL3

08.31 s.d, < 09.01

1,25V,

TL4

.09.01 dan/atau tidak mengisi daftar hadir maeuk bekerja

2,5 %

Legawaj yang terlambat masuk bekerja sebagaimana dimaksud pada tabel diatas berupa Tingkat Keterlambalan 1 (TL 1), oleh karena dikenakan pemolongan o% (nol perseratus), maka diwajibkan untuk mengganti waktu

keterlambatan selarna 3o (tiga puluh) menit setelih jam putang bekiria pada hari yang bersangkutan, atau setidak-tidaknya pulang bekerja pukul 17.30 wlB.

KEI{ENTERIAN KFUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKHETARIAT JENDERAL

-7

2) Pegawaiyang

bekerja selain di DKI Jakarta

TINGKAT KETERLAMBATAN ffL} TL1

d.

-

WAKTU MASUK BEKERJA

PERSENTASE POTONGAN

07.31 s.d. < 08,01

0,5

TL2

08.01 s.d. < 08.31

1

TL3

08.31 s.d" < 09.01

1,25

TL4

a 09.01 dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk bekeria

96

o/o

a/"

2,5 "/"

Pegawai yang pulang sebelum waktunya dan/atau Pegawai yang tidak mengganti waktu keterlambatan Berkenaan dengan putang sebelum waktu nya, pe nerapannya terdiri atas : 1) Pegawai yang bekefa di DKI Jakarta TINGKAT PULANG SEBELUM WAKTU (PS PSW

1

*-ffij;

17.00 s.d. < 17.30 bagi yang tidak mengganti waktu keterlambatan 16.31 s,d. < 17.00

PSW 2

16.31 s.d. < 17,00 dan tidak mengganti waktu kelerlambatan 16.01 s.d. < 1S.31

PSW 3

16.01 s.d. < 16"01 dan tidak mengganti waktu keterlambatan 15.31 s.d. < 16.01

PSW 4

< 18.01 dan tidak m€ngganti waktu keterlambatan < 15.31 danlatau tidak mengisi daftar h gdi t pUl_ql g_Ee[gdq

2l Pegawaiyang bekerja selain di DKI Jakarta WAKTU PULANG BEKERJA

< 17.00 16.01 s.d. < 16.31 15.31 s.d. < 16.01 < 15.31 OarUatau tiOaf mEngis; 16.3"1 s.d.

PERSENTASE POTONGAN 4,5 "h

1

o/o

1,25 %

2,5

a/o

KIMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

-8-

e. Pegawai

l.

g.

5.

yang tidak mengisi daflar hadir, sebesar 2,5% {dua koma lima perseratus); Pegawai yang difatuhi hukuman disiptin; dan/atau

Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri diatur

ketenluan sebagai berikut: 1) Dikenakan pemotongan TKPKN sebesar 100% {seratus perseratus} selama dalam rnasa pemberhenlian sementara dadjabatan negeri, 2) Apabila berdasarkan pemeriksaan atau keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dinyalakan tidak bersalah, rnaka TKPKN ditiayarkan kembali sebesar TKPKN yang dikenakan pemotongan selama masa pemberhenlian semenlara dari jabatan negeri. Pemotongan TKPKltl dalam seliap bulannya paling banyak dihitung sebesar t00yo (seratus perseratus).

Pengecualian Besaran Pemotongan TKpKN P,ada prinsipnya, setiap ketidakhadiran wajib dikenakan pernotongan TKPKN sebesar 5% {lirna perseratus). Namun demikian, terdapat beberapa jenis ketidakhadiran dalam hal ini melalui mekanisrne cuti PNS, dikenakan pemotongan TKPKN sebesar 0?o {nol perseratus)

