2014

PUTUSAN Nomor: 303/PTSN-MK. PA/KI-JBR/IX/2014 1. IDENTITAS

[1.1]

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang memeriksa, memutuskan, dan menjatuhkan putusan dalam sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi: 792/K-A11/PSI/KI-JBR/V/2014 yang diajukan oleh:

Nama

Alamat

:

Jadongan Gultom

Perum Puri Kosambi 2 Blok BX Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang

:

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Terhadap Nama

Alamat

: :

Pemerintah Kabupaten Karawang Unit Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

Kerja

Jl. Ir. H. Juanda No. 20 Kotabaru Kabupaten Karawang

Dinas

yang dalam persidangan Setya Dharma, SH, MM. selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Karawang melalui surat kuasa Nomor 183.5/1603/Dishubkominfo/21014 tertanggal 8 September 2014 memberi kuasa kepada: 1. Drs. Matin Abdul Rajak, M.Si. selaku Kepala Bidang Kominfo 2. Supandi selaku Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa 3. Atin Krisnanto, S.Pd selaku Kepala Seksi Informatika 4. Teddy Rosefendi selaku Kepala Seksi Prasarana Term & Parkirpada 5. Jajang Sugirwan, SH selaku Pelaksana pada Bagian Hukum Setda 6. Kurnia Setiawan, ST selaku Kasubag Dokumentasi dan Pemberitaan [1.2]

Selanjutnya disebut sebagai Termohon,

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon; A. Pendahuluan [2.1]

2. DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 16 Mei 2014 dengan Sekretariat: Jalan Turangga No 25 Bandung-40263 | email: [email protected]

registrasi sengketa nomor 792/K-A11/PSI/KI-JBR/V/2014. Kronologi

[2.2]

[2.3] [2.4] [2.6]

Pada tanggal 21 Pebruari 2014 Pemohon mengirimkan surat permintaan informasi publik kepada Termohon tertanggal 21 Pebruari 2014 dengan nomor: 028/JG.GLTM.K/II/2014. Adapun permintaan informasi berupa salinan dokumen: 1) Pengadaan Marka Jalan (Zoss) dengan nilai sebesar Rp. 378.499.000,2) Pengadaan alat uji joint detector/Pit Wheel suspension tester dengan nilai sebesar Rp. 300.000,3) Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan LLAJ dengan nilai sebesar Rp. 532.429.000,4) Amdal dan kajian andalalin terminal dengan nilai sebesar Rp. 212.087.000,meliputi nama/alamat penyedia barang/jasa serta copy kwitansi pembelanjaan dan dokumen pendukung lainnya

Pada tanggal 7 Maret 2014 Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Karawang melalui surat tertanggal 7 Maret 2014 dengan nomor: 010/JG.GLTM.K/III/2014.

Pada tanggal 13 Mei 2014 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dan diregistrasi pada tanggal 16 Mei 2014 dengan Nomor register 792/KA11/PSI/KI-JBR/V/2014 Akta nomor: 357/REG-PSI/V/2014. Pada tanggal 9 September 2014 dilaksanakan Sidang Pemeriksaan Awal dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7]

Termohon tidak menanggapi keberatan atas permohonan informasi yang disampaikan Pemohon.

Petitum

[2.8]

Meminta kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008.

Alat bukti

Keterangan Pemohon

[2.9]

Menimbang bahwa di persidangan pada tanggal 9 September 2014 Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 21 Pebruari 2014 Pemohon mengirimkan surat permintaan informasi publik kepada Termohon dan atas permintaan Putusan 303/PTSN-MK.PA/KI-JBR/IX/2014

Halaman 2 dari 9

informasi tersebut tidak ada tanggapan ataupun jawaban

2. Bahwa benar pada tanggal 7 Maret 2014 Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Karawang, karena tidak ditanggapinya permohonan informasi.

3. 4.

Bahwa benar pada tanggal 13 Mei 2014 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dan Permohonan diregistrasi pada tanggal 16 Mei 2014 dengan Nomor register 792/K-G1/PSI/KI-JBR/III/2014.

