BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.449, 2017
KEMENDAGRI. Hasil Pemetaan Urusan. bidang PU-PR.
Pemda
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
: a. bahwa
dalam
rangka
penetapan
kelembagaan,
perencanaan dan penganggaran dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana
diamanatkan
Pasal
108
Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,
perlu
ditetapkan
hasil
pemetaan
Urusan
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Mengingat
: 1. Undang-Undang
Nomor
39
Tahun
2008
tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2. Undang-Undang Pemerintahan
Nomor Daerah
23
Tahun
(Lembaran
2014
Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
www.peraturan.go.id
2017, No.449
-2-
Negara Republik Indonesia Nomor 5494), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG. Pasal 1 (1) Hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang merupakan hasil validasi di daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang setelah dikalikan dengan faktor kesulitan geografis sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 2 Hasil
pemetaan
urusan
pemerintahan
bidang
pekerjaan
umum dan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1,
digunakan
sebagai
dasar
pertimbangan
oleh
Pemerintah Daerah untuk: a. melaksanakan penyusunan dan penetapan kelembagaan perangkat daerah, perencanaan dan penganggaran;
www.peraturan.go.id
2017, No.449
-3-
b.
melaksanakan
penyusunan
pelayanan
fungsi
pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan c.
melakukan perubahan sistem informasi kelembagaan daerah. Pasal 3
(1)
Hasil
pemetaan
urusan
pemerintahan
sebagaimana
dimaksud Pasal 1 dapat dilakukan perubahan. (2)
Perubahan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dilakukan berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. (3)
Evalusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan bersama dengan pemerintah daerah.
(4)
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan. Pasal 4
Evaluasi terhadap hasil pemetaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal
2
dilaksanakan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan perundang-undangan. Pasal 5 Bagi pemerintah daerah yang memiliki status istimewa atau otonomi khusus sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, mengikuti Peraturan Menteri ini. Pasal 6 Peraturan
Menteri
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan.
www.peraturan.go.id
2017, No.449
-4-
Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2017 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd TJAHJO KUMOLO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA
www.peraturan.go.id
-5-
2017, No.449
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
NO
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
1
2
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 2 2.1 2.2 2.3 2.4
PROVINSI ACEH Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Besar Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Singkil Kab. Aceh Tengah Kab. Aceh Tenggara Kab. Aceh Timur Kab. Aceh Utara Kab. Bireuen Kab. Pidie Kab. Simeulue Kota Banda Aceh Kota Sabang Kota Langsa Kota Lhokseumawe Kab. Gayo Lues Kab. Aceh Barat Daya Kab. Aceh Jaya Kab. Nagan Raya Kab. Aceh Tamiang Kab. Bener Meriah Kab. Pidie Jaya Kota Subulussalam PROVINSI SUMATERA UTARA Kab. Asahan Kab. Dairi Kab. Deli Serdang Kab. Karo
TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI 3 4 810 BESAR 737 SEDANG 827 BESAR 829 BESAR 609 SEDANG 737 SEDANG 684 SEDANG 834 BESAR 695 SEDANG 691 SEDANG 684 SEDANG 756 SEDANG 726 SEDANG 598 KECIL 759 SEDANG 671 SEDANG 715 SEDANG 647 SEDANG 660 SEDANG 730 SEDANG 801 BESAR 695 SEDANG 598 KECIL 528 KECIL 1065 BESAR 664 SEDANG 792 SEDANG 884 BESAR 781 SEDANG
www.peraturan.go.id
2017, No.449
NO 1 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28 2.29 2.30 2.31 2.32 2.33 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12
-6-
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA 2 Kab. Labuhan Batu Kab. Langkat Kab. Mandailing Natal Kab. Nias Kab. Simalungun Kab. Tapanuli Selatan Kab. Tapanuli Tengah Kab. Tapanuli Utara Kab. Toba Samosir Kota Binjai Kota Medan Kota Pematang Siantar Kota Sibolga Kota Tanjung Balai Kota Tebing Tinggi Kota Padang Sidimpuan Kab. Pakpak Bharat Kab. Nias Selatan Kab. Humbang Hasundutan Kab. Serdang Bedagai Kab. Samosir Kab. Batu Bara Kab. Padang Lawas Kab. Padang Lawas Utara Kab. Labuhan Batu Selatan Kab. Labuhan Batu Utara Kab. Nias Utara Kab. Nias Barat Kota Gunung Sitoli PROVINSI SUMATERA BARAT Kab. Lima Puluh Kota Kab. Agam Kab. Kepulauan Mentawai Kab. Padang Pariaman Kab. Pasaman Kab. Pesisir Selatan Kab. Sijunjung Kab. Solok Kab. Tanah Datar Kota Bukit Tinggi Kota Padang Panjang Kota Padang
TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI 3 4 803 BESAR 724 SEDANG 770 SEDANG 739 SEDANG 308 SANGAT KECIL 834 BESAR 706 SEDANG 854 BESAR 836 BESAR 603 SEDANG 957 BESAR 741 SEDANG 354 SANGAT KECIL 700 SEDANG 339 KECIL 469 KECIL 722 SEDANG 671 SEDANG 693 SEDANG 750 SEDANG 660 SEDANG 656 SEDANG 354 KECIL 838 BESAR 711 SEDANG 675 SEDANG *) Tidak terpetakan 692 SEDANG 711 SEDANG 975 BESAR 814 BESAR 814 BESAR 918 BESAR 810 BESAR 722 SEDANG 893 BESAR 629 SEDANG 801 BESAR 823 BESAR 576 KECIL 304 SANGAT KECIL 801 BESAR
www.peraturan.go.id
-7-
NO 1 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 7 7.1
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA 2 Kota Payakumbuh Kota Sawahlunto Kota Solok Kota Pariaman Kab. Pasaman Barat Kab. Dharmasraya Kab. Solok Selatan PROVINSI RIAU Kab. Bengkalis Kab. Indragiri Hilir Kab. Indragiri Hulu Kab. Kampar Kab. Kuantan Singingi Kab. Pelalawan Kab. Rokan Hilir Kab. Rokan Hulu Kab. Siak Kota Dumai Kota Pekanbaru Kab. Kepulauan Meranti PROVINSI KEPULAUAN RIAU Kab. Natuna Kab. Kep. Anambas Kab. Karimun Kota Batam Kota Tanjung Pinang Kab. Lingga Kab. Bintan PROVINSI JAMBI Kab. Batanghari Kab. Bungo Kab. Kerinci Kab. Merangin Kab. Muaro Jambi Kab. Sarolangun Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Tanjung Jabung Timur Kab. Tebo Kota Jambi Kota Sungai Penuh PROVINSI SUMATERA SELATAN Kab. Lahat
2017, No.449
TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI 3 4 656 SEDANG 524 KECIL 444 KECIL 416 KECIL 697 SEDANG 708 SEDANG 565 KECIL 900 BESAR 816 BESAR 774 SEDANG 834 BESAR 933 BESAR 660 SEDANG 834 BESAR 290 SANGAT KECIL 717 SEDANG 865 BESAR 768 SEDANG 854 BESAR 748 SEDANG 790 SEDANG 732 SEDANG 490 KECIL 689 SEDANG 1134 BESAR 702 SEDANG 734 SEDANG 720 SEDANG 620 SEDANG 735 SEDANG 788 SEDANG 680 SEDANG 832 BESAR 530 KECIL 810 BESAR 816 BESAR 832 BESAR 873 BESAR 796 SEDANG 546 KECIL 1065 BESAR 724 SEDANG