sampai dengan 2,5% (dua koma lima perseratus) setiap harinya. Adapun jenib cuti yani dimaksud adalah; 1. culi tahunan, diberlakukan pemotongan TKpKN sebesar 0% (nol perseratus). 2. Cuti karena alasan.penling, diberlakukan pemolongan 0o/o (nol perseretus) yaitu cuti karena alasan penting dengan alaean orang tua, mertua, istri/suami, ana'k,'saudara kandung, alau menantu meninggaldunia, dengan ketenluan: Diberikan paling lama 3 (liga) hari kerja untuk setiap pengajuan cuti karena alasan penting karena orang lua, istri/suami, anak, dery'atau saudara kandung meninggal dunia. Diberikan paling lama 2 {dua) hari kerja untuk setiap pengajuan cuti karena alasan penling kerena meftua dan/atau menantu meninggaldunia. c- Apabila Pegawai yang menjalani culi karena alasan penting melebihi ketentuan huruf a dan b maka pada hari berikutnya dikenakan pernotongan TKPKN sebesar 5% (lima perseratus). 3. Cutisakit Dikenakan pemotongan TKPKN sebesar 2,5o/o (dua koma lima perseratus) bagi Pegawai yang mengajukan cuti sakit namun tldalt menjalani rawat inap Cingai kelentuan: 1) Melampirkan surat keterangan dokter baik dari puskesmas, rumah sakit, klinik, maupun dokter praktek. 2I Diberikan untuk pating tarna Z (dua) hari kerla. 3) Hari berikutnya dikenakan pemotongan TKPKN sebesar 5% (lirna perseratus).

a. b.

a'

b. oikenakan

pemotongan sebesar a% (nol perseratus) bagi pegawai yang mengajukan cuti sakil dan menjalani rawal inap di Puskesrnal atau iumatr banlt

dengan ketentuan:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

-91)

2)

3)

4)

Melampirkan surat kelerangan dokter, surat keteranEan rawat inap dan fotokopi rincian biaya rawal inap dari Puskesmas atau rurnah sakit atau suiat keterangan bebas biaya bagi Puskesmas atau Flumah sakit yang menerapkan pembebalan biaya. Diberikan untuk paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja. Hari berikutnya dikenakan pemotongan TKpKN sebesar e,6/o (dua koma lima perseratus). Apabila sakit yang dialarni lebih dari 14 (empat belas) hari kalender maka surat kelerangan dokter harus dari dokter yang ditunjuk oleh Menleri Kesehatan (Tirn Penguji Kesehatan). Pemberian untuk paling lama 25 (dua puluh lima) hari keria ditujukan kepada Pegawai yang mengafukan cuti sakit untuk setiap kejadian dan jenis penyakit yang same. Gontoh: a) Pegawai mengajukan cuti sakit rawat inap karena menderita slroke atau jantung dan harus dirawat selama 30 (tiga puluh) hari kerja, rnaka kepada yang bersangkutan dikenakan pemotongan TKPKN sibesar 0% (nol perseratus) selama 25 {dua puluh lima) hari keria dan hari berikutnya dikenakan pemotongan 2,5yo {dua koma lima perseiatus), dan apabila yang bersangkutan setelah rawat jalan harus menjalani rawat inap keribali kareni rnenderita stroke atau jantung, fi6ka kepada yang bersangkutan sudah tidak mempunyai hak pemotongan TKPKN sebesar 0% {nol perseratus} namun dapat diberikan pemotongan TKPKN sebesar e,iTa (dua koma lima perseratus).

b) Pegawai mengajukan cuti sakit rawal inap karena menderita stroke atau jantung dan harus dirawat sefama 20 (dua puluh) hari kerja, maka kepada yang bersangkutan selama dirawat dikenakan pemotongan TKpKN sebesar 0% (nol perseratus), dan apabila yang bersangkutan setelah rawat ialan harus menjalani rawat inap kembali karena menderita stroke atau janiung, J<epada lrang bersangkulan masih mempunyei hak pambtongJn 3?!g TKPKN sebesar 0% {not perseratus) serama F (lima) hari kerja, dan tari berikutnya dikenakan pemotongan TKpKI',| sebesar 2,5olo (dua koma lirna perseratus)

c) Pegawai mengajukan cuti sakit rawat inap karena menderita demam berdarah dan harus dirawat a (tiga) hari kerja, maka kepada yang

