2014

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 139/PUU-XII/2014

PERIHAL PENGUJIAN LAMPIRAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MAHAKAM ULU DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN DPR (IV)

JAKARTA KAMIS, 5 FEBRUARI 2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 139/PUU-XII/2014 PERIHAL Pengujian Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Ismail Thomas 2. Yustinus Dullah ACARA Mendengarkan Keterangan DPR (IV) Kamis, 5 Februari 2015 Pukul 11.07 – 11.27 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Arief Hidayat Anwar Usman Wahiduddin Adams Muhammad Alim Aswanto Maria Farida Indrati Patrialis Akbar Hartoyo I Gede Dewa Palguna

Yunita Rhamadani

(Ketua) (anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Yustinus Dullah B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Burhan Ranreng 2. Ismail 3. Janes Silitonga C. DPR: 1. Jhon Kennedy Aziz 2. Ruhut Poltak Sitompul D. PEMERINTAH: 1. Tri Rahmanto 2. Budijono

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.07 WIB 1.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 139/PUU-XII/2014, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Saya cek kehadirannya, Pemohon yang hadir siapa diperkenalkan silakan.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: BURHAN RANRENG Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

3.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Walaikumsalam wr. wb.

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: BURHAN RANRENG Salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Pada sidang yang mulia ini yang hadir satu Pemohon, satu Prinsipal. Bapak Bupati Kutai Barat, dua Pemohon, tiga Prinsipal Yustinus Dullah, dalam ini Ketua Presidium Dayak ... Dewan Adat Dayak Kabupaten Kutai Barat, dan saya sendiri H. Burhan Ranreng, S.H. Di samping kami Bapak Ismail, S.H., dan ada tambahan Kuasa Hukum.

5.

KUASA HUKUM PEMOHON: JANES SILITONGA Assalamualaikum wr. wb.

6.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Walaikumsalam wr. wb.

7.

KUASA HUKUM PEMOHON: JANES SILITONGA Mohon izin, Yang Mulia. Perkenankan kami menyampaikan Surat Kuasa dari seorang Prinsipal kepada kami selaku Kuasa Hukum dari salah seorang Pemohon, Majelis.

1

8.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, sudah di situ saja, diambil Petugas! Ya, baik cukup ya. DPR?

9.

DPR: RUHUT POLTAK SITOMPUL Terima kasih, Ketua. Assalamualaikum wr. wb.

10.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Walaikumsalam wr. wb.

11.

DPR: RUHUT POLTAK SITOMPUL Salam sejahtera buat kita semua, kami DPR tujuh orang yang ditugasi oleh DPR, yang hadir rekan kami Jhon Kennedy Aziz, dan saya Ruhut Poltak Sitompul, dan nanti yang akan membacakan rekan kami Jhon Kennedy Aziz. Terima kasih, wasalamualaikum wr. wb.

12.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih Pak Ruhut ini sudah lama DPR, sekarang sudah bisa aktif kembali untuk hadir di persidangan Mahkamah Konstitusi. Terima kasih, dari Pemerintah yang mewakili presiden saya persilakan.

13.

PEMERINTAH: BUDIJONO Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah yang mewakili presiden, yang hadir hari ini saya sendiri Budijono, dan sebelah kiri saya Saudara Tri Rahmanto dari Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih, Yang Mulia.

14.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih. Agenda persidangan pada pagi hari ini adalah mendengarkan keterangan dari presiden dan DPR, apakah dari presiden juga sudah siap? Belum ya? Ada surat yang masuk ke kami?

15.

PEMERINTAH: BUDIJONO Untuk dari Pemerintah sudah menyampaikan surat ke melalui Kepaniteraan, Yang Mulia.

2

16.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, baik.

17.

PEMERINTAH: BUDIJONO Terima kasih.

18.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Nanti kita dengar pada persidangan berikutnya ya. Baik, DPR telah siap, tadi disampaikan oleh Pak Ruhut. Saya persilakan kalau begitu.

19.

