2014

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 95/PUU-XII/2014

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI/SAKSI PEMOHON (IV)

JAKARTA KAMIS, 20 NOVEMBER 2014

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 95/PUU-XII/2014 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan [Pasal 1 angka 3, Pasal 6 ayat (1) huruf d, Pasal 11 ayat (4), Pasal 17 ayat (1), ayat (2) huruf b, Pasal 26, Pasal 46 ayat (2), ayat (3), Pasal 46 ayat (4), Pasal 52 ayat (1), Pasal 82 ayat (1), ayat (2), Pasal 83 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 84 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 87 ayat (1) huruf b, huruf c, ayat (2) huruf b, huruf c, ayat (3), Pasal 88 ayat (1) huruf a, Pasal 92 ayat (1), Pasal 94 ayat (1), Pasal 110 huruf b] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. 2. 3.

Masyarakat Hukum Adat Nagari Guguk Malalo Edi Kuswanto Rosidi bin Parmo, dkk.

ACARA Mendengarkan Keterangan Ahli/Saksi Pemohon (IV) Kamis, 20 November 2014, Pukul 11.19 – 13.08 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Hamdan Zoelva Arief Hidayat Anwar Usman Muhammad Alim Aswanto Wahiduddin Adams Ahmad Fadlil Sumadi Patrialis Akbar

Ida Ria Tambunan

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. M. Arman 2. Ronald Siahaan 3. Grahat Nagara 4. Abdon Nababan

(AMAN) (Sawit Watch) (AMAN)

B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Andi Muttaqien 2. Mualimin Pardi Dahlan 3. Suprayitno 4. Judianto Simanjuntak 5. Erwin Dwi Kristianto 6. Tandiono Bawor C. Ahli dari Pemohon: 1. Hermansyah D. Saksi dari Pemohon: 1. Sukran Hawalin 2. Abdul Rahman Sembahulun 3. Ismail 4. Yontameri Rajo Jambak E. Pemerintah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Nasrudin Novianto Bambang Agus Hariadi Agus Prabowo Gunardo Agung Prasetyo Supardi Abimanyu Pramudya

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.19 WIB 1.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Sidang Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 95/PUUXII/2014 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Mau absen dulu, Pemohon hadir, ya? Dari Pemerintah yang mewakili presiden? Hadir. Dari DPR tidak hadir. Hari ini kita lanjutkan sidang untuk mendengarkan keterangan ahli dan saksi dari Pemohon. Ada satu Ahli yaitu Dr. Hermansyah, S.H., sudah hadir? Hadir. Saksi Sukran Hawalin, ya? Hadir, ya? Ust. Abdul Rahman Sembahulun, hadir, ya? Ismail? Hadir. Yontameri Rajo Jambak ini melalui video conference, ya? Tapi nanti terakhir video conference, kita dengarkan dulu di sini. Baik saya persilakan tiga Saksi untuk hadir ke depan dulu, Sukran Hawalin, Ust. Abdul Rahman, dan Ismail untuk diambil sumpah. Silakan maju ke depan.

2.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Bapak semua beragama Islam, ya? Mengikuti kata saya untuk bersumpahnya, dimulai. “Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.”

3.

PARA SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

4.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke, cukup.

5.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, silakan kembali ke tempat. Silakan Ahli maju ke depan Dr. Hermansyah.

1

6.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI ya.

Silakan, Ahli mengikuti kata sumpahnya menurut Agama Islam,

“Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.” 7.

AHLI DARI PEMOHON: HERMANSYAH Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

8.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Cukup.

9.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Silakan, kembali ke tempat. Ya, silakan Saksi dulu untuk menyampaikan keterangannya, Saudara Sukran Hawali, di podium, ya. Silakan, mau disampaikan langsung atau melalui pertanyaan, langsung, ya?

10.

SAKSI DARI PEMOHON: SUKRAN HAWALI Langsung.

11.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Baik, silakan.

12.

SAKSI DARI PEMOHON: SUKRAN HAWALI Assalamualikum wr. wb. Di sini saya perkenalkan nama saya Sukron Hawalin, dipanggil juga sehari-hari Walin, saya mewakili dari Masyarakat Adat Semende Banding Agung. Semende itu berasal dari suku dan Banding Agung itu berasal dari tempat. Saya perkenalkan juga pribadi saya, saya salah satu garis keturunan dari nenek moyang kami yang namanya Raden Intaran Dalam, salah satunya garis keturunan yang ketujuh. Jadi asal-usulnya Ulu Benula itu yang dinamakan Dusun Lama dan dinamakan juga di sana Banding Agung.

2

Pertama kali itu sejarahnya dari Rantau Kendidai. Karena dihantam banjir, maka pada tahun 1807 masyarakat di situ berembuk untuk mencari lokasi yang baru karena dusun pada waktu itu habis dihantam banjir. Maka masyarakat pada waktu itu dipimpin oleh Ratu Kendiran bermusyawarah memilih tiga daerah yang diperkirakan aman dari serangan air, yaitu Ulu Benula, Air Palawan, dan Muara Dua Ulu Nasal. Kemudian, yang untuk dijadikan ketua yang dipanut pada waktu itu jadi pimpinan, salah satunya yang ke Ulu Benula itu ada tujuh orang, ada yang Puyang Intaran Dalam, ada juga Meramat Raden, ada juga Tragal, ada Mantje Negara, Ada Hadji Rahman itu dan seorang perempuan Rendipa namanya, di situ ikut juga pada waktu itu. Kemudian itu, Dusun Ulu Nasal ini tadi pusat kepemimpinan dari tiga dusun tadi, yaitu masih dipimpin oleh Ratu Kendiran. Pada tahun ... setelah berganti-ganti tahun tepatnya di situ 18 ... 1818 Aboestam diangkat menjadi Pesirah pada waktu itu. Jadi Pesirah ini terdiri dari tiga dusun, yaitu dari tiga dusun tadi yang sudah disebut itu ada Rantau Air Palawan, terus juga Ulu Benula, dan Muara Dua Ulu Nasal. Setelah Aboestam itu diangkat menjadi Pesirah, maka dia mengajak Kolonel dari ko ... dari Pemerintahan Belanda itu dari KAUR, itu mengajak berkunjung ke Ulu Benula tadi, tepatnya pada tahun 1890. Nah, setelah tiba di Ulu Benula, maka mereka mengangkat mancanegara menjadi deputi pada tahun itu. Dan Dusun Ulu Benula itu berubah juga nama menjadi Dusun Banding Agung, kira-kira seperti itu. Dan pada saat itu kehidupan di Banding Agung nyaman, ada juga sawah pada waktu itu, bikin kegiatan mereka menyawah, tanam-tanam, tanaman tubuh ada juga yang ladang kopi, yang sekarang masih bisa dibuktikan di situ seperti durian, kalau durian itu bayangkan, Yang Mulia, kalau lima orang mau dikupas itu enggak bakalan tembus, sudah cukup gede, ada juga di situ tanaman manggis sampai sekarang masih bisa dibuktikan. Ada juga yang masih banyak dan sekarang masih kami rawat di situ, ada juga makam mancanegara tadi masih kami rawat sampai sekarang, dan raden tadi, Raden Intaran Dalam, itu juga masih kami rawat, salah satu bukti-bukti yang masih ada masih di dalam itu. Kemudian itu bekas kolam, kalau bahasa kami tebat, itu bahasa kami, kolam itu kalau sekarang bisa dibuktikan kalau 50 itu pasti enggak lama menghitungnya, cukup di satu tempat saja, tidak perlu sampai ke daerah persawahan raden itu karena lokasi kami itu cukup luas. Di situ sejarah dari nenek moyang saya dari Intaran Dalam, dari turun lagi ke raden, dan raden menjadi turun lagi ke Nantan, dari Nantan turun lagi ke Sati Ayu, dan dari Sati Ayu turun lagi ke nenek saya Jamilah, turun lagi ke bapak saya, sejarahnya, terus sampai ke saya. Jadi, di situ ada yang dikenal nama orang kalau di daerah Palembang juga masih terkenal itu Sawah Raden, masih sekarang bekas irigasinya itu, Yang Mulia, masih … masih utuh kira-kira kalau Yang Mulia 3

mau membuktikan, saya tidak keberatan untuk menemani Yang Mulia untuk membuktikan itu. Akan tetapi, kami mulai dari tahun 2012 kami selalu ditakut-takuti, bahkan juga kami pernah dibakar rumah, tempat pemukiman kami habis dibakar oleh polhut pada tahun 2012, itu kami catat, seluruh masyarakat kami di situ mencatat itu 115 buah, dan motor 3 buah pada tahun itu, dan banyak-banyak lagi peralatan-peralatan rumah tangga yang habis tidak ada lagi bekasnya. Jadi masyarakat pada mulai tahun 2012 itu sudah selalu ditakuttakuti oleh kehutanan di Sektor KAUR. Dan berpindah lagi tahunnya, awalnya 2000 ... akhir 2013 itu tempat tanggal 12, maka kami kemarin itu dapat kabar ada akan operasi gabungan lagi. Akan tetapi, kami menolak karena kami tidak menerima adanya operasi itu kembali karena ini wilayah adat kami, kami bertahan di dalam itu, apapun yang terjadi kami masih tetap bertahan. Kami sudah layangkan surat dengan pemerintah daerah, dengan balai kehutanan juga Sektor KAUR, tapi tidak kami dihiraukan. Tepatnya tanggal 22, mereka itu sudah di dalam, ditempatkan kami, di wilayah kami, mereka sudah membakar rumah kami, masyarakat kami itu sudah ada pada tanggal 22 itu mulai kehilangan lagi tempat pulang, enggak ada lagi rumah. Jadi kumpulnya pada waktu itu di tempat Heri, kami kumpul di tempat masyarakat di situ, maka masyarakat di situ kumpul didatangi oleh polhut, dia mengajukan daftar hadir pada waktu itu, tapi karena di situ banyak masyarakat situ awam, enggak tahu apa tujuan daftar hadir itu. Pertamanya, Yang Mulia, pertamanya itu cuman daftar hadir, ketika selesai masyarakat bertanda tangan itu di penghujung daftar hadir itu ditambah perambah. Jadi seakan-akan kami itu sudah dijerat oleh orang-orang itu. Nah, selesai itu mereka pulang, pulang ... dia membobol rumah masyarakat untuk dijadikan posko, dijadikan posko tempat penginapan dia satu malam itu. Tanggal 23 saya sendiri lagi masih ada di situ, tepatnya tanggal ... jam 07.50, rupanya posko rumah yang diobrak-abrik dia ini, tempat penginapan dia, ternyata itu sudah dibakar, sudah habis lagi, berjumlah … mulai dari tanggal 22 sampai ke 23 itu tercatat 13 rumah yang dibakar. Dan tanggal 24 itu ... 23 itu juga, polhut itu menangkap warga kami empat orang, empat orang yang ditangkap itu termasuk Ulu Balang kami, ya. Ulu Balang kami itu ditahan, sampai sekarang belum keluar. Jadi yang ditangkap itu bukan merambah, bukan apa, mereka lagi duduk di rumah Heri. Setelah menangkap itu, saya mengambil foto rumah yang dibakar tadi, sempat saya mengambil foto-foto, saya ambil juga videonya kemarin itu. Sampai di rumah Heri orang empat itu sudah ditarik bawa ke polres pada waktu itu, dan sempat juga menyakiti salah satunya orang empat itu, Pak Suraji dipukul dua kali oleh Wawan

4

Suparwan. Wawan Suparwan itu dari polhut (polisi kehutanan), kira-kira gitu. Jadi ketika ditanya oleh empat orang tadi, salah satunya Heri. Lupa saya sebut nama, Heri, Midi, Bapak Haji Rahmat, dan itu ada lagi Pak Suraji. Ketika kami tanya waktu tanggal 24 kami langsung keluar, berapa banyak masyarakat situ keluar untuk kalau bisa kami mau ketemu dengan bapak bupati, bagaimana solusinya yang terbaik karena ini menyangkut wilayah adat kami, bukan kami rambah? Kami datang ke polres tidak ada lagi basa-basinya ternyata sudah ada surat penangkapan pada tanggal 24 itu, sudah ada penangkapan bahwa mereka itu diduga melanggar Undang-Undang P3H, padahal bukan perambah itu, Pak. Di masyarakat … dia ada di wilayah adat kami. Jadi kami itu punya wilayah, wilayah kami itu masih luas. Kalau kata pemerintah mungkin masih kecil, tapi kalau cukup luas itu. 13.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Coba saya tanya saja dulu ya kepada Saudara. Jadi poinnya saja saya langsung tanya, berapa KK, Saudara tinggal di situ, satu kampung situ?

