SALINAN
PUTUSAN Perkara Nomor 02/KPPU-M/2014
Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi yang memeriksa Perkara Nomor 02/KPPU-M/2014 telah mengambil Putusan tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Pengambilalihan Saham PT. Subafood Pangan Jaya oleh PT. Balaraja Bisco Paloma, yang dilakukan oleh: -----------------------------------------------Terlapor, PT Balaraja Bisco Paloma, berkedudukan di Kampung Pasir Kalong RT 002/001 Desa Cibadak, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, Indonesia; ---------------------------------------------------Majelis Komisi:----------------------------------------Setelah membaca Laporan Keterlambatan Pemberitahuan;-------------------------------------------Setelah membaca Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Keterlambatan Pemberitahuan; ------Setelah mendengar keterangan Terlapor; ----------------------------------------------------------------Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator; --------------------------------Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Terlapor; ------------------------------------Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; --------------------------TENTANG DUDUK PERKARA 1.
Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap keterlambatan pemberitahuan yang disampaikan oleh Terlapor terkait pengambilalihan saham PT Subafood Pangan Jaya oleh (selanjutnya disebut “Terlapor”); -------------------
2.
Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Penyelidikan, diidentifikasi keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Subafood Pangan Jaya oleh Terlapor; ---------
3.
Menimbang bahwa Komisi membuat Laporan Keterlambatan Pemberitahuan terkait keterlambatan pemberitahuan yang disampaikan dan disetujui dalam Rapat Komisi; ------
4.
Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan, Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 03/KPPU/Pen/II/2014 tanggal 13 Februari 2014 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 02/KPPU-M/2014 (vide bukti A1); --
SALINAN 5.
Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 20/KPPU/Kep/II/2014 tanggal 13 Februari 2014 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 02/KPPUM/2014 (vide bukti A3); -----------------------------------------------------------------------------
6.
Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 02/KPPU-M/2014 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 05/KMK/Kep/II/2014 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 02/KPPU-M/2014, yaitu dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 25 Februari 2014 sampai dengan tanggal 5 Maret 2014 (vide bukti A7); ------------------------------------------
7.
Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi I kepada Terlapor (vide bukti A9 , A2, A10); ------------------------
8.
Menimbang bahwa pada tanggal 25 Februari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi I yang dihadiri oleh Investigator dan Terlapor dengan agenda (vide bukti B1) : ----------------------------------------------------------------------------------8.1
Pembacaan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan; -------------------------------------
8.2
Penyerahan
dan/atau
Pembacaan
Tanggapan
Laporan
Keterlambatan
Pemberitahuan dari Terlapor disertai penyerahan daftar saksi dan/atau ahli beserta alat bukti dari Investigator dan Terlapor kepada Majelis Komisi;---------------------9.
Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi tanggal 25 Februari 2014, Investigator membacakan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (vide bukti B1): --------------------------------------------------------------------9.1
Bahwa pada pokoknya Laporan Keterlambatan Pemberitahuan memuat hal-hal sebagai berikut ; -------------------------------------------------------------------------------a. Tentang identitas Terlapor yang diduga melakukan pelanggaran ; ----------------Terlapor,
PT Balaraja Bisco Paloma, yang beralamat di Kampung Pasir
Kalong RT 002/001 Desa Cibadak Cikupa, Tangerang, Propinsi Banten; -------b. Tentang
obyek
perkara
ini
adalah
Keterlambatan
Pemberitahuan
Pengambilalihan Saham PT Subafood Pangan Jaya oleh PT Balaraja Bisco Paloma; -------------------------------------------------------------------------------------c. Tentang ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar; -----------------------Ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar adalah Pasal 29 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010; -------------------------------------------------------------------------------Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999----------------------------------halaman 2 dari 44
SALINAN (1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan
atau
nilai
penjualannya
melebihi
jumlah
tertentu,
wajib
diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut. (2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.----------------------------------------------------Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010--------------------------(1) Penggabungan
Badan
Usaha,
Peleburan
Badan
Usaha
atau
Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai asset dan/atau
nilai
penjualannya
melebihi
jumlah
tertentu
wajib
diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan saham perusahaan--------------------9.2
Bahwa ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar oleh Terlapor adalah Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 berkaitan dengan Pengambilalihan Saham (Akuisisi) PT Subafood Pangan Jaya; -----------------------------------------------------------------------
9.3
Bahwa dugaan pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor adalah sebagai berikut; -----------------------------------------9.3.1
Bahwa nilai aset dari Badan Usaha Induk Tertinggi (BUIT) serta seluruh Badan
Usaha
yang
secara
langsung
maupun
tidak
langsung
mengendalikan atau dikendalikan Badan Usaha Pengambilalih kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (dalam rupiah) adalah: (vide, C10) ---
PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk PT Balaraja Bisco Paloma PT Subafood Pangan Jaya
9.3.2
2009 (Rp)
2010 (Rp)
2011 (Rp)
1.568.829.044.875 42.956.650.416
1.936.949.441.136 43.672.523.952
3.590.311.881.048 32.652.000.000 55.250.196.250
Bahwa dalam pemberitahuan tersebut diketahui nilai penjualan dari BUIT serta seluruh Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan Badan Usaha Pengambilalih kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (dalam rupiah) adalah: (vide, C10); 2009
PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk PT Balaraja Bisco Paloma PT Subafood Pangan Jaya
533.194.383.227 85.717.370.180
halaman 3 dari 44
2010 705.219.823.456 114.552.374.011
2011 1.752.802.322.408 122.323.419.887
SALINAN 9.3.3
Bahwa PT Balaraja Bisco Paloma adalah Pelaku Usaha selaku Badan Usaha Pengambilalih; ------------------------------------------------------
9.3.4
Bahwa PT Balaraja Bisco Paloma merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Notaris Arry Supratno, S.H., Nomor: 143 tanggal 18 Mei 2011(vide, C3); ------
9.3.5
Bahwa akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI dalam Surat Keputusan Nomor: AHU27301.AH.01.01. Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011; -----------------------
9.3.6
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar perseroan bahwa maksud dan tujuan PT Balaraja Bisco Paloma adalah bergerak di bidang perdagangan umum, perindustrian, jasa, pembangunan (kontraktor), pengangkutan darat, pertanian, percetakan/penerbitan, perbengkelan;
9.3.7
Bahwa PT Balaraja Bisco Paloma dimiliki oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.
dengan kepemilikan saham sebesar 99,90% dan Tn.
Stefanus Joko Mogoginta sebesar 0,10%;------------------------------No. 1. 2. 9.3.8
Pemegang Saham PT Bumiraya Investindo, Tbk. Tn. Stefanus Joko Mogoginta
Komposisi Kepemilikan (%) 99,90 0,10
Bahwa PT Balaraja Bisco Paloma memiliki anak perusahaan yaitu PT Putra Taro Paloma dengan kepemilikan saham sebesar 99,96% yang merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia yang bergerak dalam industri makanan ringan dan berkedudukan di Balaraja; ------------------------------------------------
9.3.9
Bahwa PT Subafood Pangan Jaya adalah pelaku usaha sebagai Badan Usaha yang diambilalih; ---------------------------------------------------
9.3.10
Bahwa PT Subafood Pangan Jaya merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia didirikan berdasarkan Akta Notaris Nila Noordjasmani Soeyasa Besar, S.H. Nomor: 42 tanggal 17 Mei 2004 dan berkedudukan di Tangerang. (vide, C2); --------------
9.3.11
Bahwa akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor: C17065 HT.01.01-TH.2004. Perseroan telah beberapa kali mengalami halaman 4 dari 44
SALINAN perubahan anggaran dasar, perubahan terakhir dengan akta pernyataan keputusan rapat Nomor: 164 tanggal 19 Desember 2012; ------------
9.3.12
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar perseroan, maksud dan tujuan PT Subafood Pangan Jaya adalah bergerak di bidang perindustrian, dan perdagangan; -----------------------------------------
9.3.13
Bahwa PT Subafood Pangan Jaya dimiliki oleh PT Andalan Agro Makmur dengan kepemilikan saham sebesar 99,375% dan Tn. Teddy Tjokrosapoetro sebesar 0,625%;------------------------------------------
No.
Pemegang Saham
1. 2.
