PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 18/11/PBI/2016 TENTANG PASAR UANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANK INDONESIA,
Menimbang
: a.
bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah;
b.
bahwa untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan
moneter,
makroprudensial,
sistem
pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah, yang perlu didukung antara lain oleh pasar keuangan yang efisien; c.
bahwa untuk mencapai pasar keuangan yang efisien, antara lain dibutuhkan pasar uang yang likuid dan dalam;
d.
bahwa
pasar
uang
yang
likuid
dan
dalam
dapat
meningkatkan fleksibilitas dan kelancaran pengelolaan dana pelaku pasar, sehingga diperlukan peran Bank Indonesia
untuk
mengatur,
memberikan
perizinan,
mengembangkan, dan mengawasi pasar uang; e.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pasar Uang. abcdefghuijkklmnopwgagagagagaggaagaga
-2-
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor
64,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 3608); 2.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor
3843)
sebagaimana
telah
diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Nomor
7,
Negara
Republik Indonesia
Tambahan
Lembaran
Tahun
Negara
2009
Republik
Indonesia Nomor 4962); MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PASAR UANG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1.
Pasar Uang adalah bagian dari sistem keuangan yang bersangkutan dengan kegiatan perdagangan, pinjammeminjam, atau pendanaan berjangka pendek sampai dengan 1 (satu) tahun dalam mata uang Rupiah dan valuta asing, yang berperan dalam transmisi kebijakan moneter, pencapaian stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran.
2.
Pelaku Pasar Uang yang selanjutnya disebut Pelaku Pasar adalah pihak yang melakukan kegiatan penerbitan Instrumen Pasar Uang dan/atau melakukan transaksi di Pasar Uang.
-3-
3.
Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, dan Bank Umum Syariah termasuk Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
4.
Perusahaan Efek adalah pihak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pasar modal.
5.
Nasabah adalah Pelaku Pasar yang menggunakan jasa pihak lain.
6.
Lembaga Pendukung Pasar Uang adalah pihak yang dapat memberikan jasa terkait penerbitan Instrumen Pasar
Uang,
perantara
pelaksanaan
transaksi,
penyelesaian transaksi, penatausahaan instrumen dan transaksi di Pasar Uang, dan pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 7.
Instrumen
Pasar
Uang
adalah
instrumen
yang
ditransaksikan di Pasar Uang, yang meliputi instrumen yang diterbitkan dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun, sertifikat deposito, dan instrumen lain yang ditetapkan
oleh
Bank
Indonesia,
termasuk
yang
berdasarkan prinsip syariah. 8.
Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing yang selanjutnya disebut Perusahaan Pialang adalah Perusahaan
Pialang
sebagaimana
dimaksud
dalam
ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai perusahaan pialang pasar uang Rupiah dan valuta asing. Pasal 2 Bank
Indonesia
melakukan
pengaturan,
perizinan,
pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dalam rangka: a.
meningkatkan efektivitas kebijakan moneter;
b.
mencegah dan mengurangi risiko sistemik;
c.
meningkatkan efisiensi Pasar Uang;
d.
meningkatkan fungsi intermediasi yang berdaya tahan; dan
-4-
e. mengembangkan pasar keuangan. BAB II PELAKU PASAR DAN LEMBAGA PENDUKUNG PASAR UANG Pasal 3 (1)
(2)
Pelaku Pasar terdiri atas: a.
Bank;
b.
Perusahaan Efek; dan
c.
Nasabah.
Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain terdiri atas:
(3)
a.
Bank;
b.
Perusahaan Efek;
c.
korporasi;
d.
orang perseorangan; dan
e.
bukan penduduk.
Pelaku
Pasar
berupa
Bank
dan
Perusahaan
Efek
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat melakukan kegiatan di Pasar Uang untuk kepentingan
sendiri
maupun
untuk
kepentingan
Nasabah. (4)
Bank dan Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan kegiatan di Pasar Uang secara langsung tanpa melalui Lembaga Pendukung Pasar Uang.
(5)
Pelaku Pasar berupa Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melakukan kegiatan di Pasar Uang hanya untuk kepentingan sendiri.
