2014

Headline Berita Hari Ini

Periode: 10/09/2014 Tanggal terbit: 10/09/2014

Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi

Sebaran Bidang

.

Berita hari ini didominasi isu bidang Polhukam (81,8 persen). Berita di bidang Perekonomian sebanyak 18,2 persen.


Sebaran Isu

.

Isu terbanyak hari ini adalah isu RUU Pilkada (8 berita). Isu lainnya yang berjumlah masingmasing 1 beruta adalah isu denda parkir liar, isu dugaan korupsi sektor pertambangan, isu infrastruktur pertanian, isu kasus illegal tapping, isu kasus narkoba anggota Polri di Malaysia, isu kebijakan luar negeri Jokowi, isu kelanjutan megaproyek MP3EI, isu kenaikan harga elpiji, isu koalisi partai, isu koordinasi tim transisi, isu peluang berinvestasi, isu pembelian kendaraan pejabat, isu rekonstruksi pembunuhan di Lampung, dan isu SBY pimpin Global Green Growth Institute.


Tendensi

.

Tendensi isu yang diberitakan hari ini didominasi netral (95,5 persen). Isu bertendensi negatif sebesar 4,5 persen.


Sebaran Isu dan Tendensi

.

Semua isu yang termonitor pada hari ini didominasi bertendensi netral (95,5 persen). Isu yang bertendensi negatif adalah isu infrastruktur pertanian.


CONCLUSION Kesimpulan: Berita yang menjadi isu hari ini didominasi bidang Polhukam (81,8 persen). Isu terbanyak hari ini adalah isu RUU Pilkada, yang diberitakan sebanyak 8 berita. Tendensi berita didominasi netral (95,5 persen). Isu bertendensi negatif adalah isu infrastruktur pertanian (1 berita).


CONCLUSION Rekomendasi: Duduk perkara isu RUU Pilkada adalah sebagai berikut. Partai Gerindra memilih mendukung pelaksanaan Pilkada melalui DPRD. Meski calon kepala daerah tidak lagi dipilih langsung, Gerindra memastikan tetap mendengar suara masyarakat saat pemilihan. Pengamat politik dari Universitas Andalas (Unand) Edi Indrizal mengatakan bahwa Pilkada oleh DPRD bertentangan dengan prinsip demokrasi. Kemudian pengamat politik dari Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti berpendapat, bila pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh DPRD, maka akan melahirkan kepala daerah yang minim prestasi. Namun mahalnya biaya pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi salah satu alasan bagi partai Koalisi Merah Putih agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. Namun, masalah tersebut dinilai dapat diatasi dengan menyelenggarakan pilkada dengan pemilu presiden dan pemilu legislatif secara serentak. Rencana Dewan Perwakilan Rakyat mengubah sistem pemilihan gubernur bupati maupun wali kota menuai penolakan dari sejumlah kepala daerah yang terpilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat Di antara mereka yang menyampaikan penolakan antara lain Wali Kota Bandung Ridwan Kamil Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini Bupati Bantaeng Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dan lain-lain. Kemudian politisi Partai Gerindra yang juga Wakil Gubernur DKI Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi

Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mempertimbangkan keluar dari partai politik jika RUU Pilkada yang mengatur kepala daerah dipilih oleh DPRD.


CONCLUSION Berdasarkan duduk perkara tersebut di atas, maka direkomendasikan agar humas pemerintah menyampaikan informasi kepada media massa tentang mekanisme untuk penyampaian aspirasi dukung menduduk maupun pihak yang berbeda pendapat dengan berbagai argumentasinya sebelum DPR RI melakukan mekanisme pengambilan keputusan untuk mengesahkan atau menolak RUU Pilkada.


1 Kalau Kepala Daerah Dipilih DPRD Ahok Nantang Gerindra Minta Dirinya Dipecat Basuki T Purnama atau Ahok punya sikap berbeda dengan partainya soal polemik RUU Pilkada. Wagub DKI Jakarta ini tetap mendukung kepala daerah dipilih langsung, sementara Gerindra dukung Pilkada lewat DPRD. Ahok mempersilahkan Gerindra memecat dirinya atas perbedaan sikap politik tersebut. 2 KPK-PPATK Bongkar Korupsi Migas Banjarmasin, Kalimantan Selatan merupakan daerah yang paling banyak terjadi tindakan pidana korupsi pada sektor pertambangan. Dugaan korupsi itu mulai dari kecurangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan tambang, hingga manipulasi sertifikat "Clean and Clear". 3 Penolakan Pemilihan Oleh DPRD Ahok Kepala Daerah Jadi Sapi Perah. Penolakan terhadap pemilihan kepala daerah oleh DPRD meluas, termasuk dari para wali kota, bupati, serta gubernur dan wakil gubernur. Alasan penolakan itu, mereka khawatir kompromi bakal marak antara calon kepala daerah dan anggota DPRD yang memilih. 4 Pemerintah Abaikan Irigasi Kekeringan yang melanda sejumlah lahan persawahan di Indonesia merupakan bentuk ketidakseriusan pemerintah menggarap infrastuktur pertanian. 5 Megaproyek MP3EI Terancam Mandek Proyek-proyek infrastuktur dalam MP3EI senilai Rp 224 triliun dipastikan gagal dituntaskan oleh rezim Susilo Bambang Yudhoyono, bahkan terancam menjadi proyek mubazir bila tak diteruskan oleh pemerintah Joko Widodo. 6 Pencurian Minyak Berlanjut Kasus Illegal tapping di Sumsel seperti jaring laba-laba. Ada 100 nomor telepon yang berkomunikasi dalam aksi tersebut. 7 6 Fraksi Tentang Suara Rakyat Dalam rapat panitia kerja di DPR, Selasa (9/9), enam fraksi tetap berencana mengusulkan pemilihan gubernur dan bupati/wali kota dilakukan oleh DPRD, tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat. Sikap politik keenam fraksi ini bertentangan dengan keinginan mayoritas rakyat


8 Istana Tak Akan Batalkan Mercy Menteri Sekretariat Negara (Setneg) tidak akan membatalkan pembelian kendaraan dinas yang akan dugunakan menteri kebinet Joko Widodo-Jusuf Kalla (jokowi-Kalla) nanti. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi menegaskan bahwa seluruh kendaraan dinas yang telah diadakan oleh pemerintahan saat ini untuk pejabat pemerintahan berikutnya tidak bisa dikembalikan 9 Siap-Siap Menyambut Tawaran ORI Terbaru Investor ritel boleh bersiap menyembut peluang investasi baru. Pemerintah bakal menerbitkan Obligasi Ritel Negara seri ORI011. Dengan Kondisi pasar saham yang tengah bullish, apakah ORIo11 tetap menarik 10 Ingin Pilkada Lewat DPRD, Gerindra Janji Tetap Dengar Suara Rakyat Partai Gerindra memilih mendukung pelaksanaan Pilkada melalui DPRD. Meski calon kepala daerah tidak lagi dipilih langsung, Gerindra memastikan tetap mendengar suara masyarakat saat pemilihan. 11 Ahok Ancam Keluar dari Gerindra, Jokowi Girang Dapat Teman Baru Rancangan Undang-undang (RUU) Pilkada yang akan mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD membuat Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) gusar. Politisi Partai Gerindra itu pun mengancam akan keluar dari partainya bila RUU tersebut disahkan. 12 Ancaman Ahok, Tunjukkan Kualitas Pilkada Langsung Pengamat politik dari Indo Strategi, Andar Wibowo menilai ancaman pengunduran diri Ahok dari Partai Gerindra menunjukan kualitas pemimpin yang dihasilkan dari pilkada langsung. "Ancaman pengunduran diri Ahok menunjukan kualitas Ahok yang dipilih dari pilkada langsung (tak takut dengan parpol)," ujar Andar di Jakarta, Selasa (9/9/2014). 13 Kabinet Jokowi-JK Diprediksi Ramping JAKARTA (Suara Karya) : Koalisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) diprediksi akan tetap ramping tanpa penambahan partai pendukung.


14 Ruhut: RUU Pilkada Masih Dibahas, Ojo Kesusu Kader Partai Demokrat, Ruhut Sitompul menjelaskan, sebagai partai penyeimbang Demokrat tak mau terburu-buru mengambil sikap soal polemik wacana RUU Pilkada. "RUU ini masih dibahas. Kalau peribahasa Jawa ojo kesusu, jangan terburu-buru," kata Ruhut di Denpasar, Bali, Selasa 9 September 2014. 15 Rekonstruksi Pembunuhan Berlangsung Ricuh Rekonstruksi Pembunuhan yang melibatkan lima tersangka di Kabupaten Pringsewu, Lampung berlangsung ricuh. Ratusan warga yang geram menyerbu para tersangka saat keluar dari rumah tempat rekonstruksi. Puluhan aparat kepolisian tampak kewalahan. 16 Ahok keluar parpol jika RUU Pilkada disahkan Politisi Partai Gerindra yang juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mempertimbangkan keluar dari partai politik jika RUU Pilkada yang mengatur kepala daerah dipilih oleh DPRD. "Jadi ngapain main di partai politik, keluar saja. Gua keluar dari partai politik kalau seperti begitu caranya (kepala daerah dipilih DPRD)," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa. 17 Tim Transisi Giliran Temui Menlu Tim Transisi terus berkoordinasi dengan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersati Jilid II. Hari ini Tim Transisi mendatangi Kementerian Luar Negeri sebagai lanjutan pertemuan dengan Mensesneg dan Menko Polhukam kemarin. Pertemuan dengan Kemenlu diantaranya membahas mengenai persiapan pertemuan internasional yang harus dihadiri oleh Joko Widodo pasca dilantik menjadi Presiden. 18 SBY to Lead Global Green Growth Outgoing President Susilo Bambang Yudhoyono will lead the Seoul-based environmental preservation organization Global Green Growth Institute from next year. 19 Besaran Kenaikan Harga Elpiji Ditentukan Pertamina Pemerintah menghimbau kepada masyarakat agar tidak khawatir dengan spekulasi jumlah kenaikan harga elpiji. Semuanya akan dilakukan secara bertahap hingga mencapai harga ekonomis. Rencananya kenaikan harga ini akan terjadi dua kali dalam setahun.


20 Dua Anggota Polri yang Diduga Terkait Kasus Narkoba Tiba di Tanah Air AKBP Idha Endri Prastiono dan Bripka MP Harahap langsung dibawa ke Bareskrim Mabes Polri usai mendarat di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang semalam. Kedatangan dua oknum Polri yang diduga terlibat kasus narkoba harus segera dituntaskan secara hukum. 21 Denda Pakir Liar Jakarta Sebuah sedan dan minibus yang parkir di jalan depan Kalibata City, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, tadi pagi diderek petugas Suku Dinas Perhubungan Pemerintah Kota, Jakarta Selatan. Karena mobil-mobil ini parkir tidak pada tempatnya. Padahal jalan pada jam-jam tersebut sangatlah padat lalu lintas kendaraan. 22

Jokowi on 'People-Based' Diplomacy President-elect Joko "Jokowi" Widodo is set to materialize his election campaign pledges on foreign affairs, emphasizing policies that directly benefit the people. In indirect criticism of outgoing President Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Jokowi also pledged to put aside agendas that were merely aimed at pursuing an unsubstantial image.


2014

Recommend Documents