PT Andalan Agro Makmur Tn. Teddy Tjokrosapoetro
9.3.14
Komposisi Kepemilikan (%) 99,375 0,625
Bahwa struktur kepemilikan PT Subafood Pangan Jaya sebelum pengambilalihan adalah sebagai berikut: -------------------------------
PT Andalan Agro Makmur
Teddy Tjokrosapoetro
99,375%
0,625%
PT Subafood Pangan Jaya 9.3.15
PT Balaraja Bisco Paloma membeli 99,99% saham PT Subafood Pangan Jaya dengan perincian transaksi sebagai berikut: ------------1) 39.750 lembar saham milik PT Andalan Agro Makmur; ---------------2) 249 lembar saham milik Teddy Tjokrosapoetro; ------------------------3) satu lembar saham dibeli oleh PT Stefanus Joko Mogoginta. ----------
9.3.16
Bahwa Nilai Transaksi pengambilalihan PT Subafood Pangan Jaya oleh PT Balaraja Bisco Paloma adalah senilai Rp. 47.998.800.000,- (Empat Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah); -------------------------------
9.3.17
Bahwa Skema pengambilalihan saham PT Subafood Pangan Jaya oleh PT Balaraja Bisco Paloma adalah sebagai berikut: --------------------
halaman 5 dari 44
SALINAN Stefanus Joko Mogoginta
Budhi Istanto Suwito
70%
30%
PT Tiga Pilar Corpora 27,8%
PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk
99,90%
PT Tiga Pilar Sejahtera
99,96%
PT Asianiaga Prakarsatama
99,95%
99,90%
PT Naga Mas Sakti Perkasa
64,95%
PT Poly Meditra Indonesia
99,99%
99,99%
PT Muarabungo Plantation
99,99%
99,99%
PT Mitra Jaya Agro Plan
99,90%
PT Patra Power Nusantara 99,96%
99,99%
PT Airlangga Sawit Jaya
99,90%
PT Dunia Pangan
PT Charindo Palma Oetama
99,99%
99,96%
9.3.18
PT Bumiraya Investindo
70%
PT Jatisari Srirejeki
PT Balaraja Bisco Paloma 99,9975%
PT Putra Taro Paloma
PT Subafood Pangan Jaya
PT Indo Beras Unggul
PT Tugu Palma Sumatera
Bahwa PT Tiga Pilar Corpora merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Notaris Rini Kristiyani, S.H.,
Nomor: 1 tanggal 1 Mei 2006 sebagaimana telah
diubah dengan Akta Notaris Mohammad Dalwan Ginting Nomor: 2 tanggal 22 April 2009. Akta pendirian ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI dalam surat keputusannya Nomor: AHU-21694.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 19 Mei 2009. Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan anggaran dasar, perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 9 tanggal 4 November 2010. Berdasarkan ketentuan pasal 3 anggaran dasar bahwa maksud dan tujuan PT Tiga Pilar Corpora adalah bergerak di bidang jasa,
perdagangan,
perindustrian,
percetakan,
pembangunan,
pertambangan, perbengkelan, angkutan laut dan pertanian; --------------9.3.19
Bahwa PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia berdasarkan Akta Notaris Winanto Wiryomartini, S.H., Nomor: 143 tanggal 26 Januari 1990 dengan nama PT Asia Intiselera. Akta pendirian ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman RI dalam surat keputusannya Nomor: C2-1827.HT.01.01. th 1990 tanggal 31 Mei 1991. Berdasarkan Akta Nomor: 42 tentang halaman 6 dari 44
SALINAN Pernyataan Keputusan Rapat PT Asia Intiselera Tbk, nama perseroan berubah menjadi PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan anggaran dasar, perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 88 tanggal 21 Mei 2012. Berdasarkan ketentuan pasal 3 anggaran dasar perubahan perseroan bahwa maksud dan tujuan perseroan adalah bergerak di bidang perdagangan, perindustrian, peternakan, perkebunan, pertanian, perikanan dan jasa. PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk memiliki beberapa anak perusahaan dan bergerak dalam industri mie dan perdagangan mie, khususnya mie kering, mie instan dan bihun, industri biskuit, permen, perkebunan kelapa sawit, pembangkit tenaga listrik, pengolahan dan distribusi beras. PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk merupakan anak perusahaan dari PT Tiga Pilar Corpora dengan kepemilikan 27,8%;--------------------------------------------------------9.3.20
PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk memiliki beberapa anak perusahaan dengan kepemilikan langsung dan tidak langsung antara lain: ------9.3.20.1 PT Tiga Pilar Sejahtera, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Solo. PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk merupakan anak perusahaan dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dengan kepemilikan langsung sebesar 99,90%. PT Tiga Pilar Sejahtera bergerak dalam industri dan perdagangan mie; ------------------------------------------------------------------9.3.20.2 PT Asianiaga Prakarsatama, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta. PT Asianiaga Prakarsatama merupakan anak perusahaan dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dengan kepemilikan langsung sebesar 99,96%. PT Asianiaga Prakarsatama bergerak dalam industri makanan ringan; ---------------------------------------------------------------9.3.20.3 PT Naga Mas Sakti Pratama, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta. PT Naga Mas Sakti Pratama merupakan anak perusahaan dari PT Tiga Pilar Sejahtera halaman 7 dari 44
SALINAN Food Tbk dengan kepemilikan langsung sebesar 99,95%. PT Naga Mas Sakti Pratama bergerak dalam industri pengolahan hasil laut; --------------------------------------------------------------9.3.20.4 PT Poly Meditra Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Solo. PT Poly Meditra Indonesia merupakan anak perusahaan dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dengan kepemilikan langsung sebesar 99,90%. PT Poly Meditra Indonesia bergerak dalam industri makanan ringan; 9.3.20.5 PT Bumiraya Investindo, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta. PT Bumiraya Investindo merupakan anak perusahaan dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dengan kepemilikan langsung sebesar 64,95%. PT Bumiraya Investindo bergerak dalam industri perkebunan kelapa sawit. PT Bumiraya Investindo memiliki beberapa anak perusahaan antara lain: ------------------------------------------------------------9.3.20.5.1 PT Charindo Palma Oetama, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta. PT Charindo Palma Oetama merupakan anak perusahaan
dari PT Tiga Pilar Sejahtera
Food Tbk dengan kepemilikan tidak langsung melalui PT Bumiraya Investindo sebesar 99,99%. PT Charindo Palma Oetama bergerak dalam industri perkebunan kelapa sawit;---------------9.3.20.5.2 PT Airlangga Sawit Jaya, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta. PT Airlangga Sawit Jaya merupakan anak perusahaan
dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food
Tbk dengan kepemilikan tidak langsung melalui PT Bumiraya Investindo sebesar 99,99%. PT halaman 8 dari 44
SALINAN Airlangga Sawit Jaya bergerak dalam industri perkebunan kelapa sawit;-------------------------9.3.20.5.3 PT Mitra Jaya Agro Plan, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta. PT Mitra Jaya Agro Plan merupakan anak perusahaan dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dengan kepemilikan tidak langsung melalui PT Bumiraya Investindo sebesar 99,99%. PT Mitra Jaya
Agro
Plan
bergerak
dalam
industri
perkebunan kelapa sawit;-------------------------9.3.20.5.3 PT Tugu Palma Sumatera, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta. PT Tugu Palma Sumatera merupakan anak perusahaan
dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food
Tbk dengan kepemilikan tidak langsung melalui PT Bumiraya Investindo sebesar 99,96%. PT Tugu Palma Sumatera bergerak dalam industri perkebunan kelapa sawit;-------------------------9.3.20.6 PT Dunia Pangan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Sragen. PT Dunia Pangan merupakan anak perusahaan dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dengan kepemilikan langsung sebesar 70%. PT Dunia Pangan bergerak dalam industri dan perdagangan beras. PT Dunia Pangan memiliki 2 (dua) anak perusahaan antara lain; --------9.3.20.6.1 PT Jatisari Srirejeki, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik
Indonesia
dan
berkedudukan
di
Karawang. PT Jatisari Srirejeki merupakan anak perusahaan
dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food
Tbk dengan kepemilikan tidak langsung melalui halaman 9 dari 44
SALINAN PT Dunia Pangan sebesar 99,99%. PT Jatisari Srirejeki bergerak dalam industri dan perdagangan beras; ---------------------------------------------9.3.20.6.2 PT Indo Beras Unggul, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta. PT
Indo
perusahaan
Beras
Unggul
merupakan
anak
dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food
Tbkdengan kepemilikan tidak langsung melalui PT Dunia Pangan sebesar 99,99%. PT Indo Beras Unggul bergerak dalam industri dan perdagangan beras; ---------------------------------------------9.3.20.7 PT Patra Power Nusantara, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Solo. PT Patra Power Nusantara merupakan anak perusahaan dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dengan kepemilikan langsung sebesar 99,90%. PT Patra Power Nusantara bergerak dalam industri pembangkit tenaga listrik; -----------------------------------------------------------9.3.20.8 PT Putra Taro Paloma, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Balaraja. PT Putra Taro Paloma merupakan anak perusahaan dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbkdengan kepemilikan tidak langsung melalui PT Balaraja Bisco Paloma sebesar 99,96%. PT Putra Taro Paloma bergerak dalam industri makanan ringan; -------------------------
9.4
Bahwa Nilai Penjualan dan Nilai Aset dari BUIT serta seluruh Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan Badan Usaha yang mengambilalih dan Badan Usaha yang diambilalih; -----------------9.4.1
Nilai penjualan dan aset PT Tiga Pilar Corpora tahun 2010 – 2012 adalah sebagai berikut: (vide, C1); -----------------------------------------2010 (Rp) halaman 10 dari 44
2011 (Rp)
2012 (Rp)
SALINAN Nilai Penjualan Nilai Aset
4.185.219.240 108.535.642.444
164.816.445.275 757.676.796.172
294.999.084.139 811.292.724.940
Sumber: Laporan Keuangan PT Tiga Pilar Corpora Tahun 2010 – 2012 yang dinyatakan dalam Rupiah
9.4.2
Nilai penjualan dan aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk tahun 2009 – 2011 adalah sebagai berikut: (vide C1); -----------------------------------2009 533.194.000.000 1.568.830.000.000
2010 705.220.000.000 1.936.950.000.000
2011 Nilai Penjualan 1.752.802.000.000 Nilai Aset 3.590.309.000.000 Sumber: Laporan Keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dan Anak Perusahaan Tahun 2009 – 2011 yang dinyatakan dalam Rupiah
9.4.3
Nilai penjualan dan aset PT Subafood Pangan Jaya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dinyatakan dalam rupiah adalah: -------------------
Nilai Penjualan Nilai Aset
2009 85.717.370.180
2010 114.552.374.011
2011 122.323.419.887
42.956.650.416
43.672.523.952
55.250.196.250
Sumber: Laporan Keuangan PT Subafood Pangan Jaya 2009-2011 yang dinyatakan dalam Rupiah
9.5
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 PP Nomor 57 Tahun 2010 diatur bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tidak berlaku bagi Pelaku Usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham antar perusahaan yang terafiliasi; ------------------------------
9.6
Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 7 PP Nomor 57 Tahun 2010, yang dimaksud dengan “terafiliasi” adalah: -----------------------------------------------------------------9.6.1
hubungan antara perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; ----------------
9.6.2
hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau -------------------------
9.6.3 9.7
hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. -------------
Bahwa dengan demikian perlu terlebih dahulu untuk diuraikan apakah ketentuan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ini berlaku atau tidak bagi PT Balaraja Bisco Paloma; ------------------------------------------------------------------9.7.1
Bahwa PT Balaraja Bisco Paloma dimiliki oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk, kemudian PT Subafood Pangan Jaya dimiliki oleh PT Andalan Agro Makmur dan Sdr. Teddy Tjokrosapoetro. (vide B2, C1, C2 dan C3); -------------------------------------------------------------------------
9.7.2
Bahwa berdasarkan kepemilikan tersebut di atas, PT Balaraja Bisco Paloma tidak terafiliasi dengan PT Subafood Pangan Jaya. (vide, C1, C2 dan C3); -----------------------------------------------------------------------------
halaman 11 dari 44
SALINAN 9.8
Bahwa dengan demikian, maka kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada KPPU berlaku bagi PT Balaraja Bisco Paloma. -----------------------9.8.1 Bahwa unsur-unsur Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut adalah sebagai berikut: --------------------------------------------------------------a. Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham; ------------------------------------------------------------------------------b. nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu; ----------c. wajib diberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut. ----------------------------------------------------------------------------9.8.2 Bahwa dalam unsur “Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham”terdapat kata hubung “atau”; -------------------------9.8.3 Bahwa kata hubung “atau” berdasarkan kamus bahasa Indonesia memiliki arti kata penghubung untuk menandai pilihan di antara beberapa hal (pilihan) (http://kbbi.web.id/); -----------------------------------------------------9.8.4 Bahwa dengan demikian, maka dalam unsur ini, cukup salah satu dari: “penggabungan”, atau “peleburan badan usaha”, atau “pengambilalihan saham” terpenuhi, maka telah terpenuhi unsur ini; -----------------------------9.8.5 Bahwa pada tanggal 22 Maret 2013, KPPU menerima pemberitahuan dari PT Balaraja Bisco Paloma yang melakukan pengambilalihan saham (akuisisi) PT Subafood Pangan Jaya; ---------------------------------------------9.8.6 Bahwa dengan demikian unsur pengambilalihan saham telah terpenuhi; 9.8.7 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU No. 5/1999, diatur bahwa ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut di atas, diatur dalam Peraturan Pemerintah;-----------------------------------------9.8.8 Bahwa sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 29 UU No. 5/1999 tersebut di atas, Pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 57 Tahun 2010 yang didalamnya memuat mengenai nilai aset dana atau nilai penjualan yang melebihi jumlah tertentu; -----------------------------------------------------
9.9
Bahwa nilai aset dan atau nilai penjualan melebihi jumlah tertentu diatur dalam Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 57 Tahun 2010 yang menentukan: ------------------------a.
nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau; ------------------------------------------------------------------
b.
nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);
halaman 12 dari 44
SALINAN 9.10 Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 57 Tahun 2010 tersebut di atas dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari: -----------------------------------9.10.1 Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; dan; --------------------------------------------------------------9.10.2 Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; ---------------------------9.10.3 Bahwa penghitungan nilai aset dan atau nilai penjualan tersebut di atas untuk mengetahui apakah nilai aset dan atau nilai penjualan melebihi jumlah tertentu; ----------------------------------------------------------------------9.10.4 Bahwa nilai aset dan atau nilai penjualan tersebut menjadi hal menentukan apakah Pelaku Usaha wajib atau tidak wajib untuk melaporkan ke KPPU;-9.10.5 Bahwa dengan adanya frasa kata hubung “dan atau” memiliki arti sifat kumulatif maupun sifat fakultatif yang berati bisa keduanya atau salah satunya; --------------------------------------------------------------------------------9.10.6 Bahwa dengan demikian, yang menjadi faktor utama dari unsur ini adalah melebihi atau tidak melebihi jumlah tertentu yang telah ditentukan tersebut di atas; ---------------------------------------------------------------------------------9.10.7 Bahwa berdasarkan ketentuan penghitungan nilai aset dan/atau nilai penjualan diperoleh fakta-fakta bahwa nilai aset dan/atau penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham dihitung hingga BUIT dengan rincian sebagai berikut: (vide C6, C7, C12, C13); ------------------------------9.10.8 Bahwa nilai aset gabungan hasil Pengambilalihan Saham dihitung hingga BUIT adalah sebesar Rp 4.403.235.992.422 (Empat Triliun Empat Ratus Tiga Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua Rupiah); -----------------------9.10.9 Bahwa nilai penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham dihitung hingga BUIT adalah sebesar Rp 2.039.941.865.162 (Dua Triliun Tiga Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus EmpatPuluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah); -----------Perusahaan PT Tiga Pilar Corpora PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk
Aset Omset (Rp) (Rp) 757.676.796.172 164.816.445.275 3.590.309.000.000 1.752.802.000.000
halaman 13 dari 44
SALINAN PT Subafood Pangan Jaya Total 9.10.10
55.250.196.250 122.323.419.887 4.403.235.992.422 2.039.941.865.162
Bahwa dengan demikian pengambilalihan saham oleh PT Balaraja Bisco Paloma untuk nilai aset telah melebihi jumlah tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010; -----------------------------
9.10.11
Bahwa dengan demikian unsur “nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu” telah terpenuhi; ------------------------------------
9.10.12
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 57 Tahun 2010 diatur bahwa pemberitahuan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada KPPU paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan
Badan
Usaha,
Peleburan
Badan
Usaha,
atau
Pengambilalihan saham perusahaan; ------------------------------------------9.10.13
Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka pemberitahuan wajib dilakukan; --------------------------------------------------------------------------
9.10.14
a.
secara tertulis; ----------------------------------------------------------------
b.
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berlaku efektif; -----------------
c.
berlaku efektif secara yuridis. ----------------------------------------------
Bahwa PT Balaraja Bisco Paloma memberitahukan secara tertulis pada tanggal 22 Maret 2013. (vide C10); --------------------------------------------
9.10.15
Bahwa dengan adanya frasa kata “sejak” maka memiliki arti penghitungan 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal pemberitahuan;
9.10.16
Bahwa berdasarkan ketentuan Kementerian Hukum dan HAM, tanggal telah berlaku efektif secara yuridis dihitung sejak dikeluarkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 21 Januari 2013. (vide B3 dan C1); ------
9.10.17
Bahwa berdasarkan ketentuan Kementerian Hukum dan HAM tersebut di atas dan wajib melaporkan paling lama paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis, maka PT Balaraja Bisco Paloma harus sudah melaporkan kepada KPPU pengambilalihan PT Subafood Pangan Jaya selambat-lambatnya pada tanggal 4 Maret 2013; ------------------------------------------------------------
9.10.18
Bahwa penghitungan 30 (tiga puluh) hari kerja didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan halaman 14 dari 44
SALINAN Transmigrasi, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012, No. Kep. 28/MEN/I/2012, No. SKB/01/M.PAN-RB/01/2012 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2012; --------------------------------------9.10.19
Bahwa penghitungan tersebut tampak dalam tabel dibawah ini: ----------Hari Tanggal/Bulan ke
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.10.20
21/Januari 22/Januari 23/Januari 25/Januari 28/Januari 29/Januari 30/Januari 31/Januari 1/Februari 4/Febuari
Hari Tanggal/Bulan ke
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
5/ Februari 6/ Febuari 7/Februari 8/ Februari 11/ Februari 12/ Februari 13/ Februari 14/ Februari 15/ Februari 18/ Februari
Hari Tanggal/Bulan ke
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
19/ Februari 20/ Februari 21/ Februari 22/ Februari 25/ Februari 26/ Februari 27/ Februari 28/ Februari 1/ Maret 4/ Maret
Bahwa berdasarkan verifikasi, klarifikasi, penelitian, penilaian, dan analisis dugaan pelanggaran sebagaimana diuraikan tersebut di atas maka Tim Investigator menyimpulkan terdapat Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait dengan Pengambilalihan Saham PT Subafood Pangan Jaya oleh PT Balaraja Bisco Paloma; -------
10. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi, Terlapor menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Keterlambatan Pemberitahuan yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (vide bukti T-2): -------------------------------------------------------------------10.1 Bahwa Terlapor keliru memahami ketentuan Pasal 5 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.57 tahun 2010 (“PP 57/2010”), dimana pemahaman Terlapor terhadap akuisisi yang wajib diberitahukan kepada KPPU adalah akusisi yang mengakibatkan nilai asset atau nilai penjualan yang tadinya dibawah jumlah tertentu yang tercantum pada Pasal 5 ayat 2 PP 57/2010 menjadi di atas jumlah tertentu pada Pasal 5 ayat 2 PP 57/2010. Sedangkan nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk telah melebihi dari jumlah tertentu yang tercantum pada Pasal 5 ayat 2 PP 57/2010 sebelum akuisisi dilakukan; ----------------------------------------------------------------------------10.2 Bahwa segera setelah Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia mengingatkan dan memberikan pemahaman yang benar melalui Biro Merger terkait dengan akuisisi PT Sukses Abadi Karya Inti oleh PT Dunia Pangan yang juga merupakan entitas anak PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, Terlapor segera melaporkan akuisisi Terlapor terhadap PT Subafood Pangan Jaya walaupun akuisisi ini bukan merupakan obyek dari surat teguran dari KPPU yang diterima halaman 15 dari 44
SALINAN oleh grup Terlapor (surat teguran hanya terhadap PT Dunia Pangan atas akuisisi PT Sukses Abadi Karya Inti). Terlapor berharap hal ini dapat menunjukkan itikad baik Terlapor dalam mematuhi ketentuan KPPU; ---------------------------------------10.3 Bahwa Terlapor tidak mengetahui pemberlakuan denda keterlambatan berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 27 Agustus 2012, karena pada saat terakhir Terlapor beraudiensi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tanggal 26 Januari 2012, Terlapor diberitahukan bahwa sanksi PP 57/2010 belum diberlakukan; ----------------------------------------------------------------------------------10.4 Bahwa Terlapor hanya dapat berandai bahwa apabila Biro Merger yang telah sebelumnya berkomunikasi dengan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk yaitu dalam hal pembelian aset dari PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2011 (Bukti T-1) dan pengeluaran saham baru PT Bumiraya Investindo tahun 2011-2012 (Bukti T-2), dapat kiranya: ---------------------------------------------------------------------------------10.4.1 Mengirimkan kepada Terlapor informasi mengenai pemberlakuan sanksi berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2012 tersebut dimana Terlapor pasti akan mematuhi ketentuan pemberitahuan pengambilalihan ini, karena sebagai bagian dari perusahaan terbuka yang wajib melaporkan dan mengumumkan ke masyarakat Terlapor terbiasa untuk melakukan keterbukaan informasi; --------------------------------------------------------------10.4.2 Mengingatkan Terlapor lebih awal melaporkan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan serta mengumumkan kepada publik melalui Bursa Efek Indonesia yang harus Terlapor lakukan paling lambat 2 hari sejak Terlapor menandatangani perjanjian pendahuluan jual beli dan akta jual beli (yaitu masing-masing pada tanggal 21 November 2012 dan 20 Desember 2012) – (Bukti T-3), dan/atau pada saat berita rencana akuisisi ini dimuat di harian yang terkenal menyoroti aksi korporasi dengan peredaran nasional yaitu harian Kontan tanggal 26 November 2012 – (Bukti T-4), jauh hari sebelum terbitnya penerimaan pemberitahuan oleh Menkumham;-------------------------------------------------------------------------10.5 Bahwa selanjutnya, terkait dengan tanggapan Terlapor di atas, Terlapor memohon kepada Majelis Komisi mempertimbangkan untuk memberikan keringanan hukuman atas dasar sebagai berikut: -------------------------------------------------------10.5.1 Terlapor adalah bagian dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, suatu perusahaan publik yang lebih dari 45% sahamnya dimiliki oleh masyarakat, dimana suatu pengenaan denda yang besar dapat berakibat hilangnya kepercayaan pemegang saham publik kepada PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk; ------------------------------------------------------------------------------------halaman 16 dari 44
