201

P U T U S A N NOMOR 43/ 43/TIPIKOR/201 TIPIKOR/2015 /2015/PT /PT.BDG .BDG. DG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Khusus dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : Nama lengkap

: SISKA FUJIYANTI, S. S.E.

Tempat lahir

: Ciamis.

Umur / Tanggal lahir

: 32 Tahun / 26 September 1982.

Jenis kelamin

: Perempuan.

Kebangsaan

: Indonesia.

Tempat tinggal

: Lingk. Sumanding Kulon Rt.03 Rw. 18 Kel. Mekarsari Kec.Banjar Kota Banjar.

Agama

: Islam.

Pekerjaan/Jabatan

: PNS (Kasubag Umum KPU Kota Banjar).

Pendidikan

: S1 Ekonomi.

NIP

: 19820926 200604 2 020

Terdakwa tersebut : 1. Penyidik Tidak dilakukan penahanan ; 2. Ditahan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan tanggal 14 Juni 2015, jenis Tahanan Rutan : 3. Ditahan Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 01 Juni 2015 sampai dengan tanggall 30 Juni 2015 , jenis tahanan Rutan ; 4. Dialihkan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dari Penahanan Rutan menjadi Penahanan Kota sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 ; 5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua

Pengadilan Tipikor Bandung

sejak tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2015 , jenis Penahanan Kota ;

6. Perpanjangan Penahanan Kesatu Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 30 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 28 September 2015 , jenis Penahanan Kota ; 7. Perpanjangan Penahanan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 29 September 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015, jenis Penahanan Kota ; 8. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 2 Nopember

2015 sampai dengan tanggal 1 Desember 2015, jenis

Penahanan Kota ; 9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 2 Desember

2015 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016, jenis

Penahanan Kota ; Terdakwa dalam peradilan tingkat banding didampingi oleh Penasehat Hukumnya : H. DUDUNG MULYADI, S.H., M.H., H. ENJU JUANDA, S.H., M.H., dan KUKUN ABDUL SYAKUR MUNAWAR, S.H., ketiganya Advokat pada Kantor Advokat H. Dudung Mulyadi, S.H., dan Rekan yang berkantor di Jalan Raya Kawali Km 6 Dusun Sukaharja Rt. 02/01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Baregbeg, Kabuapten Ciamis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2015 ; PENGADILAN TINGGI TIPIKOR BANDUNG tersebut ; 1. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana

Korupsi

pada

Pengadilan

Tinggi

Bandung

Nomor

43/TIPIKOR/2015/PT. Bdg., tanggal 16 Desember 2015 ; 2. Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 28 Oktober 2015, Nomor 109/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg., dan surat- surat lain yang bersangkutan ; Menimbang,

bahwa

Terdakwa

dihadapkan

ke

muka

persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk: PDS-07/Ft.1/BJR/05/2015, Tanggal 17 September 2015, sebagai berikut : Primair : Bahwa ia Terdakwa SISKA FUJIYANTI, S. S.E. selaku Kasubag Umum padaKomisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjar berdasarkan

Halaman 2 dari 117 halaman, Putusan Perkara Nomor 43/TIPIKOR/2015/PT BDG

Surat Keputusan Sekretaris KPU Propinsi Jawa Barat Nomor : 50/Kpts/Sesprop-011/IX/2012 tanggal 12 September 2012, sekaligus sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kota Banjar Nomor : 01/Kpts/SesKota Banjar-011.329217/Tahun 2013 tanggal 03 Januari 2013 dan Nomor : 01/Kpts/SesKota Banjar-011.329217/Tahun 2014 tanggal 02 Januari 2014, secara bersama-sama dengan saksi NUR RIFAI, S.H. BIN U. SYAMSURI selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar yang juga selaku Pengguna Anggaran KPU Kota Banjar dan saksi Drs. MUSA AHA NATAWIRIA, Msi. Msi selaku Sekretaris pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan Januari tahun 2013 sampai dengan bulan Agustus tahun 2014, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjar Jl Gerilya Kompleks Perkantoran Pamongkoran-Kota Banjar, atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : - Bahwa pada Tahun Anggaran 2013 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjar mendapat dana hibah dari Pemerintah Kota Banjar yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 6.228.755.960,-

(Enam Milyar

Dua ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah) untuk kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota selama dua putaran, yang dituangkan dalam Naskah Pejanjian Hibah Daerah (NPHD) Antara Pemerintah Kota Banjar Dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjar Nomor : 073/Kjs.1.Huk/2013 Nomor : 03/BA/I/2013. Selanjutnya dari dana hibah tersebut, telah dicairkan atau diterima oleh KPU Kota Banjar untuk satu putaran kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebesar Rp. 4.701.402.795 (empat milyar tujuh ratus satu


juta empat ratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) yang dibagi dalam 3 (tiga) termin, dengan perincian sebagai berikut : No 1

2

3

TANGGAL

NO. SP2D

NILAI SP2D

27/02/2013

931/00523/LS-

1.291.718.577,00

(termin I)

Hibah/BUD/1.20.5.2/2013

11/06/2013

931/02195/LS-

(termin II)

Hibah/BUD/1.20.5.2/2013

31/07/2013

931/03435/LS-

(Termin III)

Hibah/BUD/1.20.5.2/2013

1.985.755.218,00

1.423.929.000,00

Jumlah

4.701.402.795,00

- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tersebut, KPU Kota Banjar telah menetapkan ketentuan terkait pengelolaan dana hibah yaitu sebagai berikut : 1) Keputusan

Komisi

01/Kpts/KPU-Kota

Pemilihan

Umum

Kota

Banjar-011.329217/Tahun

Banjar 2013

Nomor Tentang

Penetapan Kuasa Pegguna Anggaran (KPA) Sebagai Atasan Langsung Bendahara Dan Bendahara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013. Dimana dalam Diktum kedua mengangkat/menetapkan saksi Musa Aha Natawiria, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013 dan saksi Yunike Puspita, SE sebagai Bendahara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013. 2) Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor

01/Kwk/Kpts/SesKota-BJR-011.329217/Tahun

2013

Tentang Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013 tanggal 11 Februari, dimana dalam Diktum KESATU menetapkan saksi Erik Suherlan Nugraha, S.Kom sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. - Bahwa

mekanisme

pengelolaan

keuangan

serta

pelaksanaan

kegiatan Walikota Dan Wakil Walikota tahun 2013 pada KPU Kota Banjar yaitu setelah dana hibah masuk kedalam rekening KPU Kota Banjar melalui Bank Jawa Barat (BJB) dengan Nomor rekening 0025452879001, setelah itu dilakukan rapat pleno untuk menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan RAB, dan setelah diputuskan

kemudian

KPA

memerintahkan

bendahara

untuk


mengeluarkan dana untuk kegiatan tersebut dan setelah kegiatan terlaksana lalu bendahara menyimpan bukti pengeluarannya untuk selanjutnya

dibuatkan

Laporan

Pertanggungjawaban

untuk

persyaratan pencairan dana hibah termin berikutnya. - Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan yang dilakukan KPU Kota Banjar, ternyata tidak sesuai dengan mekanisme yang seharusnya, dimana dalam pengelolaannya tidak sepenuhnya didasarkan kepada RAB melainkan atas dasar perintah terdakwa dan instruksi dari saksi Drs. Musa Aha Natawiria, Msi serta Saksi Nur Rifai, S.H. terdapat pengeluaran-pengeluaran yang dibebankan pada kas KPU Kota Banjar yang tidak sesuai dengan peruntukkannya, sedangkan untuk pertanggungjawabannya dibuat dengan cara membuat kwitansi/bukti pembayaran sendiri atau SPJ fiktif, dengan perincian realisasi anggaran dan SPJ fiktif yaitu sebagai berikut : Realisasi Anggaran Hibah Kegiatan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013, adalah sebagai berikut:

Kode

Uraian

Jumlah Anggaran

Jumlah

HONORARIUM DAN I.

UANG LEMBUR

1.1 Honorarium

1.619.180.000 1.606.995.000 1.269.525.000 1.260.550.000

Uang Lembur dan 1.2 Uang Makan Lembur

349.655.000

346.445.000

Sisa Pagu Anggaran 12.185.000 8.975.000 3.210.000

PEMBELIAN/PENGA DAAN BARANG DAN II

JASA

17.275.827 3.082.222.795 3.064.946.968

Barang Cetak dan 2.1 Penggandaan

321.430.426

314.989.913

6.440.513

Perlengkapan 0

KPPS/TPS,PPK dan 2.2 KPU

41.327.000

41.327.000

66.200.000

66.200.000

2.4 Kab/Kota

82.750.000

82.750.000

2.5 BBM Kendaraan Roda

66.240.000

66.240.000

Pengangkutan dan 2.3 Bongkar Muat Pemeliharaan di KPU


0

0 0

4 dan 2 KPU Kab/Kota Pelayanan Administrasi 2.6 Perkantoran

9.482.314 407.393.103

397.910.789

Pembentukan, Pelantikan dan

0

Pembubaran PPK, 2.7 PPS dan KPPS

49.250.000

49.250.000

7.650.000

7.650.000

81.844.266

81.844.266

2.10 an/Sosialisasi

559.500.000

559.500.000

2.11 Pelatihan/Bimtek

162.415.000

161.125.000

1.290.000

2.12 Advokasi Hukum

50.000.000

50.000.000

0

2.13 Rapat Kerja

115.600.000

115.600.000

0

2.14 Perjalanan Dinas

773.790.000

773.727.000

63.000

37.500.000

37.500.000

0

Kegiatan 2.8 Pengamanan Logistik

0

Persiapan 2.9 Pemungutan Suara

0

Penerangan/Penyuluh

2.15 Pencalonan

0

Verifikasi dan 0

Rekapitulasi Calon 2.16 Perseorangan

141.333.000

141.333.000

93.000.000

93.000.000

Proses Perhitungan 2.17 Suara

0

Audit dan Pengumuman Dana

0

Kampanye oleh 2.18 Akuntan Publik JUMLAH

25.000.000

25.000.000

4.701.402.795 4.671.941.968

29.460.827

Dalam kegiatan Pilwakot tersebut dana yang terealisasi adalah sebesar Rp. 4.671.941.968,- (empat milyar enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah), dan pada kenyataanya terdapat SPJ yang


tidak sesuai ketentuan yang dibebankan kepada kas Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar dengan rincian sebagai berikut : No.

Bulan

1 Februari

Jumlah 78.885.000

2 Maret

144.410.000

3 April

107.410.000

4 Mei

89.385.000

5 Juni

102.113.000

6 Juli

207.169.900

7 Agustus

175.630.000

8 September

169.066.163

9 Oktober Total

4.500.000 1.078.569.063

Rincian perpenyedia barang/ toko pada kegiatan Pilwalkot tahun 2013 yang tidak sesuai ketentuan adalah sebagai berikut : No

Nama Penyedia Jasa

BKU Pilwalkot 2013 Temuan

1

Toko Sifa

38.008.073

2

Toko Sukma Mulya

9.350.000

3

Toko Siska

3.050.000

4

Toko Hanifah

4.475.000

5

Bengkel Ridho Oil

6.695.000

6

RM. Loyang

25.760.000

7

CV. Santosa

44.920.000

8

Toko Lensa

3.590.000

9

Konveksi Cahaya Mandiri

66.900.000

10

RM. Prima Rasa + Primarasa

33.500.000

11

RM. Saluyu

12

Toko Restu Bunda

13

Aman Amin

15.890.000

14

Tk. Banjar + Tk Banjar

18.485.000

15

Toko BEC Computer

28.957.500

16

Toko BM Computer

1.400.000

17

Toko HZ Computer

13.972.500

18

Bengkel Mustika Motor

225.000 2.350.000

800.000


19

Bengkel Buana Motor

600.000

20

Bengkel Barokah Motor

21

Bengkel D2 Motor

22

Samudra Plastik

2.000.000

23

Sifti Motor + Sifty Motor

8.775.000

25

Toko Mustika Kue

26

Toko Sumber Indah

700.000

27

VIP Auto Cool

825.000

28

Toko Next Solution

29

Toko Endang Motor

650.000

30

Toko Jaya Makmur

600.000

31

Mandiri Offset

84.550.000

32

RM. Karya Ayu

2.000.000

33

Toko Sinar Jaya + Sinarjaya

34

Haris Production

35

Mutiara Digital

36

ZP Musica

8.250.000

37

Kawamas

27.675.000

38

Toko Bintang Timur

39

Toko Cap Payung

40

Srikandi

41

Fakel Production

11.800.000

42

Dora Entertainment

22.950.000

43

Bu Kandi

1.250.000

44

CV. Paska Jaya

1.000.000

45

Toko Nur Digital

4.410.990

1.000.000 15.405.000

22.250.000

6.550.000

20.000.000 5.500.000 44.250.000

75.000 21.210.000 7.150.000

Tabloid Seputar Hukum dan 46

Kriminal

2.025.000

47

Tabloid Swara Jabar dan Kriminal

2.025.000

48

Tabloid Polkrim

2.025.000

49

Perjalanan Dinas

50

Batulawang Oil

6.700.000

51

SPBU Soni

5.900.000

52

Tk Anugrah

1.000.000

53

iCom Computer

1.000.000

Total

1.078.569.063

418.140.000


Dari pembuatan SPJ yang tidak benar tersebut sebesar Rp. 1.078.569.063,- (satu milyar tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam puluh tiga rupiah) di atas telah dilakukan verifikasi berdasarkan bukti yang ada, sehingga total kerugian negara dari kegiatan pilwakot tahun anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 813.811.741,- (delapan ratus tiga belas juta delapan ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut : No

Pilwalkot Tahun

Uraian

2013

Jumlah SPJ yang tidak sesuai A

ketentuan

1.078.569.063

Pengurang SPJ yang tidak benar dari

yang

dilaksanakan

Belanja

berdasarkaan bukti yang ada dan B

hasil konfirmasi Belanja perjalanan dinas dalam

1

daerah Pilwalkot yang dilaksanakan

17.340.000

Belanja perjalanan luar daerah 2

Pilwalkot yang dilaksanakan

22.550.000

Belanja yang dilaksanakan berdasarkan bukti yang ada dan 3

hasil konfirmasi

224.867.322

C

Jumlah Pengurang

264.757.322

Jumlah Kerugian Negara

813.811.741

D = AC

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun Anggaran 2013 tidak sesuai dengan: 1. Undang-Undang

Republik

IndonesiaNomor

15

Tahun

2011TentangPenyelenggara Pemilihan Umum Pagraf 2 ayat (4) KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban huruf d


melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006Tentang, Azas Umum Pelaksanaan APBD Pasal 122 Ayat (5) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja.ayat (6) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD. Pasal 132 ayat (1)Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. 3. Naskah Pejanjian Hibah Daerah (NPHD) Antara Pemerintah Kota Banjar Dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjar Nomor : 073/Kjs.1.Huk/2013 Nomor : 03/BA/I/2013, Pasal 4 Tujuan Pemberian hibah uang dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013. 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum KPU, Pasal 14 huruf d yang berbunyi mempertanggungjawabkan penerimaan dan

penggunaan

keuangan

sesuai

dengan

peraturan

perundangan-undangan atau aturan tertentu yang diberlakukan oleh sumber dana. 5. Peraturan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

Nomor

113/Pmk.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap Dimana dalam pasal 1 nomor 5 Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri. Pasal 27


(1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme Uang Persediaan dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana SPD oleh Bendahara Pengeluaran. (2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari PPK dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. Surat Tugas atau surat keputusan pindah; b. fotokopi SPD; c. kuitansi tanda terima uang muka; dan d. rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas. Pasal 34 Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas (1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan

Dinas

kepada

pemberi

tugas

dan

biaya

Perjalanan Dinas kepada PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan. (2) Ayat

(2) Pertanggungjawaban

biaya

Perjalanan

Dinas

Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa a) Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD; b) SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas; c) tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya; d) Daftar

Pengeluaran

sebagaimana

Riil

tercantum

sesuai dalam

dengan

Lampiran

format IX

yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; e) bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan f)

bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.

- Bahwa kemudian pada Tahun Anggaran 2013 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjar juga melaksanakan kegiatan Pemilihan Anggota DPD, DPR dan DPRD dengan anggaran yang bersumber dari APBN dengan nilai sebesar Rp. 5.372.369.000,- (lima milyar tiga Halaman 11 dari 117 halaman, Putusan Perkara Nomor 43/TIPIKOR/2015/PT BDG

ratus juta tujuh ratus dua juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) sesuai dengan DIPA KPU Kota Banjar Nomor: DIPA076.01.2.657249/2013.

Selanjutnya

dari

dana

tersebut

telah

terealisasi oleh KPU Kota Banjar berdasarkan Laporan Realisasi Anggaransebesar Rp. 4.829.439.236 (empat milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) yang dipergunakan untuk pengeluaran belanja, honor dan perjalanan dinas dalam tahapan kegiatan Pemilihan Anggota DPD, DPR dan DPRD tahun 2013. - Bahwa dalam melaksanakan kegiatan Pemilihan Anggota DPD, DPR dan DPRD tersebut, KPU Kota Banjar telah menetapkan beberapa aturan terkait pengelolaan keuangan sebagai berikut: 1) Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor

01/Kpts/KPU-Kota

Bajar-011.329217/Tahun

2013

Tentang Pendelegasian Wewenang Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Selaku Kuasa Penggunaan Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2013 Tanggal 2 Januari 2013 (dari Nur Rifai kepada Drs. Musa Aha Natawiria M.Si), dimana dalam DIKTUM KETIGA: tugas pokok dan fungsi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai berikut: a) Menerbitkan keputusan tentang penunjukan pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) b) Menerbitkan keputusan tentang penunjukan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharawanan dalam rangka pelaksanaan anggaran c) Menerbitkan keputusan tentang penunjukan staf pengelola keuangan d) Monitoring, evaluasi dan pengawasan anggaran. 2) Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor

01/Kpts/KPU-Kota


2014

Tentang Pendelegasian Wewenang Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Selaku Kuasa Penggunaan Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2014 Tanggal 2 Januari 2014 (dari Dani


Danial Muklis, S.Pd.I kepada Drs. Musa Aha Natawiria M.Si), dimana dalam DIKTUM KEDUA: tugas pokok dan fungsi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai berikut: a. Menerbitkan keputusan tentang penunjukan pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM). b. Menerbitkan keputusan tentang penunjukan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharawanan dalam rangka pelaksanaan anggaran. c.

Menerbitkan keputusan tentang penunjukan staf pengelola keuangan.

d. Monitoring, evaluasi dan pengawasan anggaran. 3) Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor

8.1/Kpts/SesKota

Banjar-011.329217/

Tahun

2013

Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor 01/Kpts/Seskota Banjar-011.329217/ Tahun 2013 Tentang Pejabat Pengelola Keuangan Dan Honorarium Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Tahun Anggaran 2013 tanggal 30 April 2013. Dimana dalam DIKTUM KEDUA, Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah saudara: Nama

Siska Fujiyanti, SE

NIP

: 19820926 200604 2 020

Pangkat/Gol

Penata Muda Tingkat I - III/b

Jabatan

Kasub Bag Umum KPU Kota Banjar

Sebagai

Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada Negara dan menandatangani SPM

Nama

Erik Suherlan Nugraha, S.Kom

NIP

19810527 200912 1 003

Pangkat/Gol

Penata Muda - III/a


Jabatan

Pelaksana

Sebagai

Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/ penanggunggjawab kegiatan / pembuat komitmen/ perikatan/kontrak (PPK)

Nama

Erlinda Remilia

NIP

198001 19 200901 2 003

Pangkat/Gol

Pengatur Muda - II/a

Jabatan

Pelaksana

Sebagai

Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharawanan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar

Nama

Yunike Puspita, SE

NIP

19830617 200912 2 003

Pangkat/Gol

Penata Muda - III/a

Jabatan

Pelaksana

Sebagai

Staf pengelola keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar

Nama

Andik Mulyana

NIP

19850428 200910 1 001

Pangkat/Gol


Jabatan

Pelaaksana

Sebagai

Staf pengelola keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada Komisi Pemilihan


Umum Kota Banjar

- Bahwa selaku Kasubag Umum pada KPU Kota Banjar, terdakwa mempunyai tugas dan kewenangan mengacu kepada pasal 185 Peraturan KPU Nomor 06 tahun 2008 yaitu Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepegawaian, serta dokumentasi. Adapun selaku Pejabat Penandatangan SPM (PP SPM) KPU Kota Banjar, terdakwa mempunyai tugas dan kewenangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 /Pmk.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, yaitu Pasal 17 1) Dalam

melakukan

pengujian

tagihan

dan

menerbitkan

SPM,PPSPM memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: a. menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung; b. menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidakmemenuhi persyaratan untuk dibayarkan; c. membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan; d. menerbitkan SPM; e. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumenhak tagih; f. melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintahpembayaran kepada KPA; dan g. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yangberkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintahpembayaran. 2) Dalam menerbitkan SPM sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf d, PPSPM melakukan hal-hal sebagai berikut:


a. mencatat pagu, realisasi belanja, sisa pagu, danaUP/TUP, dan sisa dana UP/TUP pada kartu pengawasanDIPA; b. menandatangani SPM; dan c. memasukkan Personal Identification Number (PIN) PPSPM sebagai tanda tangan elektronik pada ADK SPM. 3) Pengujian

terhadap

SPP

beserta

dokumen

pendukung

yangdilakukan oleh PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. kelengkapan dokumen pendukung SPP; b. kesesuaian

penanda

tangan

SPP

dengan

spesimen

tandatangan PPK; c. kebenaran pengisian format SPP; d. kesesuaian kode BAS pada SPP denganDIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker; e. ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP denganDIPA/ POK/Rencana Kerja Anggaran Satker ; f. kebenaran

formal

dokumen/surat

keputusan

yangmenjadi

persyaratan/kelengkapan pembayaran belanjapegawai; g. kebenaran

formal

dokumen/surat

persyaratan/kelengkapan

bukti

sehubungan

yang

menjadi

denganpengadaan

barang/jasa h. kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaranpada SPP sehubungan dengan perjanjian/kontrak/suratkeputusan; i. kebenaran perhitungan tagihan serta kewajibandi bidang perpajakan dari pihak yang mempunyai haktagih; j. kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayarankepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagihkepada negara; dan k. kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuanpembayaran dalam perjanjian/kontrak. - Bahwa mekanisme pengelolaan anggaran untuk kegiatan Pemilihan Anggota DPD, DPR dan DPRD sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 94/Kpts/KPU/Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Bagian Anggaran 076, yaitu awalnya Sekretariat KPU mencairkan uang UP yang besarnya Rp 20.000.000,- dari KPPN masuk kedalam rekening


bendahara, kemudian setelah ada kegiatan yang telah dirumuskan dalam rapat pleno, KPA memerintahkan PPK untuk memverifikasi apakah dananya tersedia atau tidak dan apakah kegiatannya sesuai dengan RKAKL atau tidak, setelah diverifikasi oleh PPK kemudian dibuatkan rencana kegiatan atau kerangka acuan kerja (KAK) untuk selanjutnya diserahkan kepada