bersangkutan selama dirawat dikenakan pemotongan TKpKN deoesai o{ {nol perseratus}" dan apabila yang bersangkutan kembali menjalani rawat inap karena menderita thypus, rnaka kepada yang bersangrutan masih m.empunyai hak pemotongan TKPKN sebesar 0% (nolperseratus) selama 25 (dua puluh lima) hari kerja. d) Pegawai mengajukan cuti sakit rawat inap karena kecetakaan dan harus dirawat 5 (lima) had kerja, maka kepada yang bersangkutan selama dirawat dikenakan p€motongan TKpKN sebesar 07o (nol perseratus), dan apabila yang bersangkutan kembali menjalani rawat inap karena kecelakaan kembali, kepada ylng, bersangkutan masih mempunyai hak pemotongan t{g_. TKPKN sebesar Oalo (nof perseratus) selama aE (dub priun tima) irari kerial

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

- l0-

c. Dikenakan pemotongan

TKPKN sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) bagi Fegawai yang menjalani rawat jalan setelah selesai menjalani rawat inap denga-n ketentuan;

1)

2l

Melampirkan surat keterangan dokter dari Puskesmas atau rumah sakit

pemerintah atau swagta.

Apabila rawat jalan lebih dari 14 (empat belas) hari katender maka surat ketenangan dokter harus daridokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan (Tim

Penguji Kesehatan). Dikenakan pemobngan TKPKN sebesar 0% (nol perseratus) bagi pegawai wanita yang mengalami gugur kandungan namun lidak menjalani rawat inap dengan ketentuan: 1) Melarnpirftan surat keterangan dokter dari Puskesmas atau rumah sakit pemerintrah atiau swasta. Oiberikan untuk paling lama S (lima) harikerja. Hari berikutnya dikenakan pemotongan TKPKN sebesar 5% {lima porseratus). e. Yang dimaksud dengan rurnah sakit pada huruf b dan c adalah rumah sakit pemerintah maupun swastia, termasuk klinik yang memilikifssilltas rawat inap. Cuti bersalin dengan ketentuan: a. untuk pelaksanaan persalinan yang pertama sampai dengan ketiga: 1) Dikenakan penutongan TKPKN sebesar 0% (nol perseratus) untuk paling lama 5 (lima) harikerja. 2) Hari berikutnya diberlakukan pemotongan sebesar 2,5Yo {dua koma lima perseratus). b. Persalinan yang keempat dan seterusnya dikenakan pemotongan TKPKN sebesar 57o (lima persenatus). Persalinan sebagqlqana dimaksud pada hunrf a dan b diberlakukan sejak pegawai diangkat sebagai Calon Pegawai Negerisipil.

d"

2) 3)

4.

5-

J.

Pemotongan TKPKN sebesar 2,5% (dua koma lima perseratue) bagi yang menjalani cuti sakit sebagaimana dimaksud pada angka 3 hun-rf b dan hunrf c serta cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a, dihitung secara kumulatif selama I bulan paling banyak sebesar S0% {lima puluh perseratus).

Pemotongan TKPKN karena hukuman disiplin Hukuman disiplin terdiri atas pelanggaran terkait administnatif dan non administratif $ebagai berikut:

L

Hukuman disiplin administratif, yaitu apabila petanggaran terkait: jam kerja; pencapaian sasanan kerja;

a.

b. c. standar prosedur kerja (Sfandard Operating Procedure) yang tidak rnemiliki unsur merugikan keuangan negara atau mernperkaya diri sendiri dan/atau onang lain; d. prosedur laporan perkawinan dan izin perceraian; e. prosedur izin berpoligami; f. prosedur izin usaha; g. prosedur izin ke luar negeri; atau

KHMHNTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKHETARIAT JFNDEHAL

-

ll

-

h. prosedur izin menladi pegawai atau hekerja untuk negara lain darVatau lembaga atau organisasi inlernasional,

2. Hukuman disiplin non administratil, yaitu apabila pelanggaran terkait:

a. penyalahgunaan wewensng; b. terdapat indikasi terjadinya tindak pidana/kejahatan; c. melakukan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisrne yang langsung/tidak langsung menyebabkan kerugian Negara; d. melakukan tindakan yang mencoreng harkat dan martabat Pegawai Negeri $ipil; e-