SALINAN 10.5.2 Akuisi Terlapor terhadap PT Subafood Pangan Jaya tidak terbukti berpotensi menimbulkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Pendapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 30/KPPU/PDPT/XI/2013 tanggal 26 November 2013 – (Bukti T-5; --------10.5.3 Akuisisi Terlapor terhadap PT Subafood Pangan Jaya belum menambah pendapatan Terlapor malah sebaliknya masih membutuhkan dana karena PT Subafood Pangan Jaya berencana merelokasi pabrik dekat dengan lokasi saat ini walaupun ada opsi bagi Terlapor untuk merelokasi ke Solo yang biaya tenaga kerja lebih murah, karena sejak akuisisi Terlapor menanggung kenaikan biaya tenaga kerja sebagai akibat dari kenaikan Upah Minimum Regional di wilayah Jakarta dan sekitarnya, namun Terlapor tidak melakukan pemutusan hubungan kerja masal. Nilai ekonomis bagi Terlapor dalam pengambilalihan ini belum terlihat sampai dengan PT Subafood Pangan Jaya membukukan untung yang kemungkinan baru dapat tercapai setelah diperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pemindahan pabrik; ----------------------------------------------------------10.5.4 Akuisisi Terlapor terhadap PT Subafood Pangan Jaya akan membantu perekonomian nasional karena PT Subafood Pangan Jaya sedang berusaha untuk mengekspor produknya karena pasar luar negeri cocok dengan produk PT Subafood Pangan Jaya yang lebih sehat dan juga ekspor diharapkan menaikkan kinerja keuangan PT Subafood Pangan Jaya. -------10.6 Berdasarkan hal-hal yang Terlapor sampaikan di atas, Terlapor berharap dapat diberikan hukuman percobaan sehingga denda akan dikenakan sepenuhnya apabila PT Balaraja Bisco Paloma mengulangi keterlambatan pelaporan kembali. ----------11. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat Komisi; ------------------------------------------------------------------------------------------------12. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor 02/KPPU-M/2014 ; ----------------------------------------------------13. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 09/KPPU/Pen/III/2014 tanggal 5 Maret 2014 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 02/KPPU-M/2014 (vide bukti A12); -----14. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 28/KPPU/Kep/III/2014 tanggal 5 Maret 2014 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 02/KPPU-M/2014 (vide bukti A14); ----------------------------------------------------halaman 17 dari 44
SALINAN 15. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 02/KPPU-M/2014 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 11/KMK/Kep/III/2014 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 02/KPPU-M/2014 , yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan tanggal 7 April 2014 (vide bukti A18); ----------------------------------16. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada Terlapor (vide bukti A20 , A13, A21); -------------------------------17. Menimbang bahwa pada tanggal 18 Maret 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B2); ------------------------------18. Bahwa yang dipanggil dan hadir dalam Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor adalah Budhi Istanto Suwito selaku Direktur Utama PT Balaraja Bisco Paloma; -----------------------------------------------------------------------------------------18.1 Bahwa PT Balaraja Bisco Paloma berdiri sejak tanggal 18 Mei 2011 bergerak di bidang industri makanan biskuit, pada tahun 2012 PT Balaraja Bisco Paloma memutuskan untuk mengambilalih PT Subafood Pangan Jaya, yang bergerak di bidang industri pangan produksi bihun jagung, dengan alasan idustri pangan tersebut memiliki prospek yang sangat bagus; -------------------------------------------18.2 Bahwa perjanjian jual-beli tersebut tertuang dalam Akta Jual Beli Saham Nomor 165 dan Nomor 166 tanggal 19 Desember 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Benedictus Andi Riyanto dengan total nilai transaksi lebih kurang Rp 48.000.000.000,00 (empat puluh delapan milyar rupiah), yang kemudian didaftarkan ke Kemenkumham dan mendapatkan pengesahan efektif tertanggal 21 Januari 2013, kemudian didaftarkan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha tanggal 22 Maret 2013; ----------------------------------------------------------------------18.3 Bahwa Terlapor sudah pernah melakukan audiensi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yaitu sebanyak 2 (dua) kali, pertama di tahun 2011 terkait dengan pembelian aset dari PT Unilever Indonesia, dan yang kedua dilakukan di awal tahun 2012 berhubungan dengan pengeluaran saham baru salah satu perusahaan group Terlapor; -----------------------------------------------------------------18.4 Bahwa sebelum diakuisisi, PT Subafood Pangan Jaya merupakan milik pihak luar yaitu PT Andalan Agro Makmur dan individual Sdr. Teddy Tjokrosapoetra, sehingga tidak ada hubungan afiliasi dengan Terlapor; ----------------------------------
halaman 18 dari 44
SALINAN 18.5 Bahwa sebelumnya Terlapor sudah pernah mendapatkan pemahaman dari Biro Merger Komisi Pengawas Persaingan Usaha, bahwa denda akan segera diberlakukan karena hukum acaranya sudah dibuat; ------------------------------------18.6 Bahwa sebelum traksaksi pengambilalihan saham terhadap 3 (tiga) perusahaan yang menjadi perkara di KPPU, transaksi terakhir yang dilakukan oleh Terlapor adalah pada akhir tahun 2010; --------------------------------------------------------------18.7 Bahwa ketika Terlapor melakukan pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Terlapor sudah mengetahui bahwa Terlaor telah terlambat melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham; ------------------------------------18.8 Bahwa kondisi ketika PT Subafood Pangan Jaya diakuisisi oleh Terlapor tidak dalam keadaan collaps, alasan mengakuisisi adalah karena pemilik PT Subafood Pangan Jaya ingin melakukan usaha di bidang lain; -------------------------------------18.9 Bahwa
Terlapor
menyampaikan
terkait
keterlambatan
menyampaikan
pemberitahuan pengambilalihan, agar Majelis Komisi dapat memberikan denda seminimal mungkin, dengan pertimbangan adanya itikad baik dari Terlapor untuk langsung melakukan pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha setelah Terlapor mengetahui bahwa Terlapor telah terlambat melakukan pelaporan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha; --------------------------------------------19. Menimbang bahwa pada tanggal 18 Maret 2014, Majelis Komisi melaksanakan sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Investigator (vide bukti B3); ---------------------------------------------------------------------------------------20. Menimbang bahwa pada tanggal 25 Maret 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (vide bukti B4); ------------21. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti C14): ---------------------------------21.1 Bahwa pihak yang terkait (Terlapor) adalah PT. Balaraja Bisco Paloma, yang beralamat kantor di Kp. Pasir Kalong RT 002/001 Desa Cibadak Cikupa, Tangerang, Propinsi Banten, merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Notaris Arry Supratno, S.H., Nomor 143 tanggal 18 Mei 2011. Bahwa akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI dalam Surat Keputusan Nomor AHU-27301.AH.01.01. Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan bahwa maksud dan tujuan PT Balaraja Bisco Paloma adalah bergerak di bidang perdagangan umum, perindustrian, jasa,
halaman 19 dari 44
SALINAN pembangunan (kontraktor), pengangkutan darat, pertanian, percetakan/penerbitan, dan perbengkelan (vide bukti C3); ---------------------------------------------------------21.2 Bahwa Obyek Perkara adalah Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan PT. Subafood Pangan Jaya oleh PT. Balaraja Bisco Paloma; 21.3 Bahwa Dugaan Pelanggaran: ketentuan yang diduga dilanggar oleh Terlapor adalah Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;--------------------------------------------------------21.4 Bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat (“selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1999”), Pelaku Usaha yang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham yang memenuhi batasan nilai tertentu wajib melakukan Pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“KPPU”) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham; ---------------------21.5 Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“selanjutnya disebut PP 57 Tahun 2010”), Pelaku Usaha wajib untuk melakukan pemberitahuan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan kepada KPPU dalam hal memenuhi ketentuan: ---------------------------------------------------21.5.1 Batasan Nilai untuk melakukan pemberitahuan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan kepada KPPU adalah apabila: ---------------------------21.5.1.1
Nilai aset badan usaha hasil penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan melebihi Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); atau-----------------
21.5.1.2
Nilai penjualan (omzet) badan usaha hasil penggabungan atau
peleburan
atau
pengambilalihan
melebihi
Rp.
5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) --------------21.5.1.3
Sedangkan jika dua atau lebih pihak yang melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan bergerak di bidang
perbankan,
pelaku
usaha
wajib
melakukan
pemberitahuan kepada Komisi apabila nilai aset badan usaha hasil penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan melebihi Rp. 20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah); --------------------------------------------------------21.5.2 Nilai penjualan dan/atau aset hasil penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan adalah jumlah nilai penjualan dan/atau aset yang dihitung halaman 20 dari 44
SALINAN berdasarkan penjumlahan nilai penjualan dan/atau aset tahun terakhir yang telah diaudit dari masing-masing pihak yang melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan ditambah dengan nilai penjualan dan/atau aset dari seluruh badan usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan; -------------------------------21.5.3 Nilai aset dan/atau nilai penjualan tidak hanya meliputi nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan, tetapi juga nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang terkait secara langsung dengan perusahaan yang bersangkutan secara vertikal, yaitu induk perusahaan sampai dengan Badan Usaha Induk Tertinggi dan anak perusahaan sampai dengan anak perusahaan yang paling bawah. Nilai aset dan/atau nilai penjualan Badan Usaha Induk Tertinggi yang dihitung adalah nilai aset dan/atau nilai penjualan seluruh anak perusahaan. Hal ini dikarenakan secara ekonomi, nilai aset anak perusahaan merupakan nilai aset dari induk perusahaan; ----21.5.4 Badan Usaha Induk Tertinggi (BUIT) adalah pengendali tertinggi dari badan usaha yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan, sedangkan anak perusahaan yang paling bawah adalah badan usaha yang dikendalikan secara tidak langsung oleh perusahaan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan; -----------21.5.5 Nilai aset yang dihitung adalah nilai aset yang berlokasi di wilayah Indonesia. Sama halnya dengan nilai penjualan, yang dihitung adalah nilai penjualan di wilayah Indonesia (tidak termasuk ekspor), baik yang berasal dari dalam maupun penjualan yang bersumber dari luar wilayah Indonesia. Dalam hal ini, nilai aset atau nilai penjualan yang dihitung adalah nilai aset atau nilai penjualan seluruh anak perusahaan secara langsung atau tidak langsung dari Badan Usaha Induk Tertinggi. ------------------------------------21.6 Bahwa Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan secara sederhana adalah tindakan pelaku usaha yang mengakibatkan: ---------------------------------------------21.6.1 Terciptanya konsentrasi kendali dari beberapa pelaku usaha yang sebelumnya independen kepada satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha; atau -------------------------------------------------------------------21.6.2 Beralihnya suatu kendali dari satu pelaku usaha kepada pelaku usaha lainnya
yang
sebelumnya
masing-masing
independen
sehingga
menciptakan konsentrasi pengendalian atau konsentrasi pasar.----------------
halaman 21 dari 44
SALINAN 21.7 Bahwa Pelaku usaha harus melakukan pemberitahuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan telah berlaku
efektif
secara
yuridis.
