BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.1925, 2016
BNN. Penyuluh Narkoba. Fungsional. Pedoman.
Diklat
Jabatan
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH NARKOBA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba, perlu menetapkan Peraturan Kepala
Badan
Narkotika
Nasional
Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau
tentang
Pedoman
Pelatihan Jabatan
Fungsional Penyuluh Narkoba; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2.
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Nomor
Negara
198,
Republik
Tambahan
Indonesia
Lembaran
Tahun
Negara
2000
Republik
Indonesia Nomor 4019);
www.peraturan.go.id
2016, No.1925
-2-
3.
Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 246);
4.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1807);
5.
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2085);
6.
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 134);
7.
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 08 Tahun
2015
tentang
Petunjuk
Teknis
Pelaksanaan
Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 13); 8.
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 47 Tahun
2015
tentang
Petunjuk
Teknis
Pelaksanaan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Apatur Negara Nomor 46 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 12); 9.
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembina Fungsi Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba, Tata Kerja Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba dan Tata Cara Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 779);
www.peraturan.go.id
2016, No.1925
-3-
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN TENTANG
KEPALA
PEDOMAN
BADAN
NARKOTIKA
PENYELENGGARAAN
NASIONAL PENDIDIKAN
DAN/ATAU PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH NARKOBA. Pasal 1 Pendidikan dan/atau pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba merupakan pendidikan dan/atau pelatihan sebagai persyaratan
memenuhi
kapasitas
dan
kompetensi
bagi
Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba. Pasal 2 Pendidikan dan/atau pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan berdasarkan
pedoman
sebagaimana
tercantum
dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini. Pasal 3 Sistematika pedoman penyelenggaraan Pendidikan dan/atau pelatihan
Jabatan
Fungsional
Penyuluh
Narkoba
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas: a.
pendahuluan;
b.
kurikulum dan kepesertaan;
c.
tenaga kediklatan;
d.
fasilitas pendidikan dan/atau pelatihan;
e.
monitoring dan evaluasi;
f.
surat tanda tamat pendidikan dan/atau pelatihan; dan
g.
penutup. Pasal 4
Peraturan
Kepala
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan.
www.peraturan.go.id
2016, No.1925
-4-
Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Desember 2016 KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd BUDI WASESO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA
www.peraturan.go.id
-5-
2016, No.1925
www.peraturan.go.id
2016, No.1925
-6-
www.peraturan.go.id
-7-
2016, No.1925
www.peraturan.go.id
2016, No.1925
-8-
www.peraturan.go.id
-9-
2016, No.1925
www.peraturan.go.id
2016, No.1925
-10-
www.peraturan.go.id
-11-
2016, No.1925
www.peraturan.go.id
2016, No.1925
-12-
www.peraturan.go.id
-13-
2016, No.1925
www.peraturan.go.id
2016, No.1925
-14-
www.peraturan.go.id
-15-
2016, No.1925
www.peraturan.go.id
2016, No.1925
-16-
www.peraturan.go.id
-17-
2016, No.1925
www.peraturan.go.id
2016, No.1925
-18-
www.peraturan.go.id
-19-
2016, No.1925
www.peraturan.go.id
2016, No.1925
-20-
www.peraturan.go.id
-21-
2016, No.1925
www.peraturan.go.id
2016, No.1925
-22-
www.peraturan.go.id
-23-
2016, No.1925
www.peraturan.go.id
2016, No.1925
-24-
www.peraturan.go.id
-25-
2016, No.1925
www.peraturan.go.id
2016, No.1925
-26-
www.peraturan.go.id
-27-
2016, No.1925
www.peraturan.go.id
2016, No.1925
-28-
www.peraturan.go.id
-29-
2016, No.1925
www.peraturan.go.id
2016, No.1925
-30-
www.peraturan.go.id
-31-
2016, No.1925
www.peraturan.go.id
2016, No.1925
-32-
www.peraturan.go.id
-33-
2016, No.1925
www.peraturan.go.id
2016, No.1925
-34-
www.peraturan.go.id
-35-
2016, No.1925
www.peraturan.go.id
2016, No.1925
-36-
www.peraturan.go.id
-37-
2016, No.1925
www.peraturan.go.id
2016, No.1925
-38-
www.peraturan.go.id
-39-
2016, No.1925
www.peraturan.go.id
2016, No.1925
-40-
www.peraturan.go.id
-41-
2016, No.1925
www.peraturan.go.id
2016, No.1925
-42-
www.peraturan.go.id
-43-
2016, No.1925
www.peraturan.go.id
2016, No.1925
-44-
www.peraturan.go.id
-45-
2016, No.1925
www.peraturan.go.id
2016, No.1925
-46-
www.peraturan.go.id
-47-
2016, No.1925
www.peraturan.go.id
2016, No.1925
-48-
www.peraturan.go.id
-49-
2016, No.1925
www.peraturan.go.id
2016, No.1925
-50-
www.peraturan.go.id
-51-
2016, No.1925
www.peraturan.go.id
2016, No.1925
-52-
www.peraturan.go.id
-53-
2016, No.1925
www.peraturan.go.id
2016, No.1925
-54-
www.peraturan.go.id
-55-
2016, No.1925
www.peraturan.go.id
2016, No.1925
-56-
www.peraturan.go.id
-57-
2016, No.1925
www.peraturan.go.id