(6)
Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam melakukan kegiatan di Pasar Uang harus melalui Lembaga Pendukung Pasar Uang. Pasal 4
(1)
Lembaga Pendukung Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) meliputi: a.
Bank;
-5-
b.
Perusahaan Efek;
c.
Perusahaan Pialang; dan
d.
lembaga
lainnya
yang
ditetapkan
oleh
Bank
Indonesia. (2)
Bank dan Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat bertindak antara lain sebagai agen penerbit, agen penjual, penatausahaan dan penyelesaian transaksi.
(3)
Perusahaan Pialang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bertindak sebagai perantara transaksi Nasabah di Pasar Uang. BAB III KEGIATAN DI PASAR UANG Pasal 5
(1)
(2)
Kegiatan di Pasar Uang meliputi: a.
penerbitan Instrumen Pasar Uang; dan/atau
b.
transaksi di Pasar Uang.
Transaksi di Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak termasuk transaksi antar-Nasabah yang dilakukan tanpa melalui Lembaga Pendukung Pasar Uang. Pasal 6
Jenis transaksi di Pasar Uang terdiri atas: a.
transaksi jual-beli Instrumen Pasar Uang;
b.
transaksi
pinjam-meminjam
atau
pendanaan
selain
kredit dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun, yang meliputi: 1.
transaksi
pinjam-meminjam
atau
pendanaan
dengan menggunakan agunan (secured); atau 2.
transaksi pinjam-meminjam atau pendanaan tanpa menggunakan agunan (unsecured); dan
c.
transaksi derivatif suku bunga Rupiah untuk semua jangka waktu.
-6-
BAB IV INSTRUMEN PASAR UANG Pasal 7 (1)
Bank Indonesia menetapkan persyaratan Instrumen Pasar Uang.
(2)
Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan paling kurang:
(3)
a.
scripless; dan
b.
terdapat keterbukaan informasi rating.
Persyaratan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2)
dikecualikan untuk instrumen moneter Bank Indonesia dan Instrumen Pasar Uang yang diatur dalam UndangUndang. (4)
Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
masing-masing
Instrumen Pasar Uang diatur dengan ketentuan Bank Indonesia. BAB V PERIZINAN PENERBITAN INSTRUMEN PASAR UANG Pasal 8 (1)
Pelaku Pasar yang akan menerbitkan Instrumen Pasar Uang wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia.
(2)
Pelaku Pasar yang dapat menerbitkan Instrumen Pasar Uang yaitu: a.
Bank;
b.
Perusahaan Efek; dan
c.
Nasabah
berupa
Bank,
Perusahaan
Efek,
dan
korporasi. (3)
Pelaku Pasar berupa Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c hanya dapat melakukan penerbitan Instrumen Pasar Uang melalui Lembaga Pendukung Pasar Uang berupa Bank dan Perusahaan Efek.
(4)
Lembaga Pendukung Pasar Uang dilarang memberikan jasa terkait penerbitan Instrumen Pasar Uang yang
-7-
dilakukan
oleh
Nasabah
orang
perseorangan
dan
Nasabah bukan penduduk. (5)
Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
tata
cara
dan
mekanisme pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan Bank Indonesia. Pasal 9 (1)
Lembaga Pendukung Pasar Uang berupa Bank dan Perusahaan Efek wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia.
(2)
Lembaga Pendukung Pasar Uang berupa Perusahaan Pialang yang menjadi perantara transaksi Nasabah di Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia.
(3)
Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
tata
cara
dan
mekanisme pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan ketentuan Bank Indonesia. Pasal 10 Pelaku Pasar wajib menyampaikan salinan izin penerbitan instrumen pasar uang kepada Bank Indonesia dalam hal terdapat otoritas lain yang mewajibkan Pelaku Pasar untuk memperoleh izin penerbitan Instrumen Pasar Uang. BAB VI HARGA ACUAN Pasal 11 (1)
Bank Indonesia menetapkan harga acuan berupa suku bunga penawaran antarbank.
(2)
Dalam menetapkan suku bunga penawaran antarbank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia menetapkan bank kontributor.