14.

SAKSI DARI PEMOHON: SUKRAN HAWALI 300 ... 385.

15.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Kepala keluarga?

16.

SAKSI DARI PEMOHON: SUKRAN HAWALI Ya.

17.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Itu satu RT? Satu apa?

18.

SAKSI DARI PEMOHON: SUKRAN HAWALI Oh, mulanya kami di … dulu itu kami diakui dijadikan satu kampung.

19.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Satu kampong? 5

20.

SAKSI DARI PEMOHON: SUKRAN HAWALI Nah, jadi penduduk Tebing Rambutan.

21.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, sekarang 385 itu satu … satu lingkungan? Satu apa? Satu daerah yang tidak terpisah?

22.

SAKSI DARI PEMOHON: SUKRAN HAWALI Satu daerah.

23.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Tidak terpisah-pisah?

24.

SAKSI DARI PEMOHON: SUKRAN HAWALI Oh, terbagi 5 talang.

25.

KETUA: HAMDAN ZOELVA 5 … satu talang itu di … jarak jauh? Berapa kilometer … berapa?

26.

SAKSI DARI PEMOHON: SUKRAN HAWALI Ada, Yang Mulia, ada yang kalau dari Kepayang cuma 1 kilometer, jadi kalau Kepayang ke Dusun Tengah itu ada setengah kilometer lah. Jadi, berdempetan lah.

27.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Jadi, yang dibakar rumahnya itu yang di mana?

28.

SAKSI DARI PEMOHON: SUKRAN HAWALI Yang dibakar itu mulai dari tempat saya Batu Betiang sampai ke Cemara.

29.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Berapa rumah?

6

30.

SAKSI DARI PEMOHON: SUKRAN HAWALI Seluruhnya 115.

31.

KETUA: HAMDAN ZOELVA 115 rumah. Sudah dibakar semua?

32.

SAKSI DARI PEMOHON: SUKRAN HAWALI Sudah.

33.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Hangus semua itu?

34.

SAKSI DARI PEMOHON: SUKRAN HAWALI Hangus.

35.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Itu rumah kayu?

36.


37.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Rumah kayu, bukan rumah permanen?

38.

SAKSI DARI PEMOHON: SUKRAN HAWALI Rumah kayu.

39.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Sejak kapan ada rumah di situ?

40.

SAKSI DARI PEMOHON: SUKRAN HAWALI Kami mulai tahun 1997.

7

41.

KETUA: HAMDAN ZOELVA 199 … 1997 mulai ada rumah di situ?

42.


43.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Sebelumnya ada di mana?

44.

SAKSI DARI PEMOHON: SUKRAN HAWALI Oh, kami masih di … ada juga karena itu pisah-pisah, jadi datang dari Pulau Duku ada, dari Tebing Rambutan ada, tapi setelah kami kumpul di situ kami dijadikan menyatu penduduknya ke Merpas dulunya.

45.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Itu masuk daerah anu itu … daerah Unu Benula itu?

46.


47.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Itu, daerah kampung itu?

48.


49.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Yang pemakaman itu … yang buyutnya itu, di situ juga?

50.


51.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Di kampung itu? 8

52.


53.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Sekarang ini tanah itu masuk kawasan hutan apa yang menurut pemerintah?

54.

SAKSI DARI PEMOHON: SUKRAN HAWALI Menurut pemerintah itu masuk di dalam kawasan TNBBS.

55.

KETUA: HAMDAN ZOELVA TN? Taman?

56.

SAKSI DARI PEMOHON: SUKRAN HAWALI Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.

57.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Taman Nasional Bukit Barisan Selatan?

58.


59.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Di seluruh taman nasional itu, ada berapa kampung sekarang ini? Selain Saudara-Saudara apa tidak ada lagi yang lain?

60.

SAKSI DARI PEMOHON: SUKRAN HAWALI Cuma kami.

61.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Oh, cuma itu saja. Cuma kalian?

62.

SAKSI DARI PEMOHON: SUKRAN HAWALI (Suara tidak terdengar jelas). 9

63.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Cuma kalian saja?

64.


65.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Nah, katanya tahun 1995 baru masuk di situ … 1997. Nah sebelumnya di mana tempat tinggalnya? Apa masih di kota?

66.

SAKSI DARI PEMOHON: SUKRAN HAWALI Enggak.

67.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Enggak. Di daerah mana?

68.

SAKSI DARI PEMOHON: SUKRAN HAWALI Memang meskipun belum kami dibikin rumah di situ, kami masih sering mengambil hasil-hasil tanaman di situ.

69.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, ndak. Ya, ya, betul, kan di situ untuk makan di situ. Maksud saya, pertanyaannya, sebelum itu tinggal di mana?

70.

SAKSI DARI PEMOHON: SUKRAN HAWALI Oh, di Ulu Nasal.

71.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ulu Nasal.

72.

SAKSI DARI PEMOHON: SUKRAN HAWALI He eh.

10

73.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Berapa kilometer dari situ?

74.

SAKSI DARI PEMOHON: SUKRAN HAWALI Kalau diukur jalan, Pak … Yang Mulia, itu sangat … kira-kira sampai 15 kilometeran.

75.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Sampai 15 kilometer. Kalau jalan kaki … jalan masuk ke situ jalan pakai apa?

76.

SAKSI DARI PEMOHON: SUKRAN HAWALI Kalau dulunya pakai jalan kaki sampai 8 jam.

77.

KETUA: HAMDAN ZOELVA 8 jam. Sekarang sudah bisa pakai motor?

78.


79.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Mobil?

80.

SAKSI DARI PEMOHON: SUKRAN HAWALI Belum.

81.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Belum bisa. Oke, jadi mulai tinggal di situ tahun 1997, tapi menurut catatan sejarah Saudara yang tadi … dulu nenek moyang sudah tinggal di situ?

82.


11

83.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Betul?

84.

SAKSI DARI PEMOHON: SUKRAN HAWALI Betul.

85.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Pak … Raden apa namanya tadi?

86.

SAKSI DARI PEMOHON: SUKRAN HAWALI Raden Intaran Dalam.

87.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Raden Intaran Dalam, juga tinggal di situ?

88.

SAKSI DARI PEMOHON: SUKRAN HAWALI Ya. Makamnya juga masih.

89.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Makamnya masih ada di situ?

90.


91.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Daerah situ. Oke lah ya, itu saja dulu.

92.

SAKSI DARI PEMOHON: SUKRAN HAWALI Oke. Terima kasih, Yang Mulia.

93.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Terima kasih, ya. Ya, silakan selanjutnya Ust. Abdul Rahman Sembahulun, ya.

12

94.

SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL RAHMAN SEMBAHULUN Assalamualaikum wr. wb. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kehadirat Allah SWT atas karunia, rahmat, dan nikmatnya, sehingga kita bisa berkumpul di sini. Salawat salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pengikutnya sampai akhir hayat kita. Yang Mulia Majelis Hakim, dan Para Hadirin, perkenankan kami memperkenalkan diri. Saya, nama Abdul Rahman Sembahulun, umur 57 tahun. Jabatan, Ketua Kemangkuan Adat Tanah Sembalun. Alamat, di Gunung Rinjani, Sembalun, Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Tentu kalau kita berbicara tentang Gunung Rinjani, Sembalun, itu sudah sangat dikenal baik domestik maupun mancanegara karena sudah beberapa kali kawasan tersebut mendapatkan predikat terbaik dunia. Antara lain World Legacy Award. Karena mendapatkan legacy karena sebagaimana diketahui panoramanya sangat indah, cantik, menawan, dan mempesona. Kemudian, tanahnya sangat subur, konon tersubur di NTB. Lalu budayanya sangat tinggi, adat istiadatnya sangat arif karena itu dia menjadi ikon NTB. Ada beberapa menteri mengatakan rasanya tidak lengkap kita datang ke Pulau Lombok kalau tidak ke Sembalun. Yang Mulia, kata-kata Sembalun berasal dari kata sembah dan ulun dengan berbagai macam penafsiran. Sembah berarti sujud, menyembah. Ulu artinya atas. Menyembah kepada yang di atas. Ada yang mengatakan juga komunitas utama … pertama di Pulau Lombok sebagai cikal bakal manusia yang menempati Pulau Lombok. Kemudian, ada kata-kata ulun, jamak daripada ulu. Artinya, aku menjadi kita atau kami. Kita bersama-sama. Jadi, kalau sembah ulun katanya hidup bersama, hidup menyembah bersama-sama, berjamaah, kira-kira begitu. Rumah-rumah pun berjamaah bersama, kecuali ada satu rumah itu paling depan dia adalah bale malang yang berfungsi sebagai masjid atau tempat berkumpul masyarakat adat. Karena itu, masyarakat adat tanah Sembalun itu mencantumkan di situ sukunya suku Sasak. Berasal dari kata sa, satu, kemudian menjadi Sasak, artinya, bersatu. Bersatu menjadi Lombok. Lombok artinya adalah agama yang lurus. Jadi, masyarakat Sembalun berasal dari berbagai macam etnis daerah, baik di nusantara maupun luar negeri. Ada beberapa fase kedatangan masyarakat di Sembalun. Konon fase pertama pada abad kesatu Hijriyah, abad ketujuh Masehi, konon pada tahun 648 pada zaman pemerintahan Utsman. Datang dari Persia, dari India, Cina Pasai. Itu menempati secara berpindah-pindah. Kemudian, pada fase kedua, abad yang ke-9 datang dari Sumatera, dari Jawa, dan dari Sulawesi. Itu menempati satu perkampungan namanya Lembah Mentagi.

