2014

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 58/PUU-XII/2014

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR (III)

JAKARTA SENIN, 27 OKTOBER 2014

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 58/PUU-XII/2014 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan [Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 54] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Ibnu Kholdun ACARA Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (III) Senin, 27 Oktober 2014, Pukul 14.09 – 14.40 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Hamdan Zoelva Arief Hidayat Ahmad Fadlil Sumadi Muhammad Alim Maria Farida Indrati Anwar Usman Wahiduddin Adams Aswanto Patrialis Akbar

Dewi Nurul Savitri

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Ibnu Kholdun B. Pemerintah: 1. Mualimin Abdi 2. Budijono 3. Agoes Triboesono 4. Pamudji Slamet 5. Supriadi 6. Susyanto

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.09 WIB 1.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Sidang Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 58/PUUXII/2014 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Pemohon, perkenalkan diri dulu. Nyalakan dulu itunya.

2.

PEMOHON: IBNU KHOLDUN Bismillahirrahmaanirrahiim. Nama saya Ibnu Kholdun. Alamat, Jalan (suara tidak terdengar jelas), Blok D, Nomor 375, RT 16, Provinsi Jambi, Yang Mulia.

3.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Terima kasih. Pemerintah mewakili Presiden?

4.

PEMERINTAH: BUDIJONO Terima kasih, Yang Mulia. Hadir dari Pemerintah mewakili Presiden. Dari sebelah ujung kanan, Bapak Mualimin Abdi. Sebelah kiri, Pak Susyanto dari ESDM. Sebelah kiri lagi, Bapak Agoes Triboesono dari ESDM. Sebelah kiri, Bapak Pamudji Slamet dari ESDM. Sebelah ... selanjutnya, Bapak Supriadi dari ESDM. Dan saya sendiri Budijono dari Kementerian Hukum dan HAM. Dan di belakang, hadir kawan-kawan dari ESDM dan Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih, Yang Mulia.

5.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Terima kasih. Hari ini sidang dilanjutkan untuk mendengar keterangan dari Presiden dan DPR, tapi DPR hari ini tidak hadir. Karena itu, kita hanya akan mendengarkan keterangan dari Presiden. Saya persilakan yang mewakili Presiden.

6.

PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pemohon. Yang saya hormati wakil dari Pemerintah. Yang saya muliakan Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. 1

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan Permohonan Pengujian Ketentuan Pasal 44 ayat (4) UndangUndang Ketenagalistrikan atau Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Saudara Ibnu Kholdun yang sudah hadir di sini. Sebagaimana tercatat dalam registrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2014 tanggal 26 Juni 2014, sebagaimana perbaikan tanggal 4 Agustus 2014. Oleh karena itu, kuasa atau pihak Pemerintah, itu masih … yang memberikan kuasa masih Presiden Pak Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian Beliau memberikan kuasa kepada Menteri Hukum yang lama, Bapak Amir Syamsuddin dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, waktu itu juga masih … apa … waktu kuasa itu turun masih Pak Jero Wacik. Oleh karena itu, Yang Mulia, sedianya juga hari ini yang akan membacakan direktur jenderal yang menangani atau Dirjen Ketenagalistrikan. Namun, sebagaimana kita ketahui, hari ini ada pelantikan menteri yang baru, yang kemudian banyak rapat-rapat yang sifatnya koordinasi antar-Eselon I. Dan Alhamdulillah, di Kementerian Hukum dan HAM baru nanti malam serah terimanya dan rapat koordinasi Eselon I baru besok pagi. Jadi, alhamdulillah saya bisa hadir untuk membacakan keterangan Presiden. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Dari seluruh rangkaian atau seluruh uraian permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan antara lain: 1. Bahwa Ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Ketenagalistrikan yang mewajibkan Pemohon atau konsumen PLN untuk membuat Sertifikat Laik Operasi apabila ingin menambah daya, menurut Pemohon, ketentuan tersebut dianggap merugikan Pemohon untuk dapat memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana dijamin di dalam Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Menurut Pemohon bahwa Ketentuan Pasal 44 ayat (4) UndangUndang Ketenagalistrikan telah menjadi norma yang diskriminatif karena timbulnya perbedaan antara pelanggan yang kaya dan pelanggan yang tidak mampu untuk membuat atau membayar biaya pembuatan Sertifikat Laik Operasi. Oleh karenanya, menurut Pemohon, hal demikian dianggap bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Bahwa menurut Pemohon, Ketentuan Pasal 54 ayat (1) UndangUndang Ketenagalistrikan yang terkait dengan masalah ancaman pidana dari Ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Ketenagalistrikan telah berpotensi merugikan Pemohon dan dianggap bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 2