DPR: JHON KENNEDY AZIZ Bismillahirrahmaanirrahiim. Majelis Hakim Yang Mulia, perkenankan saya H. Jhon Kennedy Aziz dan Abang Ruhut Poltak Sitompul dan Kawan-kawan dari Tenaga Ahli DPR, dan saya mewakili untuk membacakan. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Perkara Nomor 139/PUU-XII/2014, Jakarta 5 Februari 2015 Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, di Jakarta. Berdasarkan keputusan pimpinan DPR RI Nomor 342/PI NP/I/2014-2015, tanggal 23 November 2014 telah menegaskan pimpinan Komisi III DPR RI, yaitu Dr. Aziz Syamsudin, S.H, Nomor Anggota A 248. Tri Media Panjaitan, S.H, M.H., Nomor Anggota A 127, Desmon Junaidi Mahesa, S.H, M.H., Nomor Anggota A 376, Dr. Benny Kabur Harman, S.H, M.H., Nomor Anggota A 444, dan Mulfachri Harahap, S.H., Nomor Anggota A 459, H. Jhon Kennedy Aziz, S.H. Nomor Anggota A240 dan Ruhut Poltak Sitompul, S.H. ... maaf, Sitompul, S.H. Nomor Anggota 446. Dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut DPR. Kemudian untuk mempersingkat waktu kami masuk kepada keterangan DPR saja. Keterangan DPR terhadap pendapat Pemohon, sebagaimana diuraikan dalam permohonan ex aequo, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut. 1. Terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon 3

memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005, dalam Perkara Nomor 011/PUU-V/2007. 2. Pengujian lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013. Terhadap pandangan-pandangan Pemohon dan permohonan a quo, DPR memberi keterangan sebagai berikut. a. Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang NRI Tahun 1945 menyatakan, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.” Berdasarkan hal tersebut, maka pembentukan sebuah kabupaten dalam hal ini Kabupaten Mahakam Ulu harus dilakukan dengan undang-undang. b. Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Undang-Undang Pemda) telah mengatur mengenai syarat-syarat pembentukan kabupaten Kotabaru, yaitu sebagai diatur dalam Pasal 5 yang berbunyi sebagai berikut. 1. Pembentukan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. 2. Syarat administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi meliputi adanya persetujuan DPRD, kabupaten/kota, dan bupati/walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan DPRD provinsi induk dan gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri. 3. Syarat administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kabupaten/kota meliputi adanya persetujuan DPRD, kabupaten/kota, dan bupati/walikota yang bersangkutan. Persetujuan DPRD provinsi dan gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri. 4. Syarat teknis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakupi faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. 5. Syarat fisik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paling sedikit lima kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi, dan paling sedikit lima kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan empat kecamatan untuk pembentukan kota. Lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan.

4

c. Bahwa dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Pemda, syarat administratif pembentukan provinsi memerlukan persetujuan DPRD yang dalam ketentuan ini diwujudkan dalam bentuk keputusan DPRD yang diproses berdasarkan pernyataan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat. Untuk persetujuan gubernur dalam ketentuan ini diwujudkan dalam bentuk keputusan gubernur berdasarkan hasil kajian tim yang khusus dibentuk oleh pemerintah republik ... provinsi yang bersangkutan terhadap perlunya dibentuk provinsi baru dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Dalam hal pembentukan kabupaten/kota, syarat admnistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diwujudkan dalam persetujuan DPRD, kabupaten/kota, dan persetujuan bupati/walikota. d. Bahwa pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2013 secara formal telah memenuhi persyaratan, yang sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah memenuhi persyaratan-persyaratan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Pemda. e. Bahwa Pemohon beranggapan luas wilayah dalam lampiran menurut perhitungan Pemohon, luasnya sebesar 18.856,20 km². Sendangkan dalam penjelasan undang-undang a quo disebutkan secara eksplisit luas wilayah keseluruhan Kabupaten Mahakam Ulu adalah lebih kurang 15.315 km2. Perbedaan luas wilayah antara lampiran dan penjelasan undang-undang a quo tersebut dianggap oleh Pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum. f. Bahwa terhadap anggapan Pemohon tersebut, DPR berpendapat bahwa lampiran undang-undang a quo tidak secara eksplisit menyebutkan luas wilayah Kabupaten Mahakam Ulu. Lampiran undang-undang a quo berisi peta wilayah Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimatan Timur dengan batas-batas wilayahnya lengkap dengan titik-titik kordinat dan telah mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak terkait sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013. Luas wilayah Kabupaten Mahakam Ulu disebutkan secara eksplisit dalam penjelasan undang-undang a quo, yaitu lebih kurang 15.315 km2. g. Bahwa dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 menyatakan bahwa penetapan batas wilayah Kabupaten Mahakam Ulu secara pasti di lapangan ditetapkan oleh menteri dalam negeri paling lambat 5 tahun sejak peresmian Kabupaten Mahakam Ulu. Penetapan batas wilayah secara pasti tersebut akan berpengaruh pada luas wilayah secara faktual. h. Bahwa ketentuan dalam penjelasan undang-undang a quo yang menyatakan secara eksplisit bahwa luas wilayah Kabupaten 5