13

Kemudian, fase yang ketiga pada abad ke-13, datang dari Malaka, dari Sumatera Barat, dari Jawa Tengah, dan dari Pulau Bali. Nah, mereka semua menyatu tadi dikatakan menjadi Sasak, Lombok. Karena itu adat-istiadat kami berjudul, “Adat bersendikan agama, agama bersendikan SARA, SARA bersendikan kitabullah dan sunatul Rasulullah.” Yang Mulia, dalam tatanan kearifan adat-istiadat kami, itu mereka menjalankan konsep Wetu Telu, konsep Tuhan, alam, dan manusia. Dijalankan oleh 3 pimpinan adat yang disebut Wik Tu Telu, ya mungkin sekarang terkenal dengan waktu telu itu jadi konsepnya agak berbeda dengan pemahaman orang-orang luar. Konsep ini, Wik yang pertama, namanya penghulu adat, dibantu oleh para kiai-kiai adat. Yang kedua, pemangku adat, dibantu oleh para mangku-mangku adat. Dan yang ketiga adalah pemekel adat, yang dibantu oleh para jero-jero adat. Jadi, konsep Wik Tu Telu, konsep Wetu Telu, atau konsep Tuhan, alam, dan manusia, dalam kesempatan ini mungkin terlalu panjang kalau kita uraikan semuanya. Saya hanya akan menguraikan tentang keterikatan kami terhadap bumi, alam yang kami tempati. Pemangku adat dalam mengelola alam lingkungan yang ada di Sembalun, kurang lebih mungkin sekitar … kurang lebih 40.000 hektar, itu terdiri dari beberapa mangku. Yang pertama, Mangku Gumi, itu tugasnya adalah mengatur tata ruang dan tata letak. Yang kedua, Mangku Gawar, itu khusus untuk memelihara, merawat, dan menjaga hutan. Yang ketiga, Mangku Gunung, di situ … di setiap gunung itu ada situs-situs yang harus dijaga, ada Gunung Rinjani, Gunung Sangkareang, Gunung Pergasingan, Gunung Selong, Gunung Anak Dara, Gunung Seladara, Gunung Nanggi, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, Mangku Makem. Makem artinya mata air. Mereka khusus menjaga, merawat, mengkonservasi mata air, sumber-sumber air, dan tempat-tempat yang seperti palung-palung sungai, dan sebagainya, serta biota air yang ada. Kemudian yang kelima adalah Mangku Rantemas, itu bertugas untuk cagar alam. Dan mangku … yang terakhir adalah Mangku Majapahit itu bertugas untuk cagar budaya. Yang Mulia Majelis Hakim, kearifan lokal kami salah satunya misalnya, apabila seseorang yang mau masuk hutan, maka dia harus mendapatkan izin dari Mangku Gawar. Dia ditanya, “Untuk apa masuk hutan? Untuk menebang pohon, untuk berburu, untuk mengukur kekuatan barang pusaka di pusat-pusat air panas, ada namanya pengeraman salandir, umar maya, dan sebagainya, atau untuk menangkap burung?” Nah, jika seseorang ingin menebang satu pohon, maka diwajibkan sebelumnya menanam minimal 10 pohon sampai hidup dan begitu 14

seterusnya. Karena itu tidak akan pernah terjadi gundul atau mati kayu, makanya Sasak, Lombok, Lombok itu lurus, Sasak itu pohon. Jadi, hutan yang lebat yang terdiri dari pepohonan. Sehingga ada … Sasak Lombok itu adalah di seluruh Pulau Lombok dipenuhi dengan hutan-hutan yang sangat bagus. Akan tetapi, begitu pula menyangkut masalah berburu. Setiap pemburu sudah tidak boleh memburu kijang atau rusa yang lagi berkumpul, katanya bermusyawarah. Jadi, harus rusa yang terpisah dari kelompoknya yang sudah kanibal, itu kearifan lokal. Sementara setelah para bapak yang membawa senjata itu tidak lagi mengindahkan sistem dan tata cara berburu, itu pokoknya temu, tembak, sikat semuanya. Sidang Yang Mulia yang kami hormati. Ketenangan masyarakat adat kami sangat sekali damai, tenteram, aman, tidak pernah punya masalah karena ada tiga ritual adat. Yang pertama, Loh Langgar, Loh Makem … Loh Langgar, Loh Dewa, Loh Makem. Loh Langgar adalah upaya untuk menjadikan manusia Sembalun, pembinaan mental spiritual agama, sehingga masyarakat Sembalun akan menjadi manusia yang berjiwa lomboq buaq. Lomboq buaq artinya lurus, tulus, jujur … ikhlas, jujur, dan adil. Berperilaku sasak sangkabira, artinya adalah manusia Sembalun yang selalu saling bantu, saling topang, saling tolong, bisa bekerja sama, bekerja bersama-sama, dan bersama-sama bekerja, dan bergotong royong. Nah, ketenangan … kedua, Loh Mah … Loh Dewa adalah upaya daripada bagaimana bersyukur terhadap pepohonan-pepohonan yang memberikan berbagai macam manfaat, hutan yang bisa mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat Sembalun pada khususnya, dan masyarakat luar pada umumnya. Itu Loh Dewa. Kemudian upacara Loh Makem adalah satu kesyukuran daripada seluruh masyarakat untuk memelihara, mengevaluasi mata air. Para penghulu dan kiai-kiainya bertugas untuk membaca Alquran yang dibawa dari Arab oleh unta itu dibaca satu hari sampai tamat di dekat mata air tersebut, sambil meminta kepada Allah supaya mata air tidak mendatangkan banjir bah pada saat musim penghujan, dan tidak akan kekeringan pada saat musim kemarau, dan seterusnya. Demikianlah, masyarakat kami dalam rangka mengatur dan menata kelola sistem lingkungan hidup. Nah, banyak sekali para ahli-ahli geologi bertanya kepada para tetua kami, “Kenapa Rinjani ini sudah sering ribuan tahun tidak meletus seperti gunung-gunung yang lain?” Maka jawabnya di sana adalah terjadinya bencana adalah karena ulah manusia. Manusia serakah, alam pun tak ramah. Karena seluruh manusia dan jin yang ada di wilayah Rinjani dianggap sebagai jim manusia muslim yang tetap menjaga Rinjani agar tetap lestari.

15

Akan tetapi ketika datang penjajah, maka terusiklah ketenangan kami. Pada tahun 1941 datang Belanda melakukan kelasir, menggeser kebebasan kami dalam melakukan pembinaan, pengaturan terhadap alam lingkungan kami. Dibuatlah hak milik, dibuatlah tanah gege, dibuatlah hutan tutupan, hutang lindung, dan hutan suaka marga satwa. Terlebih lagi sangat sempurna dalam waktu ketika dari 1941 sampai 1979 masih ada ketenangan. Upacara-upacara masih kami lakukan dan sebagainya dan seterusnya. Tetapi ketika penjajah yang namanya kemerdekaan itu sangat-sangat sekali lebih menekan kami lagi. Yang bernama kehutanan atau mungkin Kementerian Kehutanan dalam hal ini menamakan diri taman nasional. Kami tidak tahu sejak kapan bernama taman nasional dan sebagainya. Tapi sudah bukan rahasia umum lagi bagaimana jahatnya, bagaimana bengisnya, bagaimana kita tahu kejamnya yang namanya polhut-polhut taman nasional itu kaya apa. Di seluruh Indonesia yang namanya taman-taman nasional tadi juga sudah dijelaskan. Tahun 1979 masyarakat kami diusir, kemudian tahun 1999 juga itu. Dari rentan waktu itu begitu, saya tidak bisa menyebutnya satu per satu penderitaan masyarakat kami. Rumah-rumah mereka dibakar, kemudian dikejar. Kalau Belanda mau mengambil satu tanah tapi diganti. Tapi sekarang zaman kemerdekaan, bukan diganti. Akhirnya masyarakat kami ada lagi penjajah lain yang berupa perusahaan-perusahaan. Ada namanya PT Sembalun Kusuma Mas dari Cendana. PT Putra Gosam Lestari, PT Benete, PT Sampoerna Agro, PT Agro Indonusantara dan sebagainya. Lengkap sudah penderitaan kami. Kemudian hari ini pemerintah sedang promosi geopark, geothermal, destinasi pariwisata, yang semuanya itu tingkat internasional. Bahkan KSK agropolitan dan sebagainya. Padahal lahan yang kami masih ada itu untuk lahan basah tercatat di kantor kecamatan itu hanya 458 hektare, kemudian lahan kering sekitar 900 hektare. Dari sekian puluh, dari 40-an, ribu hektar yang ada. Kemudian penduduk kami ya, sudah sangat berkembang kurang-lebih 30.000. Bisa dibayangkan, Yang Mulia. Kalau kita hitung, maka akan mendapatkan rata-rata 3 meter lebih sedikit, kurang dari pada 4 meter. Nah, sekarang sudah dibanjiri lagi dengan para investor yang masuk dalam rangka persiapan geopark ini. Sementara masyarakat kami terpinggirkan, penakut kepada … bahkan kami berseloroh. Melihat hijau saja sudah mereka lari, membuang kayu bakar yang diambil, kemudian dirampas ada yang di alat-alatnya, kemudian ada yang ditangkap dan sebagainya. Sidang Majelis Hakim Yang Mulia. Sejak tahun 1979 sampai tahun 2014 setiap tahun Rinjani terjadi kebakaran karena tidak ada lagi yang merawat. Tidak ada lagi. Padahal ada ranger atau polhut itu semuanya orang luar dan jarang di situ. Bahkan tahun ini lebih dari 2 bulan kebakaran hutan di Gunung Rinjani sementara penanaman satu pohon 16

pun tidak ada, makanya setiap tahun muncullah alang-alang, muncullah rumput yang sangat rentan sekali pada setiap musim kemarau. Karena itu kami sangat-sangat sekali sedih melihat Gunung Rinjani. Dulu kami punya catatan, mata air-mata air itu lebih daripada 70. Lebih dari 70 mata air, sehingga perlu ada menteri khusus yang namanya Mangku Makem. 95.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Okelah, ya.

96.

SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL RAHMAN SEMBAHULUN Tapi sekarang hanya tinggal empat mata air saja.

97.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Coba, saya potong dulu. Saya tanya saja dulu biar lebih mempersingkat, ya?

98.

SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL RAHMAN SEMBAHULUN Ya.

99.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Karena kita mau ambil intinya saja ya dari seluruh cerita tadi. Sekarang itu wilayah Sembalun itu satu kecamatan?

100. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL RAHMAN SEMBAHULUN Ya, satu kecamatan. 101. KETUA: HAMDAN ZOELVA Satu kecamatan? 102. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL RAHMAN SEMBAHULUN Ya. 103. KETUA: HAMDAN ZOELVA Itu yang 30.000 tadi?

