2014

Pengantar Umum PEDOMAN PELAPORAN KEUANGAN IUPHHK-RE Berdasarkan P.32/Menhut-II/2014

Taufik Hidayat, SE, MM, CA Universitas Indonesia

Agenda Pendahuluan  Prinsip Perlakuan Akuntansi  Aktivitas dalam IUPHHK-RE  Perlakuan Akuntansi – Fase 1  Perlakuan Akuntansi – Fase 2  Tanya Jawab & Diskusi 

PENDAHULUAN

Latar Belakang 

PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008: “Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan wajib menatausahakan keuangan kegiatan usahanya sesuai standar akuntansi kehutanan yang berlaku bagi pemegang izin usaha pemanfaatan hutan.”

Latar Belakang 



Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.69/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Pengelolaan Hutan (DOLAPKEU-PHP2H). Lingkup: ◦ Hutan Alam (HA) ◦ Hutan Tanaman Industri (HTI).

Latar Belakang Tiga aspek keberhasilan pembangunan kehutanan:

Ekonomi

Ekologi

Sosial

Latar Belakang Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 56/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem, sebagaimana telah diubah dengan P. 24/Menhut-II/2011: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam yang selanjutnya disebut IUPHHK-RE.  Perizinan : P.50/Menhut-II/2010  P.26/MenhutII/2012. 

Latar Belakang 

P.69/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Pengelolaan Hutan: “Dalam pembangunan di bidang kehutanan, Pemerintah memiliki tugas mewujudkan hutan yang lestari melalui pendayagunaan sumber daya hutan secara rasional, optimal, bertanggung jawab dan sesuai dengan daya dukungnya serta tetap mengutamakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat dan memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.”



P.69/Menhut-II/2009 belum mencakup RE.

P.32/Menhut-II/2014 Menambahkan ketentuan terkait IUPHHK RE.  Belum mengadopsi PSAK terkini.  Struktur: 

1.

Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (DOLAPKEU-PHP)

2.

Tabel Kegiatan dan Perlakuan Akuntansi ◦ Tabel 1.A : Kegiatan dan Perlakuan Akuntansi IUPHHK HA; ◦ Tabel 1.B : Kegiatan dan Perlakuan Akuntansi IUPHHK-HT (HT Dalam Pengembangan); ◦ Tabel 1.C : Kegiatan dan Perlakuan Akuntansi IUPHHK-HT (HT Siap Panen); ◦ Tabel 1.D : Kegiatan dan Perlakuan Akuntansi IUPHHK-RE (Sebelum Keseimbangan Ekosistem / Fase 1); ◦ Tabel 1.E : Kegiatan dan Perlakuan Akuntansi IUPHHK-RE (Sesudah Keseimbangan Ekosistem / Fase 2).

3.

Contoh Format Laporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi.

IUPHHK-RE IUPHHK-RE adalah izin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.

PRINSIP AKUNTANSI

Prinsip Akuntansi 

Prinsip akuntansi mengacu kepada: ◦ Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDP2LK) – SAK ◦ Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang relevan. ◦ DOLAPKEU-PHP2H (P.69-2009).



Permasalahan utama: Indentifikasi apakah pengeluaran termasuk kategori: ◦ Aset ◦ Beban

Aset 





Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas. (KDP2LK:49) Dalam menilai apakah suatu pengeluaran memenuhi definisi aset, entitas perlu memperhatikan substansi yang mendasari serta realita ekonomi dan bukan hanya dari bentuk hukumnya. (KDP2LK:51) Banyak aset yang memiliki bentuk fisik dan/atau dihubungkan dengan hak menurut hukum, termasuk hak milik. Namun demikian, bentuk fisik maupun hak milik tidak esensial dalam menentukan eksistensi aset. (KDP2LK:56)

Aset 

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa aset memiliki karakteristik sebagai berikut: ◦ Memiliki manfaat ekonomi bagi entitas, yaitu berdasarkan substansi ekonomi dan bukan dari aspek hukum dan fisiknya semata. ◦ Terjadi akibat peristiwa masa lalu. ◦ Dikendalikan oleh entitas.



Aset juga dapat diakui meskipun secara hukum entitas tidak memiliki aset tersebut, sepanjang memberikan manfaat ekonomi bagi entitas. Aset seperti ini biasanya dikenal sebagai aset hak kelola. Aset hak kelola dihentikan pengakuannya ketika diserahkan pada akhir masa konsesi.

