BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.1604, 2015
MENKO-PEREKONOMIAN. Kredit Usaha Rakyat. Pelaksanaan.Pedoman.
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANREPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANREPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH,
Menimbang
: a.
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 14
Tahun 2015 tentang
Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 dan untuk meningkatkan tata kelola yang baik (good governance) pelaksanaan Kredit
Usaha
Rakyat
telah
ditetapkan
Pedoman
Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat; b.
bahwa
untuk
meningkatkan
dan
memperluas
pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat serta mendorong
pertumbuhan
ekonomi,
perlu
dilakukan
perubahan Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana dimaksud pada huruf a; c.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha
www.peraturan.go.id
2015, No.1604
-2-
Mikro,
Kecil,
dan
Menengah
tentang
Pedoman
Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat; Mengingat
: 1.
Peraturan
Presiden
Organisasi
Nomor
Kementerian
7
Tahun
Negara
2015
tentang
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 2.
Peraturan
Presiden
Kementerian (Lembaran
Nomor
8
Koordinator Negara
Tahun Bidang
Republik
2015
tentang
Perekonomian
Indonesia
Tahun
2015
Nomor 9); 3.
Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden
Nomor
19
Tahun
2015
tentang
Komite
Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 4.
Keputusan Presiden Nomor 79/P tahun 2015;
5.
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768); MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN
MENTERI
PEREKONOMIAN
SELAKU
KOORDINATOR KETUA
KOMITE
BIDANG KEBIJAKAN
PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini yang dimaksud dengan: 1.
Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah
kredit/pembiayaan
modal
kerja
dan/atau
investasi kepada debitur usaha yang produktif dan
www.peraturan.go.id
2015, No.1604
-3-
layaknamun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. 2.
Penyalur KUR adalah bank atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR.
3.
Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan
kewajiban
finansial
debitur
KUR
oleh
Perusahaan Penjamin. 4.
Perusahaan Penjamin adalah perusahan yang ditunjuk untuk memberikan penjaminan KUR.
5.
Suku Bunga adalah tingkat bunga yang dikenakan dalam pemberian KUR. Pasal 2
Pelaksanaan KUR bertujuan untuk: a.
meningkatkan dan memperluas penyaluran KUR kepada usaha produktif;
b.
meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
c.
mendorong
pertumbuhan
ekonomi
dan
penyerapan
tenega kerja. BAB II PELAKSANAAN KUR Bagian Pertama Penerima KUR Pasal 3 (1)
Penerima KUR adalahindividu/perseorangan atau badan hukum yang melakukan usaha produktif berupa: a.
usaha mikro, kecil, dan menengah;
b.
calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri;
c.
anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia;
d.
Tenaga Kerja Indonesia yang purna bekerja di luar negeri; dan
e.
Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja.
www.peraturan.go.id
2015, No.1604
-4-
(2)
Usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini. Bagian Kedua Penyalur KUR Pasal 4
(1)
Penyalur KUR adalah bank atau lembaga keuangan bukan bank yang disetujui oleh Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
(2)
Persyaratan bank atau lembaga keuangan bukan bank yang dapat ditetapkan sebagai Penyalur KUR adalah: a.
memenuhi
kriteria
bank
dan/atau
lembaga
keuangan bukan bank sehat dan informasi kinerja dari Otoritas Jasa Keuangan; b.
melakukan kerjasama dengan Perusahaan Penjamin dalam penyaluran KUR; dan
c.
memiliki
online
system
data
KUR
dengan
Perusahaan Penjamin dan Sistem Informasi Kredit Program. (3)
Bank
atau
lembaga
keuangan
bukan
bank
yang
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan keikutsertaan sebagai Penyalur KUR kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (4)
Bank atau lembaga keuangan bukan bank yang disetujui sebagai Penyalur KUR oleh Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ditetapkan dengan
Keputusan
Perekonomian
selaku
Menteri Ketua
Koordinator Komite
Bidang Kebijakan
Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
www.peraturan.go.id
2015, No.1604
-5-
Pasal5 (1)
Penyaluran
KUR
oleh
Penyalur
KUR
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 dapat menggunakan pola linkage yaitu secara channelling atau executing. (2)
Ketentuan
lebih
lanjut
pola
linkagesebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran
II
Peraturan
Perekonomian
selaku
Menteri Ketua
Koordinator Komite
Bidang
Kebijakan
Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini. Pasal 6 Pendanaan untuk penyaluran KUR oleh Penyalur KUR bersumber dari dana lembaga keuangan Penyalur KUR tersebut. Pasal 7 (1)
Penyaluran KUR oleh Penyalur KUR mengacu kepada basis data yang tercantum dalam Sistem Informasi Kredit Program yang disusun oleh Kementerian Keuangan.
(2)
Kementerian
Keuangan
dalam
menyusun
Sistem
Informasi Kredit Program sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
mengacu
kepada
basis
data
dari
kemeterian/lembaga teknis, pemerintah daerah, penyalur KUR, dan perusahaan Penjamin KUR. Bagian Ketiga Penjamin KUR Pasal 8 (1)
Penjamin
KUR
adalah
Perusahaan
Penjamin
yang
disetujui oleh Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (2)
Perusahaan Penjamin untuk dapat ditetapkan sebagai penjamin KUR, memiliki persyaratan sebagai berikut: a.
memenuhi kriteria perusahaan penjamin yang sehat sesuai ketentuan dan kriteria dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
www.peraturan.go.id
2015, No.1604
-6-
b.
memiliki online system data KUR dengan Penyalur KUR dan Sistem Informasi Kredit Program.
