2014

PEMERINTAH KOTA BAUBAU

SEKRETARIAT DAERAH UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG JASA Gedung Maedani Lt. 1.Jln. Sijawangkati No. – Website: setda.baubaukota.go.id

Email: [email protected]; [email protected]

B A U BA U BERITA ACARA PEMBERIAN PENJELASAN/AANWIJZING (BAPP) DOKUMEN PENGADAAN Nomor : 24.2 /BAPP /POKJA III-ULP/VI/2014 Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan Belas bulan Juni tahun Dua ribu empat belas (19-06-2014) Pukul 10.00 s/d 12.00 Waktu Server Lpse Kota Baubau, Pokja III ULP Kota Baubau sesuai dengan surat penugasan Kepala ULP Kota Baubau, Nomor : 18/ULP/V/2014 Tanggal 08 Mei 2014 telah melaksanakan tahapan Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) Dokumen Pengadaan dengan metode tanya jawab secara elektronik melalui Website Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kota Baubau http://lpse.baubaukota.go.id untuk Lelang Paket Pekerjaan sebagai berikut: Satuan Kerja Lokasi Sumber Anggaran Tahun Anggaran No 1.

: Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Baubau : Kota Baubau : APBD (DAU/DAK) Kota Baubau : 2014 Nama Paket

Kode Lelang

Pengadaan Kapal Perikanan 10 GT

223405

Peserta : a) Pokja III ULP Kota Baubau. b) Penyedia barang dan jasa yang telah mendaftar pada paket pekerjaan tersebut di atas dan ikut secara online pada website http://lpse.baubaukota.go.id Risalah Tanya Jawab : Pengadaan Kapal Perikanan 10 GT Pertanyaan Peserta :

Dokumen

LDP

Bab

IV

Uraian Apa urgensi IUJK dalam pengadaan kapal....berdasarkan UU Jasa Konstruksi No.18 Tahun 1999, Usaha Jasa Konstruksi yaitu Bidang Arsitektur, Bidang Elektrikal, Bidang Sipil dan Bidang Lingkungan.....BIDANG PERKAPALAN TIDAK TERMASUK KEDALAMNNYA...Apa payung hukum yang digunakan pokja sehingga nomenklatur Bidang Perkapalan masuk dalam kategori yang harus mendapatkan IUJK.... beberapa pengadaan kapal yang pernah kami ikuti dan menangkan secara fair, kami tidak pernah menemukan persyaratan IUJK sebagaimana yang saudara persyaratkan...mohon kiranya penjelasan sesuai aturan mana saudara menetapkan persyaratan IUJK. Persyaratan Personil Inti yaitu : Bidang SIPIL, Bidang ARSITEKTUR, Pelaksana bangunan gedung/Pelaksana bangunan perumahan, Juru Ukur Kuantitas Bangunan Gedung/Quantiti Surveyor/Pelaksana gedung/Pelaksana bangunan perumahan..ADALAH PERSYARATAN DISKRIMINASI & TIDAK SESUAI DENGAN BIDANG PEKERJAAN YANG DILELANGKAN....Apa korelasi bidangbidang tersebut dengan pembangunan kapal, tolong

