MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 146/PMK.04/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 214/PMK.04/2008 TENTANG PEMUNGUTAN BEA KELUAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pemungutan bea keluar telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar; b. bahwa dalam rangka meningkatan kelancaran pelaksanaan pemungutan bea keluar, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai pemungutan bea keluar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebut huruf a dan huruf b serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah d e n g a n Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886); 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 214/PMK.04/2008 TENTANG PEMUNGUTAN BEA KELUAR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar, diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1.
Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2.
Bea Keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor.
3.
Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanan.
4.
Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
5.
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
6.
Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
7.
Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
8.
Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean.
9.
Eksportir adalah orang melakukan ekspor.
perseorangan
atau badan hukum yang
10. Harga Ekspor adalah harga yang digunakan untuk penghitungan Bea Keluar yang ditetapkan oleh Menteri. 11. Tarif Bea Keluar adalah klasifikasi barang dan pembebanan Bea Keluar yang ditetapkan oleh Menteri. 12. Nilai Tukar Mata Uang adalah harga mata uang rupiah terhadap mata uang asing untuk penghitungan dan pembayaran Bea Keluar yang ditetapkan oleh Menteri. 13. Nilai Pabean Ekspor adalah nilai barang ekspor yang dihitung berdasarkan rumus: Harga Ekspor x Nilai Tukar Mata Uang x Jumlah Satuan Barang.
14. Barang Ekspor adalah barang yang telah diajukan pemberitahuan pabean untuk diekspor dan telah mendapatkan nomor pendaftaran. 15. Tanggal Perkiraan Ekspor adalah tanggal perkiraan selesainya pemuatan Barang Ekspor ke sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar Daerah Pabean atau sarana pengangkut yang akan berangkat ke tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana diberitahukan dalam pemberitahuan pabean ekspor. 16. Barang Ekspor Dengan Karakteristik Tertentu adalah Barang Ekspor yang jumlah dan/atau spesifikasinya baru dapat diketahui setelah pemberitahuan pabean ekspor disampaikan ke Kantor Pabean. 17. Barang Pribadi Penumpang adalah barang yang dibawa oleh setiap orang yang melintasi perbatasan wilayah negara dengan menggunakan sarana pengangkut, tidak termasuk barang yang dibawa awak sarana pengangkut atau pelintas batas. 18. Barang Awak Sarana Pengangkut adalah barang yang dibawa oleh setiap orang yang karena sifat pekerjaannya harus berada dalam sarana pengangkut dan berangkat bersama sarana pengangkut. 19. Pelintas Batas adalah penduduk yang berdiam atau bertempat tinggal dalam wilayah perbatasan negara serta memiliki kartu identitas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan yang melakukan perjalanan lintas batas di daerah perbatasan melalui pos pengawas lintas batas. 20. Barang Pelintas Batas adalah barang yang dibawa oleh Pelintas Batas. 21. Barang Kiriman adalah Barang Ekspor yang dikirim oleh pengirim tertentu di dalam negeri kepada penerima tertentu di luar negeri, melalui pos atau perusahaan jasa titipan. 22. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang selanjutnya disingkat dengan PPJK adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas kuasa Eksportir. 2. Judul BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB II PENGENAAN, PENGECUALIAN, DAN PERHITUNGAN BEA KELUAR 3. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 1)
Terhadap Barang Ekspor dapat dikenakan Bea Keluar.
2)
Barang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan untuk dikenakan Bea Keluar dapat dikecualikan dari pengenaan Bea Keluar, dalam hal Barang Ekspor tersebut merupakan:
a. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik; b. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam; c. barang untuk pengetahuan;
keperluan
penelitian
dan pengembangan
ilmu
d. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan; e. barang pindahan; f. Barang Pribadi Penumpang, Barang Awak Sarana Pengangkut, Barang Pelintas Batas, dan Barang Kiriman sampai batas nilai pabean ekspor dan/atau jumlah tertentu; g. barang asal impor yang kemudian diekspor kembali; h. barang ekspor yang akan diimpor kembali. 4. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 2A (1) Pengecualian pengenaan Bea Keluar terhadap barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diberikan terhadap Barang Ekspor yang diekspor oleh perguruan tinggi, lembaga atau badan penelitian dan pengembangan. (2) Pengecualian pengenaan Bea Keluar terhadap barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. semata-mata diperuntukkan bagi pengenalan hasil produksi atau produk baru; b. tidak untuk diolah lebih lanjut kecuali untuk penelitian dan/atau pengembangan kualitas; dan c. harus dalam jumlah yang wajar. (3) Ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku untuk jenis barang berupa bijih (raw material atau ore) mineral dan/atau batuan atau produk pertambangan hasil pengolahan dan/atau pemurnian. (4) Pengecualian pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Pribadi Penumpang, Barang Awak Sarana Pengangkut, Barang Pelintas Batas, dan Barang Kiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Nilai Pabean Ekspor tidak melebihi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan b. untuk barang ekspor yang merupakan:
1) Barang Pribadi Penumpang dan Barang Awak Sarana Pengangkut adalah barang per orang untuk setiap keberangkatan; 2) Barang Pelintas Batas adalah barang per orang untuk jangka waktu 1 (satu) bulan; dan 3) Barang Kiriman adalah barang per orang untuk setiap pengiriman. (5) Dalam hal Nilai Pabean Ekspor Barang Pribadi Penumpang, Barang Awak Sarana Pengangkut, Barang Pelintas Batas dan Barang Kiriman melebihi batas pengecualian pengenaan Bea Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), atas kelebihan Nilai Pabean Ekspor dipungut Bea Keluar. (6) Pengecualian pengenaan Bea Keluar terhadap barang asal impor yang kemudian diekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, diberikan dengan ketentuan barang ekspor yang bersangkutan: a. berasal dari barang impor yang pada saat impornya nyata-nyata akan diekspor kembali; b. berasal dari barang impor yang belum keluar dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan Tempat Penimbunan Sementara (TPS); atau c. dapat diyakini bahwa Barang Ekspor tersebut adalah benar-benar barang asal impor. 5. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 (1) Eksportir harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan pengecualian atas pengenaan Bea Keluar terhadap: a. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a; b. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b; c. barang untuk keperluan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan oleh perguruan tinggi, lembaga atau badan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (1); atau d. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (2). (2) Permohonan untuk mendapatkan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dilampiri dokumen paling sedikit berupa: a. rincian jumlah dan jenis barang yang dimintakan pengecualian dari pengenaan Bea Keluar; dan
b. rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri. (3) Permohonan untuk mendapatkan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, harus dilampiri dokumen paling sedikit berupa: a. rincian jumlah dan jenis barang yang dimintakan pengecualian dari pengenaan Bea Keluar; dan b. rekomendasi dari kementerian teknis terkait. (4) Permohonan untuk mendapatkan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus dilampiri dokumen paling sedikit berupa: a. rincian jumlah dan jenis barang yang dimintakan pengecualian dari pengenaan Bea Keluar yang telah disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi, lembaga atau badan penelitian dan pengembangan; dan b. rekomendasi dari kementerian teknis terkait. (5) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Direktur Jenderal secara lengkap. (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan keputusan mengenai pemberian pengecualian atas pengenaan Bea Keluar. (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal menyampaikan surat pemberitahuan yang menyebutkan alasan penolakan. (8) Eksportir harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pabean untuk mendapatkan pengecualian atas pengenaan Bea Keluar terhadap: a. barang pindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e; b. barang asal impor yang kemudian diekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (6); atau c. barang ekspor yang akan diimpor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h. (9) Permohonan untuk mendapatkan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, harus dilampiri dokumen paling sedikit berupa: a. surat keterangan pindah yang telah ditandasahkan oleh perwakilan negara asing di Indonesia; b. daftar rincian jumlah, jenis, dan perkiraan Nilai Pabean Ekspor atas barang yang dimintakan pengecualian dari pengenaan Bea Keluar yang telah ditandasahkan oleh perwakilan negara asing di Indonesia; dan c. paspor. (10) Permohonan untuk mendapatkan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, harus dilampiri dokumen paling sedikit berupa: a. dokumen importasi yang terkait dengan barang ekspor;