(3)
Perusahaan
Penjamin
yang
memenuhi
persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan keikutsertaan sebagai penjamin KUR kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (4)
Perusahaan Penjamin yang disetujui sebagai Penjamin KUR oleh Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro,
Kecil,
dan
Menengah
ditetapkan
dengan
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pasal 9 (1)
Perusahaan
Penjamin
menjamin
KUR
berdasarkan
perjanjian kerjasama dengan Penyalur KUR. (2)
Imbal
jasa
penjaminan
bagi
perusahaan
penjamin
berdasarkan hasil kesepakatan dengan Penyalur KUR. (3)
Imbal jasa penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian komponen dalam subsidi bunga. Bagian Keempat Agunan Pasal 10
(1)
Agunan pokok KUR adalah usaha atau obyek yang dibiayai oleh KUR.
(2)
Agunan tambahan untuk KUR Mikro dan untuk KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia tidak diwajibkan dan tanpa perikatan.
(3)
Agunan tambahan untuk KUR Ritel sesuai penilaian Penyalur KUR. Bagian Kelima Subsidi Bunga Pasal 11
(1)
Pemerintah memberikan subsidi bunga penyaluran KUR sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh
www.peraturan.go.id
2015, No.1604
-7-
Penyalur KUR dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada penerima KUR. (2)
Besaran subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganPeraturan Menteri Keuangan. BAB III PENYALURAN KUR Bagian Pertama Jenis Penyaluran KUR Pasal 12
KUR
yang
disalurkan
oleh
Penyalur
KUR
sebagaimana
dimaksud pada Pasal 4, terdiri atas: a.
KUR Mikro;
b.
KUR Ritel; dan
c.
KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia. Bagian Kedua Penyaluran KUR Mikro Pasal 13
(1)
KUR Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah paling banyak sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
(2)
Suku
bunga
KUR
Mikro
sebesar
12%
(dua
belas
perseratus) efektif pertahun atau disesuaikan dengan suku bunga flat yang setara. (3)
Jangka waktu KUR Mikro: a.
paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
b.
paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi.
(4)
Ketentuan jangka waktu terkait perpanjangan, tambahan kredit/pembiayaan (suplesi), dan Mikro
restrukturisasi KUR
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III
www.peraturan.go.id
2015, No.1604
-8-
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini. Pasal 14 (1)
Calon
penerima
KUR
Mikro
adalah
sebagaimana
dimaksud pada Pasal 3 huruf a, c, d, dan e. (2)
Calon penerima KUR Mikro sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, c, dan d harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimum 6 (enam) bulan.
(3)
Calon penerima KUR Mikro sebagaimana dimaksud pada Pasal
3
huruf
e
telah
mengikuti
pelatihan
kewirausahaan. (4)
Calon penerima KUR Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
dapat
sedangmenerima
kredit/pembiayaan
lainnya antara lain berupa kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, dan kartu kredit, serta KUR dengan kolektabilitas lancar. (5)
Calon penerima KUR Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) memiliki surat Izin Usaha Mikro dan Kecil yang diterbitkan pemerintah daerah setempat dan/atau surat izin lainnya. Pasal 15
(1)
Calon penerima KUR Mikro yang sedang menerima KUR Mikro
tetap
dapat
kredit/pembiayaan
dengan
memperoleh total
tambahan
pinjaman
sebesar
Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut: a.
untuk skema Kredit/Pembiayaan Investasi dengan Kredit/Pembiayaan Kredit/Pembiayaan
Investasi Modal
Kerja
dan dengan
Kredit/Pembiayaan Modal Kerja diijinkan; dan b.
pemberian
Kredit/Pembiayaan
Investasi
dan
Kredit/Pembiayaan Modal Kerja dapat dilakukan bersamaan dalam KUR Mikro.
www.peraturan.go.id
2015, No.1604
-9-
(2)
Calon penerima KUR Mikro hanya dapat menerima KUR Mikro
dengan
total
akumulasi
plafon
KUR
Mikro
termasuk suplesi atau perpanjangan paling banyak sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Penyalur KUR. Pasal 16 (1)
Penyalur KUR Mikro wajib melakukan pengecekan calon penerima KUR melalui Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia.
