2016, tanggal 03 Desember 2016

Lampiran Surat No : 788/EQ.SHPK/XII/2016, tanggal 03 Desember 2016

PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI UD SAKA FURINDO KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH Bersama ini kami sampaikan Hasil Kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut : I.

Identitas LV-LK Nama LV-LK Alamat

: : :

Telp. Fax. Email Website

: : : :

PT. EQUALITY INDONESIA Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor 16710 (0251) 7550722 (0251) 7550724 [email protected] www.equalityindonesia.com

Telah melaksanakan kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu Pada : II.

Identitas Auditee Nama Pemegang IZIN Nomor TDI

: : :

Jenis Usaha Produk Kapasitas Produksi Alamat

: : : :

III. Waktu Pelaksanaan

:

03 s.d. 05 November 2016

IV. Hasil Penilaian

:

NILIA AKHIR PENILIKAN PERTAMA MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA SERTIFIKAT YANG DIBERIKAN KEPADA UD SAKA FURINDO DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH DAPAT DIPERTAHANKAN DAN DIREVISI DARI NO. 102/EQCVLK/XII/2014 MENJADI NO. 102.1/EQCVLK/XI/2016 YANG BERLAKU SEJAK DITERBITKAN AWAL SAMPAI DENGAN 11 DESEMBER 2020.

UD SAKA FURINDO No. 78/530/TDI/XI/2014 tanggal 24 November 2014 Industri Furniture dari Kayu, Rotan, Handicraft Furniture dari Kayu 25 Container/Tahun setara dengan 800 M³/Tahun Desa Pekalongan RT 04/02, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara – Provinsi Jawa Tengah

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 03 Desember 2016 PT. EQUALITY INDONESIA

Ucep Sucitra, S. Hut. Manager Subdivisi Sertifikasi LK Industri

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor : 072/EQI-KEP.Cert/Rev-Ind/XI/2016 TENTANG PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S -LK) PADA PEMEGANG TDI UD SAKA FURINDO DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH SK TDI NOMOR : 78/530/TDI/XI/2014 TANGGAL 24 NOVEMBER 2014 KAPASITAS PRODUKSI 25 CONTAINER/TAHUN SETARA DENGAN 800 M³/TAHUN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.5/VI-BPPHH/2014 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada UD SAKA FURINDO Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 108/EQI-F090 tanggal 23 November 2016; c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 108/EQI-F037 tanggal 23 November 2016 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 127.1/EQI-F039 tanggal 26 November 2016 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Kegiatan Audit (EQIF077) Nomor Urut 127.1 tanggal 26 November 2016 menunjukkan UD SAKA FURINDO telah “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, UD SAKA FURINDO telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK); e. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud huruf a, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 128/EQIKEP.Cert/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 perlu dilakukan penyesuaian.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16; 4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; Halaman 1 dari 5


6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 4012000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party Certification Systems: 8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; 9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak; 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk -Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016 ; 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/Menlhk -Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016; 13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak; 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal; 16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016; 20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; 21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor Halaman 2 dari 5


: SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; 24. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P. 18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal; 25. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016; 26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; 27. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 119/EQI-F065/XI/2014 tanggal 03 November 2014.

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG TDI UD SAKA FURINDO DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH SK TDI NOMOR : 7 8/530/TDI/XI/2014 TANGGAL 24 NOVEMBER 2014 KAPASITAS PRODUKSI 25 CONTAINER/TAHUN SETARA DENGAN 800 M³/TAHUN . PERTAMA

KEDUA KETIGA

KEEMPAT

: UD SAKA FURINDO (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor : 102/EQC-VLK/XII/2014 dinyatakan “LULUS” karena “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016. : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor : 102/EQC-VLK/XII/2014 menjadi Nomor : 102.1/EQC-VLK/XI/2016. : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan tanggal 11 Desember 2020 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016. : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan Halaman 3 dari 5


publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. KELIMA : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. KEENAM : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). KEDELAPAN : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan: a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila : a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut; d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Halaman 4 dari 5


Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 26 November 2016 PT EQUALITY Indonesia

Ir. Agustri Warsono Direktur Utama Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. 2. 3.

