2014

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 25/PUU-XII/2014

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI/SAKSI PIHAK TERKAIT (X)

JAKARTA RABU, 17 DESEMBER 2014

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 25/PUU-XII/2014 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan [Pasal 1 angka 1, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 37, Pasal 55, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 67] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Salamuddin 2. Ahmad Irwandi 3. Ahmad Suryono ACARA Mendengarkan Keterangan Ahli/Saksi Pihak Terkait (X) Rabu, 17 Desember 2014, Pukul 11.23 – 12.40 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Hamdan Zoelva Arief Hidayat Maria Farida Indrati Muhammad Alim Aswanto Wahiduddin Adams Anwar Usman Ahmad Fadlil Sumadi

Sunardi

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Ahmad Suryono 2. Salamuddin B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Syamsudin Slawat Pesilette C. Pemerintah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Indra Surya Wicipto Setiadi Hana S. Kartika Budijono Mualimin Abdi Nasrudin Liana Sari Tri Rahmanto Isa Rachmatarwata

D. Pihak Terkait: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Firdaus Djaelani Rahmat Waluyanto Kusumaningtuti Nelson Tampubolon Ilya Avianti Nurhaidah

E. Saksi Pihak Terkait: 1. 2. 3. 4.

Eko Budiwiyono Kornelius Simanjuntak Robinson Simbolon Pradjoto

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.23 WIB 1.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Sidang Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 25/PUUXII/2014 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Pemohon hadir, ya? Hadir. Dari Pemerintah? Hadir. Dari DPR? Tidak hadir. Dari Pihak Terkait OJK? Hadir. Baik, terima kasih. Hari ini kita melanjutkan sidang untuk mendengarkan keterangan saksi, ya, Saksi dari Pihak Terkait. Saksi atau ahli ini? Saksi semua, ya. Kornelius Simanjuntak, hadir? Ya, silakan maju ke depan diambil sumpah sekaligus. Eko Budiwiyono? Ya, silakan maju ke depan, Saksi juga. Robinson Simbolon? Ya, ini Saksi juga. Saksi, ya? Pak Pradjoto, ya? Pak Pradjoto, silakan, Saksi juga. Pak Pradjoto hari ini maju sebagai Saksi, ya, bukan ahli, ya. Di sini Muslim? Silakan Ibu Maria.

2.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, mohon ikuti saya bersama-sama. “Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya, semoga Tuhan menolong saya.”

3.

SAKSI YANG BERAGAMA KRISTEN BERSUMPAH: Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya, semoga Tuhan menolong saya.

4.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Terima kasih.

5.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Silakan yang beragama Islam, mengucapkan sumpah dengan menirukan saya. Dimulai. “Bismilahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.” 1

6.

SAKSI YANG BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: Bismilahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

7.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Terima kasih.

8.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Baik, terima kasih, kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya, Langsung Pak Kornelius Simanjuntak, ya. Ambil di podium saja. Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. Silakan.

9.

SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KORNELIUS SIMANJUNTAK Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang terhormat Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon, Termohon atau Pemerintah dan Kuasa Termohon, Pihak Terkait dan Kuasa Pihak Terkait, serta Hadirin yang saya hormati. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pada saat pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang sekarang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, saya mewakili industri perasuransian Indonesia yang selalu ikut aktif dalam diskusi dan sosialisasi RUU OJK yang telah disahkan dan diundangkan sebagai Undang-Undang OJK Nomor 21 Tahun 2011. Karena pada saat itu selain sebagai praktisi asuransi yang telah berkarya selama 38 tahun, saya juga sebagai Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, Ketua Dewan Asuransi Indonesia (DAI), dan Ketua atau Chairman dari ASEAN Insurance Council, Dewan Asuransi Negara-Negara ASEAN. Karena itu saya mengetahui bahwa proses lahirnya UndangUndang OJK telah melalui suatu proses yang panjang karena telah dilakukan sebagai studi pembanding di berbagai negara yang sistem pengawasan industri jasa keuangannya dilakukan melalui badan yang serupa atau sejenis OJK. Naskah akademik yang mendalam telah dilakukan, workshop dan diskusi kelompok kerja yang melibatkan ahliahli di bidang jasa keuangan, praktisi, akademisi dari universitas ternama, pejabat, dan staf ahli dari pihak pemerintah, dan dari pihak DPR telah dilakukan. Semua pihak mengirimkan putera-puteri bangsa Indonesia yang terbaik untuk memikirkan, mengkaji secara mendalam, dan selanjutnya mempersiapkan suatu konsep dan sistem baru untuk pengawasan 2

industri jasa keuangan Indonesia yang diharapkan akan memperbaiki kekurangan, kelemahan, kebobrokan yang ada dan terjadi di masa lalu. Karena bentuk dan sistem pengawasan jasa keuangan Indonesia secara umum dan khususnya jasa keuangan perbankan yang telah menyengsarakan perekonomian Indonesia, rakyat Indonesia karena sektor perbankan harus diselamatkan oleh pemerintah melalui bantuan likuiditas yang luar biasa besarnya, yang nyaris membangkrutkan perekonomian Indonesia. Kesimpulan dan hasil dari semua penelitian dan usaha itu adalah terdapat urgency untuk Bangsa Indonesia, untuk segera dan secepatnya melakukan perubahan mendasar dalam sistem pengawasan dan pengaturan industri jasa keuangan Indonesia. Diperlukan suatu bentuk badan pengawasan dan pengaturan yang baru yang terintegrasi untuk semua jasa keuangan Indonesia, yaitu perbankan, pasar modal, pembiayaan, asuransi, dan lain-lain jasa keuangan lainnya. Juga disimpulkan bahwa badan pengawas dan pengaturan yang baru tersebut sudah harus teruji di negara-negara yang pengawasan industri jasa keuangannya telah membuat industri jasa keuangan di negara tersebut semakin kuat, semakin maju, dan terhindar dari atau dapat menekan sekecil mungkin berbagai permainan kotor dari pelaku industri jasa keuangan seperti usaha-usaha jasa keuangan yang berada dalam suatu kelompok usaha konglomerasi, negara-negara tersebut juga ada di Asia seperti Jepang dan Korea Selatan. Oleh karena itu disimpulkan bahwa perlu segera didirikan sebuah lembaga pengawas dan pengaturan jasa keuangan Indonesia atau yang dinamakan OJK sebagai badan pengawas industri jasa keuangan Indonesia yang sifatnya terintegrasi dan independent. Dan agar OJK kuat, maka harus didirikan dengan sebuah undang-undang yang mengaturnya karena itulah dibuat dan diundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Sebagai badan pengawas dan pengaturan jasa keuangan yang baru, OJK memerlukan banyak persiapan. Karena itu, OJK baru saja mulai menjalankan fungsi, tugas, dan peranannya sebagai pengawas industri jasa keuangan Indonesia. Untuk tugas yang sangat besar, yang sangat penting, dan yang sangat mulia tersebut, tentu tidak dapat dinilai kinerjanya terlalu dini karena OJK baru saja mulai menjalankan tugasnya. Seharusnya diberikan waktu yang cukup untuk OJK untuk menunjukkan performa kinerjanya, juga saya heran kalau ada warga negara Indonesia yang telah mengajukan permohonan pengujian terhadap beberapa pasal dari undang-undang OJK Nomor 21 Tahun 2011, dengan dalil bahwa pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Saya lebih heran lagi jika warga negara tersebut adalah seorang peneliti, justice for global, justice. Karena sebagai peneliti seharusnya mereka juga mengetahui rencana pendirian OJK dan 3

pembahasan RUU OJK. Seharusnya mereka memberikan masukan secara aktif pada saat pemerintah dan DPR membahas RUU OJK tersebut yang cukup memakan waktu yang lama. Selanjutnya saya berpendapat bahwa hanya warga negara Indonesia yang ingatannya cepat lupa akan bencana atau malapetaka krisis perbankan dan keuangan di masa lampau yang telah nyaris membangkrutkan perekonomian Bangsa Indonesia dan telah menimbulkan kesengsaraan bagi jutaan warga negara Indonesia yang menjadi kehilangan pekerjaannya karena banyak perusahaan yang bangkrut, gulung tikar, dan terpaksa berhenti usahanya karena akibat krisis ekonomi yang sangat buruk. 10.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ini karena ... sebentar, Saudara Saksi. Karena diajukan sebagai Saksi, jadi tidak berpendapat ya, sampaikan saja keterangan yang diketahuinya sebagai Saksi.