(2)
Dalam hal calon penerima KUR Mikro berdasarkan pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih memiliki baki debet kredit/pembiayaan produktif dan kredit/pembiayaan program diluar KUR yang tercatat pada Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia tetapi yang
bersangkutan
diperlukan
Surat
lampiran
sudah
melunasi
Keterangan
cetakan
pinjaman,
Lunas/Roya
rekening
dari
dengan pemberi
kredit/pembiayaan sebelumnya. Bagian Ketiga Penyaluran KUR Ritel Pasal 17 (1)
KUR Ritel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah diatas Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
(2)
Suku
bunga
KUR
Ritel
sebesar
12%
(dua
belas
perseratus) efektif pertahun atau disesuaikan dengan suku bunga flat yang setara. (3)
Jangka waktu KUR Ritel: a.
paling
lama
4
(empat)
Tahun
untuk
Tahun
untuk
kredit/pembiayaan modal kerja; b.
paling
lama
5
(lima)
kredit/pembiayaan investasi; atau
www.peraturan.go.id
2015, No.1604
-10-
c.
paling
lama
10
(sepuluh)
tahun
untuk
kredit/pembiayaan investasi khusus tanaman keras dengan grace period yang disepakati oleh penyalur KUR sesuai karakteristiknya. (4)
Ketentuan jangka waktu terkait perpanjangan, tambahan kredit/pembiayaan (suplesi), dan Ritel
sebagaimana
tercantum
restrukturisasi KUR dalam
Lampiran
III
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini. Pasal 18 (1)
Calon penerima KUR Ritel adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, c, dan d.
(2)
Calon penerima KUR Ritel harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimum 6 (enam) bulan.
(3)
Calon penerima KUR Ritel dapat sedang menerima kredit/pembiayaan lainnya antara lain berupa kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, dan kartu kredit, serta KUR dengan kolektabilitas lancar.
(4)
Calon penerima KUR Ritel memiliki surat Izin Usaha Mikro dan Kecil yang diterbitkan pemerintah daerah setempat dan/atau surat izin lainnya. Pasal 19
(1)
Calon penerima KUR Ritel yang sedang menerima KUR Ritel
tetap
dapat
kredit/pembiayaan Rp500.000.000
memperoleh
dengan
(lima
total
ratus
juta
tambahan
pinjaman
sebesar
rupiah)
dengan
ketentuan sebagai berikut: a.
untuk skema Kredit/Pembiayaan Investasi dengan Kredit/Pembiayaan Kredit/Pembiayaan
Investasi Modal
Kerja
dan dengan
Kredit/Pembiayaan Modal Kerja diijinkan; dan
www.peraturan.go.id
2015, No.1604
-11-
b.
pemberian
Kredit/Pembiayaan
Investasi
dan
Kredit/Pembiayaan Modal Kerja dapat dilakukan bersamaan dalam program KUR Ritel. (2)
Calon penerima KUR Ritel hanya dapat menerima KUR Mikro dengan total akumulasi plafon KUR Ritel termasuk suplesi
atau
perpanjangan
paling
banyak
sebesar
Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Penyalur KUR. Pasal 20 (1)
Penyalur KUR Ritel wajib melakukan pengecekan calon penerima KUR melalui Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia.
(2)
Dalam hal calon penerima KUR Ritel berdasarkan pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih memiliki baki debet kredit/pembiayaan produktif dan kredit/pembiayaan program diluar KUR yang tercatat pada Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia tetapi yang
bersangkutan
diperlukan lampiran
Surat
sudah
melunasi
Keterangan
cetakan
pinjaman,
Lunas/Roya
rekening
dari
dengan pemberi
kredit/pembiayaan sebelumnya. Bagian Keempat Penyaluran KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pasal 21 (1)
KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah paling banyak sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
(2)
Suku bunga KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia sebesar 12% (duabelas perseratus) efektif pertahun atau dapat disesuaikan dengan suku bunga flat yang setara.
(3)
Jangka waktu KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia paling lama sama dengan masa kontrak kerja dan tidak melebihi jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
www.peraturan.go.id
2015, No.1604
-12-
(4)
Ketentuan jangka waktu terkait perpanjangan, tambahan kredit/pembiayaan (suplesi), dan Penempatan tercantum
Tenaga dalam
Kerja
restrukturisasi KUR
Indonesia
Lampiran
III
sebagaimana
Peraturan
Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini. Pasal 22 Pemerintah memberikan subsidi bunga dan biaya penagihan (collection fee) KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia. Pasal 23 (1)
Calon
penerima
KUR
Penempatan
Tenaga
Kerja
Indonesia, mempunyai persyaratan sebagai berikut: a.
memiliki Perjanjian Penempatan bagi TKI yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS); dan
b.
memiliki Perjanjian Kerja dengan Pengguna bagi TKI baik yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), Pemerintah atau TKI yang bekerja secara perseorangan.
(2)
Calon penerima KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia selain memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap harus memenuhi persyaratan lainnya yang diperlukan dalam rangka penempatan Tenaga Kerja Indonesia
sesuai
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan di bidang penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Pasal 24 (1)
Besar pinjaman KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia disesuaikan dengan Cost Stucture (Struktur Biaya) yang ditetapkan
oleh
Kementerian
Ketenagakerjaan
yang
mencakup biaya untuk: a.
pengurusan dokumen jati diri;
b.
pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
www.peraturan.go.id
2015, No.1604
-13-
c.
pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja; dan/atau
d. (2)
biaya lain-lain.
Nilai pinjaman KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ditetapkan
berdasarkan
hasil
analisis
kredit
oleh
penyalur KUR. (3)
Penyalur
KUR
memperhatikan
dalam
melakukan
kebijakan
analisis
kredit
Pemerintah
dan
perkembangan biaya penempatan yang berlaku. Pasal 25 (1)
Perjanjian Kredit bagi KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dapat dilakukan bersamaan dengan Perjanjian Penempatan.
