2014

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 139/PUU-XII/2014

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MAHAKAM ULU DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA KAMIS, 15 JANUARI 2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 139/PUU-XII/2014 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu Di Provinsi Kalimantan Timur terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Ismail Thomas 2. Yustinus Dullah ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Kamis, 15 Januari 2015 Pukul 10.02 – 10.34 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Arief Hidayat 2) Wahiduddin Adams 3) Muhammad Alim Yunita Rhamadani

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Burhan Ranreng 2. Ismail

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.02 WIB 1.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Sidang dalam Perkara Nomor 139/PUU-XII/2014 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Pemohon siapa yang hadir, tolong diperkenalkan dulu?

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: BURHAN RANRENG Yang Mulia, yang hadir adalah Kuasa Hukum dari Pemohon. Satu, Burhan Ranreng, S.H. Dua, Ismail, S.H.

3.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, itu Pemohon?

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: BURHAN RANRENG Kuasa Pemohon.

5.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Prinsipal enggak hadir, ya?

6.

KUASA HUKUM PEMOHON: BURHAN RANRENG Hari ini enggak hadir, Yang Mulia.

7.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ini yang hadir Kuasa Hukumnya Burhan Ranreng sama Ismail?

8.

KUASA HUKUM PEMOHON: BURHAN RANRENG Ismail.

9.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, yang mana? Yang Pak Burhan yang mana? Oh, baik. Kemudian Pak Ismail satunya ya. 1

Baik, pada panggilan yang pertama, sidang yang pertama Saudara tidak hadir? 10.

KUASA HUKUM PEMOHON: BURHAN RANRENG Ya.

11.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Kenapa tidak hadir Saudara? Dipanggil patut.

12.

KUASA HUKUM PEMOHON: BURHAN RANRENG Yang Mulia. Karena pada mendapatkan relasi panggilan.

13.

sidang

pertama

kami

belum

KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, belum mendapat?

14.

KUASA HUKUM PEMOHON: BURHAN RANRENG Ya. Dan juga pemberitahuan melalui ... baik melalui HP maupun SMS kami belum dapat.

15.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, begitu ya.

16.

KUASA HUKUM PEMOHON: BURHAN RANRENG Pada hari sidang yang (...)

17.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, baik. Kalau begitu ini kehadiran Anda yang pertama, pada sidang pertama ini kita sudah mundur beberapa hari, ya. Baik, saya persilakan Saudara mengemukakan pokok-pokok permohonan Anda, terutama objeknya yang diujikan apa, kemudian kenapa bertentangan dengan konstitusi dan pasal berapa pertentangannya, kemudian alasan permohonannya, dan yang terakhir petitum. Jadi tidak perlu keseluruhan disampaikan, ya.

2

18.

KUASA HUKUM PEMOHON: BURHAN RANRENG Ya.

19.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Saya persilakan Saudara.

20.

KUASA HUKUM PEMOHON: BURHAN RANRENG Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang disampaikan pada kami. Perihal permohonan ini pengujian lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

21.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Saya tegaskan ya, objek permohonannya itu menyangkut undangundang pasal atau ayat yang mana itu? Atau menyangkut apa? Lampiran ya? Intinya menyangkut lampiran ya?

22.

KUASA HUKUM PEMOHON: BURHAN RANRENG Intinya menyangkut lampiran, Yang Mulia.

23.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Menyangkut lampirannya. Baik, silakan diteruskan.

24.

KUASA HUKUM PEMOHON: BURHAN RANRENG Jadi pokok-pokok permohonannya, yaitu bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 memuat ketentuan Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari undang-undang ini. Bahwa peta wilayah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) tercantum dalam lampiran undang-undang a quo setelah dihitung luasnya sebesar 18.856,2 km ... saya ulangi 18.856,2 km. Bahwa ketentuan lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 menurut Para Pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena menimbulkan ketidakpastian hukum. Bahwa 3