11.

SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KORNELIUS SIMANJUNTAK Baik, Yang Mulia.

12.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Dan tidak perlu menilai, nanti biar Hakim yang menilai. Karena tadi diajukan sebagai Saksi, ya silakan lanjut.

13.

SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KORNELIUS SIMANJUNTAK Ya, terima kasih, Yang Mulia. Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan, selanjutnya saya akan sampaikan hal penting sebagai berikut. Yang pertama, pentingnya peranan OJK dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Peranan OJK sebagai badan pengawas dan pengaturan sektor jasa keuangan Indonesia adalah sangat penting karena Indonesia memerlukan badan pengawas dan pengaturan industri jasa keuangan (OJK) untuk pengawasan yang lebih baik, yang lebih kuat, dan dapat mendeteksi secara dini gejala krisis jasa keuangan Indonesia, terutama untuk pengawasan konglomerasi jasa keuangan di Indonesia yang tidak mungkin dapat dilakukan jika tidak ada badan dan sistem pengawasan yang terintegrasi. Dua, Indonesia akan segara memasuki pasar masyarakat ekonomi ASEAN pada tahun 2015. Karena itu pengawasan oleh OJK adalah suatu keharusan dan urgensi jika Indonesia ingin menjadi tuan perekonomian jasa keuangan di negeri sendiri. 4

Yang ketiga, khusus untuk industri perasuransian Indonesia, OJK sangat diperlukan karena dengan OJK pengawasan industri perasuransian Indonesia akan menjadi sejajar dengan badan pengawas industri perasuransian di negara-negara lain, sehingga industri pengasuransian Indonesia tidak akan tertinggal jauh. Empat, membatalkan Undang-Undang OJK Nomor 21 Tahun 2011 dan/atau membubarkan OJK adalah suatu kekeliruan atau kemunduran besar bagi usaha pembangunan industri jasa keuangan Indonesia, termasuk industri jasa perasuransian yang lebih baik dan lebih sehat di masa depan. Karena di berbagai negara yang industri jasa keuangannya sudah lebih besar dan lebih maju telah meninggalkan sistem pengawasan yang terkotak-kotak dan mereka telah mempunyai sistem dan lembaga pengawas dan pengatur industri jasa keuangan yang terintegrasi, dimana sistem pengawasan dan pengaturan tersebut telah membuat industri jasa keuangan mereka menjadi semakin baik, kuat, seperti di Jepang, dan Korea Selatan, dan Australia. Lima, membubarkan OJK juga akan menurunkan minat investor pihak asing untuk berinvestasi di bidang industri jasa keuangan perasuransian di Indonesia dan hal itu akan dapat menurunkan pemeringkat investasi Indonesia yang dapat menimbulkan juga efek domino dan dapat menimbulkan keadaan yang lebih buruk. Hal penting yang kedua, sistem pungutan atau iuran untuk membiayai OJK adalah sudah bagus, tepat, dan konstitusional dalam rangka membiayai OJK di bidang pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan Indonesia. Sistem pembiayaan untuk suatu badan pengawas dan pengaturan OJK atau yang dikenal di internasional sebagai FSA (Financial Services Authority) ada dua macam, yaitu sistem yang pertama pembiayaannya dibebankan kepada state atau national budget atau APBN, seperti yang dianut oleh negara Jepang. Sistem yang kedua, pembiayaannya dibebankan kepada perusahaan-perusahaan jasa keuangan yang diawasi oleh OJK atau FSA seperti yang dianut oleh negara Australia. Sistem yang dianut OJK di Indonesia adalah kombinasi dari kedua sistem tersebut di atas karena Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengatur bahwa anggaran OJK bersumber dari APBN dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan adalah perusahaan-perusahaan jasa keuangan di Indonesia. Sistem yang diatur dalam Undang-Undang OJK Nomor 21 Tahun 2011 ini adalah sudah bagus, sudah tepat, dan konstitusional karena. 1. Telah dilakukan kajian dan pembahasan yang mendalam atas sistem pembiayaan OJK dengan melihat bagaimana di negara-negara lain dan masalah pembiayaan ini adalah satu hal yang juga sangat mendapat perhatian dan memakan waktu pada saat pembahasan dan

5

sosialisasi RUU OJK hingga dipilih sistem yang terbaik untuk OJK di Indonesia. 2. Mempunyai sifat yang fleksibel atau luwes di mana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 34 ayat (2) tersebut bahwa jika dana yang dihumpun dari industri atau sektor jasa keuangan belum atau tidak mencukupi untuk membiayai OJK, maka dalam tahap awal pembentukan OJK, pembiayaan OJK dilakukan melalui APBN. 3. Bahwa penetapan besarnya iuran ke OJK ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan-perusahaan jasa keuangan Indonesia. Hal ini berarti besaran iuran atau pungutan untuk membiayai OJK haruslah sedemikian rupa agar tidak sampai memberatkan perusahaan jasa keuangan yang diawasinya. 4. Pungutan untuk membiayai OJK adalah konstitusional karena pungutan tersebut didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang OJK Nomor 21 Tahun 2011 sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2). 5. Terkait independency OJK yang dikaitkan dengan sistem pungutan atau pembiayaan dari suatu lembaga seperti OJK tidak dapat dan tidak tepat jika semata-mata dilihat dan diukur dari sistem pembiayaan atau pihak mana yang membiayainya seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang dibiayai oleh negara, apakah KPK menjadi tidak independent? Ternyata KPK hingga saat ini menurut saya adalah suatu lembaga yang tetap independent meskipun dibiayai oleh negara dari APBN karena KPK juga melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabatpejabat negara. KPK menangkap beberapa menteri, anggota DPR, dan pejabat pemerintah. Karena itu, tidak tepat jika OJK dikatakan menjadi tidak independent karena dibiayai oleh industri jasa keuangan yang diawasinya. Hal penting yang ketiga, manfaat yang telah dirasakan setelah OJK mengawasi industri perasuransian Indonesia. 1. OJK telah memikirkan dan mengkaji, melindungi secara lebih proporsional kepemimpinan investor nasional atau dalam negeri untuk perusahaan-perusahaan perasuransian agar perusahaanperusahaan nasional mempunyai kesempatan yang sama untuk lebih maju dan lebih kuat di negerinya sendiri karena adalah suatu fakta bahwa pengusaha Indonesia ingin berusaha di negara-negara lalin ternyata tidak mudah karena adanya pengaturan seperti ketentuan permodalan yang kurang mendukung dan sangat memberatkan bagi investor-investor Indonesia. 2. OJK meskipun belum lama menjalankan tugasnya dalam berbagai peraturan OJK yang telah dikeluarkan telah memberikan perlindungan yang jauh lebih baik bagi konsumen asuransi Indonesia daripada sebelumnya. Satu di antaranya adalah OJK mewajibkan 6

3.

4. 5.

6. 7.

8.

9.

perusahaan-perusahaan asuransi sendiri untuk mempunyai badan penyelesaian sengketa atau badan mediasi yang dapat membantu masyarakat konsumen jika ada sengketa atas produk jasa keuangan asuransi. Dalam proses pembuatan peraturan OJK, OJK menerapkan rule making rule, di mana kalau ada pengaturan OJK yang mau dibuat, maka terlebih dahulu dikonsultasikan dengan industri jasa keuangan terkait dan juga meminta masukan-masukan sehingga peraturan OJK yang akan diberlakukan akan lebih baik untuk kemajuan industri jasa keuangan secara keseluruhan. OJK melakukan pengawasan yang jauh lebih baik dalam pengaturan dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. OJK telah melakukan pengaturan dan pengawasan agar persaingan di sektor asuransi umum selalu menekankan dan mendahulukan kepentingan konsumen asuransi atau pemegang polis, dan persaingan harga yang berbahaya bagi semua pihak khususnya untuk konsumen dapat dihindari. OJK mempunyai kapasitas yang jauh lebih besar daripada badan pengawas perasuransian sebelumnya. Untuk mewujudkan suatu masyarakat Indonesia yang lebih sadar akan pentingnya asuransi, kehadiran OJK sangat diperlukan, dan pada saat ini OJK bersama industri asuransi nasional sedang melakukan berbagai kegiatan yang lebih memperkenalkan asuransi kepada masyarakat berpenghasilan kecil dan menengah dengan meluncurkan asuransi mikro yang sangat terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan kecil sehingga mereka juga dapat mempunyai perlindungan terhadap berbagai risiko. Besok akan ada acara di Cirebon dan juga hari Sabtu dan hari Minggu akan ada acara literasi dan memperkenalkan dan meluncurkan asuransi-asuransi mikro kepada masyarakat banyak. OJK telah melakukan langkah-langkah nyata untuk mengupayakan peningkatan kapasitas daya tampung asuransi dan reasuransi nasional sehingga akan semakin besar dana premi asuransi nasional yang dapat ditahan di dalam negeri. Tentu hal ini perlu dilakukan secara bijak dan bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan dari perusahaan reasuransi nasional kita, agar jika terjadi klaim besar atau bencana, perusahaan-perusahaan reasuranasi nasional dapat membayar klaim dengan cepat demi pelayanan dan kepastian pembayaran klaim asuranasi kepada masyarakat pemegang polis. Melalui OJK, transaksi asuransi yang melibatkan berbagai jenis lembaga keuangan seperti perbankan, pembiayaan, leasing, dapat dihindari praktik bisnis yang merugikan konsumen yang berkaitan dengan pembayaran dan penetapan premi asuransi.