Mahakam Ulu adalah lebih kurang 15.315 km2, namun demikian ketentuan Pasal 5 ayat (3) a quo telah mengamanatkan untuk menetapkan secara pasti batas-batas wilayah paling lambat 5 tahun dari sejak peresmian Kabupaten Mahakam Ulu. Oleh karenanya undang-undang a quo telah mengatur mengenai kepastian hukum terkait batas wilayah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) undang-undang a quo . i. Bahwa dengan demikian DPR berpendapat bahwa permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma, melainkan persoalan penerapan norma. Demikian keterangan DPR untuk menjadi pertimbangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo dan mendapat ... memberi putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan ketentuan lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur tidak bertentangan dengn Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tim kuasa hukum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dr. Aziz Syamsudin, Trimedya Panjaitan, Desmond Junaidi Mahesa, Dr. Benny K. Harman, Mulfachri Harahap, H. Jhon Kennedy Aziz, dan Ruhut Poltak Sitompul. Demikian, terima kasih. Wassalammaualaikum wr.wb. 20.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Aziz. Baik karena pemerintah belum dapat mengajukan keterangannya, memberikan keterangannya pada persidangan pada pagi hari ini, maka persidangan hanya mendengarkan keterangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk agenda sidang berikutnya sebelumnya saya akan menanyakan kepada Pemohon, apakah Pemohon akan mengajukan saksi atau ahli pada persidangan berikutnya? Dinyalakan, silakan!

21.

KUASA HUKUM PEMOHON: BURHAN RANRENG Terima kasih, Yang Mulia. Pada sidang yang akan datang, kami selaku kuasa hukum akan mengajukan saksi dan ahli.

22.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Saksi dan ahli, berapa jumlahnya?

6

23.

KUASA HUKUM PEMOHON: BURHAN RANRENG Untuk saksi ada tiga orang.

24.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Saksi tiga orang. Ahlinya?

25.

KUASA HUKUM PEMOHON: BURHAN RANRENG Ahli tiga orang juga.

26.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, tiga orang. Terus cukup ini ya?

27.

KUASA HUKUM PEMOHON: BURHAN RANRENG Cukup.

28.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Tapi karena waktu persidangan kita tidak mungkin meninggalkan seluruhnya enam orang pada satu kali persidangan, maka bisa diatur demikian. Mau didahulukan ahlinya atau saksinya terlebih dahulu, Pemohon?

29.

KUASA HUKUM PEMOHON: BURHAN RANRENG Saksi terlebih dahulu.

30.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Saksi ya, kalau begitu tiga orang saksi, bisa juga ditambah 1 orang ahli pada persidangan yang akan datang, ya.

31.

KUASA HUKUM PEMOHON: BURHAN RANRENG Ya.

32.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Untuk itu sebelumnya tolong disampaikan ke Kepaniteraan, ya, identitasnya secara lengkap.

7

33.

KUASA HUKUM PEMOHON: BURHAN RANRENG Ya.

34.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Kemudian, kalau ahli curriculum vitae-nya juga dibawa lengkap, baik. baik, apa lagi? Silakan.

35.

KUASA HUKUM PEMOHON: BURHAN RANRENG Kalau boleh, Yang Mulia.

36.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya.

37.

KUASA HUKUM PEMOHON: BURHAN RANRENG Karena di sini ada hadir baru pertama kali Prof … Pemohon Principal I, Bapak Bupati Kutai Barat, jika diizinkan mohon berkenan akan mengemukakan beberapa hal dalam persidangan ini.

38.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Saya kira tidak perlu, ya.

39.

KUASA HUKUM PEMOHON: BURHAN RANRENG Tidak perlu.

40.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Karena sudah cukup (…)

41.

KUASA HUKUM PEMOHON: BURHAN RANRENG Terima kasih.

42.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Disampaikan oleh Kuasanya. Baik, kalau begitu sidang berikutnya akan disampaikan … diselenggarakan pada hari Rabu, 18 Februari 2015, pukul 11.00 WIB, dengan agenda mendengarkan keteranga pemerintah, 3 orang saksi dari Pemohon, dan 1 orang ahli dari Pemohon, ya. 8

Ya, cukup, ya? Pemohon? Baik. Sebelum sidang saya tutup, sekali lagi terima kasih kepada DPR, Pak Ruhut dan Pak Aziz atas kehadirannya, ternyata kalau DPR hadir juga lebih semarak persidangan ini. Baik, Pemerintah juga jangan lupa persidangan yang berikutnya akan mendengarkan keterangan dari Pemerintah. Baik, sidang selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 11.27 WIB Jakarta, 5 Februari 2015 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

9