ketidakpastian hukum dimaksud timbul karena terdapat perbedaan luas wilayah dalam lampiran dengan luas wilayah dalam penjelasan undangundang a quo. Bahwa penjelasan undang-undang a quo menyantumkan secara eksplisit luas wilayah keseluruhan Kabupaten Mahakam Ulu lebih kurang 15.315 km. Bahwa meskipun tanda kurang lebih, lebih kurang, digunakan dalam penjelasan tersebut, angka sesungguhnya memang seluas 15.315 km berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2010. Bahwa perbedaan luas wilayah antara lampiran dan paragraf 7 penjelasan ... penjelasan umum seluas 18.856,2 km kurang 15.315 km sama dengan 3.541,2 km yang terdapat dalam wilayah Kecamatan Long Hubung yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Barat. Bahwa sesungguhnya luas wilayah Kecamatan Long Hubung berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2010 yang digunakan sebagai dasar penghitungan luas pemekaran Kabupaten Mahakam Ulu hanya seluas 530,90 km, namun luas Kecamatan Long Hubung yang didasarkan pada penghitungan peta wilayah Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 menjadi 530,9 km tambah 3.541,20 km sama dengan 4.072,10 km. Saya lanjutkan. Penghitungan luas tersebut juga bertentangan dengan apa yang telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Kutai Barat atau induk dengan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu pemekaran sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Jumlah PNSD antara Kabupaten Kutai Barat (induk) dan Kabupaten Mahakam Ulu pemekaran, tanggal 18 Oktober 2013 di kantor … di Kantor Pemerintahan Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat dan Pejabat Bupati Mahakam Ulu. Bahwa adapun hasil rekonsiliasi yang disebut … disepakati oleh masing-masing pihak terhadap data luas wilayah adalah sebagai berikut. Kabupaten Kutai Barat atau induk semula 35.969,69 km menjadi 20.381,59 km, Kabupaten Mahakam Ulu atau pemekaran semula 0 km menjadi 15.315 km. Akibat kesalahan penghitungan luas wilayah Kecamatan Long Hubung tersebut, maka terjadi penukaran … pengurangan wilayah Kabupaten Kutai Barat seluas 3.541,20 km. Bahwa pengurangan wilayah Kabupaten Kutai Barat seluas 3.541,20 km telah mengakibatkan hal-hal sebagai berikut. 1. Timbulnya kerugian dana bagi hasil pertambangan umum pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp132.458.809.626,00. 2. Timbulnya kerugian dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan pada tahun anggaran 2014 dari Provinsi Kalimantan Timur sebesar lebih kurang Rp54 miliar. 3. Terjadinya ketidakpastian urusan pemerintahan di Kabupaten Kutai Barat, khususnya di kampung-kampung yang berbatasan dengan Kabupaten Mahakam Ulu.

4

4. Terjadinya kekacauan pengelolaan administrasi pemerintahan terkait penerbitan lisensi/perizinan di wilayah Kabupaten Kutai Barat, khususnya di kampung-kampung yang berbatasan dengan Kabupaten Mahakam. Bahwa kerugian-kerugian sebagian ini diuraikan pada angka 25 di atas secara langsung mengakibatkan kerugian pula kepada Para Pemohon bahwa Pemohon I sebagai Bupati Kutai Barat telah dirugikan karena. 1. Apabila yang dipakai sebagai batas … batas antar Kabupaten Kutai Barat dengan Kabupaten Mahakam Ulu ada luas batas indikatif seperti peta lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013, maka Kabupaten Kutai Barat yang Pemohon I pimpin kehilangan wilayah seluas 3.541,20 km. 2. Berkurangnya wilayah kerja administratif Pemohon I, khususnya di kampung-kampung yang berbatasan dengan Kabupaten Mahakam Ulu. 3. Terhambatnya implementasi visi-misi dan program kerja yang telah disusun oleh Pemohon I dalam rangka mensejahterakan warga Kabupaten Kutai Barat, khusunya di kampung-kampung yang berbatasan dengan Kabupaten Mahakam Ulu. 4. Bahwa Pemohon II sebagai warga negara yang berdomisili di Kabupaten Kutai Barat juga telah dirugikan karena wilayah usaha masyarakat adat menjadi berkurang demikian pula dengan berkurangnya cakupan wilayah kewenangan lembaga adat yang pada gilirannya baik langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Barat. Bahwa berdasarkan uraian di atas telah ternyata lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan oleh karenanya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum. Kesimpulan, berdasarkan uraian di atas Para Pemohon dalam permohonan ini menyimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan a quo. 2. Para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan. 3. Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersayarat (conditional constitutional). Petitum. Berdasarkan uraian di atas, petitum dalam permohonan ini adalah sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara 5

bersyarat bila tidak ditafsirkan bahwa luas wilayah Kabupaten Mahakam Ulu adalah sebagaimana yang tercantum dalam paragraf 77 … kami ulangi, paragraf 7 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013, yaitu lebih kurang 15.315 km. 3. Menyatakan lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ditafsirkan bahwa luas wilayah Kabupaten Mahakam Ulu adalah sebagaimana yang tercantum dalam paragraf 7 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 yaitu seluas lebih kurang 15.315 km. 4. Memerintahkan memuat putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Sendawar, 24 November 2014. Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon, Burhan Ranreng, S.H., Ismail, S.H. Terima kasih, Yang Mulia. 25.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, terima kasih. Pada agenda yang persidangan yang pertama ini setelah Saudara mengemukakan secara lisan permohonannya, maka Saudara sekarang diminta untuk mendengarkan nasihat Hakim dalam rangka untuk memperbaiki permohonan ini. Silakan, Yang Mulia Dr. Muhammad Alim untuk memberikan nasihat, saran, perbaikan permohonan ini.