Direktur Utama UD SAKA FURINDO, di Jepara; Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta; Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

Halaman 5 dari 5

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1)

(2)

Identitas LVLK a. Nama Lembaga

: PT EQUALITY Indonesia

b. Nomor Akreditasi

: LVLK-006-IDN

c. Alamat

: JL Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor - 16710

d. Nomor Telepon Nomor Faks E-mail

: 0251-7550722, 7157103 : 0251-7550724 : [email protected]; [email protected]

e. Direktur

: Ir. Agustri Warsono

f. Standar

: Permen LHK No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016

g. Tim Audit

: 1. Ucep Sucitra, S Hut (Lead Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan

: 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK) 2. Rita Sugiarti, S.Hut (Peninjau)

Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan

: UD SAKA FURINDO

b. Nomor & Tanggal SK

: 53/530/IUI/X/2014, 17 Oktober 2014

c. Luas dan Lokasi

: 25 Container /Tahun atau 800 M3/Tahun

d. Alamat kantor

: Desa Pekalongan RT 4 RW 02 Kecamatan Batealit , Kabupaten Jepara

e. Nomor telepon Nomor Fax E-mail

: : : [email protected]

f. Pengurus Pemilik

: : Sakdiyah

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 1 dari 9

(3) Ringkasan Tahapan Tahapan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan Tidak ada

Tanggal 3 Nov 2016  Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting Kantor di ruang rapat UD UD Saka Furindo Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Saka Furindo Tengah. Perkenalan anggota Tim Audit, Kabupaten Jepara, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, Provinsi Jawa Tengah menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan.  Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Tanggal 3- 4 Nov  Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan 2016.Kantor UD Saka dokumen dengan menggunakan kriteria dan Furindo Kabupaten indikator pada Lampiran 2.7, Peraturan Jenderal Jepara, Provinsi Jawa Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor Tengah Observasi di P.14/PHPL/SET/4/2016. Untuk menguji kebenaran Gudang bahan baku. data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Pabrik Pengolahan Lampiran 2.7 Peraturan Jenderal Pengelolaan Hutan dan Gudang barang Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. jadi.

Pertemuan Penutupan

Tanggal 5 Nov 2016  Menyampaikan ucapan terima kasih kepada UD di ruang rapat UD Saka Furindo atas kerjasamanya selama kegiatan Saka Furindo verifikasi. Kabupaten Jepara,  Menyampaikan daftar periksa VLK Provinsi Jawa Tengah  Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP

Pengambilan Keputusan

Tanggal 26 November  Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen 2016 di Ruang verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa Meeting PT EQUALITY verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai Indonesia dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 2 dari 9

(4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

P.1 Industri kecil mendukung terselenggarany perdagangan kayu sah Kriteria 1.1 : Industri kecil memiliki a. Tanda Daftar Industri (TDI) b. Industri dengan Investasi kurang dari Rp 200.000.000 diluat tanah dan bangunan Penanggung jawab sekaligus pemilik 1. Verifier 1.1.1.a Perusahaan dapat menunjukan KTP (Kartu Akte pendirian perusahaan dan/ Tanda Penduduk) setempat yang diterbitkan MEMENUHI atau perubahan terakhir untuk oleh pemerintah Kabupaten Jepara dengan perusahaan yang berbadan hukum informasi sebagai berikut : atau KTP bagi usaha perorangan 1. No Kartu Tanda Penduduk : 3320.06570374.0002. 2. Nama Pemegang KTP : Sakdyah. 3. Alamat Pemegang KTP : Jl CT Winarso RT 003 RW 003 Desa Bulu Keca Jepara Kabupaten Jepara. 4. Tanggal terbit : 11 September 2012 Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan 2. Verifier 1.1.1.b dokumen Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Surat Izin Usaha Perdagangan yang dikeluarkan oleh Kantor Badan MEMENUHI (SIUP) atau Izin Perdagangan yang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan tercantum dalam izin industri Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor 510/57/PK/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014. dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali. sampai tanggal 28 Oktober 2019. Hasil pemeriksaan Auditee telah memiliki 3. Verifier 1.1.1.c dan dapat menunjukan dokumen Izin Izin HO (izin gangguan lingkungan Gangguan (HO) yang dikeluarkan oleh Kantor MEMENUHI sekitar industri) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor : 502.6/IG.ITU/238/2014 tanggal 17 Oktober 2014. dan berlaku sampao dengan tanggal 16 Oktober 2019. Dokumen TDP yang dimiliki oleh Auditee, 4. Verifier 1.1.1.d dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Jepara dalam hal ini Kecamatan Batealit MEMENUHI dengan nomor : 11.265.3111.144, yang ditandatangani oleh Camat Batealit Kabupaten Jepara pada tanggal 28 Oktober 2014, berlaku sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019. Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan 5. Verifier 1.1.1.e Dokumen NPWP yang telah sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dokumen pendukung lainnya khususnya MEMENUHI perpajakan dalam hal ini dokumen SKT NPWP Auditee 34.690.937.7-516.000 serta no SKT : PEM-02188/WPJ.10/KP.1303/2010 dari Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara. Auditee sudah membuat SPPL dan telah 6. Verifier 1.1.1.f mendapat Rekomendasi dengan pengesahan Dokumen lingkungan hidup dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten (AMDAL/UKL –UPL/SPPL/ DPLH EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 3 dari 9