17

104. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL RAHMAN SEMBAHULUN Ya. 105. KETUA: HAMDAN ZOELVA Seluruh wilayah Sembalun itu apakah masuk … taman nasionalnya termasuk kampung-kampungnya atau hanya di atas hutannya saja? 106. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL RAHMAN SEMBAHULUN Jadi, Taman Nasional Gunung Rinjani itu, itu salah satu bagian yang mungkin sekitar 12.000 hektare (…) 107. KETUA: HAMDAN ZOELVA 12.000 hektare? 108. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL RAHMAN SEMBAHULUN Di wilayah Sembalun, ya. Taman nasional itu 40.000 … 41.000 hektare, tapi untuk di bagian Sembalun sekitar 12.000. 109. KETUA: HAMDAN ZOELVA Sekitar 12.000 hektare? Itu bagaian Sembalun? 110. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL RAHMAN SEMBAHULUN Ya. Sedangkan yang lain menjadi wilayah dinas kehutanan dan juga diambil sama (…) 111. KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya. 112. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL RAHMAN SEMBAHULUN Perusahaan-perusahaan. 113. KETUA: HAMDAN ZOELVA Karena itu taman nasional, maka warga masuk di situ apa saja yang dilarang? Masuk saja tidak dilarang tentu? 18

114. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL RAHMAN SEMBAHULUN Ya. 115. KETUA: HAMDAN ZOELVA Tapi (…) 116. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL RAHMAN SEMBAHULUN Sebagaimana kita ketahui bahwa taman nasional mempunyai tiga zona, zona rimba, zona inti … zona rimba, dan zona pemanfaatan. Nah, kami tidak tahu di mana tempat zona-zona itu sebetulnya. Tetapi pemanfaatan itu, itu hanya dimanfaatkan untuk kepentingan turis, tentunya orang luar. Jadi, tidak ada sama sekali manfaat buat masyarakat setempat. 117. KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, oke. Terus, yang dipakai untuk perusahaan-perusahaan macam-macam tadi, apa termasuk yang 12.000 itu? 118. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL RAHMAN SEMBAHULUN Dulu kan semua hutan, ya. Jadi, dibagi dua sepertinya karena itu nyambung dengan perusahaan. Kan kebetulan Cendana yang datang pada saat itu, ya suka-suka dia. 119. KETUA: HAMDAN ZOELVA Jadi, 12.000 kan taman nasional? 120. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL RAHMAN SEMBAHULUN Ya. 121. KETUA: HAMDAN ZOELVA Apakah di taman nasional? 122. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL RAHMAN SEMBAHULUN Ya.

19

123. KETUA: HAMDAN ZOELVA Apakah di taman nasional juga ada perusahaan di situ? Atau di luar yang taman nasional yang 12.000 tadi? 124. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL RAHMAN SEMBAHULUN Ya, kami tidak tahu prosesnya, tetapi bagi kami, semuanya itu adalah lahan ulayat yang pernah kami pelihara. Dan di situ tempattempat kami melepas sapi-sapi, dan kerbau, dan sebagainya. 125. KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya. 126. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL RAHMAN SEMBAHULUN Dan itu pun sudah sangat ter … tersingkir, gitu. 127. KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, maksudnya, apakah yang Saudara tahu, lahan yang 12.000 bagian dari Sembalun itu, itu juga masuk perusahaan-perusahaan itu? Apa Saudara tahu atau tidak? 128. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL RAHMAN SEMBAHULUN Saya tidak tahu. 129. KETUA: HAMDAN ZOELVA Tidak tahu, ya? 130. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL RAHMAN SEMBAHULUN Ya. 131. KETUA: HAMDAN ZOELVA Jadi, yang di mana yang banyak perusahaan tadi masuknya? Di wilayah yang mana? Apakah masih … masuk wilayah Sembalun atau (…)

20

132. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL RAHMAN SEMBAHULUN Ya, yang … yang Rinjani ini kan semuanya lereng. Nah, di atas lereng itu, dibatasi sama jalan yang menuju ke Danau Segara Anak dan Puncak Rinjani itu. Jadi, sebelah kanan daripada jalan itu atau sebelah utara itu tempat daripada perusahaan-perusahaan tersebut. 133. KETUA: HAMDAN ZOELVA Baik. Apakah ada warga Saudara yang dipidana karena (…) 134. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL RAHMAN SEMBAHULUN Untuk sekarang sudah tidak lagi, tetapi (…) 135. KETUA: HAMDAN ZOELVA Tidak lagi. 136. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL RAHMAN SEMBAHULUN Zaman-zaman lalu banyak. 137. KETUA: HAMDAN ZOELVA situ?

Karena memotong pohon? Mengambil … mengambil pohon di

138. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL RAHMAN SEMBAHULUN Ya, di antaranya banyak yang lari misalnya, sehingga dia tidak dapat, hanya bisa ditangkap alat-alatnya saja, itu yang banyak. 139. KETUA: HAMDAN ZOELVA Baik. Jadi, gitu saja dulu, ya? 140. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL RAHMAN SEMBAHULUN Ya. 141. KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya. Baik, terima kasih.

21

142. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL RAHMAN SEMBAHULUN Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. 143. KETUA: HAMDAN ZOELVA Waalaikumsalam wr. wb. Ya, Ismail? Ya, secara ringkas saja, ya. Saya … kita mau tahu hutan yang di … hutan adat yang dipakai di situ saja, ya? 144. SAKSI DARI PEMOHON: ISMAIL Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Saya ingin perkenalkan nama saya, Ismail. Tempat tanggal lahir Balang, 31 Desember 1957. Alamat saya Dusun Balang, RT/RW 04/01, Desa Barambang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Suku saya Suku Konjo Komunitas Adat Barambang Katute Sulawesi Selatan. Saya ingin cerita tentang asal-usul Barambang Katute. Barambang Katute pada dasarnya berasal dari kata Puang Barambang ri Bontona Katute. Dalam arti, itu ri Bontona Katute, atau di Gunung Katute, atau di Puncak Gunung Katute. Yang artinya, pemimpin yang berdiam di Bukit Katute, lalu kemudian lebih dikenal dengan istilah Barambang Katute. Memang sejak dari dulu sudah dikenal bahwa Barambang Katute. Masyarakat Barambang Katute adalah masyarakat yang hidup diyakini di kaki gunung … mohon ulangi, di kaki Gunung Bawakaraeng dan Lompobattang, terdapat sebuah kampung tua. Jadi, terdapat sebuah kampung tua dikenal dengan Kampung Katute. Orang Barambang mula-mula menempati kawasan tersebut sekitar abad ke 15 Masehi. Penghuni pertama namanya adalah Barambang Camu yang membangun rumah di Bontolasuna yang sekarang berada pada Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai. Jadi, memang itu pertama penghuni di situ namanya Barambang Camu bukan pemerintah yang datangkan orang di situ. Intinya sudah ada memang di situ. Ini merupakan rumah bagi masyarakat Barambang. Mengawali perkembangan masyarakat Barambang sampai menyebar ke kampung Bontokatute, Bolalangiri, Coddong, Bihulo, Ambi, dan Kampung Balang. Setiap kampung dikepalai oleh seorang kepala sebagai perwakilan dari Barambang yang berkuasa pada saat itu. Jadi, itu Barambang Camu mempunyai perwakilan di beberapa nama-nama kampung. Perwakilan artinya pemangku adat. Pemilihan Barambang atau dipimpin adat mekanisme pemilihan melalui musyawarah, musyawarah adat yang disebut dengan Abbahang. Jadi, bahasa saya itu kalau di kampung saya kalau pertemuan namanya Abbahang … namanya Abbahang yang dilakukan di hutan larangan yaitu 22

lempangan. Di hutan larangan itu terdapat namanya di Lempangan. Di situ dilakukan Abbahang. Oleh para tetua adat dari berbagai wilayah lalu kemudian diusulkanlah nama yang dianggap pantas menjadi pemimpin mereka. Setelah ada nama kemudian dilakukan uji kelayakan atas calon-calon tersebut dengan berdasarkan pada hukum-hukum adat mereka atau kebiasaan yang mereka jalankan. Jadi, yang layak diloloskan menjadi calon yang tidak punya pelanggaran. Walaupun ada pelanggarannya kalau tidak terlalu banyak, tidak terlalu berat, maka itu diloloskan menjadi calon pemimpin, menjadi calon pemimpin mereka. Puang Barambang itu terpilih sebagai pemimpin masyarakat adat Barambang Katute dalam menjalankan tugasnya diawasi oleh para tetua, artinya orang tua, tetua adat yang mewakili beberapa wilayah besar di komunitas adat tersebut. Pada masa pemerintahan Belanda, masyarakat Barambang Katute yang dipimpin Barambang yakni keberadaannya sebagai kelompok masyarakat yang mendiami wilayahnya secara turun-temurun … secara turun-menurun sampai saat ini tidak pernah ada masyarakat yang meninggalkan dan masyarakat sering menyebutnya dengan masyarakat adat Barambang Katute atau Masyarakat Ade ada juga bahasa Bugisnya. Kalau pun nyonya ada bahasa Bugisnya Ade. Jadi, di situ di kampung saya ada juga bahasa Bugis, tapi cuma tetangga dengan orang Bugis, makanya banyak juga yang tahu bahasa Bugis. Wilayah anak Barambang Katute ditetapkan menjadi empat wilayah menjadi hutan adat oleh lebaga adat. Jadi, ini pemimpin adat menetapkan hutan adat di empat titik. Karena masyarakat Barambang Katute menyadari ikatanya dengan hutan, empat hutan larangan tersebut diatur pengelolaannya dengan aturan adat. Jadi, aturan adat itu tidak pernah berubah bagi masyarakat kami di dalam wilayah kami. Aturan adanya adalah ketika masyarakat membutuhkan kayu, masyarakat tersebut lebih dahulu harus meminta izin kepada pemimpin adat yakni Puang Barambang. Kemudian pemimpin adat melakukan ritual adat dengan cara menancapkan kampak di sebuah pohon yang hendak ditebang selama tiga hari tiga malam. Jadi, caranya kalau ada masyarakat butuh kayu misalnya mau bikin rumah atau perbaiki rumah harus minta izin dulu kepada Puang Barambang. Dengan syarat menancapkan dulu kampak selama tiga hari, tiga malam. Kampak tersebut terjatuh maka pemimpin adat mengambil keputusan bahwa pohon tersebut tidak boleh ditebang. Kalau terjatuh tidak boleh ditebang. Artinya tidak dikasi.

23

145. KETUA: HAMDAN ZOELVA Saya tanya saja ya, Pak Ismail. Di masyarakat Barambang Katute itu warganya berapa sekarang ini? 146. SAKSI DARI PEMOHON: ISMAIL Kalau Barambang Katute itu wilayahnya dulu itu sangat luas, cuma secara administrasi terbagi tiga kecamatan. 147. KETUA: HAMDAN ZOELVA Ada di tiga kecamatan? 148. SAKSI DARI PEMOHON: ISMAIL Terbagi tiga kecamatan. Ada dua desa ikut di Sinjai Barat, ada juga dua desa ... satu desa ikut di Sinjai Selatan, di Sinjai Borong tinggal dua desa. Barambang dengan Katute, makanya di sebut Barambang Katute. 149. KETUA: HAMDAN ZOELVA Jadi sekarang ini terpisah-pisah oleh desa? 150. SAKSI DARI PEMOHON: ISMAIL Ya terpisah. 151. KETUA: HAMDAN ZOELVA Tapi masih ada satu pimpinan adatnya? 152. SAKSI DARI PEMOHON: ISMAIL Ya masih ada. 153. KETUA: HAMDAN ZOELVA Puang Barambang itu? 154. SAKSI DARI PEMOHON: ISMAIL Ya.