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena merupakan bentuk ketidakberpihakan terhadap masyarakat dengan ancaman pidana tersebut. Yang kedua. Yang Mulia, tentang atau yang terkait dengan kedudukan hukum Pemohon. Terkait dengan kedudukan Pemohon, Pemerintah akan menguraikannya secara lebih rinci di dalam keterangan tertulis yang akan disampaikan pada persidangan berikutnya atau melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, melalui sidang Yang Mulia ini, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilainya, apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang juga sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maupun juga berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diputuskan pada putusan-putusan terdahulu. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Bahwa sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan terkait dengan materi muatan norma yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon, maka Pemerintah dapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Bahwa pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata, materiil, sprituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tenaga listrik sebagai salah satu hasil manfaat ... pemanfaatan kekayaan alam mempunyai peranan penting bagi negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional, sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka pe ... peningkatan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat, maka diperlukan pula upaya penegakan hukum di bidang ketenagalistrikan. Oleh karena itu, Pemerintah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan, juga pelaksanaan pengawasan di bidang keteknikan, yang di dalamnya termasuk keamanan dan keselamatan. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Selain bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan keamanan dan keselamatan harta maupun jiwa raga manusia. Oleh karena itu, untuk lebih menjamin keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi, dan kelestarian fungsi lingkungan dalam penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik, instalasi tenaga listrik harus menggunakan peralatan perlengkapan listrik yang memenuhi standar peralatan di bidang ketenagalistrikan atau yang sering kali disebut 3

sebagai memiliki SNI (Standar Nasional Indonesia) dan pemasangannya dilakukan oleh tenaga listrik yang memiliki kompetensi. Untuk memenuhi kualifikasi tersebut di atas, maka diperlukan adanya Sertifikat Laik Operasi yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan anggapan Pemohon yang mendalilkan adanya ketentuan Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Ketenagalistrikan yang selengkapnya menyatakan Pasal 44 ayat (4), ”Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi.” Pasal 54 ayat (1), ”Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa Sertifikat Laik Operasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00.” Ketentuan tersebut oleh Pemohon dianggap bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selengkapnya menyatakan Pasal 28C ayat (1), ”Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Pasal 28G ayat (1), ”Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas ... serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Pasal 28I ayat (1), ”Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Pasal 33 ayat (3), ”Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasasi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.” Pasal 33 ayat (3) atau Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar. Takut salah. Mungkin Pasal 33 ayat (2). Soalnya di sini tercatat Pasal 33 ayat (3). Terima kasih, Yang Mulia. Terhadap ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Ketenagalistrikan yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon, Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut. 1. Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Ketenagalistrikan, maka tenaga listrik selain bermanfaat, juga dapat membahayakan, sebagaimana sudah Pemerintah sampaikan, membahayakan buat, untuk, terhadap jiwa raga manusia maupun lingkungannya. Oleh karena itu, untuk lebih menjamin keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan, instalasi, dan kelestarian fungsi lingkungan dalam penyediaan tenaga listrik, dan pemanfaatan tenaga listrik, instalasi tenaga listrik harus menggunakan peralatan dan perlengkapan listrik 4