(3)
Harga acuan berupa suku bunga penawaran antarbank mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai suku bunga penawaran antarbank.
-8-
Pasal 12 Dalam melakukan transaksi Instrumen Pasar Uang, Pelaku Pasar
dapat
mengacu
pada
suku
bunga
penawaran
antarbank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1). BAB VII PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN MANAJEMEN RISIKO DI PASAR UANG Pasal 13 (1)
Pelaku Pasar yang menerbitkan Instrumen Pasar Uang dan/atau melakukan transaksi di Pasar Uang wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.
(2)
Prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup paling kurang: a.
etika bertransaksi dan market code of conduct atau pedoman lain yang sejenis;
b.
transparansi dan keterbukaan informasi;
c.
perlindungan konsumen; dan
d.
mekanisme
penyelesaian
sengketa
(dispute
resolution). (3)
Pelaku Pasar yang menerbitkan Instrumen Pasar Uang, selain menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga mempertimbangkan risiko sistemik Pelaku Pasar yang menerbitkan Instrumen Pasar Uang terhadap industri Pelaku Pasar.
(4)
Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan mempertimbangkan risiko sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Pasar mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasal 14
(1)
Dalam
rangka
penerapan
prinsip
kehati-hatian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pegawai atau staf Pelaku Pasar yang melakukan aktivitas treasury
-9-
wajib memiliki sertifikasi treasury dari lembaga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. (2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban sertifikasi treasury
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam ketentuan Bank Indonesia. Pasal 15 (1)
Dalam melakukan transaksi di Pasar Uang, Pelaku Pasar wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif.
(2)
Bank yang melakukan transaksi di Pasar Uang wajib menerapkan
manajemen
risiko
sebagaimana
diatur
dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bank umum. (3)
Perusahaan Efek yang melakukan transaksi di Pasar Uang wajib menerapkan manajemen risiko sebagaimana diatur oleh otoritas yang berwenang. Pasal 16
Kewajiban penerapan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud
dalam
Pasal
13
dan
kewajiban
penerapan
manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikecualikan bagi Pelaku Pasar berupa Nasabah orangperseorangan dan Nasabah bukan penduduk. BAB VIII INFRASTRUKTUR PASAR UANG Pasal 17 (1)
Bank Indonesia menetapkan infrastruktur Pasar Uang.
(2)
Infrastruktur Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a.
sarana pelaksanaan transaksi;
b.
sarana penyelesaian dana;
c.
sarana penyelesaian Instrumen Pasar Uang;
d.
sarana penatausahaan Instrumen Pasar Uang; dan
e.
sarana pengelolaan data dan informasi Pasar Uang.
- 10 -
(3)
Sarana pelaksanaan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan sistem Bank Indonesia sarana
Electronic Trading Platform (BI-ETP) atau
pelaksanaan
transaksi
lainnya
yang
lazim
digunakan di Pasar Uang. (4)
Sarana penyelesaian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk Rupiah di luar pemindahbukuan (overbooking) menggunakan sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
(5)
Sarana
penyelesaian
Instrumen
Pasar
Uang
dan
penatausahaan Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud
pada
menggunakan
ayat
Bank
(2)
huruf
Indonesia
c
dan
Scripless
huruf
d
Securities
Settlement System (BI-SSSS) atau sarana penyelesaian dan penatausahaan instrumen lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. (6)
Sarana pengelolaan data dan informasi Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui sistem pelaporan transaksi Bank Indonesia atau sistem lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pasal 18
(1)
Bank Indonesia dapat menunjuk pihak lain untuk melaksanakan fungsi:
(2)
a.
penyelesaian transaksi;
b.
penatausahaan Instrumen Pasar Uang; dan/atau
c.
pelaksanaan kliring transaksi di Pasar Uang.
Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri atas:
(3)
a.
lembaga penyimpanan dan penyelesaian; dan
b.
lembaga kliring dan penjaminan.
Lembaga penyimpanan dan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melakukan kegiatan penatausahaan Instrumen Pasar Uang dan penyelesaian transaksi di Pasar Uang.