Kasubag Umum dan kemudian

dibuatkan nota dinas atau disposisi oleh Kasubag Umum kepada bendahara, untuk dilakukan proses pencairan dana, dan setelah dana tersebut dicairkan kemudian dikelola oleh bendahara sesuai dengan rencana kegiatan atau kerangka acuan kerja, dan setelah dana UP telah dipergunakan sekurang-kurangnya 75% untuk kegiatan, selanjutnya dana tersebut dapat diganti dengan dana GUP sebesar Rp 20.000.000,- dengan cara awalnya bendahara membuat Surat

Pernyataan

Tanggung

Jawab

Belanja

(SPTB)

yang

ditandatangani oleh PPK dan bendahara, setelah itu diserahkan kepada PPK untuk selanjutnya dibuat SPP dengan dilampirkan bukti pembayaran kegiatan yang sah atau SPJ kegiatan yang telah dilaksanakan, SPTB dan Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah dilegalisir KPA, setelah itu SPP tersebut diserahkan kepada Kasubag Umum selaku Pejabat Penandatangan SPM (PP SPM) untuk diperiksa dan dibuat SPM nya, dan setelah ditandatangani SPM tersebut kemudian diajukan ke KPPN oleh bendahara atau staf pengelola keuangan, dan setelah uang tersebut cair ke bank persepsi selanjutnya dana tersebut dapat digunakan kembali untuk kegiatankegiatan yang telah diplenokan, dan setelah sekurang-kurangnya 75% telah dipergunakan kemudian dapat diajukan kembali dana GUP dengan proses yang sama seperti awal. - Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran kegiatan Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun Anggaran 2013, ternyata tidak sesuai dengan mekanisme yang seharusnya, dimana dalam pengelolaannya tidak sepenuhnya didasarkan kepada RKAKL melainkan atas dasar perintah terdakwa dan instruksi dari saksi Drs. Musa Aha Natawiria, Msi serta Saksi Nur Rifai, S.H. terdapat pengeluaran-pengeluaran yang dibebankan pada kas KPU Kota Banjar yang tidak sesuai dengan peruntukkannya, sedangkan untuk

pertanggungjawabannya

dibuat

dengan

cara

membuat

kwitansi/bukti pembayaran sendiri atau SPJ fiktif. Selain itu untuk Halaman 17 dari 117 halaman, Putusan Perkara Nomor 43/TIPIKOR/2015/PT BDG

mencairkan

anggaran

dilakukan

dengan

cara

yaitu

awalnya

bendahara menyerahkan bukti-bukti kwitansi penggunaan kegiatan sebelumnya yang benar (kwitansi riil) kepada terdakwa selaku Kasubag

Umum,dan

selanjutnya

terdakwa

membuat

konsep

peruntukan penggunaan untuk diajukan ke KPPN yang mana dalam konsep tersebut tidak berdasarkan bukti-bukti kwitansi riil yang diserahkan oleh bendahara, setelah itu konsep tersebut diserahkan kepada

operator SPM yaitu

selanjutnya

terdakwa

saksi ANDIK

memerintahkan

MULYANA

operator

SPM

untuk untuk

membuatkan SPP sekaligus SPM nya dengan tanpa dokumen pendukung, kemudian setelah itu SPP diserahkan kepada PPK yaitu saksi ERIK untuk langsung ditandatangani dengan tanpa dokumen pendukung dengan alasan pada PPK bahwa dana sebelumnya telah digunakan untuk kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan SPM diserahkan kepada terdakwa selaku PP SPM untuk ditandatangani dan diserahkan ke KPPN untuk pencairan, adapun untuk dokumen pendukungnya dibuat menyusul atau setelah SPP dan SPM telah ditandatangani, yang dilakukan dengan cara terdakwa memerintahkan bandahara dan staf

keuangan lainnya untuk

membuatkan SPJ atau kwitansi fiktif yang dibuat sesuai dengan konsep yang diajukan terdakwa dan bukan atas riil penggunaannya. Adapun perincian realisasi anggaran dan SPJ fiktif untuk kegiatan Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD yaitu : Realisasi

Pertanggungjawaban

Penggunaan

Anggaran

Komisi

Pemilihan Umum pada Kegiatan Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD Per 31 Desember Tahun 2013, adalah sebagai berikut : KODE AKUN BELANJA

1

REALISASI

PRO/KEG/OUTPUT/

SETELAH

AKUN BELANJA

REVISI

2

3

4

700.589.000

636.157.712

64.431.288

181.501.000

166.409.300

15.091.700

6.000

6.082

- 82

14.068.000

14.024.680

43.320

1

1 51

S/D

SISA PAGU

DESMBER 5

Belanja Gaji Pokok 511111

PNS Belanja Pembulatan

511119

Gaji PNS Belanja Tunjangan

511121

Suami/Istri


Belanja Tunjangan 511122

Anak PNS

3.697.000

3.649.080

47.920

3.008.000

1.437.490

1.570.510


PPh PNS Belanja Tunjangan

511126

Beras

15.709.000

16.119.080

410.080

511129

Belanja Uang Makan

94.230.000

59.867.000

34.363.000

15.170.000

15.045.000

125.000

373.200.000

359.600.000

13.600.000

4.564.600.00

4.092.432.62

0

4

472.167.376

168.400.000

168.399.970

30

3.000.000

-

3.000.000

86.040.000

86.040.000

-

8.620.000

8.620.000

18.647.000


Umum Belanja Pegawai (Tunjangan

512411

Khusus/Kegiatan

2 52 Belanja Keperluan 521111

Perkantoran Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos

521114

Pusat Honor Operasional

521115

Satuan Kerja Belanja Barang

521119

Operasional Lainnya

521211

Belanja Bahan

597.344.000

578.697.000

Honor Output

1.664.630.00

1.608.770.00

0

0

55.860.000

186.989.000

168.113.995

18.875.005

24.000.000

10.637.043

13.362.957

21.500.000

16.747.866

4.752.134

6.000.000

2.903.700

3.096.300

262.564.000

109.870.000

152.694.000

13.400.000

13.400.000

-

403.269.000

320.550.050

82.718.950

521213

Kegiatan Belanja Barang Non

521219

Operasional Lainnya Belanja Langganan

522111

Listrik Belanja Langganan

522112

Telepon Belanja Langganan

522113

Air

522141

Belanja Sewa Belanja Jasa

522151

Propesi

522191

Belanja Jasa


Lainnya Belanja Pemeliharaan Gedung dan 523111

Bangunan

19.400.000

19.400.000

-

115.114.000

115.114.000

-

14.040.000

13.990.000

50.000

6.700.000

6.370.000

330.000

526.910.000

458.585.000

68.325.000

436.680.000

386.224.000

50.456.000

107.180.000

100.848.900

6.331.100

107.180.000

100.848.900

6.331.100

5.372.369.00

4.829.439.23

0

6

Belanja Pemeliharaan 523121

Peralatan dan Mesin Belanja Perjalanan

524111

Biasa Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota

524113

Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

524114

Belanja Perjalanan Dinas Peket Meeting 524119

Luar Kota

3 53 Belanja Modal

532111

Peralatan dan Mesin

JUMLAH

542.929.764

- kegiatan Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2013, terdapat SPJ yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dibebankan ke kas negara (KPUD) Kota Banjar dengan rincian sebagai berikut : NO

BULAN

HASIL IDENTIFIKASI

1 Januari

11.373.002

2 Februari

12.301.414

3 Maret

27.099.132

4 April

47.064.174

5 Mei

48.877.276

6 Juni

18.527.000

7 Juli

41.776.188

8 Agustus

26.805.872


9 September

12.343.568

10 Oktober

52.059.667

11 November

90.693.792

12 Desember

90.107.200

13 Jumlah Keseluruhan

479.028.285

Rincian perpenyedia barang/ toko pada kegiatan Pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD Kota Banjar Tahun 2013 sebesar Rp. 479.028.285,- yang tidak sesuai ketentuan adalah sebagai berikut : No.

Nama Toko

Jumlah Temuan

1

Toko Usaha Jaya

195.000

2

Barokah

875.000

3

Bintang Timur

525.000

4

Dora

4.700.000

5

Toko Panen

4.840.000

6

Cap Payung

1.875.000

7

Citamini

5.600.000

8

TB dan PD Makmur Jaya

9.375.000

9

Toko Lensa

10

Sinar Jaya dan Sinarjaya

4.280.000

11

Aman Amin

1.180.000

12

Toko Buku Anugrah

450.000

13

Anugrah Prima Bike

2.000.000

14

Batulawang Oil

22.920.000

15

CV. Santosa dan CV. Sentosa

33.217.100

16

Toko Sifa dan Toko Syifa

26.928.185

17

Loyang

14.338.000

18

SPBU Siliwangi

13.561.000

4.200.000

Toko Banjar dan Tk. Banjar dan 19

Tk Banjar

16.688.000

20

BEC

33.245.000

21

Bengkel Mobil Galuh

22

Primarasa dan Prima Rasa

13.695.000

23

Ridho Oil dan Bengkel Ridho

19.144.000

24

HZ Computer dan HZ Komputer

25.622.000

2.000.000


25

Mustika Kue

5.187.000

26

Sukma Mulya

2.437.000

27

Sifti Motor dan Sifty Motor

5.647.500

28

Kawa Mas dan Kawamas

16.160.000

29

D2 Motor dan D 2 Motor

7.649.500

30

Next Solution

8.350.000

BM Komputer dan BM 31

Computer

9.150.000

32

Panca Logam

1.700.000

33

SPPD

161.294.000

JUMLAH

479.028.285

Dari pembuatan SPJ yang tidak benar tersebut sebesar Rp. 479.028.285,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) di atas telah dilakukan verifikasi berdasarkan bukti yang ada sehingga total kerugian negara dari kegiatan pemilu legislative tahun anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 366.944.519,- (Tiga Ratus enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus sembilan belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut : No

Uraian

A

SPJ yang tidak sesuai ketentuan

B

Pengurang Belanja Riil

Pileg Tahun 2013 479.028.285

Belanja perjalanan dinas luar daerah ke KPPN Pileg yang dilaksanakan

10.770.000

Belanja yang dilaksanakan berdasarkan bukti yang ada dan

C D =A-C

hasil konfirmasi

101.313.766

Jumlah Pengurang

112.083.766


366.944.519

- Bahwa terdakwa selaku PP SPM tidak melaksanakan fungsinya sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 /Pmk.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran


Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, yaitu dengan tidak menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung, tidak menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidakmemenuhi persyaratan untuk dibayarkan, tidak melakukan pengujian kelengkapan dokumen pendukung SPP, tidak melakukan pengujian kebenaran formal dokumen/surat bukti yang menjadipersyaratan/kelengkapan

sehubungan

denganpengadaan

barang/jasa dan tidak melakukan pengujian kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaranpada SPP sehubungan dengan perjanjian/kontrak/suratkeputusan,

melainkan

selaku

PP

SPM

terdakwa justru membuat konsep peruntukkan penggunaan dana yang tidak benar (disesuaikan dengan anggaran dan tidak sesuai dengan riil penggunaan) serta memerintahkan bendahara dan staf keuangan untuk membuat pertanggungjawaban/SPJ yang fiktif, untuk selanjutnya dijadikan dokumen pendukung dalam proses pencairan dana. - Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dalam pelaksanaan Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun Anggaran 2013 tidak sesuai dengan: 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pagraf 2 ayat (4) KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkewajiban huruf d yang menyatakan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, dimana dalamPasal 10 ayat: (1) Jumlah dana yang dimuat dalam anggaran belanja negara merupakan batas tertinggi untuk tiap-tiap pengeluaran. (2) Pimpinan dan atau pejabat departemen/lembaga/pemerintah daerah tidak diperkenankan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja negara, jika dana untuk membiayai tindakan tersebut tidak


tersedia atau tidak cukup tersedia dalam anggaran belanja negara. (3) Pimpinan dan atau pejabat departemen/lembaga/pemerintah daerah tidak diperkenankan melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja negara untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam anggaran belanja negara. 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Komisi Pemilihan

Umum,

Pasal

mempertanggungjawabkan

14

huruf

penerimaan

d

yang

dan

berbunyi

penggunaan

keuangan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan atau aturan tertentu yang diberlakukan oleh sumber dana - Bahwa kemudian pada Tahun Anggaran 2014 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjar juga melaksanakan kegiatan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan anggaran yang bersumber dari APBN dengan nilai sebesar Rp.10.202.659.000 (sepuluh milyar dua ratus dua juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) sesuai dengan DIPA Nomor:SP DIPA-076.01.2.657249/2014. Selanjutnya dari dana tersebut telah terealisasi oleh KPU Kota Banjar berdasarkan LPJ Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus 2014 yaitu sebesar Rp.7.450.722.783.000,- (tujuh milyar empat ratu lima puluh juta tujuh ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang dipergunakan untuk pengeluaran belanja, honor dan perjalanan dinas dalam tahapan kegiatan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. - Bahwa dalam melaksanakan kegiatan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tersebut, KPU Kota Banjar telah menetapkan beberapa aturan terkait pengelolaan keuangan sebagai berikut : 1) Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor

0.1/Kpts/SesKota

Banjar-011.329217/

Tahun

2014

Tentang Pejabat Pengelola Keuangan Dan Honorarium Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Tahun Anggaran 2014 tanggal 2 Januari 2014. Dimana dalam Diktum Kesatu, Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM menetapkan Lampiran 1 Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor 0.1/Kpts/SesKota


Banjar-011.329217/ Tahun 2014 Tentang Pejabat Pengelola Keuangan Dan Honorarium Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Tahun Anggaran 2014 tanggal 2 Januari 2014

1

Nama/

Jabatan

NIP/

dalam Unit

Jabatan dalam

Pangkat/

Satuan

Pengelola Anggaran

Golongan

Kerja

Drs. Musa

Seketaris KPU

Pejabat yang diberi

Aha

Kota Banjar

wewenang

Natawiria,

penanggungjawab

M.Si

untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluran anggaran belanja bagian anggaran 076 Tahun 2013

2

Siska

Kasub Bag

Pejabat yang diberi

Fujiyanti,

Umum KPU

wewenangan untuk

SE

Kota Banjar

melakukan pengujian terhadap permintaan pembayaran dan untuk dan atas namaSekretariat Jenderal KPU menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Bagian Anggaran 076 Thun 2013

3

Erik

Pelaksana

Pejabat yang diberi

Suherlan

KPU Kota

kewenangan untuk

Nugraha,

Banjar

melakukan tindakan yang

S.Kom

mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/


penanggunggjawab kegiatan / pembuat komitmen/ perikatan/kontrak (PPK) 4

Erlinda

Pelaksana

Bendahara Pengeluaran

Remilia

KPU Kota

untuk melaksanakan tugas

Banjar

kebendaharawanan dalam rangka pelaksanaan anggaran Bagian Anggaran 076 Tahun 2013 pada Komisis Pemilihan Umum Kota Banjar

5

Yunike

Pelaksana

Staf pengelola keuangan

Puspita,

KPU Kota

dalam rangka

SE

Banjar

pelaksanaan anggaran Bagian Anggaran 076 Tahun 2013 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar

6

Andik

Pelaksana


Mulyana

KPU Kota

dalam rangka

Banjar

pelaksanaan anggaran Bagian Anggaran 076 Tahun 2013 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar

Dari SK tersebut pada tahun 2014 oleh Kasubbag Umlog dan Keuangan pada tanggal 2 Januari 2014, membuat aturan internal tentang Tupoksi Subbag Umum, Keuangan dan Logistik Tahun 2014. No

Nama 1

Jabatan

Tugas

Siska

Kasubbag

Verifikasi pengelolaan

Fujiyanti,

Keuangan,

kepegawaian, keuanga dan


2

SE

Umlog

logistik

Erlinda

Bendahara

Penangungjawab

Remilia

UP/GUP/TUP Penangunggajawab SPJ Penanggungjawab arsip kepegawaian

dan

keuangan Pengelola Buku Bank 3

Yunike

Staf Pengelola

Puspita,

Keuangan

Pembuat

Buku

Umum 076 Pembuat

SE

Kas

BKU

Pembantu

076

(pengawasan anggaran,UP/GUP/TUP/ LS,Kas tunai) Pembuat Lap. Keu 076 (triwulanan, semeteran, tahunan) Rekap

kontrak

adendum

dan

pengadaan

barang dan jasa pihak ketiga 4

Andik

Staf Pengelola

Pembuat LPJ Bulanan

Mulyana

Keuangan

Operats SAI (SAKPA) Pembuat SPM Pembuat Daftar Gaji Pengelola

Register

Transaksi Harian (RTH) Pembantu pembuat SPJ 5

Supriyati

Staf Pengelola Keuangan

Penanggungjawab kepegawaian Pembuat buku register SPM/SP2D Pengelola Surat & Arsip Pembantu pembuat SPJ

6

Astika

Staf Pengelola

Pembuat SPJ


Dwi

Keuangan

Handari

Pembat

buku

persediaan barang Pembuat

buku

pembantu kas Bank 7

Elan

Staf Pengelola

Pembuat SPPD

Suherlan

Keuangan

Pembuat pembantu

buku pajak

dan

laporan pajak Pembantu pembuat SPJ Operator 2) Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor 03/Kpts/SesKota-BJR-011.329217/Tahun 2014 Tentang Pejabat Pengadaaan Barang Dan Jasa Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014. (Enda Kurniawan, SH) 3) Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor 04/Kpts/SesKota-BJR-011.329217/Tahun 2014 Tentang Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang Dan Jasa Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014. (Engkus Kusnadi) - Bahwa selaku Kasubag Umum pada KPU Kota Banjar, terdakwa mempunyai tugas dan kewenangan mengacu kepada pasal 185 Peraturan KPU Nomor 06 tahun 2008 yaitu Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepegawaian, serta dokumentasi. Adapun selaku Pejabat Penandatangan SPM (PP SPM) KPU Kota Banjar, terdakwa mempunyai tugas dan kewenangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 /Pmk.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, yaitu :


Pasal 17 1) Dalam

melakukan

pengujian

tagihan

dan

menerbitkan

SPM,PPSPM memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: a. menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung; b. menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidakmemenuhi persyaratan untuk dibayarkan; c. membebankan

tagihan

pada

mata

anggaran

yang

telahdisediakan; d. menerbitkan SPM; e. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumenhak tagih; f. melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintahpembayaran kepada KPA; dan g. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran. 3) Dalam menerbitkan SPM sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf d, PPSPM melakukan hal-hal sebagai berikut: a. mencatat pagu, realisasi belanja, sisa pagu, danaUP/TUP, dan sisa dana UP/TUP pada kartu pengawasanDIPA; b. menandatangani SPM; dan c. memasukkan Personal Identification Number (PIN) PPSPM sebagai tanda tangan elektronik pada ADK SPM. 4) Pengujian terhadap SPP beserta dokumen pendukung yang dilakukan oleh PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a meliputi: a. kelengkapan dokumen pendukung SPP; b. kesesuaian

penanda

tangan

SPP

dengan

spesimen

tandatangan PPK; c. kebenaran pengisian format SPP; d. kesesuaian kode BAS pada SPP denganDIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker; e. ketersediaan

pagu

sesuai

BAS

pada

SPP

denganDIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker; f. kebenaran

formal

dokumen/surat

keputusan

yangmenjadi


formal

dokumen/surat

menjadipersyaratan/kelengkapan

bukti

sehubungan

yang dengan

pengadaan barang/ jasa Halaman 29 dari 117 halaman, Putusan Perkara Nomor 43/TIPIKOR/2015/PT BDG

h. kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaranpada SPP sehubungan dengan perjanjian/kontrak/suratkeputusan; i. kebenaran perhitungan tagihan serta kewajibandi bidang perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih; j. kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara; dan k. kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran dalam perjanjian/kontrak. - Bahwa mekanisme pengelolaan anggaran untuk kegiatan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 94/Kpts/KPU/Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Bagian Anggaran 076, yaitu awalnya Sekretariat KPU mencairkan uang UP yang besarnya Rp 20.000.000,- dari KPPN masuk kedalam rekening bendahara, kemudian setelah ada kegiatan yang telah dirumuskan dalam rapat pleno, KPA memerintahkan PPK untuk memverifikasi apakah dananya tersedia atau tidak dan apakah kegiatannya sesuai dengan RKAKL atau tidak, setelah diverifikasi oleh PPK kemudian dibuatkan rencana kegiatan atau kerangka acuan kerja (KAK) untuk selanjutnya diserahkan kepada



Pernyataan

Tanggung

Jawab

Belanja

(SPTB)

yang

ditandatangani oleh PPK dan bendahara, setelah itu diserahkan kepada PPK untuk selanjutnya dibuat SPP dengan dilampirkan bukti pembayaran kegiatan yang sah atau SPJ kegiatan yang telah dilaksanakan, SPTB dan Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah dilegalisir KPA, setelah itu SPP tersebut diserahkan kepada Kasubag Umum selaku Pejabat Penandatangan SPM (PP SPM) untuk diperiksa dan dibuat SPM nya, dan setelah ditandatangani SPM tersebut kemudian diajukan ke KPPN oleh bendahara atau staf


pengelola keuangan, dan setelah uang tersebut cair ke bank persepsi selanjutnya dana tersebut dapat digunakan kembali untuk kegiatankegiatan yang telah diplenokan, dan setelah sekurang-kurangnya 75% telah dipergunakan kemudian dapat diajukan kembali dana GUP dengan proses yang sama seperti awal. - Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran kegiatan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, ternyata tidak sesuai dengan mekanisme yang seharusnya, dimana dalam pengelolaannya tidak sepenuhnya didasarkan kepada RKAKL melainkan atas dasar perintah terdakwa dan instruksi dari saksi Drs. Musa Aha Natawiria, Msi serta Saksi Nur Rifai, S.H. terdapat pengeluaran-pengeluaran yang dibebankan pada kas KPU Kota Banjar yang tidak sesuai dengan peruntukkannya, sedangkan untuk pertanggungjawabannya dibuat dengan cara membuat kwitansi/bukti pembayaran sendiri atau SPJ fiktif. Selain itu untuk mencairkan anggaran

dilakukan

dengan

cara

yaitu

awalnya

bendahara

menyerahkan bukti-bukti kwitansi penggunaan kegiatan sebelumnya yang benar (kwitansi riil) kepada terdakwa selaku Kasubag Umum,dan selanjutnya terdakwa membuat konsep peruntukan penggunaan untuk diajukan ke KPPN yang mana dalam konsep tersebut tidak berdasarkan bukti-bukti kwitansi riil yang diserahkan oleh bendahara, setelah itu konsep tersebut diserahkan kepada operator SPM yaitu saksi ANDIK MULYANA untuk selanjutnya terdakwa memerintahkan operator SPM untuk membuatkan SPP sekaligus SPM nya dengan tanpa dokumen pendukung, kemudian setelah itu SPP diserahkan kepada PPK yaitu saksi ERIK untuk langsung ditandatangani dengan tanpa dokumen pendukung dengan alasan pada PPK bahwa dana sebelumnya telah digunakan untuk kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan SPM diserahkan kepada terdakwa selaku PP SPM untuk ditandatangani dan diserahkan ke KPPN untuk pencairan, adapun untuk dokumen pendukungnya dibuat menyusul atau setelah SPP dan SPM telah ditandatangani,

yang

dilakukan

memerintahkan bandahara dan staf

dengan

cara

terdakwa


membuatkan SPJ atau kwitansi fiktif yang dibuat sesuai dengan konsep yang diajukan terdakwa dan bukan atas riil penggunaannya.