24

155. KETUA: HAMDAN ZOELVA Sekarang ada Puang Barambangnya? 156. SAKSI DARI PEMOHON: ISMAIL Puang Barambanganya itu ... mulai tahun ... Puang Barambangnya itu nanti ada aturan dari pemerintah itu namanya dulu itu Puang Tamaniti memaksakan untuk menggantikan nama desa. Jadi, nama desa sekarang. 157. KETUA: HAMDAN ZOELVA Jadi, sekarang puangnya ndak ada lagi? Pimpinan adatnya sudah tidak ada lagi? 158. SAKSI DARI PEMOHON: ISMAIL Ya. Artinya Puang Taman itu ... Puang ta itu ... Puang Tamaniti, setara dengan camat sekarang. 159. KETUA: HAMDAN ZOELVA He em. 160. SAKSI DARI PEMOHON: ISMAIL Itu memaksakan itu Barambang diganti menjadi desa. 161. KETUA: HAMDAN ZOELVA Menjadi desa? 162. SAKSI DARI PEMOHON: ISMAIL Ya, menjadi desa. 163. KETUA: HAMDAN ZOELVA Ada wilayah … wilayah adatnya dulu? Ada Barambang Katute ini ada wilayahnya dulu? 164. SAKSI DARI PEMOHON: ISMAIL Ya, ada. 25

165. KETUA: HAMDAN ZOELVA Tapi sekarang terbagi-bagi pada desa? 166. SAKSI DARI PEMOHON: ISMAIL Ya, terbagi. 167. KETUA: HAMDAN ZOELVA Saat sekarang ini di wilayah itu ada hutannya di daerah situ? 168. SAKSI DARI PEMOHON: ISMAIL Ada. 169. KETUA: HAMDAN ZOELVA Sekang ini masih ada? 170. SAKSI DARI PEMOHON: ISMAIL Ya, masih ada juga hutan adat. 171. KETUA: HAMDAN ZOELVA Apakah hutan jadi hutan taman nasional atau hutan biasa? 172. SAKSI DARI PEMOHON: ISMAIL Hutan biasa saja, cuma dari pihak kehutanan mengklaim bahwa semua hutan lindung. Bahkan lahannya masyarakat dijadikan juga kawasan hutan lindung. 173. KETUA: HAMDAN ZOELVA Hutan lindung? 174. SAKSI DARI PEMOHON: ISMAIL Ya.

26

175. KETUA: HAMDAN ZOELVA Berapa luas yang menurut Saudara luasnya wilayah hutan adatnya Barambang Katute, apa Saudara tahu? 176. SAKSI DARI PEMOHON: ISMAIL Kalau luasnya itu saya kurang tahu, Yang Mulia. Karena (...) 177. KETUA: HAMDAN ZOELVA Kalau di Papua susah ukurannya sepanjang sejauh mata memandang itu hutan adatnya itu. Nah, di Barambang Katute ini tidak tahu juga? Tapi dari ujung ke ujung bisa jalan kaki? 178. SAKSI DARI PEMOHON: ISMAIL Bisa. 179. KETUA: HAMDAN ZOELVA Bisa. Kalau begitu tidak terlalu luas. Jalan kakinya berapa hari dari ujung ke ujung? 180. SAKSI DARI PEMOHON: ISMAIL Karena di wilayah Komunitas Masyarakat adat Barambang Katute itu ada empat titik, artinya ada kira-kira dua titik antara 3 kilometeran, ada satu titik ... dua juga titik antara 7 kilometeran. 181. KETUA: HAMDAN ZOELVA Jadi empat titik itu terpisah-pisah? 182. SAKSI DARI PEMOHON: ISMAIL Ya, terpisah-pisah. 183. KETUA: HAMDAN ZOELVA Terpisah. Jadi hutan adatnya terpisah-pisah di empat titik?

27

184. SAKSI DARI PEMOHON: ISMAIL Ya, terpisah-pisah, tapi di dalam wilayah Komunitas Adat Barambang Katute semua. 185. KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, tapi sekarang oleh pemerintah jadikan hutan lindung? 186. SAKSI DARI PEMOHON: ISMAIL Ya, hutan lindung. 187. KETUA: HAMDAN ZOELVA Cara potong pohon pun dilarang lagi? 188. SAKSI DARI PEMOHON: ISMAIL Ya, dilarang. 189. KETUA: HAMDAN ZOELVA Tidak boleh lagi? 190. SAKSI DARI PEMOHON: ISMAIL Tidak bisa sama sekali. 191. KETUA: HAMDAN ZOELVA Walaupun izin dari Puang Barambang? Ya, anu, anu ... apa ... pemimpin adatnya? 192. SAKSI DARI PEMOHON: ISMAIL Tidak bisa sekali karena lebih berkuasa itu pihak kehutanan dari para pemimpin adat sekarang. 193. KETUA: HAMDAN ZOELVA Oke, berarti secara anunya masyarakat adat sebagai satu kesatuan karena terpisah oleh desa-desa sudah tidak ada lagi?

28

194. SAKSI DARI PEMOHON: ISMAIL Ya, sudah tidak. 195. KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, baiklah, cukup dulu, ya? Baik, terima kasih. 196. SAKSI DARI PEMOHON: ISMAIL Assalamualaikum wr. wb. 197. KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, silakan Ahli dulu, baru kita dengar dari Sumatera Barat. Ya, silakan Pak Darmawan ... Pak Hermansyah. 198. AHLI DARI PEMOHON: HERMANSYAH Saya membuat apa ... mohon maaf sebelumnya, Yang Mulia. Membuat semacam paper kecil, tetapi juga saya membuat slide untuk sari apa ... pokok-pokok pikirannya. Baik, Yang Mulia Hakim Majelis, Para Pemohon, Para Termohon dalam hal ini Pemerintah, juga Para Hadirin yang ada di ruangan ini. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu, saya Dr. Hermansyah, S.H., M.Hum. Asal saya bukan dari Sumatera Barat, tetapi dari Kalimantan Barat, dari Pontianak, kebetulan saya mengajar di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura di bagian hukum pidana di Universitas Tanjungpura. Pada kesempatan kali ini saya dimintai oleh Pihak Pemohon untuk hadir sebagai Ahli untuk mencoba memberikan pemikiran ... sumbangan pemikiran terhadap permohonan Para Pemohon atas pengujian UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 41. Nah, secara tematik saya ingin mencoba mengemas pemikiran saya ini, saya kemas pemikiran saya ini dalam sebuah tema, yaitu Mengembalikan Marwah Hukum Pidana. Mengapa tema ini menjadi sangat penting, mengapa ... begini, mengapa tema ini atau keterangan ini saya kemas menjadi sebuah tema Mengembalikan Marwah Hukum Pidana? Ini tentunya dari hasil amatan kita bersama bahwa sesungguhnya hukum pidana sekarang ini sudah hampir masuk di semua lini kehidupan. Pemerintah dalam hal ini negara, dengan kekuasaan yang ada itu masuk intervensi ke hampir semua kehidupan masyarakat. Padahal ada hal lain yang mungkin diabaikan dalam hukum pidana. 29

Lanjut, slide. Nah, ketika saya dimintai sebagai Ahli, saya mencoba memahami apa sebenarnya yang ingin dipersoalkan atau dengan kata lain apa sih yang sebenarnya yang dipersoalkan oleh Pemohon terhadap keberadaan atau eksistensi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ... Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 ini. Ada beberapa catatan saya dari setelah saya baca permohonan itu, yaitu Pemohon sebenarnya ingin mengetahui sampai sejauh mana sih sebenarnya penggunaan pidana oleh negara itu sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana? Dan ini yang menjadi fokus saya nanti karena hasil pemikiran kita, pemikiran saya, saya ini agak banyak hal-hal yang di luar prinsip-prinsip hukum pidana. Nah, turunan dari pertanyaan pertama itu adalah apakah memang prinsip kriminalisasi yang ada pada pasal-pasal yang dimohonkan oleh Para Pemohon itu sesuai atau tidak sesuai dengan konstitusi negara kita? Dan ini yang menjadi esensi daripada permohonan ini nanti pastinya. Yang ketiga adalah apakah memang prinsip-prinsip kriminalisasi ... mohon maaf, ini yang akan ... dan ketiga tadi itu apakah substansi ini, prinsip ini berdasarkan kepada memang memiliki dasar legalitas dalam hukum pidana? Sekali lagi legalitas dalam perspektif hukum pidana. Inilah yang mungkin saya akan coba memberikan penjelasan, memberikan pemikiran tentang penggunaan atau kriminalisasi, ataupun penggunaan instrumen hukum pidana di dalam undang-undang ini. Lanjut. Sebelum saya menyampaikan ini, ini mungkin perlu kita perhatikan bersama, perlu kita ingat bersama bahwa catatan kita adalah bahwa beberapa prinsip dasar dalam hukum pidana terutama menyangkut masalah prinsip atau asas legalitas yang merupakan prinsip paling mendasar dalam hukum pidana. Ini menurut saya, itu pemahamannya ini yang agak kurang utuh, nanti akan bisa kita lihat … akan bisa saya perlihatkan, di mana ketidakutuhan sehingga terjadi berbagai macam bentuk kriminalisasi ataupun upaya mengkriminalkan perbuatan-perbuatan di dalam hukum … tatanan hukum kita? Lanjut. Nah, Hakim Yang Mulia … Majelis Hakim Yang Mulia, Para Pemohon dan Para Termohon. Kalau kita melihat sejarah pertumbuhan hukum pidana, ini sesungguhnya berbeda dengan bidang hukum-hukum lain, entah itu tata negara, entah itu hukum perdata, dan sebagainya. Dalam bidang hukum pidana ini, para ahli hukum pidana pada saat itu sudah mewanti-wanti, memperingatkan kepada kita semua akan kehatihatian prinsip penggunaan hukum pidana ini. Beccaria, JP. Marat, Forsner, Herman Sulinga, dan sebagainya, ini selalu memperingatkan. Bahkan Immanuel Kant dalam banyak tulisan tentang filsafat hukumnya, itu selalu memperingatkan, prinsip kehati-hatian di dalam menggunakan hukum pidana ini. Karena apa? Diperingatkan. Karena hukum pidana ini banyak menyangkut masalah esensi kehidupan manusia. Berbeda dengan bidang-bidang hukum lain.