- 11 -
(4)
Lembaga kliring dan penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertindak sebagai penyelenggara kliring dan penjaminan transaksi di Pasar Uang.
(5)
Lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang ditunjuk oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menatausahakan Instrumen Pasar Uang yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
(6)
Pelaksanaan kliring transaksi di Pasar Uang dilakukan oleh Bank Indonesia atau lembaga kliring yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Pasal 19
(1)
Bank
Indonesia
mengatur
mekanisme
penyelesaian
mengenai
mekanisme
transaksi di Pasar Uang. (2)
Ketentuan
lebih
lanjut
penyelesaian transaksi di Pasar Uang diatur dengan ketentuan Bank Indonesia. BAB IX PELAPORAN Pasal 20 (1)
Pelaku Pasar berupa Bank dan Perusahaan Efek serta Lembaga
Pendukung
Pasar
Uang
yang
melakukan
transaksi di Pasar Uang wajib melaporkan data dan informasi transaksi kepada Bank Indonesia melalui sistem pelaporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. (2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan Bank Indonesia.
- 12 -
BAB X PENGAWASAN PASAR UANG Pasal 21 (1)
Bank
Indonesia
melakukan
pengawasan
terhadap
kegiatan di Pasar Uang. (2)
Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan otoritas lain yang berwenang.
(3)
Pengawasan
terhadap
kegiatan
di
Pasar
Uang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.
pengawasan tidak langsung; dan/atau
b.
pemeriksaan. Pasal 22
(1)
Dalam
rangka
pengawasan
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 21, Pelaku Pasar dan Lembaga Pendukung Pasar Uang wajib menyediakan dan menyampaikan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan oleh Bank Indonesia. (2)
Pelaku Pasar wajib bertanggung jawab atas kebenaran data, informasi, dan/atau keterangan yang disampaikan kepada Bank Indonesia. Pasal 23
(1)
Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b.
(2)
Pihak
yang
ditugaskan
melakukan
pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga kerahasiaan
data,
informasi,
dan
diperoleh dari hasil pemeriksaaan.
keterangan
yang
- 13 -
BAB XI SANKSI Pasal 24 (1)
Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap Pelaku Pasar dan Lembaga Pendukung Pasar Uang.
(2)
Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a.
teguran tertulis;
b.
kewajiban membayar;
c.
penghentian sementara kegiatan di Pasar Uang;
d.
pencabutan izin usaha di Pasar Uang; dan/atau
e.
pembatasan dan/atau larangan kegiatan dalam sistem pembayaran.
(3)
Pelaku Pasar dan/atau Lembaga Pendukung Pasar Uang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (4), dan Pasal 22 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(4)
Lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang ditunjuk oleh Bank Indonesia yang melanggar ketentuan dalam Pasal 18 ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(5)
Pihak yang ditugaskan oleh Bank Indonesia untuk melakukan pemeriksaan yang melanggar Pasal 23 ayat (2)
dikenakan
sanksi
administratif
berupa
teguran
tertulis. (6)
Setiap Pelaku Pasar dan Lembaga Pendukung Pasar Uang
yang
dikenakan
sanksi
administratif
berupa
teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 22. (7)
Bank
Indonesia
menyampaikan
informasi
mengenai
pengenaan sanksi terhadap Pelaku Pasar, Lembaga Pendukung Pasar Uang, lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang ditunjuk oleh Bank Indonesia, dan
- 14 -
pihak yang ditugaskan oleh Bank Indonesia untuk melakukan pemeriksaan, kepada: a.
Otoritas
Jasa
dikenakan
Keuangan,
kepada
dalam
Pelaku
hal
Pasar,
sanksi Lembaga
Pendukung Pasar Uang, dan lembaga penyimpanan dan
penyelesaian
Indonesia
yang
yang
berada
ditunjuk di
bawah
oleh
Bank
pengawasan
Otoritas Jasa Keuangan; b.
Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, dalam
hal
sanksi
dikenakan
kepada
Nasabah
berupa korporasi Badan Usaha Milik Negara; c.