7

Hal penting yang keempat sebagai kesimpulan. Yang Mulia, kesimpulan dari keterangan saya adalah bahwa industri sektor jasa keuangan Indonesia sangat memerlukan kehadiran OJK dan UndangUndang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Membubarkan OJK menurut saya adalah suatu kekeliruan besar dan kemunduran besar dalam upaya bangsa ini untuk memperbaiki sistem dan kelembagaan pengawasan dan pengaturan industri jasa keuangan menuju pembangunan industri jasa keuangan Indonesia yang lebih kuat dan sehat. Yang Mulia, marilah kita memberi kesempatan, kita berikan waktu kepada OJK untuk menunjukkan kinerjanya. Mari kita dukung dan kita dalam perjalanannya nanti ternyata ada hal-hal yang kurang dan perlu disempurnakan tentu dapat nanti disempurnakan, tetapi janganlah kita membubarkannya. Yang Mulia, di kala pendiri republik ini memproklamirkan kemerdekaan dan berdirinya negara kita ini juga banyak hal yang belum ada atau belum sempurna. Dan sampai saat ini bangsa ini masih terus berjuang dan bekerja keras untuk memperbaiki berbagai kekurangan, tetapi kita tidak berniat membubarkan republik ini. Demikian juga dengan OJK, marilah kita dukung dan berikan kesempatan untuk OJK menunjukkan kinerja yang lebih baik, lebih baik dari sistem dan bentuk pengawasan dan pengaturan jasa keuangan Indonesia di masa lampau sebelum ada OJK. Yang Mulia Ketua dan Majelis Konstitusi. Saya mohon izin nanti untuk meninggalkan sidang ini terlebih dahulu kalau waktu ternyata tidak memungkinkan. Karena saya juga akan memimpin sidang majelis arbitrase ad hoc untuk penyelesaian suatu sengketa. Dan tentu jika ada pertanyaan-pertanyaan menyangkut hal-hal yang saya sampaikan saya akan berikan jawaban tertulis kalau tidak sempat secara lisan di dalam sidang yang mulia ini. Terima kasih. 14.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, terima kasih. Saya perlu sampaikan bahwa Saudara diminta keterangan dan disumpah sebagai saksi. Karena itu kalau sampai kepada pendapat, itu tidak bisa dinilai karena disumpahnya tadi sebagai saksi. Makanya tadi saya tegaskan apakah saksi sebagai … atau ahli. Kalau ahli, ya berpendapat ya, tapi kalau saksi hanya memberikan keterangan apa yang diketahui, yang diketahui, dirasakan, dan dilihatnya. Oleh karena itu, akan tidak dinilai karena tidak disumpah mengenai pendapat. Saya persilakan selanjutnya kepada Pak Eko Budiwiyono. Ya, silakan.

8

15.

SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EKO BUDIWIYONO Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi. Hadirin, Hadirat yang kami muliakan. Perkenalkan saya, Eko Budiwiyono, Direktur Utama Bank DKI dalam kesempatan ini kami selaku Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah atau Asbanda menyatakan bahwa kami mendukung keberadaan OJK. Bahwa agar seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat terwujud sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat diperlukan suatu lembaga atau otoritas yang mengatur dan mengawasi secara independent. Independency yang dimiliki oleh otoritas dalam hal ini OJK adalah prasyarat diperlukan agar OJK dapat mewujudkan visi, misi, dan menjalankan program-program kerjanya dengan baik. Hal ini menurut hemat kami telah diantisipasi dengan baik, antara lain dengan melalui pengaturan komposisi dewan komisioner OJK yang di dalamnya tetap menempatkan perwakilan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan dan perwakilan Bank Indonesia secara ex officio. Di samping telah adanya mekanisme seleksi atau rekrutmen, Dewan Komisioner OJK secara transparan dapat dipertanggungjawabkan dan melibatkan partisipasi publik. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi. Terkait dengan fungsi pengaturan dan pengawasan OJK seperti tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang OJK dapat kami sampaikan bahwa bank dan lembaga keuangan lainnya saat ini memiliki peran yang lebih kompleks sebagaimana dibutuhkan atau dipersyaratkan oleh nasabah, sehingga berdampak pada pengelolaan keuangan yang makin sophisticated. Keberadaan produk yang benar-benar single market atau single industry an sich mulai kurang memiliki daya tarik yang pada akhirnya mendorong dua atau lebih lembaga keuangan untuk bersimbiosa, membuat atau memasarkan produk bersama. Selain itu juga adanya kecenderungan terjadinya konglomerasi lembaga atau institusi keuangan seperti misalnya, sebuah bank besar memiliki anak usaha yang bergerak di bisnis asuransi, multi finance, sekuritas, dan lain-lain. Perkembangan di sektor keuangan seperti itu tentu perlu diantisipasi melalui perbaikan sistem pengaturan dan pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi dalam satu atap, sehingga kemungkinan terjadinya silo-silo pengawasan dari berbagai otoritas dapat dihindari. Adalah Joseph E. Stiglitz dalam The Role of The State in Financial Markets menyampaikan bahwa regulasi dan pengawasan sektor keuangan yang kuat sangatlah krusial. Melihat perkembangan sektor tersebut, sektor keuangan merupakan pusat dari sistem dalam sebuah 9

perekonomian. Kegagalan sektor keuangan dapat melemahkan kinerja sebuah sistem dalam perekonomian yang dikemukakan oleh Stiglitz tahun 1994. Sebagai regulator, keberadaan OJK sangatlah membantu pelaku industri dan ini kami rasakan sekali khususnya dalam bank pembangunan daerah karena aturan-aturan yang dikeluarkan cukup market friendly. Sebelum merilis aturan, OJK biasanya menyampaikan consultative paper untuk meminta pendapat atau masukan dari para pelaku industri. Dengan lembaga pengawas sektor keuangan bermode integritas seperti ini yang juga diterapkan di negara Jepang, Kanada, Qatar, Britania Raya, dan Jerman diharapkan terjadi harmonisasi regulasi lintas industri jasa keuangan. Sebagai pengawas, OJK tidak hanya semata memposisikan diri sebagai pengawas bidang compliance, risk management, akuntabilitas laporan, tetapi juga sekaligus sebagai audit partner kami. OJK tidak hanya melakukan pengawasan yang bersifat micro prudential untuk safety dan soundness industry, tapi juga melakukan pengawasan atas conduct of business terkait dengan perlindungan konsumen, pemantauan transaksi antarlembaga, praktik pencucian uang, fair dealing, dan lain sebagainya. Bagi kami pelaku indusrti khususnya bank pembangunan daerah seluruh Indonesia, kami punya 26 anggota BPD seluruh Indonesia, Yang Mulia, dan meliputi seluruh provinsi di seluruh Indonesia. OJK telah memberikan guidance yang baik, serta saran perbaikan yang penting bagi peningkatan kualitas SDM, operasional, dan daya saing. OJK juga memiliki desk atau task force yang secara khusus diperuntukkan bagi pengembagan BPD seluruh Indonesia dan ini kami rasakan betul manfaatnya dengan pelayanan khusus untuk bank-bank pembangunan daerah melalui desk khusus bagi kami itu. Melalui sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi seperti OJK ini, kami yakin dapat mengatasi berbagai kendala yang sebelumnya dihadapi oleh pengawas maupun pelaku industri, antara lain keterbatasan cakupan pemeriksaan atau pengawasan akibat undangundang, tindak pidana yang melibatkan instrumen keuangan dengan berbagai otoritas pengawas relatif lebih sulit untuk ditelusuri, sinkronisasi regulasi atau ketentuan, dan pemahaman ketentuan otoritas lain yang belum optimal, kemudian juga pelaku industri khususnya bagi bank sebagai objek pengawasan merasa tidak efisien karena harus diperiksa berkali-kali oleh otoritas yang berbeda. Perlindungan terhadap nasabah bank yang berinvestasi pada instrumen pasar modal yang dijual melalui perbankan relatif lemah karena ketidakjelasan otoritas yang mengawasi instrumen investasi nasabah dan ini sudah terjadi cases-nya di negara kita. Tingginya biaya koordinasi dan sulitnya melakukan data sharing dan data intervising yang dimiliki antarotoritas dalam rangka perumusan 10

