BUPATI MANGGARAI BARAT
KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT NOMOR : 359/KEP/HK/ 2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN MANGGARAI BARAT BUPATI MANGGARAI BARAT, Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka penerapan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, diperlukan adanya Layanan Pengadaan secara elektronik;
b.
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 27 Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 30 Tahun 2011 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Manggarai Barat, maka perlu membentuk Tim Pengelola LPSE Kabupaten Manggarai Barat ;
c
bahwa nama-nama Pegawai yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Tim Pengelola LPSE Kabupaten Manggarai Barat;
d
bahwa berdasarkan pertimbangann sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Pembentukkan Tim Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Manggarai Barat.
Mengingat
: 1.
Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
2
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 4355 );
3
Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 4400);
4
Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
7
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589).
8
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Stándar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14
Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Desaign Reformasi Birokrasi 2010-2025;
15
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012 -2025 dan Jangka menengah tahun 2012-2014;
16
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2014;
17
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
20
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
21
Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 2);
22
Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 30 Tahun 2011 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Manggarai Barat. MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
KESATU
: Membentuk Tim Pengelola LPSE Kabupaten Manggarai Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
KEDUA
: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini terdiri dari : 1. Pembina, Pengarah dan Penanggungjawab 2. Perangkat LPSE a. Kepala dan Sekretaris b. Administrator c. Trainer, Verifikatur dan Help Desk 3. Staf Sekretariat LPSE
KETIGA
: Uraian Tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA keputusan ini tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
KEEMPAT
: Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Manggarai Barat;
KELIMA
: Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan biaya jasa kerja sesuai ketentuan yang berlaku dan besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Manggarai Barat;
KEENAM
: Dengan telah ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Manggarai Barat nomor 211/KEP/HK/2011 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Manggarai Barat dan Keputusan Bupati Manggarai Barat nomor : 395/KEP/HK/2013 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 211/Kep/HK/2011 tentang Pembentukkan Tim Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Manggarai Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KETUJUH
: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Manggarai Barat melalui DPA Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Labuan Bajo pada tanggal 30 Desember 2014 BUPATI MANGGARAI BARAT,
AGUSTINUS CH.DULA
LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT NOMOR : 359/KEP/HK/2014 TANGGAL : 30 DESEMBER 2014 TENTANG PEMBENTUKKAN TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN MANGGARAI BARAT SUSUNAN TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN MANGGARAI BARAT A.
TIM PEMBINA, PENGARAH DAN PENANGGUNGJAWAB
1
Bupati Manggarai Barat
KEDUDUKAN DALAM TIM Pembina
2
Wakil Bupati Manggarai Barat
Wakil Pembina
3
Sekretaris Daerah Asisten Sekretaris Daerah bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan
Penggarah
NO
4 B.
JABATAN
Penanggungjawab
PERANGKAT LPSE 1. KEPALA DAN SEKRETARIS NO
KEDUDUKAN DALAM TIM
JABATAN Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Manggarai Barat Kasubag Pengendalian Pembangunan Daerah pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Manggarai Barat
1 2
Kepala Sekretaris
2. ADMINISTRATOR NO
1
2
NAMA
Dewi Widianti, S.Kom
Nurkolis
JABATAN Kasubag Data dan Informasi pada Bagian Adm Pembangunan Setda Kab. Manggarai Barat Staf Bagian Adm Pembangunan Setda Kab. Manggarai Barat
KEDUDUKAN DALAM TIM
Administrator Registrasi dan Verifikatur Administrator PPE dan Jaringan
3. TRAINERS, VERIFIKATUR DAN HELP DESK NO
NAMA
1
Yosep Suhandi, ST
2
Gevrinus S.Tanu
3
Donatus B. Jogom, ST
JABATAN
KEDUDUKAN DALAM TIM
Kasubag Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Bagian Adm Pembangunan Setda Kab. Manggarai Barat Staf Bagian Adm. Pembangunan Setda Kab. Manggarai Barat Staf Bagian Adm. Pembangunan Setda Kab. Manggarai Barat
Pelatih (Trainer)
Verifikatur Help Desk
4. STAF SEKRETARIAT NO
NAMA
1
Maria Julianty K. Mau, ST
2
Maria M. H. Alakok, A.Md
3
Yeremias Yosua
6
Christian Susanto,SE
7
8
Afolina Rit
Salesius Genggus, SE
JABATAN
KEDUDUKAN DALAM TIM
Staf Bagian Adm. Pembangunan Setda Kab. Manggarai Barat Staf Bagian Adm. Pembangunan Setda Kab. Manggarai Barat Staf Bagian Adm. Pembangunan Setda Kab. Manggarai Barat Staf Bagian Adm. Pembangunan Setda Kab. Manggarai Barat Staf Bagian Adm. Pembangunan Setda Kab. Manggarai Barat Staf Bagian Adm. Pembangunan Setda Kab. Manggarai Barat
Staf Sekretariat Staf Sekretariat Staf Sekretariat Staf Sekretariat Staf Sekretariat
Staf Sekretariat
BUPATI MANGGARAI BARAT,
AGUSTINUS CH.DULA.
LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT NOMOR : 359/KEP/HK/2014 TANGGAL : 30 DESEMBER 2014
URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA LPSE KABUPATEN MANGGARAI BARAT a.
Pembina,
mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan, memberikan petunjuk tentang kebijakan pengelolaan LPSE kepada Pengelola.
b.
Penggarah, mempunyai tugas untuk memberikan arahan, memantau serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan LPSE yang dilaksanakan oleh Pengelola
c.
Penanggungjawab mempunyai tugas untuk menganalisis dan memberikan masukan kepada pembina dan pengarah atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dan bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik
d.
Kepala LPSE mempunyai tugas dan fungsi untuk : 1) Memfasilitasi PA/KPA dan mengumumkan rencana umum pengadaan. 2) Memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan. 3) Memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dan melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara elektronik. 4) Memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi Pengguna SPSE. 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala SKPD. 6) Menyusun program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik di Kabupaten Manggarai Barat; 7) Mengelola SPSE dan infrastrukturnya; 8) Melaksanakan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE; 9) Melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE.
e.
Sekretaris LPSE mempunyai tugas dan fungsi untuk : 1) Melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan LPSE. 2) Mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan LPSE dan lembaga terkait; 3) Menyelenggarakan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE; 4) Mengelola sarana, prasarana, dan sumber daya; 5) Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan; 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala LPSE sesuai dengan tugas dan fungsi.
d.
Administrator Registrasi dan Verivikasi : 1) Memberikan user id dan password kepada penyedia barang /jasa setelah adanya persetujuan pendaftaran oleh petugas verifikator dan kepada Panitia Pengadaan Barang/jasa serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2) Melakukan koordinasi dengan administrator LPSE Nasional dengan cara memberikan informasi dan masukan kepada Administrator LPSE Nasional tentang kedala-kendala teknis aplikasi yang terjadi pada LPSE; 3) Melaksanakan instruksi-instruksi dari administrasi LPSE Nasional; 4) Melayani pendaftaran Pengguna SPSE; 5) Menyampaikan informasi kepada calon Pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan; 6) Melakukan verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna SPSE; 7) Mengelola arsip dan dokumen pengguna SPSE. 8) Menjaga kerahasiaan data, kode akses serta mencegah penyalagunaan data dan informasi elektronik; 9) Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala LPSE, dan 10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala LPSE;
e.
Administrator Sistem dan Jaringan mempunyai tugas : 1) Menyiapkan (set up) perangkat teknis (hardware) 2) Menyiapkan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan;
3) 4) 5)
6) 7)
Menangani permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan; Menangani permasalahan teknis yang terjadi (trouble resolution). Memberikan informasi dan masukan kepada Administrator LPSE Nasional tentang kendala-kendala teknis yang terjadi di LPSE Regional ; Melaksanakan instruksi-instruksi dari Administrator di LPSE Nasional; dan Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala LPSE.
f.
Pelatih (Trainer) mempunyai tugas : 1) Memberikan pelatihan bagi PA/KPA, PPK, PPTK, ULP/Pejabat Pengadaan, Pokja ULP dan Penyedia/Rekanan tentang prosedur dan system pengunaan SPSE 2) Memberikan pemahaman dan prosedur Pengadaan Barang/Jasa sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 dan perubahannya; 3) Menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait kebijakan tentang pengadaan Barang/Jasa pemerintah secara elektronik; dan 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala LPSE.
g.
Helpdesk mempunyai tugas : 1) Memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan secara elektronik baik melalui telepon maupun hadir langsung di LPSE Regional ; 2) Membantu proses pendaftaran Rekanan ; 3) Menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE ; 4) Menangani keluhan tentang pelayanan LPSE Regional; dan 5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala LPSE.
h.
Verifikator mempunyai tugas : 1) Menangani proses pendaftaran Penyedia/Rekanan (setelah diterima dari Helpdesk) ; 2) Melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran Rekanan ; 3) Menyetujui dan menolak permohonan pendaftaran Rekanan berdasarkan hasil verifikasi ; 4) Mengelola arsip dan dokumen Rekanan ; 5) Mengkonfirmasi kepada pihak rekanan tentang persetujuan dan penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi (jika tidak disetujui maka verifikator wajib menyampaikan informasi kepada pihak rekanan tentang kesalahan/ kekurangan informasi/ dokumen; dan
6) i.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala LPSE.
Staf Sekretariat : membantu Sekretaris untuk : 1) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan, urusan keuangan dan umum. 2) Melaksanakan dokumentasi, pemeliharaan dan pengamanan data dasar dan system aplikasi. 3) Memberikan dukungan teknis administrasi dan operasional bagi pengelola LPSE. 4) Menyiapkan bahan laporan secara periodik maupun akhir/ tahunan.
BUPATI MANGGARAI BARAT,
AGUSTINUS CH.DULA.
