Analisis Isi Media
Judul: MIP No. 207. Pengesahan RUU Pilkada Periode: 01/01/1970 Tanggal terbit: 23/09/2014
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
Sebaran Media
.
Terdapat 12 media baik daring, cetak, maupun elektronik yang teridentifikasi memberitakan isu pengesahan RUU Pilkada yang secara berturutturut adalah detik.com (sembilan berita), antaranews.com (tujuh berita), okezone.com, dan Koran Tempo (tiga pemberitaan), inilah.com, Republika, dan Koran Sindo (dua pemberitaan), viva.co.id, Kompas, Rakyat Merdeka, Jurnal Nasional, dan Media Indonesia masing-masing satu pemberitaan.
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
Sebaran Isu
.
Terdapat empat sub isu utama yang banyak diberitakan media hari ini yang berkaitan dengan pengesahan RUU Pilkada yaitu pro kontra terhadap RUU Pilkada (15 berita), tahapan final RUU Pilkada (sembilan berita), draft usulan Fraksi Demokrat (lima berita), dan opini dan reaksi (empat berita).
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
Sebaran Tendensi
.
Pemberitaan media hari ini yang berkaitan dengan pengesahan RUU Pilkada hampir semuanya (97%) bertendensi netral terhadap pemerintah. Hanya tiga persen yang bertendensi positif terhadap pemerintah.
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
Sebaran Media dan Isu
.
Dari empat sub isu yang berkembang di media hari ini, isu mengenai draft usulan Fraksi Demokrat diberitakan oleh tiga media yaitu antaranews.com, detik.com, dan Koran Tempo. Opini dan reaksi diberitakan oleh empat media yaitu antaranews.com, detik.com, inilah.com, dan Jurnal Nasional. Isu pro dan kontra terhadap RUU Pilkada diberitakan oleh hampir semua media kecuali Republika, viva.co.id, dan Kompas. Sedangkan isu tahapan final RUU Pilkada diberitakan oleh tujuh media yaitu Kompas, viva.co.id, Republika, Koran Sindo, Koran Tempo, detik.com, dan antaranews.com.
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
Seabran Narasumber
.
Hanya terdapat tiga tokoh yang pernyataannya banyak dikutip oleh media hari ini yang secara berturut-turut adalah Priyo Budi Santoso (lima berita), Nurhayati Ali Assegaf (empat berita), dan Djohermansyah Djohan (tiga berita).
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
CONCLUSION Terdapat 12 media baik daring, cetak, maupun elektronik yang teridentifikasi memberitakan isu pengesahan RUU Pilkada dan media yang paling banyak memberitakan isu ini adalah detik.com (sembilan berita). Sub isu yang paling banyak diangkat media hari ini adalah pro dan kontra terhadap RUU Pilkada (15 berita). Hampir semua (97%) pemberitaan mengenai isu pengesahan RUU Pilkada ni memiliki tendensi yang netral terhadap pemerintah. Isu yang paling banyak diangkat oleh media adalah isu mengenai pro dan kontra RUU Pilkada. Sedangkan tokoh yang paling banyak dikutip media hari ini adalah Priyo Budi Santoso (lima berita), Nurhayati Ali Assegaf (empat berita), dan Djohermansyah Djohan (tiga berita).
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
CONCLUSION Polemik mengenai RUU Pemilihan Umum Kepala Daerah muncul ketika ada perbedaan mendasar antara UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemilihan Kepala Daerah dengan RUU yang baru yang rencananya akan ditetapkan oleh DPR dalam waktu dekat ini. Perbedaan mendasar tersebut adalah mekanisme pemilihan Kepala Daerah dimana dalam UU No.32 Tahun 2004 Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat sedangkan dalam RUU pemilihan Kepala Daerah yang baru Kepala Daerah dipilih oleh anggota DPRD baik tingkat I (Gubernur) maupun tingkat II (Bupati/Walikota). Pernyataan sikap Fraksi Partai Demokrat yang lebih memilih pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat sepertinya akan merubah peta kekuatan politik antara dua kubu yang saling bersebarangan selama ini. Namun walaupun demikian sulit rasanya fraksi-fraksi di DPR akan menemukan suara mufakat mengenai RUU Pilkada yang baru ini. Sangat besar kemungkinan pengambilan keputusan untuk pengesahan RUU Pilkada yang baru ini akan melalui mekanisme voting.
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
CONCLUSION Rekomendasi: Berdasarkan kesimpulan pemberitaan di media massa dan media sosial maka ada beberapa rekomendasi yang bisa dijadikan respon oleh pemerintah dan lembagalembaga terkait dalam kasus ini, yaitu: 1. Pemerintah perlu menyatakan kepada masyarakat bahwa posisi pemerintah tetap netral dalam pembahasan RUU Pilkada ini walaupun partai pemerintah saat ini telah bulat menyatakan mendukung pilkada secara langsung. 2. Pemerintah ada baiknya menginformasikan kepada publik bahwa pembahasan dan penyusunana RUU Pemilukada saat ini adalah wewenang DPR dalam menjalankan tugasnya dan tidak ada pengaruh intervensi dari pemerintah.
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