Tanggal
Penggabungan,
Peleburan
dan
Pengambilalihan berlaku efektif secara yuridis adalah: ---------------------------------21.7.1 Untuk Badan Usaha yang berbentuk perseroan terbatas, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 133 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pada bagian penjelasan adalah tanggal “Persetujuan menteri atas perubahan anggaran dasar dalam terjadi Penggabungan, Pemberitahuan diterima menteri baik dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 maupun yang tidak disertai perubahan anggaran dasar, dan Pengesahan menteri atas akta pendirian perseroan dalam hal terjadi peleburan”; --------21.7.2 Jika salah satu pihak yang melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan adalah perseroan terbatas dan pihak lain adalah perusahaan non-perseroan terbatas, maka pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditandatanganinya pengesahan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan oleh para pihak. Adapun tanggal pengesahan adalah tanggal efektif suatu badan usaha bergabung atau melebur dan beralihnya kepemilikan saham di perusahaan yang diambil alih (closing date); ---------------------------------------------------------21.7.3 Kemudian khusus untuk pengambilalihan saham yang terjadi di bursa efek, maka pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat keterbukaan informasi pengambilalihan saham perseroan terbuka. --------------------------------------------------------------------------------21.8 Bahwa terkait dengan fakta pengambilalihan saham, KPPU telah menerima Pemberitahuan dari PT. Balaraja Bisco Paloma yang melakukan pengambilalihan Saham (akuisisi) PT. Subafood Pangan Jaya pada tanggal 22 Maret 2013 dengan nomor register A11713 (vide bukti C10). -------------------------------------------------21.9 Bahwa berdasarkan pemberitahuan tersebut diketahui nilai aset dari BUIT serta seluruh Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan Badan Usaha Pengambilalih dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dinyatakan dalam rupiah adalah (vide bukti C7, C8, dan C10): -------------2009 PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk PT. Balaraja Bisco Paloma PT. Subafood Pangan Jaya
1.568.829.044.875 42.956.650.416
halaman 22 dari 44
2010 1.936.949.441.136 43.672.523.952
2011 3.590.311.881.048 32.652.000.000 55.250.196.250
SALINAN 21.10 Bahwa nilai penjualan dari BUIT serta seluruh Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan Badan Usaha Pengambilalih dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dinyatakan dalam rupiah adalah (vide bukti C7, C8, dan C10): ------------------------------------------------------2009 PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk PT. Balaraja Bisco Paloma PT. Subafood Pangan Jaya
2010
533.194.383.227 85.717.370.180
705.219.823.456 114.552.374.011
2011 1.752.802.322.408 122.323.419.887
21.11 Bahwa nilai aset dan penjualan PT. Tiga Pilar Corpora dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dinyatakan dalam rupiah adalah: ------------------------------------------
Nilai Penjualan Nilai Aset
2010
2011
2012
4.185.219.240
164.816.445.275
294.999.084.139
108.535.642.444
757.676.796.172
811.292.724.940
21.12 Bahwa nilai aset dan penjualan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dinyatakan dalam rupiah adalah (vide bukti C10):
Nilai Penjualan Nilai Aset
2009
2010
2011
533.194.000.000
705.220.000.000
1.752.802.000.000
1.568.830.000.000
1.936.950.000.000
3.590.309.000.000
21.13 Bahwa nilai aset dan penjualan PT. Subafood Pangan Jaya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dinyatakan dalam rupiah adalah (vide bukti C7, C8, dan C10): 2009
2010
2011
Nilai Penjualan
85.717.370.180
114.552.374.011
122.323.419.887
Nilai Aset
42.956.650.416
43.672.523.952
55.250.196.250
21.14 Bahwa struktur kepemilikan PT. Balaraja Bisco Paloma adalah sebagai berikut (vide bukti C3): -------------------------------------------------------------------------------No.
Pemegang Saham
1.
PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. Tn. Stefanus Joko Mogoginta
2.
halaman 23 dari 44
Komposisi Kepemilikan (%) 99,90 0,10
SALINAN 21.15 Bahwa struktur kepemilikan PT. Subafood Pangan Jaya sebelum pengambilalihan saham adalah sebagai berikut (vide bukti C1): -------------------------------------------PT. Andalan Agro Makmur
Teddy Tjokrosapoetro
99, 375 %
0 ,625 %
PT. Subafood Pangan Jaya
21.16 Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Subafood Pangan Jaya Nomor 164 per tanggal 19 Desember 2012 memutuskan antara lain (vide bukti C1): ------------------------------21.16.1
Menyetujui penjualan seluruh saham dalam Perseroan milik PT. Andalan Agro Makmur sebanyak 39.750 (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham kepada PT. Balaraja Bisco Paloma; ------
21.16.2
Menyetujui penjualan saham-saham dalam Perseroan milik Sdr. Teddy Tjokrosapoetra sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham, masing-masing sebanyak 249 (dua ratus empat puluh sembilan) lembar saham kepada PT. Balaraja Bisco Paloma dan sebanyak 1(satu) lembar saham kepada Sdr. Stefanus Joko Mogoginta. -------------------------
21.17 Bahwa Nilai Transaksi Pengambilalihan Saham Perusahaan PT. Subafood Pangan Jaya oleh PT. Balaraja Bisco Paloma adalah senilai Rp. 47.998.800.000,- (Empat Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah); ---------------------------------------------------------------------------------21.18 Bahwa skema pengambilalihan saham PT. Subafood Pangan Jaya oleh PT. Balaraja Bisco Paloma adalah sebagai berikut (vide bukti C5): ------------------------
halaman 24 dari 44
SALINAN Stefanus Joko Mogoginta
Budhi Istanto Suwito
70%
30%
PT Tiga Pilar Corpora 27,8%
PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk
99,90%
PT Tiga Pilar Sejahtera
99,96%
PT Asianiaga Prakarsatama
99,95%
99,90%
PT Naga Mas Sakti Perkasa
64,95%
PT Poly Meditra Indonesia
99,99%
99,99%
PT Bumiraya Investindo
70%
PT Dunia Pangan
99,99%
PT Muarabungo Plantation
99,99%
PT Airlangga Sawit Jaya
99,99%
PT Mitra Jaya Agro Plan
99,96%
PT Patra Power Nusantara 99,96%
PT Charindo Palma Oetama
99,99%
99,90%
PT Jatisari Srirejeki
PT Putra Taro Paloma
99,90%
PT Balaraja Bisco Paloma 99,9975%
PT Subafood Pangan Jaya
PT Indo Beras Unggul
PT Tugu Palma Sumatera
21.19 Bahwa berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-01218 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Subafood Pangan Jaya diketahui bahwa Pengambilalihan Saham Perusahaan PT. Subafood Pangan Jaya oleh PT. Balaraja Bisco Paloma berlaku efektif secara hukum pada tanggal 21 Januari 2013 (vide bukti B3 dan C1);--------21.20 Bahwa PT. Balaraja Bisco Paloma melakukan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan PT. Subafood Pangan Jaya oleh PT. Balaraja Bisco Paloma kepada KPPU pada tanggal 22 Maret 2013 (vide Bukti C10); -------------------------21.21 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 diatur bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tidak berlaku bagi Pelaku Usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham antar perusahaan yang terafiliasi; --------------------------------------------------------------------------------------21.22 Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, yang dimaksud dengan “terafiliasi” adalah: ---------------------------------------21.22.1
Hubungan antara perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; ---------
21.22.2
Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau ------------------------
21.22.3
Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. ----------
21.23 Bahwa dengan demikian perlu terlebih dahulu untuk diuraikan apakah ketentuan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ini berlaku atau tidak bagi PT. Balaraja Bisco Paloma; -----------------------------------------------------------------halaman 25 dari 44
SALINAN 21.24 Bahwa PT. Balaraja Bisco Paloma dimiliki oleh PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk dan Sdr. Stefanus Joko Mogoginta kemudian PT. Subafood Pangan Jaya dimiliki oleh PT Andalan Agro Makmur dan Sdr. Teddy Tjokrosapoetro (vide bukti B1, B2, C2, dan C3); ------------------------------------------------------------------21.25 Bahwa berdasarkan kepemilikan tersebut di atas, PT. Balaraja Bisco Paloma tidak terafiliasi dengan PT. Subafood Pangan Jaya (vide bukti B1, B2, C2, dan C3); 21.26 Bahwa dengan demikian maka kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada KPPU berlaku bagi PT. Balaraja Bisco Paloma; -----------------------21.27 Bahwa sebagaimana ditetapkan pada ketentuan Pasal Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan: -----------------------------------------------”pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia
baik
sendiri
maupun
bersama-sama
melalui
perjanjian
menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi” --------------21.28 Bahwa dalam dugaan pelanggaran ini, pelaku usaha yang dimaksud adalah PT. Balaraja Bisco Paloma sebagaimana dijelaskan pada angka 2 di atas; ---------------21.29 Bahwa
pengambilalihan
saham
perusahaan
yang
dimaksud
adalah
pengambilalihan saham 99, 99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) PT. Subafood Pangan Jaya oleh PT. Balaraja Bisco Paloma;-----21.30 Mengenai ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, menyatakan: (1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut; (2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah. --------------------------------------------21.31 Unsur-unsur Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut adalah sebagai berikut: -----------------------------------------------------------------------21.31.1
Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham; -----------------------------------------------------------------------------
21.31.2
Nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu; ----------
21.31.3
Wajib diberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut; ----------------------------------------------------------------------
halaman 26 dari 44
SALINAN 21.32 Bahwa terkait dengan Unsur “Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham”; --------------------------------------------------------------------21.32.1
Bahwa dalam unsur ini terdapat kata hubung “atau”; -----------------
21.32.2
Bahwa kata hubung “atau” berdasarkan kamus bahasa Indonesia memiliki arti kata penghubung untuk menandai pilihan di antara beberapa hal (pilihan) (http://kbbi.web.id/);-----------------------------
21.32.3
Bahwa dengan demikian, maka dalam unsur ini, cukup salah satu dari: “penggabungan”, atau “peleburan badan usaha”, atau “pengambilalihan saham” terpenuhi, maka telah terpenuhi unsur ini; --------------------
21.32.4
Bahwa pada tanggal 22 Maret 2013, KPPU menerima pemberitahuan dari PT. Balaraja Bisco Paloma yang melakukan pengambilalihan saham (akuisisi) PT. Subafood Pangan Jaya; -----------------------------------------
21.32.5
Bahwa dengan demikian unsur pengambilalihan saham telah terpenuhi.