yang memenuhi standar peralatan di bidang ketenagalistrikan, atau yang tadi Pemerintah katakan atau sebutkan bahwa memenuhi standar yang Standar Nasional Indonesia atau disebut dengan SNI. 2. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagalistrikan tersebut, maka diatur pemenuhan ketentuan keteknikan ketenagalistrikan yang terdiri dari: a. Keselamatan ketenagalistrikan dan pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 43 UndangUndang Ketenagalistrikan. Selanjutnya. Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan adalah guna mewujudkan kondisi: yang pertama, andal dan aman bagi instalasi, aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, dan ramah lingkungan. Hal ini juga sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Ketenagalistrikan. Yang selanjutnya. Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan antara lain meliputi: pemenuhan standarisasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik, pengamanan instalasi tenaga listrik, dan pengamanan pemanfaatan tenaga listrik. Hal demikian juga ditegaskan di dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Ketenagalistrikan. Selanjutnya. Dalam rangka menjamin keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi tenaga listrik, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik, instalasi tenaga listrik harus menggunakan peralatan dan perlengkapan listrik yang memenuhi standar di bidang ketenagalistrikan, dan dibangun atau dipasang, atau dioperasikan oleh tenaga teknik yang berkompeten. Instalasi tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan yang dibuktikan dengan adanya Sertifikat Laik Operasi, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Ketenagalistrikan. Untuk mewujudkan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik secara aman dan andal, juga ketenagalistrikan yang ramah lingkungan. Selanjutnya, Yang Mulia. Bahwa dengan menerapkan adanya Sertifikat Laik Operasi, diharapkan terwujud instalasi tenaga listrik yang andal dan aman, sehingga instalasi tenaga listrik dapat beroperasi secara berkesinambungan sesuai spesifikasi yang telah ditentukan, sehingga bahaya akibat tenaga listrik dapat diantisipasi atau setidak-tidaknya dapat diminimalisasi. Selain itu, dengan Sertifikat Laik Operasi dapat menjamin pengoperasian instalasi tenaga listrik yang tidak menimbulkan kerusakan, utamanya pada kerusakan lingkungan hidup. Selanjutnya, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penerapan sertifikat operasi, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Ketenagalistrikan bertujuan untuk mewujudkan kondisi yang andal, yang aman bagi instalasi, aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, serta dapat terwujud ramah lingkungan. 5

Selanjutnya bahwa dalam pelaksanaannya, penerapan Sertifikat Laik Operasi dilakukan secara adil kepada semua pemilik instalasi tenaga listrik, baik instalasi penyedia tenaga listrik maupun instalasi pemanfaatan tenaga listrik. Sehingga penerapan Sertifikat Laik Operasi menurut Pemerintah telah memberikan perlindungan bagi semua pemilik instalasi tenaga listrik secara adil dan tidak bersifat diskriminatif, sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada semua pemilik instalasi tenaga listrik. Sehingga dengan demikian, menurut Pemerintah, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Ketenagalistrikan, justru dalam rangka untuk memberikan perlindungan terhadap setiap orang … setiap orang yang akan ... saya ulang, justru dalam rangka untuk memberikan perlindungan terhadap setiap orang akan keamanan dan keselamatan terhadap pemanfaatan tenaga listrik yang tidak sesuai dengan keteknikan ketenagalistrikan. Dengan kata lain, menurut Pemerintah, ketentuan tersebut atau ketentuan a quo telah sejalan dengan amanat konstitusi. Selanjutnya, Yang Mulia. terkait dengan Ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Ketenagalistrikan yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon, Pemerintah dapat menyampaikan penjelasan sebagai berikut. Pertama. Bahwa tenaga listrik selain bermanfaat, juga dapat membahayakan keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi, dan pelestarian fungsi lingkungan dalam penyediaan tenaga listrik, dan pemanfaatan tenaga listrik. Sehingga penggunaan peralatan listrik harus memenuhi standar di bidang ketenagalistrikan. Bahwa mengingat tenaga listrik juga dapat membahayakan manusia dan makhluk hidup lainnya, serta lingkungan hidup, maka perlu adanya Sertifikat Laik Operasi dalam penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik yang harus dipenuhi oleh pemilik instalasi tenaga listrik. Kita ketahui, Yang Mulia. Di musim kemarau ini terjadi kebakaran rumah di mana-mana, khususnya di Jakarta, di pemukiman padat, itu karena ternyata menurut penelitiannya yang dilakukan oleh Kementerian ESDM, di faktor atau disebabkan oleh adanya peralatan tenaga listrik yang tidak memenuhi standar SNI. Oleh karena itu, jika peralatan ketenagalistrikan tidak sesuai dengan SNI, selain listrik itu bermanfaat, ternyata juga berbahaya bagi manusia maupun lingkungannya. Selanjutnya, Yang Mulia. Terkait dengan penerapan sanksi, sebagaimana diatur di dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Ketenagalistrikan. Hal ini menurut Pemerintah adalah sangat diperlukan dalam menegakkan norma atau ketentuan, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Ketenagalistrikan.