Bursa Efek Indonesia, dalam hal sanksi dikenakan bagi Nasabah berupa korporasi publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia; dan/atau
d.
Instansi
yang
berwenang,
dalam
hal
sanksi
dikenakan kepada pihak yang ditugaskan oleh Bank Indonesia untuk melakukan pemeriksaan. BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 25 Instrumen Pasar Uang yang telah diterbitkan, ditransaksikan, dan/atau menjadi agunan (collateral) dan/atau underlying transaksi di Pasar Uang sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini yang tidak memenuhi persyaratan Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), masih dapat ditransaksikan hingga jatuh waktu. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku maka: a.
Surat
Keputusan
Direksi
Bank
Indonesia
Nomor
21/55/KEP/DIR tanggal 27 Oktober 1988 tentang Pasar Uang dan Penempatan Dana Antar Bank; dan
- 15 -
b.
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 21/32/UPG tanggal 27 Oktober 1988 perihal Pasar Uang dan Penempatan Dana Antar Bank,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 27 Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2016. Agar
setiap
pengundangan
orang
mengetahuinya,
Peraturan
Bank
memerintahkan
Indonesia
ini
dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2016 GUBERNUR BANK INDONESIA,
AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2016 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 148
PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 18/11/PBI/2016 TENTANG PASAR UANG I.
UMUM Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter melalui Pasar Uang baik Rupiah maupun valuta asing. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan
moneter,
pengelolaan
uang
makroprudensial,
Rupiah
yang
sistem
dilakukan
pembayaran
oleh
Bank
dan
Indonesia,
diperlukan pendalaman pasar keuangan guna mencapai pasar uang domestik yang efisien, likuid, dan dalam. Pasar uang yang efisien, likuid, dan dalam tidak hanya akan mendukung efektivitas kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah, tapi juga dapat memberikan fleksibilitas bagi Pelaku Pasar dalam rangka pengelolaan dana, baik untuk kegiatan pendanaan, investasi, maupun kegiatan ekonomi lainnya. Oleh karena itu, Bank Indonesia perlu mempercepat proses pendalaman Pasar
Uang
pengawasan
melalui yang
pengaturan,
komprehensif
perizinan,
terhadap
pengembangan,
berbagai
transaksi
dan dan
instrumen di Pasar Uang. Pengaturan Pasar Uang juga dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan mengenai perbendaharaan negara terkait penggunaan instrumen Surat Utang Negara sebagai instrumen moneter melalui operasi moneter yang dilakukan antara lain dengan transaksi repurchase agreement (repo). Ahh..................................................ahahahah
-2-
Pengaturan Pasar Uang dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum sehingga dapat menjadi pedoman dan memberikan kepastian hukum bagi Pelaku Pasar dalam bertransaksi di Pasar Uang.
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “korporasi” adalah badan usaha selain Bank dan Perusahaan Efek. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Yang dimaksud dengan “bukan penduduk” adalah orang, badan hukum atau badan lainnya yang tidak berdomisili di Indonesia atau berdomisili di Indonesia kurang dari 1 (satu) tahun dan kegiatan utamanya tidak di Indonesia. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.
-3-
Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Huruf a Transaksi jual-beli Instrumen Pasar Uang misalnya transaksi jual-beli sertifikat deposito (negotiable certificate of deposit) dan commercial paper berbentuk scripless. Huruf b Angka 1 Transaksi
pinjam-meminjam
atau
pendanaan
dengan
menggunakan Instrumen Pasar Uang, Instrumen Pasar Uang
berdasarkan
prinsip
syariah,
dan
instrumen
keuangan lainnya sebagai agunan antara lain transaksi repurchase agreement (repo) dengan agunan (collateral) dan/atau
underlying
Sertifikat
Bank
Indonesia
(SBI),
Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI), Surat Berharga Negara (SBN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan obligasi korporasi. Transaksi repurchase agreement (repo) mencakup transaksi jual-beli Instrumen Pasar Uang dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun (secured short-term borrowing and lending). Angka 2 Transaksi
pinjam-meminjam
tanpa
menggunakan
Instrumen Pasar Uang dan instrumen keuangan lain sebagai agunan antara lain transaksi di Pasar Uang Antar Bank (PUAB) dan Pasar Uang Antar Bank berdasarkan prinsip syariah (PUAS).