21.33 Bahwa terkait dengan Unsur “nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu” -------------------------------------------------------------------------------21.33.1
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, diatur bahwa ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud, diatur dalam Peraturan Pemerintah; ------------------------
21.33.2
Bahwa sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 29 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut di atas, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang di dalamnya memuat mengenai nilai aset dana atau nilai penjualan yang melebihi jumlah tertentu; --------------------------------------------------
21.33.3
Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan melebihi jumlah tertentu diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang menentukan; ---------------------------------------------------------20.33.1.1
nilai aset sebesar Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau; ------------------------------
20.33.1.2
nilai penjualan sebesar Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah). ---------------------------------------------------
21.33.4
Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tersebut di atas dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari: ----------------------------------------------------------------20.33.1.3
Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham halaman 27 dari 44
SALINAN perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; dan
20.33.1.4
Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih. -----------------------------
21.33.5
Bahwa penghitungan nilai aset dan atau nilai penjualan tersebut di atas untuk mengetahui apakah nilai aset dan atau nilai penjualan melebihi jumlah tertentu; -------------------------------------------------------------
21.33.6
Bahwa nilai aset dan atau nilai penjualan tersebut menjadi hal menentukan apakah Pelaku Usaha wajib atau tidak wajib untuk melaporkan ke KPPU; ------------------------------------------------------
21.33.7
Bahwa dengan adanya frasa kata hubung “dan atau” memiliki arti sifat kumulatif maupun sifat fakultatif yang berati bisa keduanya atau salah satunya; ----------------------------------------------------------------------
21.33.8
Bahwa dengan demikian, yang menjadi faktor utama dari unsur ini adalah melebihi atau tidak melebihi jumlah tertentu yang telah ditentukan tersebut di atas; ----------------------------------------------
21.33.9
Bahwa berdasarkan ketentuan penghitungan nilai aset dan/atau nilai penjualan diperoleh fakta-fakta bahwa nilai aset dan/atau penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham dihitung hingga BUIT dengan rincian sebagai berikut: (vide bukti C6, C7, C12, C13); -------------20.33.1.5
Bahwa nilai aset gabungan hasil Pengambilalihan Saham dihitung
hingga
BUIT
adalah
sebesar
Rp.
4.403.235.992.422,00 (Empat Triliun Empat Ratus Tiga Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua Rupiah); -------------------------------------------------------------20.33.1.6
Bahwa nilai penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham
dihitung
hingga
BUIT
adalah
sebesar
Rp.
2.039.941.865.162,00 (Dua Triliun Tiga Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah); --------------------------------------------------------------
halaman 28 dari 44
SALINAN Perusahaan PT. Tiga Pilar Corpora PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk PT. Subafood Pangan Jaya Total 20.33.1.7
Aset Omset (Rp) (Rp) 757.676.796.172 164.816.445.275 3.590.309.000.000 1.752.802.000.000 55.250.196.250 122.323.419.887 4.403.235.992.422 2.039.941.865.162
Bahwa dengan demikian pengambilalihan saham PT Subafood Pangan Jaya oleh PT. Balaraja Bisco Paloma untuk nilai aset telah melebihi jumlah tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010; ------------------------------------------------------------------
21.33.10 Bahwa dengan demikian pengambilalihan saham PT Subafood Pangan Jaya oleh PT. Balaraja Bisco Paloma untuk nilai aset telah melebihi jumlah tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010; ---------------------------------------------------21.33.11 Bahwa dengan demikian unsur “nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu” telah terpenuhi. -----------------------------21.34 Bahwa terkait dengan Unsur “wajib diberitahukan kepada Komisi selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut; ---------------------------------------------------------------21.34.1
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 diatur bahwa pemberitahuan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada KPPU paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan; ----------------------
21.34.2
Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka pemberitahuan wajib dilakukan secara tertulis, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berlaku efektif, dan berlaku efektif secara yuridis; ------------------------------
21.34.3
Bahwa PT. Balaraja Bisco Paloma memberitahukan secara tertulis kepada KPPU pada tanggal 22 Maret 2013 (vide bukti C10); -------
21.34.4
Bahwa dengan adanya frasa kata “sejak” maka memiliki arti penghitungan 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal pemberitahuan;
21.34.5
Bahwa berdasarkan ketentuan Kementerian Hukum dan HAM, tanggal telah berlaku efektif secara yuridis dihitung sejak dikeluarkannya surat halaman 29 dari 44
SALINAN penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 21 Januari 2013 (vide bukti B3 dan C1); --------------------------------------------------------------------------21.34.6
Bahwa berdasarkan ketentuan Kementerian Hukum dan HAM tersebut di atas dan wajib melaporkan paling lama paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis, maka PT. Balaraja Bisco Paloma harus sudah melaporkan kepada KPPU terkait pengambilalihan saham perusahaan PT. Subafood Pangan Jaya selambat-lambatnya pada tanggal 04 Maret 2013; ---------------------
21.34.7
Bahwa penghitungan 30 (tiga puluh) hari kerja didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012, Nomor Kep. 28/MEN/I/2012, Nomor SKB/01/M.PAN-RB/01/2012 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2012; ------------------------
21.34.8
Bahwa penghitungan tersebut tampak dalam tabel dibawah ini: -----------
Hari Tanggal/Bulan ke
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21.34.9
21/Januari 22/Januari 23/Januari 25/Januari 28/Januari 29/Januari 30/Januari 31/Januari 1/Februari 4/Febuari
Hari Tanggal/Bulan ke
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
5/ Februari 6/ Febuari 7/Februari 8/ Februari 11/ Februari 12/ Februari 13/ Februari 14/ Februari 15/ Februari 18/ Februari
Hari Tanggal/Bulan ke
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
19/ Februari 20/ Februari 21/ Februari 22/ Februari 25/ Februari 26/ Februari 27/ Februari 28/ Februari 1/ Maret 4/ Maret
Bahwa Tim Investigator menilai bahwa kesalahan dalam memahami Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 sebagaimana disebut dalam fakta lain angka 20, 21, 22, dan 23 tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk terlambat melakukan Pemberitahuan kepada KPPU;
21.34.10 Bahwa dengan demikian Tim Investigator tetap berpendapat bahwa PT. Balaraja
Bisco
Paloma
terlambat
melakukan
Pemberitahuan
Pengambilalihan saham PT. Subafood Pangan Jaya oleh PT. Balaraja Bisco Paloma dalam waktu 13 (tiga belas) hari kerja; ---------------21.34.11 Bahwa kesimpulan dari Investigator adalah Berdasarkan analisa tersebut di atas, Tim Investigator menilai telah terjadi pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dalam Keterlambatan Pemberitahuan halaman 30 dari 44
SALINAN Pengambilalihan Saham Perusahaan PT. Subafood Pangan Jaya oleh PT. Balaraja Bisco Paloma; -------------------------------------------------22. Menimbang bahwa Terlapor menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti T3): 22.1 Bahwa Terlapor keliru memahami ketentuan Pasal 5 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2010 (“PP 57/2010”), dimana pemahaman Terlapor terhadap akuisisi yang wajib diberitahukan kepada KPPU adalah akusisi yang mengakibatkan nilai asset atau nilai penjualan yang tadinya dibawah jumlah tertentu yang tercantum pada Pasal 5 ayat 2 PP 57/2010 menjadi di atas jumlah tertentu pada Pasal 5 ayat 2 PP 57/2010. Sedangkan nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk telah melebihi dari jumlah tertentu yang tercantum pada Pasal 5 ayat 2 PP 57/2010 sebelum akuisisi dilakukan; ----------------------------------------22.2 Bahwa segera setelah Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia mengingatkan dan memberikan pemahaman yang benar melalui Biro Merger terkait dengan akuisisi PT Sukses Abadi Karya Inti oleh PT Dunia Pangan yang juga merupakan entitas anak PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, Terlapor segera melaporkan akuisisi Terlapor terhadap PT Subafood Pangan Jaya walaupun akuisisi ini bukan merupakan obyek dari surat teguran dari KPPU yang diterima oleh grup Terlapor (surat teguran hanya terhadap PT Dunia Pangan atas akuisisi PT Sukses Abadi Karya Inti). Terlapor berharap hal ini dapat menunjukkan itikad baik Terlapor dalam mematuhi ketentuan KPPU; ---------------------------------------22.3 Bahwa Terlapor tidak mengetahui pemberlakuan denda keterlambatan berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 27 Agustus 2012, karena pada saat terakhir Terlapor beraudiensi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tanggal 26 Januari 2012, Terlapor diberitahukan bahwa sanksi PP57/2010 belum diberlakukan; ----------------------------------------------------------------------------------22.4 Bahwa Terlapor hanya dapat berandai bahwa apabila Biro Merger yang telah sebelumnya berkomunikasi dengan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk yaitu dalam hal pembelian aset dari PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2011 (Bukti T-1) dan pengeluaran saham baru PT Bumiraya Investindo tahun 2011-2012 (Bukti T-2), dapat kiranya: ---------------------------------------------------------------------------------22.4.1
Mengirimkan kepada Terlapor informasi mengenai pemberlakuan sanksi berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2012 tersebut dimana Terlapor
pasti
akan
mematuhi
ketentuan
pemberitahuan
pengambilalihan ini, karena sebagai bagian dari perusahaan terbuka yang wajib melaporkan dan mengumumkan ke masyarakat Terlapor terbiasa untuk melakukan keterbukaan informasi; --------------------halaman 31 dari 44
SALINAN 22.4.2
Mengingatkan Terlapor lebih awal melaporkan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan serta mengumumkan kepada publik melalui Bursa Efek Indonesia yang harus Terlapor lakukan paling lambat 2 (dua) hari sejak Terlapor menandatangani perjanjian pendahuluan jual beli dan akta jual beli (yaitu masing-masing pada tanggal 21 November 2012 dan 20 Desember 2012) – (Bukti T-3), dan/atau pada saat berita rencana akuisisi ini dimuat di harian yang terkenal menyoroti aksi korporasi dengan peredaran nasional yaitu harian Kontan tanggal 26 November 2012 – (Bukti T-4), jauh hari sebelum terbitnya penerimaan pemberitahuan oleh Menkumham. --
22.5 Bahwa selanjutnya, terkait dengan tanggapan Terlapor di atas, Terlapor memohon kepada Majelis Komisi mempertimbangkan untuk memberikan keringanan hukuman atas dasar sebagai berikut: -------------------------------------------------------22.5.1
Terlapor adalah bagian dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, suatu perusahaan publik yang lebih dari 45% sahamnya dimiliki oleh masyarakat, dimana suatu pengenaan denda yang besar dapat berakibat hilangnya kepercayaan pemegang saham publik kepada PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk; --------------------------------------------------------
22.5.2
Akuisi Terlapor terhadap PT Subafood Pangan Jaya tidak terbukti berpotensi menimbulkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Pendapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 30/KPPU/PDPT/XI/2013 tanggal 26 November 2013 – (Bukti T-5; ---------------------------------------------------------------------------
22.5.3
Akuisisi Terlapor terhadap PT Subafood Pangan Jaya belum menambah pendapatan Terlapor malah sebaliknya masih membutuhkan dana karena PT Subafood Pangan Jaya berencana merelokasi pabrik dekat dengan lokasi saat ini walaupun ada opsi bagi Terlapor untuk merelokasi ke Solo yang biaya tenaga kerja lebih murah, karena sejak akuisisi Terlapor menanggung kenaikan biaya tenaga kerja sebagai akibat dari kenaikan Upah Minimum Regional di wilayah Jakarta dan sekitarnya, namun Terlapor tidak melakukan pemutusan hubungan kerja masal. Nilai ekonomis bagi Terlapor dalam pengambilalihan ini belum terlihat sampai dengan PT Subafood Pangan Jaya membukukan untung yang kemungkinan baru dapat tercapai setelah diperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pemindahan pabrik; ---------------------------------
22.5.4
Akuisisi Terlapor terhadap PT Subafood Pangan Jaya akan membantu perekonomian nasional karena PT Subafood Pangan Jaya sedang halaman 32 dari 44
SALINAN berusaha untuk mengekspor produknya karena pasar luar negeri cocok dengan produk PT Subafood Pangan Jaya yang lebih sehat dan juga ekspor diharapkan menaikkan kinerja keuangan PT Subafood Pangan Jaya. -------------------------------------------------------------------------22.5.5
Berdasarkan hal-hal yang Terlapor sampaikan di atas, Terlapor berharap dapat diberikan hukuman percobaan sehingga denda akan dikenakan sepenuhnya
apabila
PT
Balaraja
Bisco
Paloma
mengulangi
keterlambatan pelaporan kembali. --------------------------------------23. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 18/KPPU/Pen/IV/2014 tanggal 2 April 2014 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 02/KPPU-M/2014 (vide bukti A24); ---------------------------------------------------------------------------------------------------24. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 42/KPPU/Kep/IV/2014 tanggal 2 April 2014 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 02/KPPU-M/2014 (vide bukti A25); --------------------------------25. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis kepada Terlapor (vide bukti A28); -------------------------------------------------------26. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan; --------
TENTANG HUKUM
Setelah mempertimbangkan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan, Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Keterlambatan Pemberitahuan, keterangan Terlapor, surat-surat dan atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun Terlapor yang selanjutnya disebut sebagai “fakta persidangan”, Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh Terlapor dalam Perkara Nomor 02/KPPU-M/2014. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: ------------------------------------------------------------------------------------------------1.
Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran; -----------------------------------------------
2.
Tentang Identitas Terlapor; --------------------------------------------------------------------------
3.
Tentang Pengambilalihan Saham PT Subafood Pangan Jaya oleh Terlapor; -----------------
4.
Tentang Nilai Aset dan atau Nilai Penjualan setelah Pengambilalihan Saham; -------------halaman 33 dari 44
SALINAN 5.
Tentang Kewajiban Melakukan Pemberitahuan kepada Komisi; ------------------------------
6.
Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; ---------------
7.
Tentang Pengecualian; --------------------------------------------------------------------------------
8.
Tentang Kesimpulan Majelis Komisi; --------------------------------------------------------------
9.
Tentang Pertimbangan Majelis Komisi sebelum Memutus; ------------------------------------
10. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. ------------------------------------------------------------
Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; -------------------------------1.
Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran; ------------------------------------1.1
Bahwa Objek Perkara ini adalah Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan saham PT Subafood Pangan Jaya selama 13 (tiga belas) hari kerja; -------------------
1.2
Bahwa Terlapor diduga melanggar Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010; -----------------------------------------------------------------
2.
Tentang Identitas Terlapor;------------------------------------------------------------------Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Terlapor adalah sebagai berikut: -----------------Terlapor, PT. Balaraja Bisco Paloma, yang berkedudukan di Kampung Pasir Kalong, RT 002/001 Desa Cibadak, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Notaris Arry Supratno, S.H., Nomor 143 tanggal 18 Mei 2011. Bahwa akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor AHU-27301.AH.01.01. Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan bahwa maksud dan tujuan PT Balaraja Bisco Paloma adalah bergerak di bidang perdagangan umum, perindustrian, jasa, pembangunan (kontraktor), pengangkutan darat, pertanian, percetakan/penerbitan, dan perbengkelan; --------------------------------------------------------
3.
Tentang Pengambilalihan Saham PT Subafood Pangan Jaya oleh Terlapor; ----3.1
Berdasarkan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan dan Kesimpulan Hasil Persidangan yang diserahkan oleh Investigator, diperoleh bukti bahwa Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-01218 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Subafood Pangan Jaya diketahui bahwa Pengambilalihan Saham Perusahaan PT. Subafood Pangan Jaya oleh PT. Balaraja Bisco Paloma berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 21 Januari 2013; ----------------------------------------------------------------------
3.2
Berdasarkan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan dan Kesimpulan Hasil Persidangan yang diserahkan oleh Investigator diperoleh bukti Tanda Terima
halaman 34 dari 44
SALINAN Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Subafood Pangan Jaya Oleh Terlapor Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tertanggal 22 Maret 2013; -----------3.3
Berdasarkan
pengambilalihan
saham
perusahaan
yang
dimaksud
adalah
pengambilalihan saham 99, 99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) PT. Subafood Pangan Jaya oleh PT. Balaraja Bisco Paloma.; ----3.4
Berdasarkan Tanggapan atas Laporan Keterlambatan Pemberitahuan dan Kesimpulan Hasil Persidangan dari Terlapor, dinyatakan bahwa keterlambatan tersebut terjadi karena kekeliruan memahami ketentuan Pasal 5 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.57 tahun 2010 ; -------------------------------------------------------------
3.5
Bahwa Majelis Komisi Mempertimbangkan: 3.5.1
Bahwa dalam Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Penggabungan
atau
peleburan
badan
usaha,
atau
pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut;-----------------------------------------------------------------------------3.5.2
Bahwa dalam Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut “PP Nomor 57 Tahun 2010”), yang dimaksud pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk mengambilalih saham Badan Usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Badan Usaha tersebut; -------------------------
3.6
Bahwa Majelis Komisi menilai bahwa Terlapor telah melakukan pengambilalihan atas saham PT Subafood Pangan Jaya yang berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 21 Januari 2013 sesuai dengan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-01218 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Subafood Pangan Jaya; ----------------------------------
4.
Tentang Nilai Aset dan atau Nilai Penjualan setelah pengambilalihan saham; --4.1
Bahwa berdasarkan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan, Kesimpulan yang disampaikan oleh Investigator terkait nilai aset gabungan hasil Pengambilalihan Saham dihitung hingga BUIT adalah sebesar Rp 4.403.235.992.422 (Empat Triliun Empat Ratus Tiga Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) dan nilai penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham dihitung hingga BUIT adalah halaman 35 dari 44
SALINAN sebesar Rp 2.039.941.865.162 (Dua Triliun Tiga Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah); --------------------------------------------------------------------------4.2
Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terlapor telah diklarifikasi bahwa perjanjian jual-beli saham tersebut tertuang dalam Akta Jual Beli Saham Nomor 165 dan Nomor 166 tanggal 19 Desember 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Benedictus Andi Riyanto dengan total nilai transaksi lebih kurang Rp 48.000.000.000,00 (empat puluh delapan milyar rupiah), yang kemudian didaftarkan ke Kemenkumham dan mendapatkan pengesahan efektir tertanggal 21 Januari 2013, kemudian didaftarkan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha tanggal 22 Maret 2013; -----------------------------------------------------------------------
4.3
Bahwa menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pelaku Usaha wajib untuk melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham kepada Komisi jika berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu; ---------------------------------------------------------------------
4.4
Bahwa menurut ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;---------------------------------------------------------
4.5
Bahwa batasan nilai menurut ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010; -----------------------------------------------------------------------------------4.5.1
Batasan
Nilai
untuk
melakukan
pemberitahuan
Penggabungan,
Peleburan dan Pengambilalihan kepada Komisi; ----------------------------1) nilai aset badan usaha hasil penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan melebihi Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); atau---------------------------------------------2) nilai penjualan (omzet) badan usaha hasil penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan melebihi Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah); --------------------------------------------------------3) Sedangkan jika dua atau lebih pihak yang melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan bergerak di bidang perbankan, pelaku usaha wajib melakukan pemberitahuan kepada Komisi apabila nilai aset badan usaha hasil penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan melebihi Rp 20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah); ----------------------------------------------------------------
halaman 36 dari 44
SALINAN 4) Nilai penjualan dan/atau aset hasil penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan adalah jumlah nilai penjualan dan/atau aset yang dihitung berdasarkan penjumlahan nilai penjualan dan/atau aset tahun terakhir yang telah diaudit dari masing-masing pihak yang melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan ditambah dengan nilai penjualan dan/atau aset dari seluruh badan usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau
dikendalikan
oleh
Badan
Usaha
yang
melakukan
Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan; ----------------------5) Nilai aset dan/atau nilai penjualan tidak hanya meliputi nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan, tetapi juga nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang terkait secara langsung dengan perusahaan yang bersangkutan secara vertikal, yaitu induk perusahaan sampai dengan Badan Usaha Induk Tertinggi dan anak perusahaan sampai dengan anak perusahaan yang paling bawah. Nilai aset dan/atau nilai penjualan Badan Usaha Induk Tertinggi yang dihitung adalah nilai aset dan/atau nilai penjualan seluruh anak perusahaan. Hal ini dikarenakan secara ekonomi, nilai aset anak perusahaan merupakan nilai aset dari induk perusahaan; -------------------------------------------------------------6) Badan Usaha Induk Tertinggi adalah pengendali tertinggi dari badan usaha yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan, sedangkan anak perusahaan yang paling bawah adalah badan usaha yang dikendalikan secara tidak langsung oleh perusahaan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan;---- --------------------------------------------------------7) Nilai aset yang dihitung adalah nilai aset yang berlokasi di wilayah Indonesia. Sama halnya dengan nilai penjualan, yang dihitung adalah nilai penjualan di wilayah Indonesia (tidak termasuk ekspor), baik yang berasal dari dalam maupun penjualan yang bersumber dari luar wilayah Indonesia. Dalam hal ini, nilai aset atau nilai penjualan yang dihitung adalah nilai aset atau nilai penjualan seluruh anak perusahaan secara langsung atau tidak langsung dari Badan Usaha Induk Tertinggi; ----------------------------------------------
halaman 37 dari 44
SALINAN 4.6
Bahwa Majelis Komisi berpendapat, berdasarkan fakta persidangan, nilai aset gabungan hasil Pengambilalihan Saham dihitung hingga BUIT setelah pengambilalihan saham PT Subafood Pangan Jaya oleh Terlapor adalah sebesar sebesar Rp 4.403.235.992.422 (Empat Triliun Empat Ratus Tiga Miliar DuaRatus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) dan telah melebihi
batasan nilai aset untuk melakukan
pemberitahuan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan kepada Komisi yaitu melebihi Rp 2.500.000.000.000,00 (Dua Triliun Lima Ratus Miliar Rupiah); 4.7
Bahwa Majelis Komisi berpendapat, berdasarkan fakta persidangan, nilai penjualan gabungan Terlapor dan PT Subafood Pangan Jaya sebesar Rp 2.039.941.865.162 (Dua Triliun Tiga Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah); ---------------------------------------------------------------------------
4.8
Bahwa Majelis Komisi menilai dengan adanya frasa kata hubung “dan/atau” dalam frase “yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya” memiliki arti sifat kumulatif maupun sifat fakultatif yang berati bisa salah satunya dimana terpenuhinya persyaratan nilai gabungan aset atau omset (penjualan) dari pengambilalihan saham ini sudah cukup mewajibkan pelaku usaha untuk melakukan pemberitahuan ke KPPU; ------------------------------------------------------
4.9
Bahwa Majelis Komisi menilai pengambilalihan saham PT Subafood Pangan Jaya oleh Terlapor wajib melakukan pemberitahuan kepada Komisi sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999; --------------------------------------
5.
