PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 13/9/PBI/2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 10/18/PBI/2008 TENTANG RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BAGI BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANK INDONESIA,
Menimbang:
a.
bahwa dalam rangka menjaga kelangsungan usaha dan meminimalisasi risiko kerugian, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah berkewajiban menjaga kualitas pembiayaan;
b.
bahwa untuk menjaga kualitas pembiayaan, salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah;
c.
bahwa pelaksanaan restrukturisasi di Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian yang bersifat universal yang berlaku di perbankan, serta sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan
perbankan syariah di
Indonesia, dengan tetap berpedoman pada prinsip syariah; d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
mengubah ketentuan
mengenai restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit ...
-2-
Unit Usaha Syariah dalam suatu Peraturan Bank Indonesia.
Mengingat:
1.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
2.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 10/18/PBI/2008 TENTANG
RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BAGI BANK
SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH.
Pasal ...
-3-
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4896) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. Bank adalah Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. 2. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 3. Bank Umum Syariah, yang selanjutnya disebut BUS, adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 4. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang selanjutnya disebut BPRS, adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak
memberikan ...
-4-
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 5. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. 6. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; b. transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik; c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna’; d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan
pihak ...
-5-
pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan atau bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 7. Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka
membantu
nasabah
agar dapat
menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui: a. Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya; b. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain meliputi: 1) perubahan jadwal pembayaran; 2) perubahan jumlah angsuran; 3) perubahan jangka waktu; 4) perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah; 5) perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah; dan/atau 6) pemberian potongan. c. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan yang antara lain meliputi: 1) penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank; 2) konversi ...
-6-
2) konversi akad Pembiayaan; 3) konversi Pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah; dan/atau 4) konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang
dapat
disertai
dengan
rescheduling
atau
reconditioning. 8. Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah adalah surat bukti investasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal berjangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan menggunakan akad mudharabah atau musyarakah. 9. Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan modal BUS atau UUS, antara lain berupa pembelian saham dan/atau konversi Pembiayaan menjadi saham dalam perusahaan nasabah untuk mengatasi kegagalan penyaluran dana dan/atau piutang dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
2. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan, dan ketentuan Pasal 5 ayat (2)
diubah, serta
penjelasan Pasal 5 ayat (3) diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 5 (1)
Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk
nasabah ...
-7-
nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. nasabah
mengalami
penurunan
kemampuan
pembayaran; dan b. nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi. (2)
Restrukturisasi untuk Pembiayaan konsumtif hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. nasabah
mengalami
penurunan
kemampuan
pembayaran; dan b. terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi. (3)
Restrukturisasi analisis
dan
Pembiayaan
wajib
bukti-bukti
yang
didukung memadai
dengan serta
didokumentasikan dengan baik.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 6 (1)
Restrukturisasi untuk Pembiayaan dengan kualitas Lancar atau Dalam Perhatian Khusus, hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
(2)
Pembatasan
Restrukturisasi
Pembiayaan
sebagaimana dimaksud ...
-8-
dimaksud
pada
ayat
(1),
tidak
berlaku
untuk
restrukturisasi berupa persyaratan kembali (reconditioning) dalam hal terjadi perubahan nisbah dan/atau perubahan proyeksi bagi hasil pada pembiayaan mudharabah atau musyarakah.
4. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), serta ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 10 (1)
Bank wajib memiliki kebijakan dan Standard Operating Procedure tertulis mengenai Restrukturisasi Pembiayaan.
(1a) Kebijakan dan Standard Operating Procedure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk menetapkan jumlah maksimal pelaksanaan restrukturisasi atas Pembiayaan yang tergolong Kurang Lancar, Diragukan atau Macet. (2)
Kebijakan
Restrukturisasi
Pembiayaan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Komisaris. (3)
Standard Operating Procedure Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikinikan dan disetujui oleh Direksi.
(4)
Pelaksanaan kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan wajib diawasi ...
-9-
diawasi secara aktif oleh Komisaris. (5)
Kebijakan
dan
Standard
Operating
Procedure
Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
5. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 11 (1)
Kualitas Pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi ditetapkan sebagai berikut: a. paling tinggi Kurang Lancar untuk Pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Diragukan atau Macet; b. tidak berubah untuk Pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong
Lancar, Dalam
Perhatian Khusus atau Kurang Lancar. (2)
Kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat: a. menjadi Lancar, apabila tidak terdapat tunggakan selama 3 (tiga) kali periode pembayaran angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/fee/ujrah secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan; atau b. menjadi sama dengan kualitas Pembiayaan sebelum dilakukan ...