-4-
Pasar Uang Antar Bank (PUAB) mencakup kegiatan pinjammeminjam dana dalam Rupiah atau valuta asing antara satu Bank dan Bank lainnya dengan tenor sampai dengan 1 (satu) tahun, tanpa menggunakan Instrumen Pasar Uang sebagai agunan (collateral) dan/atau underlying (unsecured interbank short-term borrowing/lending) antara lain berupa interbank call money. Huruf c Contoh transaksi derivatif suku bunga Rupiah adalah transaksi derivatif interest rate swap Rupiah dengan tenor 3 (tiga) tahun. Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan “scripless” adalah pencatatan kepemilikan surat berharga yang dilakukan tanpa warkat. Huruf b Yang dimaksud dengan “keterbukaan informasi rating” dapat berupa pengumuman rating pada saat penerbitan Instrumen Pasar Uang atau informasi bahwa perusahaan memiliki atau tidak memiliki rating. Rating
merupakan
peringkat
yang
dikeluarkan
oleh
lembaga pemeringkat di dalam atau luar negeri sesuai ketentuan otoritas perbankan, atau ketentuan lain yang ditetapkan Bank Indonesia. Ayat (3) Instrumen moneter Bank Indonesia antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI). Contoh Instrumen Pasar Uang yang sudah diatur dalam Undang-Undang antara lain surat perbendaharaan negara dan wesel ekspor. Ayat (4) Cukup jelas.
-5-
Pasal 8 Ayat (1) Contoh Instrumen Pasar Uang antara lain sertifikat deposito, commercial paper, banker’s acceptance, promissory note, dan instrumen lain dengan tenor sampai dengan 1 (satu) tahun. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Pengaturan, pemberian izin, dan pengawasan Perusahaan Pialang mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai perusahaan pialang pasar uang Rupiah dan valuta asing. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Ayat (1) Suku bunga penawaran antarbank yang diterbitkan oleh Bank Indonesia antara lain Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR). Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
-6-
Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan yang berlaku” antara lain Undang-Undang mengenai perlindungan konsumen, arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, serta pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. Pasal 14 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pegawai atau staf Pelaku Pasar yang melakukan aktivitas treasury” adalah pegawai atau staf Pelaku Pasar yang melaksanakan fungsi di front office yaitu penjualan (sales), pelaksanaan transaksi (trader), dan/atau manajemen. Sertifikasi treasury ditujukan untuk standardisasi kompetensi treasury, meningkatkan daya saing treasury, dan menegakkan etika bertransaksi dalam rangka meningkatkan peran serta kontribusi profesi treasury di pasar keuangan. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas.
-7-
Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Yang
dimaksud
dengan
“lembaga
penyimpanan
dan
penyelesaian” antara lain adalah PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Huruf b Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 19 Ayat (1) Contoh mekanisme penyelesaian transaksi di Pasar Uang adalah: a.
Delivery versus payment (DVP) untuk transaksi jual-beli Sertifikat Bank Indonesia (SBI) di pasar sekunder.
b.
Free of
payment
untuk
transaksi
pengagunan
surat
berharga dilakukan tanpa penyerahan surat-surat berharga (pledge). Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas.
-8-
Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Ayat (1) Pemeriksaan oleh pihak lain dilakukan untuk dan atas nama Bank Indonesia. Pihak lain yang ditugaskan oleh Bank Indonesia antara lain akuntan publik dan penilai publik. Dalam menugaskan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan, Bank
Indonesia
mengeluarkan
surat
perintah
kerja
dan
menetapkan terms of reference. Ayat (2) Kewajiban merahasiakan data, informasi, dan keterangan yang diperoleh dari pemeriksaan berlaku untuk seluruh komisaris, direksi,
manajer,
tenaga
ahli,
staf
pengawas,
dan
pendukung lainnya yang terkait dengan pemeriksaan. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5909
staf