/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).

7. Verifier 1.1.1.g Izin Usaha Industri (IUI) kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI)

MEMENUHI

MEMENUHI

Jepara dengan nomor : 667/176/2014 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara pada tanggal 17 Oktober 2014. Auditee telah memiliki dokumen Tanda Daftar Industri (TDI) dengan nomor : 78/530/TDI/XI/2014 tanggal 24 November 2014 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara dan tercantum masa berlaku dokumen TDI tersebut masa berlaku TDI sampai dengan 23 November 2019, serta kapasitas Produksi Terpasang : 25 Container /tahun atau setara 800 M3.Nilai Investasi : Rp. 198.200.000,-

Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. 8. Verifier 1.2.1. Dokumen identitas importir.

Not applicable

Auditee tidak melakukan kegiatan Impor, baik impor bahan baku maupun produk, tidak tersedia dokumen identitas importir, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.

Indikator 1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence) 9. Verifier 1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir

Not applicable

Auditee tidak melakukan kegiatan Impor, baik impor bahan baku maupun produk, tidak tersedia Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.

Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok 10. Verifier 1.3.1. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

11. Verifier 1.3.1.

Not applicable

Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat akte pembentukan kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat dokumen Internal audit anggota kelompok hasil internal audit kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. P.2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. K.2.1.Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya Auditee telah melakukan pembayaran 12. Verifier 2.1.1.a. terhadap barang yang diterima dengan Dokumen jual beli/nota atau pembayaran tunai dan dibuktikan dengan MEMENUHI kontrak suplai bahan baku keberadaan kwitansi atas pembayaran dilengkapi bukti pembelian sebagai salah satu bukti transaksi yang sah. Seluruh barang setengah jadi yang dikirim 13. Verifier 2.1.1.b telah dilengkapi dengan surat jalan serta DKP Bukti serah terima kayu selain kayu dari Pengajin. MEMENUHI bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah MEMENUHI Hasil pemeriksaan bahwa seluruh pengiriman 14. Verifier 2.1.1.c mebel setengah jadi dari pengrajin telah Dokumen angkutan hasil hutan yang dilengkapi dengan surat jalan Pengrajin selain sah. itu Pengrajin telah melampirkan DKP Deklarasi Kesesuaian Pemasok Industri EQI-F103.1.0/20120126

Not applicable

Halaman 4 dari 9

15. Verifier 2.1.1.d Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP 16. Verifier 2.1.1.e Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.