. t. g.

melakukan tindakan yang dengan sengaja menghalangi atau mempersilit salah satu qihak yang dilayanisehingga mengakibatkan kerugian bagiyang ditayani;

tidak.melaporkan dengan segera kepada atasannya-alaniia terOafat indikasi kerugian negara yang akan terjadi;atau melakukan tindakan .yanq terkait dengan pemberian dukungan terhadap calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan baerah, Dewan Perwakilan Flakyat Daerah, dan Kepala Daerahfifllakil Kepala Daerah dengan cara mernbuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan salah

satu pasangan calon selama masa karnpanye,

3. Dalam kaitanny,a dengan pem.olongan TKPKN, secara prinsip bagi Pegawai yang diiatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terkait administraiif tidai< dikeriakan pemotongan TKPKN dan Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terkait non administratil dikenakan pemotongan TKPKN secara proporsional.

4. Namun demikian, terhadap Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terkait administratif dikenakan pemotongan TKPKN apabila petanggaran

terkait administratif yang dilakukan berupa pelanggaran: a. Jam kerja yang merupalcan perbuatan berulang-ulang dengan kesengajaan Yang dimaksud dengan_ pelanggar.an jam kerja yang merupakan perbuatan berulang-

ulang dengan kesengaiaan adatah pelanggaran terhadap jam kerla yang berakibit Pegawaidiiatuhi hukuman disiplin lebih dari 1 (satu) kali daiam.;an!fa waktu 2 {dua) tahun seiak hukuman disiplin pertama ditetapkan. contoh 1: Pegawai A dalam kurun waktu bulan Januari sampai dengan Mei 2012 telah tidak masuk bekerja lanpa afasan yang sah selama 6 hari, sehingga kepadanya pada tanggal 8 Juni 2012 dijaluhi hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis. Hukuman disiplin Teguran Tertulis tersebut meniadi hukuman disiptin yang pertama dan oleh karenanya kepada yang bersangkutan tidak dikenakan pembtongan TKpKN. Kemudian, sesuai akumulasi bulan Januari sampai dengan Juli 2012 yang bersangkutan kembali telah tidak masuk bekeria tanpa alasan yang sah selama 17 hari, sehingga kepadanya dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama tahun pada tanggal 3 Agustus 2012. Terhadap hukuman Oisiftin .1 tersebut, kepada yang bersangkutan dikenakan pernotongan rxpxN karena hukuman disiplin yang kedua dijatuhkan masih dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun sejak hukurnan disiplin yang pertama. Selanjutnya, dalam kurun waktu Januari sampai dengan Agustus 201S pegawai A tersebut kembali secara akumulasi telah tidak masuk bekerja tanpa alasan ying sah selama 14 (empat belas) hari sehingga kepadanya dijatuhi hukuman disiptih b6rupa

KEMENTERIAN KHUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDFRAL

-t2Pernyataan Tldak Puas Secara Tertulis pada tangEal 3 September 2013. Terhadap hukuman disipfin tersebut masih dikenakan pamotongan TKPKN karena masih dalam tenggang waktu 2 (dua)tahun sejak hukuman disiplin yang pertama ditetapkan. Apabila selanjutnya dalam kurun waktu Januari sampai dengan Juni 2014 pegawai A kembali melakukan pelanggaran tidak masuk bekerja tanpa alasan yang sahlehma

26 (dua puluh enam) hari sehingga kepadanya dijatuhi hukurnan Oisiplin berupa

Penurunan pangkal setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun pada tanggal 7 Juti 2014, maka terhadap hukuman disiplin tersebut tidak dikenakan pemotongan fffXf.{ karena telah melewafi tenggang waktu 2 (dua) tahun dan hukuman disiplin tersebut meniadi hukuman disiplin yang pertama untuk pemotongan TKPKN atas hukuman disiplin yang selanjutnya, Contoh 2:

Pegawai B dalarn kurun waktu bulan Januari sampai dengan Desember2012 telah

tidak masuk bekeria tanpa alasan yang sah selama 31 {tiga puluh satu) hari,

sehingga kepadanya pada tanggal 4 Januari 2013 dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat selarna 3 (tiga) tahun. Hukuman dieiplin tersebut menjadi hukuman disiplin yang portama dan oleh karenanya kepada yang bersangkutan tidak dikenakan pemotongan TKPKN. Kemudian, sesuai akumulasi Uulan Jarxrari sampai dengan Desember 2013 yang bersangkutan kernbali telah tidak masuk bekerja tanpa alasan yang sah selama 17 hari, sehingga kepadanya dijatuhi hukuman- disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selarna 1 tahun pada tanggal Z Januari 2A14. TerhadgP hukuman disiplin tersebut, kepada yang bersangfutan dikenakan pemotongan TKPKN karena hukuman disiplin yang kedua dijatuhkan masih dalam tenggang waktu 2 {dua) tahun sejak hukuman disiplin yang pertama, Selanjutnya, dalam kurun waktu Januari sampaidengan Desember 2014 Pegawai B tersebut kembali secara akumulasi telah tidak masukbekerja tanpa atasan ying sah selama 14 {empat belas) trari sehingga kepadanya dijatuhi hukuman disiptiir birupa Pernyataan Tidak Puas tecara Tertulis pada tanggal 12 Januari 2018. Terhadap hukuman disiplin tersebut tidak dikenakan pemotongan TKPKN karena tefah melewati tenggang waklu 2 (dua) tahun sejak hukurnan disiptin yang pertama ditelapkan hukuman disiplin tersebut menjadi hukuman disiplin yang pertarna untuk pemotongan TKPKN atas hukuman disiplin yang selanjutnya. Contoh 3: Pegawai C dalam kurun waktu bulan Januari sampai dengan Februari 20'12 tslah tidak masuk bekeria tanpa alasan yanE sah selama lp hari, sehingga kopadanya diiatuhi hukurnan disiplin herupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis paia tanggaf 20 Maret 2012. Hukuman disiplin tersebut menjadi hukuman disiplin yang pertama dan oleh karenanya kepada yang bersangkulan tidak dikenakan pemotongan TKPKN. Kemudian, sesuai akumulasi bulan Januari sampai dengan Marel20'14 yang bersangkutan kembali telah tidak masuk bekerja tanpa alasan yang sah salama 17 hari, sehingga kepadanya dijatuhi hukuman disiplin beiupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun pada tangga] pz'April p014. Terhadap hukuman disiplin tersebul, kepada yang bersangkutan tidak dikenakan pemotongan TKPKN karsna penjatuhan hukuman disiplin yang kedua telah melewati tenggang waklu 2 {dua) tahun dan hukuman disiplin terse-but menjadi hukuman disiplin yang pertama untuk pemotongan TKpKN atas hukuman disiplin yang selanjutnya,

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

-

13 -

b. Pencapaian sasamn keria dikarenakan murni kesalahan pegawai

yang

bersangkutan.

c. Standar prosedur kerja

(Sfandarid Operating Procedure) yang merniliki unsur merugikan keuangan n€gattt atau memperkaya diri sendiridan/atau onang lain. d. Froses percoraian tanpa izin mumi kesengajaan Pegawaiyang bersangkutan. Kesengajaan dalarn hal ini termasuk tidak diajukannya izin perceraian ahu pemberitahuan adanyia gugatian cerai dengan alasan tidak mengetrahui adanya atunan kewajiban untuk mengajukan izin perceraian atau pmberi-tahuan adanya gugatan cerai bagiyang akan melakukan perceraian. e. Melakukan pernikahan kedua dan seterusnya tanpa izin (poligarni).

5' Besanan pemotongan TKPKN bagi Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin terkait non administratif dan administratif sebagairnana dimaksud pada angka a diteiapkan sebagai berikut: Hukuman disiplin ringan:

a.