Adapun perincian realisasi anggaran dan SPJ fiktif untuk kegiatan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 yaitu : Realisasi

Pertanggungjawaban

Penggunaan

Anggaran

Komisi

Pemilihan Umum pada Kegiatan Pemilihan Presiden dan wakil presiden Per Agustus Tahun 2014, adalah sebagai berikut : KODE NO

AKUN

PRO/KEG/OUTPUT/AKUN BELANJA

BELANJA 1

2

3

1 51

511111

Belanja Gaji Pokok PNS

PAGU

RELISASI

SETELAH

S.D

REVISI

AGUSTUS

5

10 = (6 + 8)

684.771.000

523.641.765 523.641.765

180.432.000

170.499.240

4.000

4.664

13.201.000

15.059.454

1.634.000

4.425.002

Belanja Pembulatan Gaji 511119

PNS Belanja Tunjangan

511121

Suami/Istri Belanja Tunjangan Anak

511122

PNS Belanja Tunjangan PPh

511125

PNS

3.008.000

3.257.325

511126

Belanja Tunjangan Beras

7.709.000

14.510.080

511129

Belanja Uang Makan

91.413.000

57.801.000

511151

Belanja Tunjangan Umum

14.170.000

11.385.000

373.200.000

246.700.000

Belanja Pegawai (Tunjangan 512411

Khusus/Kegiatan

2 52

9.517.888.000 6.927.081.018 Belanja Keperluan

521111

Perkantoran

158.400.000

87.439.096

3.000.000

1.109.751

82.440.000

47.197.000

8.620.000

-

Belanja Pengiriman Surat 521114

Dinas Pos Pusat Honor Operasional Satuan

521115

Kerja Belanja Barang

521119

Operasional Lainnya

521211

Belanja Bahan

1.588.215.000 1.395.846.296

521213

Honor Output Kegiatan

3.779.820.000


2.323.900.000 Belanja Barang Non 521219

Operasional Lainnya

522111

Belanja Langganan Listrik

528.271.000

249.098.868

24.000.000

8.744.130

21.500.000

5.860.911

6.000.000

1.912.000

222.800.000

120.274.816

24.400.000

24.400.000

Belanja Langganan 522112

Telepon

522113

Belanja Langganan Air

522141

Belanja Sewa

522151

Belanja Jasa Propesi

522191

Belanja Jasa Lainnya

1.979.493.000 1.807.886.150


Gedung dan Bangunan

19.400.000

19.400.000


Peralatan dan Mesin

115.114.000

58.178.000

524111

Belanja Perjalanan Biasa

398.559.000

392.543.000

350.098.000

244.451.000

156.148.000

113.920.000

51.610.000

24.920.000

Perjalanan Dinas Paket 524114

Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas

524119

Peket Meeting Luar Kota Belanja Perjalanan Dinas

524113

Dalam Kota

JUMLAH

10.202.659.000 7.450.722.783

Dari dana yang terealisasi sebesar Rp.7.450.722.783.000,- (tujuh milyar empat ratu lima puluh juta tujuh ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), terdapat SPJ yang dibuat tidak sesuai dengan yang sebenarnya, dengan rincian sebagai berikut : No

Bulan

Jumlah

1 Januari

7.750.728

2 Februari

65.438.415

3 Maret

147.002.248

4 April

105.128.936

5 Mei

111.958.693

6 Juni

56.181.651

7 Juli

32.595.000

8 Agustus

5.000.000


Jumlah Keseluruhan

531.055.671

Adapun rincian SPJ yang tidak sesuai ketentuan perpenyedia barang pada kegiatan Pilpres tahun 2014 tersebut adalah sebagai berikut : No

Uraian 1 Perjalanan Dinas 2 Bahan Bakar

Jumlah Temuan 141.821.000 4.570.000

3 Toko Next Solution

39.763.000

4 Puspita Design

15.250.000

5 Mandiri Digital Printing

2.950.000

6 CV Mutiara Persada

3.850.000

7 RM. Prima Rasa

3.672.000

8 CV Kawa Mas 9 RM. Loyang

20.820.000 3.000.000

10 Toko Bintang Timur

1.370.000

11 Nur Digital Printing

5.010.000

12 Toko BM Computer

8.950.000

13 Toko D2 Motor

1.255.000

14 Sri Kandi

16.690.000

15 Toko Sukma Mulya

10.302.000

16 Toko Anugerah

19.634.000

17 CV Santosa

51.635.000

18 Toko Banjar

1.000.000

19 Mutiara Digital printing

49.850.000

20 Toko Sifa Copy

20.832.599

21 Toko Makmur Jaya

14.000.000

22 Toko Hanifah

13.165.497

23 Toko Ridho Oil

8.824.575

24 RM Citra

5.000.000

25 Usaha Jaya

180.000

26 Sifti Motor

211.000

27 Batu lawang Oil

450.000

28 RM Dewi Snack

63.000.000

29 Fakel Production

2.000.000

30 Sewa Meeting Room

2.000.000

Jumlah Gabungan

531.055.671


Dari pembuatan SPJ yang tidak benar tersebut sebesar Rp. 531.056.671,- (lima ratus tiga puluh satu juta lima puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) di atas telah dilakukan verifikasi berdasarkan bukti yang ada sehingga total kerugian negara dari kegiatan pemilu presiden dan wakil presiden tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp. 413.102.898,- (empat ratus tiga belas juta seratus dua ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut : No

Uraian

Pilpres Tahun 2014

Jumlah SPJ yang tidak A

sesuai ketentuan

531.055.671

Pengurang SPJ yang tidak benar dari yang dilaksanakan Belanja berdasarkaan bukti yang ada dan hasil B

konfirmasi

c

Pilpres Tahun 2014 Belanja perjalanan dinas luar daerah ke KPPN kegiatan Pilpres

1

yang dilaksanakan

10.100.000

Belanja yang dilaksanakan berdasarkan bukti yang 2

ada dan hasil konfirmasi

107.852.773

C

Jumlah Pengurang

117.952.773

Perhitungan Kerugian D= A-C

Negara

413.102.898

- Bahwa terdakwa selaku PP SPM tidak melaksanakan fungsinya sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 /Pmk.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, yaitu dengan tidak menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung, tidak menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidakmemenuhi persyaratan untuk dibayarkan, tidak


melakukan pengujian kelengkapan dokumen pendukung SPP, tidak melakukan pengujian kebenaran formal dokumen/surat bukti yang menjadipersyaratan/kelengkapan

sehubungan

denganpengadaan


melainkan

selaku

PP

SPM

terdakwa justru membuat konsep peruntukkan penggunaan dana yang tidak benar (disesuaikan dengan anggaran dan tidak sesuai dengan riil penggunaan) serta memerintahkan bendahara dan staf keuangan untuk membuat pertanggungjawaban/SPJ yang fiktif, untuk selanjutnya dijadikan dokumen pendukung dalam proses pencairan dana. - Bahwa perbuatan terdakwa SISKA FUJIYANTI, SE. tersebut dalam pelaksanaan

Pemilihan

Presiden

dan Wakil Presiden Tahun

Anggaran 2014 tidak sesuai dengan: 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Paragraf 2 ayat (4) KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban huruf d yang menyatakan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, dimana dalam Pasal 10 ayat: (1) Jumlah dana yang dimuat dalam anggaran belanja negara merupakan batas tertinggi untuk tiap-tiap pengeluaran. (2) Pimpinan dan atau pejabat departemen/lembaga/pemerintah daerah tidak diperkenankan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja negara, jika dana untuk membiayai tindakan tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam anggaran belanja negara. (3) Pimpinan dan atau pejabat departemen/lembaga/pemerintah daerah tidak diperkenankan melakukan pengeluaran atas


beban anggaran belanja negara untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam anggaran belanja negara. 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Komisi Pemilihan

Umum,

Pasal


14

huruf

d

penerimaan

yang

dan

berbunyi

penggunaan

keuangan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan atau aturan tertentu yang diberlakukan oleh sumber dana - Bahwa Pembuatan SPJ fiktif dalam kegiatanPemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota tahun 2013, kegiatan Pemilihan Umum Legislatif tahun 2013 serta pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden tahun 2014, dilakukan oleh tim keuangan yang dibentuk atau ditugaskan oleh terdakwa selaku Kasubag Umum yang terdiri dari saksi ERLINDA REMILIA, saksi YUNIKE PUSPITA, Saksi ANDIK MULYANA, saudari SUPRIYATI, saudari ASTIKA dan saudara ELAN dimanabendahara menyerahkan bukti-bukti kwitansi yang benar penggunaanya kepada terdakwa selaku Kasubag Umum untuk selanjutnya terdakwa membuat konsep peruntukan penggunaan untuk diajuan ke KPPN, kemudian bendahara atas perintah Kasubag Umum melengkapi kwitansi sesuai dengan konsep pengajuan yang dibuat oleh Kasubag Umum (dimana dalam konsep tersebut terdapat perbedaan antara konsep yang dibuat oleh Kasubag Umum dengan bukti yang diserahkan oleh bendahara

yaitu kwitansi yang benar

penggunaannya) guna menyusunan SPJ, setelah itu SPJ dibuat oleh Tim Keuangan sesuai dengan konsep pengajuan yang dibuat oleh Kasubag Umum, namun dalam pebuatan SPJ tersebut sebagian ada yang benar peruntukannya dan ada juga yang tidak benar atau tidak sesuai dengan penggunaannya. - Bahwa

yang

pengeluaran

berwenang adalah

memverifikasi

Kasubag

Umum

kebenaran yaitu

bukti-bukti

terdakwa

SISKA

FUJIYANTI, SE,yang juga sebagai Pejabat Penandatangan SPM, dan setelah diverifikasi, bukti-bukti pengeluaran tersebut diserahkan kembali ke bendahara untuk dilaporkan ke KPA yaitu saksi Drs.MUSA AHA NATAWIRIA.,M.Si untuk kembali diperiksa

dan

dievaluasi kebenarannya untuk kemudian ditandatangani oleh KPA. - Bahwa anggaran yang pertanggungjawabannya tidak sesuai dengan sebenarnya dalam kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota


tahun 2013, kegiatan Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2013 dan kegiatan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun Anggaran 2014 tersebut di lakukan oleh terdakwa atas inisiatif / perintah dari saksi Drs. Musa Aha Natawiria, Msi dan Saksi Nur Rifai, S.H. dengan cara memberitahukan kepada terdakwa Siska Fujiyanti, SE selaku Kasubag Umum Keuangan dan logistik secara lisan seperti : •

”atur – atur we neng administrasina mah da kumaha deui atos kahoyong komisioner na kitu” (atur-atur saja administrasinya karena sudah keinginan komisioner KPU nya seperti itu).

•

”sok

bagiken

neng

kanggo

sekretariatna

ge

maenya

komisioner wungkul nu menang na pan sekretariat nu gawe na” (silahkan bagikan buat sekretariatnya juga, masa komisioner saja yang dapat uangnya kan sekretariat yang kerjanya). •

”kade neng barudak nu lembur perhatiken honor jeng makan na” (anak-anak yang lembur perhatikan honor dan makannya).

•

”neng Bapa peryogi artos kinten kintena aya teu sok we atur – atur timana – timana na mah” (Bapak perlu uang kira-kira darimana atur-atur saja). (Perintah ketua KPU 2013 (Nur Rifa’i)

•

“Bu Siska THR ke nyandakna tina kegiatan nu abi we nu bimtek, tambihna tina ATK we atanapi SPPD “ (THR nanti ngambilnya dari kegiatan saya saja).

•

“Bu Siska anggaran pemeliharaan nu abi kantun sabaraha deui, p sul hoyong dikaluarken we artosna ke kanggo 2 bulan ka payun

mah

pemeliharaan

ditanggung

sendiri“(Anggaran

pemeliharaan punya saya tinggal berapa, Pak Sul mau uangnya dikeluarkan). •

“Neng anggaran SPPD hukum ageung keneh nya, ke Komisioner bade studi banding ke sareng P sul rinciana mah”( Anggaran SPPD Hukum masih besar yah nanti komisioner mau study banding nanti dengan Pak Sul rincianya).

•

“Neng jatah SPPD bulan ieu kaluarken nu komisioner sok we nu sekretariatna ge kaluarken sesuai golongana” (jatah SPPD komisioner bulan ini keluarkan silahkan yang sekretariat juga)

•

“Neng anggaran ATK nu pemantau pemilu ka abiken nya” (anggaran ATK yang pemantau serahkan buat saya).


- Bahwa Anggaran Tahun 2013 dan Tahun 2014 yang tidak sesuai dengan SPJ atau SPJ yang dibuat tidak sesuai dengan sebenarnya (nota dan SPPD) oleh terdakwa dan saksi Drs. Musa Aha Natawiria, Msi serta saksi Nur rifai, S.H. diantaranya digunakan untuk kepentingan terdakwa SISKA FUJIYANTI, SE.dan digunakan untuk kegiatan lain di luar peruntukannya. - Bahwa perbuatanterdakwa SISKA FUJIYANTI, S.E., bersama saksi NUR RIFAI, S.H. BIN U. SYAMSURI dan saksi Drs. MUSA AHA NATAWIRIA, MSi telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjar sebesarRp. 1.593.859.158,-(Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Atas Kerugian Negara / Daerah Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjar dari Inspektorat Kota Banjar Nomor 700/02/LHP-PKKND-Inspektorat tanggal 12 Pebruari 2015. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPJo pasal 64 ayat (1) KUHP; SUBSIDIAIR Bahwa ia Terdakwa SISKA FUJIYANTI, S. S.E. selaku Kasubag Umum padaKomisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjar berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Propinsi Jawa Barat Nomor : 50/Kpts/Sesprop-011/IX/2012 tanggal 12 September 2012, sekaligus sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kota Banjar Nomor : 01/Kpts/SesKota Banjar-011.329217/Tahun 2013 tanggal 03 Januari 2013 dan Nomor : 01/Kpts/SesKota Banjar-011.329217/Tahun 2014 tanggal 02 Januari 2014, secara bersama-sama dengan saksi NUR RIFAI, S.H. BIN U. SYAMSURI selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar yang juga selaku Pengguna Anggaran KPU Kota Banjar dan saksi Drs. MUSA


AHA NATAWIRIA, Msi. Msi selaku Sekretaris pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan Januari tahun 2013 sampai dengan bulan Agustus tahun 2014, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjar Jl Gerilya Kompleks Perkantoran Pamongkoran-Kota Banjar, atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung, telah melakukan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, negara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : - Bahwa pada Tahun Anggaran 2013 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjar mendapat dana hibah dari Pemerintah Kota Banjar yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 6.228.755.960,-

(Enam Milyar

Dua ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah) untuk kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota selama dua putaran, yang dituangkan dalam Naskah Pejanjian Hibah Daerah (NPHD) Antara Pemerintah Kota Banjar Dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjar Nomor : 073/Kjs.1.Huk/2013 Nomor : 03/BA/I/2013. Selanjutnya dari dana hibah tersebut, telah dicairkan atau diterima oleh KPU Kota Banjar untuk satu putaran kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebesar Rp. 4.701.402.795 (empat milyar tujuh ratus satu juta empat ratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) yang dibagi dalam 3 (tiga) termin, dengan perincian sebagai berikut : No

TANGGAL

NO. SP2D

NILAI SP2D

1

27/02/2013

931/00523/LS-

1.291.718.577,00

(termin I)

Hibah/BUD/1.20.5.2/2013

11/06/2013

931/02195/LS-

2

1.985.755.218,00


3

(termin II)

Hibah/BUD/1.20.5.2/2013

31/07/2013

931/03435/LS-

(Termin III)

Hibah/BUD/1.20.5.2/2013

1.423.929.000,00

Jumlah

4.701.402.795,00

- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tersebut, KPU Kota Banjar telah menetapkan ketentuan terkait pengelolaan dana hibah yaitu sebagai berikut : 1) Keputusan

Komisi

01/Kpts/KPU-Kota

Pemilihan

Umum

Kota

Banjar-011.329217/Tahun

Banjar 2013

Nomor Tentang

Penetapan Kuasa Pegguna Anggaran (KPA) Sebagai Atasan Langsung Bendahara Dan Bendahara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013. Dimana dalam Diktum kedua mengangkat/menetapkan saksi Musa Aha Natawiria, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013 dan saksi Yunike Puspita, SE sebagai Bendahara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013. 2) Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor

01/Kwk/Kpts/SesKota-BJR-011.329217/Tahun

2013

Tentang Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013 tanggal 11 Februari, dimana dalam Diktum KESATU menetapkan saksi Erik Suherlan Nugraha, S.Kom sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. - Bahwa

mekanisme

pengelolaan

keuangan

serta

pelaksanaan

kegiatan Walikota Dan Wakil Walikota tahun 2013 pada KPU Kota Banjar yaitu setelah dana hibah masuk kedalam rekening KPU Kota Banjar melalui Bank Jawa Barat (BJB) dengan Nomor rekening 0025452879001, setelah itu dilakukan rapat pleno untuk menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan RAB, dan setelah diputuskan

kemudian

KPA

memerintahkan

bendahara

untuk

mengeluarkan dana untuk kegiatan tersebut dan setelah kegiatan terlaksana lalu bendahara menyimpan bukti pengeluarannya untuk selanjutnya

dibuatkan

Laporan

Pertanggungjawaban

untuk

persyaratan pencairan dana hibah termin berikutnya.


- Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan yang dilakukan KPU Kota Banjar, ternyata tidak sesuai dengan mekanisme yang seharusnya, dimana dalam pengelolaannya tidak sepenuhnya didasarkan kepada RAB melainkan atas dasar perintah terdakwa dan instruksi dari saksi Drs. Musa Aha Natawiria, Msi serta Saksi Nur Rifai, S.H. terdapat pengeluaran-pengeluaran yang dibebankan pada kas KPU Kota Banjar yang tidak sesuai dengan peruntukkannya, sedangkan untuk pertanggungjawabannya dibuat dengan cara membuat kwitansi/bukti pembayaran sendiri atau SPJ fiktif, dengan perincian realisasi anggaran dan SPJ fiktif yaitu sebagai berikut : Realisasi Anggaran Hibah Kegiatan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013, adalah sebagai berikut:

Kode

Uraian

Jumlah Anggaran

Jumlah

HONORARIUM DAN I.

UANG LEMBUR

1.1 Honorarium

1.619.180.000

1.606.995.000

1.269.525.000

1.260.550.000

349.655.000

346.445.000

Uang Lembur dan Uang 1.2 Makan Lembur

Sisa PAGU Anggaran 12.185.000 8.975.000 3.210.000

PEMBELIAN/PENGADA AN BARANG DAN II

JASA

17.275.827 3.082.222.795

3.064.946.968

321.430.426

314.989.913

Barang Cetak dan 2.1 Penggandaan

6.440.513

Perlengkapan KPPS/TPS,PPK dan 2.2 KPU

0 41.327.000

41.327.000

66.200.000

66.200.000

82.750.000

82.750.000

66.240.000

66.240.000

407.393.103

397.910.789

49.250.000

49.250.000

Pengangkutan dan 2.3 Bongkar Muat

0

Pemeliharaan di KPU 2.4 Kab/Kota

0

BBM Kendaraan Roda 4 2.5 dan 2 KPU Kab/Kota Pelayanan Administrasi 2.6 Perkantoran

0

9.482.314

Pembentukan, 2.7 Pelantikan dan


0

Pembubaran PPK, PPS dan KPPS Kegiatan Pengamanan 2.8 Logistik

0

7.650.000

7.650.000

81.844.266

81.844.266

2.10 n/Sosialisasi

559.500.000

559.500.000

2.11 Pelatihan/Bimtek

162.415.000

161.125.000

1.290.000

2.12 Advokasi Hukum

50.000.000

50.000.000

0

2.13 Rapat Kerja

115.600.000

115.600.000

0

2.14 Perjalanan Dinas

773.790.000

773.727.000

63.000

37.500.000

37.500.000

0

Persiapan Pemungutan 2.9 Suara

0

Penerangan/Penyuluha

2.15 Pencalonan

0

Verifikasi dan Rekapitulasi Calon 2.16 Perseorangan

0 141.333.000

141.333.000

93.000.000

93.000.000

Proses Perhitungan 2.17 Suara

0

Audit dan Pengumuman Dana Kampanye oleh 2.18 Akuntan Publik JUMLAH

0 25.000.000

25.000.000

4.701.402.795

4.671.941.968

29.460.827

Dalam kegiatan Pilwakot tersebut dana yang terealisasi adalah sebesar Rp. 4.671.941.968,- (empat milyar enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah), dan pada kenyataanya terdapat SPJ yang tidak sesuai ketentuan yang dibebankan kepada kas Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar dengan rincian sebagai berikut : No.