26.

HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua. Di sini yang Saudara ujikan adalah lampiran, berarti gambar petanya itu?

27.

KUASA HUKUM PEMOHON: BURHAN RANRENG Ya.

28.

HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Ya, kan?

29.

KUASA HUKUM PEMOHON: BURHAN RANRENG Ya, Mulia.

6

30.

HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Ini … ini ada juga satu ketidakpastian di sini. Mohon maaf, ya. Yang Saudara ujikan itu di halaman 5 itu dari undang-undangnya itu, “Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu merupakan pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat terdiri dari 5 kecamatan, yaitu ini, ini, ini.” Di sini disebutkan kira-kira, jadi ini kan juga tidak pasti. 15.315 km² ya, yang Saudara minta itu dinyatakan. Nah, kalau 15.315 itu lalu lampirannya itu, yang lampiran petanya itu, yang bagian mana yang harus dikurangi dan mana yang harus ditambahi? Itu lho. Ini kan penjelasan ini di paragraf 7 itu sekian … kirakira 15.315 km. Tapi di petanya yang lampiran 2 itu, yang Saudara … lampiran yang Saudara katakan itu, itu kan peta. Jadi, kita tidak tahu yang mana yang kurang, mana yang bertambah, itu lho. Ini kan menjadi masalah itu karena tidak pasti yang mana yang Saudara maksud. Ini peta ini kalau dengan ini … dengan angka 5 … halaman 5 daripada undang-undang itu yang Saudara sebut paragraf 7 itu, itu kita tidak tahu yang bagian mana yang mesti dihilangkan dan bagian mana yang mesti ditambah, itu lho. Nah, ini … ini … ini kan jadi masalah … masalah kepastiannya itu yang mananya yang Saudara maksud. Itu nanti Saudara berikan penjelasan supaya kita paham.

31.

KUASA HUKUM PEMOHON: BURHAN RANRENG Terima kasih, Yang Mulia.

32.

HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM Kemudian, di permohonan Saudara sendiri, yaitu di halaman 4 ini, itu sebelum angka III itu, di angka 10 itu, penulisannya tolong, angka 10 itu atau dari permohonan Saudara, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatur konstitusional antara lain, asas kepastian hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1). Nanti kalau 28D … ayat itu tidak harus huruf besar, ya. Ayat itu huruf kecil saja. Kemudian di angka 11, lampiran Undang-Undang 2 Tahun 2013 merugikan hak konstitusional Para Pemohon itu tidak usah para itu menjadi huruf besar, Pemohonnya ya, tapi paranya kan itu kan 2 orang di sini, yaitu bupati dan kepala adat itu. Lalu di bawah … ayat (1) itu, ayatnya tadi sudah saya katakan dan Saudara tinggal tulis saja, tidak usah disebut perubahan kedua, perubahan ketiga, pokoknya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sajalah karena di sini kita memutus apakah dia perubahan pertama, kedua, ketiga, atau tidak berubah itu bukan soal, pokoknya yang sah UndangUndang Dasar Tahun 1945, oke. 7

Di angka 12 juga itu kata para juga ya, Para Pemohon. Bahwa berdasarkan undang-undang tersebut di atas Para Pemohon dan seterusnya, itu mungkin Saudara perbaiki. Tapi memang yang mungkin yang paling Saudara harus jelaskan di bagian mana sih yang dari lampiran itu yang tidak cocok, sehingga tidak luas … luasnya tidak menjadi sekian. Kalau tidak itu … itu nanti susah kita … kita menentukan. Untuk sementara, Pak Ketua. 33.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Yang Mulia. Berikutnya, Yang Mulia Dr. Wahiduddin, saya persilakan.