Pengirim

3417405 19 Jun 2014 11:11

3417405 19 Jun 2014 11:14

3417405 19 Jun 2014 11:20

LDK

jelaskan sesuai kurikulum pendidikan yang berlaku di Indonesia....ATAU INI NEGARA ABAL-ABAL, YANG SEENAKNYA MEMBUAT PERSYARATAN DEMI MELULUSKAN SATU PIHAK TERTENTU SEBAGAI PEMENANG... Tolong sebut Perguruan Tinggi mana atau Sekolah Tinggi mana, yang ada kurikulum Teknik Sipil dan Arsitektur yang belajar PERKAPALAN..... bangun kapal itu menyakut keselamatan dan laik laut, sehingga jangan kita bermain-main dengan proses pelelangan...apa orang sipil belajar stabilitas kapal, trim kapal, titik bouyanci... (Persyaratan angka 1 huruf d, dapat digantikan dengan surat dukungan dari galangan kapal dan menyertakan legalitas galangan yakni SIUP, SITU, TDP, SIUI dan B. NPWP)......JIKA PERSYARATAN INI DIBERLAKUKAN, MAKA PERSYARATAN PERSYARATAN IUJK, TENAGA TEKNIK SIPIL, ARSITEK, JURU KUALIFIKASI UKUR BANGUNAN, DLL, TIDAK PERLU DIPERSYARATKAN LAGI....JANGAN MEMBUAT PERSYARATAN YANG ANEHANEH DAN TIDAK SESUAI PERPRES NO.54 TAHUN 2010 & NO. 70 TAHUN 2012 & PERKA LKPP No. 14 tahun 2012 JIKA PERSYARATAN-PERSYARATAN DALAM DOKUMEN LELANG TIDAK DIUBAH SESUAI KEBUTUHAN PENGADAAN KAPAL POLE AND LINE, SAYA CURIGA POKJA TIDAK MEMILIKI SERTIFIKASI..... Tolong dibaca UU Jasa Konstruksi, Peraturan LPJK, Peraturan Mentri PU No. : 08 / PRT / M / 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi....di BAB berapa, halaman berapa, pasal berapa, Lampiran berapa yang menyebutkan BIDANG PERKAPALAN....ingat pak/Ibu IUJK dan Penentuan Daftar Personil Inti merujuk pada aturan yang saya sebut diatas dan nomenklatur matakuliah/mata pelajaran.... persyaratan berikutnya adalah peserta wajib melampirkan hasil scan ijazah/KTP/SKT...saya tantang panitia,KAMI SIAP hadirkan orang yang masuk dalam daftar personil inti....apa benar pengadaan ini fair atau tidak...JANGAN SAMPAI ORANG YANG DIARAHKAN, HANYA PINJAM IJAZAH/KTP/SKT......HATI-HATI PAK/IBU (Bahwa Penjelasan Perpres No.70 thn 2012 psl 4 huruf b, pekerjaan konstruksi bangunan kapal sebagaimana dalam lingkup pekerjaan ini merupakan salah satu lingkup dari pekerjaan konstruksi wujud fisik lainnya. Sehingga kami menetapkan bahwa pekerjaan pengadaan kapal ini masuk dalam kategori jasa konstruksi......TIDAK BISA PAK, TIDAK ADA PENJELASAN LEBIH LANJUT YANG SECARA NYATA MENYATAKAN BIDANG PERKAPALAN... IUJK payung hukumnya UU JASA KONSTRUKSI & PERATURAN MENTERI....ngerti nggak penjabaran dan hirarki Undang-undang dan outputnya....bahwa dalam perpres disebut wujud fisik lainnya tidak berarti harus ada IUJK....lihat payung hukum IUJK (Bahwa persyaratan personil inti sebagaimana dalam dokumen pengadaan, merupakan korelasi dari bidang usaha jasa konstruksi yang kami persyaratkan. Kami tidak seenaknya membuat syarat sebagaimana anggapan bapak) .....INI PENGADAAN KAPAL.....bukan GEDUNG ATAU TAMAN KOTA PALIGIMATA.... korelasi keilmuan yang saudara tetapkan bisa dipertanggungjawabkan sesuai Undang-undang...jangan memaksakan kehendak (Bahwa persyaratan personil inti sebagaimana dalam dokumen pengadaan, merupakan korelasi dari bidang usaha jasa konstruksi yang kami persyaratkan. Kami tidak seenaknya membuat syarat sebagaimana anggapan bapak)....ini diatur dalam UU Jasa Konstruksi...dipasal berapa ada PERKAPALAN......yang benar saja pak/ibu jika bapak/ibu...menyatakan tidak seenaknya menetapkan..sebut pasal-pasal dan undang-undangnya atau peraturannya..yang menyatakan seluruh keberatan kami...

3417405 19 Jun 2014 11:22 3417405 19 Jun 2014 11:24

3417405 19 Jun 2014 11:29

3417405 19 Jun 2014 11:31

3417405 19 Jun 2014 11:37

3417405 19 Jun 2014 11:42

3417405 19 Jun 2014 11:43

3417405 19 Jun 2014 11:49

3417405 19 Jun 2014 11:51 3417405 19 Jun 2014 11:52 3417405 19 Jun 2014 11:53 3417405 19 Jun 2014 11:55

(Betul, pak. tidak ada Perguruan Tinggi yang Fakultas Tehnik Sipil/Arsitektural yang belajar Perkapalan. Sekali lagi kami jelaskan bahwa ini adalah korelasi dari bidang usaha yang kami persyaratkan. Sehingga terkait dengan perkapalannya kami persyaratkan sarjana teknik perkapalan yang diharapkan dapat berkerjasama dalam proses pekerjaan dimaksud) ....KALO BENAR....KENAPA MELAKUKAN HAL YANG TIDAK MEMILIK PAYUNG HUKUM...PERNYATAAN KORELASI BUKAN PAYUNG HUKUM...SEBUT UNDANG-UNDANGNYA ATAU PERATURANNYA PAK/IBU SLURUH RANGKAIAN PEKERJAAN KAPAL TIDAK ADA KORELASI DENGAN TEKNIK SIPIL, ARSITEKTUR, UKUR BANGUNAN, DLLL....YANG ADA PERKAPALAN, LISTRIK, KAPAL, MEIN KAPAL, AHLI FIBERGLAS