Bulan

1 Februari

Jumlah 78.885.000

2 Maret

144.410.000

3 April

107.410.000

4 Mei

89.385.000

5 Juni

102.113.000

6 Juli

207.169.900

7 Agustus

175.630.000

8 September

169.066.163


9 Oktober Total

4.500.000 1.078.569.063

Rincian perpenyedia barang/ toko pada kegiatan Pilwalkot tahun 2013 yang tidak sesuai ketentuan adalah sebagai berikut : No

Nama Penyedia Jasa

BKU Pilwalkot 2013 Temuan

1

Toko Sifa

38.008.073

2

Toko Sukma Mulya

9.350.000

3

Toko Siska

3.050.000

4

Toko Hanifah

4.475.000

5

Bengkel Ridho Oil

6.695.000

6

RM. Loyang

25.760.000

7

CV. Santosa

44.920.000

8

Toko Lensa

3.590.000

9

Konveksi Cahaya Mandiri

66.900.000

10

RM. Prima Rasa + Primarasa

33.500.000

11

RM. Saluyu

12

Toko Restu Bunda

13

Aman Amin

15.890.000

14

Tk. Banjar + Tk Banjar

18.485.000

15

Toko BEC Computer

28.957.500

16

Toko BM Computer

1.400.000

17

Toko HZ Computer

13.972.500

18

Bengkel Mustika Motor

800.000

19

Bengkel Buana Motor

600.000

20

Bengkel Barokah Motor

21

Bengkel D2 Motor

22

Samudra Plastik

2.000.000

23

Sifti Motor + Sifty Motor

8.775.000

25

Toko Mustika Kue

26

Toko Sumber Indah

700.000

27

VIP Auto Cool

825.000

28

Toko Next Solution

29

Toko Endang Motor

650.000

30

Toko Jaya Makmur

600.000

225.000 2.350.000

1.000.000 15.405.000

22.250.000

6.550.000


31

Mandiri Offset

84.550.000

32

RM. Karya Ayu

2.000.000

33

Toko Sinar Jaya + Sinarjaya

34

Haris Production

35

Mutiara Digital

36

ZP Musica

8.250.000

37

Kawamas

27.675.000

38

Toko Bintang Timur

39

Toko Cap Payung

40

Srikandi

41

Fakel Production

11.800.000

42

Dora Entertainment

22.950.000

43

Bu Kandi

1.250.000

44

CV. Paska Jaya

1.000.000

45

Toko Nur Digital

4.410.990

20.000.000 5.500.000 44.250.000

75.000 21.210.000 7.150.000

Tabloid Seputar Hukum dan 46

Kriminal

2.025.000

Tabloid Swara Jabar dan 47

Kriminal

2.025.000

48

Tabloid Polkrim

2.025.000

49

Perjalanan Dinas

50

Batulawang Oil

6.700.000

51

SPBU Soni

5.900.000

52

Tk Anugrah

1.000.000

53

iCom Computer

1.000.000

Total

418.140.000

1.078.569.063

Dari pembuatan SPJ yang tidak benar tersebut sebesar Rp. 1.078.569.063,- (satu milyar tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam puluh tiga rupiah) di atas telah dilakukan verifikasi berdasarkan bukti yang ada, sehingga total kerugian negara dari kegiatan pilwakot tahun anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 813.811.741,- (delapan ratus tiga belas juta delapan ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut : No

Uraian

Pilwalkot Tahun 2013



ketentuan

1.078.569.063

Pengurang SPJ yang tidak benar dari yang

dilaksanakan

Belanja

berdasarkaan bukti yang ada dan B

hasil konfirmasi Belanja perjalanan dinas dalam

1

daerah Pilwalkot yang dilaksanakan

17.340.000

Belanja perjalanan luar daerah 2

Pilwalkot yang dilaksanakan

22.550.000

Belanja yang dilaksanakan berdasarkan bukti yang ada dan hasil 3

konfirmasi

224.867.322

C

Jumlah Pengurang

264.757.322


813.811.741

D = AC

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun Anggaran 2013 tidak sesuai dengan: 1. Undang-Undang

Republik

IndonesiaNomor

15

Tahun

2011TentangPenyelenggara Pemilihan Umum Pagraf 2 ayat (4) KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban huruf d melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006Tentang, Azas Umum Pelaksanaan APBD Pasal 122 Ayat (5) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja.ayat (6) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD. Pasal 132 ayat (1)Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus


mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. 3. Naskah Pejanjian Hibah Daerah (NPHD) Antara Pemerintah Kota Banjar Dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjar Nomor : 073/Kjs.1.Huk/2013 Nomor : 03/BA/I/2013, Pasal 4 Tujuan Pemberian hibah uang dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013. 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum KPU, Pasal 14 huruf d yang berbunyi mempertanggungjawabkan penerimaan dan

penggunaan

keuangan

sesuai

dengan

peraturan

perundangan-undangan atau aturan tertentu yang diberlakukan oleh sumber dana. 5. Peraturan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

Nomor

113/Pmk.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap Dimana dalam pasal 1 nomor 5 Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri. Pasal 27 (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme Uang Persediaan dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana SPD oleh Bendahara Pengeluaran. (2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari PPK dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. Surat Tugas atau surat keputusan pindah; b. fotokopi SPD; c. kuitansi tanda terima uang muka; dan d. rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas. Pasal 34 Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas (1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan

Dinas

kepada

pemberi

tugas

dan

biaya


Perjalanan Dinas kepada PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan. (2) Ayat

(2) Pertanggungjawaban

biaya

Perjalanan

Dinas

Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa a) Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD; b) SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas; c) tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya; d) Daftar

Pengeluaran

sebagaimana

Riil

tercantum

sesuai dalam

dengan

Lampiran

format IX

yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; e) bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan f)

bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.

- Bahwa kemudian pada Tahun Anggaran 2013 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjar juga melaksanakan kegiatan Pemilihan Anggota DPD, DPR dan DPRD dengan anggaran yang bersumber dari APBN dengan nilai sebesar Rp. 5.372.369.000,- (lima milyar tiga ratus juta tujuh ratus dua juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) sesuai dengan DIPA KPU Kota Banjar Nomor: DIPA076.01.2.657249/2013.

Selanjutnya

dari

dana

tersebut

telah

terealisasi oleh KPU Kota Banjar berdasarkan Laporan Realisasi Anggaransebesar Rp. 4.829.439.236 (empat milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) yang dipergunakan untuk pengeluaran belanja, honor dan perjalanan dinas dalam tahapan kegiatan Pemilihan Anggota DPD, DPR dan DPRD tahun 2013. - Bahwa dalam melaksanakan kegiatan Pemilihan Anggota DPD, DPR dan DPRD tersebut, KPU Kota Banjar telah menetapkan beberapa aturan terkait pengelolaan keuangan sebagai berikut:


1) Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor

01/Kpts/KPU-Kota


2013

Tentang Pendelegasian Wewenang Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Selaku Kuasa Penggunaan Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2013 Tanggal 2 Januari 2013 (dari Nur Rifai kepada Drs. Musa Aha Natawiria M.Si), dimana dalam DIKTUM KETIGA: tugas pokok dan fungsi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai berikut: a) Menerbitkan keputusan tentang penunjukan pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) b) Menerbitkan keputusan tentang penunjukan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharawanan dalam rangka pelaksanaan anggaran c) Menerbitkan keputusan tentang penunjukan staf pengelola keuangan d) Monitoring, evaluasi dan pengawasan anggaran. 2) Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor

01/Kpts/KPU-Kota


2014

Tentang Pendelegasian Wewenang Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Selaku Kuasa Penggunaan Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2014 Tanggal 2 Januari 2014 (dari Dani Danial Muklis, S.Pd.I kepada Drs. Musa Aha Natawiria M.Si), dimana dalam DIKTUM KEDUA: tugas pokok dan fungsi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai berikut: a. Menerbitkan keputusan tentang penunjukan pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM). b. Menerbitkan keputusan tentang penunjukan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharawanan dalam rangka pelaksanaan anggaran. c.

Menerbitkan keputusan tentang penunjukan staf pengelola keuangan.

d. Monitoring, evaluasi dan pengawasan anggaran.


3) Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor

8.1/Kpts/SesKota

Banjar-011.329217/

Tahun

2013

Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor 01/Kpts/Seskota Banjar-011.329217/ Tahun 2013 Tentang Pejabat Pengelola Keuangan Dan Honorarium Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Tahun Anggaran 2013 tanggal 30 April 2013. Dimana dalam DIKTUM KEDUA, Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah saudara: Nama

Siska Fujiyanti, SE

NIP

19820926 200604 2 020

Pangkat/Gol

Penata Muda Tingkat I - III/b

Jabatan

Kasub Bag Umum KPU Kota Banjar

Sebagai

Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada Negara dan menandatangani SPM

Nama

Erik Suherlan Nugraha, S.Kom

NIP

19810527 200912 1 003

Pangkat/Gol

Penata Muda - III/a

Jabatan

Pelaksana

Sebagai

Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/ penanggunggjawab kegiatan / pembuat komitmen/ perikatan/kontrak (PPK)

Nama

Erlinda Remilia

NIP

198001 19 200901 2 003

Pangkat/Gol


Jabatan

Pelaksana


Sebagai

Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharawanan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar

Nama

Yunike Puspita, SE

NIP

19830617 200912 2 003

Pangkat/Gol

Penata Muda - III/a

Jabatan

Pelaksana

Sebagai


Nama

Andik Mulyana

NIP

19850428 200910 1 001

Pangkat/Gol


Jabatan

Pelaaksana

Sebagai


- Bahwa selaku Kasubag Umum pada KPU Kota Banjar, terdakwa mempunyai tugas dan kewenangan mengacu kepada pasal 185 Peraturan KPU Nomor 06 tahun 2008 yaitu Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepegawaian, serta dokumentasi. Adapun selaku Pejabat Penandatangan SPM (PP SPM) KPU Kota Banjar, terdakwa mempunyai tugas dan kewenangan sesuai dengan


Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 /Pmk.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, yaitu Pasal 17 . 1) Dalam

melakukan

pengujian

tagihan

dan

menerbitkan


tagihan

pada

mata

anggaran

yang

telahdisediakan; d. menerbitkan SPM; e. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumenhak tagih; f. melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintahpembayaran kepada KPA; dan g. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yangberkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintahpembayaran. 4) Dalam menerbitkan SPM sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf d, PPSPM melakukan hal-hal sebagai berikut: a. mencatat pagu, realisasi belanja, sisa pagu, danaUP/TUP, dan sisa dana UP/TUP pada kartu pengawasanDIPA; b. menandatangani SPM; dan c. memasukkan

Personal

Identification

Number

(PIN)

PPSPMsebagai tanda tangan elektronik pada ADK SPM. 5) Pengujian

terhadap

SPP

beserta

dokumen

pendukung

yangdilakukan oleh PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a meliputi: a. kelengkapan dokumen pendukung SPP; b. kesesuaian

penanda

tangan

SPP

dengan

spesimen


pagu

sesuai

BAS

pada

SPP


formal

dokumen/surat

keputusan

yangmenjadi

persyaratan/kelengkapan pembayaran belanjapegawai; Halaman 52 dari 117 halaman, Putusan Perkara Nomor 43/TIPIKOR/2015/PT BDG

g. kebenaran

formal

dokumen/surat

bukti

menjadipersyaratan/kelengkapan

yang

sehubungan

denganpengadaan barang/jasa h. kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaranpada SPP sehubungan dengan perjanjian/kontrak/suratkeputusan; i. kebenaran perhitungan tagihan serta kewajibandi bidang perpajakan dari pihak yang mempunyai haktagih; j. kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayarankepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagihkepada negara; dan k. kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuanpembayaran dalam perjanjian/kontrak. - Bahwa mekanisme pengelolaan anggaran untuk kegiatan Pemilihan Anggota DPD, DPR dan DPRD sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 94/Kpts/KPU/Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Bagian Anggaran 076, yaitu awalnya Sekretariat KPU mencairkan uang UP yang besarnya Rp 20.000.000,- dari KPPN masuk kedalam rekening bendahara, kemudian setelah ada kegiatan yang telah dirumuskan dalam rapat pleno, KPA memerintahkan PPK untuk memverifikasi apakah dananya tersedia atau tidak dan apakah kegiatannya sesuai dengan RKAKL atau tidak, setelah diverifikasi oleh PPK kemudian dibuatkan rencana kegiatan atau kerangka acuan kerja (KAK) untuk selanjutnya diserahkan kepada



Pernyataan

Tanggung

Jawab

Belanja

(SPTB)

yang

ditandatangani oleh PPK dan bendahara, setelah itu diserahkan kepada PPK untuk selanjutnya dibuat SPP dengan dilampirkan bukti pembayaran kegiatan yang sah atau SPJ kegiatan yang telah dilaksanakan, SPTB dan Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah dilegalisir KPA, setelah itu SPP tersebut diserahkan kepada Kasubag


Umum selaku Pejabat Penandatangan SPM (PP SPM) untuk diperiksa dan dibuat SPM nya, dan setelah ditandatangani SPM tersebut kemudian diajukan ke KPPN oleh bendahara atau staf pengelola keuangan, dan setelah uang tersebut cair ke bank persepsi selanjutnya dana tersebut dapat digunakan kembali untuk kegiatankegiatan yang telah diplenokan, dan setelah sekurang-kurangnya 75% telah dipergunakan kemudian dapat diajukan kembali dana GUP dengan proses yang sama seperti awal. - Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran kegiatan Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun Anggaran 2013, ternyata tidak sesuai dengan mekanisme yang seharusnya, dimana dalam pengelolaannya tidak sepenuhnya didasarkan kepada RKAKL melainkan atas dasar perintah terdakwa dan instruksi dari saksi Drs. Musa Aha Natawiria, Msi serta Saksi Nur Rifai, S.H. terdapat pengeluaran-pengeluaran yang dibebankan pada kas KPU Kota Banjar yang tidak sesuai dengan peruntukkannya, sedangkan untuk

pertanggungjawabannya

dibuat

dengan

cara

membuat

kwitansi/bukti pembayaran sendiri atau SPJ fiktif. Selain itu untuk mencairkan

anggaran

dilakukan

dengan

cara

yaitu

awalnya

bendahara menyerahkan bukti-bukti kwitansi penggunaan kegiatan sebelumnya yang benar (kwitansi riil) kepada terdakwa selaku Kasubag

Umum,dan

selanjutnya

terdakwa

membuat

konsep

peruntukan penggunaan untuk diajukan ke KPPN yang mana dalam konsep tersebut tidak berdasarkan bukti-bukti kwitansi riil yang diserahkan oleh bendahara, setelah itu konsep tersebut diserahkan kepada

operator SPM yaitu

selanjutnya

terdakwa

saksi ANDIK

memerintahkan

MULYANA

operator

SPM

untuk untuk

membuatkan SPP sekaligus SPM nya dengan tanpa dokumen pendukung, kemudian setelah itu SPP diserahkan kepada PPK yaitu saksi ERIK untuk langsung ditandatangani dengan tanpa dokumen pendukung dengan alasan pada PPK bahwa dana sebelumnya telah digunakan untuk kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan SPM diserahkan kepada terdakwa selaku PP SPM untuk ditandatangani dan diserahkan ke KPPN untuk pencairan, adapun untuk dokumen pendukungnya dibuat menyusul atau setelah SPP dan SPM telah ditandatangani, yang dilakukan dengan cara terdakwa memerintahkan bandahara dan staf



membuatkan SPJ atau kwitansi fiktif yang dibuat sesuai dengan konsep yang diajukan terdakwa dan bukan atas riil penggunaannya. Adapun perincian realisasi anggaran dan SPJ fiktif untuk kegiatan Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD yaitu : Realisasi Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum pada Kegiatan Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD Per 31 Desember Tahun 2013, adalah sebagai berikut : KODE

REALISASI

SISA

AKUN

PRO/KEG/OUTPUT/A

SETELAH

BELANJ

KUN BELANJA

REVISI

2

3

4

5

700.589.000

636.157.712

64.431.288

181.501.000

166.409.300

15.091.700

6.000

6.082

- 82

14.068.000

14.024.680

43.320

3.697.000

3.649.080

47.920

3.008.000

1.437.490

1.570.510

1

1 51

PAGU

DESMBER

A

1

S/D

Belanja Gaji Pokok 511111

PNS Belanja Pembulatan

511119

Gaji PNS Belanja Tunjangan

511121

Suami/Istri Belanja Tunjangan

511122

Anak PNS Belanja Tunjangan

511125

PPh PNS Belanja Tunjangan

511126

Beras

15.709.000

16.119.080

410.080

511129

Belanja Uang Makan

94.230.000

59.867.000

34.363.000

15.170.000

15.045.000

125.000

373.200.000

359.600.000

13.600.000

4.564.600.0

4.092.432.62 4.092.432.62

472.167.37

00

4

6

168.400.000

168.399.970

30

3.000.000

-

3.000.000


Umum Belanja Pegawai (Tunjangan

512411

Khusus/Kegiatan


Perkantoran Belanja Pengiriman

521114

Surat Dinas Pos


Pusat Honor Operasional 521115

Satuan Kerja

86.040.000

86.040.000

-

8.620.000

8.620.000

18.647.000

Belanja Barang 521119

Operasional Lainnya

521211

Belanja Bahan

597.344.000

578.697.000

Honor Output

1.664.630.0

1.608.770.00

00

0

55.860.000

186.989.000

168.113.995

18.875.005

24.000.000

10.637.043

13.362.957

21.500.000

16.747.866

4.752.134

6.000.000

2.903.700

3.096.300

521213

Kegiatan Belanja Barang Non

521219

Operasional Lainnya Belanja Langganan

522111

Listrik Belanja Langganan

522112

Telepon Belanja Langganan

522113

Air

152.694.00 262.564.000

109.870.000

0


13.400.000

13.400.000

-


403.269.000

320.550.050

82.718.950

19.400.000

19.400.000

-

115.114.000

115.114.000

-

14.040.000

13.990.000

50.000

6.700.000

6.370.000

330.000

526.910.000

458.585.000

68.325.000

436.680.000

386.224.000

50.456.000

107.180.000

100.848.900

6.331.100

107.180.000

100.848.900

6.331.100

522141

Belanja Sewa

522151 522191

Belanja Pemeliharaan Gedung dan 523111

Bangunan Belanja Pemeliharaan

523121

Peralatan dan Mesin Belanja Perjalanan

524111

Biasa Belanja Perjalanan

524113

Transport Dalam Kota Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam

524114

Kota Belanja Perjalanan Dinas Peket Meeting

524119

Luar Kota

3 53 532111

Belanja Modal Peralatan dan Mesin


5.372.369.0

4.829.439.23

542.929.76

00

6

4

JUMLAH

- kegiatan Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2013, terdapat SPJ yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dibebankan ke kas negara (KPUD) Kota Banjar dengan rincian sebagai berikut : NO

BULAN

HASIL IDENTIFIKASI

1 Januari

11.373.002

2 Februari

12.301.414

3 Maret

27.099.132

4 April

47.064.174

5 Mei

48.877.276

6 Juni

18.527.000

7 Juli

41.776.188

8 Agustus

26.805.872

9 September

12.343.568

10 Oktober

52.059.667

11 November

90.693.792

12 Desember

90.107.200

Jumlah 13 Keseluruhan

479.028.285

Rincian perpenyedia barang/ toko pada kegiatan Pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD Kota Banjar Tahun 2013 sebesar Rp. 479.028.285,- yang tidak sesuai ketentuan adalah sebagai berikut : No.