www.peraturan.go.id
2017, No.449
NO 1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 10 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6
-8-
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA 2 Kab. Musi Banyuasin Kab. Musi Rawas Kab. Muara Enim Kab. Ogan Komering Ilir Kab. Ogan Komering Ulu Kota Palembang Kota Pagar Alam Kota Lubuk Linggau Kota Prabumulih Kab. Banyuasin Kab. Ogan Ilir Kab. OKU Timur Kab. OKU Selatan Kab. Empat Lawang Kab. Penukal Abab Lematang Ilir Kab. Musi Rawas Utara PROVINSI BANGKA BELITUNG Kab. Bangka Kab. Belitung Kota Pangkal Pinang Kab. Bangka Selatan Kab. Bangka Tengah Kab. Bangka Barat Kab. Belitung Timur PROVINSI BENGKULU Kab. Bengkulu Selatan Kab. Bengkulu Utara Kab. Rejang Lebong Kota Bengkulu Kab. Kaur Kab. Seluma Kab. Mukomuko Kab. Lebong Kab. Kepahiang Kab. Bengkulu Tengah PROVINSI LAMPUNG Kab. Lampung Barat Kab. Lampung Selatan Kab. Lampung Tengah Kab. Lampung Utara Kab. Lampung Timur Kab. Tanggamus
TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI 3 4 829 BESAR 979 BESAR 860 BESAR 937 BESAR 796 SEDANG 821 BESAR 594 KECIL 691 SEDANG 568 KECIL 959 BESAR 814 BESAR 669 SEDANG 651 SEDANG 724 SEDANG 821 BESAR 728 SEDANG 997 BESAR 930 BESAR 790 SEDANG 455 KECIL 874 BESAR 669 SEDANG 960 BESAR 725 SEDANG 766 SEDANG 673 SEDANG 660 SEDANG 634 SEDANG 752 SEDANG 618 SEDANG 664 SEDANG 682 SEDANG 618 SEDANG 653 SEDANG 638 SEDANG 900 BESAR 834 BESAR 882 BESAR 977 BESAR 836 BESAR 865 BESAR 814 BESAR
www.peraturan.go.id
-9-
NO 1 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12 10.13 10.14 10.15 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 11.10 11.11 11.12 11.13 11.14 11.15 11.16 11.17 11.18 11.19 11.20 11.21 11.22 11.23 11.24 11.25 11.26 11.27 12 12.1 12.2 12.3 12.4
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA 2 Kab. Tulang Bawang Kab. Way Kanan Kota Bandar Lampung Kota Metro Kab. Pesawaran Kab. Pringsewu Kab. Mesuji Kab. Tulang Bawang Barat Kab. Pesisir Barat PROVINSI JAWA BARAT Kab. Bandung Kab. Bekasi Kab. Bogor Kab. Ciamis Kab. Cianjur Kab. Cirebon Kab. Garut Kab. Indramayu Kab. Karawang Kab. Kuningan Kab. Majalengka Kab. Purwakarta Kab. Subang Kab. Sukabumi Kab. Sumedang Kab. Tasikmalaya Kota Bandung Kota Bekasi Kota Bogor Kota Cirebon Kota Depok Kota Sukabumi Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Kab. Bandung Barat Kab. Pangandaran PROVINSI BANTEN Kab. Lebak Kab. Pandeglang Kab. Serang Kab. Tangerang
2017, No.449
TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI 3 4 816 BESAR 920 BESAR 794 SEDANG 471 KECIL 752 SEDANG 794 SEDANG 741 SEDANG 761 SEDANG 722 SEDANG 982 BESAR 844 BESAR 816 BESAR 864 BESAR 780 SEDANG 802 BESAR 814 BESAR 888 BESAR 814 BESAR 722 SEDANG 794 SEDANG 848 BESAR 728 SEDANG 820 BESAR 788 SEDANG 844 BESAR 812 BESAR 834 BESAR 812 BESAR 651 SEDANG 460 KECIL 843 BESAR 343 SANGAT KECIL 411 KECIL 827 BESAR 495 KECIL 638 SEDANG 528 KECIL 758 SEDANG 792 SEDANG 652 SEDANG 772 SEDANG 790 SEDANG
www.peraturan.go.id
2017, No.449
-10-
NO
