PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN Nomor 78/M-DAG/PER/10/2014 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK KEHUTANAN
Jakarta, 2 Oktober 2015
LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN RANCANGAN PERMENDAG TENTANG IMPOR PRODUK KEHUTANAN UNDANG UNDANG No. 41 Tahun 1999 TENTANG KEHUTANAN UNDANG UNDANG No. 7 Tahun 2014 TENTANG PERDAGANGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 tentang Kehutanan
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK KEHUTANAN The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
2
TUJUAN PENGATURAN IMPOR PRODUK KEHUTANAN
1. Mendukung serta menjaga kelestarian lingkungan; 2. Menjamin ketelusuran dan legalitas dari produk kehutanan asal impor; 3. Menciptakan tertib administrasi impor, dan pengawasan terhadap pengadaan produk kehutanan asal impor
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
3
LATAR BELAKANG PENGATURAN IMPOR PRODUK KEHUTANAN 1.
Adanya trend peningkatan impor produk kehutanan dari periode 2007 2013 sebesar 14,41%, dengan trend terbesar untuk impor kerajinan kayu sebesar 30,03%;
2.
Adanya indikasi praktik “pencucian kayu” dimana bahan baku industri kehutanan yang berasal dari kayu impor diperoleh secara ilegal dari Indonesia;
3.
Mendukung Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang telah dilakukan oleh Kementerian Kehutanan sesuai Perjanjian Forest Law Enforcement Governance and Trade-Voluntary Patnership Agreement (FLEGT-VPA) antara Indonesia dan Uni Eropa.
4.
Surat Menteri Kehutanan kepada Menteri Perdagangan Nomor S.93/Menhut-VI/2013 tertanggal 7 Januari 2013 tentang Rencana Pengaturan Impor Kayu
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
4
4
POKOK-POKOK PENGATURAN IMPOR PRODUK KEHUTANAN 1. Impor Produk Kehutanan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang mendapatkan pengakuan sebagai IP-Produk Kehutanan dan penetapan sebagai IT-Produk Kehutanan. Permohonan untuk mendapatkan IP dan IT Produk Kehutanan dapat dilakukan melalui sistim Online INATRADE 2.
IT-Produk Kehutanan yang akan melakukan impor Produk Kehutanan harus mendapatkan Persetujuan Impor (PI). Untuk memperoleh Persetujuan Impor harus mengajukan permohonan secara elektronik dengan melampirkan: a. Penetapan sebagai IT-Produk Kehutanan b. Deklarasi Impor c. Rekomendasi dari Menteri yang membidangi kehutanan atau pejabat yang ditunjuk
3.
Penetapan sebagai IT-Produk Kehutanan berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.
4.
Pengakuan sebagai IP Produk Kehutanan juga berlaku sebagai ijin impor. Masa berlaku pengakuan sebagai IP-Produk Kehutanan dan Persetujuan Impor (PI) sesuai dengan masa berlaku Rekomendasi Menteri Kehutanan atau pejabat yang ditunjuk. The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
5
CAKUPAN PRODUK Terdiri dari 400 Pos Tarif/HS diantaranya: 1. Rotan; 2. Kayu (misal, kayu meranti, kayu mahogany, dll); 3. Produk Kayu (Veneer, Papan, Kayu Lapis, Peti, Kotak, Drum, dll); 4. Produk Turunan Kayu (Kertas, Kertas Karton, Pulp, Kardus, dll); 5. Perabotan Kayu dan Anyaman; 6. Wallpaper, Buku; 7. Dll.
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
6
KETENTUAN IMPOR PRODUK KEHUTANAN PERSYARATAN PERMOHONAN
PERSYARATAN PERMOHONAN
IP PRODUK KEHUTANAN
IT PRODUK KEHUTANAN
Mengajukan permohonan secara elektronik dengan melampirkan: 1. Akta pendirian perusahaan serta perubahannya; 2. Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu IUIPHHK atau izin usaha lain sejenis yang diterbitkan instansi atau dinas berwenang; 3. TDP; 4. NPWP; 5. API- P; 6. NIK; 7. Deklarasi Impor; dan 8. Rekomendasi dari Menteri Kehutanan atau pejabat yang ditunjuk.
Mengajukan permohonan secara elektronik dengan melampirkan:
Apabila dokumen persyaratan telah lengkap akan dilakukan pemeriksaan kebenaran dokumen dan pemeriksaan lapangan oleh Tim Penilai. Apabila ditemukan dokumen tidak benar, Direktur Jenderal dapat menolak penerbitan pengakuan sebagai IP-Produk Kehutanan
Apabila dokumen persyaratan telah lengkap akan dilakukan pemeriksaan kebenaran dokumen dan pemeriksaan lapangan oleh Tim Penilai. Apabila ditemukan dokumen tidak benar, Direktur Jenderal dapat menolak penerbitan IT-Produk Kehutanan
1. Akta pendirian perusahaan serta perubahannya; 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang bidang usahanya meliputi perdagangan Produk Kehutanan atau izin usaha lain sejenis yang diterbitkan instansi atau dinas berwenang; 3. TDP; 4. NPWP; 5. API- U; 6. NIK; 7. Surat izin Tempat Penampungan Terdaftar (TPT) dan/atau bukti penguasaan gudang sesuai dengan jenis Produk Kehutanan yang diimpor.