34.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Pemohon, pertama ini Pemohonnya adalah bupati, ya? Yang kedua, ketua presidium dewan adat. Nah, kalau yang bupati ini dikualifikasikan sebagai lembaga negara, ya. Sedangkan Pemohon II Ketua Presidium Dewan Adat bertindak sebagai perorangan warga negara. Nah, di dalam permohonan ini tidak jelas kerugian konstitusional dari Pemohon II sebagai ketua presidium dewan adat itu berkaitan dengan pembentukkan Kabupaten Mahakam Ulu itu apa kerugiannya? Itu dijelaskan. Masalah ini itu bermula ya dari … di poin 22 itu ada kesepakatan untuk lampiran dari undang-undang itu ya karena undang-undang itu kan disahkan 11 Oktober. Nah, pada tanggal 8 Oktobernya itu ada kesepakatan di Kementerian Dalam Negeri mengenai luas wilayah, itu biasa. Memang setelah di DPR, biasanya kalau pemekaran itu menyangkut apa … lampiran, peta, gambar itu biasanya dicermati lagi karena mungkin waktu pembahasan di DPR tidak terlalu dicermati. Nah, kemudian gambarnya itu sebelumnya. Ini kan tiga hari sebelum disahkan itu dicermati lagi. Nah, dicermati, kemudian ada Berita Acara yang di 23 itu Kabupaten Kutai Barat (induk) yang semula 35.000 km sekian, menjadi 20 karena akan diambil oleh pemekaran, ya. Mahakam Ulu yang semula ya 0 km memang belum ada kabupatennya yang dimekarkan, sekarang menjadi 15.315 km. Lalu, ketika di undang-undangnya disahkan, lampirannya disertakan, sah menjadi undang-undang berlaku, ternyata jumlahnya 18.856,20 km. Ada perbedaan. Nah, keadaan hal itu apakah pernah itu dikonsultasikan, gitu ya? Karena nanti di 29 poin ini Pemohon mengatakan, “Maka pemerintah kabupaten memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk bisa menghadirkan ahli yang berwenang menetapkan bentuk peta sesuai dengan luas wilayah seperti yang tertera di penjelasan itu sesuai dengan kesepakatan.”

8

Nah, jadi ada permohonan meskipun di kesimpulan tidak ada dan di petitum tidak ada, ya Majelis untuk menghadirkan. Nah, apakah ini pernah ditempuh? Karena dulu kesepakatannya begini luasannya, lalu ketika sudah disertakan lampiran undang-undang yang sudah disahkan, kok berbeda. Mengapa tidak hal-hal seperti itu? Yang kedua. Ini yang diuji bukan norma, ya? Bukan gambarnya? Terlihat mata gambar, ya. Karena disebutkan di sini lampirannya, lampirannya yang diuji. Yang dilampirkan itu gambar, bukan kete … ketentuannya di penjelasan umum mengenai luas-luasnya kan dijelaskan di sana. Tapi di penjelasan juga tidak diuji. Justru yang diuji ini adalah gambar, ya. Karena gambar itu seperti itu, saya katakan ya kami punya pengalaman seperti itu dulu sering. Memang setelah lihat gambarnya itu sering harus dicermati lagi. Biasanya kalau sudah dicermati, ada ketidaksesuaian, mungkin 500 m dan lain-lain sebagainya, batasnya, dan lain-lain sebagainya itu biasanya diselesaikan lampirannya, selesainya di lampirannya. Nah, apakah hal-hal seperti itu sudah ditempuh? Ya, saya kira cara-cara seperti itu lebih apa … mulus penyelesaiannya, sehingga tidak perlu diuji di sini ya terkait yang diuji ini lampirannya, bukan normanya. Mana yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, lalu kemudian mana yang nanti kita sebutkan ada kerugian, dan lain-lain sebagainya. Karena di sini apalagi untuk Mahkamah memutus konstitusional bersyarat ya, ini formulasi petitum ini kita tidak dapat memutus konstitusional bersyarat berkaitan dengan lampiran karena lampiran itu tidak norma, gitu. Coba hal-hal seperti itu diperhatikan nanti di dalam perbaikan, ya. Terima kasih, Pak. 35.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Yang Mulia. Sudah banyak yang disampaikan oleh dua orang Hakim Yang Mulia. Sekarang saya tambahkan dan saya tegaskan kembali. Yang pertama Saudara harus perhatikan menyangkut Pemohon. Ini kalau menyangkut kepentingan daerah itu bisa saja Pemohon itu yang bisa diberikan legal standing itukan pemerintah daerah, pemerintah daerah itu terdiri dari dua unsur bupati dan DPRD, ya, kemudian yang kedua unsur masyarakat yang mempunyai legal standing salah satunya adalah presidium dewan adat, itu bisa. Oleh karena itu nanti tolong dipikirkan, ya, supaya lebih lengkap yang mempunyai legal standing tidak hanya bupati, tapi kalau akan lebih kuat itu ditambah dengan DPRD-nya, karenakan DPRD-nya sangat berkepentingan toh? Nah, ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tidak lazim di dalam permohonan itu ada kesimpulan, kesimpulannya itu ya di petitum itu, ya, tidak usah ada kesimpulang langsung menyimpulkannya di dalam petitum atas dasar pertimbangan-pertimbangan itu positanya, nah, Anda meminta begini, 9