1)

Sebesar 25Vo (dua puluh lima perseratus) selama 2 {dua) bulan, jika pegawai dijatuhi hukurnan disiplin berupa tegunan lisan; 2) Sebesar 2.5% (dua puluh lima perseratus) selama 3 (tiga) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis: dan 3) Sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 6 (enam) bulan, jika pegawai dijatuhihukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas segtra tertulis. b" Hukuman disiplin sedang: t) Sebesar 50% {lima puluh perseratus) selama 6 (enarn) bulan, jika pegawai di1:atuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; 2) Sebesar 507o (lima puluh persenatus) sefama g (sembilan) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangXrt setama 1 (satu) tahun; dan 3) Sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 12 (dua betas) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiptin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 {satu) tahun. c. Hukuman disinlln berat: 1) Sebesar 85% (delapan puluh lima perseratus) selama 12 (dua belas) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebitr rendah selama 3 ttiga) tahun; 2) Sebesar 9p?.0 (sernbilan puluh perseratus) selama 12 (dua befas) bulan, jika Pegawai dijatuhi hu.k-uman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; 3) Sebesar 9f7o (sembilan puluh lima perseratus) selama 12 (dua belas) bulan, jika PegawaidUatuhi hukuman disiprin berupa pembebasan darilabatan; d'"n 4) Sebesar 100o/o .(seratus perseratus), jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidali atras permintaan sendiri alau pemberhentian tidak dengan hormat dan mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONHSIA SEKRETARIAT JENDERAL - 14-

6. Khusus jenis hukuman disiplin berupa pemberhentian baik dengan hormat tidak atas permintaan sendiri maupun tidak dengan hormat, dan baik yang terkait administratif maupun yang lerkait non administratil diberlakukan pemotongan yang sama yaitu 100% |!?!8 fgngqiyla.n banding administratif kepada Badan eertimUaigan Kapegawaian (BAPElq dan diizinkan untuk letap melaksanakan tugas. Dalam hal banding administnatif yang diajukan oleh Pegawai diterima sleh BApEK dan hukuman disiplinnya 9iyl"! menjadi selain pemberhentian atau hukuman disiplinnya dibatalkan, maka TKPKN Pegawai yang bersangkutan dibayarkan kembali terhitung sejak Pegawai yang bersangkutan diizinkan untuk tetap melaksanakan tugas. Pemberfakuan Pemotongan TKPKN 1. Pemberlakuan p€motongan TKPKN diatur sebagrai berikut: a" Bagitingkat hukuman disiplin ringan, tingkat hukuman disiplin berat berupa psnurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, dan pembebasan dari iabatan, pemotongan TKPKN berlaku terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan peniatuhin hukuman disiplin ditetapkan.

b. Eagi tingkat hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji bertrala selama 1 (satu) tahun dan penundaan kenaikan pangkat selama t (saiu) tahun,

pemotongan TKPKN berlaku terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari t<e-iS llima belas) setelah Pegawai menerima.hukuman disiplin, apahiia Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tidak mengajukan keberatan. c. Bagi tingkal hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 {sattt} tafyn dan penundaan kenaikan pangkat setama (&iu} tahun, pemotongan TKPKN berlaku terhitung mulai bulan berikutnya setelah keputusan atas keberatan ditetapkan, apabila Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin mengajukan keberatan, d. Bagi tingkat hukuman disiplin sedang berupa p€nurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) lahun, pemotongan TKPKN diberlakukan dengan keientuan:

t

1) bagi Pegawai .Fng

2l

dijatuhi hukuman disiplin oleh Menteri Keuangan, sejak keputusan penjatfhan

diberlakuka.n_ terhitung mulai bulan berikutnya hukurnan disiplin ditetapkan; dan

bagi Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin oleh Pejabat strukturat Eselon lingkungan instansi vertikal, diberlakukan terhitung muiai:

ll

di

a) bulan berikutny_a sejak hari ke-15 {lima belas} setelah Fegawai menerima hukuman disiplin, apabila Pegawai yang dijatuhi hukumdn disiptin tidak mengajukan keberatan; atau

e.

b) bulan berikutnya setolah keputusan atas keberatan ditetapkan, apabila Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin mengajukan keberatan. Bagi tingkat hukuman_disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas perminlaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat, pemotongan TKPKN berlaku mulai bulan berikutnya seiak hari felts (lima beias) setetah Pegawai menerima hukuman disiplin.

KEMENTEBIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

-15-

f.

Bagi Pegawai yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, pernolongan TKPKN berlaku mulai bulan berikulnya sejak tanggal penahanan.

2. Dalam hal Pegawai diiatuhi lebih darisatu hukuman disiplin pada bulan yang bersamaan

atau pada bulan berikulnya kembali dijaluhi hukuman disiplin, maka terhadap Pegawai yang bersangkutan dibetlakukan pemotongan IKPKN berdasarkan hukuman disiplin yang pallng berat, dengan ketentuan:

a, Dalarn hal kedua hukuman disiplin memiliki konsekuensi pemotongan TKPKN

maka pemolongan TKPKN berdasarkan hukuman disiplin yang pating berat, b. Dalam hal hukuman disiplin yang lebih berat tidak memiliki konsekuensi pemotongan TKPKN, maka pemotongan TKPKN berdasarkan pada hukuman disiplin yang dikenakan pemotongan TKFKN. L.

Ketentuan Lain-Lain 1, Bagi Pegawai yang bekerja di Provinsi DKI Jakarta dan lerlambat masuk bekerja berupa Tingkat Keterlambatan 1 (TL 1), sepanjang yang bersangkutan mengganti waktu

keterlambatan

maka tidak diwaiibkan unluk membuat surat

permohonan

izin/pemberitahuan. 2. Dalam hal lerjadi pelanggaran:

a. Keputusan Menleri Keuangan Nomor 38/KMK.01/2011 tentang

Penyelenggara Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harla Kekayaan Penyelenggara Negara; b, Kepulusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.09/2011 tentang Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LPZP) PejabaVPegawai Di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan c, tidak mengucapkan sumpaMjanji Pegawai Negeri Sipit, maka dikategorikan dalam pelanggaran terkait administratif yang tidak dikenakan pemolongan TKPKN. 3. Atasan langsung yang menetapkan surat kelerangan tidak berada di tempat tugas bagi Pejabal fungsional adalah Pejabat yang menetapkan nilai Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (OP3).

Ketentuan Peralihan 1. Peringatan Tertulis dan hukurnan disiplin yang dijatuhkan sebelurn 1 Januari 2012 dan sedang dijalanioleh Pegawai yang bersangkutan, dinyatakan tetap berlaku. 2. Pemotongan TKPKN yang dilakukan terhadap Pegawai yang mendapat peringatan Tertulis dan/atau hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum sebefum Januari 2012 dan masih dijalani oleh Pegawai yang bersangkutan, dinyatakan tetap berlakLt sesuai kelentuan sebelum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 1 4/PMK.0 11201 1, 3. Hukuman disiplin yang diajukan keberatan kepada alasan pejabat yang berwenang menghukum sebelurn 1 Januari 2012 dan keputusan atas keberatan ditetapkan setelah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.0'112011, maka diberlakukan pemotongan TKPKN sesuai kelentuan dalam Peraluran Menteri Keuangan Nomor 214IPMK.01/2011.

I

KEMENTEHIAN KEUANGAN REPUBLTK INDONESIA SEKRETARIAT JENDEHAL

- t64. Terhadap hukurnan disiplin yang diajukan banding adminisrratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian dan sampai dengan -berlakunya Peraluran Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/201.| belurn ada keputusan atai banding administratil tersebul, diberlakukan pemotongan TKPKN sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.A1|201 1. 5. Pegawai yang sedang menjalani pemberhenlian sementara dari iabatan negeri dan $ampai dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01EA11| masih dalam status pemberhantian sementara dari jabatan negeri, dibertakukan q'emgtongan TKPKN sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214|PMK.0il2}11. 6. Pegawai yang sedang menjalani cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting sebelum 1 Januari 2012 dan setelah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan'Nomol 214/PMK.01l2O1 1 rnasih menialani cuti dimaksud, kepadanya diberlakukan pemotongan

TKPKN sesuai ketentuan sebelum Peraturan Menteri Keuangan 2141/PMK.0U2A11.

N.

