2014

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 25/PUU-XII/2014

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PERBAIKAN PERMOHONAN (II)

JAKARTA SENIN, 7 APRIL 2014

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 25/PUU-XII/2014 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan [Pasal 1 angka 1, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 37, Pasal 55, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 67] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Salamuddin 2. Ahmad Irwandi 3. Ahmad Suryono ACARA Perbaikan Permohonan (II) Senin, 7 April 2014, Pukul 14.38 – 14.53 WIB Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Ahmad Fadlil Sumadi 2) Muhammad Alim 3) Arief Hidayat Sunardi

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Ahmad Suryono 2. Ahmad Irwandi Lubis 3. Salamuddin B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Syamsudin Slawat Pesilette

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.38 WIB 1.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Sidang untuk Perkara Nomor 25/PUU-XII/2014 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Assalamualaikum, selamat siang Saudara. Silakan diperkenalkan yang hadir siapa saja?

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir saya sendiri Kuasa Hukum, Syamsudin Slawat Pesilette. Kemudian, dari Prinsipal ada Saudara Ahmad Suryono dan Saudara Slamuddin. Demikian, Yang Mulia.

3.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke, hari ini adalah sidang masih dalam kerangka Pasal 39 disebut dengan pemeriksaan pendahuluan. Bedanya dengan dahulu, sekarang adalah untuk mendengarkan apa yang telah Saudara perbaiki dari permohonan yang sudah di register oleh Mahkamah Konstitusi. Ada yang perlu dijelaskan karena untuk keseluruhannya kami sudah menerima yang tertulis yang diterima Mahkamah tanggal 7 April 2014, ada yang diperbaiki pokok-pokoknya apa saja?

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT Terima kasih, Yang Mulia. Pada intinya bahwa kami sudah melakukan perbaikan terhadap permohonan semula, ada beberapa catatan dan nasihat Majelis yang disampaikan dalam persidangan sebelumnya sudah kami tuangkan dalam perbaikan. Namun secara substansi tidak merubah terlalu jauh, terlalu banyak, hanya penambahan beberapa teori-teori dasar yang mendukung dalil-dalil kami.

5.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke.

6.

KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT Ada perubahan pada konstruksi kami buat lebih sistematis, lebih mudah dipahami, lebih fokus pada beberapa pasal sebagaimana juga 1

yang disampaikan oleh Majelis pada persidangan sebelumnya. Untuk lebih detailnya mungkin kami persilakan pada Saudara Ahmad Suryono mungkin menjelaskan, menambahkan perubahan-perubahan penting lainnya. 7.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Silakan, orang sama-sama advokat saja kok!

8.

PEMOHON: AHMAD SURYONO Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan menambahkan beberapa hal yang menjadi nasihat Majelis Yang Mulia pada persidangan sebelumnya. Pada intinya ada beberapa aspek yang bisa kami tangkap. Yang pertama terkait dengan beberapa hal teknis yang diminta untuk dihapuskan, diperbaharui terkait dengan penyebutan beberapa pasal dan perundangundangan.

9.


10.

PEMOHON: AHMAD SURYONO Terutama di pasal … eh, di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Kemudian penghapusan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sekaligus juga kami ingin kami sampaikan bahwa bukti P-5 dihapuskan, Yang Mulia.

11.


12.

PEMOHON: AHMAD SURYONO Dan juga terkait dengan konstruksi gugatan karena konstruksinya berubah, maka penyebutan bukti-bukti itu tidak berurutan. Awalnya kan satu sampai dengan empat belas berurutan, tapi karena konstruksinya berubah itu ada beberapa bukti yang lompat-lompat. Tetapi tidak ada penambahan daftar bukti, hanya penghapusan bukti P-5 itu dihapus karena (…)

13.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Apa sudah diserahkan daftar bukti yang baru? 2

14.

PEMOHON: AHMAD SURYONO Sudah, Yang Mulia.

15.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Sudah ya, coba Panitera dicek buktinya.

16.

PEMOHON: AHMAD SURYONO Dan juga ada bukti yang kemarin belum sempat disampaikan, yaitu bukti P-10, tadi pagi sudah disampaikan juga.

17.


18.

PEMOHON: AHMAD SURYONO Kemudian itu terkait dengan teknis, kemudian terkait dengan … Yang Mulia, kemarin sempat memberikan nasihat kepada kami.

19.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Ya.

20.