(2)
Tenaga Kerja Indonesia difasilitasi oleh Penyalur KUR untuk membuka rekening penerimaan gaji di Bank Koresponden yang akan dimasukkan ke dalam Perjanjian Kerja dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku di masing-masing negara penempatan.
(3)
Pencairan KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dilakukan setelah Tenaga Kerja Indonesia mendapatkan kepastian penempatan terhadap pengguna dan kepastian keberangkatan dan telah memiliki izin kerja di negara tujuan. BAB IV PELAPORAN Pasal 26
(1)
Penyalur KUR wajib melaporkan pelaksanaan penyaluran KUR kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara reguler setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
(2)
Laporan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
disampaikan oleh kantor pusat penyalur KUR melalui Sistem Informasi Kredit Program.
www.peraturan.go.id
2015, No.1604
-14-
(3)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga disampaikan secara tertulis kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan,
Kementerian
Perekonomian
dengan
tercantum
dalam
Koordinator
format
Lampiran
laporan IV
Bidang
sebagaimana
Peraturan
Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini. (4)
Laporan
sebagaimana
ditembuskan
kepada
dimaksud Kementerian
pada
ayat
Keuangan
(3) dan
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (5)
Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah
dalam
hal
dipandang
perlu
dapat
meminta laporan tambahan kepada Penyalur KUR dalam hal data/informasi yang diperlukan tidak tersedia dalam Sistem Informasi Kredit Program. BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI Pasal 27 (1)
Kementerian/lembaga teknis dan pemerintah daerah melakukan pembinaan teknis pelaksanaan KUR.
(2)
Pembinaan oleh kementerian/lembaga teknis meliputi: a.
menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha yang akan menerima penjaminan KUR;
b.
melakukan
upload
data
calon
penerima
KUR
potensial untuk dapat dibiayai KUR ke dalam Sistem Informasi Kredit Program; c.
mengidentifikasi data calon penerima KUR yang diupload
oleh
Penyalur
KUR
dan
perusahaan
penjamin, sesuai sektor masing-masing ke dalam Sistem Informasi Kredit Program; d.
melakukan pembinaan dan pendampingan usaha baik yang sedang menerima KUR maupun yang
www.peraturan.go.id
2015, No.1604
-15-
belum menerima KUR di sektornya masing-masing; dan e.
memfasilitasi
hubungan
antara
debitur
dengan
pihak lainnya yang memberikan kontribusi dan dukungan untuk kelancaran usaha. (3)
Pembinaan oleh pemerintah daerah melalui: a.
melakukan
data
upload
calon
penerima
KUR
potensial untuk dapat dibiayai KUR ke dalam Sistem Informasi Kredit Program dengan penanggungjawab pemerintah
provinsi
dan
pemerintah
kabupaten/kota; b.
mengidentifikasi data calon penerima KUR yang diupload
oleh
penyalur
KUR
dan
perusahaan
penjamin, sesuai wilayah masing-masing ke dalam Sistem Informasi Kredit Program; c.
mengalokasikan
anggaran
dalam
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR di wilayah masing-masing. (4)
Khusus dalam rangka pembinaan pelaksanaan KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia: a.
Kementerian Ketenagakerjaan: 1.
menerbitkan
ketentuan
struktur
biaya
penempatan Tenaga Kerja Indonesia; 2.
mengawasi
kinerja
Pelaksana
Penempatan
Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang bekerjasama dengan Penyalur KUR; dan 3.
menerbitkan
daftar
Pelaksana
Penempatan
Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang berkinerja
baik
untuk
menjadi
referensi
Penyalur KUR. b.
Badan
Nasional
Penempatan
dan
Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia: 1.
memfasilitasi Tenaga
Kerja
pelatihan Indonesia
keuangan dan
kepada
keluarganya
melalui kerjasama antar kementerian/lembaga dan industri keuangan;
www.peraturan.go.id
2015, No.1604
-16-
2.
melakukan
sosialisasi
penyaluran
KUR
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia kepada para pihak terkait; dan 3.
memfasilitasi kerjasama Penyalur KUR dan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dengan mitra kerja di negara penempatan debitur KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia. Pasal 28
Tingkat keberhasilan pelaksanaan KUR dinilai dari indikator jumlah
plafon
KUR
yang
disalurkan,
tingkat
kredit
bermasalah (Non Performing Loan/NPL), jumlah debitur yang menerima KUR, dan jumlah debitur berhasil mengalami graduasi. Pasal 29 (1)
Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah,
pelaksanaan
KUR
melakukan sebagai
pengawasan
tindakan
yang
atas bersifat
preventif. (2)
Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah
melakukan
monitoring
terhadap
pelaksanaan dan kinerja KUR paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. Pasal 30 (1)
Dalam rangka efektivitas pengawasan pelaksanaan KUR, dibentuk
Forum
beranggotakan
Koordinasi
Badan
Pengawasan
Pengawasan
KUR
yang
Keuangan
dan
Pembangunan (koordinator), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,
Kementerian
Koperasi
dan
Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Keuangan, Kementerian
Pertanian,
Kementerian
Kelautan
dan
Perikanan, Kementerian Perindustrian, dan Otoritas Jasa Keuangan.
www.peraturan.go.id
2015, No.1604
-17-
(2)
Rapat Forum Koordinasi Pengawasan KUR dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Tahun untuk membahas pengawasan pelaksanaan KUR pada bulan Juni dan Desember.
