Sosialisasi Peraturan OJK No.41/POJK.05/2015 tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter Pada Lembaga Jasa Keuangan
Jakarta, 15 Februari 2016
1
Pokok Pengaturan 1
• Latar Belakang
2
• Penetapan Pengelola Statuter
3
• Pihak yang Ditunjuk Sebagai Pengelola Statuter
4
• Tugas Pengelola Statuter
5
• Langkah-langkah Yang Dapat Dilakukan Pengelola Statuter
6
• Wewenang Pengelola Statuter
7
• Hak dan Tanggung Jawab Pengelola Statuter
8
• Biaya Pengelola Statuter
9
• Pengakhiran Pengelola Statuter
10
• Sanksi 2
Latar Belakang
Pasal 8 huruf g UU OJK: “Untuk melaksanakan tugas pengaturan OJK mempunyai wewenang untuk menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan”
Pasal 9 huruf e dan huruf f UU OJK: “Untuk melaksanakan tugas pengawasan OJK mempunyai wewenang untuk melakukan penunjukan pengelola statuter dan menetapkan penggunaan pengelola statuter.”
Berdasarkan ketentuan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter Pada Lembaga Jasa Keuangan
3
Penetapan Pengelola Statuter (1)
OJK dapat melakukan penunjukan dan menetapkan penggunaan PS untuk mengambil alih seluruh wewenang dan fungsi Direksi, Dewan Komisaris, atau DPS
Penunjukan dan penetapan penggunaan PS dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang di sektor jasa keuangan
Penunjukan dan penetapan penggunaan PS dilakukan oleh Dewan Komisioner berdasarkan usulan dari KE masing-masing sektor
Penunjukan dan penetapan penggunaan PS untuk LJK yang secara khusus diibentuk oleh Pemerintah hanya dilakukan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemerintah
4
Penetapan Pengelola Statuter (2) Kriteria Penetapan Pengelola Statuter 1
• Kondisi keuangan LJK dinilai dapat membahayakan kepentingan Konsumen, sektor jasa keuangan, pemegang saham
2
• Penyelenggaraan kegiatan usaha LJK tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan
3
• LJK telah dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha
4
• LJK dimanfaatkan untuk memfasilitasi atau melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan
5
• Pemegang saham, Direksi dan/atau Dekom LJK terindikasi kuat melakukan tindak pidana di bidang keuangan pada LJK yang bersangkutan
6
• Direksi dan/atau Dekom LJK dinilai tidak mampu mengatasi permasalahan yang terjadi di LJK
7
• LJK tidak memenuhi perintah tertulis untuk mengganti Direksi, Dekom atau DPS 5
Penetapan Pengelola Statuter (3) Akibat Penetapan Pengelola Statuter (1)
Pengelola Statuter mengambil alih seluruh wewenang Direksi, Dekom, DPS dan Direksi, Dekom, DPS dinyatakan nonaktif
Direksi, Dekom, DPS dilarang menjalankan wewenang dan fungsinya dan wajib membantu Pengelola Statuter
Direksi, Dekom, DPS dilarang mengundurkan diri selama wewenang dan fungsinya diambil alih oleh PS
6
Penetapan Pengelola Statuter (4) Akibat Penetapan Pengelola Statuter (2)
OJK dapat mengaktifkan kembali sebagian/seluruh Direksi, Dekom, DPS setelah penggunaan Pengelola Statuter berakhir
Dalam hal OJK mengaktifkan kembali sebagian Direksi, Dekom, DPS, OJK memberikan perintah tertulis kepada LJK untuk menyelenggarakan RUPS untuk menunjuk Direksi, Dekom, DPS Dalam hal OJK tidak mengaktifkan kembali seluruh Direksi, Dekom, DPS, OJK memberikan perintah tertulis kepada Pengelola Sttauter untuk menyelenggarakan RUPS untuk menunjuk Direksi, Dekom, DPS yang baru sebelum penggunaan Pengelola Statuter berakhird 7
Penetapan Pengelola Statuter (5) Akibat Penetapan Pengelola Statuter (3)