Nama Toko

Jumlah Temuan

1

Toko Usaha Jaya

195.000

2

Barokah

875.000

3

Bintang Timur

525.000

4

Dora

4.700.000

5

Toko Panen

4.840.000

6

Cap Payung

1.875.000

7

Citamini

5.600.000

8

TB dan PD Makmur Jaya

9.375.000

9

Toko Lensa

13.561.000


10

Sinar Jaya dan Sinarjaya

4.280.000

11

Aman Amin

1.180.000

12

Toko Buku Anugrah

450.000

13

Anugrah Prima Bike

2.000.000

14

Batulawang Oil

22.920.000

CV. Santosa dan CV. 15

Sentosa

33.217.100

16

Toko Sifa dan Toko Syifa

26.928.185

17

Loyang

14.338.000

18

SPBU Siliwangi

4.200.000

Toko Banjar dan Tk. Banjar 19

dan Tk Banjar

16.688.000

20

BEC

33.245.000

21

Bengkel Mobil Galuh

22

Primarasa dan Prima Rasa

13.695.000

23

Ridho Oil dan Bengkel Ridho

19.144.000

2.000.000

HZ Computer dan HZ 24

Komputer

25.622.000

25

Mustika Kue

5.187.000

26

Sukma Mulya

2.437.000

27

Sifti Motor dan Sifty Motor

5.647.500

28

Kawa Mas dan Kawamas

16.160.000

29

D2 Motor dan D 2 Motor

7.649.500

30

Next Solution

8.350.000

BM Komputer dan BM 31

Computer

9.150.000

32

Panca Logam

1.700.000

33

SPPD

JUMLAH

161.294.000 479.028.285

Dari pembuatan SPJ yang tidak benar tersebut sebesar Rp. 479.028.285,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) di atas telah dilakukan verifikasi berdasarkan bukti yang ada sehingga total kerugian negara dari kegiatan pemilu legislative tahun anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 366.944.519,- (Tiga Ratus enam puluh enam juta


sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus sembilan belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut : No

Pileg Tahun

Uraian

2013

A

SPJ yang tidak sesuai ketentuan

B

Pengurang Belanja Riil

479.028.285

Belanja perjalanan dinas luar daerah ke KPPN Pileg yang dilaksanakan

10.770.000

Belanja yang dilaksanakan berdasarkan

C D =A-C

bukti yang ada dan hasil konfirmasi

101.313.766

Jumlah Pengurang

112.083.766


366.944.519

- Bahwa terdakwa selaku PP SPM tidak melaksanakan fungsinya sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 /Pmk.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, yaitu dengan tidak menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung, tidak menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan, tidak melakukan pengujian kelengkapan dokumen pendukung SPP, tidak melakukan pengujian kebenaran formal dokumen/surat bukti yang menjadipersyaratan/kelengkapan

sehubungan

denganpengadaan


melainkan

selaku

PP

SPM

terdakwa justru membuat konsep peruntukkan penggunaan dana yang tidak benar (disesuaikan dengan anggaran dan tidak sesuai dengan riil penggunaan) serta memerintahkan bendahara dan staf keuangan untuk membuat pertanggungjawaban/SPJ yang fiktif, untuk selanjutnya dijadikan dokumen pendukung dalam proses pencairan dana. - Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dalam pelaksanaan Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun Anggaran 2013 tidak sesuai dengan: 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pagraf 2 ayat (4) KPU


Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkewajiban huruf d yang menyatakan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, dimana dalamPasal 10 ayat: (1) Jumlah dana yang dimuat dalam anggaran belanja negara merupakan batas tertinggi untuk tiap-tiap pengeluaran. (2) Pimpinan dan atau pejabat departemen/lembaga/pemerintah daerah tidak diperkenankan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja negara, jika dana untuk membiayai tindakan tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam anggaran belanja negara. (3) Pimpinan dan atau pejabat departemen/lembaga/pemerintah daerah tidak diperkenankan melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja negara untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam anggaran belanja negara. 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Komisi Pemilihan

Umum,

Pasal


14

huruf

penerimaan

d

yang

dan

berbunyi

penggunaan

keuangan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan atau aturan tertentu yang diberlakukan oleh sumber dana - Bahwa kemudian pada Tahun Anggaran 2014 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjar juga melaksanakan kegiatan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan anggaran yang bersumber dari APBN dengan nilai sebesar Rp.10.202.659.000 (sepuluh milyar dua ratus dua juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) sesuai dengan DIPA Nomor:SP DIPA-076.01.2.657249/2014. Selanjutnya dari dana tersebut telah terealisasi oleh KPU Kota Banjar berdasarkan LPJ Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus 2014 yaitu sebesar Rp.7.450.722.783.000,- (tujuh milyar empat ratu lima


puluh juta tujuh ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang dipergunakan untuk pengeluaran belanja, honor dan perjalanan dinas dalam tahapan kegiatan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. - Bahwa dalam melaksanakan kegiatan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tersebut, KPU Kota Banjar telah menetapkan beberapa aturan terkait pengelolaan keuangan sebagai berikut: 1) Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor

0.1/Kpts/SesKota

Banjar-011.329217/

Tahun

2014

Tentang Pejabat Pengelola Keuangan Dan Honorarium Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Tahun Anggaran 2014 tanggal 2 Januari 2014. Dimana dalam Diktum Kesatu, Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM menetapkan Lampiran 1 Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor 0.1/Kpts/SesKota Banjar-011.329217/ Tahun 2014 Tentang Pejabat Pengelola Keuangan Dan Honorarium Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Tahun Anggaran 2014 tanggal 2 Januari 2014

1

Nama/ NIP/

Jabatan

Pangkat/

dalam Unit

Golongan

Satuan Kerja

Drs. Musa Aha

Seketaris

Pejabat yang diberi

Natawiria,

KPU Kota

wewenang

M.Si

Banjar

penanggungjawab untuk

Jabatan dalam Pengelola Anggaran

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluran anggaran belanja bagian anggaran 076 Tahun 2013 2

Siska

Kasub Bag

Pejabat yang diberi

Fujiyanti, SE

Umum KPU

wewenangan untuk

Kota Banjar

melakukan pengujian terhadap permintaan pembayaran dan untuk dan atas namaSekretariat Jenderal KPU


menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Bagian Anggaran 076 Thun 2013 3

Erik Suherlan

Pelaksana

Pejabat yang diberi

Nugraha,

KPU Kota

kewenangan untuk melakukan

S.Kom

Banjar

tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/ penanggunggjawab kegiatan / pembuat komitmen/ perikatan/kontrak (PPK)

4

Erlinda

Pelaksana

Bendahara Pengeluaran untuk

Remilia

KPU Kota

melaksanakan tugas

Banjar

kebendaharawanan dalam rangka pelaksanaan anggaran Bagian Anggaran 076 Tahun 2013 pada Komisis Pemilihan Umum Kota Banjar

5

Yunike

Pelaksana


Puspita, SE

KPU Kota

dalam rangka pelaksanaan

Banjar

anggaran Bagian Anggaran 076 Tahun 2013 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar

6

Andik Mulyana

Pelaksana


KPU Kota

dalam rangka pelaksanaan

Banjar

anggaran Bagian Anggaran 076 Tahun 2013 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar

Dari SK tersebut pada tahun 2014 oleh Kasubbag Umlog dan Keuangan pada tanggal 2 Januari 2014, membuat aturan internal tentang Tupoksi Subbag Umum, Keuangan dan Logistik Tahun 2014. No

Nama 1

Siska

Jabatan Kasubbag

Tugas Verifikasi pengelolaan


Fujiyanti, SE

2

Erlinda

Keuangan,

kepegawaian, keuanga dan

Umlog

logistik

Bendahara

Penangungjawab

Remilia

UP/GUP/TUP Penangunggajawab SPJ Penanggungjawab

arsip

kepegawaian dan keuangan Pengelola Buku Bank 3

Yunike

Staf

Puspita, SE

Pengelola Keuangan

Pembuat Buku Kas Umum 076 Pembuat

BKU

076

Pembantu

(pengawasan

anggaran,UP/GUP/TUP/LS, Kas tunai) Pembuat

Lap.

(triwulanan,

Keu

076

semeteran,

tahunan) Rekap

kontrak

adendum barang

dan

pengadaan dan

jasa

pihak

ketiga 4

Andik Mulyana

Staf

Pembuat LPJ Bulanan

Pengelola

Operats SAI (SAKPA)

Keuangan

Pembuat SPM Pembuat Daftar Gaji Pengelola

Register

Transaksi Harian (RTH) Pembantu pembuat SPJ 5

Supriyati

Staf Pengelola Keuangan

Penanggungjawab kepegawaian Pembuat

buku

register

SPM/SP2D Pengelola Surat & Arsip Pembantu pembuat SPJ 6

Astika Dwi

Staf

Pembuat SPJ

Handari

Pengelola

Pembat

buku

persediaan


Keuangan

barang Pembuat

buku

pembantu

kas Bank 7

Elan Suherlan

Staf

Pembuat SPPD

Pengelola

Pembuat

Keuangan

buku

pembantu

pajak dan laporan pajak Pembantu pembuat SPJ Operator

2) Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor 03/Kpts/SesKota-BJR-011.329217/Tahun 2014 Tentang Pejabat Pengadaaan Barang Dan Jasa Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014. (Enda Kurniawan, SH) 3) Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor 04/Kpts/SesKota-BJR-011.329217/Tahun 2014 Tentang Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang Dan Jasa Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014. (Engkus Kusnadi) - Bahwa selaku Kasubag Umum pada KPU Kota Banjar, terdakwa mempunyai tugas dan kewenangan mengacu kepada pasal 185 Peraturan KPU Nomor 06 tahun 2008 yaitu Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepegawaian, serta dokumentasi. Adapun selaku Pejabat Penandatangan SPM (PP SPM) KPU Kota Banjar, terdakwa mempunyai tugas dan kewenangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 /Pmk.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, yaitu : Pasal 17


1) Dalam

melakukan

pengujian

tagihan

dan

menerbitkan


tagihan

pada

mata

anggaran

yang

telahdisediakan; d. menerbitkan SPM; e. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumenhak tagih; f. melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintahpembayaran kepada KPA; dan g. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yangberkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintahpembayaran. 2) Dalam menerbitkan SPM sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf d, PPSPM melakukan hal-hal sebagai berikut: a. mencatat pagu, realisasi belanja, sisa pagu, danaUP/TUP, dan sisa dana UP/TUP pada kartu pengawasanDIPA; b. menandatangani SPM; dan c. memasukkan

Personal

Identification

Number

(PIN)


terhadap

SPP

beserta

dokumen

pendukung


penanda

tangan

SPP

dengan

spesimen


pagu

sesuai

BAS

pada

SPP


formal

dokumen/surat

keputusan

yangmenjadi


formal

dokumen/surat


bukti

sehubungan

yang

menjadi

denganpengadaan

barang/jasa


h. kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaranpada SPP sehubungan dengan perjanjian/kontrak/suratkeputusan; i. kebenaran perhitungan tagihan serta kewajibandi bidang perpajakan dari pihak yang mempunyai haktagih; j. kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayarankepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagihkepada negara; dan k. kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuanpembayaran dalam perjanjian/kontrak. - Bahwa mekanisme pengelolaan anggaran untuk kegiatan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 94/Kpts/KPU/Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Bagian Anggaran 076, yaitu awalnya Sekretariat KPU mencairkan uang UP yang besarnya Rp 20.000.000,- dari KPPN masuk kedalam rekening bendahara, kemudian setelah ada kegiatan yang telah dirumuskan dalam rapat pleno, KPA memerintahkan PPK untuk memverifikasi apakah dananya tersedia atau tidak dan apakah kegiatannya sesuai dengan RKAKL atau tidak, setelah diverifikasi oleh PPK kemudian dibuatkan rencana kegiatan atau kerangka acuan kerja (KAK) untuk selanjutnya diserahkan kepada



Pernyataan

Tanggung

Jawab

Belanja

(SPTB)

yang

ditandatangani oleh PPK dan bendahara, setelah itu diserahkan kepada PPK untuk selanjutnya dibuat SPP dengan dilampirkan bukti pembayaran kegiatan yang sah atau SPJ kegiatan yang telah dilaksanakan, SPTB dan Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah dilegalisir KPA, setelah itu SPP tersebut diserahkan kepada Kasubag Umum selaku Pejabat Penandatangan SPM (PP SPM) untuk diperiksa dan dibuat SPM nya, dan setelah ditandatangani SPM tersebut kemudian diajukan ke KPPN oleh bendahara atau staf


pengelola keuangan, dan setelah uang tersebut cair ke bank persepsi selanjutnya dana tersebut dapat digunakan kembali untuk kegiatankegiatan yang telah diplenokan, dan setelah sekurang-kurangnya 75% telah dipergunakan kemudian dapat diajukan kembali dana GUP dengan proses yang sama seperti awal. - Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran kegiatan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, ternyata tidak sesuai dengan mekanisme yang seharusnya, dimana dalam pengelolaannya tidak sepenuhnya didasarkan kepada RKAKL melainkan atas dasar perintah terdakwa dan instruksi dari saksi Drs. Musa Aha Natawiria, Msi serta Saksi Nur Rifai, S.H. terdapat pengeluaran-pengeluaran yang dibebankan pada kas KPU Kota Banjar yang tidak sesuai dengan peruntukkannya, sedangkan untuk pertanggungjawabannya dibuat dengan cara membuat kwitansi/bukti pembayaran sendiri atau SPJ fiktif. Selain itu untuk mencairkan anggaran

dilakukan

dengan

cara

yaitu

awalnya

bendahara

menyerahkan bukti-bukti kwitansi penggunaan kegiatan sebelumnya yang benar (kwitansi riil) kepada terdakwa selaku Kasubag Umum,dan

selanjutnya

terdakwamembuat

konsep

peruntukan

penggunaan untuk diajukan ke KPPN yang mana dalam konsep tersebut tidak berdasarkan bukti-bukti kwitansi riil yang diserahkan oleh bendahara, setelah itu konsep tersebut diserahkan kepada operator SPM yaitu saksi ANDIK MULYANA untuk selanjutnya terdakwa memerintahkan operator SPM untuk membuatkan SPP sekaligus SPM nya dengan tanpa dokumen pendukung, kemudian setelah itu SPP diserahkan kepada PPK yaitu saksi ERIK untuk langsung ditandatangani dengan tanpa dokumen pendukung dengan alasan pada PPK bahwa dana sebelumnya telah digunakan untuk kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan SPM diserahkan kepada terdakwa selaku PP SPM untuk ditandatangani dan diserahkan ke KPPN untuk pencairan, adapun untuk dokumen pendukungnya dibuat menyusul atau setelah SPP dan SPM telah ditandatangani,

yang

dilakukan

memerintahkan bandahara dan staf

dengan

cara

terdakwa


membuatkan SPJ atau kwitansi fiktif yang dibuat sesuai dengan konsep yang diajukan terdakwa dan bukan atas riil penggunaannya.


Adapun perincian realisasi anggaran dan SPJ fiktif untuk kegiatan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 yaitu : Realisasi

Pertanggungjawaban

Penggunaan

Anggaran

Komisi

Pemilihan Umum pada Kegiatan Pemilihan Presiden dan wakil presiden Per Agustus Tahun 2014, adalah sebagai berikut : KODE NO

AKUN

PRO/KEG/OUTPUT/AKUN BELANJA

BELANJA 1

2

3

1 51

511111

Belanja Gaji Pokok PNS

PAGU SETELAH REVISI 5

RELISASI S.D AGUSTUS 10 = (6 + 8)

684.771.000

523.641.765

180.432.000

170.499.240

4.000

4.664

13.201.000

15.059.454

1.634.000

4.425.002

Belanja Pembulatan Gaji 511119

PNS Belanja Tunjangan

511121

Suami/Istri Belanja Tunjangan Anak

511122

PNS Belanja Tunjangan PPh

511125

PNS

3.008.000

3.257.325

511126

Belanja Tunjangan Beras

7.709.000

14.510.080

511129

Belanja Uang Makan

91.413.000

57.801.000

511151

Belanja Tunjangan Umum

14.170.000

11.385.000

373.200.000

246.700.000

9.517.888.000

6.927.081.018

158.400.000

87.439.096

3.000.000

1.109.751

82.440.000

47.197.000

8.620.000

1.395.846.296

Belanja Pegawai (Tunjangan 512411

Khusus/Kegiatan


Perkantoran Belanja Pengiriman Surat

521114

Dinas Pos Pusat Honor Operasional Satuan

521115

Kerja Belanja Barang

521119

Operasional Lainnya

521211

Belanja Bahan

1.588.215.000

521213

Honor Output Kegiatan

3.779.820.000


2.323.900.000 Belanja Barang Non 521219

Operasional Lainnya

522111

Belanja Langganan Listrik

528.271.000

249.098.868

24.000.000

8.744.130

21.500.000

5.860.911

6.000.000

1.912.000

222.800.000

120.274.816

Belanja Langganan 522112

Telepon

522113

Belanja Langganan Air

522141

Belanja Sewa

522151


24.400.000

24.400.000

522191


1.979.493.000

1.807.886.150

19.400.000

19.400.000


Gedung dan Bangunan Belanja Pemeliharaan

523121

Peralatan dan Mesin

115.114.000

58.178.000

524111

Belanja Perjalanan Biasa

398.559.000

392.543.000

350.098.000

244.451.000

156.148.000

113.920.000

51.610.000

24.920.000

Perjalanan Dinas Paket 524114

Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas

524119

Peket Meeting Luar Kota Belanja Perjalanan Dinas

524113

Dalam Kota

JUMLAH

10.202.659.000 7.450.722.783

Dari dana yang terealisasi sebesar Rp.7.450.722.783.000,- (tujuh milyar empat ratu lima puluh juta tujuh ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), terdapat SPJ yang dibuat tidak sesuai dengan yang sebenarnya, dengan rincian sebagai berikut : No

Bulan

Jumlah

1 Januari

7.750.728

2 Februari

65.438.415

3 Maret

147.002.248

4 April

105.128.936

5 Mei

111.958.693

6 Juni

56.181.651

7 Juli

32.595.000


8 Agustus

5.000.000

Jumlah Keseluruhan

531.055.671

Adapun rincian SPJ yang tidak sesuai ketentuan perpenyedia barang pada kegiatan Pilpres tahun 2014 tersebut adalah sebagai berikut : No

Uraian 1 Perjalanan Dinas 2 Bahan Bakar

Jumlah Temuan 141.821.000 4.570.000

3 Toko Next Solution

39.763.000

4 Puspita Design

15.250.000

5 Mandiri Digital Printing

2.950.000

6 CV Mutiara Persada

3.850.000

7 RM. Prima Rasa

3.672.000

8 CV Kawa Mas 9 RM. Loyang

20.820.000 3.000.000

10 Toko Bintang Timur

1.370.000

11 Nur Digital Printing

5.010.000

12 Toko BM Computer

8.950.000

13 Toko D2 Motor

1.255.000

14 Sri Kandi

16.690.000

15 Toko Sukma Mulya

10.302.000

16 Toko Anugerah

19.634.000

17 CV Santosa

51.635.000

18 Toko Banjar

1.000.000

19 Mutiara Digital printing

49.850.000

20 Toko Sifa Copy

20.832.599

21 Toko Makmur Jaya

14.000.000

22 Toko Hanifah

13.165.497

23 Toko Ridho Oil

8.824.575

24 RM Citra

5.000.000

25 Usaha Jaya

180.000

26 Sifti Motor

211.000

27 Batu lawang Oil

450.000

28 RM Dewi Snack

63.000.000

29 Fakel Production

2.000.000

30 Sewa Meeting Room

2.000.000


Jumlah Gabungan

531.055.671

Dari pembuatan SPJ yang tidak benar tersebut sebesar Rp. 531.056.671,- (lima ratus tiga puluh satu juta lima puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) di atas telah dilakukan verifikasi berdasarkan bukti yang ada sehingga total kerugian negara dari kegiatan pemilu presiden dan wakil presiden tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp. 413.102.898,- (empat ratus tiga belas juta seratus dua ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut : No

Uraian

Pilpres Tahun 2014


ketentuan

531.055.671

Pengurang SPJ yang tidak benar dari yang dilaksanakan Belanja berdasarkaan bukti B

yang ada dan hasil konfirmasi

c

Pilpres Tahun 2014 Belanja perjalanan dinas luar daerah ke KPPN kegiatan

1

Pilpres yang dilaksanakan

10.100.000

Belanja yang dilaksanakan berdasarkan bukti yang ada dan 2

hasil konfirmasi

107.852.773

C

Jumlah Pengurang

117.952.773

Perhitungan Kerugian Negara

413.102.898

D= AC

- Bahwa terdakwa selaku PP SPM tidak melaksanakan fungsinya sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 /Pmk.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, yaitu dengan tidak menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung, tidak menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidakmemenuhi persyaratan untuk dibayarkan, tidak melakukan pengujian kelengkapan dokumen pendukung SPP, tidak melakukan pengujian kebenaran formal dokumen/surat bukti yang menjadipersyaratan/kelengkapan

sehubungan

denganpengadaan



melainkan

selaku

PP

SPM

terdakwa justru membuat konsep peruntukkan penggunaan dana yang tidak benar (disesuaikan dengan anggaran dan tidak sesuai dengan riil penggunaan) serta memerintahkan bendahara dan staf keuangan untuk membuat pertanggungjawaban/SPJ yang fiktif, untuk selanjutnya dijadikan dokumen pendukung dalam proses pencairan dana. - Bahwa perbuatan terdakwa SISKA FUJIYANTI, SE. tersebut dalam pelaksanaan

Pemilihan

Presiden

dan Wakil Presiden Tahun

Anggaran 2014 tidak sesuai dengan: 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Paragraf 2 ayat (4) KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban huruf d yang menyatakan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, dimana dalam Pasal 10 ayat: (1) Jumlah dana yang dimuat dalam anggaran belanja negara merupakan batas tertinggi untuk tiap-tiap pengeluaran. (2) Pimpinan dan atau pejabat departemen/lembaga/pemerintah daerah tidak diperkenankan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja negara, jika dana untuk membiayai tindakan tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam anggaran belanja negara. (3) Pimpinan dan atau pejabat departemen/lembaga/pemerintah daerah tidak diperkenankan melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja negara untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam anggaran belanja negara.


3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Komisi Pemilihan

Umum,

Pasal


14

huruf

d

penerimaan

yang

dan

berbunyi

penggunaan

keuangan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan atau aturan tertentu yang diberlakukan oleh sumber dana - Bahwa Pembuatan SPJ fiktif dalam kegiatanPemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota tahun 2013, kegiatan Pemilihan Umum Legislatif tahun 2013 serta pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden tahun 2014, dilakukan oleh tim keuangan yang dibentuk atau ditugaskan oleh terdakwa selaku Kasubag Umum yang terdiri dari saksi ERLINDA REMILIA, saksi YUNIKE PUSPITA, Saksi ANDIK MULYANA, saudari SUPRIYATI, saudari ASTIKA dan saudara ELAN dimana bendahara menyerahkan bukti-bukti kwitansi yang benar penggunaanya kepada terdakwa selaku Kasubag Umum untuk selanjutnya terdakwa membuat konsep peruntukan penggunaan untuk diajuan ke KPPN, kemudian bendahara atas perintah Kasubag Umum melengkapi kwitansi sesuai dengan konsep pengajuan yang dibuat oleh Kasubag Umum (dimana dalam konsep tersebut terdapat perbedaan antara konsep yang dibuat oleh Kasubag Umum dengan bukti yang diserahkan oleh bendahara

yaitu kwitansi yang benar

penggunaannya) guna menyusunan SPJ, setelah itu SPJ dibuat oleh Tim Keuangan sesuai dengan konsep pengajuan yang dibuat oleh Kasubag Umum, namun dalam pebuatan SPJ tersebut sebagian ada yang benar peruntukannya dan ada juga yang tidak benar atau tidak sesuai dengan penggunaannya. - Bahwa

yang

pengeluaran

berwenang adalah

memverifikasi

Kasubag

Umum

kebenaran yaitu

bukti-bukti

terdakwa

SISKA

FUJIYANTI, SE, yang juga sebagai Pejabat Penandatangan SPM, dan setelah diverifikasi, bukti-bukti pengeluaran tersebut diserahkan kembali ke bendahara untuk dilaporkan ke KPA yaitu saksi Drs. MUSA AHA NATAWIRIA.,M.Si untuk kembali diperiksa

dan

dievaluasi kebenarannya untuk kemudian ditandatangani oleh KPA. - Bahwa anggaran yang pertanggungjawabannya tidak sesuai dengan sebenarnya dalam kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2013, kegiatan Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2013 dan kegiatan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun


Anggaran 2014 tersebut di lakukan oleh terdakwa atas inisiatif / perintah dari saksi Drs. Musa Aha Natawiria, Msi dan Saksi Nur Rifai, S.H. dengan cara memberitahukan kepada terdakwa Siska Fujiyanti, SE selaku Kasubag Umum Keuangan dan logistik secara lisan seperti : •

”atur – atur we neng administrasina mah da kumaha deui atos kahoyong komisioner na kitu” (atur-atur saja administrasinya karena sudah keinginan komisioner KPU nya seperti itu).