(3)
Simpulan
dan
keputusan
Rapat
Forum
Koordinasi
Pengawasan KUR disampaikan secara tertulis kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (4)
Forum Koordinasi Pengawasan KUR menyusun ruang lingkup,
uraian
pekerjaan
dan
tata
tertib
penyelenggaraan Forum Koordinasi Pengawasan KUR. Pasal 31 (1)
Dalam
hal
laporan
forum
koordinasi
pengawasan
mengindikasikan adanya penyimpangan yang material, Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah
Keuangan
dan
menugaskan
Badan
Pembangunan
Pengawasan
untuk
melakukan
pengawasan tujuan tertentu yang berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan. (2)
Kriteria
pengawasan
tujuan
tertentu
tersebut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kerangka acuan. Pasal 32 (1)
Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah
berdasarkan
laporan
Otoritas
Jasa
Keuangan, menghentikan penyaluran KUR dalam hal Penyalur
KUR
memiliki
tingkat
kredit/pembiayaan
bermasalah (Non Performing Loan/NPL)) atas 5% (lima perseratus) selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut. (2)
Penghentian penyaluran KUR sebagaimana dimaksud pada
ayat
(1)
disampaikan
secara
tertulis
kepada
Penyalur KUR dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan. (3)
Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat memberikan persetujuan kembali
www.peraturan.go.id
2015, No.1604
-18-
kepada Penyalur KUR untuk menyalurkan KUR yang dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal
tingkat
Performing
kredit/pembiayaan penyalur
Loan/NPL)
bermasalah KURtelah
(Non
menurun
menjadi di bawah 5% (lima perseratus) selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan. (4)
Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memberikan teguran tertulis kepada Penyalur KUR yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan KUR kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(5)
Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ditindaklanjuti dalam waktu dua bulan, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah
dapat
menghentikan
kepesertaan
Penyalur KUR. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 33 (1)
Masing-masing
Penyalur
kementerian/lembaga
KUR,
teknis
Penjamin menyusun
KUR,
dan
Pedoman
Penyaluran dan Pengawasan Pelaksanaan KUR yang bersifat internal. (2)
Pengawasan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
menyangkut capaian plafon sektoral maupun Bank serta NPL,
dan
kepatuhan
terhadap
ketentuan
Pedoman
Pelaksanaan KUR. Pasal 34 (1)
Penyalur KUR sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Korodinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 170 Tahun 2015 tentang Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat Mikro dan Perusahaan
www.peraturan.go.id
2015, No.1604
-19-
Penjamin Kredit Usaha Rakyat Mikro dinyatakan sebagai Penyalur KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (2)
Perusahaan penjamin sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Korodinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 170 Tahun 2015 tentang Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat Mikro dan Perusahaan
Penjamin
Kredit
Usaha
dinyatakan
sebagai
Perusahaan
Rakyat
Mikro
Penjamin
KUR
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 35 (1)
Segala
perjanjian
kerjasama
yang
dilakukan
oleh
Penyalur KUR dan perusahaan penjamin berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat tetap berlaku
dan
mengikat
para
pihak
sampai
masa
berlakunya perjanjian kerjasama berakhir. (2)
Perpanjangan, suplesi, dan restrukturisasi atas KUR yang telah disalurkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini mengikuti ketentuan yang diatur dalam
Peraturan
Perekonomian
Menteri
Selaku
Ketua
Koordinator Komite
Bidang Kebijakan
Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
www.peraturan.go.id
2015, No.1604
-20-
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 36 (1)
Pada
saatPeraturan
Perekonomian
Menteri
selaku
Ketua
Koordinator Komite
Bidang Kebijakan
Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Selaku
Ketua
Komite
Kebijakan
Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2)
Peraturan
dan/atau
ketentuan
pelaksanaan
yang
didasarkan pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang PerekonomianSelaku
Ketua
Komite
Kebijakan
Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru, berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini. Pasal 37 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah inimulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
www.peraturan.go.id
2015, No.1604
-21-
Agar
setiap
pengundangan
orang
mengetahuinya,
Peraturan
Menteri
memerintahkan
Koordinator
Bidang
Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi
Usaha
Mikro,
Kecil,
dan
Menengahini
dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2015 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH, ttd. DARMIN NASUTION Diundangkan di pada tanggal 26 Oktober 2015 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA
www.peraturan.go.id
2015, No.1604
-22-
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT
RINCIAN USAHA PRODUKTIF PER SEKTOR EKONOMI Sektor yang dibiayai KUR (mengacu pada Laporan Bank Umum 19 sektor ekonomi) 1. Sektor Pertanian: Seluruh usaha di sektor pertanian (sektor 1). 2. Perikanan: Seluruh usaha di sektor perikanan (sektor 2). 3. Industri Pengolahan: Seluruh usaha di sektor Industri Pengolahan (sektor 4), termasuk industri kreatif di bidang media rekaman, film, dan video. 4. Perdagangan: Seluruh usaha di sektor perdagangan (sektor 7). 5. Jasa-jasa: Seluruh usaha: sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan (sektor 8), sektor transportasi – pergudangan - dan komunikasi (sektor 9), sektor real estate - usaha persewaan - jasa perusahaan (sektor 11), sektor jasa pendidikan (sektor 13).