kebijakan pencegahan dan penangangan krisis yang bersifat sistemik dan lintas industri. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi. Terkait dengan penggunaan APBN dan pungutan OJK seperti yang tertuang dalam Pasal 34 dan Pasal 37 Undang-Undang OJK dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah dan DPR telah mengambil jalan yang bijak dengan melakukan kombinasi dan pentahapan keputusan pembiayaan OJK yang berasal dari APBN dan pungutan dari pelaku industri. Rofiko Rohim dan kawan-kawan dalam studi Alternatif Struktur OJK Yang Optimum pada tahun 2010 menyampaikan fakta bahwa lembapa … lembaga pengawas sebagian besar dibiayai oleh industri yang diawasi PA Consulting Group atau PACG tahun 2009 melaporkan bahwa sebagian besar lembaga pengawas sektor keuangan di negaranegara yang tergabung dalam G-20 dibiayai oleh industri keuangannya. APRA atau pengawas di Australia, AMF di Perancis, BRSA di Turki, Bafin di Jerman, SB Afrika Selatan, FSC di Korea Selatan dibiayai oleh industri keuangannya. Proposi pembiayaan lembaga pengawas yang diambil dari 108 sampel yaitu dibiayai oleh industri sebanyak 56%, dibiayai oleh pemerintah sebanyak 22%, campuran antara industri dan pemerintah sebanyak 16%, dan tidak disebutkan 6%. Itu hasil riset yang saya ketahui. Teori yang dapat menjelaskan pemberlakuan pungutan atau iuran oleh OJK adalah theory of clubs (An economic theory of clubs) yang disampaikan Buchanan tahun 1965. The goal of the theory was to address the question of determining the size of the most desirable cost and consumption sharing arrangement. Industri sektor jasa keuangan selain bersifat vital bagi perekonomian juga memiliki contagion risk dengan potensi domino efek yang tinggi. Kegagalan suatu institusi akan merembet kepada institusi-institusi lain secara cepat. Sewajarnya jika pelaku industri secara bersama-sama menanggung biaya untuk mendukung kegiatan operasional dari otoritas yang menjadi pengawas, wasit, perumus aturan yang berkepentingan menjaga dan memastikan semua pelaku industri menjalankan business conduct dengan baik sekaligus memelihara safety dan soundness industri sehingga going concern industri dapat berkesinambungan. OJK selama ini sudah melaksanakan berbagai program literasi keuangan (financial literacy) dan inklusi keuangan (financial inclusion) yang kami nilai sebagai salah satu bentuk kewajiban OJK dalam rangka memberikan imbal balik kepada pelaku industri atas iuran yang telah dipungut atau yang dikenal dengan recycling. Program-program kegiatan tersebut secara langsung maupun tidak langsung telah membantu kami selaku pelaku industri dalam rangka penetrasi pasar, edukasi nasabah, dan optimalisasi penjualan. Di samping itu masyarakat juga memperoleh manfaat langsung dengan 11

adanya komisioner yang membidangi khusus edukasi dan perlindungan konsumen. Hak-hak masyarakat konsumen sektro jasa keuangan dapat lebih terlindungi dan sengketa dengan penyedian jasa keuangan dapat terfasilitasi dengan lebih baik. Demikian, Yang Mulia Bapak Ketua dan Anggota Hakim Konstitusi, yang dapat kami sampaikan, dan atas perhatian Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. 16.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Terima kasih, Pak Eko. Selanjutnya saya persilakan Pak Robinson.

17.

SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROBINSON SIMBOLON Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati. Perkenankan kami nama Robinson Simbolon selaku Komisaris Utama PT Bursa Efek Indonesia memberikan keterangan sebagai Saksi dalam Perkara yang teregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 tanggal 5 Maret 2014. Keterangan kami di dalam 3 kelompok yang akan kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama adalah Otoritas Jasa Keuangan menjawab tantangan perkembangan industri jasa keuangan. Dibetuknya Otoritas Jasa Keuangan atau kita singkat OJK tidak bisa dilepaskan dari pesatnya perkembangan dan dinamika yang terjadi di industri jasa keuangan secara global. Indonesia sebagai negara yang memiliki sistem perekonomian terbuka tidak dapat mengelak dan bahkan dituntut untuk menyesuaikan diri terhadap arus perkembangan industri sektor jasa keuangan dunia. Industri jasa keuangan yang meliputi industri perbankan, industri pasar modal, dan industri keuangan non bank tidak lagi merupakan industri yang dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Berkembangnya berbagai produk jasa keuangan, semakin canggihnya teknologi, sistem informasi, serta terjadinya konglomerasi kepemilikan perusahaan-perusahaan jasa keuangan merupakan faktor utama yang mendorong saling terintegrasinya industri sektor jasa keuangan di Indonesia. Produk reksadana misalnya yang notabene merupakan produk pasar modal saat ini sudah dipasarkan melalui jaringan perbankan tidak semata-mata dipasarkan oleh agen penjual reksadana. Dari sisi investor, reksadana tidak lagi ditujukan untuk investor retail atau individu, tetapi juga mulai dijadikan instrumen investasi bagi perusahaan-perusahaan jasa keuangan, seperti asuransi maupun dana pensiun yang telah memasukkan produk-produk reksadana sebagai portofolio investasi mereka. Keterkaitan antara subsektor di industri jasa keuangan seperti digambarkan di atas pada masa mendatang bukannya 12

semakin berkurang melainkan semakin kompleks. Bakal terjadinya fenomena seperti itu perlu disadari sejak dini dan diantisipasi sebab jika tidak diantisipasi maka kompleksitas perkembangan industri jasa keuangan pada masa mendatang sangat berpotensi menimbulkan dampak negatif terutama perlindungan konsumen, serta terganggunya stabilitas sistem keuangan. Kompleksitas perkembangan dan permasalahan di sektor jasa keuangan tersebut membutuhkan adanya lembaga otoritas yang terintegrasi dan memiliki kewenangan kuat dalam melakukan pengaturan pembinaan dan pengawasan. Disamping itu hal perlu yang mendapat perhatian sangat serius adalah masalah koordinasi antar sektor jasa keuangan. Jika otoritas di bidang jasa keuangan dilakukan oleh institusi yang berbeda koordinasi akan sulit dilakukan mengingat tingginya egoisme sektoral. Di sinilah pentingnya kehadiran OJK sebagai lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi mencakup sektor perbankan, pasar modal, dan IKNB. Oleh karena itu, secara faktual pembentukkan OJK sebagai regulator di industri jasa keuangan sangat tepat dan sesuai dengan kebutuhan dalam menjawab berbagai tantangan perkembanngan industri jasa keuangan modern yang pada akhirnya juga akan mensejahterakan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana telah diamanatkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. B. Pertumbuhan industri pasar modal era OJK. Dengan beroperasinya OJK pada pertengahan tahun 2012, sebagai lembaga yang mengintegrasikan pengaturan dan pengawasan di seluruh industri jasa keuangan. Khususnya industri sektor pasar modal seperti memperoleh semangat baru dalam melakukan berbagai inovasi dalam menumbuhkan industri pasar modal. Memasuki tahun 2013, Bursa Efek Indonesia menerapkan kebijakan baru yakni dimulainya perdagangan 30 menit lebih awal dari yang diterapkannya, pre closing dan post trading di akhir hari perdagangan. Pasar modal menunjukkan perkembangan pertumbuhan yang positif. Data sampai akhir oktober 2014 yang lalu memperlihatkan indeks saham gabungan (IHSG) sebagai indikator utama perdagangan saham di BI telah melewati batas psikologis 5.000, persisnya 5.089,55. Diyakini IHSG bisa naik lebih tinggi lagi di akhir 2014 ini. Di sisi lain, nilai kapitalisasi pasar saham hingga akhir 2014 mencapai Rp5.071,32 triliun. Ini menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat jika dibandingkan dengan posisi akhir 2013 yang masih di angka Rp4.219 triliun. Mohon izin, Majelis Yang Terhormat, apabila data-data statistiknya kami lewati. Salah satu tonggak penting lainnya di tahun 2013 adalah ketika OJK menerbitkan izin usaha PT Penyelenggaraan Program 13