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
1 12.5 12.6 12.7 12.8 13 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 13.10 13.11 13.12 13.13 13.14 13.15 13.16 13.17 13.18 13.19 13.20 13.21 13.22 13.23 13.24 13.25 13.26 13.27 13.28 13.29 13.30 13.31 13.32 13.33 13.34 13.35
2 Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Serang Kota Tangerang Selatan PROVINSI JAWA TENGAH Kab. Banjarnegara Kab. Banyumas Kab. Batang Kab. Blora Kab. Boyolali Kab. Brebes Kab. Cilacap Kab. Demak Kab. Grobogan Kab. Jepara Kab. Karanganyar Kab. Kebumen Kab. Kendal Kab. Klaten Kab. Kudus Kab. Magelang Kab. Pati Kab. Pekalongan Kab. Pemalang Kab. Purbalingga Kab. Purworejo Kab. Rembang Kab. Semarang Kab. Sragen Kab. Sukoharjo Kab. Tegal Kab. Temanggung Kab. Wonogiri Kab. Wonosobo Kota Magelang Kota Pekalongan Kota Salatiga Kota Semarang Kota Surakarta Kota Tegal
14
PROVINSI DI YOGYAKARTA
TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI 3 4 543 KECIL 832 BESAR 623 SEDANG 979 BESAR 968 BESAR 680 SEDANG 874 BESAR 660 SEDANG 780 SEDANG 708 SEDANG 766 SEDANG 954 BESAR 590 KECIL 800 SEDANG 750 SEDANG 804 BESAR 794 SEDANG 730 SEDANG 702 SEDANG 696 SEDANG 808 BESAR 782 SEDANG 614 SEDANG 718 SEDANG 662 SEDANG 814 BESAR 652 SEDANG 648 SEDANG 774 SEDANG 754 SEDANG 816 BESAR 650 SEDANG 772 SEDANG 778 SEDANG 337 SANGAT KECIL 436 KECIL 486 KECIL 970 BESAR 614 SEDANG 689 SEDANG TIDAK TERPETAKAN
www.peraturan.go.id
-11-
NO
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
1 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 15 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 15.7 15.8 15.9 15.10 15.11 15.12 15.13 15.14 15.15 15.16 15.17 15.18 15.19 15.20 15.21 15.22 15.23 15.24 15.25 15.26 15.27 15.28 15.29 15.30 15.31 15.32 15.33 15.34 15.35 15.36
2 Kab. Bantul Kab. Gunung Kidul Kab. Kulon Progo Kab. Sleman Kota Yogyakarta PROVINSI JAWA TIMUR Kab. Bangkalan Kab. Banyuwangi Kab. Blitar Kab. Bojonegoro Kab. Bondowoso Kab. Gresik Kab. Jember Kab. Jombang Kab. Kediri Kab. Lamongan Kab. Lumajang Kab. Madiun Kab. Magetan Kab. Malang Kab. Mojokerto Kab. Nganjuk Kab. Ngawi Kab. Pacitan Kab. Pamekasan Kab. Pasuruan Kab. Ponorogo Kab. Probolinggo Kab. Sampang Kab. Sidoarjo Kab. Situbondo Kab. Sumenep Kab. Trenggalek Kab. Tuban Kab. Tulungagung Kota Blitar Kota Kediri Kota Madiun Kota Malang Kota Mojokerto Kota Pasuruan Kota Probolinggo
2017, No.449
TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI 3 4 626 SEDANG 640 SEDANG 720 SEDANG 716 SEDANG 640 SEDANG 988 BESAR 898 BESAR 514 KECIL 852 BESAR 954 BESAR 802 BESAR 714 SEDANG 946 BESAR 804 BESAR 852 BESAR 756 SEDANG 698 SEDANG 802 BESAR 690 SEDANG 976 BESAR 748 SEDANG 692 SEDANG 854 BESAR 656 SEDANG 638 SEDANG 968 BESAR 776 SEDANG 950 BESAR 688 SEDANG 810 BESAR 854 BESAR 952 BESAR 744 SEDANG 834 BESAR 862 BESAR 601 SEDANG 854 BESAR 724 SEDANG 678 SEDANG 332 SANGAT KECIL 625 SEDANG 682 SEDANG
www.peraturan.go.id
2017, No.449
-12-
NO
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
1 15.37 15.38 16 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 16.10 16.11 16.12 16.13 16.14 17 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 17.7 17.8 17.9 17.10 17.11 17.12 17.13 17.14 18 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 18.7 18.8 18.9