- 10 -
dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan atau menjadi lebih buruk, jika nasabah tidak memenuhi kriteria dan/atau syarat-syarat dalam perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan
dan/atau
pelaksanaan
Restrukturisasi
Pembiayaan tidak didukung dengan analisis dan dokumentasi yang memadai; (3)
Dalam hal periode pembayaran angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/fee/ujrah kurang dari 1 (satu) bulan, peningkatan
kualitas
menjadi
Lancar
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan paling cepat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan; (4)
Dihapus.
6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 12 (1)
Kualitas Pembiayaan ditetapkan paling tinggi Kurang Lancar untuk restrukturisasi lebih dari 1 (satu) kali atas Pembiayaan dengan kualitas Lancar atau Dalam Perhatian Khusus.
(2)
Kualitas Pembiayaan ditetapkan Macet sampai dengan Pembiayaan lunas untuk restrukturisasi atas Pembiayaan dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet yang dilakukan dengan melebihi batas maksimal yang ditetapkan Bank ...
- 11 -
Bank sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1a).
7. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13, disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 12 A yang berbunyi sebagai berikut :
Pasal 12 A Bank Indonesia berwenang menetapkan kualitas Pembiayaan yang berbeda dengan Bank, apabila Bank melakukan Restrukturisasi Pembiayaan tidak sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai Restrukturisasi Pembiayaan.
8. Penjelasan Pasal 15 ayat (3) diubah, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan.
9. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 20 A yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 20 A (1)
Laporan
Restrukturisasi
Pembiayaan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 wajib disampaikan secara online kepada Bank Indonesia. (2)
Kewajiban
penyampaian
laporan
Restrukturisasi Pembiayaan ...
- 12 -
Pembiayaan secara on-line sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap: a. BPRS yang berkedudukan di daerah yang belum tersedia fasilitas komunikasi terkait, sehingga tidak memungkinkan
untuk
menyampaikan
Laporan
Restrukturisasi Pembiayaan secara on-line; b. BPRS yang baru dibuka dengan batas waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah mulai melakukan kegiatan operasional; atau c. BPRS yang mengalami gangguan teknis. (3)
Pengecualian sebagaimana dimaksud pada berlaku bagi BPRS
ayat (2)
apabila Bank Indonesia
telah
menerima pemberitahuan tertulis dari BPRS tersebut. (4)
BPRS
yang
tidak
dapat
menyampaikan
laporan
Restrukturisasi Pembiayaan secara on-line sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau tidak menyampaikan Laporan Restrukturisasi Pembiayaan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), wajib menyampaikan Laporan Restrukturisasi Pembiayaan secara off-line. (5)
Dalam hal terjadi kerusakan dan/atau gangguan pada sistem database dan/atau jaringan komunikasi di Bank Indonesia maka: a. bagi BPRS yang belum menyampaikan laporan Restrukturisasi Pembiayaan, wajib menyampaikan laporan dimaksud secara off-line; atau b. bagi ...
- 13 -
b. bagi
BPRS
yang
telah
menyampaikan
laporan
Restrukturisasi Pembiayaan, menyampaikan ulang laporan Restrukturisasi Pembiayaan tersebut apabila diminta oleh Bank Indonesia.
10. Ketentuan Pasal 22 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 22 (1)
BPRS yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi berupa denda uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak seluruhnya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
(2)
BPRS yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dikenakan sanksi berupa denda uang sebesar paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
(3)
BPRS
yang
menyampaikan
laporan
Restrukturisasi
Pembiayaan secara off-line namun tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap penyampaian Laporan Restrukturisasi Pembiayaan secara off-line dimaksud.
11. Ketentuan ...
- 14 -
11. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 25 Restrukturisasi Pembiayaan yang telah dilakukan Bank sebelum berlakunya ketentuan ini tidak dihitung sebagai Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1a) Peraturan Bank Indonesia ini.
12. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 25 A yang berbunyi sebagai berikut :
Pasal 25 A (1)
Penyampaian laporan Restrukturisasi Pembiayaan secara on-line sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 A ayat (1), mulai diberlakukan untuk pelaporan bulan Mei 2011 yang disampaikan pada bulan Juni 2011.
(2)
Selama masa transisi dari sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini sampai dengan diberlakukannya penyampaian secara on-line sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPRS menyampaikan laporan Restrukturisasi Pembiayaan kepada Bank Indonesia secara off-line dan online.