Not applicable

Not applicable

Rumah Tangga/Pengrajin (IRT). Auditee tidak memakai bahan baku bekas atau bongkaran, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

Auditee tidak memakain bahan baku bekas industri atau limbah Industri., sehingga verfier ini tidak diterapkan

Seluruh penerimaan mebel setengah jadi yang dikirim dari pengrajin telah dilengkapi dengan DKP (Deklarasi Kesesuaian Pemasok MEMENUHI Industri Rumah Tangga/Pengrajin (IRT). Auditee telah memiliki SOP Pemeriksaan penerbitan DKP serta bahan baku kayu olahan yang dibeli oleh pengrajin dari pengepul, bahan bakunya telah ber S-LK dengan nomor : 43/A-SERT-VLK/V/2015, tanggal 15 Mei 2015. Seluruh pengrajin telah membuat dokumen 18. Verifier 2.1.1.g DKP sehingga tidak perlu dilakukan VLBB Informasi terkait VLBB untuk seperti dijelaskan dalan perdirjen PHPL No : pemasok yang belum memiliki SNot P.14/PHPL/SET/4/2016 dalam Poin C LK/S-PHPL/DKP applicable pengertian dijelaskan bahwa VLBB adalah penelusuran legalitas bahan baku yang dilakukan oleh LVLK terhadap pemasok kayu/produk kayu yang belum memiliki S-LK atau DKP. Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. 19. Verifier 2.1.2.a Auditee tidak memakain atau membeli bahan Not Pemberitahuan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga applicable Impor Barang (PIB). verifier ini tidak diterapkan.

17. Verifier 2.1.1.f Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/ atau DKP dari pemasok.

20. Verifier 2.1.2.b Bill of Lading (B/L)

Not applicable

Auditee tidak memakain atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.

21. Verifier 2.1.2.c Packing List (P/L)

Not applicable


22. Verifier 2.1.2.d Invoice

Not applicable


Not applicable


24. Verifier 2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

Not applicable


25. Verifier 2.1.2.g Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi

Not applicable

23. Verifier 2.1.2.e Deklarasi

EQI-F103.1.0/20120126


Halaman 5 dari 9

perdagangannya. 26. Verifier 2.1.2.h Auditee tidak memakain atau membeli bahan Not baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga Bukti penggunaan kayu dan applicable verifier ini tidak diterapkan. produk turunannya Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu laporan mutasi olahan kayu (LMHHOK) 27. Verifier 2.1.3.a periode yang sama, bahwa pemakaian/proses Laporan produksi hasil olahan. finishing MEMENUHI Proses unfinish - finish November 2014 – Oktober 2015 - 2.997 pcs vol 107,883 M3 ( unfinish) - 3.191 pcs, vol 114,992 M3 (finish) Proses unfinish – finish November 2015 – Oktober 2016 - 2.414 pcs vol 65,959 M3 ( unfinish) - 2.393 pcs vol 65,338 M3 (finish) Hasil perhitungan rendemen adalah sebesar 100 % tidak sesuai standar rendemen industri berdasarkan peraturan Perdirjen No : P.12/VIBPPHH/2014 untuk rendemen Art furniture rendemennya sebesar 30-60% dengan bahan baku kayu gergajian. Berdasarkan dokumen dokumen Tanda 28. Verifier 2.1.3.b Daftar Industri (TDI) UD Saka Furindo yang Produksi industri tidak melebihi diterbitkan oleh Kantor Badan Penanaman MEMENUHI kapasitas produksi yang diizinkan. Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor : 78/530/TDI/XI/2014 tanggal 24 November 2014. tercantum bahwa kapasitas produksi produk furniture sebesar 25 Container atau 800 M3/tahun. Realisasi hasil produksi untuk 2 (dua) tahun terakhir adalah 3.191 pcs – 114,922 M3 dan 2.393 pcs – 65,338 M3. Dengan demikian hasil produksi (finishing ) Auditee dalam 2 (dua) tahun terakhir tidak melebihi kapasitas yang diizinkan. 29. Verifier 2.1.3.c Auditee tidak menggunakan bahan baku dari Not pembelian lelang. Hasil produksi yang berasal dari applicable kayu lelang dipisahkan Hasil Pemeriksaan terhadap kebenaran dan 30. Verifier 2.1.3.d kesuaian dokumen catatan/laporan mutasi Dokumen catatan/laporan mutasi kayu dengan dokumen pendukung lainnya MEMENUHI kayu dari data yang diperiksa menunjukan adanya keseimbangan dan kesesuaian dengan dokumen lainya seperti penerimaan mebel setengah jadi serta nota pembayaran. Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin /industri rumah tangga). 31. Verifier 2.1.4.a Auditee tidak menjasakan proses produksi, pada industri lain, sehingga verifier in tidak Not Dokumen S - LK atau DKP Verifier diterapkan. applicable tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu Auditee tidak menjasakan proses produksi, 32. Verifier 2.1.4.b Not pada industri lain, sehingga verifier in tidak Kontrak jasa pengolahan produk applicable diterapkan. antara auditee dengan pihak EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 6 dari 9