6

Sebagai kesimpulannya, Yang Mulia. Dari seluruh uraian keterangan yang disampaikan oleh Pemerintah. Dapat disimpulkan halhal sebagai berikut. 1. Bahwa tenaga listrik sangat diperlukan bagi masyarakat. Artinya, sangat bermanfaat bagi masyarakat. 2. Bahwa tenaga listrik selain bermanfaat, juga dapat membahayakan keamanan dan keselamatan bagi masyarakat. 3. Bahwa untuk meminimalisir timbulnya bahaya, maka pengelolaannya harus memenuhi standar keteknikan tenaga listrik. 4. Bahwa guna memenuhi penerapan standar keteknikan tenaga listrik, maka diperlukan adanya Sertifikat Laik Operasi. 5. Penerapan Sertifikat Laik Operasi di dalam praktiknya tidak membeda-bedakan perolehannya bagi setiap orang atau dengan perkataan lain penerapan atau perolehan Sertifikat Laik Operasi bersifat nondiskriminatif atau tidak diskriminatif dan perolehannya sangat mudah didapatkan. Dengan perkataan lain bahwa pada intinya, masyarakat memang ada keengganan untuk memperoleh Sertifikat Laik Operasi, padahal perolehannya adalah sangat mudah. 6. Barangkali Yang Mulia, apabila alat kelengkapan ketenagalistrikan tidak berstandar SNI, sebagaimana sudah disampaikan oleh Pemerintah, maka menurut hemat Pemerintah dapat mengakibatkan pemasangan alat-alat kelengkapan ketenagalistrikan menjadi tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan hal ini dapat mengakibatkan bahaya. Utamanya bahaya kebakaran di mana-mana atau yang dialami oleh masyarakat itu sendiri. Sebagai petitum, Yang Mulia. Berdasarkan seluruh penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ketentuan Pasal 44 ayat (4) dan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima. 2. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan. 3. Menyatakan ketentuan Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian, apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya. Atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, diucapkan terima kasih. 7

Jakarta, 27 Oktober 2014. Kuasa Hukum Presiden dibacakan ... dibacakan Jakarta, 27 Oktober 2014. Kuasa Hukum Presiden pada saat ... apa ... kuasa tersebut ditandatangani pada saat itu adalah tanggal 16 September 2014. Oleh karena itu, ttd.-nya masih Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Jero Wacik, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Amir Syamsuddin. Demikian, Yang Mulia. Wabillahitaufik walhidayah wassalamualaikum wr. Wb. 7.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Saya mau sedikit klarifikasi tambahan dari Pemerintah, walaupun tadi ada beberapa yang sudah jelas, ya. Apakah Sertifikat Laik Operasi ini ditujukan kepada setiap rumah tangga yang memasang instalasi listrik? Ataukah kepada instalator listrik?

8.

PEMERINTAH: AGOES TRIBOESONO Terima kasih, Yang Mulia. Sertifikat Laik Operasi diberlakukan untuk setiap instalasi ketenaga … tenaga listrik. Jadi, tidak hanya untuk rumah tangga, tapi setiap instalasi pabrik, ataupun pembangkit, dan lainlain.

9.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, ya, itu yang besar. Tapi rumah tangga yang kecil pun (...)

10.

PEMERINTAH: AGOES TRIBOESONO Semua. Semua instalasi rumah tangga kecil maupun rumah tangga besar.

11.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Apakah itu harus dimintakan oleh yang punya rumah? Ataukah diberikan langsung oleh instalalor?

12.

PEMERINTAH: AGOES TRIBOESONO Itu diberikan … dimintakan … jadi, begini, Yang Mulia. Sebelum dipasang, sebelum dialiri listrik, harus diyakinkan bahwa suatu instalasi tenaga listrik itu laik untuk dioperasikan atau dengan kata lain dialiri oleh arus listrik. Nah, itu yang … yang dimohonkan oleh sang pemilik

8

instalasi. Kalau di rumah, ya pemilik (suara tidak terdengar jelas) nya adalah pemilik rumah. 13.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Jadi, sebelum dialiri listrik, sudah terpasang?