Pasal ...
- 15 -
Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 8 Februari 2011 GUBERNUR BANK INDONESIA,
DARMIN NASUTION
Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 8 Februari 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
PATRIALIS AKBAR
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 19 DPbS
- 16 -
PENJELASAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 13/9/PBI/2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 10/18/PBI/2008 TENTANG RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BAGI BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
I.
UMUM Keberlangsungan usaha suatu Bank yang didominasi oleh aktivitas Pembiayaan, dipengaruhi oleh kualitas Pembiayaan yang merupakan sumber utama bank dalam menghasilkan pendapatan dan sumber dana untuk ekspansi usaha yang berkesinambungan. Pengelolaan Bank yang optimal dalam aktivitas Pembiayaan dapat meminimalisasi potensi kerugian yang akan terjadi. Pengelolaan
tersebut
antara
lain
dilakukan
melalui
Restrukturisasi
Pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan membayar namun dinilai masih memiliki prospek usaha dan mempunyai kemampuan untuk membayar setelah restrukturisasi. Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan pada Bank, harus tetap memenuhi prinsip syariah disamping mengacu kepada prinsip kehati-hatian yang bersifat universal yang berlaku pada industri perbankan. Selain itu, aspek kebutuhan dan kesesuaian dengan perkembangan industri perbankan syariah menjadi
pertimbangan dalam penyempurnaan ketentuan
mengenai Restrukturisasi Pembiayaan di Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penyempurnaan ketentuan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan industri ...
- 17 -
industri akan mendukung pengembangan industri perbankan syariah secara optimal.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Pasal 1 Cukup jelas.
Angka 2 Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “bukti-bukti yang memadai” antara lain adalah adanya laporan keuangan nasabah yang menunjukkan perbaikan kinerja perusahaan, adanya kontrak kerja baru yang diperoleh nasabah atau adanya sumber pembayaran lain yang jelas.
Angka ...
- 18 -
Angka 3 Pasal 6 Ayat (1) Termasuk pengertian restrukturisasi 1 (satu) kali adalah apabila
pernah
dilakukan
restrukturisasi
terhadap
Pembiayaan dengan kualitas Lancar maka tidak dapat dilakukan
restrukturisasi
kembali
atas
Pembiayaan
tersebut yang telah menurun menjadi Dalam Perhatian Khusus, atau sebaliknya. Ayat (2) Cukup jelas.
Angka 4 Pasal 10 Ayat (1) Kebijakan
dan
Standard
Operating
Procedure
Restrukturisasi Pembiayaan merupakan bagian dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. Penyusunan
Standard
Operating
Procedure
Restrukturisasi Pembiayaan yang terkait dengan aspek pemenuhan prinsip syariah, dilakukan secara koordinatif dengan Dewan Pengawas Syariah. Ayat ...
- 19 -
Ayat (1a) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Pengkinian
Standard
Operating
Procedure
Restrukturisasi Pembiayaan terkait aspek pemenuhan prinsip syariah,
dilakukan secara koordinatif
dengan
Dewan Pengawas Syariah. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Pokok-pokok yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia antara lain satuan kerja atau petugas khusus Restrukturisasi Pembiayaan, Restrukturisasi
Pembiayaan,
limit wewenang memutus dan
sistem
informasi
manajemen Restrukturisasi Pembiayaan.
Angka 5 Pasal 11 Cukup jelas.
Angka ...
- 20 -
Angka 6 Pasal 12 Cukup jelas.
Angka 7 Pasal 12 A Cukup jelas.
Angka 8 Pasal 15 Ayat (3) Tidak termasuk Restrukturisasi Pembiayaan adalah perpanjangan
atas
Pembiayaan
mudharabah
atau
musyarakah yang memenuhi kualitas Lancar dan telah jatuh tempo, serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.
Angka 9 Pasal 20 A Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat ...
- 21 -
Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah gangguan yang menyebabkan BPRS tidak dapat menyampaikan laporan secara on-line, antara lain gangguan pada jaringan telekomunikasi, kebakaran gedung dan/atau pemadaman listrik. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.
Angka 10 Pasal 22 Cukup jelas. Angka ...
- 22 -
Angka 11 Pasal 25 Cukup jelas.
Angka 12 Pasal 25 A Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Masa transisi dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada BPRS untuk mempersiapkan penyampaian laporan secara on-line.
Pasal II Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5198