Perlindungan Investor Efek Indonesia yang kita sebut P3IEI. Sebagai penyelenggara dana perlindungan pemodal di pasar modal Indonesia. Dengan berdiri dan beroperasinya P3IEI diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor dalam berinvestasi di pasar modal. Pada bidang investasi juga menunjukkan pertumbuhan yang sangat berarti sebagaimana data terlampir yang akan disampaikan kepada Majelis, tidak kami bacakan. Nah, seluruh indikator, pertumbuhan industri pasar modal tersebut di atas menunjukkan bahwa kehadiran OJK sangat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan di industri jasa keuangan. Terutama pengalaman dari kesaksian saya adalah di bidang pasar modal termasuk tentu di bidang perbankan maupun IKMB. Yang ketiga adalah mengenai pungutan oleh OJK. Pembiayaan kegiatan yang bersumber dari pungutan pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan di Indonesia adalah merupakan hal yang baru. Namun demikian, pembiayaan kegiatan regulator di sektor jasa keuangan oleh industri jasa keuangan dalam bentuk pungutan adalah praktik yang lazim di banyak negara. Sebagai contoh, Office of The Comptroller of The Currency di Amerika Serikat memungut biaya dari bank secara semi anuali. Yang didasarkan pada skala usaha bank sesuai dengan total asetnya. Selain itu terdapat tambahan pungutan dengan presentase tertentu sesuai dengan peringkat risiko bank. Selain hal tersebut di atas, OCC memperoleh pendapatan dari memproses aplikasi perusahaan investasi terutama pada US Treasury. Pungutan dan pemeriksaan khusus atau investigasi tertentu, pungutan atas perizinan, dan pendapatan lain, kegiatan seminar, penjualan publikasi, dan sebagainya. Tidak terlalu berbeda dengan OCC di Amerika. Office of Superintendent of Financial Institute (OSFI) di Kanada memiliki pendanaan yang bersumber dari pungutan atas penilaian terhadap lembaga keuangan yang diperhitungkan baik berbasis total asset, berbasis premi, maupun berbasis keanggotaan. Pungutan terhadap bank berbasis total aset, pungutan terhadap asuransi berbasis premi, dan pungutan terhadap loan company berbasis keanggotaan. Di belahan benua Asia, Financial Services Supervisory (FSS) Korea Selatan memperoleh pendanaan dari supervisory fee yaitu pungutan yang dikenakan kepada lembaga keuangan sehubungan dengan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh FSS. Selain supervisory fee, FSS juga memungut issuer regulatory fee yaitu pungutan yang dikenakan kepada emiten sehubungan dengan penjualan … pengajuan perizinan kepada FSI Korea sesuai dengan exchange act capital market low di Korea. Selain contoh di negara-negara di atas, banyak contoh negara yang pembiayaan otoritas jasa keuangannya sepenuhnya dilakukan melalui pungutan. Misalnya Australia, Singapura, Belgia, Bolivia, Ekuador,

14

Jerman, Hungaria, Islandia, Latvia, Norwegia, Luxemburg, Malta, Mexico, Panama, Swedia, Peru, Swiss, Turki, dan Inggris. Sementara itu terdapat juga di beberapa negara yang kegiatan dibiayai oleh industri dan anggaran negara misalnya Australia, Elsavador, Guatemala, Nikaragua, Venezuela. Sedangkan regulator yang sepenuhnya dibiayai oleh negara antara lain Chile, China, Kosta Rika, Kazakhstan, Lebanon, Jepang, dan Uruguay. Pengaturan oleh otoritas jasa keuangan bukanlah hal baru bagi industri pasar modal. Sejak tahun 2007, PT Bursa Efek Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia telah melakukan pembayaran pungutan berdasarkan peraturan Bapepam LK yang besarnya sebesar 7,5% dari pendapatan kegiatan usaha perusahaan tersebut. Jadi, kami ingin menegaskan bahwa pungutan di pasar modal sudah berjalan sejak tahun 2007. Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, pungutan yang dilakukan oleh OJK adalah suatu yang normal di bidang industri jasa keuangan di seluruh dunia. Pungutan yang dilakukan OJK terhadap pelaku industri jasa keuangan bukanlah untuk kepentingan orang perseorangan, atau tidak, atau pihak tertentu. Pungutan itu dilakukan demi terselenggaranya kegiatan OJK secara efektif, sehingga pola dan mekanisme pengawasan bisa dilakukan sebaik-baiknya untuk menciptakan sistem industri keuangan yang kuat, stabil, dan berkesinambungan. Terciptanya sistem … terciptanya sistem industri jasa keuangan yang kuat akan memberikan konstribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Oleh karena itu, tidak benar pendapat yang menyatakan bahwa sebuah lembaga tidak akan independent dalam melakukan tugasnya jika lembaga tersebut memungut fee terhadap pihak yang diawasinya. Contoh nyata bisa disampaikan di sini, misalnya tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagaimana diketahui seluruh kegiatan KPK, dibiayai oleh negara melalui APBN. Namunlah tidak berarti KPK menjadi tidak independent terhadap pejabat-pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan, walaupun OJK melakukan pungutan terhadap industri, tetapi OJK tetap sebagai lembaga otoritas yang independent, legal, dan akuntabel. Eksistensi OJK perlu mendapat dukungan kuat, sehingga ia bisa menjalankan tugas sesuai dengan misi yang diembannya. Dengan yang kami sampaikan, Majelis Yang Mulia. Terima kasih.

15

18.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Terima kasih, Pak Robinson. Selanjutnya, silakan Pak Pradjoto. Di situ juga bisa. Pak Pradjoto, di situ juga bisa. Daripada jauh-jauh, itu dekat.

19.

SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: PRADJOTO Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, dari Pihak Pemohon yang saya muliakan, Wakil dari Pemerintah, Pihak Terkait yang saya muliakan. Majelis Hakim Yang Mulia, saya diminta di dalam kapasitas sebagai Saksi Ahli. Entah kebetulan, entah tidak, sejarah hidup saya sejak tahun 1980 senantiasa di lingkungan perbankan dan sampai hari ini saya masih menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris di Bank Mandiri dan juga menjadi Ketua Dewan Etik Perbanas. Majelis Hakim Yang Mulia, kalau saya bicara mengenai akar dari kelahiran OJK, maka semua orang, siapa saja, pasti akan segera kembali kepada masa-masa 1997 sampai 1999. Itulah persoalan yang paling sulit yang didera oleh negara kita pada waktu itu. Atas dasar itu, maka izinkan saya secara langsung menyentuh tujuan ideal terbentuknya OJK. Yaitu agar kegiatan sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, transparan, akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang stabil. Tujuan ideal seperti ini memang demikian sentral, mengingat kompleksitas sektor dan juga subsektor keuangan pada saat ini, terlebih di masa mendatang tidak ubahnya bagaikan kompleksitas yang terjalin seperti sarang laba-laba, rumit, tersebar, rentan terhadap gejolak. Satu saja jalinan rusak, maka akan memberikan dampak yang berantai terhadap seluruh sistem. Saya tadi sebutkan masa lalu ketika tahun 1997-1999, itu adalah masa yang memberikan pelajaran yang sangat berharga, mengajarkan betapa pentingnya kehadiran otoritas pengawas yang memiliki kemampuan untuk memantau, mengawasi kegiatan jasa keuangan secara terintegrasi. Apalagi jika diperhatikan bahwa jaring saring … jaring laba-laba tadi, sarang laba-laba tadi, berkembang dengan intensitas yang jauh lebih tinggi dipacu oleh proses globalisasi maupun kemajuan teknologi informasi yang keseluruhannya menimbulkan situasi yang saling pengaruh mempengaruhi antara satu dengan lainnya. Belum lagi jika kita memperhatikan adanya keterkaitan yang terjalin karena hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian yang dengan sendirinya menambah kompleksitas transaksi dan interaksi diantara lembagalembaga keuangan di dalam sistem keuangan. Ambil saja contoh, konglomerasi keuangan di Indonesia lengkap dengan aktifitas lintas subsektor yang terbentuk diantara lembaga jasa keuangan yang perannya semakin hari semakin terlihat itu begitu sangat signifikan. 16

