SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 97/M-DAG/PER/10/2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK KEHUTANAN
Jakarta, 18 Mei 2016 Direktorat Impor, Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan
LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN RANCANGAN PERMENDAG TENTANG IMPOR PRODUK KEHUTANAN UNDANG UNDANG No. 41 Tahun 1999 TENTANG KEHUTANAN UNDANG UNDANG No. 7 Tahun 2014 TENTANG PERDAGANGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG KEHUTANAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 97/M-DAG/PER/10/2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK KEHUTANAN The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
2
TUJUAN PENGATURAN IMPOR PRODUK KEHUTANAN
1. Untuk mendukung lingkungan;
serta
menjaga
kelestarian
2. Pengawasan terhadap pengadaan produk kehutanan asal impor; 3. Untuk menjamin ketelusuran dan legalitas dari produk kehutanan asal impor; 4. Untuk menciptakan tertib administrasi impor, dan pengawasan terhadap pengadaan produk kehutanan asal impor
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
3
LATAR BELAKANG PENGATURAN IMPOR PRODUK KEHUTANAN 1.
Adanya trend peningkatan impor produk kehutanan dari periode 2007 2013 sebesar 14,41%, dengan trend terbesar untuk impor kerajinan kayu sebesar 30,03%;
2.
Adanya indikasi praktik “pencucian kayu” dimana bahan baku industri kehutanan yang berasal dari kayu impor diperoleh secara ilegal dari Indonesia;
3.
Mendukung Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang telah dilakukan oleh Kementerian Kehutanan sesuai Perjanjian Forest Law Enforcement Governance and Trade-Voluntary Partnership Agreement (FLEGT-VPA) antara Indonesia dan Uni Eropa.
4.
Surat Menteri Kehutanan kepada Menteri Perdagangan Nomor S.93/Menhut-VI/2013 tertanggal 7 Januari 2013 tentang Rencana Pengaturan Impor Kayu
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
4 4
POKOK – POKOK PENGATURAN IMPOR PRODUK KEHUTANAN 1.
Impor produk kehutanan hanya dapat dilaksanakan oleh perusahaan pemegang API-U dan perusahaan pemegang API-P;
2.
Produk Kehutanan yang dibatasi impornya terdiri dari 358 Pos Tarif/HS
3.
Produk Kehutanan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan yang diimpor oleh perusahaan pemegang API-P hanya untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri dan dilarang untuk diperdagangkan ke luar negeri sebelum diproses lebih lanjut di dalam negeri;
4.
Perusahaan pemegang API-P yang telah mendapatkan Persetujuan Impor Produk Kehutanan hanya dapat mengimpor Produk Kehutanan sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk kebutuhan proses produksi sendiri dan dilarang memperdagangkan dan/atau memindahtangankan kepada pihak lain;
5.
Perusahaan API-Produsen yang telah mendapatkan Persetujuan Impor Produk Kehutanan dapat melakukan impor setelah melengkapi persyaratan, yaitu Rekomendasi Impor dari Kementerian Kehutanan dan Deklarasi Impor yang ditandatangani oleh perusahaan API-Produsen tersebut.
6.
Perusahaan API-U untuk dapat melakukan impor produk kehutanan wajib mendapatkan Persetujuan Impor Produk Kehutanan dengan persyaratan Rekomendasi dari Kementerian Kehutanan, Deklarasi Impor yang ditandatangani oleh perusahaan API-U dimaksud dan Surat Tempat Penampungan Terdaftar (TPT) atau dokumen bukti penguasaan tempat penyimpanan sesuai karakteristik barangg .
7.
Pengajuan permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Impor Produk Kehutanan, serta Persetujuan Impor hanya dapat dilakukan secara elektronik melalui www.INATRADE.go.id;
8.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016 (Permendag No. 97/MDAG/PER/10/2015). The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
5
BUSINESS PROCESS SYARAT: pengawasan impor Produk Kehutanan, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan melakukan penilaian kepatuhan (post audit)
permohonan Persetujuan Impor dilakukan melalui sistem elektronik melalui http://inatrade.kemendag.go.id
SANKSI 1. Penangguhan permohonan Persetujuan Impor; dan 2. pencabutan Persetujuan Impor
INSTRUMEN = PERSETUJUAN IMPOR (PI) a. b.