•

”sok

bagiken

neng

kanggo

sekretariatna

ge

maenya

komisioner wungkul nu menang na pan sekretariat nu gawe na” (silahkan bagikan buat sekretariatnya juga, masa komisioner saja yang dapat uangnya kan sekretariat yang kerjanya). •

”kade neng barudak nu lembur perhatiken honor jeng makan na” (anak-anak yang lembur perhatikan honor dan makannya).

•

”neng Bapa peryogi artos kinten kintena aya teu sok we atur – atur timana – timana na mah” (Bapak perlu uang kira-kira darimana atur-atur saja). (Perintah ketua KPU 2013 (Nur Rifa’i)

•

“Bu Siska THR ke nyandakna tina kegiatan nu abi we nu bimtek, tambihna tina ATK we atanapi SPPD “ (THR nanti ngambilnya dari kegiatan saya saja).

•

“Bu Siska anggaran pemeliharaan nu abi kantun sabaraha deui, p sul hoyong dikaluarken we artosna ke kanggo 2 bulan ka payun

mah

pemeliharaan

ditanggung

sendiri“(Anggaran

pemeliharaan punya saya tinggal berapa, Pak Sul mau uangnya dikeluarkan). •

“Neng anggaran SPPD hukum ageung keneh nya, ke Komisioner bade studi banding ke sareng P sul rinciana mah”( Anggaran SPPD Hukum masih besar yah nanti komisioner mau study banding nanti dengan Pak Sul rincianya).

•

“Neng jatah SPPD bulan ieu kaluarken nu komisioner sok we nu sekretariatna ge kaluarken sesuai golongana” (jatah SPPD komisioner bulan ini keluarkan silahkan yang sekretariat juga)

•

“Neng anggaran ATK nu pemantau pemilu ka abiken nya” (anggaran ATK yang pemantau serahkan buat saya).

- Bahwa Anggaran Tahun 2013 dan Tahun 2014 yang tidak sesuai dengan SPJ atau SPJ yang dibuat tidak sesuai dengan sebenarnya


(nota dan SPPD) oleh terdakwa dan saksi Drs. Musa Aha Natawiria, Msi serta saksi Nur rifai, S.H. diantaranya digunakan untuk kepentingan terdakwa SISKA FUJIYANTI, SE.dan digunakan untuk kegiatan lain di luar peruntukannya. - Bahwa perbuatan terdakwa yang memerintahkan dan membuat pertanggungjawaban fiktif dalam kegiatanPemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota tahun 2013, kegiatan Pemilihan Umum Legislatif tahun 2013 serta pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden tahun 2014, telah menyalahi kewenangan atau kesempatan yang didapat atas jabatannya selaku Kasubag Umum yaitu mengumpulkan dan

mengolah

bahan

pelaksana

anggaran,

perbendaharaan,

verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik kepala daerah dan wakil kepala daerah, distribusi logistik pemilu anggara DPR, DPD dan DPRD, Persiden dan wakil presiden, kepala daerah dan wakil kepala daerah, kepegawaian serta dokumentasi. Selain itu terdakwa juga menyalahi kewenangan atau kesempatan

yang

didapat

atas

jabatannya

selaku

Pejabat

Penandatangan SPM (PP SPM) yaitu : Pasal 17 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 /Pmk.05/2012: 1) Dalam melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM, PPSPM memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: a. menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung; b. menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidakmemenuhi persyaratan untuk dibayarkan; c. membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan; d. menerbitkan SPM; e. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumenhak tagih; f. melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintahpembayaran kepada KPA; dan g. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yangberkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintahpembayaran. 2) Dalam menerbitkan SPM sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf d, PPSPM melakukan hal-hal sebagai berikut:


a. mencatat pagu, realisasi belanja, sisa pagu, danaUP/TUP, dan sisa dana UP/TUP pada kartu pengawasanDIPA; b. menandatangani SPM; dan c. memasukkan

Personal

Identification

Number

(PIN)


terhadap

SPP

beserta

dokumen

pendukung


penanda

tangan

SPP

dengan

spesimen


pagu

sesuai

BAS

pada

SPP


formal

dokumen/surat

keputusan

yangmenjadi


formal

dokumen/surat


bukti

sehubungan

yang

menjadi

denganpengadaan

barang/jasa h. kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran pada SPP sehubungan dengan perjanjian/kontrak/suratkeputusan; i. kebenaran perhitungan tagihan serta kewajibandi bidang perpajakan dari pihak yang mempunyai haktagih; j. kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayarankepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagihkepada negara; dan k. kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuanpembayaran dalam perjanjian/kontrak. - Bahwa perbuatanterdakwa SISKA FUJIYANTI, S.E., bersama saksi NUR RIFAI, S.H. BIN U. SYAMSURI dan saksi Drs. MUSA AHA NATAWIRIA, MSi telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjar sebesarRp. 1.593.859.158,-(Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh


Delapan Rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Atas Kerugian Negara / Daerah Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjar dari Inspektorat Kota Banjar Nomor 700/02/LHP-PKKND-Inspektorat tanggal 12 Pebruari 2015. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP ; Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjar, Nomor Reg. Perkara : PDS-07/Ft.1/BJR/05/2015 tanggal 30 September 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tiindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut : 1.

Menyatakan terdakwa SISKA FUJIYANTI, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUndang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;.

2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3.

Membayar uang pengganti sebesar360.324.209, 360.324.209,360.324.209,- (tiga ratus enam puluh juta tiga ratus dua puluh empat ribu dua ratus sembilan rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti


tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. 4.

Menghukum pula terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan ;

5.

Menyatakan barang bukti berupa : 1.

1 (satu) Odner SP2D Triwulan I Tahun 2013

2.

1 (satu) Odner SP2D Triwulan II Tahun 2013

3.

1 (satu) Odner SP2D Triwulan III Tahun 2013

4.

1 (satu) Odner SP2D Triwulan IV Tahun 2013

5.


6.


7.

1 (satu) Odner SSP Pilwalkot Banjar I Tahun 2013

8.

1 (satu) Odner SSP Pilwalkot II Tahun 2013

9.


10.

1 (satu) Odner SSP Pilwalkot III Tahun 2013

11.

1 (satu) Odner SSP Triwulan I Tahun 2014

12.

1 (satu) Odner SSP Triwulan II Tahun 2014

13.

1 (satu) Odner SPP Tahun 2014

14.

1 (satu) Odner SSBP Tahun 2014

15.

1 (satu) Odner SPJ Bulan Januari Tahun 2013

16.

1 (satu) Odner SPJ Bulan Februari Tahun 2013

17.

1 (satu) Odner SPJ Bulan Maret Tahun 2013

18.

1 (satu) Odner SPJ Bulan April Pilwal I Tahun 2013

19.

1 (satu) Odner SPJ Bulan April Pilwal II Tahun 2013

20.

1 (satu) Odner SPJ Bulan April 076 Tahun 2013

21.

1 (satu) Odner SPJ Bulan Mei Pilwal I Tahun 2013

22.

1 (satu) Odner SPJ Bulan Mei Pilwal II Tahun 2013

23.

1 (satu) Odner SPJ Bulan Mei Tahun 2013

24.

1 (satu) Odner SPJ Bulan Juni Pilwal I Tahun 2013

25.

1 (satu) Odner SPJ Bulan Juni II Tahun 2013

26.

1 (satu) Odner SPJ Bulan JuniTahun 2013

27.

1 (satu) Odner SPJ Bulan Juli Pilwal I Tahun 2013

28.

1 (satu) Odner SPJ Bulan Juli Pilwal II Tahun 2013

29.

1 (satu) Odner SPJ Bulan Juli Tahun 2013

30.

1 (satu) Odner SPJ Bulan Agustus Pilwal Tahun 2013

31.

1 (satu) Odner SPJ Bulan Agustus Pilwal II Tahun 2013


32.

1 (satu) Odner SPJ Bulan Agustus Tahun 2013

33.

1 (satu) Odner SPJ Bulan September Pilwal I Tahun 2013

34.

1 (satu) Odner SPJ Bulan September Pilwal 076 Tahun 2013

35.

1 (satu) Odner SPJ Bulan September Pilwal Tahun 2013

36.

1 (satu) Odner SPJ Bulan Oktober I Tahun 2013

37.

1 (satu) Odner SPJ Bulan Oktober II Tahun 2013

38.

1 (satu) Odner SPJ Bulan November I Tahun 2013

39.

1 (satu) Odner SPJ Bulan November II Tahun 2013

40.

1 (satu) Odner SPJ Bulan Desember I Tahun 2013

41.

1 (satu) Odner SPJ Bulan Desember II Tahun 2013

42.


43.


44.


45.

1 (satu) Odner SPJ Bulan April I Tahun 2014

46.

1 (satu) Odner SPJ Bulan April II Tahun 2014

47.

1 (satu) Odner SPJ Bulan Mei I Tahun 2014

48.

1 (satu) Odner SPJ Bulan Mei II Tahun 2014

49.

1 (satu) Odner SPJ Bulan Juni I Tahun 2014

50.


51.

1 (satu) Bundel SPJ PPK Banjar Tahun 2014 (bulan Februari – Juli 2014)

52.

1 (satu) Bundel SPJ PPS Cibeureum Tahun 2014 (bulan Februari – Mei 2014)

53.

1 (satu) Bundel SPJ PPS Balokang Tahun 2014 (bulan Januari – Mei 2014)

54.

1 (satu) Bundel SPJ PPS Jajawar Tahun 2014 (bulan Januari – Mei 2014)

55.

1 (satu) Bundel SPJ PPS Neglasari Tahun 2014 (bulan Januari – Juli 2014)

56.

1 (satu) Bundel SPJ PPS Mekarsari Tahun 2014 (bulan Januari – Juli 2014)

57.

1 (satu) Bundel SPJ PPS Situbatu Tahun 2014 (bulan Januari – Juli 2014)

58.

1 (satu) Bundel SPJ PPS Banjar Tahun 2014 (bulan Januari – Juli 2014)

59.

1 (satu) Bundel SPJ PPK Langensari Tahun 2014 (bulan


Februari – Juni 2014) 60.

1 (satu) Bundel SPJ PPS Waringinsari Tahun 2014 (bulan Januari – Juni 2014)

61.

1 (satu) Bundel SPJ PPS Langensari Tahun 2014 (bulan Januari – Mei 2014)

62.

1 (satu) Bundel SPJ PPS Bojongkantong Tahun 2014 (bulan Februari – Mei 2014)

63.

1 (satu) Bundel SPJ PPS Kujangsari Tahun 2014 (bulan Januari – Mei 2014)

64.

1 (satu) Bundel SPJ PPS Rejasari Tahun 2014 (bulan Januari – Mei 2014)

65.

1 (satu) Map/berkas Arsip SK Keuangan Tahun 2013 (SK Pokja, Tahun 2013, mutasi angsuran kredit a.n SANIS SUSANTI, SK KPU a.n Sdri ROHANI dan Sdr. ISKANDAR)

66.

1 (satu) Map/berkas SK tahun 2014 (Pengajuan honor LS, SK KPU, SK Walikota Banjar)

67.

104 (seratus empat) buah Stempel/Cap (5 kardus)

68.

1 (satu) Berkas Rekonsiliasi Barang Milik Negara Bagian Anggaran 076 Semester 1 TA 2013

69.

1 (satu) Berkas Petunjuk Operasional Kegiatan TA 2013 Panitia Pemlihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Pantarlih KPU Kota Banjar

70.

1 (satu) Map/bundel Buku Kas Tunai periode 1 sampai dengan akhir bulan (Januari – Desember 2013)

71.

1 (satu) Map/bundel BA Tutup Kas Tahun 2013 (Januari – Desember 2013)

72.

1 (satu) Bundel Rek. Pembayaran Koran

73.

1 (satu) Berkas Rekap Pembayaran Pajak KPU Kota Banjar Tahun 2013

74.

1 (satu) Berkas BA Rekonsilisasi Data Barang Milik Negara Lingkup Internal Kementrian Negara/ Lembaga

75.

1 (satu) Berkas Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN) untuk periode yang berakhir 30 Juni 2013

76.

1 (satu) Berkas BA Pemeriksaan Fisik (Stock Opname) Barang Persediaan Kotak dan Bilik Suara

77.

1 (satu) Berkas Laporan Persediaan untuk Periode yang berakhir 30nJuni 2013


78.

12 (dua belas) Berkas BA Rekonsiliasi dengan KPPN Tahun 2013 (Januari – Desember 2013)

79.

1 (satu) Berkas Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara pada KPU

Kota

Banjar

(076010200657249000KD)

Periode

Semester 1 TA 2013 80.

2 (dua) Berkas Laporan Keuangan Semester 1 dan 2 Tahun 2013

81.

1 (satu) Bundel SPT dari bulan Januari – Oktober 2013

82.

1 (satu) Berkas Laporan Keuangan periode Semester 1 Tahun 2013

83.

1 (satu) Berkas Laporan Bulanan Kemajuan Pelaksanaan tanggal 21 Oktober – 17 November 2005 Kontraktor Pelaksana CV. DARMA AGUNG PRATAMA

84.

1 (satu) Map/bundel Buku Pembantu UP (bulan Januari – Desember 2013)

85.

1 (satu) Map/bundel Buku Pembantu Pajak (bulan Maret – Desember 2013)

86.

1 (satu) Map/bundel Buku Kas Bank (bulan Januari – Desember 2013)

87.

1 (satu) Map/bundel Buku Kas Umum (bulan Januari – Desember 2013)

88.

1 (satu) Map/bundel Buku Pembantu LS (bulan Januari – Desember 2013)

89.

1 (satu) Bundel SK KPA dan honor Pokja, SK Pokja dan honor Pembayaran Tahun 2013

90.

1 Budel Register Transaksi Harian SPM KPPN Periode Januari – Oktober 2013

91.

1 (satu) Berkas Surat Persetujuan Rekening dari KPPN

92.

1 (satu) Bundel Setoran Pajak (SPT) bulan Mei – November 2013

93.

1 (satu) Berkas SPPD bulan Juli – Oktober 2013

94.

1 (satu) Bundel SPJ PPK Purwaharja pemilihan legislatif bulan April – Desember 2013

95.

1 (satu) Berkas Buku Kas Umum Tahun 2013

96.

1 (satu) Bundel RAB Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013

97.

1 (satu) Bundel SPJ bulan November 2013 dan daftar


rincian

rencana

penggunaan

dana

Tambahan

Uang

Persediaan (TUP) 98.

1 (satu) Bundel SP2D bulan Desember 2013

99.

1 (satu) Map/bundel Buku Pengawasan Anggaran Belanja Tahun 2014

100.

1 (satu) Bundel SPD bulan Januari – Maret 2014

101.

1 (satu) Bundel Rincian kertas kerja Satker TA. 2014

102.

1 (satu) Bundel Rekapitulasi pembayaran pajak Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Tahun 2013

103.

1 (satu) Bundel RAB Tahun 2014

104.

1 (satu) Map daftar hadir pengamanan gudang dan pengamanan proses pengelolaan logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

105.

1 (satu) Map arsip sisa SPJ bulan Januari – Juli 2014

106.

1 (satu) Bundel SPJ PPK Pataruman dan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2014

107.

1 (satu) Berkas SPJ PPS Kelurahan Banjar bulan September 2013

108.

1 (satu) Berkas Buku Kas Umum Pileg 2014

109.

1 (satu) Bundel SPJ PPK Purwaharja bulan April – September 2013

110.

1 (satu) Bundel BA Matrik Kegiatan 076 Tahun 2013

111.

1 (satu) Bundel BA Pemerikasaan Kas dan Rekonsiliasi bulan Februari – Juni 2014, LPJ Bendahara Pengeluaran bulan Januari – Agustus 2014

112.

1 (satu) Bundel Konsep surat pernyataan tanggungjawab belanja bulan September 2014

113.

1 (satu) Berkas Rekap alokasi dan Realisasi Anggaran BPP AD-HOC tahapan Pemilu 2014 TA. 2013

114.

1 (satu) Berkas Surat Pesanan pengadaan dan distribusi logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

115.

1 (satu) Berkas biaya jasa pengetikan daftar pemilih sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Banjar 2013

116.

1 (satu) Bundel SPJ PPK Pataruman bulan Mei – Desember 2013

117.

1 (satu) Bundel SPJ PPK Langensari bulan Juni –


Desember 2013 118.

1 (satu) Bundel SPJ PPS Mulyasari bulan Mei – Desember 2013

119.

1 (satu) Bundel SPJ PPS Sukamukti bulan Febrari – Desember 2013

120.

1 (satu) Berkas LPJ PPS Kel. Situbatu bulan April – Agustus 2014

121.

1 (satu) Berkas SPJ PPS Balokang Pemilihan Calon Legislatif

122.

1 (satu) Berkas Buku Kas Umum Pemilihan Legislatif PPS Balokang

123.

1 (satu) Bundel SPJ PPS Rejasari bulan April – Desember 2013

124.

1 (satu) Bundel SPJ PPS Langensari bulan April – Desember 2013

125.

1 (satu) Bundel SPJ PPS Karyamukti bulan April – Desember 2013

126.

1 (satu) Bundel SPJ PPS Batulawang bulan April – Desember 2013

127.

1 (satu) Bundel SPJ PPS Neglasari bulan April – Desember 2013

128.

1 (satu) Bundel SPJ PPS Binangun bulan April – Desember 2013

129.

1 (satu) Bundel SPJ PPS Kujangsari bulan April – Desember 2013

130.

1 (satu) Bundel SPJ PPS Waringinsari bulan April – Desember 2013

131.

1 (satu) Bundel SPJ PPS Bojongkantong bulan April – Desember 2013

132.

1 (satu) Bundel SPJ PPS Situbatu bulan April – Desember 2013

133.

1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) bulan Januari – Juni 2014

134.

1 (satu) Bundel LPJ Keuangan Bagian Anggaran 076 bulan Maret – November 2013 dan BA Rekonsiliasi

135.

1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) bulan Juni – Agustus 2014


136.

1 (satu) Bundel SK – SK tentang Pemilu 2014

137.

1 (satu) Map/bundel Buku Kas Tunai bulan Januari – Juli 2014

138.

1 (satu) Map/bundel Buku Kas Umum (BKU) bulan Januari – Juli 2014

139.

1 (satu) Map/bundel Buku Pembantu Pajak tahun 2014

140.

1 (satu) Map/bundel Buku Pembantu UP tahun 2014

141.

1 (satu) Bundel LPJ Keuangan Bagian Anggaran 076 bulan Januari – Mei 2014

142.

1 (satu) Bundel SPJ PPK Kec. Banjar bulan April – Desember 2013

143.

1 (satu) Bundel SPJ PPS Mekarsari bulan April – Desember 2013

144.

1 (satu) Bundel SPJ PPS Jajawar bulan April – Desember 2013

145.

1 (satu) Bundel Rekapitulasi SPM dan SP2D bulan Januari – Desember 2013

146.

1 (satu) Bundel Catatan atas Laporan Barang Milik Negara Tahun 2013

147.

1 (satu) Berkas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2013

148.

1 (satu) Berkas Laporan Neraca dan Realisasi Anggaran yang berakhir untuk periode 30 September 2013

149.


150.

1 (satu) Berkas LPJ Keuangan bagian anggaran tahapann Pemilu 2014 bulan Juli 2014

151.

1 (satu) Bundel DIPA tahun 2013 dan 2014

152.

1 (satu) Berkas Surat Ijin dari KPPN Tasikmalaya

153.

1 (satu) Bundel Rekening pembayaran Koran bulan Januari – Juli 2014

154.

1 (satu) Bundel SK KPA dan bendahara pengeluaran 2014

155.

1 (satu) Bundel Rekening pembayaran koran bulan Oktober – Desember 2013

156.

1 (satu) Bundel Rekapitulasi pajak / bukti setor SSP, SPP tahun 2014

157.

1

(satu)

Bundel

BA

Rekonsiliasi

dengan

KPPN


Tasikamalaya tahun 2014 158.

2 Berkas Laporan Keuangan periode Semester 1 tahun 2014

159.

1 (satu) Bundel SPJ PPS Sinartanjung bulan April – Desember 2013

160.

1 (satu) Bundel SPJ PPS Cibereum bulan April Dessember 2013

161.

1 (satu) Bundel SPJ PPS Banjar bulan April – Desember 2013

162.

1 (satu) Berkas LPJ Keuangan Tahapan Pemilu Legislatif 2014

163.

1 (satu) Berkas LPJ Keuangan Bagian Anggaran 076 bulan November 2013

164.

1 (satu) Berkas LPJ Keuangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar 2013 PPS Kujangasari

165.

1 (satu) Bundel Bukti Penerimaan Negara

166.

1 (satu) Berkas Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca TA 2013

167.

1 (satu) Berkas daftar inventaris KPU per Oktober 2013

168.

1 (satu) Bundel Surat Setoran Pajak (SSD) Tahun 2013

169.

1 (satu) Bundel TUP Tahun 2013

170.

1 (satu) Bundel konsep LS Tahun 2013

171.

1 (satu) Bundel GUP Tahun 2013

172.

1 (satu) Berkas LPJ Keuangan bagian anggaran 076 bulan Januari – Desember 2013

173.

1 (satu) Bundel daftar penerima uang transport penetapan DPT Pemilu legislative 2014

174.

1 (satu) Bundel daftar hadir Bimtek tata cara penghitungan mekanisme pendistribusian logistic Pilgub 2013

175.

