2014)

Keuangan Desa (Pasal 71 UU 6/2014) Adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan Kewajiban dapat menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. 1

PENDAPATAN ADD 1. PADesa; 2. Alokasi APBN; 3. Bag. Hasil Pajak & Retribusi Daerah; 4. ADD 5. Bant. Keuangan APBD Prov/Kab. 6. Hibah dan sumbangan pihak ketiga; 7. lain-lain Pendapatan Desa yg sah.

- SILTAP Kades & Perangkat - Merupakan bag. DP yg diterima kab/kota dari DBH & DAU dikurangi DAK plg sdkt 10 % untuk Desa; - Penundaan dan/atau pemotongan sebesar ADP setelah dikurangi DAK yang seharusnya disalurkan ke desa.

- PADesa (Hasil Usaha, Hasil Aset, swadaya &

partisipasi, Gotong Royong, lain-lain PADesa.) - Lain-lain PA berdasar Kewenangan asal-usul & lokal skala desa: - Lain-lain pdptn Desa yg sah a.l. Hasil kerjasama Pihak ke 3 & Bant. Perusahaan yg berlokasi di desa. 2

Belanja - Diprioritas utk Kebut. Pemb.

- Kebut. Pemb. meliputi, tp tdk trbts pd: a. Kebut. Primer; - Dpt. dialokasikan insentif bg RT/RW b. Pelayanan Dasar; (membantu pelaksanaan tugas pelayanan c. Lingkungan; Pemerintahan, Perencanaan, pembangunan, d. Pemberdayaan Masy. Desa. ketertiban, & Pemberdayaan Masyarakat Desa) - “tidak terbatas” adalah Kebutuhan pembangunan diluar pelayanan dasar yg - Kebutuhan Primer adalah sandang, dibutuhkan masyarakat desa.

pangan, papan; - Pelayanan dasar antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar.

3

Pengelolaan

Kades adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa; Menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa; Kades menetapkan APBDes/th dengan Peraturan Desa (Perdes).

4

Pengelolaan Keuangan Desa

PERENCANAAN PENGANGGARAN

P A R TI SI P A TI F

PELAKSANAAN KEGIATAN

PENATA USAHAAN PELAPORAN

RPJMDesa Penganggaran

RKP Desa

ADesa; APBN; ADD; Bantuan Keu; Pajak & Retribusi; Hibah Lain” yg sah

Rancangan APBDesa

•Buku Kas Umum •Buku Kas PePerincian Objek Penerimaan •Buku kas Perincian Objek Pengeluaran •Buku Kas Harian Pembantu •Buku Kas Pembantu Pajak

Pedoman Penyusunan APBDesa, Perubahan, Perhitungan dan Pertanggungjawaban

 Bukti-bukti pengeluaran yang sah  Bukti Penyetoran PPN/PPH

PERTANGGUNG JAWABAN

 Perdes  SK Kades

ALOKASI DANA DESA  Pemda Kab Kab../Kota mengalokasikan dalam APBD, ADD setiap T.A  Pengalokasian ADD mempertimbangkan : ‒ Kebutuhan Siltap Kades dan Perangkat Desa ‒ Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan kesulitan geografis geografis..  Pengalokasian ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.. Bupati/Walikota  Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota Bupati/Walikota..

BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN/KOTA  Paling sedikit 10 10% % dari realisasi penerimaan  Pengalokasian dgn ketentuan : ‒ 60 60% % dibagi secara merata kepada seluruh Desa ‒ 40 40% % dibagi secara proposional dari realisasi pajak dan retribusi masing masing--masing Desa  Pengalokasian ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.. Bupati/Walikota  Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota Bupati/Walikota..

BANTUAN KEUANGAN DARI APBD PROVINSI KABUPATEN/KOTA  Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan keuangan yg bersumber dari APBD kepada Desa  Bantuan keuangan dapat bersifat umum dan khusus  Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan  Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat masyarakat..

PENGHASILAN PEMERINTAH DESA  Siltap Kades dan Perangkat Desa bersumber dari ADD  Pengalokasian ADD, dengan ketentuan : ‒ Jml ADD < Rp Rp.. 500 jt digunakan maks maks.. 60 60% % ‒ Jml ADD Rp Rp.. 500 jt – Rp Rp.. 700 jt digunakan maks maks.. 50 50% % ‒ Jml ADD Rp Rp.. 700 jt – Rp Rp..900 jt digunakan maks maks.. 40 40% % ‒ Jml ADD > Rp Rp.. 900 jt digunakan maks maks.. 30 30% %  Penggunaan batas maksimal ditetapkan dgn mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat desa, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis geografis..  Bupati/walikota menetapkan besaran siltap : ‒ Kepala Desa ‒ Sekretaris Desa paling sedikit 70 70% % dari Siltap kades per bulan ‒ Perangkat desa selain sekretaris desa paling sedikit 50 50% % dari Siltap kades per bulan  Besaran Siltap kades dan perangkat desa ditetapkan dgn Peraturan Bupati/Walikota.. Bupati/Walikota

Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Antara lain :  Organisasi Pengelola Keuangan Desa;  Struktur APBDesa;  Pelaporan;  semester; Akhir tahun;  Pertanggungjawaban.