3417405 19 Jun 2014 11:57

3417405 19 Jun 2014 11:59

Penjelasan Panitia/Pokja III Unit Layanan Pengadaan Kota Baubau

Dokumen

LDP

LDP

LDP

LDP

Bab

Uraian

Pengirim

IV

Apa urgensi IUJK dalam pengadaan kapal....berdasarkan UU Jasa Konstruksi No.18 Tahun 1999, Usaha Jasa Konstruksi yaitu Bidang Arsitektur, Bidang Elektrikal, Bidang Sipil dan Bidang Lingkungan.....BIDANG PERKAPALAN TIDAK TERMASUK KEDALAMNNYA...Apa payung hukum yang digunakan pokja sehingga nomenklatur Bidang Perkapalan Pokja III masuk dalam kategori yang harus mendapatkan IUJK.... 19 Jun 2014 (Bahwa Penjelasan Perpres No.70 thn 2012 psl 4 huruf b, 11:40 pekerjaan konstruksi bangunan kapal sebagaimana dalam lingkup pekerjaan ini merupakan salah satu lingkup dari pekerjaan konstruksi wujud fisik lainnya. Sehingga kami menetapkan bahwa pekerjaan pengadaan kapal ini masuk dalam kategori jasa konstruksi)

IV

Persyaratan Personil Inti yaitu : Bidang SIPIL, Bidang ARSITEKTUR, Pelaksana bangunan gedung/Pelaksana bangunan perumahan, Juru Ukur Kuantitas Bangunan Gedung/Quantiti Surveyor/Pelaksana gedung/Pelaksana bangunan perumahan..ADALAH PERSYARATAN DISKRIMINASI & TIDAK SESUAI DENGAN BIDANG PEKERJAAN YANG DILELANGKAN....Apa korelasi bidangIII bidang tersebut dengan pembangunan kapal, tolong jelaskan Pokja 19 Jun 2014 sesuai kurikulum pendidikan yang berlaku di 11:48 Indonesia....ATAU INI NEGARA ABAL-ABAL, YANG SEENAKNYA MEMBUAT PERSYARATAN DEMI MELULUSKAN SATU PIHAK TERTENTU SEBAGAI PEMENANG... (Bahwa persyaratan personil inti sebagaimana dalam dokumen pengadaan, merupakan korelasi dari bidang usaha jasa konstruksi yang kami persyaratkan. Kami tidak seenaknya membuat syarat sebagaimana anggapan bapak)

IV

Tolong sebut Perguruan Tinggi mana atau Sekolah Tinggi mana, yang ada kurikulum Teknik Sipil dan Arsitektur yang belajar PERKAPALAN..... bangun kapal itu menyakut keselamatan dan laik laut, sehingga jangan kita bermainmain dengan proses pelelangan...apa orang sipil belajar III stabilitas kapal, trim kapal, titik bouyanci.... (Betul, pak. tidak Pokja 19 Jun 2014 ada Perguruan Tinggi yang Fakultas Tehnik Sipil/Arsitektural 11:55 yang belajar Perkapalan. Sekali lagi kami jelaskan bahwa ini adalah korelasi dari bidang usaha yang kami persyaratkan. Sehingga terkait dengan perkapalannya kami persyaratkan sarjana teknik perkapalan yang diharapkan dapat berkerjasama dalam proses pekerjaan dimaksud)

IV

(Persyaratan angka 1 huruf d, dapat digantikan dengan surat dukungan dari galangan kapal dan menyertakan legalitas galangan yakni SIUP, SITU, TDP, SIUI dan NPWP)......JIKA Pokja III PERSYARATAN INI DIBERLAKUKAN, MAKA PERSYARATAN 19 Jun 2014 IUJK, TENAGA TEKNIK SIPIL, ARSITEK, JURU UKUR 12:43 BANGUNAN, DLL, TIDAK PERLU DIPERSYARATKAN LAGI....JANGAN MEMBUAT PERSYARATAN YANG ANEH-