Saat ini terdapat tidak kurang dari 32 konglomerasi keuangan di Indonesia yang dapat memberikan dampak negatif jika tidak diawasi dan dikelola secara terintegrasi. Majelis Hakim Yang Mulia. Dampak-dampak negatif tadi bisa saja datang dari lack of transparency misalnya, bisa saja datang dari abuse of economic power, bisa saja datang dari contagion risk. Lebih jelasnya kegagalan salah satu anak perusahaan dapat menarik jatuh kondisi perusahaan induknya. Induk konglomerasi keuangan didoman … didominasi dengan 16 bank besar yang merupakan domestic, systematically important bank total aset dari 16 bank ini mencapai kurang lebih sekitar Rp3.790 triliun atau mencapai 70% dari keseluruhan totalitas aset perbankkan. Jika salah satu dari induk konglomerasi keuangan ini jatuh, maka saya berani mengatakan terdapat krisis disektor keuangan yang berpotensi systemic dan memang contagion effect adalah mimipi buruk bagi setiap bankir. Itulah sebabnya pengawasan yang terintegrasi baik individual institusi keuangan, maupun sistem keuangan dengan mengambil filosofi risk based dan juga forward looking yang pro aktif adalah kunci yang fundamental di dalam menghadapi masa depan. Majelis Hakim Yang Mulia. OJK lahir dari perdebatan politik yang panjang. OJK lahir dari situasi krisis 1997-1999, faktor kelembagaan gagal pada waktu menjawab dinamika konglomerasi disektor dan subsektor keuangan dengan lintas batas transaksi yang terjalin sedemikian rupa rumitnya. Pengawasan terhadap konglomerasi keuangan dan produk-produk lintas sektor jasa keuangan menurut hemat saya dan menurut pendapat saya adalah salah satu kunci keberhasilan sebuah negara di dalam usahanya untuk membentengi dirinya terhadap setiap gejolak yang datang di masa yang akan datang. Pandangan saya ini terbatas hanya kepada fenomena konglomerasi dan kompleksitas lalu lintas transaksi yang terbentuk diantaranya. Tetapi jika fenomena ini tidak diawasi secara terintegrasi, maka sulit bagi saya untuk membayangkan apa yang akan terjadi di masa depan, sulit juga bagi saya atas dasar perspektif pandangan saya tadi untuk membayangkan OJK dibubarkan. Kenapa? Oleh karena masa depan adalah masa yang tidak ringan, masa depan adalah masa yang penuh dengan tantangan. Masyarakat ekonomi ASEAN sebentar lagi akan terbentuk, akan terbuka, dan kita akan mengahadapi itu bersamasama. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi apapun yang terjadi keberadaan kita semua di sini dimaksudkan untuk memberikan sesuatu bagi bangsa kita dan semoga Tuhan terus menerus membenamkan kita ke dalam lautan kasihnya. Wassalamualikum wr. wb.

17

20.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Terima kasih. Pak Pradjoto, Pemohon ada pertanyaan kepada Para Saksi? Ya, singkat saja, ya? Jangan diulangi yang sudah ditanyakan.

21.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT PESILETTE Tanggapan yang pertama, Yang Mulia. Bahwa keempat orang Saksi ini tadi dihadirkan sebagai Saksi, tugas seorang Saksi adalah mengungkapkan fakta-fakta bukan (...)

22.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, nanti biar Majelis yang menilai.

23.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT PESILETTE Ya, kami mohon untuk diabaikan keterangan mereka. Yang kedua, pertanyaan kepada Simanjuntak, Pak Eko, dan Pak Simbolon. Berapa pungutan yang ditetapkan kepada lembaga keuangan, dasar perhitungannya apa, dan berapa nilai nominal dari yang dipungut? Ada lagi, Yang Mulia.

24.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, silakan.

25.

PEMOHON: SALAMUDDIN Tambahan pertanyaan, tadi soal (suara tidak terdengar jelas) soal pungutan, ya. Tadi sudah kita dengar keterangan bahwa ada berbagai pertimbangan yang sudah dilakukan oleh OJK terkait dengan pungutan di antaranya misalnya pertimbangan negara lain, kemudian kemampuan perusahaan. Pertanyaan saya, apakah nanti seluruh pungutan terutama di sektor perbankan dan asuransi itu dibebankan ke konsumen atau tidak? Lalu apakah itu semua mempertimbangkan kemampuan rakyat kita di dalam melakukan pungutan-pungutan semacam itu? Itu yang pertama. Yang kedua, yang dari pasar modal tadi kan sebelumnya itu dipungut oleh Bapepam LK. Nah, sekarang kemudian dipungut oleh OJK. Mana lebih baik menurut Bapak sebagai warga negara, kita dipungut negara kemudian disalurkan ke dalam APBN kemudian dipakai bangun infrastruktur untuk memperkuat keuangan dan lain sebagainya atau hanya dipungut OJK yang saya enggak tahu, nanti silakan dijawab. Apakah di dalam memungut ini, seluruh steakholder dilibatkan? Misalnya 18

kemampuan Bapak berapa, dan dasarnya apa, dan seterusnya, dan apakah alokasinya juga nanti OJK mengalokasikan ke sini? Apakah semua steakholdernya juga dilibatkan? Yang terakhir ya, untuk Pak Pradjoto soal kondisi perbankan dan sektor keuangan kita. Saya melihat misalnya pertama sekarang ini ya, bunga sudah naik menurut keputusan BI, kemudian harga BBM naik, cost-cost industri kita naik, dan seluruhnya naik. Kemudian utang luar negeri sektor perbankan dan keuangan ini sudah sangat luar biasa tinggi ya, kemudian ditambah lagi dengan suku bunga yang naik menyebabkan ekspansi mereka kemungkinan bisa terhambat di masa depan. Nah, pertanyaan saya itu menurut Perbanas itu, apakah kondisi ke depan ini yang menurut saya juga sangat mengkhawatirkan, apakah Bapak melihat OJK punya protokol di dalam mengatasi krisis? Karena OJK menurut saya, saya baca undang-undangnya tidak ada sama sekali. Bagaimana dia mau atasi krisis atau bagaimana dia mau menolong bangsa ini dari krisis, itu tidak ada. Nah, mungkin itu pertanyaan dari saya. 26.

PEMOHON: AHMAD SURYONO Tambahan, Yang Mulia. Kepada Pak Pradjoto dan Pak Eko Budiwiyono. Terutama Pak Pradjoto karena Beliau Dewan Etik Perbanas dan Pak Eko Budiwiyono itu kalau enggak salah di Perbanas juga. Di bukti P-13, Yang Mulia, kami juga mengutip berita media tanggal 4 Oktober 2013 yang mengatakan Pak Sigit Pramono ini secara tegas menolak pungutan OJK terutama dalam 5 tahun pertama berdirinya. Jadi beliau mengatakan, “Kami minta agar pungutan ditetapkan serendahrendahnya dan tidak dikenakan pada 5 tahun pertama,” intinya menolak. Bapak adalah praktisi perbankan dan juga terlibat di Perbanas. Pernyataan Pak Sigit Pramono ini mewakili institusi atau tidak? Karena saya menghubungi beliau-beliau termasuk waktu itu Himbara Pak Gatot Suwondo, ya. Karena saya warga negara biasa yang enggak … ya saya bukan siapa-siapa, SMS saya enggak pernah dibalas, padahal saya ingin beliau ada di sini. Saya ingin mengkonfrontir pada Bapak berdua, apakah Perbanas secara kelembagaan sudah membicarakan hal ini? Sudah menerima? Adakah yang menolak dan adakah yang keberatan? Kemudian yang kedua, sebenarnya sama dengan pertanyaan Kawan tadi. Apakah juga akan dibebankan kepada nasabah? Karena menurut Pak Gatot Suwondo, waktu itu masih Dirut BNI, “Ya. Ada opsi, kami akan membebankan kepada nasabah.” Lho kok kami lagi yang kena. Kemudian kepada Pak Kornelius sama Pak Robinson, pilar asuransi itu kan sebetulnya berbeda dengan pilar perbankan dan pilar pasar modal di dalam konstruksi OJK. Kedua pilar sebelumnya itu sudah punya protokol yang sudah establis terutama perbankan. Kalau 19