2 Kota Surabaya Kota Batu PROVINSI KALIMANTAN BARAT Kab. Bengkayang Kab. Landak Kab. Kapuas Hulu Kab. Ketapang Kab. Mempawah Kab. Sambas Kab. Sanggau Kab. Sintang Kota Pontianak Kota Singkawang Kab. Sekadau Kab. Melawi Kab. Kayong Utara Kab. Kubu Raya PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Kab. Barito Selatan Kab. Barito Utara Kab. Kapuas Kab. Kotawaringin Barat Kab. Kotawaringin Timur Kota Palangkaraya Kab. Katingan Kab. Seruyan Kab. Sukamara Kab. Lamandau Kab. Gunung Mas Kab. Pulang Pisau Kab. Murung Raya Kab. Barito Timur PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Kab. Banjar Kab. Barito Kuala Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Kota Baru Kab. Tabalong Kab. Tanah Laut Kab. Tapin
TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI 3 4 979 BESAR 627 SEDANG 825 BESAR 750 SEDANG 759 SEDANG 1.008 BESAR 832 BESAR 785 SEDANG 1.033 BESAR 838 BESAR 884 BESAR 766 SEDANG 616 SEDANG 794 SEDANG 697 SEDANG 717 SEDANG 840 BESAR 664 SEDANG 733 SEDANG 629 SEDANG 847 BESAR 825 BESAR 834 BESAR 854 BESAR 933 BESAR 871 BESAR 563 KECIL 752 SEDANG 834 BESAR 810 BESAR 770 SEDANG 708 SEDANG 957 BESAR 942 BESAR 590 KECIL 774 SEDANG 761 SEDANG 979 BESAR 926 BESAR 816 BESAR 737 SEDANG 680 SEDANG
www.peraturan.go.id
2017, No.449
-13-
NO
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
1 18.10 18.11 18.12 18.13 19 19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 19.6 19.7 19.8 19.9 19.10 20 20.1 20.2 20.3 20.4 20.5 21 21.1 21.2 21.3 21.4 21.5 21.6 21.7 21.8 21.9 21.10 21.11
2
21.12 21.13 21.14 21.15 22 22.1 22.2 22.3
Kota Banjar Baru Kota Banjarmasin Kab. Balangan Kab. Tanah Bumbu PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Kab. Kutai Kartanegara Kab. Kutai Barat Kab. Kutai Timur Kab. Paser Kota Balikpapan Kota Bontang Kota Samarinda Kab. Berau Kab. Penajam Paser Utara Kab. Mahakam Ulu PROVINSI KALIMANTAN UTARA Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tarakan Kab. Tana Tidung PROVINSI SULAWESI UTARA Kab. Bolaang Mongondow Kab. Minahasa Kab. Kepulauan Sangihe Kota Bitung Kota Manado Kab. Kepulauan Talaud Kab. Minahasa Selatan Kota Tomohon Kab. Minahasa Utara Kota Kotamobagu Kab. Bolaang Mongondow Utara Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Bitaro Kab. Minahasa Tenggara Kab. Bolaang Mangondow Timur Kab. Bolaang Mangondow Selatan PROVINSI GORONTALO Kab. Boalemo Kab. Gorontalo Kota Gorontalo
TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI 3 4 807 BESAR 867 BESAR 629 SEDANG 823 BESAR 946 BESAR 856 BESAR 678 SEDANG 851 BESAR 638 SEDANG 801 BESAR 644 SEDANG 827 BESAR 860 BESAR 814 BESAR 583 KECIL 829 BESAR 768 SEDANG 633 SEDANG 767 SEDANG 744 SEDANG 284 SANGAT KECIL 1142 BESAR 557 KECIL 620 SEDANG 798 SEDANG 724 SEDANG 656 SEDANG 518 KECIL 805 BESAR 455 KECIL 686 SEDANG 583 KECIL 695 SEDANG 624
SEDANG
667 694 557 568 750 823 484
SEDANG SEDANG KECIL KECIL SEDANG BESAR KECIL
www.peraturan.go.id
2017, No.449
NO 1 22.4 22.5 22.6 23 23.1 23.2 23.3 23.4 23.5 23.6 23.7 23.8 23.9 23.10 23.11 23.12 23.13 24 24.1 24.2 24.3 24.4 24.5 24.6 24.7 24.8 24.9 24.10 24.11 24.12 24.13 24.14 24.15 24.16 24.17 24.18 24.19 24.20 24.21 24.22 24.23
-14-