KEPALA DESA SEKRETARIS PELAKSANA TEKNIS Pelaksana Kewilayahan KEPALA DUSUN

URUSAN Kaur

kaur

Kaur

Kasi Kasi Kasi Kades Sbg Pemegang Kekuasaan PTPKD

SEKDES Koordinator Kasi Pelaks. Kegiatan Staf urusan Bendahara

STRUKTUR APBDESA

1. Pendapatan

2. Belanja

 PADes; Hasil usaha, hasil aset, swadaya & partisipasi, Gotro & dll PADesa;  Transfer; APBN, APBD  Lain-lain Pendapatan Hibah, sumbangan pihak ketiga, Hasil Kerjsama, bantuan Perusahaan.

 Klasifikasi kel. Belanja, Bid : 2.1. Penyelenggaran Pemdes 2.2. Bangdes; 2.3. Kemasyarakatan; 2.4.Pemberdayaan Masy. Bid. Pembelanjaan; 2.5. Tak terduga.  Bid. dibagi mjd Keg. (RKPD);  Keg. dibagi, jenis belanja : 1. Belanja Pegawai; 2. Belanja Barang/jasa; 3. Belanja Modal.

3. Pembiayaan  3.1. Penerimaan • 3.1.1 Silpa; • 3.1.2.Pencairan Dana cadangan; • 3.1.3 Hasil kekayaan Desa yang dipisahkan.  3.2. Pengeluaran • 3.2.1.Pembentukan Dana Cadangan; • 3.2.2.Penyertaan Modal.

ASET DESA BARANG MILIK DESA YANG BERASAL DARI KEKAYAAN ASLI DESA, DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN PEROLEHAN HAK LAINNYA YANG SAH.

BARANG MILIK DESA ADALAH KEKAYAAN MILIK DESA YANG BERGERAK DAN TIDAK BERGERAK

 Kekayaan milik pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal desa yang ada di desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada desa.  Kekayaan milik desa yang telah diambil alih oleh Pemda Kab/Kota dikembalikan kepada desa, kecuali yg sudah digunakan untuk fasilitas umum.

PENGELOLA BARANG MILIK DESA KEPALA DESA MENETAPKAN PETUGAS YANG MELAKUKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DESA , DENGAN TUGAS : MENCATAT SELURUH BRNG MILIK DESA YG BERASAL DARI APBDesa MAUPUN SUMBER LAINNYA YANG SAH; MELAKUKAN PENCATATAN BRNG MILIK DESA YG DIPELIHARA/DIPERBAIKI; MENYIAPKAN LAPORAN BARANG MILIK DESA; MENYIAPKAN USULAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DESA YG RUSAK ATAU TIDAK DIPERGUNAKAN LAGI.

PENGELOLAAN KEKAYAAN MILIK DESA PERENC ANAAN

PENGE NDALIA N

PENGA DAAN

PENGG UNAAN

PENGA WASAN

PEMB INAA N

PEMAN FAATAN

PENIL AIAN

PENGA MANAN

PEMELI HARAA N

PENATA USAHAA N PEMINDAH TANGANA N

PENGHA PUSAN

• Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan menyusun rincian kebutuhan barang milik desa pada tahun berikutnya dengan mempertimbangkan barang milik desa yang ada; • Pengadaan adalah keg. utk melakukan pemenuhan kebutuhan barang/jasa Pemdes; • Penggunaan adalah keg. unsur Pemdes dlm rangka mendukung penyelenggaraan Pemdes:  APBDesa  Kep. Kades  Hibah/Pihak Ke-3 - B.A. Hibah - Keputusan Kades ttg Hibah  Kekayaan asli desa. 17

• Pemeliharaan adalah keg. yg dilakukan agar semua brg milik desa sll dlm keadaan baik dlm rangka penyelenggaraan pemdes; • Pengamanan adalah keg. pengendalian brg milik desa dlm bentuk fisik dan administratif; • Pemanfaatan adalah menggunakan brg milik desa yg tdk digunakan dlm penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu dalam bentuk  Sewa;  pinjam pakai;  kerjasama pemanfaatan;  BSG/BGS tdk mengubah stts kepemilikan 18

• Penghapusan adalah: kegiatan menghapus barang milik desa dari buku Data Inventaris Desa (Model A.3.);  B.A Penghapusan ;  Kep. Kades tentang Penghapusan Oleh : Bupati/Walikota atau Kepala Desa

19

Tanah Desa (TD) adalah tanah yang dimiliki dan atau dikuasai Desa Desa..