Aset Lancar 

Aset lancar adalah aset karakteristik sebagai berikut :

yang

memiliki

◦ Entitas memperkirakan akan merealisasikan aset, atau bermaksud untuk menjual atau menggunakannya, dalam siklus operasi normal; ◦ Entitas memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan; ◦ Entitas memperkirakan akan merealisasi aset dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan; atau ◦ Kas atau setara kas, kecuali aset tersebut dibatasi pertukaran atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan.

Aset Tetap 

Aset Tetap adalah aset berwujud yang memiliki karakteristik sebagai berikut: : ◦ Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan ◦ Diperkirakan untuk digunakan lebih dari satu periode.



Aset Tetap dapat dibedakan menjadi 3 kelompok utama, yaitu Aset Tetap berupa ◦ ◦ ◦ ◦

Pemilikan Langsung, Hak Kelola, Sewa, dan Aset Dalam Penyelesaian

Aset Takberwujud 

Aset Takberwujud adalah aset nonmoneter teridentifikasi tanpa wujud fisik. Suatu aset yang teridentifikasi harus memenuhi kriteria sebagai berikut: ◦ Dapat dipisahkan, yaitu dapat dipisahkan atau dibedakan dari entitas dan dijual, dialihkan, dilisensikan, disewakan atau ditukarkan, baik secara individual atau bersama dengan kontrak terkait, aset teridentifikasi, atau liabilitas teridentifikasi, terlepas apakah entitas bermaksud untuk melakukan hal tersebut; atau ◦ Timbul dari hak kontraktual atau hak hukum lain, terlepas apakah hak tersebut dapat dialihkan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lain.

Aset Tanaman 





Aset Tanaman merupakan aset yang menjadi keunikan dalam usaha kehutanan, yang merupakan aset biolojik. Aset ini terdiri dari tanaman yang dapat memberikan manfaat dalam bentuk kayu ataupun bukan kayu. Manfaat atas aset ini akan berakhir ketika hasil kayu telah diperoleh atau tidak dapat diperoleh lagi secara ekonomis. Aset ini dapat dimiliki entitas ataupun dengan hak kelola.

Aset Lain-lain  

Seluruh aset yang tidak memenuhi kriteria aset yang ada diklasifikasikan sebagai Aset Lain-lain. Termasuk dalam klasifikasi aset ini adalah Beban Tangguhan dan aset yang dimiliki namun tidak digunakan dalam kegiatan operasi.

Beban 



Beban diakui dalam laporan laba rugi kalau penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau kenaikan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. (KDP2LK: 94) Beban segera diakui dalam laporan laba rugi kalau pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa depan atau kalau sepanjang manfaat ekonomi masa depan tidak memenuhi syarat, atau tidak lagi memenuhi syarat, untuk diakui dalam neraca sebagai aset. (KDP2LK: 97)

Beban 

 

Jika manfaat ekonomi diharapkan timbul selama beberapa periode akuntansi dan hubungannya dengan penghasilan hanya dapat ditentukan secara luas atau tidak langsung, beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar prosedur alokasi yang rasional dan sistematis. Dalam kasus semacam itu, beban ini disebut penyusutan atau amortisasi. Prosedur alokasi ini dimaksudkan untuk mengakui beban dalam periode akuntansi yang menikmati manfaat ekonomi aset yang bersangkutan. (KDP2LK: 96)

Beban 

Harga Pokok Penjualan (HPP), adalah beban yang memiliki karakteristik sebagai berikut: ◦ Beban yang dikeluarkan atas persediaan yang telah terjual, atau jasa yang diberikan. ◦ Diakui pada periode yang sama ketika entitas tersebut mengakui penjualan atas persediaan atau jasa yang diberikan.

 Beban Operasi

◦ Beban operasi didefinisikan sebagai beban yang terkait dengan aktivitas utama entitas. Beban ini mencakup beban administrasi dan beban penjualan.  Beban Lainnya

◦ Seluruh beban yang tidak memenuhi kriteria HPP dan Beban Operasi akan diklasifikasikan sebagai Beban Lainnya.

