RANCANGAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
: a. bahwa Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga diubah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
Mengingat
: 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
-2MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 2 diubah, dengan menambah 1 ayat baru, yakni ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 (1) BNPP dipimpin oleh Kepala dan dibantu oleh Wakil Kepala. (2) Kepala BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. 2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3, ditambah 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 2A (1)
Wakil Kepala BNPP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Kepala BNPP.
(2)
Wakil Kepala BNPP diangkat dan diberhentikan oleh Presiden berdasarkan usulan Kepala BNPP.
(3)
Wakil Kepala BNPP membantu Kepala BNPP dalam mengoperasionalkan tugas, fungsi, dan kewenangan BNPP serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BNPP. Wakil Kepala BNPP dapat berasal dari birokrat karir yang memiliki pangkat/golongan paling rendah Pembina Utama Madya/IVd atau kalangan profesional yang memiliki kepakaran dibidang pengelolaan perbatasan, serta memiliki pemahaman yang cukup mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan BNPP.
(4)
3. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5, ditambah 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 4A (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, BNPP berwenang:
-3a. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian/LPNK terkait, dengan perwakilan negara tetangga perbatasan, dan dengan lembaga masyarakat nasional dan internasional; b. mengoordinasikan dan mengikutsertakan Kementerian/LPNK dan pemerintah daerah serta berkonsultasi dengan dunia usaha, dan masyarakat dalam penyusunan rencana induk pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan; c. menetapkan jenis, lokasi, besaran anggaran dan waktu pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian/LPNK, pemerintah daerah dan/atau pihak swasta setiap tahun; d. menetapkan Kementerian/LPNK sebagai pelaksana utama pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan; e. mengoordinasikan Kementerian/LPNK, pemerintah daerah dan pihak swasta dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan; f. mengevaluasi dan mengawasi pembangunan perbatasan yang dilakukan oleh Kementerian/LPNK, Pemerintah Daerah dan Swasta; dan g. melaksanakan pembangunan perbatasan terkait kebutuhan yang bersifat sangat mendesak dan/atau tidak dilaksanakan oleh Kementerian/LPNK, pemerintah daerah dan/atau pihak swasta. (2) BNPP melaporkan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden setiap 3 (tiga) bulan. 4. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 (1) Pelaksanaan teknis pengelolaan perbatasan negara dilakukan oleh Kementerian/LPNK, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan wewenang berdasarkan desain besar, rencana induk dan rencana aksi pengelolaan perbatasan yang dikoordinasikan oleh BNPP. (2) Dalam hal kegiatan yang monumental, strategis, dan mendesak di kawasan perbatasan, yang belum atau tidak dapat dilakukan oleh Kementerian/LPNK, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan
-4Pemerintah Daerah, kegiatan dapat dilaksanakan oleh Sekretariat BNPP. (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didanai dari anggaran Sekretariat BNPP. 5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 Susunan keanggotaan BNPP terdiri atas: 1. Pengarah BNPP: a. Ketua Pengarah: Wakil Presiden Republik Indonesia b. Wakil Ketua Pengarah: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; c. Anggota Pengarah BNPP: 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. 2. Pelaksana BNPP: a. Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP b. Wakil Kepala BNPP c. Sekretariat BNPP 3. Anggota BNPP: a. Seluruh Menteri; b. Panglima Tentara Nasional Indonesia; c. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; d. Kepala Badan Intelijen Negara; e. Kepala Badan Informasi Geospasial; f. Kepala Badan Keamanan Laut; g. Gubernur Provinsi terkait. 6. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 (1) Pengarah memberikan arahan kepada Kepala BNPP dalam pelaksanaan tugas BNPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (2) Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi BNPP yang dibantu oleh Wakil Kepala BNPP. 7. Ketentuan Pasal 9 dihapus. 8. Ketentuan ayat (1) Pasal 10, diubah sebagai berikut:
-5-