Tentang Keterlambatan Melakukan Pemberitahuan Kepada Komisi; ------------5.1
Bahwa berdasarkan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan dan Kesimpulan Hasil Persidangan yang diserahkan Investigator, tanggal efektif secara yuridis pengambilalihan saham PT Subafood Pangan Jaya oleh Terlapor adalah tanggal 21 Januari 2013; -----------------------------------------------------------------------------------
5.2
Bahwa dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, Terlapor memiliki kewajiban untuk melakukan notifikasi Pemberitahuan kepada KPPU paling lambat pada tanggal 4 Maret 2013; -------------------------------------------------------------------------------------
5.3
Berdasarkan alat bukti dari Investigator, yaitu berupa Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-01218 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Subafood Pangan Jaya diketahui bahwa pengambilalihan PT Subafood Pangan Jaya, oleh Terlapor berlaku efektif secara hukum pada tanggal 21 Januari 2013; ----------------------------------------------
5.4
Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terlapor, telah diklarifikasi bahwa Terlapor melakukan pemberitahuan kepada KPPU pada tanggal 22 Maret 2013; --halaman 38 dari 44
SALINAN 5.5
Bahwa Ketentuan dalam Pasal 29 UU No.5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: (1)”Penggabungan atau Peleburan badan Usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang berakibat nilai asset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib memberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut”; -----------------------------------------(2)”Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah”; -------------------------------------------------------------------------------
5.6
Bahwa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Pasal 5 ayat (1) Berbunyi “Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilaiaset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentuwajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan”; ------------------------------------------------------
5.7
Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat, bahwa kewajiban melakukan Pemberitahuan adalah “Pemberitahuan diterima Menteri baik dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 maupun yang tidak disertai perubahan anggaran dasar”; -------------------------------------------------------------------------------
5.8
Majelis Komisi berpendapat, berdasarkan fakta persidangan, sesuai dengan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-01218 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Subafood Pangan Jaya diketahui bahwa pengambilalihan saham PT Subafood Pangan Jaya oleh Terlapor berlaku efektif secara
hukum pada tanggal 21 Januari 2013,
sedangkan Terlapor melakukan pemberitahuan kepada KPPU pada tanggal 22 Maret 2013; ------------------------------------------------------------------------------------5.9
Majelis Komisi berpendapat bahwa berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak
Asasi
Manusia
Nomor
AHU-AH.01.10-01218
tentang
Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Subafood Pangan Jaya, dan bukti dokumen pemberitahuan pengambilalihan
halaman 39 dari 44
saham PT Subafood Pangan Jaya
SALINAN Terlapor kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha, maka Terlapor telah melakukan keterlambatan dalam melakukan pemberitahuan pengambilalihan selama 13 (tiga belas) hari kerja; -----------------------------------------------------------6.
Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; --6.1
Menimbang bahwa Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------------------(1)“Penggabungan atau Peleburan badan Usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai asset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib memberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut)” ----------------------------------------(2)“Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah; ------------------------------------------------------------------
6.2
Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut; ----------------------------------------
6.3
Unsur pengambialihan saham (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999); ------------------------------------------------------------6.3.1
Bahwa Pasal 28 ayat (2) menyatakan ”Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;---------------------------------------------------
6.3.2
Bahwa Pasal 28 ayat (3) menyatakan “ Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) , diatur dalam Peraturan Pemerintah;------------------------------------------------------------
6.3.3
Bahwa Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut hal-hal yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) adalah Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;--------------------------------------------
6.3.4
Bahwa yang dimaksud dengan pengambilalihan berdasarkan pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah “Perbuatan hukum
Nomor 57 Tahun 2010 adalah
yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk
mengambilalih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut;-------------------------------------halaman 40 dari 44
SALINAN 6.3.5
Bahwa berdasarkan uraian pada Butir 3 Tentang Hukum, telah terjadi pengambilalihan saham PT Subafood Pangan Jaya oleh Terlapor yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas PT Subafood Pangan Jaya;--------------------------------------------------------------------------------
6.3.6 6.4
Bahwa dengan demikian unsur pengambilalihan saham terpenuhi.-------
Unsur nilai aset dan atau nilai penjualan yang melebihi jumlah tertentu; ------------6.3.7
Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tatacara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah;--------------------------------------------
6.3.8
Bahwa Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Butir 4 Tentang Hukum di atas adalah PP Nomor 57 Tahun 2010;-----------------------------------------------------------------------
6.3.9
Bahwa Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 mengatur nilai aset badan usaha hasil penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan melebihi Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); atau nilai penjualan (omset) badan usaha hasil penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan melebihi Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);-----------------------------------
6.3.10
Bahwa
berdasarkan
uraian
pada
Butir
4
Tentang
Hukum,
pengambilalihan saham PT Subafood Pangan Jaya, oleh Terlapor berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada Butir 4.1 Tentang Hukum;-------------------6.3.11
Bahwa dengan demikian unsur nilai aset dan/atau nilai penjualan yang melebihi jumlah tertentu terpenuhi.-------------------------------------------
6.5
Unsur keterlambatan melakukan pemberitahuan kepada Komisi; ---------------------6.3.12
Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, Pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib memberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal pengambilalihan tersebut;-------------------
6.3.13
Bahwa, pengambilalihan PT Subafood Pangan Jaya oleh Terlapor berlaku efektif secara hukum pada tanggal 21 Januari 2013. Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pelaku Usaha halaman 41 dari 44
SALINAN wajib memberitahukan pengambilalihan kepada Komisi selambatlambatnya 30 (tiga puluh hari), sehingga Terlapor memiliki kewajiban untuk melakukan notifikasi Pemberitahuan kepada KPPU paling lambat tanggal
4
Maret
2013,
sedangkan
Terlapor
baru
melakukan
pemberitahuan kepada KPPU pada tanggal 22 Maret 2013;---------------6.3.14
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Terlapor telah melakukan keterlambatan dalam melakukan pemberitahuan pengambilalihan selama 13 (tiga belas) hari kerja;---------------------------------------------------------
6.6
Bahwa dengan demikian unsur keterlambatan melakukan pemberitahuan kepada Komisi terpenuhi. ---------------------------------------------------------------------
7.
Tentang Pengecualian; 7.1
Bahwa PT. Balaraja Bisco Paloma dimiliki oleh PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk dan Sdr. Stefanus Joko Mogoginta;----------------------------------------------------
7.2
Bahwa PT. Subafood Pangan Jaya dimiliki oleh PT Andalan Agro Makmur dan Sdr. Teddy Tjokrosapoetro;------------------------------------------------------------------
7.3
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 diatur bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tidak berlaku bagi Pelaku Usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham antar perusahaan yang terafiliasi;---------------------------------------------------------------------------------------
7.4
Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, yang dimaksud dengan “terafiliasi” adalah;---------------------------------------7.4.1. Hubungan antara perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
---------------
7.4.2. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau------------------------7.4.3. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.--------------7.5
Bahwa berdasarkan fakta persidangan, PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk dan Sdr. Stefanus Joko Mogoginta tidak terafiliasi dengan PT Andalan Agro Makmur dan Sdr. Teddy Tjokrosapoetro sebagaimana dimaksud pada butir 7.4;---------------
7.6
Bahwa berdasarkan kepemilikan tersebut di atas, PT. Balaraja Bisco Paloma tidak terafiliasi dengan PT. Subafood Pangan Jaya;---------------------------------------------
7.7
Bahwa dengan demikian maka kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada KPPU dalam perkara ini tidak dikecualikan.----------------------------
8.
Tentang Kesimpulan Majelis Komisi; ------------------------------------------------------
halaman 42 dari 44
SALINAN Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian di atas, Majelis Komisi sampai pada kesimpulan sebagai berikut: -----------------------------------------------------------------8.1
Bahwa benar bahwa nilai aset setelah pengambilalihan memenuhi jumlah tertentu;
8.2
Bahwa benar adanya keterlambatan melakukan pemberitahuan kepada Komisi setelah efektif yuridis pengambilalihan saham;- -----------------------------------------
9.
Tentang Pertimbangan Majelis Komisi sebelum Memutus; -------------------------Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut; ---------------------------------------------------------------------------------------9.1
Bahwa Terlapor setelah mengetahui bahwa telah terlambat dalam melakukan pemberitahuan pengambialihan saham, segera merespon dengan baik dan melengkapi syarat-syarat administratif kepada KPPU ; ---------------------------------
9.2
Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terlapor yaitu, Terlapor telah bersikap baik dan kooperatif selama proses Sidang Majelis Komisi berlangsung; ----------------------------------------------------------------
9.3
Bahwa Majelis komisi mempertimbangkan agar keterlambatan ini menjadi pembelajaran bagi pelaku usaha lainnya agar mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku;-----------------------------------------------------------------------
10.
Tentang Diktum Putusan dan Penutup; ---------------------------------------------------Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, penilaian, analisa dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----------------------------------------------------------------------
MEMUTUSKAN
1. Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; ------------------------------------------------------2. Menghukum Terlapor membayar denda sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Milliar Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); --------------------------------------------3. Bahwa setelah Terlapor melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut harus dilaporkan dan diserahkan ke KPPU;---------------Demikian putusan ini ditetapkan melalui Musyawarah Majelis Komisi pada tanggal 2 April 2014 dan dibacakan di persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 April 2014 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M. halaman 43 dari 44
SALINAN Ph.D. sebagai Ketua Majelis Komisi; Dr. Sukarmi, S.H. M.H. dan Kamser Lumbanradja, M.B.A. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh R. Arif Yulianto, S.H. dan Rumondang Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Panitera.
Ketua Majelis Komisi,
(Ttd.)
Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D.
Anggota Majelis Komisi,
Anggota Majelis Komisi,
(Ttd.)
( Ttd.)
Dr. Sukarmi, S.H., M.H.
Kamser Lumbanradja, M.B.A.
Panitera, (Ttd.)
(Ttd.)
R. Arif Yulianto, S.H.
Rumondang Nainggolan, S.H.
Salinan sesuai dengan aslinya, SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Direktur Persidangan,
A. Junaidi, S.H., M.H., LL.M., M. Kn.
halaman 44 dari 44
