2014

ASLI KOMISI INFORMASI PROVINSI BENGKULU PUTUSAN Nomor: 15/IX/KIP-PS-A/2014 I. IDENTITAS (I.1) Komisi Informasi Provinsi Bengkulu yang menerima, memeriksa dan memutus sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 15/IX/KIP-BKL.PSI/2014 yang diajukan oleh: Nama Alamat

: Jevi Sartika : Jl. Merapi XIII Rt. 17/002 No. 48 Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu

Selanjutnya disebut sebagai ..........................Pemohon TERHADAP Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Selanjutnya disebut sebagai..............................Termohon Dalam persidangan diwakili oleh Redo Hamzah Stiawan, SE, MM selaku Staf Sub Bag Perencanaan dan Sepra Rabsan, SKM selaku Staf Seksi Promosi Kesehatan dan UKM berdasarkan surat kuasa tanggal 11 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Drs. H. Amin Kurnia , SKM. MM selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu (I.2) Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon Telah memeriksa surat-surat Pemohon dan Termohon 2. DUDUK PERKARA A. Pendahuluan (2.1) Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 11 September 2014 yang diterima oleh Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Bengkulu pada tanggal 15 September 2014 dan di

registrasi dengan 2014

Nomor : 15/IX/KIP-BKL.PSI/2014 tanggal 15 September

Kronologis (2.2) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu pada tanggal 17 Maret 2014 dengan nomor surat 008/GEMAWASBI/PMK/III/2014, dengan tanda terima bukti surat oleh Termohon tanggal 18 Maret 2014, kerena tidak ditanggapi maka kembali Pemohon mengirim ulang surat yang sama dengan bukti terima surat tertanggal 04 April 2014. Adapun informasi yang diminta adalah : 1. Dokumen Kontrak Pengadaan Alat-alat Kedokteran yang dimenangkan oleh PT. Guna Alkes Mandiri dengan nilai Penawaran RP. 4.475.319.200 2. Serah terima barang dan penyalurannya (2.3) Bahwa permohonan Pemohon tidak di tanggapi oleh Termohon dan selanjutnya Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Termohon tertanggal 23 April 2014 dengan No surat 004/GEMAWASBI/SPK/IV/2014 dengan tanda terima bukti surat oleh Termohon tanggal 24 April 2014. (2.4) Bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon juga tidak ditanggapi oleh Termohon, selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaiaan Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Bengkulu tertanggal 11 September 2014 dan diterima oleh Komisi Informasi Provinsi Bengkulu pada tanggal 15 September 2014, terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tersebut, Komisi Informasi Provinsi Bengkulu telah meregister Permohonan Pemohon dengan No.Register: 15/IX/KIP-BKL.PSI/2014 tanggal 15 September 2014. (2.5) Bahwa Sengketa Informasi Publik a quo telah diadakan sidang pertama pada Tanggal 15 Desember 2014 dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (2.6) Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Bengkulu karena tidak ada tanggapan atas permohonan dan keberatan yang dimohon oleh Pemohon Tujuan Permohonan Informasi Publik (2.7) Pemohon mengajukan permohonan Informasi untuk melaksanakan kontrol social terhadap berbagai kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan di Provinsi Bengkulu

Petitum (2.8) Menyatakan Informasi yang dimohon adalah Informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon B. Alat Bukti Keterangan Pemohon (2.9) Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut : 

  



 

Bahwa Pada saat pengajuan Pemohon Informasi Publik dan Keberatan, Pemohon mengajukan atas nama LSMGerakan Masyarakat Pengawas Birokrasi (GAMAWASBI) Propinsi Bengkulu, dimana Pemohon menjabat selaku Direktur Exsecutive Bahwa LSM Gamawasbi Propinsi Bengkulu adalah cabang dari LSM Gamawasbi Pusat Jakarta dan sudah terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Bengkulu Bahwa Pemohon belum dapat menunjukkan bukti apakah LSM Gamawasbi sudah terdaftar Pengadilan ataupun di Depkumham Bahwa benar Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Pemohon ajukan kepada Komisi informasi Provinsi Bengkulu diajukan oleh Pemohon dalam kapasitas sebagai individu/pribadi Pemohon yang dibuktikan dengan indentitas berupa KTP, bukan atas nama LSM Gamawasbi Bahwa benar Permohonan Informasi Publik diajukan oleh Pemohon kepada Termohon pada tanggal 17 Maret 2014 dengan bukti tanda terima surat tertanggal 18 Maret 2014 dan kembali Pemohon mengirim ulang surat permohonan informasi tersebut dengan bukti terima surat tanggal 4 April 2014 Bahwa karena Permohonan tersebut tidak ditanggapi, Pemohon selanjutnya mengajukan keberatan kepada Termohon dengan Surat tertanggal 23 April 2014 dengan bukti terima surat tertanggal 24 April 2014. Bahwa keberatan yang Pemohon ajukan juga tidak mendapat tanggapan, dan akhirnya Pemohon memasukkan Permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Bengkulu pada tanggal 15 September 2014