Bahwa benar Pemohon mengirimkan surat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM dan diterima oleh Komisi Informasi Jawa Barat pada tanggal 20 Mei 2014 dan Permohonan diregistrasi pada tanggal 8 Agustus 2014 dengan Nomor register 761/K-A11/PSI/KI-JBR/V/2014.

Surat-Surat Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut: Bukti P- 1 Bukti P- 2 Bukti P-3 [2.11]

Salinan surat permintaan informasi publik kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kab. Karawang tertanggal 21 Pebruari 2014, dan bukti terima tertanggal 21 Pebruari 2014.

Salinan surat keberatan kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kab. Karawang tertanggal 7 Maret 2014, dan bukti terima dengan tanggal 7 Maret 2014. Salinan dokumen pendaftaran permohonan penyelesaian sengketa informasi tertanggal 12 Mei 2014 dan bukti registrasi sengketa tertanggal 13 Maret 2014

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon mohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperoleh informasi publik yang diminta Pemohon.

b. Memerintahkan Badan Publik untuk menanggapi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa di persidangan 9 September 2014 Termohon memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon tidak menanggapi Permohonan informasi dari Pemohon dengan keterangan yang tidak jelas namun Termohon telah menanggapi surat keberatan dengan mengirim surat kepada Pemohon Putusan 303/PTSN-MK.PA/KI-JBR/IX/2014

Halaman 3 dari 9

dengan nomor surat 555/647/Dishubkominfo/2014 tertanggal 20 Maret 2014.

2. Bahwa benar menerima surat permohoan informasi dari Pemohon tanggal 21 Pebruari 2014 dan surat keberatan dari Pemohon pada tanggal 7 Maret 2014.

Surat-Surat Termohon

[2.13] Salinan surat jawaban atas surat keberatan Pemohon tertanggal 20 Maret 2014. Kesimpulan Pemohon

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

[3.1]

Menimbang bahwa Permohon tidak menyampaikan kesimpulan

[3.2]

Menimbang bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulan.

Kesimpulan Termohon

[4.1]

[4.2]

4. PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (2) Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) junto Pasal 5 huruf b, Pasal 13, dan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP).

Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan terlebih dahulu menyatakan hal-hal sebagai berikut: 1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan permohonan a quo; 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan Termohon.

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut: A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat [4.3] [4.4]

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 5, pasal 26 ayat ( 1) huruf a, pasal 27 ayat (1) huruf a,b, c, dan d, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 37 ayat (1) UU KIP juncto Pasal 6 ayat (2) PERKI tentang PPSIP pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik. Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diterima dan terdaftar di kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 13 Mei 2014 dan diregistrasi dengan nomor 792/K-A11/PSI/KI-JBR/V/2014.

Putusan 303/PTSN-MK.PA/KI-JBR/IX/2014

Halaman 4 dari 9

[4.5] [4.6]

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi melalui surat panggilan untuk menghadiri sidang pemeriksaan awal tanggal 9 September 2014.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada [4.3] dan [4.5] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi berwenang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo.

B. Kedudukan Hukum ( Legal standing) Pemohon [4.7]

[4.8]

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2) Peraturan Komisi informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI tentang SLIP) juncto Pasal 1 angka 6, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 dan pasal 8 PERKI tentang PPSIP yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Permohonan:

1. Pada tanggal 21 Pebruari 2014 Pemohon mengirimkan surat permintaan informasi publik kepada Termohon tertanggal 21 Pebruari 2014 dengan nomor: 028/JG.GLTM.K/II/2014. Adapun permintaan informasi berupa salinan dokumen: a. Pengadaan Marka Jalan (Zoss) dengan nilai sebesar Rp. 378.499.000, b.

Pengadaan alat uji joint detector/Pit Wheel suspension tester dengan nilai sebesar Rp. 300.000,-

d.

Amdal dan kajian andalalin terminal dengan nilai sebesar Rp. 212.087.000,- meliputi nama/alamat penyedia barang/jasa serta copy kwitansi pembelanjaan dan dokumen pendukung lainnya

c.

Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan LLAJ dengan nilai sebesar Rp. 532.429.000,-

2. Pada tanggal 7 Maret 2014 Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Karawang melalui surat tertanggal 7 Maret 2014 dengan nomor: 010/JG.GLTM.K/III/2014. 3. Bahwa benar Termohon telah menanggapi surat keberatan dengan mengirim surat kepada Pemohon dengan nomor surat 555/647/Dishubkominfo/2014 tertanggal 20 Maret 2014 dan Pemohon membenarkan namun Pemohon tidak puas.

[4.9]

4. Bahwa benar pada tanggal 13 Mei 2014 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Menimbang berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU KIP

(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara Putusan 303/PTSN-MK.PA/KI-JBR/IX/2014

Halaman 5 dari 9

tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut: a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;

d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;

f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau

g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

(1) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.

(2) Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2)

Pasal 11 Perki PPSIP

(1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut: a. identitas Pemohon yang sah, yaitu: 1. 2. 3.

fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

b. permohonan informasi kepada Badan Publik, yaitu: 1. 2.

surat permohonan, formulir permohonan, tanda terima atau tanda pemberian/pengajuan permohonan informasi; dan/atau

surat pemberitahuan tertulis dari Badan Publik atas permohonan informasi;

c. keberatan kepada Badan Publik, yaitu: 1.

2. 3.

surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh atasan PPID; atau

surat pengajuan keberatan disertai tanda pemberian/pengajuan, tanda pengiriman atau tanda terima; dokumen lainnya, bila dipandang perlu.

Putusan 303/PTSN-MK.PA/KI-JBR/IX/2014

Halaman 6 dari 9

[4.10]

Menimbang berdasarkan Pasal 36 ayat (1) dan (2) PERKI tentang PPSIP yang menyatakan

(1) Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa: a. kewenangan Komisi Informasi;

b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi; c. kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi; d. batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[4.11] [4.12]

[4.13]

(2) Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan.

Bahwa batas waktu pengajuan sengketa informasi jatuh pada tanggal 26 September 2013, sehingga tanggal 30 September 2013 dapat dikatakan telah kadaluarsa.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.7] sampai [4.10] tersebut Majelis Komisioner berpendapat tidak menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon karena Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon, dimana permohonan penyelesaian sengketa informasi kadaluarsa/melewati jangka waktu penyelesaian sengketa informasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.9]. Menimbang bahwa Majelis Komisioner menyatakan tidak menerima kedudukan hukum (legal standing) Pemohon maka Majelis Komisioner tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan lagi.

C. Kedudukan Hukum ( Legal standing) Termohon [4.14]

[4.15] [4.16]

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 UU KIP yang menyatakan

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Menimbang Termohon adalah Badan Publik.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.13] dan [4.14] tersebut Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon Badan Publik.

Putusan 303/PTSN-MK.PA/KI-JBR/IX/2014

Halaman 7 dari 9

Berdasarkan seluruh berkesimpulan:

uraian

5. KESIMPULAN dan

fakta

hukum

diatas,

Majelis

Komisioner

[5.1]

Komisi Informasi Jawa Barat berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

[5.3]

Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Badan Publik dalam perkara a quo;

[5.2]

Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan dalam perkara a quo;

(legal standing) untuk

6. AMAR PUTUSAN [6.1]

Memutuskan,

Menyatakan tidak menerima permohonan sengketa informasi Pemohon;

Dengan demikian dalam rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Anton Minardi selaku Ketua merangkap Anggota, Mahi M. Hikmat dan Budi Yoga Permana masing masing sebagai anggota, pada hari Selasa, tanggal 9 September 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 September 2014 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya disebutkan di atas dengan didampingi oleh Hernadi Natawidjaja sebagai Petugas Kepaniteraan serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Ketua Majelis

Anggota Majelis

ttd

(Anton Minardi)

ttd

(Mahi. M. Hikmat)

Anggota Majelis ttd

Petugas Kepaniteraan

(Budi Yoga Permana)

ttd

(Hernadi Natawidjaja)

Putusan 303/PTSN-MK.PA/KI-JBR/IX/2014

Halaman 8 dari 9

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan kepada Undang–Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Bandung , 9 September 2014 Petugas Kepaniteraan

(Hernadi Natawidjaja)

Putusan 303/PTSN-MK.PA/KI-JBR/IX/2014

Halaman 9 dari 9