1 (satu) Bundel daftar penerima uang transport wartawan beserta kwitansi-kwitansi

176.

1 (satu) Bundel Rencana kebutuhan Pengembangan Website

177.

3 (tiga) Buku Dapur Tahun 2013/2014

178.

1 (satu) Bundel kwitansi pengeluaran 2014, GUP, TUP

179.

1 (satu) Bundel daftar gaji pegawai

180.

1 (satu) Bundel Dokumen Pemuktakhiran Data Pemilu


Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 beserta Modul Pelatihan Sidalih 181.

1 (satu) Bundel Konsep GUP Tahun 2014 beserta kwitansikwitansi

182.

1 (satu) Bundel Buku Kas Umum Tahun 2014 beserta kwitansi-kwitansi

183.

1 (satu) Bundel kwitansi pembayaran PPK dan PPS

184.

1 (satu) Bundel kwitansi-kwitansi pembayaran perjalanan dinas dan faktur dari Ridho Oil.

185

1

(satu)

bundel

asli

Laporan

Pertanggungjawaban

Bendahara Pengeluaran bulan Februari – Oktober 2013 Kegiatan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota. 186

1 (satu) bundel copy Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Antara Pemerintah Kota Banjar dengan Komisi Pemilihan

Umum

(KPU)

Kota

Banjar

Nomor:

073/Kjs.1.Huk/2013, Nomor: 03/BA/I/2013. 187

1 (satu) bundel copy Adendum (Perjanjian Tambahan) dalam Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Banjar dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjar Nomor: 073/Kjs.3-Huk/2013, Nomor: 05/BA/II/2013.

188

1 (satu) Bundel copy Petunjuk Operasional Kegiatan TA 2014.

189

1 (satu) lembar rekening koran Bank BJB Cabang Banjar No. Rek. 0025452879001 An. KPU Kota Banjar tanggal 14 Februari 2013 s/d tanggal 13 September 2013.

190

1 (satu) bundel lembaran Cek BJB Cabang Banjar No. Rek. 0025452879001 CAA880006

An.

s/d

KPU

Kota

Banjar Nomor

Seri:

CAA880010,

DAA01667571

s/d

DAA01667579, CAA880261 s/d CAA880264. 191

1 (satu) bundel buku Cek BRI No. Rek. 016201000176306 an. SKU - KPU No. Seri CEZ195476 s/d CEZ195500.

192


193


194

1 (satu) bundel buku Cek BRI No. Rek. 016201000176306 an. SKU - KPU No. Seri CFD703101 s/d CFD703125.


195

1 (satu) bundel buku Cek BRI No. Rek. 016201000176306 an. SKU - KPU No. Seri CFI950926 s/d CFI950950.

196

1 (satu) Odner SPJ Bulan Juli Tahun 2014.

197

1 (satu) Odner SPJ Bulan Agustus Tahun 2014.

198

1 (satu) bundel dokumen pencairan dana hibah Pilwalkot tahun 2013.

199

1 (satu) berkas asli Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 55/ Kpts/ Setjen/ Tahun 2011 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Provinsi Jawa Barat.

200

1 (satu) berkas asli Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 55/ Kpts/ Setjen/ Tahun 2011 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Provinsi Jawa Barat.

201

1 (satu) berkas asli Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor: 01/ Kpts/ KPU-KOTA BANJAR011.329217/

Tahun

2013

Tentang

Pendelegasian

Wewenang Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Tahun Anggaran 2013. 202.

1 (satu) berkas Laporan Penyelenggaraan Pilwakot Tahun 2013.

203.

1 (satu) berkas Dokumentasi Kegiatan.

204.

1 (satu) berkas buku pedoman dan bulletin.

205.

1 (satu) berkas Nota Tahun 2013.

206.


207.

1 (satu) berkas Rekap Faktur Tahun 2013.

208.

1 (satu) berkas Surat-surat Pilwakot.

209.

1 (satu) berkas Konsep SPJ Pilwakot.

210.

1 (satu) berkas Kwitansi Pileg.

211.

1 (satu) berkas kwitansi dan faktur tahun 2013

212.

1 (satu) berkas kwitansi dan faktur Pilwakot.

213.

1 (satu) berkas Konsep pengeluaran tahun 2013.

214.

1 (satu) berkas konsep LPJ ibu Siska.

215.

1 (satu) berkas SPJ tahun 2014.

216.

2 (dua) bundel tanda terima KPPN


217.

1 (satu) berkas LPJ Pilwakot Tahun 2013.

218.

Foto copy buku dapur Tahun 2013.

219.

1 (satu) berkas peraturan-peraturan.

220.

1 (satu) berkas SPJ yang tidak terpakai

221.

1 (satu) berkas SPPD kosong

222

1 (satu) berkas salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 173/SK/KPU-JB/IX/2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum kota Banjar tanggal 19 September 2008.

223.

1 (satu) berkas petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 173/SK/KPU-JB/IX/2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum kota Banjar tanggal 19 September 2008 atas Nama Nur Rifai, S.H.

Dikembalikan kepada KPU Kota Banjar 224.

Uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Dirampas untuk negara. 225.

1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kp. Banjar Kolot Rt 000 Rw 00 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar dengan luas bumi 476 M2dan bangunan 082 M2 a.n SISKA FUJIYANTI, SE.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa SISKA FUJIYANTI, S.E ; 6.

Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,(dua ribu rupiah). Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum

tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tanggal 28 Oktober 2015, Nomor 109/Pid.Sus/ TPK/2015/PN.Bdg., telah menjatuhkan putusan sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa SISKA FUJIYANTI, S.E., tersebut diatas, tidak terbukti telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair; 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut; 3. Menyatakan Terdakwa

SISKA FUJIYANTI, S.E., terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi


yang

dilakukan

secara

bersama-sama

sebagaimana

dalam

dakwaan Subsidair; 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SISKA FUJIYANTI, S.E., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 ( dua) bulan; 5. Menghukum Terdakwa SISKA FUJIYANTI, S.E., untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 22.005.750,- (dua puluh dua juta lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana

tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka

dipidana dengan pidana penjara selama 3.( tiga ) bulan; 6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 8. Menetapkan barang bukti berupa : 1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.



19.


20.


21.


22.


23.


24.


25.


26.


27.


28.


29.


30.


31.


32.


33.


34.


35.


36.


37.


38.


39.


40.


41.


42.


43.


44.


45.


46.


47.


48.


49.


50.


51.


52.



53.


54.


55.


56.


57.


58.


59.

1 (satu) Bundel SPJ PPK Langensari Tahun 2014 (bulan Februari – Juni 2014)

60.

1 (satu) Bundel SPJ PPS Waringinsari Tahun 2014 (bulan Januari – Juni 2014)

61.


62.


63.


64.


65.


66.


67.


68.


69.


70.



71.


72.


73.


74.


75.


76.


77.


78.


79.

1 (satu) Berkas Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara pada KPU Kota Banjar (076010200657249000KD) Periode Semester 1 TA 2013

80.

2 (dua) Berkas Laporan Keuangan Semester 1 dan 2 Tahun 2013

81.

1 (satu) Bundel SPT dari bulan Januari – Oktober 2013

82.

1 (satu) Berkas Laporan Keuangan periode Semester 1 Tahun 2013

83.

1 (satu) Berkas Laporan Bulanan Kemajuan Pelaksanaan tanggal 21 Oktober – 17 November 2005 Kontraktor Pelaksana CV. DARMA AGUNG PRATAMA

84.

1 (satu) Map/bundel Buku Pembantu UP (bulan Januari – Desember 2013)

85.

1 (satu) Map/bundel Buku Pembantu Pajak (bulan Maret – Desember 2013)

86.

1 (satu) Map/bundel Buku Kas Bank (bulan Januari – Desember 2013)

87.

1 (satu) Map/bundel Buku Kas Umum (bulan Januari – Desember 2013)

88.

1 (satu) Map/bundel Buku Pembantu LS (bulan Januari – Desember 2013)

89.

1 (satu) Bundel SK KPA dan honor Pokja, SK Pokja dan


honor Pembayaran Tahun 2013 90.

1 Budel Register Transaksi Harian SPM KPPN Periode Januari – Oktober 2013

91.

1 (satu) Berkas Surat Persetujuan Rekening dari KPPN

92.

1 (satu) Bundel Setoran Pajak (SPT) bulan Mei – November 2013

93.

1 (satu) Berkas SPPD bulan Juli – Oktober 2013

94.

1 (satu) Bundel SPJ PPK Purwaharja pemilihan legislatif bulan April – Desember 2013

95.

1 (satu) Berkas Buku Kas Umum Tahun 2013

96.

1 (satu) Bundel RAB Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013

97.

1 (satu) Bundel SPJ bulan November 2013 dan daftar rincian rencana penggunaan dana Tambahan Uang Persediaan (TUP)

98.

1 (satu) Bundel SP2D bulan Desember 2013

99.

1 (satu) Map/bundel Buku Pengawasan Anggaran Belanja Tahun 2014

100.

1 (satu) Bundel SPD bulan Januari – Maret 2014

101.


102.

1 (satu) Bundel Rekapitulasi pembayaran pajak Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Tahun 2013

103.

1 (satu) Bundel RAB Tahun 2014

104.

1 (satu) Map daftar hadir pengamanan gudang dan pengamanan proses pengelolaan logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

105.

1 (satu) Map arsip sisa SPJ bulan Januari – Juli 2014

106.

1 (satu) Bundel SPJ PPK Pataruman dan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2014

107.

1 (satu) Berkas SPJ PPS Kelurahan Banjar bulan September 2013

108.

1 (satu) Berkas Buku Kas Umum Pileg 2014

109.

1 (satu) Bundel SPJ PPK Purwaharja bulan April – September 2013

110.

1 (satu) Bundel BA Matrik Kegiatan 076 Tahun 2013

111.

1 (satu) Bundel BA Pemerikasaan Kas dan Rekonsiliasi bulan Februari – Juni 2014, LPJ Bendahara Pengeluaran


bulan Januari – Agustus 2014 112.

1 (satu) Bundel Konsep surat pernyataan tanggungjawab belanja bulan September 2014

113.

1 (satu) Berkas Rekap alokasi dan Realisasi Anggaran BPP AD-HOC tahapan Pemilu 2014 TA. 2013

114.

1 (satu) Berkas Surat Pesanan pengadaan dan distribusi logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

115.

1 (satu) Berkas biaya jasa pengetikan daftar pemilih sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Banjar 2013

116.

1 (satu) Bundel SPJ PPK Pataruman bulan Mei – Desember 2013

117.

1 (satu) Bundel SPJ PPK Langensari bulan Juni – Desember 2013

118.

1 (satu) Bundel SPJ PPS Mulyasari bulan Mei – Desember 2013

119.

1 (satu) Bundel SPJ PPS Sukamukti bulan Febrari – Desember 2013

120.

1 (satu) Berkas LPJ PPS Kel. Situbatu bulan April – Agustus 2014

121.

1 (satu) Berkas SPJ PPS Balokang Pemilihan Calon Legislatif

122.

1 (satu) Berkas Buku Kas Umum Pemilihan Legislatif PPS Balokang

123.

1 (satu) Bundel SPJ PPS Rejasari bulan April – Desember 2013

124.

1 (satu) Bundel SPJ PPS Langensari bulan April – Desember 2013

125.

1 (satu) Bundel SPJ PPS Karyamukti bulan April – Desember 2013

126.

1 (satu) Bundel SPJ PPS Batulawang bulan April – Desember 2013

127.

1 (satu) Bundel SPJ PPS Neglasari bulan April – Desember 2013

128.

1 (satu) Bundel SPJ PPS Binangun bulan April – Desember 2013

129.

1 (satu) Bundel SPJ PPS Kujangsari bulan April –


Desember 2013 130.

1 (satu) Bundel SPJ PPS Waringinsari bulan April – Desember 2013

131.

1 (satu) Bundel SPJ PPS Bojongkantong bulan April – Desember 2013

132.

1 (satu) Bundel SPJ PPS Situbatu bulan April – Desember 2013

133.

1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) bulan Januari – Juni 2014

134.

1 (satu) Bundel LPJ Keuangan Bagian Anggaran 076 bulan Maret – November 2013 dan BA Rekonsiliasi

135.

1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) bulan Juni – Agustus 2014

136.

1 (satu) Bundel SK – SK tentang Pemilu 2014

137.

1 (satu) Map/bundel Buku Kas Tunai bulan Januari – Juli 2014

138.

1 (satu) Map/bundel Buku Kas Umum (BKU) bulan Januari – Juli 2014

139.

1 (satu) Map/bundel Buku Pembantu Pajak tahun 2014

140.


141.

1 (satu) Bundel LPJ Keuangan Bagian Anggaran 076 bulan Januari – Mei 2014

142.

1 (satu) Bundel SPJ PPK Kec. Banjar bulan April – Desember 2013

143.

1 (satu) Bundel SPJ PPS Mekarsari bulan April – Desember 2013

144.

1 (satu) Bundel SPJ PPS Jajawar bulan April – Desember 2013

145.

1 (satu) Bundel Rekapitulasi SPM dan SP2D bulan Januari – Desember 2013

146.

1 (satu) Bundel Catatan atas Laporan Barang Milik Negara Tahun 2013

147.

1 (satu) Berkas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2013

148.

1 (satu) Berkas Laporan Neraca dan Realisasi Anggaran yang berakhir untuk periode 30 September 2013

149.

1 (satu) Berkas Rekonsiliasi Barang Milik Negara Bagian


Anggaran 076 Semester 1 TA 2013 150.

1 (satu) Berkas LPJ Keuangan bagian anggaran tahapann Pemilu 2014 bulan Juli 2014

151.

1 (satu) Bundel DIPA tahun 2013 dan 2014

152.


153.

1 (satu) Bundel Rekening pembayaran Koran bulan Januari – Juli 2014

154.

1 (satu) Bundel SK KPA dan bendahara pengeluaran 2014

155.

1 (satu) Bundel Rekening pembayaran koran bulan Oktober – Desember 2013

156.

1 (satu) Bundel Rekapitulasi pajak / bukti setor SSP, SPP tahun 2014

157.

1

(satu)

Bundel

BA

Rekonsiliasi

dengan

KPPN

Tasikamalaya tahun 2014 158.

2 Berkas Laporan Keuangan periode Semester 1 tahun 2014

159.

1 (satu) Bundel SPJ PPS Sinartanjung bulan April – Desember 2013

160.

1 (satu) Bundel SPJ PPS Cibereum bulan April Dessember 2013

161.

1 (satu) Bundel SPJ PPS Banjar bulan April – Desember 2013

162.

1 (satu) Berkas LPJ Keuangan Tahapan Pemilu Legislatif 2014

163.

1 (satu) Berkas LPJ Keuangan Bagian Anggaran 076 bulan November 2013

164.

1 (satu) Berkas LPJ Keuangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar 2013 PPS Kujangasari

165.

1 (satu) Bundel Bukti Penerimaan Negara

166.

1 (satu) Berkas Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca TA 2013

167.

1 (satu) Berkas daftar inventaris KPU per Oktober 2013

168.


169.


170.


171.


172.

1 (satu) Berkas LPJ Keuangan bagian anggaran 076 bulan


Januari – Desember 2013 173.

1 (satu) Bundel daftar penerima uang transport penetapan DPT Pemilu legislative 2014

174.

1 (satu) Bundel daftar hadir Bimtek tata cara penghitungan mekanisme pendistribusian logistic Pilgub 2013

175.

1 (satu) Bundel daftar penerima uang transport wartawan beserta kwitansi-kwitansi

176.

1 (satu) Bundel Rencana kebutuhan Pengembangan Website

177.


178.


179.


180.

1 (satu) Bundel Dokumen Pemuktakhiran Data Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 beserta Modul Pelatihan Sidalih

181.

1 (satu) Bundel Konsep GUP Tahun 2014 beserta kwitansi-kwitansi

182.


183.


184.


185

1

(satu)

bundel

asli

Laporan

Pertanggungjawaban

Bendahara Pengeluaran bulan Februari – Oktober 2013 Kegiatan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota. 186


Umum

(KPU)

Kota

Banjar

Nomor:

073/Kjs.1.Huk/2013, Nomor: 03/BA/I/2013. 187

1 (satu) bundel copy Adendum (Perjanjian Tambahan) dalam Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Banjar dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjar Nomor: 073/Kjs.3-Huk/2013, Nomor: 05/BA/II/2013.

188


189

1 (satu) lembar rekening koran Bank BJB Cabang Banjar No. Rek. 0025452879001 An. KPU Kota Banjar tanggal 14


Februari 2013 s/d tanggal 13 September 2013. 190

1 (satu) bundel lembaran Cek BJB Cabang Banjar No. Rek. 0025452879001 An. KPU Kota Banjar Nomor Seri: CAA880006

s/d

CAA880010,

DAA01667571

s/d

DAA01667579, CAA880261 s/d CAA880264. 191


192


193


194


195


196


197


198


199

1 (satu) berkas asli Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 55/ Kpts/ Setjen/ Tahun 2011

Tentang

Pemberhentian

dan

Pengangkatan

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Provinsi Jawa Barat. 200

1 (satu) berkas asli Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 55/ Kpts/ Setjen/ Tahun 2011

Tentang

Pemberhentian

dan

Pengangkatan

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Provinsi Jawa Barat. 201

1 (satu) berkas asli Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor: 01/ Kpts/ KPU-KOTA BANJAR011.329217/

Tahun

2013

Tentang

Pendelegasian

Wewenang Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Tahun Anggaran 2013. 202.

1 (satu) berkas Laporan Penyelenggaraan Pilwakot Tahun


2013. 203.

1 (satu) berkas Dokumentasi Kegiatan.

204.

1 (satu) berkas buku pedoman dan bulletin.

205.


206.


207.

1 (satu) berkas Rekap Faktur Tahun 2013.

208.

1 (satu) berkas Surat-surat Pilwakot.

209.

1 (satu) berkas Konsep SPJ Pilwakot.

210.

1 (satu) berkas Kwitansi Pileg.

211.

1 (satu) berkas kwitansi dan faktur tahun 2013

212.

1 (satu) berkas kwitansi dan faktur Pilwakot.

213.

1 (satu) berkas Konsep pengeluaran tahun 2013.

214.

1 (satu) berkas konsep LPJ ibu Siska.

215.

1 (satu) berkas SPJ tahun 2014.

216.

2 (dua) bundel tanda terima KPPN

217.

1 (satu) berkas LPJ Pilwakot Tahun 2013.

218.

Foto copy buku dapur Tahun 2013.

219.

1 (satu) berkas peraturan-peraturan.

220.

1 (satu) berkas SPJ yang tidak terpakai

221.

1 (satu) berkas SPPD kosong

222

1 (satu) berkas salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Provinsi

JB/IX/2008

Jawa

tentang

Barat

Nomor

Pengangkatan

173/SK/KPU-

Anggota

Komisi

Pemilihan Umum kota Banjar tanggal 19 September 2008. 223.

1 (satu) berkas petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Provinsi

JB/IX/2008

Jawa

tentang

Barat

Nomor

Pengangkatan

173/SK/KPU-

Anggota

Komisi

Pemilihan Umum kota Banjar tanggal 19 September 2008 atas Nama Nur Rifai, S.H. Dikembalikan kepada KPU Kota Banjar . 224.

Uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Dirampas untuk negara .

225.