Direksi, Dekom, DPS non aktif berhak memperoleh remunerasi yang besarnya ditetapkan oleh RUPS dengan mempertimbangkan kondisi keuangan LJK, paling tinggi sebesar 50% dari remunerasi yang diterima sebelum Direksi, Dekom, DPS dinonaktifkan
Dalam hal Direksi, Dekom, DPS non aktif ditunjuk menjadi Pengelola Sttauter maka remunerasi Direksi, Dekom, atau DPS dimaksud berlaku ketentuan remunerasi bagi Pengelola Statuter
8
Pihak yang Dapat Ditunjuk Sebagai Pengelola Statuter Pengelola Statuter
Perseorangan
Badan Hukum
Harus memenuhi persyaratan yang setara bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris
Lembaga Jasa Keuangan sejenis dan tidak memiliki benturan kepentingan
Cat: Direksi, Dekom, DPS, pegawai LJK yang tidak menyebabkan LJK bermasalah dapat ditunjuk sebagai Pengelola Statuter
9
Tugas Pengelola Statuter Menyelamatkan kekayaan dan/atau kumpulan dana LJK dan/atau Konsumen Mengendalikan dan mengelola kegiatan usaha LJK sesuai peraturan perundang-undangan Menyusun rencana kerja yang paling sedikit memuat langkah-langkah penyelamatan LJK Mengajukan usulan agar OJK mencabut izin usaha LJK Mematuhi setiap perintah tertulis dari OJK mengenai pengendalian dan pengelolaan kegiatan usahaLJK
Mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat dan sektor jasa keuangan Memberantas kejahatan keuangan yang dilakukan pihak tertentu di sektor jasa keuangan 10
Langkah-langkah yang Dapat Dilakukan Pengelola Statuter menyelamatkan kelangsungan usaha LJK tertentu
membatalkan atau mengakhiri perjanjian yang dibuat oleh LJK dengan pihak ketiga yang merugikan dan/atau menurut Pengelola Statuter dapat merugikan kepentingan LJK dan/atau Konsumen melakukan pengalihan sebagian atau seluruh portofolio kekayaan atau usaha dan/atau kumpulan dana dari LJK yang menurut Pengelola Statuter dapat mencegah kerugian yang lebih besar bagi LJK melakukan pengalihan sebagian atau seluruh portofolio kekayaan dan/atau kumpulan dana dari Konsumen yang menurut Pengelola Statuter dapat mencegah kerugian yang lebih besar bagi Konsumen 11
Wewenang Pengelola Statuter
Memiliki seluruh wewenang dan fungsi Direksi dan/atau Dewan Komisaris
Dapat meminta seseorang yang pernah menjabat sebagai Direksi, Dewan Komisaris, pegawai atau pihak lain yang memiliki informasi atau dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usaha LJK untuk memberikan informasi atau dokumen dimaksud 12
Hak dan Tanggung Jawab Pengelola Statuter
Pengelola Statuter berhak atas remunerasi atau biaya pengelolaan (management fee) yang ditetapkan oleh OJK
Pengelola Statuter wajib mempertanggungjawabkan segala keputusan dan tindakannya dalam melaksanakan wewenang, fungsi dan tugasnya kepada OJK
Pengelola Statuter wajib menyampaikan laporan bulanan kepada OJK
OJK dapat meminta laporan yang bersifat insidental kepada Pengelola Statuter
13
Biaya Penggunaan Pengelola Statuter
Penyelenggaraan kegiatan usaha LJK selama penggunaan Pengelola Statuter
Remunerasi Pengelola Statuter
Tambahan remunerasi bagi Pengelola Statuter
LJK
OJK
14
Berakhirnya Penggunaan Pengelola Statuter
OJK memutuskan penggunaan Pengelola Statuter tidak diperlukan lagi
LJK telah dicabut izin usahanya
15
Sanksi Administratif
teguran tertulis
larangan menjadi pemegang saham, pengendali, Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS pada LJK atau menduduki jabatan eksekutif di bawah Direksi pada LJK
sanksi administratif tambahan sesuai dengan peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan
16
Terima Kasih
17