b. pernyataan tertulis bahwa barang tersebut eks barang impor; dan c. pernyataan tertulis bahwa semua dokumen yang dilampirkan adalah benar dan sesuai dengan aslinya. (11) Permohonan untuk mendapatkan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c, harus dilampiri dokumen paling sedikit berupa: a. dokumen yang menjelaskan tentang kontrak kerja atau dokumen semacam itu yang menjelaskan tujuan barang diekspor; b. pernyataan tertulis mengenai barang tersebut akan diimpor kembali; dan c. pernyataan tertulis bahwa semua dokumen yang dilampirkan adalah benar dan sesuai dengan aslinya. (12) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala Kantor Pabean memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Kepala Kantor Pabean secara lengkap. (13) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disetujui, Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri menerbitkan keputusan mengenai pemberian pengecualian atas pengenaan Bea Keluar. (14) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditolak, Kepala Kantor Pabean menyampaikan surat pemberitahuan yang menyebutkan alasan penolakan. 6. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 (1) Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang digunakan untuk penghitungan Bea Keluar adalah Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean. (2) Dalam hal Harga Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk periode berikutnya belum ditetapkan, berlaku ketentuan Harga Ekspor periode sebelumnya. (3) Nilai Tukar Mata Uang yang digunakan untuk penghitungan dan pembayaran Bea Keluar adalah Nilai Tukar Mata Uang yang berlaku pada saat pembayaran. (4) Dihapus. 7. Judul Bab III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : BAB III PEMBERITAHUAN PABEAN EKSPOR, PERUBAHAN DATA, PEMBATALAN, DAN PEMERIKSAAN FISIK BARANG
8. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 (1) Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean ekspor. (1a) Pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Eksportir atau kuasanya ke Kantor Pabean pemuatan paling cepat 7 (tujuh) hari sebelum Tanggal Perkiraan Ekspor dan paling lambat sebelum barang dimasukkan ke Kawasan Pabean di tempat pemuatan. (1b) Atas ekspor barang curah, pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan sebelum keberangkatan sarana pengangkut. (2) Kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku atas ekspor barang berupa: a. Barang Pribadi Penumpang; b. Barang Awak Sarana Pengangkut; c. Barang Pelintas Batas; atau d. Barang Kiriman, yang nilai pabean ekspornya tidak melebihi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). (3) Terhadap Barang Pribadi Penumpang, Barang Awak Sarana Pengangkut, Barang Pelintas Batas, dan Barang Kiriman yang nilai pabean ekspornya melebihi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) harus disampaikan pemberitahuan kepada Pejabat Bea dan Cukai dengan menggunakan formulir sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 9. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 (1) Dalam hal terjadi kesalahan data pemberitahuan pabean ekspor yang telah didaftarkan, Eksportir dapat melakukan perubahan terhadap kesalahan data tersebut setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk. (2) Untuk dapat melakukan perubahan terhadap kesalahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Eksportir harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Kantor Pabean.
(3) Perubahan terhadap kesalahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dapat dilakukan sepanjang kesalahan tersebut terjadi karena kekhilafan yang nyata. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak dalam hal: a. kesalahan tersebut merupakan temuan Pejabat Bea dan Cukai; atau b. telah mendapatkan penetapan Pejabat Bea dan Cukai. (5) Dalam hal terdapat perubahan mengenai Tanggal Perkiraan Ekspor, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. untuk Barang Ekspor yang dimuat di kawasan pabean pelabuhan muat: 1) Tanggal Perkiraan Ekspor dapat diubah menjadi paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean; dan 2) seluruh Barang Ekspor sudah selesai dimasukkan ke kawasan pabean pelabuhan muat paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean. b. untuk Barang Ekspor yang dimuat di tempat lain selain di kawasan pabean pelabuhan muat, Tanggal Perkiraan Ekspor dapat diubah menjadi paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean. (6) Dalam keadaan tertentu, Kepala Kantor Pabean dapat memberikan perpanjangan waktu perubahan Tanggal Perkiraan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b menjadi paling lama 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean. (7) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah keadaan yang berada di luar kemampuan Eksportir atau kuasanya. (8) Perubahan mengenai Tanggal Perkiraan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan paling lama sebelum keberangkatan sarana pengangkut. 10. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 (1) Eksportir harus mengajukan pembatalan pemberitahuan pabean ekspor dalam hal: a. pemasukan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar ke kawasan pabean pelabuhan muat melewati 7 (tujuh) hari setelah tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean; b. pemuatan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar ke sarana pengangkut di kawasan pabean pelabuhan muat melewati 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean;