1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kp. Banjar Kolot Rt. 000 Rw. 00 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota banjar dengan luas bumi 476 M2 dan bangunan 082 M2 a.n SISKA FUJIYANTI, S.E. ; Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa SISKA


FUJIYANTI, S.E ; 9. Membebankan

kepada

Terdakwa

membayar

biaya

perkara

sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjar, tanggal 2 Nopember 2015 telah mengajukan permintaan banding dihadapan Mat Djuskan, S.H. M.H., Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dan permintaan banding tersebut pada tanggal 3 Desember 2015 telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa ; Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan/ menyerahkan risalah Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 16 Desember 2015 dan risalah Memori Banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2015 ; Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan/menyerahkan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 31 Desember 2015 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Januari 2016 ; Menimbang, bahwa masing-masing pada tanggal 3 Desember 2015, Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberitahukan dan memberi kesempatan baik kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ; Menimbang, bahwa perkara a quo diputus pada tanggal 28 Oktober 2015 dibawah Nomor 109/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg., dengan di hadiri Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjar telah


mengajukan permintaan banding pada tanggal 2 Nopember 2015 dengan Akta Permintaan Banding Nomor

52/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg.,

oleh karena itu permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ; Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dalam tingkat banding ini Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan memori banding, yang pada pokoknya yang menjadi alasan-alasan keberatannya : 1. Bahwa

kami

Jaksa

Penunut

Umum

tidak

sependapat

dan

berkeberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tipikor yang memeriksa dan memutus perkara A quo yang menyatakan bahwa unsur pasal Melawan Hukum sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP adalah tidak terbukti dengan pertimbangan bahwa terhadap terdakwa Siska Fujiyanti, S.E., tidaklah adil apabila dikenakan pidana yang sama dengan kedua atasannya, yaitu Terpidana NUR RIFA’I, S.H., (Ketua KPU Kota Banjar) dan Terpidana Drs. MUSA AHA NATAWIRA., M.Si., (Sekretaris KPU Kota Banjar) ; Bahwa

Majelis

Hakim

Tipikor

dalam

pertimbangannya

lebih

menonjolkan atau mengutamakan penyimpangan yang disebabkan karena jabatan sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar

dan tidak

melihat secara utuh bahwa perbuatan Terdakwa tidak hanya karena kewenangan yang disalahgunakan oleh Terdakwa saja, melainkan juga ada perbuatan Terdakwa yang bukan merupakan kewenangan Terdakwa akan tetapi tetap dilakukan oleh Terdakwa diantaranya yaitu bertindak seolah-olah sebagai PPK dengan memerintahkan bendahara untuk mengeluarkan anggaran termasuk diantaranya untuk kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan PPK sendiri yang memiliki kewenangan tersebut tidak difungsikan dalam proses pencairan hingga penggunaan anggaran, sehingga seolah-olah unsur


pebuatan melawan hukum dalam dakwaan Primair menjadi tidak terbukti ; 2. Bahwa kami Penuntut Umum selaku Pemohon banding berkeberatan terhadap penghukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim A quo kepada diri Terdakwa yang hanya dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; Berdasarkan

hal-hal

tersebut

diatas

kami

Penuntut

Umum/

Pembanding memohon agar Majelis Hakim Pengadilnan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sesuai dengan yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 17 September 2015 ; Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menyampaikan kontra memori banding, pada pokoknya yang menjadi alasan-alasan hukum keberatannya sebagai berikut : -

Bahwa

perbuatan

Terdakwa

hanya

semata-mata

menjalankan

keputusan yang telah ditetapkan oleh para Pejabat di Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar yang dalam hal ini Para Komisioner yang diketuai oleh Nur Rifa’i, S.H., melalui Rapat Pleno yang diteruskan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar, dalam hal ini Drs. Musa Aha Natawira, M.Si., sebgai atasan Terdakwa Siska Fujiyanti, S.E., akan tetapi dilain pihak Keputusan tersebut membuat secercah harapan terhadap penegakan hukum masih terdapat keadilan yang diberikan oleh Pengadilan yang telah mempertimbangkan secara sungguh-sungguh peranan Terdakwa Siska Fujiyanti, S.E., dan mudah-mudahan pertimbangan yang telah dilakukan secara sungguhsungguh oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dapat dipertajam oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan berkesimpulan Terdakwa dapat dibebaskan atau setidaktidaknya dilepaskan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum ; -

Bahwa

kami

Penasehat

Hukum

Terdakwa

menyatakan

tidak

sependapat dan keberatan terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, sehingga oleh karena itu dalil-dalil Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima ;


Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut diatas kiranya layak dan patut menurut hukum yang berlaku terhadap Terdakwa Siska Fujiyanti, S.E., untuk dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melanggar Pasal 2 jo Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; Kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar Pengadilan Tinggi Jawa Barat berkenan memberi putusan sebagai berikut : - Menolak memori banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjar ; MENGADILI SENDIRI : 1. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 109/Pid.Sus/TPK/2015/ PN.Bdg., tanggal 28 Oktober 2015 ; 2. Menyatakan Terdakwa Siska Fujiyanti, S.E., tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

jo Pasal 3 jo

Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; 3. Membebaskan Terdakwa Siska Fujiyanti, S.E., dari segala tuntutan hukum yaitu pidana penjara, denda, uang pengganti dan Subsidiair penjara ; 4. Mengembalikan kedudukan, harkat dan martabat Terdakwa Siska Fujiyanti, S.E., kepada kedudukan semula ; 5. Membebankan biaya perkara kepada Negara ; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, meneliti serta mempelajari dengan seksama Berita Acara Persidangan, surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini dan salinan resmi


putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 28 Oktober 2015 Nomor 109/Pid.Sus/TPK/2015/ PN.Bdg., yang dimintakan banding tersebut, khusus keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan alat-alat bukti lain yang merupakan faktafakta hukum dalam persidangan. Menurut pendapat Pengadilan Tinggi bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakm tingkat pertama sudah berdasarkan dari fakta-fakta hukum konprehensif yang berkaitan satu dengan lain, yang berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair “ melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, selanjutnya telah dijatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan, putusan tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya segala pertimbangan hukum dalam putusan tersebut secara hukum diambil alih dan dijadikan sendiri oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum dalam mengadili dan memutuskan perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu untuk diperbaiki sejalan dengan prinsip dasar dan tujuan dari penjatuhan pidana baik kepada Terdakwa maupun dalam tujuan keseimbangan manfaat dari penjatuhan pidana. Dengan alasan-alasan hukum dalam pertimbangan dibawah ini ; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, dalam persidangan

telah

ditemukan

fakta-fakta

hukum

yang

merupakan

kronologis dari perbuatan yang berkaitan dengan Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut : -

Bahwa Terdakwa selaku Kasub Bag Umum pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjar yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Propinsi Jawa Barat Nomor 50/Kpts/Sesprop-011/ IX/2012 tanggal 12 September 2012, sekaligus sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kota Banjar Nomor 01/Kpts/SesKota Banjar-011.329217/tahun 2013 tanggal 3 Januari 2013 dan Nomor


01/Kpts/SesKota Banjar-011.329217/Tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014 ; -

Bahwa Terdakwa selaku PP-SPM pada KPU Kota Banjar bersamasama dengan saksi Drs. Musa Aha Natawira, M.Si., dengan mengingat kapasitas jabatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah menyalahgunakan dana-dana yang bersumber dari APBN TA 2013 yang dialokasikan untuk kegiatan Pemilihan Anggota DPD, DPR dan DPRD dan APBN TA 2014 untuk kegiatan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, diketahui terdapat penyalahgunaan dana yang dilakukan dengan cara mengunakan dana-dana tersebut untuk kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan diantaranya digunakan untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) seluruh pegawai KPU Kota Banjar, untuk LSM, Wartawan, untuk Munggahan, untuk biaya pulsa, untuk biaya pengamanan, untuk dibagi-bagikan kepada pegawai KPU Kota Banjar dan lain sebagainya. Untuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut dilakukan dengan cara

membuat SPJ fiktif yaitu

membuat kwitansi pengeluaran fiktif lalu mengecap atau men stempel dengan stempel yang dibuat sendiri, seolah-olah kwitansi tersebut adalah benar dan sesuai dengan RKA-KL KPU Kota Banjar ; -

Bahwa berdasarkan kepada audit perhitungan kerugian Negara atas perbuatan Terdakwa bersama saksi Drs. Musa Aha Natawiria, M. Si., yaitu untuk kegiatan Pemilihan Anggota DPD, DPR dan DPRD tahun 2013 sebesar Rp. 366.944.519,- (tiga ratus enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus sembilan belas rupiah) dan untuk kegiatan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 sebesar Rp. 413.102.898,- (empat ratus tiga belas juta seratus dua ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan dipersidangan Terdakwa terbukti menerima dan menikmati uang hasil korupsi dalam perkara ini sebesar Rp. 22.005.750,- (dua puluh juta lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ; Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum dan pertimbangan

diatas dihubungkan dengan alasan-alasan hukum dalam uraian memori banding dari Penuntut Umum yang menyangkut kronologis perbuatan Terdakwa yang menguraikan kesalahan terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan memori banding Penuntut Umum tersebut, namun


sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur dari pasal yang terbukti atas perbuatan Terdakwa menurut Penuntut Umum bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam “dakwaan Primair”. Atas pendapat Penuntut Umum tersebut dimana Pengadilan Tinggi tidak sependapat dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang secara hukum dan keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam “dakwaan Subsidiair”, karena Terdakwa selaku PP-SPM pada KPU Kota Banjar yang melekat jabatan dan kedudukan tersebut pada saat perbuatan tersebut terjadi sedangkan sepanjang menyangkut lamanya pidana penjara, perlu untuk diperberat sehingga tujuan penjatuhan pidana sebagai manfaat represif dan prepentif dapat dirasakan bagi Terdakwa dan Negara dalam usaha program pemberantasan korupsi ; Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum diatas, menurut pendapat Pengadilan Tinggi bahwa fakta hukum diatas dapat dijadikan sebagai alasan hal-hal yang memberatkan dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa, walaupun dalam putusan judex factie hal-hal yang memberatkan telah dipertimbangkan ; Menimbang, bahwa berdasarkan segala fakta-fakta hukum dalam pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 28 Oktober 2015 Nomor 109/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg., yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum untuk DIPERBAIKI, DIPERBAIKI sekedar menyangkut lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan ; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dalam pemeriksaan ini terdakwa telah ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP terhadap penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tetap dikurangi dengan pidana yang dijatuhkan. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (1) huruf c, maka diperintahkan kepada Terdakwa tetap dalam tahanan Kota dan sesuai ketentuan pasal 222 KUHAP maka kepada terdakwa dibebankan membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ; Mengingat

akan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-

undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah


diubah dan ditambah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

MENGADILI : •

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjar tersebut ;

•

Memperbaiki Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 28 Oktober 2015 Nomor 109/ Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg.,

yang dimohonkan banding tersebut,

sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa SISKA FUJIYANTI, S. S.E., tersebut diatas, tidak terbukti telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair; 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut; 3. Menyatakan Terdakwa

SISKA FUJIYANTI, S. S.E., terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang

dilakukan

secara

bersama-sama

sebagaimana

dalam

dakwaan Subsidair; 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SISKA FUJIYANTI, S. S.E., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 ( dua) bulan; 5. Menghukum Terdakwa SISKA FUJIYANTI, S. S.E., untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 22.005.750,- (dua puluh dua juta lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana

tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka

dipidana dengan pidana penjara selama 3.( tiga ) bulan;


6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 8. Menetapkan barang bukti berupa : 1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.


25.


26.


27.


28.


29.


30.


31.


32.



33.


34.


35.


36.


37.


38.


39.


40.


41.


42.


43.


44.


45.


46.


47.


48.


49.


50.


51.


52.


53.


54.


55.


56.


57.


58.


59.

1 (satu) Bundel SPJ PPK Langensari Tahun 2014 (bulan Februari – Juni 2014)

60.

1 (satu) Bundel SPJ PPS Waringinsari Tahun 2014 (bulan


Januari – Juni 2014) 61.


62.


63.


64.


65.


66.


67.


68.


69.


70.


71.


72.


73.


74.


75.


76.


77.


78.



79.

80. 81. 82. 83.

84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97.

98.

1 (satu) Berkas Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara pada KPU Kota Banjar (076010200657249000KD) Periode Semester 1 TA 2013 2 (dua) Berkas Laporan Keuangan Semester 1 dan 2 Tahun 2013 1 (satu) Bundel SPT dari bulan Januari – Oktober 2013 1 (satu) Berkas Laporan Keuangan periode Semester 1 Tahun 2013 1 (satu) Berkas Laporan Bulanan Kemajuan Pelaksanaan tanggal 21 Oktober – 17 November 2005 Kontraktor Pelaksana CV. DARMA AGUNG PRATAMA 1 (satu) Map/bundel Buku Pembantu UP (bulan Januari – Desember 2013) 1 (satu) Map/bundel Buku Pembantu Pajak (bulan Maret – Desember 2013) 1 (satu) Map/bundel Buku Kas Bank (bulan Januari – Desember 2013) 1 (satu) Map/bundel Buku Kas Umum (bulan Januari – Desember 2013) 1 (satu) Map/bundel Buku Pembantu LS (bulan Januari – Desember 2013) 1 (satu) Bundel SK KPA dan honor Pokja, SK Pokja dan honor Pembayaran Tahun 2013 1 Budel Register Transaksi Harian SPM KPPN Periode Januari – Oktober 2013 1 (satu) Berkas Surat Persetujuan Rekening dari KPPN 1 (satu) Bundel Setoran Pajak (SPT) bulan Mei – November 2013 1 (satu) Berkas SPPD bulan Juli – Oktober 2013 1 (satu) Bundel SPJ PPK Purwaharja pemilihan legislatif bulan April – Desember 2013 1 (satu) Berkas Buku Kas Umum Tahun 2013 1 (satu) Bundel RAB Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 1 (satu) Bundel SPJ bulan November 2013 dan daftar rincian rencana penggunaan dana Tambahan Uang Persediaan (TUP) 1 (satu) Bundel SP2D bulan Desember 2013

100

1 (satu) Map/bundel Buku Pengawasan Anggaran Belanja Tahun 2014 1 (satu) Bundel SPD bulan Januari – Maret 2014

101


102

1 (satu) Bundel Rekapitulasi pembayaran pajak Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Tahun 2013 1 (satu) Bundel RAB Tahun 2014

99.

103 104

105 106

1 (satu) Map daftar hadir pengamanan gudang dan pengamanan proses pengelolaan logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 1 (satu) Map arsip sisa SPJ bulan Januari – Juli 2014 1 (satu) Bundel SPJ PPK Pataruman dan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2014 Halaman 111 dari 117 halaman, Putusan Perkara Nomor 43/TIPIKOR/2015/PT BDG

107 108 109 110 111

112 113 114 115

116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

1 (satu) Berkas SPJ PPS Kelurahan Banjar bulan September 2013 1 (satu) Berkas Buku Kas Umum Pileg 2014 1 (satu) Bundel SPJ PPK Purwaharja bulan April – September 2013 1 (satu) Bundel BA Matrik Kegiatan 076 Tahun 2013 1 (satu) Bundel BA Pemerikasaan Kas dan Rekonsiliasi bulan Februari – Juni 2014, LPJ Bendahara Pengeluaran bulan Januari – Agustus 2014 1 (satu) Bundel Konsep surat pernyataan tanggungjawab belanja bulan September 2014 1 (satu) Berkas Rekap alokasi dan Realisasi Anggaran BPP AD-HOC tahapan Pemilu 2014 TA. 2013 1 (satu) Berkas Surat Pesanan pengadaan dan distribusi logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 1 (satu) Berkas biaya jasa pengetikan daftar pemilih sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Banjar 2013 1 (satu) Bundel SPJ PPK Pataruman bulan Mei – Desember 2013 1 (satu) Bundel SPJ PPK Langensari bulan Juni – Desember 2013 1 (satu) Bundel SPJ PPS Mulyasari bulan Mei – Desember 2013 1 (satu) Bundel SPJ PPS Sukamukti bulan Febrari – Desember 2013 1 (satu) Berkas LPJ PPS Kel. Situbatu bulan April – Agustus 2014 1 (satu) Berkas SPJ PPS Balokang Pemilihan Calon Legislatif 1 (satu) Berkas Buku Kas Umum Pemilihan Legislatif PPS Balokang 1 (satu) Bundel SPJ PPS Rejasari bulan April – Desember 2013 1 (satu) Bundel SPJ PPS Langensari bulan April – Desember 2013 1 (satu) Bundel SPJ PPS Karyamukti bulan April – Desember 2013 1 (satu) Bundel SPJ PPS Batulawang bulan April – Desember 2013 1 (satu) Bundel SPJ PPS Neglasari bulan April – Desember 2013 1 (satu) Bundel SPJ PPS Binangun bulan April – Desember 2013 1 (satu) Bundel SPJ PPS Kujangsari bulan April – Desember 2013 1 (satu) Bundel SPJ PPS Waringinsari bulan April – Desember 2013 1 (satu) Bundel SPJ PPS Bojongkantong bulan April – Desember 2013 1 (satu) Bundel SPJ PPS Situbatu bulan April – Desember 2013 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) bulan Januari – Juni 2014


134 135 136

1 (satu) Bundel LPJ Keuangan Bagian Anggaran 076 bulan Maret – November 2013 dan BA Rekonsiliasi 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) bulan Juni – Agustus 2014 1 (satu) Bundel SK – SK tentang Pemilu 2014

139

1 (satu) Map/bundel Buku Kas Tunai bulan Januari – Juli 2014 1 (satu) Map/bundel Buku Kas Umum (BKU) bulan Januari – Juli 2014 1 (satu) Map/bundel Buku Pembantu Pajak tahun 2014

140


141

151

1 (satu) Bundel LPJ Keuangan Bagian Anggaran 076 bulan Januari – Mei 2014 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kec. Banjar bulan April – Desember 2013 1 (satu) Bundel SPJ PPS Mekarsari bulan April – Desember 2013 1 (satu) Bundel SPJ PPS Jajawar bulan April – Desember 2013 1 (satu) Bundel Rekapitulasi SPM dan SP2D bulan Januari – Desember 2013 1 (satu) Bundel Catatan atas Laporan Barang Milik Negara Tahun 2013 1 (satu) Berkas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2013 1 (satu) Berkas Laporan Neraca dan Realisasi Anggaran yang berakhir untuk periode 30 September 2013 1 (satu) Berkas Rekonsiliasi Barang Milik Negara Bagian Anggaran 076 Semester 1 TA 2013 1 (satu) Berkas LPJ Keuangan bagian anggaran tahapann Pemilu 2014 bulan Juli 2014 1 (satu) Bundel DIPA tahun 2013 dan 2014

152


153

1 (satu) Bundel Rekening pembayaran Koran bulan Januari – Juli 2014 1 (satu) Bundel SK KPA dan bendahara pengeluaran 2014

137 138

142 143 144 145 146 147 148 149 150

154 155 156 157 158 159 160 161 162

1 (satu) Bundel Rekening pembayaran koran bulan Oktober – Desember 2013 1 (satu) Bundel Rekapitulasi pajak / bukti setor SSP, SPP tahun 2014 1 (satu) Bundel BA Rekonsiliasi dengan KPPN Tasikamalaya tahun 2014 2 Berkas Laporan Keuangan periode Semester 1 tahun 2014 1 (satu) Bundel SPJ PPS Sinartanjung bulan April – Desember 2013 1 (satu) Bundel SPJ PPS Cibereum bulan April Dessember 2013 1 (satu) Bundel SPJ PPS Banjar bulan April – Desember 2013 1 (satu) Berkas LPJ Keuangan Tahapan Pemilu Legislatif 2014


163 164 165

1 (satu) Berkas LPJ Keuangan Bagian Anggaran 076 bulan November 2013 1 (satu) Berkas LPJ Keuangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar 2013 PPS Kujangasari 1 (satu) Bundel Bukti Penerimaan Negara

167

1 (satu) Berkas Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca TA 2013 1 (satu) Berkas daftar inventaris KPU per Oktober 2013

168


169


170


171


172

176

1 (satu) Berkas LPJ Keuangan bagian anggaran 076 bulan Januari – Desember 2013 1 (satu) Bundel daftar penerima uang transport penetapan DPT Pemilu legislative 2014 1 (satu) Bundel daftar hadir Bimtek tata cara penghitungan mekanisme pendistribusian logistic Pilgub 2013 1 (satu) Bundel daftar penerima uang transport wartawan beserta kwitansi-kwitansi 1 (satu) Bundel Rencana kebutuhan Pengembangan Website

177


178


179


180

1 (satu) Bundel Dokumen Pemuktakhiran Data Pemilu

166

173 174 175

Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 beserta Modul Pelatihan Sidalih 181

1 (satu) Bundel Konsep GUP Tahun 2014 beserta kwitansikwitansi

182


183


184


185

1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran bulan Februari – Oktober 2013 Kegiatan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota.

186


Umum

(KPU)

Kota

Banjar

Nomor:

073/Kjs.1.Huk/2013, Nomor: 03/BA/I/2013.


187

1 (satu) bundel copy Adendum (Perjanjian Tambahan) dalam Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Banjar dengan Komisi

Pemilihan

Umum

(KPU)

Kota

Banjar

Nomor:

073/Kjs.3-Huk/2013, Nomor: 05/BA/II/2013. 188


189

1 (satu) lembar rekening koran Bank BJB Cabang Banjar No. Rek. 0025452879001 An. KPU Kota Banjar tanggal 14 Februari 2013 s/d tanggal 13 September 2013.

190

1 (satu) bundel lembaran Cek BJB Cabang Banjar No. Rek. 0025452879001 CAA880006

An.

s/d

KPU

Kota

CAA880010,

Banjar

Nomor

Seri:

DAA01667571

s/d

DAA01667579, CAA880261 s/d CAA880264. 191


192


193


194


195


196


197


198


199

1 (satu) berkas asli Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 55/ Kpts/ Setjen/ Tahun 2011 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Provinsi Jawa Barat.

200

1 (satu) berkas asli Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 55/ Kpts/ Setjen/ Tahun 2011 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Provinsi Jawa Barat.

201

1 (satu) berkas asli Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor: 01/ Kpts/ KPU-KOTA BANJAR-


011.329217/ Tahun 2013 Tentang Pendelegasian Wewenang Ketua

Komisi

Pemilihan

Umum

Kota

Banjar

Kepada

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Tahun Anggaran 2013. 202. 1 (satu) berkas Laporan Penyelenggaraan Pilwakot Tahun 2013. 203. 1 (satu) berkas Dokumentasi Kegiatan. 204. 1 (satu) berkas buku pedoman dan bulletin. 205. 1 (satu) berkas Nota Tahun 2013. 206. 1 (satu) berkas Nota Tahun 2014. 207. 1 (satu) berkas Rekap Faktur Tahun 2013. 208. 1 (satu) berkas Surat-surat Pilwakot. 209. 1 (satu) berkas Konsep SPJ Pilwakot. 210. 1 (satu) berkas Kwitansi Pileg. 211. 1 (satu) berkas kwitansi dan faktur tahun 2013 212. 1 (satu) berkas kwitansi dan faktur Pilwakot. 213. 1 (satu) berkas Konsep pengeluaran tahun 2013. 214. 1 (satu) berkas konsep LPJ ibu Siska. 215. 1 (satu) berkas SPJ tahun 2014. 216. 2 (dua) bundel tanda terima KPPN 217. 1 (satu) berkas LPJ Pilwakot Tahun 2013. 218. Foto copy buku dapur Tahun 2013. 219. 1 (satu) berkas peraturan-peraturan. 220. 1 (satu) berkas SPJ yang tidak terpakai 221. 1 (satu) berkas SPPD kosong 222

1 (satu) berkas salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 173/SK/KPU-JB/IX/2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum kota Banjar tanggal 19 September 2008.

223. 1 (satu) berkas petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 173/SK/KPU-JB/IX/2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum kota Banjar tanggal 19 September 2008 atas Nama Nur Rifai, S.H. Dikembalikan kepada KPU Kota Banjar . 224. Uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Dirampas untuk Negara .


225. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kp. Banjar Kolot Rt. 000 Rw. 00 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota banjar dengan luas bumi 476 M2 dan bangunan 082 M2 a.n SISKA FUJIYANTI, S.E ; Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa SISKA FUJIYANTI, S.E ; 9. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,. (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : Senin tanggal 11 Januari 2016 oleh kami H. SUKARMAN SITEPU, SITEPU, S. S.H. M. M.H, sebagai Ketua Majelis, DJAMER PASARIBU, PASARIBU, S. S . H. , Hakim Tinggi dan H. HENING TYASTANTO, TYASTANTO, S. S.H. CN., CN Hakim Ad Hock sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan mana pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan H. NANANG PRIATNA, SH. SH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DJAMER PASARIBU, PASARIBU, S. S.H.

H. SUKARMAN SITEPU, SITEPU, S. S.H. M. M.H.

H. HENING TYASTANTO, TYASTANTO, S. S.H. CN. CN.

PANITERA PENGGANTI

H. NANANG PRIATNA, S. S.H.


201

Recommend Documents