7
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENERBITAN IT-PRODUK KEHUTANAN Persyaratan Pengajuan IT-Produk Kehutanan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Akta pendirian perusahaan beserta perubahannya; Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang bidang usahanya meliputi perdagangan produk kehutanan atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh instansi atau dinas teknis yang berwenang; Tanda Daftar Perusahaan (TDP); Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Angka Pengenal Importir Umum (API-U) yang mencantumkan bagian (section) Produk Kehutanan (II, IX, X, XX, dan/atau XXI); Nomor Identitas Kepabeanan (NIK); Surat izin Tempat Penampungan Terdaftar (TPT) dan/atau bukti penguasaan gudang, sesuai dengan jenis produk kehutanan yang akan diimpor. Disetujui
IT-PRODUK KEHUTANAN
Importir
Pengajuan secara online
Berkas diterima secara lengkap dan benar
Pemeriksaan Lapangan oleh Tim Penilai
Ditolak
Surat Penjelasan
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENERBITAN PERSETUJUAN IMPOR (PI) PRODUK KEHUTANAN
IT-Produk Kehutanan
Pengajuan Rekomendasi secara online kepada Kementerian Kehutanan
Rekomendasi diterbitkan dan dikirim secara elektronik kepada INATRADE
IT-Produk Kehutanan mengajukan PERSETUJUAN IMPOR secara online kepada INATRADE
PERSETUJUAN IMPOR diterbitkan
Persetujuan Impor dikirimkan secara elektronik ke portal INSW Importir mengajukan Custom Clearance ke Bea dan Cukai dengan membawa dokumen Persetujuan Impor
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENERBITAN IP-PRODUK KEHUTANAN
Importir
Pengajuan Rekomendasi secara online kepada Kementerian Kehutanan
Rekomendasi diterbitkan dan dikirim secara elektronik kepada INATRADE
IT-Produk Kehutanan mengajukan IPPRODUK KEHUTANAN secara online kepada INATRADE
PENGAKUAN SEBAGAI IP-PRODUK KEHUTANAN
Persyaratan untuk mendapatkan Pengakuan sebagai IP-PRODUK KEHUTANAN: 1. Akta pendirian perusahaan beserta perubahannya; 2. Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) atau izin usaha lain yang sejenis dari instansi atau dinas teknis berwenang; 3. TDP, NPWP, API-P, NIK 4. Rekomendasi dari Kementerian Kehutanan
IP-Produk Kehutanan dikirimkan secara elektronik ke portal INSW
Importir mengajukan Custom Clearance ke Bea dan Cukai dengan membawa dokumen Pengakuan sebagai IP-Produk Kehutanan
KEWAJIBAN
1.
IP-Produk Kehutanan dan IT Produk Kehutanan wajib menyampaikan laporan secara elektronik atas pelaksanaan realisasi impor Produk Kehutanan setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi melalui http://inatrade.kemendag.go.id serta ditembuskan juga kepada Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Kemenhut melalui http://silk.dephut.go.id dan kepada Direktur Jenderal Industri Agro, Kemenperin melalui http://siinas.kemenperin.go.id
2.
Laporan sebagaimana dimaksud disampaikan dengan melampirkan Kartu Kendali Realisasi Impor yang telah diparaf dan dicap oleh Petugas Bea dan Cukai.
3.
Bentuk laporan sebagaimana dimaksud dapat dilihat dalam Lampiran II dari Peraturan Menteri ini.
11
SANKSI 1. Pembekuan IP-Produk Kehutanan, IT-Produk Kehutanan dan Persetujuan Impor (PI) dibekukan apabila: a. Tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan realisasi impor sebanyak 3 kali. b. Terdapat dugaan melakukan tindakan pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan pengakuan sebagai IP-Produk Kehutanan, penetapan sebagai IT-Produk Kehutanan dan/atau Persetujuan Impor. 2. Pencabutan IP-Produk Kehutanan, IT-Produk Kehutanan dan Persetujuan Impor (PI) dicabut apabila: a. Melanggar ketentuan larangan memperdagangankan Produk Kehutanan ke luar negeri sebelum diproses lebih lanjut di dalam negeri. b. Terdapat dugaan melakukan tindakan pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan pengakuan sebagai IP-Produk Kehutanan, penetapan sebagai IT-Produk Kehutanan dan/atau Persetujuan Impor. 12
SANKSI 2. Pencabutan (lanjutan...) c. Tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan dalam waktu 1 bulan setelah dikenai sanksi pembekuan; d. Terbukti menyampaikan data dan/atau informasi yang tidak benar di dalam persyaratan untuk mendapatkan pengakuan sebagai IP-Produk Kehutanan, penetapan sebagai IT-Produk Kehutanan dan/atau Persetujuan Impor; e. Terbukti mengubah informasi yang tercantum dalam dokumen pengakuan sebagai IP-Produk Kehutanan, penetapan sebagai IT-Produk Kehutanan dan/atau Persetujuan Impor; f. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan pengakuan sebagai IP-Produk Kehutanan, penetapan sebagai IT-Produk Kehutanan dan/atau Persetujuan Impor; dan g. Terbukti melakukan pelanggaran lain dan direkomendasikan oleh instansi teknis terkait untuk dilakukan pencabutan pengakuan sebagai IP-Produk Kehutanan, penetapan sebagai IT-Produk Kehutanan dan/atau Persetujuan Impor 13
PERMENDAG NOMOR 78/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan jo. Permendag Nomor 07/M-DAG/PER/1/2015 jo. Permendag Nomor 63/M-DAG/PER/8/2015 BERLAKU
01 JANUARI 2016 14
TERIMA KASIH Direktorat Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Jl. MI.Ridwan Rais No. 5 Jakarta Telp. (021)3858171-ext.1145,1144 Fax. (021)3858194