14.

PEMERINTAH: AGOES TRIBOESONO Ya.

15.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Harus ada dulu Sertifikat Laik Operasi?

16.

PEMERINTAH: AGOES TRIBOESONO Betul, Yang Mulia.

17.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Kalau yang sudah terpasang dari dulu, yang belum ada pasal ini? Di rumah saya, enggak tahu, saya (...)

18.

PEMERINTAH: AGOES TRIBOESONO Ya … ya, sudah, sementara diberlakukan bahwasanya bisa dialiri sebelum diberlakukan pasal ini, tetap ada … karena sudah terpasang, Yang Mulia.

19.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Oh, yang sudah terpasang, tetap dialiri terus?

20.

PEMERINTAH: AGOES TRIBOESONO Ya, terus.

21.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Baik.

9

22.

PEMERINTAH: AGOES TRIBOESONO Untuk sementara, ini diberlakukan untuk rumah-rumah yang baru. Sedang rumah-rumah instalasi-instalasi yang lama, di … di … tidak diwajibkan, tapi di … secara sukarela kalau mereka mau me … melakukan pengujian terhadap instalasi tenaga listriknya.

23.

KETUA: HAMDAN ZOELVA pakai.

24.

Ya, soalnya kita takut dipidana ini, tidak ada sertifikat laik kita

PEMERINTAH: AGOES TRIBOESONO Tidak. Tidak, Yang Mulia.

25.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Tidak, ya?

26.

PEMERINTAH: AGOES TRIBOESONO Tidak. Jadi, yang … yang sudah … yang berlalu-lalu, yang sebelum ada ketentuan ini, lanjut. Dan sifatnya kalau ingin diperiksa, itu adalah sukarela.

27.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Baik. Pemohon, ada yang ingin minta klarifikasi atau cukup? Apa begitu yang dimaksud? (Suara tidak terdengar jelas).

28.

PEMOHON: IBNU KHOLDUN Terima kasih, Yang Mulia. Mungkin begini, Yang Mulia. Saya mungkin belum … belum jelas apa yang disampaikan oleh Pihak Pemerintah. Saya akan ada pertanyaan, Yang Mulia.

29.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, silakan.

30.

PEMOHON: IBNU KHOLDUN Terima kasih, Yang Mulia. Kepada Pihak Pemerintah yang saya hormati. Bahwa mengacu pada apa yang menjadi batu uji saya di 10

permohonan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28C ayat (1). Yang ingin saya pertanyakan, apa yang menjadi tujuan dan apa yang mendasari pemikiran Bapak-Bapak Pemerintah, kemudian DPR mungkin tidak hadir di sini (…) 31.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Jadi … jadi, gini, gini, gini. Di sini, sini. Sudah, tadi sudah. Jadi, apa latar belakangnya Anda? Tadi sudah banyak … yang saya mau tanya … coba, saya mau tanya dulu kepada Saudara Pemohon. Praktiknya bagaimana? Apakah Saudara sudah punya … mau memasang instalasi listrik?

32.

PEMOHON: IBNU KHOLDUN Saya belum, Yang Mulia.

33.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Belum?

34.

PEMOHON: IBNU KHOLDUN Saya … saya mau menambahkan daya listrik. Namun, ketika saya sudah menyetor ke PLN, sesuai prosedur PLN, kita datang ke PLN. Nah, saya tidak memiliki Sertifikat Laik Operasi, saya tidak bisa untuk menambah daya listrik.

35.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Tidak bisa karena belum memiliki Sertifikat Laik Operasi (…)

36.

PEMOHON: IBNU KHOLDUN Belum memiliki Sertifikat Laik Operasi.

37.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Terhadap listrik yang sudah terpasang?

38.

PEMOHON: IBNU KHOLDUN Terhadap listrik yang sudah terpasang.

11

39.

KETUA: HAMDAN ZOELVA (…)

40.

Yang sudah terpasang. Karena tidak ada Sertifikat Laik Operasi

PEMOHON: IBNU KHOLDUN Karena tidak ada.

41.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Tidak dikabulkan?

42.

PEMOHON: IBNU KHOLDUN Ya.