30

Nah, oleh karena itu, sejak awal … sejak awal para ahli-ahli hukum pidana pada abad ke 19 yaitu yang saya maksud dengan Abad ke 19-nya adalah abad di mana kita menilai kemunculan ide gagasan hukum pidana modern, tentunya yang menjadi patokan adalah ketika Von Feuerbach mengungkapkan asas legalitas yang dalam literature kita pahami itu bermunculnya pada saat abad ke 19, 18, 19 di Jerman, ya, kalau itu menjadi ukuran kita ini sudah memperingatkan dan para ahli hukum pidana pada waktu itu juga memang sudah merasakan kekhawatiran akan keberatan hukum pidana ini. Nah, kekhawatirannya apa? Salah satunya adalah kekhawatirannya mungkin negara akan dengan sangat mudah mengeluarkan berbagai macam produk hukum, dimana di dalamnya akan selalu dicantumkan pemidanaan sebagai unsur pemaksa, penguat norma dan unsur pemaksa. Makanya kita coba lihat cukup banyak sekali pasal-pasal pidana di dalam berbagai macam aturan yang kalau kita kaji itu juga sebenarnya unsur-unsur privat. Lanjut. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih sebenarnya watak hukum pidana modern? Sesungguhnya, apakah negara kemudian bisa dengan sebegitu saja mengkriminalisasi, membuat aturan-aturan bahwa ini bertentangan dengan kebijakan pemerintah, lalu dibuat ketentuan pidana? Nah, dan memaksa setiap warga negara dengan instrumen hukum pidana ini, agar negara … mohon maaf agar warga masyarakat mengikuti kehendak negara dengan pemaksaan dengan dicantumkannya unsur … dengan dicantumkannya pidana ini. Nah, ini yang menjadi, menjadi perdeba … menjadi … sebenarnya perlu kita pikir akan bersama. Lanjut. Nah, dalam upaya … dalam apa … dalam upaya mengembalikan marwah hukum pidana ini saya terus terang saja ingin mengutip pemikiran dari Prof. Roeslan Saleh bisa dibaca di dalam bukunya Perspektif Hukum Pidana ya, beberapa persprestif dalam hukum pidana itu terbitan dari Aksara Baru, Jakarta, kalau saya tidak salah tahun 1983 yang saya kutip langsung di dalam tulisan saya itu. Bahwa hukum pidana itu setidaknya tentunya berdasarkan refleksi dari kemunculan pada abad itu, dia ingin atau didirikan atau setidak-tidaknya atas 4 pilar asas yang paling fundamental, yaitu asas legalitas, asas persamaan, asas subsidiaritas, keempat asas proporsionalitas. Catatan saya adalah selama ini kita selalu saja ketika kita berbicara pidana, ketentuan pidana yang kita tekankan adalah asas legalitas. Sedangkan asas persamaan, asas subsidiaritas, dan asas proporsionalitas dari hukum pidana yang merupakan cita-cita dari hukum pidana modern pada waktu itu, itu hampir-hampir abai, dan luar … keluar dari konsep pemikiran kita. Lanjut. Nah, saya ingin memfokuskan kembali tadi. Mas, mohon maaf, yang slide sebelumnya. Dari keempat asas ini, saya dalam konteks ini akan mencoba memberikan pemikiran tentang asas legalitas yang kita 31

pahami selama ini, yang menurut ide gagasan pemikiran hukum pidana modern itu juga sebenarnya tidak utuh, ini lah yang mungkin menjadi penyebab, sehingga terjadinya proses kriminalisasi yang berlebihan atau dengan kata lain biasa yang kita dengar over kriminilisasi. Coba lanjut. Nah, asas legalitas yang selama ini yang kita dengar atau yang kita pahami, yang selalu kita pahami berkisar kepada empat persoalan ini. Ketika kita berbicara soal asas legalitas yang termuat dalam hukum pidana nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali. Selalu saja kita berbicara tentang lex scripta, lex certa, harus dipenuhinya asas nonretroaktif dan tidak dimungkinkannya analogi. Keempat substansi ini saja yang sering kita dengar ketika kita berbicara tentang asas legalitas. Nah, berbahayanya saya katakan jika asas legalitas ini kita pahami dalam keempat konteks ini saja, inilah yang jadi kemudian negara berpikiran bagaimana kemudian negara memahami asas legalitas sebagai dasar bertindak? Dasar bertindak dari negara untuk terhadap negaranya, yang terpenting bagi negara adalah ada undang-undang tertulis, dibuat undang-undang hukumnya. Jelas formulasinya, tidak kita perlakukan surut, dan tidak menggunakan prinsip analogi. Nah, mengapa saya katakan pemahaman yang tidak utuh. Lanjut. Coba kita lihat, bagaimana sebenarnya kemunculan asas legalitas ini? Yang Mulia, Para Pemohon ... dan Para Pemohon, dan Para Hadirin sekalian. Harus kita sadari bahwa sebenarnya asas legalitas ini kemunculannya itu memang relatif baru, bukan dia dalam literatur sekali lagi dalam literatur bisa kita baca dalam buku Moeljatno. Itu bukan merupakan tradisi hukum Romawi, artinya jika dia bukan tradisi hukum Romawi, kemunculannya itu memang baru kemudian, yaitu dinilai dalam Buku Pak Moeljatno itu sekitar abad 19 itu ketika Von Feuerbach, mengungkapkan asas nullum delictumini tadi. Nah, apa esensi dari asas legalitas yang dimunculkan pada saat itu para ahli hukum pidana? Dimunculkan konsep asas legalitas ini tidak lepas dari bentuk reaksi, terhadap kekuasaan raja yang pada saat itu sangat absolut, dimana kerajaan … raja pada saat itu dengan kewenangan yang ada, dengan kekuasaan yang dia miliki, bisa saja menentukan perbuatan dan memberikan penyalahan kepada seseorang. Nah, para ahli hukum pidana pada waktu itu berpikir, situasi seperti ini tidak mungkin dibiarkan, dan tidak bisa, lalu muncullah dengan singkat kata dimunculkanlah asas legalitas. Esensi dari asas legalitas ini sebenarnya bukan merupakan dasar dari bertindak negara, tetapi upaya para ahli hukum pidana dan untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara. Lanjut. Jadi, esensi dari asas legalitas. Mohon maaf, sekali lagi. Slide sebelumnya, Mas. Ya. Jadi sekali lagi saya pertegaskan bahwa esensi dari kemunculan asas legalitas pada saat itu adalah sebagai upaya dari para ahli hukum pidana, para-para ahli hukum pada waktu itu, 32

untuk memberikan perlindungan karena pada Zaman Romawi sampai dengan pada zaman kekuasaan raja itu tidak ada bentuk perlindungan. Lanjut. Nah, mengapa tidak utuh? Di sini saya ingin mengutip pendapat Prof. Roeslan Saleh, beliau ini mengutip pendapat dari Peters ya, dalam bukunya Het Rect Cahter Van Stracht Recht. Ini bisa dibaca juga dalam buku sumber yang sama. Menurut Roeslan Saleh, asas legalitas itu bukan hanya berbicara empat hal seperti itu tadi yang kita katakan, lex certa, lex scripta, kemudian tidak dianunya ... asas nonretroaktif, dan analogi. Tetapi dia mengandung dimensi politik hukum, dimensi organisasi, dan dimensi politik kriminal, di mana ketiga prinsip-prinsip ini dalam asas legalitas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Apa sebenarnya dimensi politik hukum dari asas legalitas? Lanjut. Nah, dalam dimensi politik hukum dalam asas legalitas, dimunculkannya seperti saya katakan tadi asas legalitas ini adalah upaya para ahli hukum pada waktu itu untuk melindungi hak-hak masyarakat. Hak warga negara, individu dari kesewenang-wenangan raja atau penguasa pada saat itu, itu esensi utamanya memberikan perlindungan. Nah, perlindungan inilah yang menjadi ruh sebenarnya, kalau kita melihat kepada pertumbuhan hukum pidana pada asas legalitas, bukan terbalik. Pemahaman kita selama ini adalah asas legalitas adalah dasar bertindak dari negara, dasar bertindak untuk bertindak dari penguasa, sehingga penguasa atau negara dalam hal ini membuat sebuah aturan dan aturan itu di balik aturan itulah lalu kemudian membangun sebuah argumentasi sudah ada dasar asas legalitas terpenuhi. Padahal esensi utama dari dimensi politik hukum yang ada dalam asas legalitas seperti kemunculan awal itu adalah perlindungan. Nah, bagaimana konstitusi kita? Jelas. Saya ingin katakan perlindungan kita terutama, mohon maaf kepada Bapak-Bapak Saksi ini terhadap masyarakat adat, sejak amandemen, sudah jelas bagaimana arah politik hukum kita. Memberikan perlindungan terahadap masyarakat adat dengan dimasukkannya seperti kita ketahui dalam pasal ayat ... Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan ini diperkuat lagi yang menarikanya oleh putusan Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, dimana di dalam putusannya itu salah satunya adalah mengeluarkan ... sekedar mengingatkannya kembali, mengeluarkan hukum adat dari konteks hukum negara. Apa artinya di sini? Bahwa negara dengan melalui putusan MK ini sudah menyatakan secara jelas masyarakat adat dengan hutan adatnya itu dia otonomi, memiliki kedudukan yang sama sesuai dengan asas persamaan dan persamaan dalam asas hukum pidana, dan ini menurut politik hukum harus dilindungi, harus dilindungi. Siapa yang melindungi? Bukan masyarakat adat yang melindungi. Karena Putusan MK 35 kalau saya cermati itu juga dia menghendakkan ... menghendaki bentuk perlindungan, pengakuan dari hukum negara terhadap hutan33

hutan adat ini adalah minimal dengan perda misalnya. Nah, amanah ini sebenarnya merupakan amanah konstitusi yang diberikan kepada negara untuk memberikan perlindungan kepada hutan-hutan adat ini tadi, dalam bentuk pengakuan negara. Nah, lanjut. Lanjut, Mas. Nah, pertanyaannya begini, kalau kita tadi ungkapkan, pertanyaan apakah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 sudah memperhitungkan kriminalisasi? Ini masih dalam ... eh, mohon maaf sebelumnya, Mas! Dimensi politik kriminal. Sebelumnya lagi! Oke, lanjut, nah ini dimensi politik. Itu tadi dimensi politik hukum. Lanjut! Lalu bagaimana asas legalitas dalam perspektif atau dimensi politik kriminal sebagaimana yang dipahami atau kemunculan ide, kemunculan asas legalitas pada jaman itu? Dalam perspektif politik kriminal ini, negara atau pemerintah itu tidak hanya melakukan kriminalisasi tanpa menghiraukan apakah tujuan dari hukum pidana itu akan tercapai atau tidak. Kedua, juga menghendaki adanya tindakan yang rasional, ini sebenarnya dalam banyak literatur kalau kita melihat membaca buku mulai dari Prof. Sudarto, kemudian juga Barda Nawawi Arief, rasionalitas tindakan dalam politik kriminal itu menjadi sebuah keharusan, penghitungan bagaimana dampak dari sebuah kriminal ini diperhitungkan. Nah, dimensi politik kriminal dari asas legalitas ini menghendaki agar penggunaan hukum pidana, sekali lagi, agar menghendaki agar menggunakan hukum pidana harus memperhitungkan berbagai akibat yang muncul. Lanjut. Nah, pertanyaannya mungkin begini dalam perspektif politik kriminal, politik kriminal. Apakah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 sudah memperhitungkan atau tidak akan terjadinya kriminalisasi? Seperti yang diungkapkan para ahli … Para Saksi tadi, ditangkapi, dibakar, dan sebagainya. Apakah memang undang-undang ini sudah memperhitungkan seperti itu? Saya ingin katakan tidak. Karena apa? politik hukum pertama tidak terpenuhi, tidak ada pengakuan normatif yang dikehendaki dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, oleh karena itu semua hutan adat tetap saja walaupun oleh putusan MK sudah diakui sebagai hutan hak masyarakat adat, tetapi karena negara belum melakukan penataan dengan baik terhadap hutan adat ini, inilah menjadi apapun yang dilakukan oleh masyarakat adat terhadap hutan dia tidak pernah hutan adat itu berdaulat masyarakat adat terhadap hutan. Lanjut. Lanjut saja langsung! Oke, nah saya ingin mempersoalkan begini, ada persoalan yang menarik berkenaan dengan kriminalisasi. Pertanyaan saya lalu bagaimana seandainya kalau ini tidak ditata dengan baik sesuai dengan amanah konstitusi dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 setelah Putusan MK 35, dimana dalam realitasnya sesungguhnya, Hakim Yang Mulia, Hakim Majelis Yang Mulia, hutan adat ini kan masih kebanyakan dalam hutan hak para ... para pihak. Pada suatu sisi itu. Kedua, juga kadang-kadang ... masih banyak juga hutan 34