ANEH DAN TIDAK SESUAI PERPRES NO.54 TAHUN 2010 & NO. 70 TAHUN 2012 & PERKA LKPP No. 14 tahun 2012 JIKA PERSYARATAN-PERSYARATAN DALAM DOKUMEN LELANG TIDAK DIUBAH SESUAI KEBUTUHAN PENGADAAN KAPAL POLE AND LINE, SAYA CURIGA POKJA TIDAK MEMILIKI SERTIFIKASI..... Tolong dibaca UU Jasa Konstruksi, Peraturan LPJK, Peraturan Mentri PU No. : 08 / PRT / M / 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi....di BAB berapa, halaman berapa, pasal berapa, Lampiran berapa yang menyebutkan BIDANG PERKAPALAN....ingat pak/Ibu IUJK dan Penentuan Daftar Personil Inti merujuk pada aturan yang saya sebut diatas dan nomenklatur matakuliah/mata pelajaran.... persyaratan berikutnya adalah peserta wajib melampirkan hasil scan ijazah/KTP/SKT...saya tantang panitia,KAMI SIAP hadirkan orang yang masuk dalam daftar personil inti....apa benar pengadaan ini fair atau tidak...JANGAN SAMPAI ORANG YANG DIARAHKAN, HANYA PINJAM IJAZAH/KTP/SKT......HATI-HATI PAK/IBU (Bahwa Penjelasan Perpres No.70 thn 2012 psl 4 huruf b, pekerjaan konstruksi bangunan kapal sebagaimana dalam lingkup pekerjaan ini merupakan salah satu lingkup dari pekerjaan konstruksi wujud fisik lainnya. Sehingga kami menetapkan bahwa pekerjaan pengadaan kapal ini masuk dalam kategori jasa konstruksi......TIDAK BISA PAK, TIDAK ADA PENJELASAN LEBIH LANJUT YANG SECARA NYATA MENYATAKAN BIDANG PERKAPALAN... IUJK payung hukumnya UU JASA KONSTRUKSI & PERATURAN MENTERI....ngerti nggak penjabaran dan hirarki Undang-undang dan outputnya....bahwa dalam perpres disebut wujud fisik lainnya tidak berarti harus ada IUJK....lihat payung hukum IUJK (Bahwa persyaratan personil inti sebagaimana dalam dokumen pengadaan, merupakan korelasi dari bidang usaha jasa konstruksi yang kami persyaratkan. Kami tidak seenaknya membuat syarat sebagaimana anggapan bapak) .....INI PENGADAAN KAPAL.....bukan GEDUNG ATAU TAMAN KOTA PALIGIMATA..... korelasi keilmuan yang saudara tetapkan bisa dipertanggungjawabkan sesuai Undang-undang...jangan memaksakan kehendak (Terima kasih pak atas masukkannya).. (Bahwa persyaratan personil inti sebagaimana dalam dokumen pengadaan, merupakan korelasi dari bidang usaha jasa konstruksi yang kami persyaratkan. Kami tidak seenaknya membuat syarat sebagaimana anggapan bapak)....ini diatur dalam UU Jasa Konstruksi...dipasal berapa ada PERKAPALAN......yang benar saja pak/ibu jika bapak/ibu...menyatakan tidak seenaknya menetapkan..sebut pasal-pasal dan undang-undangnya atau peraturannya..yang menyatakan seluruh keberatan kami... (Betul, pak. tidak ada Perguruan Tinggi yang Fakultas Tehnik Sipil/Arsitektural yang belajar Perkapalan. Sekali lagi kami jelaskan bahwa ini adalah korelasi dari bidang usaha yang kami persyaratkan. Sehingga terkait dengan perkapalannya kami persyaratkan sarjana teknik perkapalan yang diharapkan dapat berkerjasama dalam proses pekerjaan dimaksud) ....KALO BENAR....KENAPA MELAKUKAN HAL YANG TIDAK MEMILIK PAYUNG HUKUM...PERNYATAAN KORELASI BUKAN PAYUNG HUKUM...SEBUT UNDANGUNDANGNYA ATAU PERATURANNYA PAK/IBU (Tenaga teknik sipil/arsitektural merupakan tenaga teknis yang digunakan untuk berkoordinasi dengan site manager/teknik perkapalan) SLURUH RANGKAIAN PEKERJAAN KAPAL TIDAK ADA KORELASI DENGAN TEKNIK SIPIL, ARSITEKTUR, UKUR BANGUNAN, DLLL....YANG ADA PERKAPALAN, LISTRIK, KAPAL, MEIN KAPAL, AHLI FIBERGLAS (Dalam rangkaian proses pekerjaan ini ada item pekerjaan yang berkaitan dengan sipil/arsitektural seperti pengecoran lunas dan pek lantai kamar mesin sehingga kami menyaratkan tenaga tersebut).

Sampai dengan batas waktu yang telah disediakan oleh panitia untuk tanya jawab secara elektronik melalui website http://lpse.baubaukota.go.id seluruh calon penyedia yang telah mendaftar tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan. (Kesimpulan: bahwa seluruh peserta telah memahami panduan dalam dokumen Pengadaan dan addendum dokumen pengadaan dapat di ambil pada pukul 16.00 Wita pada website http://lpse.baubaukota.go.id ).

Pokja menutup tahapan pemberian penjelasan (Aanwijzing) pada Pukul 12.00 Waktu server LPSE Kota Baubau sesuai dengan batas waktu pada SPSE. Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) Dokumen Pengadaan pada e-Lelang Pemilihan Langsung dengan pascakualifikasi sistem gugur ini dibuat dalam rangkap yang cukup, dan dengan penuh rasa tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Pokja III Unit Layanan Pengadaan Kota Baubau Tahun Anggaran 2014, TTD PANITIA