Nomor

Ketentuan Penutup 1. Kepada seluruh unit eselon I kiranya senantiasa melakukan pengawasan dan evaluasi terutama terkait dengan penerapan jarn kerja khususnya di Provinsi DKI Jakarta agar tidak mengganggu pelayanan kepada stakeholderdan telap mewajibkan bagi Pegawai di lingkungan masing-masing untuk masuk bekerja pada pukul 07.30, kecualijlm kerja lain yang ditelapkan oleh Menteri Keuangan. 2. Bagi Pegawai yang akan menggunakan cuti yang berakibat tidak dikenakannya pemotongan, agar tetap mengajukan permohonan izin cuti sesuai dengan ketenfutn mengenaicutf PN$. 3. Atasan langsung bertanggung jawab dalam pengawasan terhadap penerapan aturan ini dan agar segera melakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan aturan inioleh pegawai. 4. Apabila ditemukan kendala dalam menerapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 I 4/PMK.01/201 1 agar berkoordinasi dengan Biro sumber Daya Manusia. 5. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012.

Ditelapkan diJakarta padatanggal 2 l,iet

*

Tembusan: MenteriKeuangan

?i1Z

P 1957032e 1e7803 1 001

llE^IIURAN4

r

MENTER,

\lliiil,:X,j

pENEcAt{AN DrblplrN DAI.^M

T9[r4ryc I(AITANNYA

DENGAN

TUNJANGAN

lllglys PEMBTNMN I(EUANGAN NECARA DI LINGI(UNCAN KEMEN,fNRIAN

I(EUANOAN

MENTERI Kl:t,AttGAN f]EPUBLIK IN[IOI'IESIA

FORMAT SURAT PERMOFIONAN IZiNl PtrMBtrRITAHUAN PDRMOI{ONAN IZINl PEMBERITAH UAN*) Yang bertanda tangan di bawah ini, kami; Nama NIP

Pangkat/Gol. Jabatan Unit Organisasi derrgan irri

: :

:

mengajuka' permohonan Izin untuk

Y*:ir"lo"1l"'11*"*" Dem

Menyet

uj

ikian disampail
ui / Tidak Menyetirjui

Tidar<

Masuk l3ekerja/rzin Pr.rlang Sebelum

rertambat Masuk B"k",j;l-.

menj adi maklu m.

*)

Hormat kami

NIP

NIP

*) Colet yalg tidak perJu

J{inan sesuai clengan asiinya I(EPALA B]R

KIPA

ANT

MENTERI IGUANGAN,

ttd. ENl'ERIAN AGLrS D,W.

fillli)

GIART NIP. 1

i.;[iili'r,l

MARTOWARDOIO

liRT1uRAN. i MENTERI

'fJ,iiitlij

.L+ /PMr<.or/2otl ::_Y':1"*pDNEcAr(^N or'srpLrru onLAu ].ly.tryc KAJTANNYA DENCNN TUNJANCAN PT,jMBTNAAN r(DUANGAN llIySUS Dl LrNor{uNcAN

I9OAM

KEMDNTERTAN

I(EUANCAN MENT.EFil Kl:t,AI\IGAN

NEPUBLIK II.JIIONESIA

FORMAT SURAT I(ETERANGAN SURAT I(trTBRANGAN NOMOR: KETYang bertanda tangan di bawah ini, l
Narn;r NIP

:

:

f)angl
: :

:

dengan ini menerangkan bahwn pegawai:

Nama NIP Pangkert/Gol. Jabatan Urrit Organisasi 1"11,: cial

: : : : :

::i:l: .|:::i:'',h::::i: ::::i: ,Hlr"#i:T

1""1

izin

pada

"T*/,u.o"

Demikia-r-r surat keterangan ini clibuat dengain sebenar-benarnya dipergu n al
untuk dilcetah'i

(Atasan langsung)

NIP

Tcmbusan: 1. Pejabat Eselon II yang bersangkulan 2. Pejabat Eselon UlllV yang menangani

Salinarr sesu;ri dengan aslinya

l(cpegawaian

MENT]]RI I(EUANGAN,

ttcl AGLrS D,W.

GIA NIP.

H

1

,

MAr{TOWARDOJO