Surat-surat Pemohon (2.10) Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut : Surat P-1 Surat P-2 Surat P-3

Fotocopy Surat Permohonan Informasi Nomor: 008/ GEMAWASBI/ PMK/ III/2014 tertanggal 17 Maret 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Fotocopy tanda terima surat permohonan informasi publik tertanggal 18 Maret dan 04 April 2014 Fotocoy Surat Permohonan Keberatan Nomor: 004/ GAMAWASBI/ SPK/IV/2014 tertanggal 23 April 2014 ,yang ditujukan kepada kepada Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

Surat P-4 Surat P-5 Surat P-6

Surat P-7 Surat P-7

Surat P-8 Surat P-9

Fotocopy tanda terima surat keberatan tertanggal 24 April 2014. Fotocopy KTP a.n Jevi Sartika dengan NIK. 1771066212820001 Salinan surat Tanda Terima Pemberitahuan Keberadaan Organisasi No. Inventarisasi: 200/148/IV/2011 dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemrov Bengkulu tanggal 31 Maret 2011 Fotocopy Surat Keputusan LSM Gamawasbi Pusat No.003/DirEks-pusat/SK/2012 tanggal 05 januari 2012 Fotocopy Surat Keputusan No.02/SKPK/Gemawasbi/Dir.Eks.BKL/II/2013 tanggal 14 Februari 2013 tentang Penetapan Kepengurusan Gerakan Masyarakat Pengawas Birokrasi Provinsi Bengkulu Fotocopy Anggaran Rumah Tangga LSM Gamawasbi Surat/formulir Permohonan penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Bengkulu, tertanggal 11 September 2014 dan diterima oleh Kepaniteraan KIP Bengkulu tanggal 15 September 2014

Keterangan Termohon (2.11) Menimbang bahwa di persidangan Temohon menyampaikan keterangan sebagai berikut :   

Bahwa Termohon hadir sebagi Kuasa dari Kepada Dinas Bahwa benar Termohon menerima Surat Permohonan permintaan informasi dari Pemohon Bahwa Termohon meminta bukti foto copy tanda terima surat.

Surat-surat Termohon (2.12) Bahwa Termohon mengajukan surat-surat sebagai berikut : Surat T-1 Asli Surat Kuasa Surat T-2 Foto Copy KTP penerima kuasa Jawaban Termohon Bahwa Termohon mengajukan Jawaban atas sengketa Informasi Publik dengan surat Nomor : 440/5791/Kes.IV tertanggal 22 Desember 2014 yang pada intinya informasi publik yang diminta oleh Pemohon tidak dapat diberikan kepada Pemohon karena termasuk informasi yang dikecualikan 1. Pertimbangan Hukum (3.1) Menimbang Bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juneto Pasal 5 huruf b, pasal 13 huruf bPeraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki No. 1 Tahun 2013).

(3.2) Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan pasal 36 ayat (1) Perki No.1 Tahun 2013 Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Bengkulu untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo. 2. Kedudukan hukum (Legal Standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan Penyelesaian sengketa Informasi. 3. Kedudukan hukum (Legal Standing) Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi. 4. Batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi. Terhadap keempat hal tersebut diatas memberikan pendapat sebagai berikut:

Majelis

mempertimbangkan

dan

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Bengkulu (3.3) Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Bengkulu mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relative. Kewenangan Absolut (3.4) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU KIP dinyatakan: Komisi Informasi adalah Lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya. Menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi (3.5) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP juneto Pasal 1 angka 3 Perki No.1 Tahun 2013 dinyatakan: Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan. (3.6)

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana di maksud dalam UU KIP.

Pasal 22 UU KIP:

Ayat (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan Permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis dan tidak tertulis.