43.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Saudara minta saja, simpel toh?

44.

PEMOHON: IBNU KHOLDUN Begini, Yang Mulia. Berhubung untuk Bapak Pemerintah ketahui juga, Sertifikat Laik Operasi ini tidak didapat secara gratis, masyarakat bayar, Bapak Pemerintah.

45.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Bayarnya berapa?

46.

PEMOHON: IBNU KHOLDUN (…)

47.

Mereka ada ketentuan, Pak Yang Mulia. Mereka ada ketentuan

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, kalau 7.000 ... kalau 7.000 watt berapa bayarnya?

48.

PEMOHON: IBNU KHOLDUN 7.000 watt … entar, saya lihat sebentar.

12

49.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Atau sebentar, saya tanya Pemerintah. Apakah memang bayar? Apakah misalnya yang pasang 900, ada yang 4.000, 7.000 apa bayar? Atau gimana mekanismenya?

50.

PEMERINTAH: AGOES TRIBOESONO Ya, bayar, Yang Mulia, bayar.

51.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Bayar.

52.

PEMERINTAH: AGOES TRIBOESONO Berdasarkan besarnya watt atau kapasitas yang ada di instalasi itu. Sebagai gambaran saja. Untuk pelanggan 450 va, yaitu pelanggan rumah tangga kecil, sampai 900, itu kalau tidak salah sekitar Rp60,00 … Rp60.000,00, Yang Mulia.

53.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Rp60.000,00.

54.

PEMERINTAH: AGOES TRIBOESONO Ya, nanti kalau untuk pelang … instalasi besar, ada urutan (…)

55.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, ya.

56.

PEMERINTAH: AGOES TRIBOESONO Harganya.

57.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, pasti bedalah.

58.

PEMERINTAH: AGOES TRIBOESONO Ya.

13

59.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Yang 12.000 bedalah dengan yang 400.

60.

PEMERINTAH: AGOES TRIBOESONO Betul, Yang Mulia.

61.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Jadi … oh, jadi ada hitungannya di sana? Ya, baik. Jadi, kalau masalah latar belakang tadi, dasar pemikiran, tadi sudah, ya? Sudah … sudah jelas.

62.

PEMOHON: IBNU KHOLDUN Izin … izin, Yang Mulia. Sebenarnya, masyarakat di bawah, Yang Mulia, ini bukan butuh sertifikat, tapi butuh bentuk perlindungan. Ketika jadi … terjadi kebakaran, apalagi sempat menghilangkan nyawa, siapa yang bertanggung jawab? Sementara, masyarakat dituntut, dipidana kalau tidak mempunyai SLO.

63.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, okelah. Saudara apakah mengajukan ahli atau saksi?

64.

PEMOHON: IBNU KHOLDUN Siap, Yang Mulia.

65.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, akan mengajukan saksi?

66.

PEMOHON: IBNU KHOLDUN Siap.

67.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ahli juga?

68.

PEMOHON: IBNU KHOLDUN Ahli, ya. 14

69.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Berapa orang saksi?

70.

PEMOHON: IBNU KHOLDUN Saksi dua orang.

71.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Dua orang. Ahli?

72.

PEMOHON: IBNU KHOLDUN Saksi ahli dua orang.

73.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Jadi, empat?

74.

PEMOHON: IBNU KHOLDUN Empat.

75.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Baik. Nanti kita dengarkan keterangan saksi dan ahlinya, ya?

76.

PEMOHON: IBNU KHOLDUN Baik, Yang Mulia.

77.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Baik. Sidang selanjutkan akan dilaksanakan pada hari Selasa, 11 November 2014, pukul 11.00 WIB, untuk mendengarkan keterangan DPR. Ya, ini belum hadir, ya. Dan keterangan saksi dua orang serta ahli dari Pemohon, dua orang. Jadi, empat orang. Pada sidang yang akan datang, Saudara bawa semuanya, ya?

78.

PEMOHON: IBNU KHOLDUN Ya, Yang Mulia.

15

79.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Dua orang saksi dan dua orang ahli untuk didengar keterangannya. Baik. Dengan demikian, sidang ini selesai dan dinyatakan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 14.40 WIB Jakarta, 27 Oktober 2014 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

16