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH,
DARMIN NASUTION
www.peraturan.go.id
2015, No.1604
-23-
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT
POLA PENYALURAN KUR MELALUI LEMBAGA LINKAGE
1. KUR melalui lembaga Linkage dengan Pola Channeling:
d
SIKP
c e
Kementerian Teknis /
Perusahaan Penjamin
Penyalur KUR
Pemerintah Daerah
g b Lembaga Linkage
f a Calon Debitur
a. Lembaga
linkageadalah
lembaga
berbadan
hukum
yang
dapat
menerus-pinjamkan KUR dari Penyalur KUR kepada penerima KUR berdasarkan
perjanjian
kerja
sama.
Lembaga
linkage
meliputi
Koperasi Sekunder, Koperasi Primer, Bank Perkreditan Rakyat/ Bank Perkreditan Rakyat Syariah, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, Lembaga Keuangan Mikro pola konvensional atau syariah, lembaga keuangan bukan bank lainnya, dan kelompok usaha. b. Calon penerima KUR memberikan kuasa kepada pengurus Lembaga Linkage untuk mengajukan permohonan kredit/pembiayaan kepada Penyalur KUR; c. Lembaga
Linkage
mewakili
calon
penerima
KUR
mengajukan
permohonan kredit/pembiayaan kepada Penyalur KUR. d. Penyalur KUR meng-upload data calon penerima KUR yang diberikan olehLembaga Linkage ke Sistem Informasi Kredit Program.
www.peraturan.go.id
2015, No.1604
-24-
e. Kementerian/lembaga teknis dan/atau Pemerintah Daerah dapat melakukan identifikasi data calon penerima KUR di sektor dan/atau wilayah masing-masing yang diajukan oleh Lembaga Linkage yang diupload
oleh
Penyalur
KUR
dan
penjamin
KUR
namun
tidak
mempengaruhi proses penyaluran KUR. f. Penyalur KUR memproses kelayakan kredit/pembiayaan awal. g. Penyalur KUR menyalurkan kredit/pembiayaan kepada calon debitur yang memenuhi persyaratan kelayakan kredit oleh Penyalur KUR. h. Penyalur KUR melakukan proses penjaminan kredit penerima KUR kepada perusahaan penjamin.
2. KUR melalui lembaga Linkage dengan Pola Executing: c
SIKP e
Perusahaan Penjamin
Penyalur KUR
d Kementerian Teknis / Pemerintah Daerah
bh f
Lembaga Linkage
b
a g Calon Debitur a. Calon penerima KUR memberikan kuasa kepada pengurus Lembaga Linkage untuk: 1) mengajukan permohonan kredit/pembiayaan kepada Penyalur KUR; 2) mengajukan penjaminan kepada Perusahaan Penjamin; 3) menjaminkan agunan kepada penyalur KUR. b. Lembaga Linkage mewakili calon penerima KUR mengajukan permohonan kredit/pembiayaan kepada penyalur KUR. c.
Penyalur KURmeng-upload data calon penerima KUR yang diberikan olehLembaga Linkage ke Sistem Informasi Kredit Program.
d. Kementerian/lembaga teknis dan/atau Pemerintah Daerah dapat melakukan identifikasi data calon penerima KURdi sektor dan/atau wilayah masing-masing yang diajukan oleh Lembaga Linkage yang diupload oleh penyaluir KUR dan perusahaan penjamin namun tidak mempengaruhi proses penyaluran KUR.
www.peraturan.go.id
2015, No.1604
-25-
e. Penyalur KUR memproses kelayakan kredit/pembiayaan awal. f. Penyalur KUR menyalurkan Kredit/Pembiayaan kepada Lembaga Linkage yang memenuhi persyaratan kelayakan kredit oleh Penyalur KUR. g. Lembaga linkage menyalurkan kredit/pembiayaan yang diterima dari Penyalur KUR berdasarkan daftar calon penerima KUR potensialnya. h. Penyalur
KUR
mengajukan
permohonan
penerbitan
Sertifikat
Penjaminan atas penyaluran kredit/pembiayaan kepada Lembaga linkage. Perusahaan Penjamin menerbitkan Sertifikat Penjaminan atas
penerima
KUR
yang
telah
diberikan
penyaluran
Kredit/Pembiayaan. 3. Pengaturan Penyaluran KUR Mikro melalui Lembaga Linkage dengan polaexecuting diatur sebagai berikut: a. Lembaga linkage yang sedang memperoleh Kredit/Pembiayaan dari perbankan tetap diperbolehkan, kecuali Kredit Program. b. Lembaga linkage tersebut tidak sedang memperoleh Kredit Program termasuk KUR. c. Kekayaan
bersih
dan
hasil
penjualan
tahunan
lembaga
linkagedikecualikan dari kriteria debitur penerima KUR. d. KUR yang diberikan oleh Penyalur KUR kepada lembaga linkage wajib diteruspinjamkan kepada calon debitur yang sudah terdaftar di SIKP dan dapat dilakukan secara bertahap. e. Jumlah KUR Mikro yang disalurkan oleh Penyalur KUR adalah sesuai dengan daftar nominatif calon penerima KUR yang diajukan oleh lembaga linkage. f.