Ayat (7) Paling lambat 10 ( sepuluh ) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan Pemberitahuan tertulis yang berisikan: a. Informasi yang dimintaberada dibawah penguasaannya ataupun tidak: b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta: c. Penerimaan dan Penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 : d. Dalam hal Permintaan diterima seluruhnya atau sebagaimana dicantumkan meteri informasi Yang akan diberikan: e. Dalam hal Suatu dokumen mengandung meteri yang dikecualikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17. Maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan meterinya: f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan: dan/atau g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta

Ayat (8)

Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana pada ayat (7) , paling lambat 7 (Tujuh ) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis. Pasal 36 UU KIP :

Ayat (1)

Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 hari ( tiga puluh ) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

Ayat (2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima nya keberatan secara tertulis.

Pasal 37 ayat (2) UU KIP Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) (3.7) Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013 dinyatakan: Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila: a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID: b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID. (3.8) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah menempuh mekanisme memperolah informasi dan mengajukan Permohonasn Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana berikut: 1. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik melalui Surat Nomor: 008/GEMAWASBI/PMK/III/2014 tertanggal 17 Maret 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 2. Pemohon telah mengajukan keberatan yang ditujukan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu melalui Surat Nomor: 004/GEMAWASBI/SPK/IV/2014 tertanggal 23 April 2014 dan diterima Termohon pada tanggal 24 April 2014: 3. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 15 September 2014 yang diterima dan terdaftar di Kepanitraan Komisi Informasi Pusat dengan sengketa Nomor: 15/IX/KIP-BKL.PSI/2014 (3.9)

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam tersebut diatas Majelis Komisioner berpendapat Komisi Informasi Provinsi Bengkulu mempunyai kewenangan absolut untuk menerima ,memeriksa dan memutus sengketa a quo.

Kewenangan Relatif (3.10) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU KIP dinyatakan: Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan (3.11) Menimbang berdasarkan perki no.1 Tahun 2013 yaitu:

Pasal 6 ayat (2)

Komisi InformasiProvinsi berwenang menyelesaikan sengketa informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi

Pasal 6 ayat (4)

Dalam hal Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh komisi Informasi provinsi

Penjelasan Pasal 6 ayat (2)

Yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi. . Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi.Partai Politik tingkat provinsi, Organisasi non pemerintah tingkat provinsi. Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD ) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.

Penjelasan Pasal 6 ayat (3)

Yang dimaksud dengan badan Publik kabupaten/kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: pemerintah kabupaten/kota, DPRD kabupaten/kota. Pengadilan tingkat pertama, komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten/kota. Partai Politik tingkat kabupaten/kota organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota.RSUD tingkat kabupaten/kota lembaga tingkat kabupaten/kota lainnya. (3.12) Menimbang bahwa berdasarkan aturan hukum tersebut diatas maka Termohon merupakan badan publik tingkat Provinsi Bengkulu, sehingga Majelis berpendapat Komisi Informasi Provinsi Bengkulu mempunyai kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa a quo B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon (3.13) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan : Pasal 1 angka 12 UU KIP Pemohon Informasi Publik adalah Warga Negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP. Pasal 1 angka 7 Perki No 1 tahun 2013 Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi. Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No. 1 Tahun 2013 Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu : 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atau identitas lainyang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga Negara Indonesia atau

2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di dalam Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Publik. 3. Surat Kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang. (3.14) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013 yang menyatakan : Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila : a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasa PPI b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh memperoleh atasan PPID. (3.15) Menimbang bahwa Pemohon menerangkan bahwa pada saat mengajukan permohonan informasi dengan surat No: 008/GEMAWASBI/PMK/III/2014 dan keberatan dengan surat No : 004/GEMAWASBI/SPK/IV/2014 kepada Termohon, Pemohon mengatas namakan LSM Gamawasbi, ( Surat P-1 dan P-3) (3.16) Menimbang bahwa pada saat pengajuan Permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Ke Komisi Informasi Provinsi Bengkulu tertanggal 11 september 2014 dan diterima di kepanitraan Komisi Informasi Provinsi Bengkulu pada tanggal 15 September 2014, Pemohon mengajukan permohonan atas nama pribadi dengan melampirkan bukti identitas berupa KTP Pemohon, bukan atas nama LSM Gamawasbi (3.17) Bahwa berdasarkan paragraf (3.15) dan (3.16) maka adalah fakta bahwa pihak/Pemohon yang mengajukan permohonan informasi publik kepada Termohon tidak sama dengan pihak/Pemohon yang mengajukan permohonan Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Bengkulu (3.18) Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa Pemohon tidak memilliki legal standing untuk mengajukan permohonan Penyelesaian sengketa informasi C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon (3.19) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP dinyatakan bahwa : Badan Publik adalah Lembaga eksekutif, legeslatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan denga penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat dan atau luar negeri

(3.20) Menimbang bahwa Termohon adalah Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu yang berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut PP 41 tahun 2007, dinyatakan bahwa :