tadi petitumnya sudah diberi nasihat oleh Yang Mulia Dr. Wahiduddin, ya. Kemudian yang berikutnya, hati-hati tadi sudah diberi sinyal. Di sini itu pengujian norma, norma bisa norma yang terdapat di dalam ayat, norma yang ada di dalam pasal, atau norma di dalam suatu undangundang secara keseluruhan, atau bisa juga antara norma yang ada di dalam ayat, pasal, atau undang-undang dengan penjelasannya bertentangan itu, ya. Nah, ini Saudara lampiran isinya gambar. Coba diformulasikan kembali ya, dipikirkan kembali. Ini pengujian norma di Mahkamah Konstitusi, norma suatu undang-undang, norma yang terdapat di dalam pasal atau ayat bertentangan dengan konstitusi, kan gitu. Ya, ini coba dipikirkan formulasinya supaya lebih pas, lebih tepat sehingga nanti di alasan permohonan di positanya kemudian sampai di petitumnya bisa konsisten dan itu memang menyangkut kewenangan Mahkamah dalam menguji. Tadi sudah disarankan kalau begini tidak masuk pengujian norma, Saudara bisa berkonsultasi kemudian menjelaskan kembali di institusi atau lembaga negara yang berwenang untuk melakukan koreksi terhadap lampiran ini, kan gitu. Itu yang berikutnya. Yang terakhir yang perlu saya sampaikan. Di dalam posita kita sudah bisa menangkap inti dari permohonan Anda, tapi Saudara hanya mengemukakan bahwa kerugiannya itu ... kalau pengujian norma tapi hanya aspeknya ada kerugian ekonomis kurang lengkap karena ketidakpastian menyebabkan kerugian ekonomi, kan gitu toh intinya dari permohonan Anda? Nah, Anda harus mampu menjelaskan secara mengeksplorasi argumentasi hukumnya kenapa norma itu kok bisa menyebabkan ketidakpastian hukum, nah positanya, penjelasannya, keterangan, atau memperkuat dalilnya itu melalui pertimbanganpertimbangan yang komprehensif tidak hanya semata-mata aspek kerugian ekonomi. Secara sosiologis, politis, secara yuridis bertentangan, dan secara filosofis juga ini bertentangan, gimana? Itu dieksplorasi ya, argumentasi-argumentasi. Sehingga argumentasi yang tidak hanya semata-mata kerugian ekonomi, tapi ada pertentangannya menimbulkan ketidakpastian itu dari aspek filosofis, sosiologis, politis, dan yuridis sehingga itu mampu meyakinkan hakim untuk mengabulkan permohonan Saudara. Ya, itu masukan, nasihat dari Majelis Panel untuk perbaikan permohonan ini. Atas dasar itu Saudara diberi kesempatan ya, untuk memperbaiki dalam waktu 14 hari setelah persidangan hari ini. Tetapi kalau Anda menginginkan segera dilakukan persidangan berikutnya atau segera mendapat respon dari Mahkamah, bisa saja Anda mengajukan permohonannya kurang dari 14 hari, dimasukkan ke kepaniteraan, ya. Ada sesuatu yang akan Anda respon atau Anda kemukakan sebelum saya mengakhiri persidangan ini? Atau sudah cukup? Dan Anda juga mempunyai hak untuk memperbaiki atau tidak memperbaiki, ya. 10

Kalau dianggap ah sudah cukuplah, terserah Majelis, gitu, terserah Mahkamah, enggak usah saya perbaiki. Ya itu hak Anda. Tapi kewajiban kita berdasarkan hukum beracara itu memberikan nasihat perbaikan permohonan supaya bisa lebih jelas memperkuat permohonan ini. Saya persilakan kalau ada atau cukup? 36.

KUASA HUKUM PEMOHON: BURHAN RANRENG Terima kasih, Yang Mulia. Atas saran Yang Mulia, kami akan memperbaiki permohonan ini.

37.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, ya. Kalau begitu silakan secepatnya atau menggunakan waktu 14 hari, ya.

38.

KUASA HUKUM PEMOHON: BURHAN RANRENG Ya.

39.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Saya kira sudah cukup ya, sudah selesai kita memberi nasihat dan Saudara sudah mengerti nasihat yang diberikan Hakim, maka persidangan ini selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 10.34 WIB Jakarta, 15 Januari 2015 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

11