ini ditetapkan menjadi hutan lindung atau sebagainya. Kalau dia berada di dalam hutan hak, kemudian para pengusaha misalnya melakukan pembabatan hutan adat mereka yang hutan dimana masyarakat adat mengklaim itu sebagai hutan adat dia dalam hukum ini tidak dianggap sebagai sebuah perambah hutan. Karena apa? Saudara saja, perusakan hutan lalu jadi sangat adminsitratif karena sudah ada izin, bukan substantif. Karena persoalan izin saja, lalu kemudian masyarakat para pengusaha yang merambah hutan di dalam kawasan hutan izin dia bukan sebagai perambah hutan. Karena perusakan hutan jadi sangat adminsitratif, tidak melihat bagaimana dampak kerusakan itu tadi. Lanjut. Nah, kemudian bagaimana asas ... ini yang terakhir, asas legalitas dalam dimensi organisasi ini yang mungkin penting sejak, tadi sudah dikatakan dalam dimensi organisasi kalau menurut Roeslan Saleh itu adalah menghendaki perlunya penataan norma di dalam kehidupan oleh negara. Jadi negara memiliki kewajiban malakukan penataan terhadap sistem, terhadap norma yang ada sehingga negara, sehingga hukum pidana tidak hanya menjadi alat negara atau pemerintah untuk memaksakan masyarakat tunduk kepada kehendak negara. Tapi kewajiban pertama adalah melakukan penataan, inilah dimensi asas legalitas dalam dimensi organisasi. Pertanyaan kita, apakah selama ini pemerintah, mohon maaf, melakukan penataan terhadap hutan-hutan masyarakat adat? Dan melalui putusan MK-nya sudah jelas mengeluarkan dan menguatkan Pasal 18 ayat ... 18B ayat (2). Dalam realitasnya juga belum banyak produk-produk hukum yang memberikan pengakuan terhadap hutan-hutan adat ini, dan itu sekali lagi saya katakan bukan kewajiban masyarakat adat untuk memberikan pengakuan, itu adalah negara karena itu kewajiban konstitusi. Nah, dalam konteks dimensi organisasi inilah yang saya katakan lalu kemudian pemahaman ultimum remidium itu baru di … baru pas dalam hukum pidana. Setelah melakukan penataan-penataan dulu, sudah jelas peta haknya, sudah jelas di mana hak masyarakat adat diberikan pengakuan oleh negara dan … bukan hanya pengakuan dalam tataran normatif, tetapi pengakuan dalam produk perundang-undangan, kemudian bagaimana hutan lindung dan sebagainya, baru di situlah hukum pidana bisa masuk. Sebab kalau tidak, selama ini yang terjadi adalah seperti yang kita dengar dan kita ceritakan tadi. Masyarakat pasti saja akan dikriminalisasi dan sebagainya. Lanjut. Nah, lanjut saja. Nah, tadi ini sudah saya paparkan, lanjut saja, ini enggak perlu. Nah, jadi di dalam dimensi organisasi, sebenarnya sekali lagi ingin saya tegaskan dalam slide ini adalah perlunya negara melakukan penataan. Penataan, pembenahan terhadap … belum menggunakan sistem … setelah lalu … setelah seandainya penataan itu dilakukan, barulah hukum pidana bisa hadir di tengah-tengah. 35

Lanjut. Nah, catatan akhir saya, Yang Mulia, mohon maaf adalah jika asas legalitas hanya dipahami sebagai dasar bagi negara untuk bertindak, sekali lagi, hanya dipahami sebagai dasar bagi negara untuk bertindak atas warga negaranya, dan dasar tersebut harus dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan (lex scripta) dan harus jelas (lex certa), maka pada hakikatnya sistem negara kita ini, saya mengatakan belum beranjak dari sebuah negara hukum, masih sisteman otoriter. Otoriter dalam artian … kalau Zaman Romawi. Otoriternya itu pada raja, tapi dalam negara sekarang ini karena penggunaan hukum pidana menjadi sarana instrumen utama bagi pemerintah, maka dia otoriter di bawah undang-undang. Demikian saja, Yang Mulia, keterangan saya. Sekali lagi mohon maaf sebelumnya atas perhatian dan berkenan Yang Mulia dan Para Pemohon dan Termohon, serta Para Hadirin di sini, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. 199. KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya. Jadi, kalau dulu otoriternya di raja, sekarang otoriternya di polisi hutan. Baik, kita dengarkan dulu dari Sumatera Barat sebentar. Andalas, tolong disambung ke Andalas dulu. Ya, sudah ada di sana Yontameri Rajo Jambak. 200. SAKSI DARI PEMOHON: YONTAMERI RAJO JAMBAK Sudah, Yang Mulia. 201. KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, silakan maju ke depan, diambil sumpah dulu. 202. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Saudara Saksi, ikuti kata-kata saya untuk pengucapan sumpah. Dimulai. “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.” 203. SAKSI DARI PEMOHON: YONTAMERI RAJO JAMBAK Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. 36

204. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Terima kasih, cukup. 205. KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, baik, terima kasih. Saudara Saksi duduk yang depan mik itu, yang di kursi yang di belakang meja itu. Ya, yang ada miknya, ya. Ya, silakan Saudara Saksi, apa yang mau disampaikan pada kesempatan ini? Singkat saja, ya. 206. SAKSI DARI PEMOHON: YONTAMERI RAJO JAMBAK Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia yang kami hormati. Saya perkenalkan diri saya, nama Yontameri. Gelar dari kesukuan, Rajo Jambak, suku Induk Jambak, Nagari Guguak Malalo, Kecamatan Batipuah Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Saya dari komunitas Masyarakat Adat Malalo atas nama Orang Empatjini di bidangnya itu Jadiak Pandai, untuk memberikan keterangan terhadap wilayah kami sebagai status hukum adat yang berlaku di dalam negeri kami. Untuk itu kami menyampaikan yang pertama kali, daerah kami terletak di Pantai Barat Danau Singkarak, yang terbentang menghadap matahari terbit, yang berbatasan sebelah timur dengan Danau Singkarak, sebelah selatan dengan Kabupaten Solok, sebelah barat dengan Kabupaten Padang Pariaman, dan sebelah utara dengan negeri tetangga, Negeri Padang Laweh Malalo. Dan negeri kami terdiri dari 3 koto, satu kesatuan hukum adat dari 3 koto terdiri dari 11 suku yang di bawah naungan pimpinan adat. Kalau untuk menyamakan di pemerintahan, Kerapatan Adat Nagari, tapi di dalam kelarasan kami itu adalah di bawah pimpinan Datuk Rajo Malano. Ini kami lakukan ke penggunaannya semenjak dari pengaturan pola tanam kami, wilayah perkebunan kami, wilayah rimba kami, dan untuk pemakaian secara adat-istiadat dalam penggunaan Alek Baralek atau nikah kawin. Insya Allah pada hari ini tetap kukuh berdiri dan kelembagaan adat kami tetap ada di balai-balai adat nagari, masih berdiri dengan kokoh dan kami lindungi. Tapi yang merasa menghirau bagi kami, Yang Mulia, terutama sekali kami mendengar ada suatu aturan UndangUndang P3H tentang masyarakat adat yang ada di wilayah kami. Itu sangat berat ancamannya bagi masyarakat kami dan bagi anak, kemenakan kami untuk yang masa yang akan datang. Karena kami di bawah wilayah katanya itu adalah negeri kami itu sudah termasuk wilayah lindung yang harus dilindungi oleh pemerintah. Namun, kami tidak ada merasa dampak manfaatnya yang disebut oleh pemerintah itu. 37

Sebab kami melihat terjadinya gonjang-ganjing kehutanan yang ada di negeri kami oknum pemerintahlah yang melakukan, bukan masyarakat kami. Akhirnya masyarakat kami disuruh-suruh oleh polhut-polhut itu mengambil kayu, nanti dia dijadikan tersangka, bahkan sekarang ada Undang-Undang P3H ini kamilah jadi targetnya, anak, kemenakan kami. Sementara sampai hari ini tidak ada illegal logging di dalam wilayah kami. Namun, sekarang kami mendengar di pemerintahan atau di kepolisian Undang-Undang P3H itu sudah dikantunginya untuk mengintai kami sebagai mangsa. Jadi, kami mohon, Yang Mulia, tolong itu digagalkan, Yang Mulia, bagaimana supaya jangan jadi ancaman bagi masyarakat kami untuk anak, kemenakan kami untuk masa yang akan datang. Sebab kami di sini merasa sekali dengan ada kehutanan ini. Negeri kami kemiringannya semenjak dari 10 derajat sampai 45 derajat, Yang Mulia. Dan negeri kami itu rawan dengan gempa, rawan akan banjir. Di atas hutang yang menganga, di bawah Danau Singkarak yang menanti kami, Yang Mulia. Dan kami sudah arif dan bijaksana terhadap hutan kami. Hutan yang paling di atas, hutan cadangan, Ulayat Nagari namanya. Setelah itu Ulayat Kaum harus ada kesepakatan kaum untuk dapat mengerjakannya, tentu ada kesepakatan suku untuk dapat mengerjakannya. Dan ada hutan olahan pribadi, berarti 1 rumah tangga, 1 kaum yang bisa mengelolanya, itulah kepastiannya. Tapi, kalau setelah dicampuri dengan hukum-hukum membuka peluang bagi orang lain untuk menghancurkan negeri kami. Untuk itu kami tidak akan hancur adat kami, aturan masyarakat kami, aturan adat kami dengan aturan orang yang menempel pada negeri kami. Kalau dia tidak mengakui aturan adat kami, kami pun juga tidak akan mengakui aturan yang ditempelkan kepada kami. Untuk itu mari kita pertemukan nanti kalau memang ada tindakan secara hukum dia terhadap masyarakat kami dan kami juga sudah siap menanti dengan cara adat kami juga, Pak, mungkin melalui tenungan atau melalui biringan atau melalui penyakit-penyakit lain yang kami kirim kepada para itu, Pak. Supaya jangan terjadi hal seperti itu, itu di dalam adat tolong kami diberi kesempatan untuk jangan sampai diberi tindakan yang seperti itu bagi masyarakat kami untuk masa yang akan datang. Kalau kami tinggalkan hukum itu, Pak, kami ikuti, kami biarkan hukum P3H ini berjalan meninggalkan bale bata kami ke anak, kemenakan kami untuk masa yang akan datang, Pak Jadi, untuk itu kami memohon dari Pemohon keseluruhannya, beliau di samping saya ada sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari dan juga memohon kepada Bapak supaya jangan terjadi hal-hal ini akan merusak adat kami. Sebab kami di Minang ini, Pak, kalau dibilang tidak beragama mungkin kami senyum, Pak. Tapi kalau dibilang tidak beradab, Pak, kami sudah pembunuhan itu, Pak. Jadi, hancurlah martabat kami, hancurlah tanah Minang, Pak. Demikian, Pak. Assalamualaikum wr. wb. 38

207. KETUA: HAMDAN ZOELVA Terima kasih. Ini keterangannya bagus sekali, ringkas, ya. Di apa … di Adat Malalo itu seluruh hutannya jadi hutan lindung menurut pemerintah? 208. SAKSI DARI PEMOHON: YONTAMERI RAJO JAMBAK Menurut pemerintah, Pak, cuma 200 … 500 meter dari pinggir Danau Singkarak, Pak. Sementara kami di pinggir Danau Singkarak 100 meter tidak boleh membangun, Pak. Jadi, berarti 100 meter wilayah hidup kami, Pak. Sementara penduduk kami 4.700-an, Pak, dan KK kami 1.300, Pak. Dengan wilayah 100 meter kami enggak bisa hidup, Pak. Kami makan di sana, rumah adat kami sudah hilang berarti, Pak. Rumah bergonjong-gonjong itu semuanya di dalam lindung katanya, Pak. Jadi, kapan dia mengukur, kapan dia memetakan, kapan dia bisa berbicara dengan kami, tidak ada. Tahu-tahu di dalam peta sudah ada gambar hijau saja yang kami lihat, Pak. 209. KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, baik. Sudah ada yang dijatuhi hukuman karena masuk di situ, membangun rumah di situ, di wilayah hutan lindung itu atau memotong pohon? 210. SAKSI DARI PEMOHON: YONTAMERI RAJO JAMBAK Belum ada, Pak. 211. KETUA: HAMDAN ZOELVA Belum ada. 212. SAKSI DARI PEMOHON: YONTAMERI RAJO JAMBAK Insya Allah belum ada dan sanksi hukum ke masyarakat kami belum ada. Namun, ada yang kami sanksikan, Pak. Ada beberap sebelum dahulu mengubah kulit kayu, namanya kulit karun, kami hukum secara sanksi adat aparat itu, Pak. 213. KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya.