Pasal 10 (1) Sekretariat BNPP terdiri atas: a. Sekretaris Utama BNPP; b. Deputi Bidang Perencanaan dan Pengawasan; c. Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara; d. Deputi Bidang Pengelolaan Lintas Batas Negara dan Sumber Daya Manusia; e. Deputi Bidang Pembangunan Kawasan Perbatasan. f. Inspektorat. (2) Sekretaris Utama BNPP dan Deputi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BNPP. 9. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 11 (1) Sekretaris Utama BNPP mempunyai tugas: a. memfasilitasi perumuskan kebijakan pembangunan perbatasan. b. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pembangunan dan pengelolaan Perbatasan; c. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan pembangunan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pengelolaan Perbatasan; d. melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan dan ketatausahaan. (2) Deputi Bidang Perencanaan dan Pengawasan mempunyai tugas: a. menyusun dan merumuskan rencana induk dan rencana aksi serta mengoordinasikan penyusunan kebijakan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan; b. mengoordinasi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan; c. mengoordinasi penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan; d. mengendalikan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. (3) Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara mempunyai tugas:
-6e. menyusun dan merumuskan rencana induk dan rencana aksi serta mengoordinasikan penyusunan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan Batas Wilayah Negara; f. mengoordinasi pengelolaan batas wilayah negara; g. mengoordinasikan fasilitasi penegasan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan pengamanan Batas Wilayah Negara; h. mengoordinasi penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara sesuai dengan skala prioritas; i. mengendalikan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan Batas Wilayah Negara. (4) Deputi Bidang Pengelolaan Lintas Batas Negara dan Pembangunan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas: a. menyusun dan merumuskan rencana induk dan rencana aksi serta mengoordinasi penyusunan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan lintas batas negara dan pembangunan sumber daya manusia; b. mengoodinasikan pengelolaan dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan pos lintas batas negara dan pembangunan sumber daya manusia; c. mengoordinasikan penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan lintas batas negara dan pembangunan sumber daya manusia sesuai dengan skala prioritas; d. melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan lintas batas negara dan pembangunan sumber daya manusia. (5) Deputi Bidang Pembangunan Kawasan Perbatasan mempunyai tugas: a. menyusun dan merumuskan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan; b. melakukan inventarisasi potensi sumber daya dan membuat rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di kawasan perbatasan; c. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut, dan udara, serta sarana dan prasarana pendukung zona perekonomian, pertahanan, sosial budaya,
-7lingkungan hidup, dan zona lainnya di kawasan perbatasan; d. mengoordinasikan penyusunan anggaran pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas; e. melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan. (6) Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BNPP. 10. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 12 (1) Sekretariat BNPP terdiri paling banyak 4 (empat) Biro, masing-masing Biro terdiri paling banyak 3 (tiga) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri paling banyak 3 (tiga) Subbagian dan kelompok jabatan fungsional (2) Tiap-tiap Deputi terdiri paling banyak 4 (empat) Asisten Deputi, masing-masing Asisten Deputi terdiri paling banyak 3 (tiga) Kepala Bidang, masing-masing Kepala Bidang terdiri paling banyak 2 (tiga) Kepala Subbidang dan kelompok jabatan fungsional (3) Inspektorat terdiri atas subbagian tata usaha dan jabatan fungsional auditor. 11. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 13 (1) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsinya, BNPP membentuk Kelompok Ahli dan Gugus Tugas. (2) Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari kalangan profesional sesuai bidangnya. (3) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pejabat dari Kementerian/LPNK yang secara fungsional melaksanakan tugas yang terkait pengelolaan Batas Wilayah Negara dan pembangunan kawasan perbatasan. (4) Pembentukan Kelompok Ahli dan Gugus Tugas ditetapkan dengan Peraturan Kepala BNPP.
12. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14, ditambah 3 (tiga) pasal baru, yakni Pasal 13A, Pasal 13B, dan Pasal 13C yang berbunyi sebagai berikut:
-8-
Pasal 13A (1) Kelompok Ahli terdiri atas kalangan profesional, pakar dibidangnya, merupakan bagian tak terpisahkan dalam struktur organisasi BNPP yang mempunyai tugas pokok dan tugas khusus. (2) Tugas Pokok Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNPP dalam pengelolaan Batas Wilayah Negara dan kawasan perbatasan dengan memberikan saran, pendapat, serta rekomendasi untuk pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan. (3) Tugas Khusus Kelompok Ahli adalah: a. Sebagai mitra kerja Kepala BNPP untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan strategis pengelolaan Batas Wilayah Negara dan pembangunan kawasan perbatasan. b. Merintis dan/atau meningkatkan hubungan kerjasama serta melakukan kunjungan kerja dan peninjauan ke negara-negara tetangga yang berbatasan dengan negara Indonesia, atau negara lain yang dipandang perlu. c. mendorong terwujudnya visi dan misi BNPP serta tugas pokok dan fungsi BNPP. (4) Dalam menunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Tugas Khusus Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), para anggota Kelompok Ahli dapat melakukan kegiatan pengumpulan data primer dan informasi ke lapangan, secara sendiri, atau bersama-sama. (5) Tata cara pengangkatan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta pengorganisasian Kelompok Ahli BNPP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala BNPP. Pasal 13B (1) Gugus Tugas merupakan Kelompok Pejabat Struktural yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan Kawasan Perbatasan. (2) Anggota Gugus Tugas BNPP adalah pejabat struktural yang berfungsi sebagai perwakilan dari Kementerian/ LPNK anggota BNPP. (3) Tugas dan fungsi Gugus Tugas melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi programprogram serta kegiatan-kegiatan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan pembangunan kawasan perbatasan berdasarkan Rencana Induk dan Rencana Aksi BNPP.
-9(4) Kedudukan, tugas, dan fungsi Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala BNPP. Pasal 13C (1) Dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan BNPP, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis BNPP. (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis BNPP dengan Peraturan Kepala BNPP setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang bertanggungjawab dibidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasai birokrasi. 13. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 14 (1) Sekretaris Utama dan Deputi BNPP merupakan jabatan struktural Eselon Ia. (2) Kelompok Ahli merupakan Pimpinan Tinggi madya yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, memiliki hak yang disetarakan dengan jabatan struktural Eselon Ia. (3) Kepala Biro dan Asisten Deputi adalah jabatan struktural eselon IIa. (4) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon IIIa. (5) Kepala Subbidang dan Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IVa. (6) Kepala UPT adalah jabatan struktural eselon IIIa. 14. Ketentuan Pasal 15 diubah dan menambah 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (1a), sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 15 (1)
Sekretaris Utama BNPP dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala BNPP.
(1a) Anggota Kelompok Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNPP. (2)
Kepala Biro, Asisten Deputi , Kepala Bagian, dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNPP atas usul Sekretaris Utama BNPP.
- 10 -
(3)
Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Utama BNPP.
15. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 16 (1) BNPP melakukan rapat kerja paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja BNPP diatur dengan Peraturan Kepala BNPP. 16. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 17 (1) Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, BNPP melakukan koordinasi dengan kementerian/LPNK serta badan pengelola perbatasan di daerah. (2) Hubungan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, fasilitasi, dan pengawasan. (3) Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya BPP Daerah dikoordinasi oleh Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah dan anggota BNPP. (4) Tata cara hubungan kerja BNPP dengan badan pengelola perbatasan daerah diatur dalam Peraturan Kepala BNPP. 17. Ketentuan Pasal 19 ditambah 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 19 (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap instansi terkait dan BNPP saling menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. (2) Ketentuan lebih lanjut dalam penerapan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BNPP. 18. Ketentuan Pasal 20 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 20 (1) Pendanaan operasional BNPP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 11 (2) Pendanaan yang bersifat teknis operasional pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dibebankan pada anggaran belanja Kementerian/LPNK, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikoordinasikan dan disetujui oleh BNPP. (3) Pembangunan perbatasan terkait kebutuhan yang bersifat sangat mendesak dan/atau tidak dilaksanakan oleh Kementerian/LPNK, pemerintah daerah, atau pihak swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A bersumber dari alokasi on top. Pasal II Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ir. H. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR
