2014

Vol: 4 No: 1 Tahun: 2014

PERAN KOMITE SEKOLAH TERHADAP PEMENUHAN STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN DI SLTA NEGERI SE-KOTA SINGARAJA TAHUN 2013/2014 I Gusti Putu Eka Narotama1, Iyus Akhmad Haris2, Made Ary Metriana3 Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia e-mail:[email protected], [email protected], [email protected] Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran komite sekolah sebagai, (1) badan pertimbangan, (2) badan pendukung, (3) badan pengontrol, dan (4) badan penghubung terhadap pemenuhan standar pengelolaan pendidikan di SLTA se-Kota Singaraja tahun 2013/2014. Data dikumpulkan dengan metode kuisioner dan dokumentasi, yang selanjutnya dianalisis dengan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran komite sekolah terhadap pemenuhan standar pengelolaan pendidikan telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini ditunjukan dari skor total peran komite sekolah terhadap pemenuhan standar pengelolaan pendidikan di SLTA Negeri se-Kota Singaraja Tahun 2013/2014 baik secara total maupun perdimensi berada pada kategori baik dengan skor total 6973. Berdasarkan hasil penelitian tersebut peran komite sekolah perlu dipertahankan bahkan lebih meningkatkan lagi perannya dalam memenuhi standar pengelolaan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Kata kunci: komite sekolah, standar pengelolaan pendidikan, satuan pendidikan Abstract This study aims to determine the role of the school committee, (1) Advisory Agency, (2) Supporting Agency ,(3) Controling Agency, and (4) Mediator Agency to the compliance management of a high school education in the city of Singaraja year 2013/2014. Data were collected by question naire and documentation methods, whichwere then analyzed by quantitative descriptive analysis. The results showed that the school committee on the fulfillment of education management standards have been implemented. It is shown from the total score of the school committee on standards compliance management education in high school as Singaraja City State Year 2013/2014 either totally or dimention are in both categories with a total score of 6973. Based on these results the school committee needs to be maintained even increase its role in meeting the standards of education management at the unit level of education Keywords: school committees, standards of education management, education units


PENDAHULUAN Terselenggaranya pendidikan yang diharapkan semua pihak tidak lepas dari peran pihak-pihak yang memiliki kepedulian dan kepentingan seperti, orang tua dan masyarakat. Menurut UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pasal 54, ayat (1) tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran perseorangan,kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.Masyarakat yang dimaksud tersebut memiliki wujud yang tak terbatas atau dengan kata lain tampak kompleks bagi sekolah untuk berinteraksi dengan masyarakat sebagai pemiliki kepentingan dalam pendidikan. Dalam hal ini sekolah dapat melakukan hubungan dengan masyarakat dan dilakukan melalui perwakilannya, dengan jalan membentuk komite sekolah pada setiap satuan pendidikan. Berdasarkan UU No.25 tahun 2000 Tentang Propenas dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat perlu dibentuk Dewan Pendidikan ditingkat kabupaten/kota dan Komite Sekolah ditingkat satuan pendidikan. Komite sekolah ini diharapkan dapat mewakili keragaman masyarakat yang ada untuk mengawasi dan memberikan perhatian akan pentingnya mutu pendidikan disetiap satuan pendidikan. Untuk mencapai mutu pendidikan seperti yang diamatkan Undang-Undang, tidak setiap satuan pendidikan mampu melakukannya secara ideal. Banyak faktor penghambat yang menjadi kendala termasuk belum bersinerginya komite sekolah dengan lembaga sekolah pada tingkat satuan pendidikan.Komite Sekolah merupakan sebuah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah. Tujuan komite sekolah adalah (1) mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan

kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan, (2) meningkatkan tanggung jawab dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, dan (3) menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan (Hasbullah, 2010). Posisi komite sekolah berada di tengah-tengah antara orang tua murid, murid, guru, masyarakat setempat, dan kalangan swasta di satu pihak dan sekolah sebagai institusi, kepala sekolah, dinas pendidikan (wilayah), dan pemerintah daerah di pihak lainnya. Keberadaan komite sekolah menjembatani kepentingan pihakpihak tersebut.Secara kelembagaan, komite sekolah langsung dapat diawasi oleh masyarakat (Kurniawan I, 2006). Hal ini berarti sinergi antara komite sekolah sebagai perwakilan masyarakat dan sekolah menyebabkan tanggung jawab pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah dan masyarakat sebagai mitra kerja dalam membangun pendidikan. Dari sini masyarakat akan dapat menyalurkan berbagai ide dan partisipasinya dalam memajukan pendidikan di daerahnya. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah hakekatnya berfungsi untuk ikut memelihara, menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan pendidikan nasional dan bertujuan untuk mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat seoptimal mungkin untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Salamuddin, 2005) Komite sekolah memiliki kedudukan yang kuat hal ini dijelaskan dalam Keputusan Menteri Mendiknas Nomor 044/U/2002, keberadaan komite sekolah berperan sebagai berikut. a. Pemberi pertimbangan (Advisory Agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. b. Pendukung (Supporting Agency) baik yang berwujud finansial, pemikiran,


maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. c. Pengontrol (Controling Agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. d. Penghubung (Mediator Agency) antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan. Untuk menjalankan perannya komite sekolah mempunyai fungsi sebagai berikut. a. Mendorong perhatian dan komitmen masyarakat terhadap terselengaranya pendidikan yang bermutu. b. Melakukan kerja sama dengan masyarakat (peorangan/organisasi/dunia usaha) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. d. Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai: 1. Kebijakan dan program pendidikan; 2. Rencana Anggara Pendidikan dan Belanja; 3. Kriteria kinerja satuan pendidikan; 4. Kriteria tenaga kependidikan; 5. Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan e. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. f. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. g. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Selain itu dijelaskan pula komite sekolah dalam menjalankan fungsinya dipaparkan dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan khususnya dalam Pasal 196 ayat 1, 2 dan 3 . Pasal 196 ayat 1 menyebutkan bahwa: Komite sekolah/madrasah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan

dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Keanggotaan komite sekolah berasal dari unsur-unsur yang ada dalam masyarakat. Di samping itu unsur dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggaraan pendidikan, Badan Pertimbangan Desa dapat pula dilibatkan sebagai anggota (Ardiansyah,2011). Anggota Komite sekolah dari unsur masyarakat dapat berasal dari komponen-komponen sebagai berikut. a. Perwakilan orang tua/wali peserta didik berdasarkan jenjang kelas yang dipilih secarademokratis. b. Tokoh masyarakat (ketua RT/RW/RK, kepala dusun, ulamabudayawan,pemukaadat). c. Anggota masyarakat yang mempunyai perhatian atau dijadikan figur dan mempunyai perhatian untuk meningkatkan mutu pendidikan. d. Pejabat pemerintah setempat (Kepala Desa/Lurah, Kepolisian, Koramil, Depnaker, Kadin dan instansi lain). e. Dunia usaha/industri (pengusaha industri, jasa, asosiasi, dan lain-lain). f. Pakar pendidikan yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutu pendidikan. g. Organisasi profesi tenaga pendidikan (PGRI, ISPI, dan lain-lain). h. Perwakilan siswa bagi tingkat SLTP/SMU/SMK yang dipilih secara demokratis berdasarkan jenjang kelas. i. Perwakilan forum alumni SD/SLTP/SMU/SMK yang telah dewasa dan mandiri. Anggota Komite sekolah yang berasal dari unsur dewan guru, yayasan/ lembaga penyelenggara pendidikan, Badan Pertimbangan Desa sebanyak- banyaknya berjumlah tiga orang.Jumlah anggota komite sekolah sekurang-kurangnya sembilan orang dan jumlahnya harus gasal.Syarat-syarat, hak, dan kewajiban, serta masa keanggotaan komite sekolah ditetapkan di dalam AD/ART.Pengurus komite sekolah ditetapkan berdasarkan AD/ART yang sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan.Pengurus komite dipilih dari dan


oleh anggota secara demokratis (Ardiyansyah, 2011).Khusus jabatan ketua komite bukan berasal dari kepala satuan pendidikan.Jika diperlukan dapat diangkat petugas khusus yang menangani urusan administrasi komite sekolah dan bukan pegawai sekolah, berdasarkan kesepakatan rapat komite sekolah.Pengurus komite sekolah adalah personal yang ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut. a. Dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis dan terbuka dalam musyawarah komite sekolah. b. Masa kerja ditetapkan oleh musyawarah anggota komite sekolah. c. Jika diperlukan pengurus komite sekolah dapat menunjuk atau dibantu oleh tim ahli\sebagai konsultan sesuai dengan bidang keahliannya. Mekanisme kerja pengurus komite sekolah dapat diidentifikasikan sebagai berikut. a. Pengurus komite sekolah terpilih bertanggungjawab kepada musyawarah anggota sebagai forum tertinggi sesuai AD dan ART. b. Pengurus komite sekolah menyusun program kerja yang disetujui melalui musyawarah anggota yang berfokus pada peningkatan mutu pelayanan pendidikanpeserta didik. c. Apabila pengurus komite sekolah terpilih dinilai tidak produktif dalam masa jabatannya, maka musyawarah anggota dapat memberhentikan dan mengganti dengan kepengurusan baru. Pembiayaan pengurus komite sekolah diambil dari anggaran komite sekolah yang ditetapkan melalui musyawarah. Masalah muncul karena pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan, yaitustakeholder kurang mengetahui tentang fungsi dan peran Komite Sekolah. Perspektif yang berkembang beranggapan bahwa Komite Sekolah sama saja dengan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3). Hal ini disebabkan karena adanya kendala dalam sosialisasi dan penyampaian informasi baru bagi masyarakat tentang adanya paradigma baru bagi peran masyarakat yang dituangkan dalam bentuk komite sekolah pada tingkat satuan pendidikan. Selain itu,

di lapangan memperlihatkan bahwa kehadiran komite sekolah cenderung sebagai badan legalitas yang mengesahkan berbagai pungutan dana oleh pihak sekolah bahkan para implementator atau lebih tepatnya pemilik modal yang bergerak dalam bidang dunia pendidikan fungsinya tidak lebih hanya sebagai penumpang gelap demi keuntungan pribadinya profit oriented (Sam dan Tuti,2011). Hal ini menunjukkan peran Komite Sekolah dalam hal pengelolaan belum terlaksana dengan baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “mutu adalah ukuran baik buruk suatubenda;kadar;taraf;atau derajat;kualitas”. Secara substansif, istilah mutu itu sendiri mengandung dua hal yaitu: “pertama sifat dan kedua taraf. Sifat adalah sesuatu yang menerangkan keadaan benda sedangkan taraf menunjukan kedudukan dalam suatu benda”. Sedangkan pendidikan dalam Undang-undang Pendidikan No.20 Tahun 2003 menyatakan bahwa “Pendidikan diartikan sebagai usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan bagi perannya dimasa yang akan datang” . Mutu pendidikan mengacu pada standar nasional pendidikan yang terdiri atas standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Mutu pendidikan adalah konsep yang kompleks karena mutu pendidikan memiliki banyak dimensi, menyangkut serangkaian proses, dan menunjukkan berbagai indikator yang harus dijelaskan secara rinci. Oleh karena itu, mutu pendidikan hanya daat dijelaskan melalui berbagai perspektif. Goldberg (dalam Hermana Somantrie, 2009) mendefinisikan bahwa “mutu pendidikan sebagai “maximization” kinerja sistem sekolah dalam mencapai tujuan sekolah”.Banyak sekolah menggunakan istilah mutu pendidikan sebagaimana yang tertera dalam visi dan misi sekolah. Mutu pendidikan disekolah harus berisi beberapa unsur, yaitu: 1) kepemimpinan yang kuat dan visioner, 2) pembelajaran yang berkualitas, 3) standar


yang jelas, asesmen dan akuntabilitas, 4) sarana dan prasarana yang cukup, 5) partisipasi warga dan keterlibatan komunitas (Hermana Somantrie, 2009). Dari uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa mutu pendidikan merupakan kemampuan suatu lembaga pendidikan didalam menjalankan kegiatan belajar mengajar bagi siswanya dengan memperhatikan segala aspek-aspek yang mendukungnya sehingga hasil dari proses kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Guna tecapainya peran komite sekolah sebagai pengelola dan pemerhati mutu pendidikan maka secara operasional penjaminan mutu disetiap satuan pendidikan dipandang perlu untuk memberi petunjuk atau panduan pencapaian mutu yang lebih rinci yaitu berdasarkan pada pencapaian setiap komponen Standar Nasional Pendidikan (SNP) khususnya dalam pemenuhan standar pengelolaan sekolah adapun tujuan umum penyusunan pedoman pemenuhan SNP pada satuan pendidikan ini adalah untuk memberikan acuan bagi satuan pendidikan dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan secara sinergis dan berkelanjutan melalui pemenuhan SNP oleh satuan pendidikan.Acuan mutu yang digunakan untuk pencapaian atau pemenuhan mutu pendidikan pada satuan pendidikan adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan standar-standar lain yang disepakati oleh kelompok masyarakat. Standar nasional pendidikan adalah standar yang dibuat oleh pemerintah, sedangkan standar lain adalah standar yang dibuat oleh satuan pendidikan dan/atau lembaga lain yang dijadikan acuan oleh satuan pendidikan. Standar-standar lain yang disepakati oleh kelompok masyarakat digunakan setelah SNP dipenuhi oleh satuan pendidikan sesuai dengan kekhasan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. SNP sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan peraturan perundangan lain yang relevan yaitu kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. SNP dipenuhi oleh satuan atau program

pendidikan dan penyelenggara satuan atau program pendidikan secara sistematis dan bertahap dalam kerangka jangka menengah yang ditetapkan dalam rencana strategis satuan atau program pendidikan.Terdapat delapan SNP yaitu: Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, Standar Penilaian. Delapan SNP di atas memiliki keterkaitan satu sama lain dan sebagian standar menjadi prasyarat bagi pemenuhan standar yang lainnya. Dalam kerangka sistem, komponen input sistem pemenuhan SNP adalah Standar Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), Standar Pengelolaan, Standar Sarana dan Prasarana (Sarpras), dan Standar Pembiayaan. Bagian yang termasuk pada komponen proses adalah Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Evaluasi, sedangkan bagian yang termasuk pada komponen output adalah Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Dalam konteks pemenuhan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan standar yang digunakan adalah Standar Pengelolaan Pendidikan. Menurut Peraturan Pemerintah RI. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dijelaskan bahwa “Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan kabupaten/ kota, Provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan”.Menurut Pusat Penjamin Mutu Pendidikan (2012) tentang Padoman Pemenuhan Standar Nasional pada Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah dipaparkan beberapa indikator pemenuhan standar pengelolaan pendidikan yaitu, (1) Sekolah memiliki dokumen rencana kerja sekolah dalam bentuk RKS dan RKAS dan Penyusunan RKS memperhatikan pertimbangan komite sekolah, disetujui oleh Dewan Pendidikan, dan disahkan berlakunya oleh Dinas Pendidikan kab./kota atau oleh penyelenggara sekolah bagi sekolah


swasta. Adapun langkah pemenuhannya yaitu, penyusunan rencana program merupakan salah satu dari fungsi manajemen sekolah RKS dan RKAS merupakan pedoman bagi semua warga sekolah dalam mengelola dan mengembangkan sekolah untuk mencapai visi dan misi sekolah RKS dan RKAS menjadi salah satu rujukan dalam proses evaluasi keberhasilan program kerja/kegiatan sekolah dalam setiap tahunnya. Komite sekolah, dewan pendidikan, dinas pendidikan kab./kota, atau yayasan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan pengelolaan sekolah. Karena itu RKS dan RAKS perlu untuk diberikan pertimbangan oleh unsurunsur tersebut.Sekolah merupakan bagian dari komunitas yang lebih besar, seperti masyarakat kelurahan dan kecamatan. (2) Sekolah melaksanakan program peningkatan mutu sekolah dan Penyusunan program peningkatan mutu sekolah mendasarkan pada: hasil evaluasi diri, hasil akreditasi sekolah, dan kelulusan siswa. Adapun langkah pemenuhannya adalah program yang diselenggarakan oleh sekolah harus berorientasi mutu bukan sekedar pelaksanaan program tanpa ada orientasi peningkatan mutu. Hal ini dikarenakan proses manajemen sekolah diorientasikan untuk pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Untuk kesinambungan program dan hasil yang lebih baik, penyusunan program peningkatan mutu perlu mengggunakan hasil evaluasi diri, akreditasi sekolah, dan kelulusan siswa. (3) Sekolah menjalin kemitraan dengan lembaga lain untuk mendukung implementasi rencana kerja sekolah. Adapun langkah pemenuhannya yaitu, pengelolaan sekolah sangat tidak mungkin dilakukan hanya oleh kepala sekolah dan guru, tetapi harus melibatkan pihak lain di luar sekolah, seperti orang tua, DU/DI, dan para pemangku kepentingan lainnya. Kepala sekolah mengidentifikasi pihak-pihak yang potensial untuk menjadi mitra sekolah dalam mencapai visi dan misi sekolah, baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi. Kepala sekolah menjalin/membuka pembicaraan dengan stakeholders untuk kerjasama yang mutualisme Sekolah mengirimkan secara

berkala informasi mengenai perkembangan sekolah kepada stakeholders. Sekolah mengadakan pertemuan secara berkala dengan pihak-pihak yang dianggap potensial, untuk memelihara dan meningkatkan komitmen dalam pencapaian visi bersama sekolah (4) Warga sekolah dapat mengakses laporan pengelolaan keuangan sekolah secara transparan dan akuntabel. Adapun langkah pemenuhannya yaitu, Transaparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan merupakan bagian dari indikator good governance. Transparansi dan akuntabilitas akan memicu profesionalitas yang lebih tinggi dalam pelaksanaan setiap pekerjaan yang dilakukan. (5) Sekolah mensosialisasikan laporan hasil pelaksanaan program sekolah. Terselenggaranya mutu pendidikan yang baik tidak terlepas dari adanya peran masyarakat sebagai pengelola dan pemangku kepentingan akan pentingnya mutu pendidikan. M. Zainuddin (2007) menyatakan “komite sekolah/ madrasah merupakan lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pada tingkat satuan pendidikan” . Melihat kenyataan inilah maka perlu diadakan penelitian lebih lanjut untuk memperoleh data yang menunjukkan derajat keterhubungan antara peran komite sekolah dan standar nasional pendidikan di tingkat satuan pendidikan.Terkait dengan hal tersebut maka peneliti ingin mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah judul penelitian sebagai berikut “PERAN KOMITE SEKOLAH TERHADAP PEMENUHAN STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN DI SLTA NEGERI SE-KOTA SINGARAJA TAHUN 2013/2014”. METODE Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif didefinisikan sebagai penelitian yang menggambarkan apa adanya tentang suatu varibel, gejala, atau keadaan dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis (Arikunto, 2005).Dari permasalahan yang


tercantum dalam identifikasi masalah, penulis melihat perlu adanya pembatasan masalah.Hal ini dilakukan agar permasalahan tidak menimbulkan kerancuan, maka masalah penelitian menjadi peran komite sekolah terhadap pemenuhan standar pengelolaan pendidikan di SLTA se-Kota Singaraja Tahun 2013/2014. Penelitian ini berfokus pada subyek dan obyek yang diteliti yaitu subyeknya adalah komite sekolah SLTA Negeri yang berada dalam wilayah Kota Singaraja tahun 2013/2014 meliputi 4 SMA Negeri dan 3 SMK Negeri (Disdik Kab.Buleleng, 2013), sedangkan obyek dalam penelitian ini adalah peran komite sekolah terhadap pemenuhan standar pengelolaan pendidikan. Sugiyono (2012,117) mengatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh komite sekolah SLTA Negeri yang berada dalam wilayah Kota Singaraja tahun 2012/2013 dimana masing-masing sekolah terdapat 9 orang komite sehingga total komite sekolah dari 7 sekolah yaitu 63 orang. Arikunto (2002:107) mengatakan “apabila subyek kurang dari 100 orang lebih baik diambil semua, sehingga merupakan penelitian populasi”.Dalam memperoleh data menggunakan instrumen angket sebagai alat pengumpulan data. Data yang akan dicari adalah peran komite sekolah yang di diperoleh dari keterangan anggota komite sekolah. Angket yang digunakan menggunakan skala likert untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang peran komite sekolah terhadap standar nasional pendidikan se- SLTA Negeri di Kota Singaraja tahun 2012/2013. Pengumpulan data dari penelitian ini diperoleh dengan menggunakan kuesioner (angket) yang merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada reponden untuk dijawabnya dan cocok untuk digunakan bila jumlah respondennya cukup besar dan tersebar

dalam wilayah yang luas Sugiyono (2012:199). Data peran komite sekolah sampel yang dicari menggunakan angket dikumpulkan dan untuk selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah adalah teknik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan peran komite sekolah terhadap standar nasional pendidikan. HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Komite Sekolah merupakan sebuah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah. Untuk penamaan badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing satuan pendidikan, seperti Komite Sekolah, Majelis Madrasah, Majelis Sekolah, Komite TK atau nama lain yang disepakati bersama (Kepmendiknas Nomor 044/U/2002). Komite sekolah memiliki kedudukan yang kuat sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan Menteri Mendiknas Nomor 044/U/2002, keberadaan komite sekolah berperan sebagai,(1) Pemberi pertimbangan (Advisory Agency), (2) Pendukung (Supporting Agency), (3) Pengontrol (Controling Agency) , (4) Penghubung (Mediator Agency). Standar pengelolaan pendidikan merupakan acuan pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan kabupaten/ kota, Provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa komite sekolah di SLTA seKota Singaraja secara total maupun perdimensi telah melaksanakan perannya dalam kategori baik Peranan komite sekolah dilihat dari masing-masing dimensi merupakan upaya untuk memberikan gambaran seberapa besar peran komite sekolah. Adapun besaran peran komite sekolah dilihat dari masing-masing dimensi sebagai berikut. (1) Badan


PertimbanganKomite Sekolah sebagai pemberi pertimbangan (Advisory Agency) berperan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. Hal ini meliputi memberikan masukan dalam program sekolah, memberikan pertimbangan dalam memenuhi sarana prasarana dan memberikan masukan dalam penilaian tenaga pendidik. Berdasarkan Tabel 1 peran komite sekolah sebagai badan pertimbangan berada dalam kategori baik dengan skor sebesar 1955 yang berada pada rentang skor 1714.6 - 2116.8. Hal ini berarti bahwa peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan secara keseluruhan bagi sekolah dan masyarakat sudah dilaksanakan dengan baik. (2) Badan Pendukung Komite Sekolah sebagai badan pendukung (Supporting Agency) berperan baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Hal ini meliputi mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan, mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan Tabel 1 peran komite sekolah sebagai badan pendukung berada dalam kategori baik dengan skor sebesar 1723 yang berada pada rentang skor 1714.6 - 2116.8. Hal ini berarti bahwa peran komite sekolah sebagai badan pendukung secara keseluruhan bagi sekolah dan masyarakat

sudah dilaksanakan dengan baik. (3) Badan Pengontrol Komite Sekolah sebagai badan pengontrol (Controling Agency) berperan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Hal ini meliputi melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan program pendidikan, melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap penyelengaraan pendidikan dan melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap keluaran pendidikan. Berdasarkan Tabel 4.1 peran komite sekolah sebagai badan pengontrol berada dalam kategori baik dengan skor sebesar 1731 yang berada pada rentang skor 1714.6 - 2116.8. Hal ini berarti bahwa peran komite sekolah sebagai badan pengontrol secara keseluruhan bagi sekolah dan masyarakat sudah dilaksanakan dengan baik. (4) Badan Penghubung Komite Sekolah sebagai badan penghubung (Mediator Agency) berperan untuk menghubungkan antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan. Hal ini meliputi melakukan kerjasama dengan stakeholder dan menampung aspirasi dan tuntutan mengenai pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Berdasarkan Tabel 4.1 peran komite sekolah sebagai badan penghubung berada dalam kategori baik dengan skor sebesar 1564 yang berada pada rentang skor 1500.4 - 1852.2. Hal ini berarti bahwa peran komite sekolah sebagai badan penghubung secara keseluruhan bagi sekolah dan masyarakat sudah dilaksanakan dengan baik.

Tabel 1 Peran Komite Sekolah terhadap Pemenuhan Standar Pengelolaan Pendidikan di SLTA se-Kota Singaraja tahun 2013/2014 No 1 2 3 4

Dimensi Variabel Badan Pertimbangan Badan Pendukung Badan Pengontrol Badan Penghubung Total

Skor 1955 1723 1731 1564 6973

Kategori Baik Baik Baik Baik Baik


Pembahasan Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran komite sekolah terhadap pemenuhan standar pengelolaan pendidikan di SLTA Negeri se-Kota Singaraja yang disajikan pada Tabel 1 menunjukkan bahwa secara keseluruhan komite sekolah telah melaksanakan perannya dengan baik. Temuan analisis deskriptif ini memberikan implikasi bahwa komite sekolah bukan semata-mata hanya sebagai lembaga yang berkesan hanya sebagai legalitas semata dikalangan masyarakat dan warga sekolah, tetapi dalam prosesnya komite sekolah masih memiliki keterbatasan namun tidak menjadikan para pengurus komite sekolah di SLTA Negeri se-Kota Singaraja lalai akan peran dan tugasnya sebagai wadah aspirasi dan harapan masyarakat didalam meningkatkan mutu pendidikan sesuai yang diamanatkan oleh Keputusan Menteri Mediknas Nomor 044/U/2002. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dijelaskan bahwa “Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan kabupaten/ kota, Provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan”. Dan komite sekolah merupakan merupakan sebuah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan (Kepmendiknas Nomor 044/U/2002). Walaupun peran komite sekolah didalam pemenuhan standar pengelolaan pendidikan telah dilaksanakan dengan baik namun diperlukan suatu konsistensi dan kerja sama yang kuat untuk menjaga agar pemenuhan standar ini tetap berjalan dan dilaksanakan dengan baik karena jika tidak banyak pihak seperti sekolah, masyarakat dan pemerintah yang akan mendapatkan dampak buruk.

SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan uraian yang telah dibuat, maka dapat disimpulkan peran komite sekolah terhadap pemenuhan standar pengelolaan pendidikan di SLTA Negeri se-Kota Singaraja Tahun 2013/2014 baik secara total maupun perdimensi berada pada kategori baik dengan skor total 6973 yang berada dalam rentang skor 6643.2 - 8205.6. Hal ini memberikan indikasi bahwa peran, tugas dan fungsi komite sekolah di SLTA Negeri se-Kota Singaraja telah terlaksana dengan baik namun masih perlu ditingkatkan agar mampu mencapai kategori sangat baik, karena jika peran, tugas dan fungsi komite sekolah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya akan memberikan hasil yang memuaskan bagi kualitas pendidikan seperti diharapkan oleh banyak pihak. Saran Komite sekolah hendaknya terus mempertahankan bahkan meningkatkan peran, tugas dan fungsinya sebagai wadah masyarakat didalam mencapai pendidikan yang bermutu bagi semua pihak tanpa mementingkan interfensi dari berbagai pihak yang nantinya akan memberikan dampak buruk bagi proses pendidikan dan pencapaian pendidikan yang bermutu. DAFTAR PUSKATA Ardiansyah, M. Asrori. 2011. Keanggotaan dan Kepengurusan Komite Sekolah.http://www.majalahpendidika n.com/2011/04/keanggotaan-dankepengurusan-komite.html.2 Maret 2013. Arikunto, Suharsimi. 2005. Manajemen Penelitian. Rineka Cipta. Jakarta. Keputusan Menteri Mediknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. 2010. Jakarta: Kepmendinas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Tersedia pada


http://www.djpp.depkumham.go.id.26 Februari 2013. Sam M.Chan dan Tuti T.Sam.2011. Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada. Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Pendidikan. Alfabeta.Bandung. Zainuddin, M. 2007. Kritik Kurikulum dan Manajemen Berbasis Sekolah.Pustaka Pelajar. Jakarta

2014

Recommend Documents