Diberikan kepada Pelaku Usaha pemegang API-U dan API-P berlaku sesuai dengan masa berlaku Rekomendasi, terhitung sejak tanggal diterbitkannya Persetujuan Impor
IMPOR PRODUK KEHUTANAN
KEWAJIBAN :
1. memenuhi legalitas Produk Kehutanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Penyampaian laporan realisasi impor setiap bulannya
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
a. Pemilik API-U dan API-P b. Deklarasi Impor (Self Declaration), c.surat izin Tempat Penampungan Terdaftar (TPT) dan/atau bukti penguasaan tmpt penyimpanan sesuai karakteristik produk (utk pemilik API-U. d.Rekomendasi Kementerian Pertanian
KONDISI TERTENTU: PI dan Surat Keterangan LHK: a. Barang Penelitian; b. barang hibah dan hadiah untuk kepentingan sosial; c. barang contoh; dan d. barang keperluan pameran, Tanpa PI: a. barang ekspor yang ditolak. b. barang pribadi penumpang dan awak sarana pengangkut; dan c. barang pelintas batas 6
PROSEDUR PERIJINAN IMPOR PERUSAHAAN API-U/API-P
1. PERMOHONAN REKOMENDASI
1. Uji Tuntas 2. Deklarasi Impor
INATRADE
REKOMENDASI
2. PERMOHONAN PERSETUJUAN IMPOR
Syarat pengajuan PI: 1. API-U/API-P 2. Deklarasi Impor, 3. surat izin Tempat Penampungan Terdaftar (TPT)/Gudang bagi API-U dan 4. Rekomendasi Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup
LAPORAN REALISASI
SANKSI
• Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya • Melalui http://inatrade.go.id • Pencabutan & penangguhan • Re-ekspor atau pemusnahan untuk produk kehutanan yang tidak sesuai
• Penilaian kepatuhan (post audit) PENGAWASAN • Direktur jenderal dapat membentuk tim terpadu
HS YANG DIATUR IMPORNYA 44.01
44.13
4702.00.00.00 48.08
48.21
44.03
44.14
47.03
48.09
48.22
44.04
44.15
47.04
48.10
48.23
44.06
44.16
47.05.00.00.00 48.11
94.01
44.07
44.17
48.02
4812.00.00.00
94.03
44.08
44.18
48.03
48.13
94.06
44.09
44.19.00.00.00 48.04
48.14
44.10
44.20
48.05
48.16
44.11
44.21
48.06
48.17
44.12
4701.00.00.00
4807.00.00.00 48.18
PERSETUJUAN IMPOR S.D. 16/05/16 1. 1% 13%
2.
16%
70%
Persetujuan Impor Baru Persetujuan Impor Perubahan Persetujuan Impor dengan Rekomendasi Impor Sementara Persetujuan Impor Barang Contoh
Persetujuan Impor s/d 16 Mei 2016 yang telah diterbitkan sebanyak 828 perusahaan. Dari total tersebut terdapat 584 Persetujuan Impor yang mengajukan Rekomendasi Baru, 133 perusahaan Persetujuan Impor dengan melampirkan rekomendasi revisi dan sebanyak 105 perusahaan yang mengajukan PI dengan melampirkan rekomendasi impor sementara dan 6 Perusahaan Persetujuan Impor Barang Contoh.
PERKEMBANGAN SAAT INI 1. Pengembangan sistem online untuk dapat menerima permohonan Persetujuan Impor Produk Kehutanan untuk keperluan penelitian, contoh dan pameran. 2. Menghilangkan debirokratisasi proses permohonan Persetujuan Impor Produk Kehutanan sehingga mempersingkat waktu pemrosesan. 3. Proses permohonan perubahan Persetujuan Impor Produk Kehutanan, dengan cara pemotongan volume secara otomatis sesuai laporan realisasi importir sebagaimana tercantum dalam rekomendasi.
11
TERIMA KASIH Direktorat Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Jl. MI.Ridwan Rais No. 5 Jakarta Telp. (021)3858171-ext.1145,1144 Fax. (021)3858194