PEMOHON: AHMAD SURYONO Apa fungsi atau apa dasar teori terkait dengan mengapa bank central harus berada di dalam … eh, sorry. Mengapa pengawasan bank harus ada di dalam bank central secara kelembagaan? Hal tersebut kami jelaskan di Bab III di pengantar. Memang bab pengantar ini tidak berhubungan dengan OJK ya, kami Pemohon bersepakat bahwa pengantar ini ada semacam bagian yang menghantarkan siapapun, terutama Yang Mulia untuk bisa memahami secara jelas konstruksi baik secara filosofis maupun historis kenapa OJK itu muncul. Kenapa kami harus menyebutkan secara lebih detail terkait dengan konstruksi bank central dan penyebutan dua norma tentang bank central, yaitu rezim sembilan-sembilan keatas, termasuk juga kami mencuplik rezim UndangUndang Bank Central Tahun 1368. Termasuk juga kami menyebutkan tentang kenapa fungsi pengawasan harus ada di sana di bank central, pengawasan bank kenapa harus di bank central? Salah satunya, misalnya di poin nomor 18 di halaman 5, kami mencuplik tugas lender of last resort bank central, yaitu fungsi bank 3

central sebagai penjamin terakhir bank yang mengalami kesulitan liquiditas kami sebutkan di sana. Kenapa kemudian … dan apa kaitannya dengan dipisahkannya kebijakan moneter dan kebijakan pengawasan perbankan? Itu sedikit juga cukup menjelaskan sebelum kami memulai masuk ke bab selanjutnya. 21.


22.

PEMOHON: AHMAD SURYONO Kemudian setelah bab pangantar, kami masuk kepada bab inkonstitusionalitas. Sesuai dengan nasihat Majelis Hakim pada persidangan yang lalu, kami bagi inkonstitusionalitas itu dalam tiga sub bab, sub bab pertama terkait tentang independensi OJK, yaitu di Pasal 1 angka (1). Kami jelaskan asbabun nuzul-nya independen itu dari mana di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan sebagainya, dan kemudian dia inkonstitusional dengan pasal berapa sebagaimana bisa dilihat di poin nomor 44 halaman 9.

23.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Itu simpulnya ya?

24.

PEMOHON: AHMAD SURYONO Ya, simpulnya di situ. Kemudian sub bab yang kedua terkait dengan fungsi pengaturan dan pengawasan di Pasal 5, kemudian kami simpulkan di halaman 12 di poin 57 jadi semakin membuat Yang Mulia bisa meringkasnya, bisa memahaminya dengan lebih baik. Kemudian sub bab ketiga terkait dengan Pasal 34 dan 37, ini terkait dengan pendanaan ya, APBN dan pungutan, pungutan OJK, itu bisa kami simpulkan di halaman 14 poin ke 75. Khusus yang sub bab yang ke tiga ini memang di situ sebetulnya ada dua, ada dua, ada dua sub bab lagi ya terkait dengan penggunaan APBN di Pasal 34 dan pungutan OJK di Pasal 37. Tetapi secara substantif itu tidak mengurangi makna dari sub bab ketiga ini karena semuanya berkaitan dengan uang, baik uang kami yang ada di APBN maupun uang yang akan diambil oleh OJK dari industri keuangan. Kemudian bab keempat, … mohon maaf, Yang Mulia, kembali ke sub bab tiga itu ada sedikit kesalahan dari kami … mohon maaf sekali, itu semestinya sub bab 3.3, tapi kami tuliskan 3.2.

4

25.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Ya, oke.

26.

PEMOHON: AHMAD SURYONO Kesalahan yang cukup terganggu, mohon maaf atas kesalahan ini. kemudian kami lanjut ke bab yang keempat, kami masuk ke kerugian dan potensi kerugian. Sesuai dengan nasihat Majelis Yang Mulia pada persidangan yang lalu, kami membawa konstruksi kerugian ini, syaratsyarat kerugian yang dari poin awal ke bab tentang kerugian dan potensial kerugian. Kami juga menyebutkan nasihat Hakim kemarin coba tolong lampirkan yurisprudensi putusan Hakim … putusan MK nomor berapa saja kami sudah sebutkan di halaman 15 poin 76. Kemudian sesuai dengan syarat-syarat tersebut, kami jabarkan di poin 77 sampai dengan … mohon maaf, di poin 77, misalnya syaratnya yang pertama adanya hak konstitusional. Kami jelaskan apa hak konstitusional Pemohon, poin 77, poin A syaratnya adalah 1, 2, 3 dan sebagainya. Jadi kami sebutkan secara rinci satu per satu, poin per poin, tidak keluar dari syarat-syarat yang memang sudah menjadi yurisprudensi Mahkamah Konstitusi. Kemudian juga selain yang termaktub dalam lima syarat tersebut, kami juga tambahkan beberapa kerugian dan potensi kerugian pada poin 78 sampai dengan 82. Artinya, ada beberapa poin yang memang tidak secara spesifik masuk dalam lima syarat tersebut tapi kami anggap cukup bisa menjelaskan aspek-aspek kerugian dan potensi kerugian. Kemudian yang terakhir tetap kami mintakan provisi, kami tidak … apa … eliminir tersebut dan memang kami ingat terakhir, pada persidangan terakhir Mejelis meminta agar kami bisa menjelaskan apa urgensi dari provisi tersebut. Saya kira urgensi tersebut tidak perlu kami sampaikan dalam satu bab tersendiri, sudah sangat jelas terangkum dalam bab-bab sebelumnya, terutama pada bab kerugian dan potensi kerugian. Misalnya adalah penggunaan APBN untuk pendanaan awal OJK, saya kira sudah sangat jelas berapa dana APBN yang akan digunakan, seperti itu. Kemudian yang terakhir, bab petitum kami mohon sama sebelumnya di provisi kami minta semua provisi seperti itu. Kemudian yang petitum yang dalam pokok perkara kami sesuai dengan nasihat Hakim membuatnya lebih sistematis. Kalau yang kemarin kan menyatakan pasal ini bertentangan, kemudian yang kedua frasa ini bertentangan. Jadi yang kami … yang poin keempat yang kemarin kami ajukan ke poin yang ketiga. Intinya adalah menyatakan Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, khususnya Pasal 1 angka (1), Pasal 5, Pasal 34, dan 37 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kami 5