Tanah Desa terdiri dari :  Tanah Kas Desa (TKD) adalah salah satu dari sumber pendapatan asli desa, antara lain : tanah bengkok, titisara, lungguh, tanah pengarem pengarem--arem, kebun desa desa;;  Tanah Desa (TD) lainnya adalah tanah untuk kepentingan masyarakat desa seperti Jalan Desa, saluran irigasi desa desa..

20

 Kekayaan Desa berupa TKD tidak boleh dilakukan pelepasan kecuali diperlukan utk Kepentingan Umum Umum;;  Pelepasan hak kepemilikan tanah Desa dilakukan setelah mendapat ganti kerugian yg sesuai dg harga yg menguntungkan Desa ( Harga Pasar & NJOP) NJOP);;  Penggantian ganti kerugian brp uang hrs digunakan u/ membeli tanah lain yg lebih baik & berlokasi di Desa setempat setempat;;  Dittpkan dgn Keputusan Kadesa setelah mendpt persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati/Walikota dan Gubernur;; Gubernur

Apabila :    

Tanah pengganti diluar desa; Bukan untuk pemb. kepentingan umum; Pelaks. sebelum Permendagri 1/2016; Biaya Adm. Penyelesaian Tukar Menukar; Permasalahan dari beberapa Daerah

Penjelasan melalui Surat MDN/DIRJEN PMD

Sbb : 22

Pengganti tidak di Desa setempat  Apabila tanah pengganti tidak berlokasi di desa setempat, maka harus mendapat persetujuan/ dispensasi Menteri Dalam Negeri;  Bupati/Walikota melalui Gubernur menyampaikan permohonan persetujuan/dispensasi kepada Menteri Dalam Negeri ;  Sebelum Gubernur menyampaikan permohonan persetujuan/dispensasi, terlebih dahulu bersama dengan Bupati/Walikota melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data yg dituangkan dalam Berita Acara; (kebenaran formil dan materiil);  Berita Acara merupakan kelengkapan penyampaian permohonan Gubernur kepada Mendagri. 23

Lanjutan .......

Proses Tukar Menukar yg Bukan Untuk Kepentingan Umum  Pengajuan surat Kades kpd BPD utk mendapatkan persetujuan dan permohonan ijin kepada Bupati;  Sebelum Bupati mengajukan permohonan ijin kpd Gubernur, terlebih dahulu membentuk Tim Kajian Kabupaten berdasarkan S.K. Bupati;  Tim kajian keanggotaannya terdiri dari SKPD terkait sesuai kebutuhan, dan mengikutsertakan tenaga penilai professional sesuai bidangnya;  Tim mengkaji berupa peningkatan ekonomi desa, menguntungkan desa, & tdk merugikan aset desa; 24

Lanjutan .......

 Hasil kajian Tim merupakan bahan pertimbangan Bupati mengeluarkan surat ijin, kemudian disampaikan kpd Gubernur ;  Sebelum Gubernur mengeluarkan ijin, terlebih dahulu melakukan telaahan berupa tinjauan lapangan dan verifikasi data di lokasi tanah kas desa maupun di lokasi penggantinya;  Kemudian hasil telaahan Provinsi beserta kelengkapan dokumen hasil kajian Pemerintah Kabupaten, diajukan kepada Menteri Dalam Negeri;

25

Lanjutan .......

 Selanjutnya Kementerian Dalam Negeri untuk mengkonfirmasi terhadap hasil telaahan tersebut dengan melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data yang dapat menjadi dasar pertimbangan Menteri Dalam Negeri untuk menerbitkan dispensasi.

26

Lanjutan .......

Pelaksanaan Tukar Menukar Sebelum Permendagri 1/2016 

Pelaksanaan tukar menukar TKD yang terjadi sebelum diterbitkannya Permen 1/2016 agar diselesaikan di Provinsi dengan terlebih dahulu dilakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data guna memperoleh kebenaran formil dan materiil serta hasilnya dapat sebagai bahan pertimbangan pemberian ijin oleh Gubernur.

27

Surat MDN No. 143/944/PMD tgl 8 Februari 2012 perihal Penyelesaiaan Administrasi Penggantian Tanah Kas Desa (TKD) Untuk Kepentingan Umum

Pembiayaan seluruh administrasi dalam proses tukar menukar sampai dengan penyelesaiaan sertifikat TKD pengganti adalah diluar nilai ganti kerugian atas tukar menukar TKD yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. 28