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA 2 Kab. Pohuwato Kab. Bone Bolango Kab. Gorontalo Utara PROVINSI SULAWESI TENGAH Kab. Banggai Kab. Banggai Kepulauan Kab. Buol Kab. Toli-Toli Kab. Donggala Kab. Morowali Kab. Poso Kota Palu Kab. Parigi Moutong Kab. Tojo Una Una Kab. Sigi Kab. Banggai Laut Kab. Morowali Utara PROVINSI SULAWESI SELATAN Kab. Bantaeng Kab. Barru Kab. Bone Kab. Bulukumba Kab. Enrekang Kab. Gowa Kab. Jeneponto Kab. Luwu Kab. Luwu Utara Kab. Maros Kab. Pangkajene Kepulauan Kota Palopo Kab. Luwu Timur Kab. Pinrang Kab. Sinjai Kab. Kepulauan Selayar Kab. Sidenreng Rappang Kab. Soppeng Kab. Takalar Kab. Tana Toraja Kab. Wajo Kota Pare-pare Kota Makassar
TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI 3 4 667 SEDANG 407 KECIL 792 SEDANG 827 BESAR 915 BESAR SANGAT SANGAT 284 KECIL 700 SEDANG 834 BESAR 680 SEDANG 711 SEDANG 647 SEDANG 755 SEDANG 957 BESAR 810 BESAR 695 SEDANG 464 KECIL 726 SEDANG 1012 BESAR 834 BESAR 796 SEDANG 994 BESAR 953 BESAR 669 SEDANG 880 BESAR 807 BESAR 845 BESAR 821 BESAR 772 SEDANG 1.019 BESAR 845 BESAR 812 BESAR 977 BESAR 774 SEDANG 1.036 BESAR 981 BESAR 847 BESAR 783 SEDANG 832 BESAR 979 BESAR 594 KECIL 979 BESAR
www.peraturan.go.id
-15-
NO
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
1 24.24 25 25.1 25.2 25.3 25.4 25.5 25.6 26 26.1 26.2 26.3 26.4 26.5 26.6 26.7 26.8 26.9 26.10 26.11 26.12 26.13 26.14 26.15 26.16 26.17 27 27.1 27.2 27.3 27.4 27.5 27.6 27.7 27.8 27.9 28 28.1 28.2 28.3 28.4 28.5
2 Kab. Toraja Utara PROVINSI SULAWESI BARAT Kab. Majene Kab. Mamuju Kab. Polewali Mandar Kab. Mamasa Kab. Mamuju Utara Kab. Mamuju Tengah PROVINSI SULAWESI TENGGARA Kab. Buton Kab. Konawe Kab. Kolaka Kab. Muna Kota Kendari Kota Bau-bau Kab. Konawe Selatan Kab. Bombana Kab. Wakatobi Kab. Kolaka Utara Kab. Konawe Utara Kab. Buton Utara Kab. Konawe Kepulauan Kab. Kolaka Timur Kab. Muna Barat Kab. Buton Tengah Kab. Buton Selatan PROVINSI BALI Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Kab. Bima Kab. Dompu Kab. Lombok Barat Kab. Lombok Tengah Kab. Lombok Timur
2017, No.449
TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI 3 4 854 BESAR 636 SEDANG 829 BESAR 816 BESAR 803 BESAR 772 SEDANG 816 BESAR 473 KECIL 980 SEDANG 713 SEDANG 739 SEDANG 873 BESAR 832 BESAR 662 SEDANG 772 SEDANG 805 BESAR 715 SEDANG 655 SEDANG 642 SEDANG 559 KECIL 559 KECIL 664 SEDANG 772 SEDANG 773 SEDANG 515 KECIL 713 SEDANG 694 SEDANG 718 SEDANG 716 SEDANG 714 SEDANG 740 SEDANG 736 SEDANG 804 BESAR 640 SEDANG 636 SEDANG 774 SEDANG 1019 BESAR 782 SEDANG 754 SEDANG 658 SEDANG 838 BESAR 826 BESAR
www.peraturan.go.id
2017, No.449
-16-
NO
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
1 28.6 28.7 28.8 28.9 28.10 29 29.1 29.2 29.3 29.4 29.5 29.6 29.7 29.8 29.9 29.10 29.11 29.12 29.13 29.14 29.15 29.16 29.17 29.18 29.19 29.20 29.21 29.22 30 30.1 30.2 30.3 30.4 30.5 30.6 30.7 30.8 30.9 30.10 30.11 31 31.1
2 Kab. Sumbawa Kota Mataram Kota Bima Kab. Sumbawa Barat Kab. Lombok Utara PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka PROVINSI MALUKU Kab. Maluku Tenggara Barat Kab. Maluku Tengah Kab. Maluku Tenggara Kab. Buru Kota Ambon Kab. Seram Bagian Barat Kab. Seram Bagian Timur Kab. Kepulauan Aru Kota Tual Kab. Maluku Barat Daya Kab. Buru Selatan PROVINSI MALUKU UTARA Kab. Halmahera Tengah
TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI 3 4 886 BESAR 447 KECIL 499 KECIL 886 BESAR 581 KECIL 1070 BESAR 1.081 BESAR 745 SEDANG 878 BESAR 617 SEDANG 838 BESAR 631 SEDANG 780 SEDANG 818 BESAR 838 BESAR 802 BESAR 883 BESAR 900 BESAR 790 SEDANG 642 SEDANG 605 SEDANG 902 BESAR 835 BESAR 871 BESAR 913 BESAR 804 BESAR 564 KECIL 766 SEDANG 918 BESAR 196 SANGAT KECIL 983 BESAR 630 SEDANG 847 BESAR 579 KECIL 478 KECIL *) Tidak terpetakan 681 SEDANG 577 KECIL 782 SEDANG 694 SEDANG 795 SEDANG 792 SEDANG
www.peraturan.go.id
-17-
NO 1 31.2 31.3 31.4 31.5 31.6 31.7 31.8 31.9 31.10
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA 2 Kota Ternate Kab. Halmahera Barat Kab. Halmahera Timur Kab. Halmahera Selatan Kab. Halmahera Utara Kab. Kepulauan Sula Kota. Tidore Kepulauan Kab. Pulau Morotai Kab. Pulau Taliabu
32
PROVINSI PAPUA
32.1 32.2 32.3 32.4 32.5 32.6 32.7 32.8 32.9 32.10 32.11 32.12 32.13 32.14 32.15 32.16 32.17 32.18 32.19 32.20 32.21 32.22 32.23 32.24 32.25 32.26 32.27 32.28 32.29 33 33.1
Kab. Biak Numfor Kab. Jayapura Kab. Jayawijaya Kab. Merauke Kab. Mimika Kab. Nabire Kab. Paniai Kab. Puncak Jaya Kab. Kepulauan Yapen Kota Jayapura Kab. Sarmi Kab. Keerom Kab. Yahukimo Kab. Pegunungan Bintang Kab. Tolikara Kab. Boven Digoel Kab. Mappi Kab. Asmat Kab. Waropen Kab. Supiori Kab. Mamberamo Raya Kab. Membramo Tengah Kab. Yalimo Kab. Lanny Jaya Kab. Nduga Kab. Dogiyai Kab. Puncak Kab. Intan Jaya Kab. Deiyai PROVINSI PAPUA BARAT Kab. Fak Fak
2017, No.449
TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI 3 4 484 KECIL 612 SEDANG 557 KECIL 919 BESAR 552 KECIL 643 SEDANG 686 SEDANG 612 SEDANG 761 SEDANG TIDAK TERPETAKAN 809 BESAR 890 BESAR 890 BESAR 1086 BESAR 916 BESAR 1.095 BESAR *) Tidak terpetakan *) Tidak terpetakan *) Tidak terpetakan 720 SEDANG 843 BESAR 809 BESAR 837 BESAR 720 SEDANG 820 BESAR 846 BESAR 728 SEDANG 874 BESAR 619 SEDANG *) Tidak terpetakan *) Tidak terpetakan *) Tidak terpetakan *) Tidak terpetakan 602 SEDANG 543 KECIL 529 KECIL *) Tidak terpetakan *) Tidak terpetakan *) Tidak terpetakan 1.095 BESAR 949 BESAR
www.peraturan.go.id
2017, No.449
-18-
NO
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
1
2
33.2
Kab. Manokwari
33.3 33.4 33.5 33.6
Kab. Kota Kab. Kab.
33.7
Kab. Teluk Bintuni
33.8
Kab. Teluk Wondama
33.9 33.10 33.11 33.12 33.13 34
Sorong Sorong Raja Ampat Sorong Selatan
Kab. Kaimana Kab. Maybrat Kab. Tambrauw Kab. Manokwari Selatan Kab. Pegunungan Arfak PROVINSI DKI JAKARTA
34.1
Kota Jakarta Pusat
34.2
Kota Jakarta Timur
34.3
Kota Jakarta Selatan
34.4
Kota Jakarta Barat
34.5
Kota Jakarta Utara
34.6
Kab. Kepulauan Seribu
TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI 3 4 SANGAT SANGAT 196 KECIL 854 BESAR 1.008 BESAR 767 SEDANG *) Tidak terpetakan SANGAT SANGAT 168 KECIL SANGAT SANGAT 154 KECIL 678 SEDANG 426 KECIL *) Tidak terpetakan 456 KECIL *) Tidak terpetakan 896 BESAR ** ) Nihil (Urusan 2 Pilihan) ** ) Nihil (Urusan 2 Pilihan) ** ) Nihil (Urusan 2 Pilihan) ** ) Nihil (Urusan 2 Pilihan) ** ) Nihil (Urusan 2 Pilihan) ** ) Nihil (Urusan 2 Pilihan)
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA ttd TJAHJO KUMOLO
www.peraturan.go.id