susulkan kemudian dengan poin selanjutnya adalah menyatakan pasalpasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan kami lanjutkan dengan permohonan kami yang kedua terkait dengan frasa tugas pengaturan, pengawasan di sektor perbankan sebagaimana termaktub dan seterusnya bertentagan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kami lanjutkan dengan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Secara garis besar, itulah tambahan dan perbaikan dari kami. Mohon mungkin Pemohon yang lain bisa menjelaskan. Terima kasih, Yang Mulia. 27.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Saya kira sudah cukup jelas. Sekarang saya akan mengecek karena daftar bukti yang ada masih P-1 sampai dengan P-14C, maka akan saya cek sekarang. 1=KTP, 1 sampai dengan 3 KTP, ya, oke?

28.

PEMOHON: AHMAD SURYONO Betul, Yang Mulia.

29.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Empat. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, oke?

30.

PEMOHON: AHMAD SURYONO Benar, Yang Mulia.

31.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Kemudian, lima, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, oke?

32.


33.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Kemudian, enam, NPWP, Salamuddin, Ahmad Suryono, Ahmad Irwandi Lubis?

34.

PEMOHON: AHMAD SURYONO Benar, Yang Mulia. 6

35.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Tujuh. Rekening bank Salamuddin, kemudian Ahmad Suryono, dan Irwandi, oke?

36.


37.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Delapan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 3 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Tahun 2009?

38.


39.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Sembilan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968?

40.


41.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Kemudian, ini financial supervisory agency di Inggris, ada?

42.

PEMOHON: AHMAD SURYONO Ada, Yang Mulia, sudah kami serahkan tadi.

43.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Bagaimana?

44.

PEMOHON: AHMAD SURYONO Sudah kami serahkan pagi tadi.

7

45.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Ini masih harus saya cek. Dicek Panitera!

46.

PEMOHON: AHMAD SURYONO Yang Mulia, mohon maaf, mungkin fisiknya akan seperti ini.

47.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Ya, oke. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014, oke. Sebelas … Saudara pegang dong.

48.

PEMOHON: AHMAD SURYONO P-11, Yang Mulia. PP Nomor 11 Tahun 2012.

49.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke, Respons Negatif Kalangan Industri, P-12 sampai dengan d.

50.

PEMOHON: AHMAD SURYONO A, b, c, d.

51.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke. Tiga belas. Potensi Penggunaan Dana Nasabah, a sampai dengan b.

52.


53.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI c.

54.

Dan terakhir, Penggunaan Dana APBN oleh OJK, a sampai dengan

PEMOHON: AHMAD SURYONO C, benar, Yang Mulia.

8

55.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke, ada tambahan? Cukup?

56.

PEMOHON: AHMAD SURYONO Saya kira cukup, Yang Mulia.

57.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke. Baik, dengan demikian bukti saya nyatakan sah untuk diperiksa. KETUK PALU 1X Dan selanjutnya, perlu saya beritahukan bahwa kami memeriksa, memberikan nasihat, dan memeriksa kembali tentang perbaikan Saudara. Dan selanjutnya kami akan melapor kepada Pleno Hakim Konstitusi 9 orang dan hasil Pleno itu nanti akan diberitahukan kepada Saudara apa pun hasilnya, ya. Dan termasuk kalau nanti apa namanya … ada keperluan untuk mengajukan ahli, mengajukan saksi sesudah itu akan diberitahukan kepada Saudara. Cukup? Baik. Dengan demikian pemeriksaan perbaikan permohonan telah selesai dan sidang dinyatakan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 14.53 WIB Jakarta, 7 April 2014 Kepala Sub Bagian Risalah,

Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

9

2014

Recommend Documents