Pasal 1 ayat 7 :

Perangkat daerah provinsi adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

Pasal 7 ayat 1, 2, 3, 4 dan ayat 5 : Ayat (1) : Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Ayat (2): Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Ayat (3): Dinas daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Ayat (4): Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas. Ayat (5): Kepala dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah (3.21) Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraph (3.19) sampai dengan paragrap (3.20) Majelis berpendapat bahwa Termohon adalah Badan Publik Tingkat Provinsi Bengkulu yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu (3.22) Menimbang Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Permintaan informasi dan mengajukan keberatan kepada Termohon, tetapi tidak ditanggapi oleh Termohon. (3.23) Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf (3.19) sampai dengan paragraf (3.22), maka Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) dalam sengketa A quo D. Batas Waktu Informasi.

Pangajuan

Permohonan

Penyelesaian

Sengketa

(3.24) Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan. Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam paragraf (2.2) sampai dengan paragraf (2.4)

(3.25) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 22 ayat (1), pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), serta 37 ayat (2) UU KIP junclo Pasal 5 dan Pasal 13 Perki No.1 Tahun 2013 yang pada pokoknya mengatur mengenai mekanisme dan batas waktu permohonan informasi disertai pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi. (3.26) Menimbang bahwa berdasarkan uraian kronologis permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas Majelis menemukan adanya ketidaksesuaian jangka waktu yang ditempuh oleh Pemohon dengan syarat ketentuan jangka waktu yang diatur dalam UU Komisi Informasi Publik dan Perki No. 1 Tahun 2013. (3.24) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP junclo Pasal 13 Perki No. 1 Tahun 2013. Disebutkan bahwa jangka waktu pengajuan permohonan PSI ke Komisi Informasi dilakukan paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya tanggapan tertulis atas keberatan atau berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja bagi atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon. (3.25) Menimbang bahwa pada faktanya pemohon mengajukan permohonan PSI ke Komisi Informasi Provinsi telah lewat jangka waktu pengajuan permohonan PSI sebagaimana ketentuan dalam UU KIP dan Perki 1 Tahun 2013. Seharusnya Permohonan PSI ke Komisi Informasi Bengkulu diajukan dalam jangka waktu 14 hari kerja setelah ditemukannya alasan untuk itu. Dalam hal ini setelah lewatnya waktu 30 hari kerja bagi Termohon untuk menanggapi keberatan yang diajukan Pemohon. Dengan demikian seharusnya Permohonan PSI diajukan dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon dalam memberikan tanggapan tertulis kepada Pemohon. Bahwa Termohon menerima Surat Keberatan dari Pemohon pada tanggal 24 April 2014 (berdasarkan bukti tanda terima surat), maka 30 hari kerja untuk Termohon menanggapi Keberatan Pemohon tersebut berakhir pada tanggal 11 Juni 2014. Bahwa berdasarkan perhitungan jumlah hari kerja maka Permohonan PSI seharusnya diajukan dalam rentang waktu tanggal 12 juni 2014 sampai 01 juli 2014. Sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan PSI pada tanggal 15 September 2014 sehingga jelas telah lewat jangka waktu yang diperkenankan menurut UU KIP dan Perki Nomor 1 Tahun 2013, atau dengan kata lain daluarsa (3.26) Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon tidak memenuhi jangka waktu yang ditentukan Pasal 37 ayat (2) UU KIP Junto 13 Perki No. 1 Tahun 2013. (3.27) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Perki No.1 Tahun 2013 mengatur :

Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan.

(3.28) Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis memandang perlu untuk menjatuhkan Putusan Sela dan tidak mempertimbangkan pokok perkara a quo. 4. KESIMPULAN (4.1) Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum diatas Majelis Komisioner berkesimpulan : 1. Komisi Informasi Provinsi Bengkulu berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan a quo 2. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa a quo. 3. Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon dalam sengketa a quo. 4. Batas waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik a quo tidak memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU KIP dan Perki No.1 Tahun 2013. AMAR PUTUSAN

Memutuskan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Emex Verzoni, SE selaku Ketua Merangkap Anggota, Tri Susanti, SH dan Mirzan P. Hidayat. S.Sos masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu 24 Desember 2014 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senen tanggal 29 Desember 2014 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas. Dengan didampingi oleh Yuliana Sari, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon Ketua Majelis

Emex Verzoni, SE Anggota Majelis

Tri Susanti, SH

Anggota Majelis

Panitera Pengganti

Yuliana Sari, SH

Mirzan P. Hidayat. S.Sos