Suku bunga dan plafon kredit/pembiayaan dari lembaga linkage kepada Usaha Mikro dan Kecil ditetapkan maksimum sebesar 12% (dua belas perseratus) efektif pertahun dan maksimal Rp25.000.000,(dua puluh lima juta rupiah) per debitur.
g. Lembaga linkage bertanggung jawab atas pengembalian KUR yang diterima dari Bank Pelaksana. 4. KUR Mikro yang disalurkan kepada lembaga linkage dengan pola channeling diatur sebagai berikut: a. Lembaga linkage yang sedang memperoleh Kredit/Pembiayaan dari perbankan tetap diperbolehkan.
www.peraturan.go.id
2015, No.1604
-26-
b. Jumlah KUR Mikro yang disalurkan oleh Penyalur KUR adalah sesuai dengan daftar nominatif calon debitur yang diajukan oleh lembaga linkage. c. Plafon, suku bunga dan jangka waktu KUR melalui lembaga linkage kepada debitur mengikuti ketentuan KUR Mikro. d. Penerima KUR Mikro bertanggungjawab atas pengembalian KUR Mikro. e. Jumlah kredit/pembiayaan yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin adalah sesuai dengan yang diterima oleh penerima KUR Mikro. 5. Pengaturan Penyaluran KUR Ritel melalui lembaga linkage dengan polaExecuting diatur sebagai berikut: a. Lembaga linkage yang sedang memperoleh Kredit/Pembiayaan dari perbankan tetap diperbolehkan, kecuali Kredit Program. b. Lembaga linkage tersebut tidak sedang memperoleh Kredit Program termasuk KUR. c. Kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan lembaga linkage dikecualikan dari kriteria debitur penerima KUR. d. KUR yang diberikan oleh Penyalur KUR kepada lembaga linkagewajib diteruspinjamkan kepada calon yang sudah terdaftar di SIKP dan dapat dilakukan secara bertahap. e. Jumlah KUR Ritel yang disalurkan oleh Penyalur KUR adalah sesuai dengan daftar nominatif calon debitur yang diajukan oleh lembaga linkage. f. Suku bunga dan plafon kredit/pembiayaan dari lembaga linkage kepada Usaha Mikro dan Kecil ditetapkan maksimal sebesar 12% (dua belas perseratus) efektif pertahun dan maksimum Rp500.000.000,(lima ratusjuta rupiah) per debitur. g. lembaga linkage bertanggung jawab atas pengembalian KUR yang diterima dari Penyalur KUR.
6. KUR Ritel yang disalurkan kepada lembaga linkage dengan pola channeling diatur sebagai berikut: a. Lembaga linkage yang sedang memperoleh Kredit/Pembiayaan dari perbankan tetap diperbolehkan. b. Jumlah KUR Ritel yang disalurkan oleh Penyalur KUR adalah sesuai dengan daftar nominatif calon debitur yang diajukan oleh lembaga linkage.
www.peraturan.go.id
2015, No.1604
-27-
c. Plafon, suku bunga dan jangka waktu KUR melalui lembaga linkage kepada debitur mengikuti ketentuan KUR Ritel. d. Debitur KUR Ritel bertanggung-jawab atas pengembalian KUR Ritel. e. Jumlah kredit/pembiayaan yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin adalah sesuai dengan yang diterima oleh penerima KUR Ritel.
7. KUR Penempatan TKI yang disalurkan melalui lembaga linkage dengan pola channeling atau sindikasi (joint financing)
c Penyalur KUR
a
Perusahaan Penjamin
b
LembagaLi nkage
Memberi kuasa d
TKI
Dalam rangka memberikan kemudahan akses kepada para TKI dalam melakukan perikatan atau akad serta melakukan angsuran, maka perbankan memberikan kuasa kepada pengurus lembaga linkage untuk: a. Melakukan proses verifikasi dan administrasi mewakili Penyalur KUR. b. Melakukan proses perikatan mewakili Penyalur KUR. c. Melakukan proses angsuran menggunakan mitra usaha penagihan di Negara penempatan mewakili Penyalur KUR. Mekanisme pengaturannya sebagai berikut : a. Lembaga linkage mewakili Tenaga Kerja Indonesia mengajukan permohonan kredit kepadaPenyalur KUR. b. Penyalur KUR melakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur dan melakukan analisa kelayakan. Dalam hal dinyatakan layak, maka Penyalur KUR memberikan persetujuan kredit/pembiayaan tersebut dengan mekanisme sebagai berikut: 1) Berdasarkan kuasa dari Penyalur KUR, maka lembaga linkage menandatangi perjanjian Kredit/Pembiayaan dengan Tenaga Kerja Indonesia; atau
www.peraturan.go.id
2015, No.1604
-28-
2) Berdasarkan kuasa dari Penyalur KUR, maka lembaga linkage melakukan penagihan di Negara Penempatan melalui Mitra Usaha Penagihan. c. Penyalur
KUR
mengajukan
permohonan
penjaminan
kepada
perusahaan penjamin. Perusahaan penjamin menerbitkan Sertifikat Penjaminan atas nama masing-masing TKI. d. Lembaga
meneruspinjamkan
linkage
kredit/pembiayaan
yang
diterima dari Penyalur KUR kepada debitur KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia. Debitur KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia melakukan
pembayaran
kewajiban
kredit/pembiayaan
kepada
Penyalur KUR melalui Mitra Usaha Penagihan lembaga linkage. e. Dalam
hal
pelaksanaannya,
diperbolehkan
untuk
melakukan
mekanisme sindikasi (joint financing) yang disepakati bersama antara Penyalur
KUR
dengan
lembaga
linkage
yang
menggunakan
mekanisme Penyalur KUR.