penyedia jasa (pihak lain) 33. Verifier 2.1.4.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan 34. Verifier 2.1.4.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa

Not applicable

Auditee tidak menjasakan proses produksi, pada industri lain, sehingga verifier in tidak diterapkan.

Not applicable

Auditee tidak menjasakan proses produksi, pada industri lain, sehingga verifier in tidak diterapkan.

35. Verifier 2.1.4.e Auditee tidak menjasakan proses produksi, pada industri lain, sehingga verifier in tidak Adanya pendokumentasian Not diterapkan. bahan baku, proses produksi dan applicable ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor K.3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V - Legal Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Auditee tidak menjual produk untuk pasar 36. Verifier 3.1.1. Not domestik. Dokumen angkutan hasil hutan applicable yang sah. Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB Auditee dapat menunjukan dokumen 37. Verifier 3.2.1.a dokumen pelaksanaan pemindahtangan Produk hasil olahan kayu yang dengan menunjukan dokumen penjualan atau MEMENUHI diekspor ekspor serta data hasil produksi, dengan demikian hasil produksi kayu olahan yang dikirim/ekspor dapat dipastikan adalah merupakan hasil produksi pengrajin dan Auditee hanya melakukan proses finishing (pengecatan dan penambahan asesoris lainnya) sehingga siap untuk dipasarkan. Auditee dapat menunjukan kelengkapan 38. Verifier 3.2.1.b dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang menyertai pelaksanaan ekspor MEMENUHI (PEB). dalam 2 (dua) periode atau 2 tahun terakhir adalah sebanyak : 11 (sebelas) PEB dengan 3.023 pcs dan vol 111,845 M3. Untuk periode November 2015 – Oktober 2016 sebanyak : 12 (belas belas) PEB dengan 2.526 pcs dan vol 67,727 M3 Informasi telah sesuai dengan (Invoice, Packing List dan Bill of Lading). Auditee dapat menunjukan kelengkapan 39. Verifier 3.2.1.c dokumen Packing List yang menyertai Packing list (P/L). pelaksanaan ekspor sebanyak 11 (sebelas) MEMENUHI set. Dan 12 set. Dokumen Packing List tersebut berisikan informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, PEB dan Bill of Lading). EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 7 dari 9

40. Verifier 3.2.1.d Invoice.

41. Verifier 3.2.1.e Bill of Lading (B/L).

MEMENUHI

MEMENUHI

42. Verifier 3.2.1.f Dokumen V – Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.

MEMENUHI

43. Verifier 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.

Not applicable

44. Verifier 3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

Not applicable

45. Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perda gangannya.

MEMENUHI

Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V – Legal 46. Verifier 3.3.1. Tanda V – Legal yang dibubuhkan MEMENUHI sesuai ketentuan

