Headline Berita Hari Ini
Periode: 30/09/2014 Tanggal terbit: 30/09/2014
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
Sebaran Bidang
.
Pemberitaan media hari ini (Selasa, 30 September 2014) teridentifikasi bidang Polhukam (86,4%), bidang Perekonomian (9,1%), dan bidang Kesra (4,5%).
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
Sebaran Isu
.
Terdapat lima isu yang teridentifikasi diangkat media hari ini dan isu yang paling banyak diangkat adalah penolakan uji materi UU no.17 Tahun 2014 tentang MD3 yaitu sebanyak 17 berita. Isu berikutnya adalah UU Pilkada sebanyak dua berita. Sedangkan tiga isu lainnya hanya diberitakan satu kali yaitu isu Jakarta kesulitan air bersih, nilai tukar rupiah, dan pengesahan APBN 2015.
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
Sebaran Tendensi
.
Berita hari ini teridentifikasi bertendensi netral (90,9%), dan negatif (9,1%).
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
Sebaran Isu dan Tendensi
.
Dari lima isu yang diangkat media hari ini, tiga isu bertendensi netral terhadap pemerintah yaitu isu penolakan uji materi UU no.17 Tahun 2014 tentang MD3, UU Pilkada, dan isu pengesahan APBN 2015. Sedangkan isu yang bertendensi negatif adalah Jakarta kesulitan air bersih, dan nilai tukar Rupiah.
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
CONCLUSION Bidang Polhukam mendominasi pemberitaan media hari ini yaitu sekitar 86,4 persen. Isu yang paling banyak diberitakan media hari ini adalah isu mengenai penolakan uji materi UU no.17 Tahun 2014 tentang MD3. Dari sisi tendensi, berita yang bertendensi netral sangat mendominasi yaitu 90,9 persen dari total pemberitaan media hari ini. Dari lima isu yang diangkat media, tiga isu bertendensi netral terhadap pemerintah yaitu isu penolakan uji materi UU no.17 Tahun 2014 tentang MD3, UU Pilkada, dan isu pengesahan APBN 2015. Sedangkan isu yang bertendensi negatif adalah Jakarta kesulitan air bersih, dan nilai tukar Rupiah.
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
1 MK Tolak Gugatan PDIP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) harus berlapang dada. Walaupun tampil sebagai pemenang Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, partai tersebut tidak otomatis memegang tampuk pimpinan di parlemen. 2 Mau Jadi Ketua DPR Puan Bisa Gigit Jari Gugatan PDIP terhadap UU MD3 ditolak MK. Akibatnya, PDIP yang menjadi pemenang pemilu legislatif tak serta merta mendapat jatah ketua DPR. Puan Maharani yang digadanggadang menduduki kursi ini pun terancam gigit jari karena DPR sekarang dikuasai koalisi Merah Putih. 3 Koalisi Merah Putih Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan PDI Perjuangan terkait uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,DPD,DPR dan DPRD (UUMD3). 4 MK Tolak Gugatan UU MD3, Jokowi Harus Segera Gandeng Partai Lain Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak gugatan uji materi UU MD3 yang diajukan PDIP. Dengan demikian, UU MD3 telah sah dan berkekuatan hukum tetap. 5 Jokowi Kian Terbebani Ditengah skenario besar pengetatan fiskal dan moneter yang ditempuh sejak tahun lalu, pemerintah dan DPR berkukuh menaikan belanja pegawai untuk tahun depan hingga 13,5%, jauh lebih tinggi dari kenaikan pendapatan yang dipatok 9,7%. 6 Ini Tanggapan PDIP Soal UU MD3 Ditolak MK Ketua Bidang Hukum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Trimedya Panjaitan angkat bicara soal gugatan materi UU MD3 yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK). 7 Koalisi Jokowi-JK Tetap Optimistis Kendati kecewa dengan penolakan MK atas permohonan uji materi UU No.17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD,dan DPRD (UU MD 3), PDIP optimis mampu menciptakan ruang dialog dengan partai-partai politik yang berseberangan.
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
8 SBY Tetap Tolak UU Pilkada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 akan menjadi dasar bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menolak UU Pemilihan Kepala Daerah yang disahkan DPR dalam Sidang Paripurna pada Jumat dini hari pekan lalu 9 Setelah MK Menolak Uji Materi MD3 dari PDIP Pertarungan penguasaan parlemen memasuki babak baru, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). 10 Gelombang Uji Materi Ke MK Hanya dalam sehari, yakni pada senin (29/9) MK menerima empat permohonan uji materi UU pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau lebih dikenal dengan UU Pilkada. Gelombang uji meteri dipredikdi terus mengalir 11 SBY Weighs Options to Nix Law In what could be seen as a last ditch attempt to salvage whats left of his tattered credibility as a champion of democracy, President Susilo Bambang Yudhoyono spoke late Sunday with Constitutional Court (MK) chief justice Hamdan Zoelva about how he might be able to revoke the newly passed law on the election of local leaders 12 Jakarta Mulai Sulit Air Sejumlah wilayah di ibu kota Jakarta mulai kesulitan air bersih akibat musim kemarau. Sumur yang dijadikan andalan warga untuk memperoleh air telah surut. 13 A Return to New Order Ways If Indonesians thought the abolishment last week of their right to elect regional heads was the end of the countrys dalliance with democracy, then a far nastier surprise awaits in new developments that potentially threaten to end direct presidential elections 14 Pebisnis Tergencet Pelemahan Rupiah Rupiah terkapar, ke level terendah selama tujuh bulan terakhir . Menutup perdagangan kemarin (29/9), kurs tengah BI menyentuh Rp. 12.120 per dollar AS. 15 UU MD3 Ditolak, Tantangan Jokowi Semakin Berat Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Iklim politik di parlemen pun diprediksi semakin panas. Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
16 MK tolak gugatan PDIP soal UU MD3 Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD (UU MD3) yang diajukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). 17 Politisi PDIP: UU MD3 Ditolak, Ini Cara Tuhan Meridai Jokowi Ditolaknya judical review atau uji materi Undang-undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) oleh Mahkamah Konstitusi (MK), dinilai cara lain Tuhan meridai pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi. 18 PDIP Dipukul Telak Saat Gugatan MD3 Ditolak Mahkamah Konstitusi (MK) ketok palu terkait putusan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). MK menolak seluruh permohonan gugatan yang diajukan PDIP. 19 MK Menolak Permohonan PDIP Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) soal penguji materi UU MP3. Ketua MK Hamdan Zuelva membacakan amar putusan yang menolak permohonan para pemohon. 20 Putusan MK Muluskan Skenario Prabowo CS Koalisi partai pengusung Joko Widodo-Jusuf Kalla terancam tak bisa mengajukan calon dalam pemilihan pemimpim DPR. Peluang itu nyaris kandas setelah Mahkamah Konstitusi menolak uji materi UU No 17 Tahun 2014 yang diajukan PDIP. 21 MK Putuskan Tolak Gugatan Terhadap UU MD3 Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan gugatan terhadap UU MD3. Sidang pembacaan putusan gugatan UU MD3 ini merupakan pengujian UU atas permohonan PDIP yang mempersoalkan mekanisme Pemilihan Ketua DPR RI yang baru. 22
Dengan UU MD3, Golkar Yakin Raih Seluruh Kelengkapan Dewan
Dengan ditolaknya judicial review Undang-Undang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3) oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Partai Golkar boleh jadi semakin merasa PeDe (percaya diri) untuk meraih jabatan pimpinan di parlemen.
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