8. KUR Penempatan TKI yang disalurkan melalui lembaga linkage dengan pola executing
c
SIKP d
e
Penyalur KUR h b f
Perusahaan Penjamin b Lembaga Linkage
Kementerian Teknis / Pemerintah Daerah b
a
g TKI
www.peraturan.go.id
2015, No.1604
-29-
Mekanisme penyaluran KUR melalui lembaga linkage dengan pola Executing sebagai berikut : a. Tenaga Kerja Indonesia mengajukan permohonan kredit kepada lembaga linkage. b. Lembaga linkage dapat melanjutkan permohonan Tenaga Kerja Indoensia tersebut kepada Penyalur KUR atau Perusahaan Penjamin atau Kementerian Teknis atau Pemerintah Daerah c. Kementerian teknis/Pemda memasukan data Tenaga Kerja Indoensia ke Sistem Informasi Kredit Program. d. Penyalur KUR mendownload data Tenaga Kerja Indonesia. e. Kementerian
teknis/
Pemerintah
Daerah
memantau
kemajuan
pengajuan kredit. f. Penyalur KUR memproses pengajuan kredit dan menyalurkan KUR kepada lembaga linkage apabila memenuhi persyaratan. g. Lembaga linkage menyalurkan KUR kepada Tenaga Kerja Indonesia.
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH,
DARMIN NASUTION
www.peraturan.go.id
2015, No.1604
-30-
LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT
JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, SUPLESI, DAN RESTRUKTURISASI
1. Jangka waktu, Perpanjangan, Tambahan Kredit/Pembiayaan (Suplesi), dan Restrukturisasi KUR Mikro ditetapkan sebagai berikut : a. Jangka waktu KUR Mikro maksimum 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja dan maksimum 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi.
b. Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi, maka jangka waktu sebagaimana diatur dalam angka (1) khusus untuk kredit/pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi maksimal 6 (enam)
tahun
dan
untuk
kredit/pembiayaan
investasi
dapat
diperpanjang menjadi maksimal 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal. c. Total akumulasi plafon termasuk suplesi atau perpanjangan maksimal Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) per penerima KUR. d. Penerima
KURMikro
yang
bermasalah
dimungkinkan
untuk
direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di penyalur KUR, dengan ketentuan diperbolehkan penambahan plafon pinjaman KUR Mikro sesuai dengan pertimbangan penyalur KUR masing-masing. 2. Jangka waktu, Perpanjangan, Tambahan Kredit/Pembiayaan (Suplesi), dan Restrukturisasi KUR Ritel ditetapkan sebagai berikut : a. Jangka waktu KUR Ritel maksimum 4 (empat) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja dan maksimum 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi. b. Dalam hal diperlukan perpanjangan,suplesi, atau restrukturisasi, maka jangka waktu sebagaimana diatur dalam angka 1 khusus untuk kredit/pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi maksimum8 (delapan) tahun dan untuk kredit/pembiayaan investasi dapat diperpanjang menjadi maksimum 10 (sepuluh) tahunterhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal. c. Jangka waktu KUR Ritel untuk sektor tanaman keras maksimum 10 (sepuluh) tahun dengan grace period yang disepakati oleh Penyalur KUR sesuai karakteristiknya.
www.peraturan.go.id
2015, No.1604
-31-
d. Total akumulasi plafon termasuk suplesi atau perpanjangan
maksimal
Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per debitur. e. Penerima KUR Ritelyang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi sesuai
ketentuan
diperbolehkan
yang
berlaku
penambahan
plafon
di
penyalur pinjaman
KUR, KUR
dengan
Ritel
ketentuan
sesuai
dengan
pertimbangan penyalur KUR masing-masing.
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH,
DARMIN NASUTION
www.peraturan.go.id
2015, No.1604
-32-
LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT FORMAT LAPORAN KUR
1. Format laporan sebagai berikut: a. Realisasi total penyaluran dan baki debet dari KUR, termasuk jumlah debiturnya. b. Realisasi penyaluran KUR menurut sektor ekonomi, termasuk jumlah debiturnya. c. Realisasi
penyaluran
KUR
menurut
provinsi,
termasuk
jumlah
debiturnya. d. Realisasi total penyaluran KUR dari Lembaga Linkage kepada debitur menurut pola channeling dan pola executing, termasuk jumlah Lembaga Linkage dan jumlah debiturnya. e. Jumlah Kredit Bermasalah (Non Performing Loan = NPL), termasuk jumlah debitur, sektor ekonomi, dan provinsi. 2. Laporan sebagaimana dimaksud berisi data posisi akhir bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 3. Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM dapat meminta laporan tambahan dari Penyalur KUR dalam hal data/informasi yang diperlukan tidak tersedia dalam SIKP.
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH,
DARMIN NASUTION
www.peraturan.go.id