EQI-F103.1.0/20120126

, Auditee dapat menunjukan keseluruhan dokumen Invoice yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode tersebut sebanyak 11 (sebelas) set dan 12 set, informasi mengenai eksportir, penerima, deskripsi produk, kuantitas produk dan nilai transaksi telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya (Packing List dan Bill of Lading). Auditee dapat menunjukkan keseluruhan dokumen Bill of Lading (B/L) yang menyertai pengiriman ekspor selama periode bulan Oktober 2015 sampai dengan September 2016 sebanyak 11 (sebelas) set dan 12 (dua belas) set. informasi mengenai eksportir, penerima, deskripsi produk, kuantitas produk, sarana pengangkutan dan nomer container telah sesuai dengan dokumen PEB. Auditee telah menerapkan penggunaan dokumen tersebut dalam pelaksanaan ekspor periode penggunakan Dokumen V Legal pada periode November 2014 – Oktober 2015 sebanyak 7 Dokumen dan November 2015 – Oktober 2016 sebanyak 5 Dokumen. Dokumen V-Legal yang digunakan Auditee sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti PEB dan Invoice dimana seluruh pelaksanaan ekspor/stuffing dilakukan di lokasi industri Auditee sendiri. Auditee belum /tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. Produk meubel yang dihasilkan oleh Auditee tidak termasuk ke dalam kelompok produk yang dikenakan tarif bea keluar sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 75/PMK.011/2012 tanggal 16 Mei 2012 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Produk Finishing mebel oleh Auditee berasal dari jenis kayu Mahoni (Mahogany sp). Berdasarkan Permenhut Nomor : 57/MenhutII/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008 – 2018 dan daftar CITES Appendic I, II, atau III, jenis kayu tersebut tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya. Auditee selaku pemegang sertifikat Legalitas Kayu Nomor : 102/EQC-VLK/XII/2013 telah menerapkan pembubuhan tanda V-Legal dengan kode 102-LVLK-006-IDN pada produk yang akan diekspor.

Halaman 8 dari 9

P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator 4.1.1.Pedoman/ prosedur dan implementasi K3. Auditee dapat menunjukan dan telah memiliki 47. Verifier 4.1.1.a prosedur K3 dalam pelaksanaan kegiatan Pedoman / Prosedur K3. operasional di lapangan, serta dalam MEMENUHI operasionalnya program K3 telah Auditee telah memiliki Personil penanggung jawab implementasi program K3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dokumen prosedur K3 dan surat keterangan penunjukan personil K3 yang ditanda tangani oleh Direktur dengan nomor : 02/SF/SK/VII/2014, tanggal 1 Juli 2014. Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan 48. Verifier 4.1.1.b sarana K3 Auditee telah menempatkan Implementasi K3 sarana penunjang K3 seperti Apar di dalam MEMENUHI lingkup pabrik sebanyak 3 unit APAR dan seluruhnya berisi Powder, tanggal kedaluwarsa dari seluruh APAR yang dimilki adalah kisaran bulan Maret - Oktober 2017. Kotak P3K ada ditempatkan dikantor dan Alat Pelindung Diri (APD) Auditee telah memiliki catatan kecelakaan 49. Verifier 4.1.1.c kerja dan upaya menekan tingkat kecelakaan Catatan kecelakaan kerja kerja, untuk periode Catatan kecelakaan kerja MEMENUHI periode November 2014 – Oktober 2015 dan November 2015 – Oktober 2016 . Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Auditee belum membentuk serikat pekerja 50. Verifier 4.2.1 tetapi Auditee dalam hal ini Manajemen telah Serikat pekerja atau kebijakan mengeluarkan kebijakan dengan nomor : perusahaan (auditee) yang 03/SF/SK/VII/2014 tertangal 2 Juli 2014, membolehkan untuk membentuk bahwa pegawai diperbolehkan membentuk MEMENUHI atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. serikat Indikator 4.2.2 . Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempeker jakan karyawan lebih dari 10 orang. Auditee hanya memperkerjakan 10 orang 51. Verifier 4.2.2 pegawai. Dengan demikian belum wajib bagi Ketersediaan Dokumen Not applicable Auditee untuk memiliki PP. Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak – hak pekerja. Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan). Hasil pemeriksaan dokumen daftar pegawai 52. Verifier 4.2.3 dalam operasionalnya auditee tidak Pekerja yang masih dibawah umur mempekerjakan karyawan dibawah umur/di MEMENUHI bawah 18 tahun, dan usia termuda yang bekerja di industri auditee adalah 26 tahun.

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 9 dari 9

2016, tanggal 03 Desember 2016

Recommend Documents