AKTIVITAS DALAM IUPHHK-RE

Aktivitas dalam IUPHHK-RE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Perencanaan Restorasi (Flora, fauna dan habitat) Pembangunan sarana prasarana Pelepasliaran flora atau fauna Pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan Monitoring dan evaluasi hasil restorasi Pemenuhan kewajiban kepada negara Pemenuhan kewajiban kepada lingkungan dan sosial Penelitian dan pengembangan Biaya umum dan administrasi Pembinaan hutan Pemanenan hasil hutan

Perencanaan 

Kegiatan Perencanaan adalah suatu proses yang dilakukan secara teratur, sistematis, berdasarkan pengetahuan, metode ataupun teknik tertentu yang menghasilkan rencana kebijaksanaan, rencana program dan rencana proyek serta pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaan, diantaranya: ◦ Perizinan ◦ Tata Batas Areal & Pemetaan ◦ Citra Satelit ◦ IHMB / Risalah ◦ Rencana Kerja ◦ Penataan Areal Kerja ◦ Pembukaan Wilayah Hutan, dll.

Restorasi Habitat 

Restorasi Habitat merupakan proses pengkondisian ekosistem (tanah, vegetasi, dan kehidupan liar) untuk mencapai pola dan profil yang serupa dengan kondisi pada saat sebelum terganggu, baik secara komposisi, struktur, maupun fungsi. Restorasi dilakukan sebagai upaya untuk memaksimalkan konservasi karagaman hayati dan fungsi ekosistem. ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Inventarisasi (Flora, Fauna, & Tegakan) Penjarangan Tegakan Tinggal Persemaian/pembibitan Penanaman Pemeliharaan Restorasi habitat flora fauna pilihan, dll

Pembangunan Sarana dan Prasarana 

Pembangunan sarana dan prasarana adalah kegiatan pembangunan fasilitas yang mendukung operasional pemegang IUPHHK. Kegiatan ini meliputi tapi tidak terbatas pada, pembangunan jembatan dan jalan induk, pembangunan jembatan dan jalan cabang, pembangunan jembatan dan jalan ranting, pengadaan rel, pembangunan base camp dan pembangunan TPn/TPK/log pond/log yard/dermaga. ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Jembatan dan Jalan Kantor Basecamp. Bangunan Persemaian, Rehabilitasi, Penelitian. Dll

Pelepasliaran Flora dan/atau Fauna 

Kegiatan pelepasliaran flora dan/atau fauna  kegiatan mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya. ◦ ◦ ◦ ◦

Pemeliharaan Flora dan/atau Fauna Survei kebutuhan ekologi dan pakan Pelepasliaran Monitoring

Pengendalian Kebakaran dan Pengamanan Hutan 

Kegiatan pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan adalah kegiatan pengendalian dan penjagaan sumber daya hutan dari bahaya kebakaran dan bahaya lainnya yang meliputi: ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

pembangunan menara api, pengadaan sarana dan prasana kebakaran, pembuatan ilaran api, pembangunan pos jaga, pengerahaan tenaga terlatih, patroli dan penyuluhan, penggunaan bahan dan perlengkapan pengamanan, biaya asuransi.

Monitoring dan Evaluasi 

 

Kegiatan monitoring dan evaluasi internal adalah proses dalam kegiatan manajerial untuk memantau kinerja dan pencapaian pemegang izin. Dari kegiatan ini diperoleh umpan balik atas kondisi pengelolaan lingkungan hutan restorasi. Umpan balik dari kegiatan monitoring dan evaluasi internal ini secara signifikan menjadi arahan baru bagi manajemen untuk menyesuaiakan rencana dan strategi baru agar tujuan restorasi menciptkan ekosistem yang seimbang tercapai secara efektif dan efisien.

Pemanfaatan Hasil Hutan 



Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan merupakan kegiatan dalam rangka pemanenan hasil hutan baik berupa kayu (HK) dan bukan kayu (HBK). Pemanfaatan hasil hutan kayu (HK) baru dapat dilakukan setelah keseimbangan ekosistem tercapai. ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Penjarangan, Penebangan dan Pemanfaatan HHBK Kupas Kulit, Paku S, Penandaan Penyaradan Pemuatan/Perakitan Pengangkutan Pembongkaran

Pemenuhan Kewajiban 



Pemenuhan kewajiban kepada negara dibayarkan secara reguler (PBB/PPh) dan non regular (PSDH). Sifat pembayaran ini adalah wajib dilakukan ketika entitas memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah. Pemenuhan kewajiban kepada lingkungan dan sosial merupakan kewajiban terkait pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi lingkungan, serta tanggung jawab sosial perusahaan, yang meliputi: ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Pelaksanaan kelola Lingkungan Pelaksanaan pemantauan lingkungan Pelaksanaan kelola sosial/CSR/PMDH Penyajian evaluasi lingkungan Sertifikasi (PHPL, dll).

Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian dan Pengembangan adalah kegiatan yang berkaitan dengan riset ilmiah murni dan pengembangan aplikatif di bidang teknologi. ◦ ◦ ◦ ◦

Pengembangan kelembagaan Identifikasi flora dan founa pilihan Pengamatan Petak Ukur Permanen (PUP) Tehnik Restorasi

Biaya Umum dan Administrasi 

Biaya Umum dan Administrasi adalah biaya non produksi utama yang diakui dalam Laporan laba rugi.

PERLAKUAN AKUNTANSI

Keseimbangan Ekosistem 

 

Keseimbangan hayati dan ekosistem adalah interaksi antara unsur biotik dan habiotik yang menghasilkan stabilitas dan produktivitas biotik yang optimal serta berfungsinya unsur biotik untuk menunjang kehidupan. Manfaat atas hasil hutan RE baru dapat diperoleh ketika tercapainya keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, keseimbangan ekosistem menjadi tolak ukur manfaat yang akan diperoleh pemegang izin, sehingga perlakuan akuntansi dipisah antara periode sebelum keseimbangan ekosistem tercapai (fase 1) atau setelah keseimbangan ekosistem tercapai (fase 2).

Pemisahan Perlakuan Akuntansi Berdasarkan Fase Fase 1 (Sebelum Keseimbangan Ekosistem) • Terdapat pengeluaran yang manfaatnya jangka panjang atau jangka pendek • Manfaat jangka pendek diakui sebagai beban, sedangkan jangka panjang diakui sebagai aset jika: • Menghasilkan manfaat (potensi arus kas) masa depan baik secara langsung atau tidak langsung. • Manfaat tersebut dapat diukur secara andal.

Fase 2 (Setelah Keseimbangan Ekosistem) • Aset yang dikapitalisasi di fase 1 dibebankan pada fase 2  HPP atau Beban Operasi (Depresiasi atau Amortisasi) • Pengeluaran di fase 2 yang terkait dengan aset yang telah diakui di fase 1: • Diakui sebagai aset jika memenuhi prinsip pengakuan aset. • Dibebankan

Sebelum Keseimbangan Ekosistem

IUPHHK RE

Setelah Keseimbangan Ekosistem

Hutan Existing

Sesuai porsi ditebang

Pendapatan Kayu

Boleh Ditebang

Aset (HRE dalam pengembangan)

Pembebanan ke HPP

HPP Laba Kotor

Penanaman (restorasi)

Reklas

Tidak Boleh Ditebang

Aset Tetap, Aset Tak berwujud, Beban Tangguhan

Aset Hak Kelola (HRE dalam pengembangan)

Pendapatan Non Kayu: •Jasa Lingkungan •Pemanfaatan Kawasan •Hasil Bukan Kayu

Amortisasi ke HPP

terkait produksi tidak terkait produksi

HPP Laba Kotor

Beban Operasi

Klasifikasi Pengeluaran dan Penerimaan pada IUPHHK-RE Penerimaan

KEGIATAN  PENGELOLAAN  HUTAN RE

Pendapatan Utama Pendapatan Lain‐lain

Aset

Aset Lancar

Pemilikan Langsung

Aset Tetap

Hak kelola

Aset Tak Berwujud

Sewa

Aset Lain‐lain  (Beban Tangguhan)

Pengeluaran

Aset Tanaman HPP Beban

Beban Operasi Beban Lainnya

Hutan RE Hak Kelola Hutan RE

Aktivitas dalam IUPHHK-RE No

Aktivitas

Fase 1

Fase 2

1

Perencanaan

√

√

2

Restorasi (Flora, Fauna & Habitat)

√

√

3

Pembangunan Sarana Prasarana

√

√

4

Pelepasliaran flora dan/atau fauna

√

√

5

Pengendalian Kebakaran & Pengamanan Hutan

√

√

6

Monitoring dan Evaluasi

√

√

7

Pemanfaatan Hasil hutan

√

√

8

Pemenuhan kewajiban pada Negara

√

√

9

Pemenuhan Kewajiban pada Lingkungan & Sosial

√

√

10

Penelitian dan Pengembangan

√

√

11

Biaya umum dan Administrasi

√

√

Perlakuan Akuntansi – Fase 1 Lihat Matriks Terlampir

Perlakuan Akuntansi – Fase 2 Lihat Matriks Terlampir

Diskusi dan Tanya Jawab