permasalahannya hanya belum diatur waktu itu ya, saya ingin ke … tanya kepada Bapak berdua terutama kepada Pak Kornelius karena di keterangan Bapak, Bapak adalah saksi yang menghadiri RUU … pembahasan RUU OJK. Apakah ada dalam pembahasan tersebut opsi untuk ya sudahlah, asuransi bikin protokol sendiri yang itu biar dihilirsasi … dihuluisasi kepada … muaranya kepada BI. Menyambung pernyataan Pak Pradjoto tadi bahwa sumber dari 70% konglomerasi itu kan hanya ada di domestik sistem (suara tidak terdengar jelas) bank itu kan cuma ada di bank, kenapa enggak bermuara ke sana dan kenapa enggak operatornya ada di sana dan kenapa enggak kepala … atau ketua protokolnya ada di Bank Indonesia? Kenapa harus bikin OJK yang biaya … pembiayaannya triliunan rupiah. Saya tanya kepada praktisi di bidang … saksi di bidang (suara tidak terdengar jelas). Terima kasih, Yang Mulia. 27.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Dari Pemerintah ada pertanyaan? Ada. Ya, silakan.

28.

PEMERINTAH: ISA RACHMATARWATA Terima kasih, Yang Mulia. Pertanyaan kami ingin tujukan kepada Pak Eko Budiwiyono dan juga mungkin Pak Pradjoto bisa membantu menjawab. Sederhana saja, apakah setelah pengawasan perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK, Bapak-Bapak sebagai praktisi perbankan memiliki kesulitan untuk berkomunikasi, berinteraksi, dengan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan otoritas sistem pembayaran? Sebaliknya apakah Bapak pernah mendapat komplain dari Bank Indonesia apakah ... apa ya ... dalam memberikan atau merespons permintaan-permintaan Bank Indonesia dan sebagainya dianggap lebih lambat atau lebih susah dan sebagainya? Terima kasih.

29.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Dari Pihak Terkait OJK ada pertanyaan? Cukup ya. Ya, saya persilakan kepada Para Saksi. Ringkas saja, ya.

30.

SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: KORNELIUS SIMANJUNTAK Saya Kornelius Simanjuntak, ada beberapa pertanyaan yang diajukan kepada saya. Mengenai … satu mengenai jumlah pungutan yang besarannya dan formulasinya. Yang kedua adalah apakah seluruh pungutan akan dibebankan kepada konsumen dan juga alokasinya bagaimana? Yang berikut adalah pilar asuransi di dalam pembahasan

20

RUU OJK apakah ada diusulkan agar asuransi itu menjadi diawasi sekalian oleh bank sentral atau Bank Indonesia. Untuk pertanyaan nomor satu jumlah pungutan karena itu ada beberapa latar belakang dan juga ada perjalanannya saya pikir saya akan berikan jawaban secara tertulis supaya saya tidak keliru. Yang kedua bagaimana pungutan itu apakah dibebankan kepada konsumen? Pada dasaranya kami diindustri asuransi ya di dalam rapat-rapat kami dan juga di dalam komunikasi dan diskusi-diskusi dengan OJK pada saat itu ini tidak akan dibebankan kepada konsumen. Nah, untuk pertanyaan alokasinya itu tentu berkaitan dengan pungutan itu. Yang berikut terakhir bagi saya pertanyaan adalah apakah pada waktu pembahasan di dalam membahas RUU OJK itu ada usul-usul atau dari berbagai pihak mengusulkan agar asuransi supaya diawasi saja oleh bank sentral atau BI? Yang saya ikuti dan saya hadiri karena di dalam pembahasan itu tentu lama sekali kan kita mengetahui dan saya selalu mengikuti sosialisasi dan juga pembahasan yang memang kami sendiri sebagai mewakili industri perasuransian diundang, tetapi ada juga pembahasan-pembahasan dimana kami tidak diundang. Sepanjang yang saya ingat bahwa tidak ada di dalam diskusi dan pembicaraan yang saya hadiri pada waktu itu bahwa supaya asuransi itu sekalian diawasi di bawah pengawasan Bank Indonesia, tidak ada. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. 31.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Baik. Terima kasih. Selanjutnya, Pak Eko.

32.

SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: EKO BUDIWIYONO Terima kasih, Yang Mulia. Ada beberapa pertanyaan mungkin yang perlu saya jelaskan. Pertama mengenai berapa tarif pungutan yang dilakukan oleh OJK terhadap kami? Saat ini tarif yang kita terima adalah 4,5 per mil dari aset yang kita miliki, tetapi OJK menempuh kebijakan. Kita diberikan diskon menjadi 3 per mil, Yang Mulia, sekarang ini. Jadi, sesuai dengan kondisinya kita diberikan kelonggaran diskon 1,5 per mil. Dan apakah pungutan ini dibebankan kepada konsumen? Sama sekali tidak. Dalam struktur costing kita, kita tidak membebankan sama sekali pungutan ini pada konsumen, bahkan kita mencoba untuk menurunkan net interest margin. Sehingga servis kita menjadi lebih efisien dan harga jual kita kepada konsumen terutama konsumen kredit itu lebih menjadi murah, Yang Mulia. Jadi, makin lama makin turun net interest margin yang kita miliki atau yang dimiliki oleh perbankan ini. Jadi, sama sekali enggak dibebankan kepada konsumen. Nah, kalau kemudian tadi disampaikan bahwa Pak Sigit Pramono pernah menyampaikan menolak, apakah menolak pungutan OJK? 21

Memang kami sebetulnya mewakili bank-bank pembangunan daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Asbanda (Asosiasi Bank Pembangunan Daerah). Jadi, tapi kami juga tadi disampaikan, betul saya adalah Wakil Ketua Umum Perbanas juga, kemudian juga Wakil Ketua Ikatan Bankir Indonesia. Tetapi setahu saya tidak pernah secara kelembagaan formal ada penolakan dari lembaga-lembaga tersebut termasuk kami yang di Asbanda ini. Karena kita memang merasakan itu wajar saja dan manfaatnya jelas. Kita tadi ditanyakan oleh Pak ... sekaligus saya jawab pertanyaannya Pak Isa bahwa apakah setelah pengawasan itu beralih dari bank Indonesia ke OJK? Kami memiliki kesulitan berhubungan dengan OJK, misalnya. Sama sekali kami tidak memiliki kesulitan, bahkan kami saat ini terbantu sebagaimana tadi saya sampikan pada kesaksian kami. BPD itu diberikan perhatian lebih besar khusus dibentuk desk yang mensupervisi bank-bank pembangunan daerah seluruh Indonesia. Perhatiannya secara daily itu kontaknya luar biasa bagusnya dan merasa kami dibimbing dan pada dalam waktu dekat kita bersama-sama OJK menyusun apa yang dinamakan BPD Regional Champion yang merupakan rute map daripada bank pembangunan daerah seluruh Indonesia, yang suatu saat nanti diharapkan menjadi icon baru perbankan di Indonesia untuk membentengi tadi yang disampaikan oleh Pak Radjoto, masuknya bank-bank asing di Indonesia ini melalui terbukanya masyarakat ekonomi ASEAN. Nah ini yang kita rasakan saya kira, sangat positif sekali apa yang sudah kita jalani walaupun OJK ini umurnya belum terlalu lama. Saya kira gitu, Yang Mulia. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan saya kira, kalau hal yang kurang nanti bisa kami tambahkan. Terima kasih, Yang Mulia. 33.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Baik, terima kasih. Pak ... Pak Robinson, ya.

34.

SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROBINSON SIMBOLON Terima kasih, Yang Mulia. Untuk pertanyaan mengenai pungutan, kalau sekarang pungutan tarif untuk Bursa Efek Indonesia itu ditetapkan sebesar 15% dari pendapatan. Sebelumnya ... sebelum, OJK itu 7,5% dari pendapatan. Nah itu diatur di dalam Peraturan Pemerintah tentang Pungutan. Nah, tetapi pelaksanaanya sampai hari ini, ini seperti juga di perbankan, pembayarannya tidak sepenuhnya sebesar 15%, tetapi untuk tahun ini hanya dipungut sebesar 10%. Jadi, ada perlakuan penetapan tarif ini disesuaikan dengan kondisi di industri masing-masing. Nah, kemudian apakah peraturan itu pernah disosialisasikan? Mungkin sebagaimana dalam daftar riwayat hidup saya yang telah di … 22

kami sampaikan ke Majelis Yang Mulia, memang kebetulan saja juga dulu sebenarnya pernah bekerja di Otoritas Jasa Keuangan, sebelumnya di Kementerian Keuangan, yang sebenarnya secara aktif melakukan diskusi dengan industri. Kalau boleh saya tambahkan, artinya kesaksian saya dari fakta yang pernah saya alami, ketika saya berdiskusi dengan Pak Sigit Pramono, itu tegas dan jelas, ini kesaksian saya. Bahwa dia tidak keberatan dengan pungutan. Cuma, ada permintaan karena ada pungutan mengenai premi di LPS, apakah ini bisa diadakan penghitungan-penghitungan sehingga beban industri tidak terlalu berat, hanya itu. Tetapi, dia setuju adanya pungutan. Ini kesaksian saya, pembicaraan saya di dalam beberapa forum diskusi ketika sosialisasi pungutan, Pak. Jadi, sosialisasi pungutan sudah dilakukan oleh OJK maupun pemerintah dengan industri, Pak. Nah, oleh karena itu, memang pungutan itu ditetapkan. Nah, pertanyaan kedua apa dasarnya? Nah, kalau kita melihat secara global misalnya, itu memang jelas di seluruh dunia memang ada pungutan, yang dilakukan oleh otoritas di bidang jasa keuangan. Persoalan bentuknya, tarifnya, itu memang beda-beda, Pak, tergantung di kondisi negara, misalnya di Peraturan Pemerintah tentang Pungutan, ada catatan yang dinyatakan, bisa juga pungutan itu dijadikan nol, tergantung daerah yang ingin dikembangkan. Kami ambil contoh misalnya untuk BPR yang didirikan di … misalnya kalau mau dibangun di Papua, misalnya, itu tidak akan dikenakan pungutan, di beberapa pelosok. Jadi memang, ada ruang sebenarnya yang diberikan oleh pemerintah di dalam perturan pemerintah … eh, di dalam peraturan pemerintah itu yang memberikan kewenangan kepada OJK menetapkan pungutan ini tergantung kondisi dari industri masing-masing. Yang kedua, pungutan itu juga tidak serta-merta sebenarnya menjadi pungutan yang tidak bisa berubah, Pak. Karena di dalam aturannya jelas dinyatakan, “Kalau kebutuhan operasional dalam rangka pengaturan, pengawasan, yang terintegrasi itu telah memadai (waktu tertentu), maka tidak dilakukan pungutan untuk tahap berikutnya.” Karena di dalam peraturan itu jelas dinyatakan bahwa pungutan itu di akan ... akan ditarik, dikenakan itu berdasarkan kuartalan. Jadi kalau misalnya kita asumsikan misalnya industri kewenangan kita lagi booming, sehingga pendapatan dari bank, aset bank, perusahaan sekuritas, BI, meningkat cukup tajam, sehingga berdasarkan persentasi yang di dalam PP itu, jumlahnya menjadi lebih besar dari kebutuhan operasional OJK, maka pada moment pungutan berikutnya itu seketika ditiadakan. Jadi memang di-by design memang pungutan itu sudah dipertimbangkan terhadap kemampuan industri. Saya kira itu, Yang Mulia, yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. 23

35.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Bolehkan saya tanya sedikit? Waktu Bapepam, memang ada juga pungutan terhadap pelaku bisnis di BEJ? Emiten dan para pihak yang lain?

36.

SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROBINSON SIMBOLON Yang Mulia, memang pada tahun 2007 itu Bapepam melakukan pungutan dari industri berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Tahun 1995 yang mengamanatkan bahwa Badan Pengawas Pasar Modal boleh melakukan pungutan dari industri yang diawasinya dan ini sudah dilakukan sejak tahun 2007, Yang Mulia.

37.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Saat itu untuk apa pungutan itu?

38.

SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROBINSON SIMBOLON Nah, pungutan itu digunakan untuk membiayai kegiatan apa ... Bapepam LK melalui mekanisme APBN masih. Karena ketika itu Bapepam LK masih bagian dari Kementerian Keuangan. Nah, tetapi Bapepam diberi kesempatan untuk menggunakannya dengan mengajukan permohonan khusus terhadap penggunaan dana yang diperoleh dari pungutan itu, Yang Mulia. Prosesnya seperti itu.

39.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Baik, terima kasih. Pak Pradjoto apa ada yang mau disampaikan? Silakan.

40.

SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: PRADJOTO Ya, terima kasih, Yang Mulia. Tadi ditanyakan kepada saya soal protokol krisis. Sepanjang ingatan saya ada yang disebut sebagai forum stabilisasi sistem keuangan, dimana Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, OJK, dan LPS kalau menyangkut mengenai perbankan nantinya itu kemudian berembuk dan kemudian menangani jika terjadi persoalan-persoalan yang berhubungan dengan krisis. Ditanya tadi kepada saya soal pendapat dari Saudara Sigit Pramono. Jujur saya tidak tahu, apakah beliau berpendapat seperti itu apa tidak, saya juga tidak membaca. Tetapi yang saya bisa pastikan pendapat Saudara Sigit bukanlah pendapat dari Perbanas. Bahwa dia

24

berbicara atas nama Ketua Perbanas sangat boleh jadi tidak seperti itu, barangkali dia bicara secara pribadi. Pak Isa tadi bertanya kepada saya setelah berpindah ke OJK, apakah ada persoalan-persoalan yang dialami oleh perbankan di dalam konteks hubungan pengawasannya? Jawaban saya, selama ini tidak, selama ini berjalan seperti biasa, tidak ada yang berbeda, standar dari operasional prosedurnya juga sama, persoalan-persoalan yang muncul dibicarakan baik di dalam pra exit meeting maupun di dalam exit meeting semuanya sama, tidak ada yang berbeda. Itu jawaban saya. 41.

PEMERINTAH: ISA RACHMATARWATA Ini ada ... ini, Yang Mulia. Tadi saya menanyakan komunikasi perbankan dengan Bank Indonesia, bukan dengan OJK. Apakah ... karena Bank Indonesia kan tetap otoritas pembayaran, otoritas moneter, jadi pasti berhubungan dengan bank, apakah Bapak di perbankan mengalami kesulitan berkomunikasi dengan Bank Indonesia dan sebaliknya apakah Bapak pernah mendapat keluhan dari Bank Indonesia mengenai, ya, reaksi ataupun apa ... tanggapan perbankan terhadap Bank Indonesia?

42.

SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: PRADJOTO Tidak. Dengan Bank Indonesia juga tidak ada persoalan, semuanya berjalan dengan lancar, komunikasi berjalan dengan baik. Demikian, Pak Isa.

43.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Baik. Saudara Pemohon, dan Pemerintah, dan Pihak Terkait. MK masih membutuhkan satu kali sidang, ya, untuk mendengarkan keterangan dari BI, ya. Bank Indonesia dan Perbanas, dan ... ya, secara kelembagaan, ya. Dan akan dilaksanakan pada tanggal ... hari Senin, 22 Desember 2014, pukul 10.00 WIB, ya. Sekali lagi, MK akan meminta keterangan dari Bank Indonesia dan Perbanas pada Hari Senin, 22 Desember, jadi Minggu depan, pukul 10.00 WIB, ya, ini 2014, ya. Dan sekaligus Pemohon, dan Pemerintah, dan Pihak Terkait mengajukan kesimpulan pada tanggal itu, ya. Itu yang terakhir. Jadi sekali lagi pada hari Senin, sekaligus Pemohon, Pemerintah, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan, jadi sudah close pada hari Senin itu, ya.

25

Baik, dengan demikian sidang ini selesai dan sidang dinyatakan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 12.40 WIB Jakarta, 17 Desember 2014 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

26