39

214. SAKSI DARI PEMOHON: YONTAMERI RAJO JAMBAK Insya Allah kami denda sebanyak Rp600.000,00 berdasarkan Ketua Karapatan Adat Nagari. Setelah itu mobilnya kami ambil, Pak, tapi kami kembalikan lagi setelah dia membayar ke Karapatan Adat Nagari, Pak. 215. KETUA: HAMDAN ZOELVA Baik. Bukan, “Insya Allah belum ada.” Alhamdulillah, belum ada. 216. SAKSI DARI PEMOHON: YONTAMERI RAJO JAMBAK Ya, alhamdulillah, Pak. Belum ada, Pak. 217. KETUA: HAMDAN ZOELVA Kalau insya Allah itu ke depan. Baik, terima kasih Saudara Yontameri Rajo Jambak ya keterangannya, dan kita kembali lagi ke ruang sidang. Di … dengan Andalas ditutup dulu. Saudara Pemohon ada pertanyaan untuk Saksi atau Ahli? Singkat saja. Cukup, ya? Baik, Pemerintah? Cukup. Ya, silakan, Pak Patrialis. 218. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ini kepada Pak Ust. Abdul Rahman. Pak Ust., sini, Pak! Sekampung dengan Pak Ketua, Pak, ya? Saya ingin memperdalam saja dari keterangan Saksi tadi. Pertama saya ingin mengetahui apakah sekarang ini masih bisa masyarakat mengambil kayu-kayu dan hasil-hasil hutan di lokasi yang Bapak sampaikan tadi bahwa tiba-tiba sudah ada pemetaan-pemetaan seperti itu? Satu. Yang kedua, apakah perusahaan-perusahaan besar yang Bapak sampaikan tadi di samping mereka menguasai lahan-lahan yang begitu besar, gunung-gunung yang begitu besar seakan-akan sebagai pemilik, apakah mereka juga mengambil hal apa namanya … hasil-hasil hutan yang ada di sana, seperti kayu-kayu yang sudah ditanam ratusan tahun yang lalu, terus mereka ambil, mereka bawa, terus masyarakatnya cuma menonton ya, di situ. Ini coba diperjelas? Kemudian, apakah juga Bapak sebagai tokoh adat di sana mengetahui adanya perusahaan-perusahan besar lain yang tanpa izin ya, perusahaan-perusahaan lain yang tanpa izin? Sementara masyarakat adat yang sudah mengelola ratusan, puluhan abad tiba-tiba ada orang datang, terus dipeta bahwa ini adalah milik mereka hanya dengan selembar izin. Ya, dengan selembar kertas mereka bebas mengelola di sana, sementara tidak ada hasil atau manfaatnya bagi masyarakat 40

setempat, kecuali malah hanya nonton dan merasakan kalau pun ikut mengambil justru malah harus ditangkap. Apakah ada masyarakat yang di tempat Bapak yang sudah di … ditangkap, divonis ya, ditahan, dan segala macam. Saya kira itu saja. Coba dijelaskan sejelas-jelasnya! Terima kasih. 219. KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, silakan. 220. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL RAHMAN SEMBAHULUN Terima kasih, Yang Mulia. Sejak ditunjuknya berstatus sebagai Taman Nasional Gunung Rinjani, masyarakat adat masuk saja sudah tidak boleh, apalagi mengambil atau menanam. Karena itu kalau pun ada misalnya masyarakat yang mengambil ranting untuk kayu bakar, maka melihat petugas, segera mereka lepas, kemudian lari, sehingga yang hanya alat-alatnya saja yang sering kena tangkap. Kemudian menyangkut masalah perusahaan-perusahaan. Ada namanya PT Sembalun Kusuma Mas yang diundang oleh Presiden Soeharto pada waktu panen raya bawang putih tahun 2000 … tahun 1987 dan yang kemudian datang atas nama PT Sembalun Kusuma Mas dengan Komisaris Utama Ibu Tien Soeharto dan Pak Sudwikatmono. Yang kami tahu itu sebelumnya sebenarnya sudah sejak 1984 itu sudah mereka masuk menanam bawang putih. Cuma ada beberapa pertanyaan kepada kami, kalau mau menanam hortikultura tapi nama PT-nya saja Sembalun Kusuma Mas. Pada awal-awal kami tidak tahu persis berapa pohon yang harus mereka bawa, tetapi yang jelas pada tahun 1988 mereka membebaskan tanah ulayat itu sejumlah atau seluas 555,6 hektare. Dan kemudian pada tahun 1989 mendapatkan izin 183 hektare. Nah, kemudian ditelantarkan. Ditelantarkan karena mereka tidak mendapatkan air dari sumur bor. Lalu sampai sekarang tidak … mereka kembali terhadap lahan tersebut. Tapi karena ada banyak proyek geopark, geothermal dan sebagainya itu beberapa bulan ini mereka mengintimidasi masyarakat dan menyuruh masyarakat menandatangani surat pengakuan bahwa lahan tersebut adalah milik mereka. Nah, yang kami pertanyakan juga ada beberapa PT yang konon disuruh atau mau melanjutkan pengerjaannya. Pernah namanya PT Benete Surya Sentosa, PT Putra Agro Saham Lestari yang kami dengar begitu. Nah, tapi sekitar tahun 1999 kami tidak tahu prosesnya, di lahan sekitar 200 hektare dikerjakan oleh PT Sampoerna Agro membuat green house, dan ada kolam besar di dalam, dan sebagainya. Nah, kemudian masyarakat-masyarakat banyak yang konon bekerja tetapi hanya dua,

41

tiga tahun kemudian secara besar-besaran di PHK untuk orang lokal di sana. Nah, kemudian pada tahun 2004 kalau tidak salah itu, 2004-2005 kalau tidak salah, saya tidak tahu persisnya. Tahu-tahu PT Sampoerna Agro itu berubah nama menjadi … dijual mungkin kepada PT Agrindo Nusantara. Nah, proses dari pengalihan-pengalihan HGU ini, Hak Guna Usaha ini. Itu kalau menurut yang kami dengar mestinya seharusnya harus dicabut dahulu atau istirahat dahulu, berhenti dahulu PT yang mempunyai hak pertama kemudian diusulkan oleh PT yang kedua. Nah, itu yang kami ketahui dan karena sekarang ini kami tidak tahu persis juga bahwa konon pada waktu di Sampoerna Agro itu diumumkan adalah satu green house yang tercanggih di dunia. Waktu itu kami melihat pada waktu itu secara besar-besaran membuat di areal, kalau tidak khilaf 38 hektare mungkin, mereka membuat kolam di dalam dengan … dengan sistem yang sangat canggih. Jadi di mana danaunya ada di bawah, kemudian green house-nya ada di atas, kemudian diairi oleh embun-embun pagi yang ada di atap-atap greenhouse tersebut. Itulah yang mengalirnya setiap pagi karena di sana daerah dingin dan walaupun tidak hujan, kalau pagi itu ada menetes embun-embun yang dikumpulkan mengisi danau. Sehingga dengan sistem itu konon untuk tidak hujan dua tahun pun ya, bisa cukup dengan hal itu. Walaupun kami dan juga “Apa yang mereka ambil.” Ditengah waktu proses pengambilan membuat danau tersebut karena banyak bahan-bahan yang malam hari diangkut ke Pulau Sumbawa. Terdiri dari pasir atau apa yang kami tidak tahu. Kami pernah bertanya kepada supir itu, katanya mau dibawa ke Malut atau ke (…) 221. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Pak, ini langsung fokus pertanyaan saya tadi ya. Apakah perusahaan-perusahaan itu juga membabat hutan yang ada di sana terus hasil kayunya dibawa atau apa? 222. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL RAHMAN SEMBAHULUN Ya, jadi yang pertama kami tidak begitu jelas apakah kayu ini di bawa atau tidak? Tetapi setelah yang kedua ini artinya Sampoerna Agro itu sudah tidak ada lagi kayu di situ karena melanjutkan daripada PT Sampoerna. 223. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Tadinya ada hutan-hutan besar enggak di situ?

42

224. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL RAHMAN SEMBAHULUN Ya, kalau dahulu memang jadi hutan. Tetapi setelah … apa namanya … telah lama ada juga di sebelah agak selatan itu ada hutan, tapi di sebelahnya ada savanna. Yang memang dikhususkan oleh masyarakat adat untuk pengembaraan hewan ternak, di situ ada. 225. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Oke, terakhir. Ada enggak masyarakat Bapak yang ditangkap mengambil kayu? 226. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL RAHMAN SEMBAHULUN Sangat-sangat sering, tapi kami datanya tahun berapa dan itu tahun berapa. Ada juga yang dikriminalkan ada juga yang ditahan yang dimasukkan sel, gitu ya. 227. KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, cukup. Terima kasih. Saudara Pemohon apakah masih ada ahli atau saksi yang akan diajukan? Atau sudah cukup? 228. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUTTAQIEN Sidang ke depan kami masih akan menghadirkan saksi dan ahli, Yang Mulia. 229. KETUA: HAMDAN ZOELVA Masih ada, berapa orang? 230. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUTTAQIEN Saksi masih ada tiga yang belum kami hadirkan. 231. KETUA: HAMDAN ZOELVA Tiga. 232. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUTTAQIEN Kemudian ahli ada total yang kami baru kirim nama-namanya ke Mahkamah Konstitusi itu ada 5.

43

233. KETUA: HAMDAN ZOELVA Oke, ke depan sidang ke depan saksi lagi 3, tambah satu hadir lagi ya. Nanti lanjut sidang depan lagi, ya. Tiga saksi, satu ahli, jadi empat ya. Sidang selanjutnya dilaksanakan pada hari Rabu, 3 Desember 2014, pukul 11.00 WIB mendengarkan keterangan ahli satu orang dan saksi dari Pemohon tiga orang ya. Dengan demikian sidang ini selesai dan dinyatakan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 13.08 WIB Jakarta, 20 November 2014 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

44

2014

Recommend Documents