c. pemuatan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar ke sarana pengangkut di tempat lain selain di kawasan pabean pelabuhan muat melewati 7 (tujuh) hari setelah tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean; atau d. pemuatan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar ke sarana pengangkut di tempat lain selain di kawasan pabean pelabuhan muat melewati 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean dalam hal diberikan perpanjangan waktu perubahan Tanggal Perkiraan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6). (2) Dalam hal Eksportir mengajukan pembatalan pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut: a. pemberitahuan pabean ekspor yang sudah diajukan dinyatakan batal; b. dalam hal terhadap barang yang bersangkutan akan tetap diekspor, berlaku ketentuan sebagai berikut: 1. terhadap Barang Ekspor yang telah dimuat di sarana pengangkut tidak dilakukan pembongkaran; 2. Eksportir tidak perlu mengajukan permohonan pemuatan di luar kawasan pabean; dan 3. Eksportir atau kuasanya mengajukan pemberitahuan pabean ekspor yang baru dan melampirkan bukti pembayaran yang baru. c. dalam hal terhadap barang yang bersangkutan tidak jadi diekspor, Eksportir mengajukan permohonan pembongkaran dan/atau pengeluaran barang kepada Kepala Kantor Pabean atas biaya Eksportir. (3) Dalam hal Eksportir tidak mengajukan pembatalan pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Eksportir tersebut tidak diberikan pelayanan ekspor. (4) Eksportir dapat mengajukan permohonan pengembalian Bea Keluar terhadap pemberitahuan pabean ekspor yang dibatalkan jika sudah membayar Bea Keluar. 11. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 9 (1) Terhadap Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dilakukan pemeriksaan fisik barang. (2) Terhadap Barang Ekspor yang mendapat perlakuan khusus sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan dilakukan pemeriksaan secara selektif berdasarkan risk management. (3) Pemeriksaan meliputi:
fisik
barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
a. pemeriksaan jumlah tanpa pemeriksaan jenis barang;
b. pemeriksaan jumlah dan dapat dilakukan pemeriksaan jenis barang; atau c. pemeriksaan jumlah dan jenis barang. (4) Pemeriksaan jenis barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui pengujian laboratorium Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (5) Dalam hal tidak dapat dilakukan pengujian di laboratorium Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pengujian dapat dilakukan di laboratorium yang disepakati oleh Pejabat Bea dan Cukai dan Eksportir yang hasilnya bersifat mengikat. (6) Pemeriksaan jenis barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan oleh surveyor yang ditunjuk oleh pemerintah terhadap Barang Ekspor, meliputi: a. pemeriksaan pada penumpukan/penyimpanan barang; dan b. pemeriksaan pada saat pemuatan ke sarana pengangkut. (7) Eksportir atau kuasanya harus menyampaikan hasil pemeriksaan pada penumpukan/penyimpanan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a paling lama pada saat pengajuan pemberitahuan pabean ekspor. (8) Eksportir atau kuasanya harus menyampaikan hasil pemeriksaan pada saat pemuatan ke sarana pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean ekspor. (9) Dalam hal hasil pemeriksaan pada saat pemuatan ke sarana pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b belum diserahkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (8), terhadap Eksportir dilakukan pemblokiran kegiatan kepabeanannya. (10) Pemeriksaan jenis barang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mengurangi kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan fisik barang. 12. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 9A (1) Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dapat diberikan persetujuan ekspor tanpa harus menunggu: a. hasil pemeriksaan fisik barang yang dilakukan melalui: 1) pengujian laboratorium Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4); atau 2) pengujian di laboratorium yang disepakati oleh Pejabat Bea dan Cukai dan Eksportir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), atau
b. hasil pemeriksaan pada saat pemuatan ke sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8). (2) Persetujuan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan pengenaan sanksi pidana dan/atau sanksi administrasi dalam hal berdasarkan hasil pengujian laboratorium terdapat kesalahan jumlah dan/atau jenis barang. 13. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: Pasal 11 (1) Bea Keluar harus dibayar paling lambat pada saat pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean. (2) Dihapus (3) Dihapus 14. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 11 A (1) Jenis barang yang digunakan sebagai dasar pengenaan Harga Ekspor untuk penghitungan Bea Keluar adalah berdasarkan hasil pemeriksaan pada saat pemuatan ke sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) atau ayat (9). (2) Sementara menunggu hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayaran Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) untuk Barang Ekspor Dengan Karakteristik Tertentu, dapat dilakukan berdasarkan penghitungan dari hasil pemeriksaan pada penumpukan/ penyimpanan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7). (3) Setelah hasil pemeriksaan pada saat pemuatan ke sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) atau ayat (9) diperoleh, maka dilakukan penetapan penghitungan Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. (4) Barang Ekspor Dengan Karakteristik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi mineral dan batuan yang: a. Harga Ekspornya ditetapkan berdasarkan kadar mineral; dan/atau b. Harga Ekspornya ditetapkan dengan memperhitungkan kadar air. 15. Pasal 12 dihapus. 16. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (6) diubah, diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (3a) dan ayat (3b), diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (5a) dan ayat (5b), dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 13 (1) Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan. (2) Dalam hal dilakukan penetapan perhitungan Bea Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Nilai Tukar Mata Uang yang digunakan adalah Nilai Tukar Mata Uang yang berlaku pada saat pembayaran Bea Keluar untuk penyampaian pemberitahuan pabean ekspor. (3) Dalam hal hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan terjadi kekurangan pembayaran Bea Keluar yang disebabkan oleh kesalahan jumlah dan/atau jenis barang, Eksportir dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. (3a) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Keluar, Eksportir wajib melunasi kekurangan pembayaran Bea Keluar. (3b) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kelebihan pembayaran Bea Keluar, Eksportir dapat mengajukan permohonan pengembalian Bea Keluar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (4) Penetapan perhitungan Bea Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. (5) Dihapus (5a) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Keluar, Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai: a. penetapan Pejabat Bea dan Cukai; b. pemberitahuan; dan c. penagihan kepada Eksportir. (5b) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kelebihan pembayaran Bea Keluar, Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai: a. penetapan Pejabat Bea dan Cukai; dan b. pemberitahuan. (6) Terhadap perbedaan jumlah dan/atau jenis yang mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Keluar atas Barang Ekspor Dengan Karakteristik Tertentu, Eksportir tidak dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
17. Ketentuan Pasal 24 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah, dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan satu ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut: Pasal 24 (1) Eksportir yang berkeberatan terhadap penetapan Pejabat Bea dan Cukai mengenai perhitungan Bea Keluar dan/atau sanksi administrasi berupa denda, dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penetapan perhitungan Bea Keluar dengan menyerahkan: a. jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar atau bukti pelunasan tagihan; dan b. fotokopi surat penetapan Pejabat Bea dan Cukai. (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampiri data dan/atau bukti yang mendukung alasan pengajuan keberatan. (3) Dalam hal sampai dengan jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal surat penetapan, keberatan tidak diajukan atau persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, hak untuk mengajukan keberatan menjadi gugur dan penetapan Pejabat Bea dan Cukai dianggap diterima. (3a) Dalam hal pada hari ke-60 (enam puluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan bukan hari kerja, pengajuan keberatan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan 1 (satu) surat keberatan untuk setiap penetapan dan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali pengajuan. 18. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 25 (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal melalui Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Kepala Kantor Pabean meneruskan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan surat sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 19. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 26 (1) Direktur Jenderal memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diterimanya pengajuan keberatan. (2) Direktur Jenderal dapat menerima alasan, penjelasan, atau bukti dan/atau data pendukung tambahan lain secara tertulis dari orang yang mengajukan keberatan, dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan keberatan dan atas keberatan tersebut belum diputuskan oleh Direktur Jenderal. (3) Untuk memutuskan keberatan, Direktur Jenderal dapat meminta bukti dan/atau data lain yang diperlukan kepada orang yang mengajukan keberatan atau pihak lain yang terkait. 20. Ketentuan Pasal 27 ayat (3) diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3a) dan ayat (3b), sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut : Pasal 27 (1) Apabila sampai dengan batas waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Direktur Jenderal tidak menerbitkan keputusan, maka keberatan dianggap dikabulkan. (2) Dalam hal permohonan terhadap keberatan yang dianggap dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan surat keputusan. (3) Pengiriman keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan 1 (satu) hari setelah surat keputusan keberatan ditandatangani. (3a) Dalam hal keputusan keberatan ditandatangani pada hari ke-60 (enam puluh) sejak permohonan keberatan diterima, pengiriman keputusan keberatan dilakukan pada hari yang sama. (3b) Pengiriman keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (3a), dinyatakan dengan: a. tanda terima surat, dalam hal disampaikan secara langsung; b. bukti pengiriman surat, dalam hal dikirim melalui pos, ekspedisi, atau kurir; atau c. bukti pengiriman lainnya. (4) Apabila sampai dengan hari ke-70 (tujuh puluh) dari sejak berkas keberatan diserahkan secara lengkap dan keputusan atas pengajuan keberatan belum diterima, orang yang mengajukan keberatan dapat menanyakan secara tertulis kepada Direktur Jenderal. (5) Atas permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal menyampaikan secara tertulis tentang penyelesaian keberatan yang bersangkutan. (6) Keputusan atas keberatan hanya berlaku untuk pengajuan keberatan yang diajukan.
21. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 34 Ketentuan lebih lanjut mengenai: a.
tata cara perubahan atas kesalahan pemberitahuan pabean ekspor;
b.
tata cara pemeriksaan fisik Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar;
c.
penetapan oleh Pejabat Bea dan Cukai;
d.
penetapan kembali oleh Direktur Jenderal;
e.
penundaan pembayaran atas tagihan kekurangan pembayaran Bea Keluar dan/atau sanksi administrasi berupa denda
f.
mekanisme pelayanan dan pengawasan atas Barang Ekspor yang dikecualikan dari pengenaan Bea Keluar;
g.
penagihan, pengembalian, keberatan dan banding; dan
h.
keadaan tertentu dalam rangka perpanjangan waktu perubahan Tanggal Perkiraan Ekspor,
diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal 22. Mengubah Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, dan Lampiran VIII Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar, sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII dan Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2014 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMAD CHATIB BASRI
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 966 Lampiran...........................................
LAMPIRAN I PERATURAN MENTER! NOMOR TENTANG
PERUBAHAN NOMOR
KEUANGAN
REPUBLIK
INDONESIA
MENTER!
KEUANGAN
146/PMK.04/2014 ATAS
PERATURAN
214/PMK.04/2008
TENTANG
PEMUNGUTAN
BEA
KELUAR
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
FORMULIR BARANG PRIBADI PENUMPANG, BARANG AWAK SARANA PENGANGKUT, BARANG PELINTAS BATAS, DAN BARANG KIRIMAN DIISI OLEH EKSPORTffi Nama Pemberitahu Status Barang Ekspor :
D 0
Pribadi Penumpang Pelintas Batas
D D
DIISI OLEH PEJABAT BEA DAN CUKAI
Awak Sarana Pengangkut Kiriman
melalui
pas
I
Nama Kantor
Tanggal
Kode Kantor
atau
perusahaan jasa titipan {PJT)
Uraian Barang Ekspor NO
Nemer
I.
JENIS BARANG
SATUAN
NILAI BARANG EKSPOR
JUMLAH
(RP)
Perhitungan Nilai Pabean Ekspor
NO
HARGA EKSPOR
{1)
{2)
ll. NO
D 0
Dioakai sendiri Pameran
D D
MATA UANG
JUMLAH BARANG
NILAI PABEAN EKSPOR
{4)
{5) - {2) X {3) X {4)
{3)
Perhitungan Bea Keluar
Negara Tujuan
Tujuan Penggunaan
NILAI TUKAR
NILAI PABEAN
I
EKSPOR YANG DIKENAKAN
*)
Hadiah
I
JUMLAH BARANG YANG DIKENAKAN
**)
TARIFBEA
NILAI TUKAR
BEA KELUAR YANG
KELUAR
MATA UANG
HARUS DIBAYAR
Lain-lain: a.n.
Kepala Kantor, Pejabat Bea dan Cukai
tanggal.. tanda tangan Pemberitahu
NIP .............. ..... .
)
*
**
)
adualorum)
Nilai Pabean Ekspor yang dikenakan
"'
Nilai Pabean Ekspor- Rp2.500.000,00 (Diisi dalam tarif
Sea Keluar yang harus dibayar
=
Nilai Pabean Ekspor yang dikenakan
Jumlah Barangdikenakan
=
Jumlah BarangTotal- JBB (Diisi dalarn hal tarif spesifik)
Bea Keluar yang harus dibayar
=
Jumlah Barangyangdikenakan
JBB
=
x
x
Tarif Sea Keluar
Tarif Bea Keluar x Nilai Tukar Mata Uang
Jurnlah barangyangdibebaskan (nilainya ekuivalen dengan Rp2.500.000,001 dan dihitungberdasarkan rumus: JBB
2.500.000
x
Jumlah BarangTotal
=
Nilal ?abean Ekspor
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMAD CHATIB BASRI
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERJ KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 146/PMK.04/i014 '. TENTANG· PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 214/PMK.04J2008 TENTANG PEMUNGUTAN BEA KELUAR MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CONTOH FORMULIR SURAT PENETAPAN PERHITUNGAN BEA KELUAR (SPPBK)
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA (l).. KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN . . (2).. . . .
. . . . . . . . . .
.
.
. . .
.
·SURAT PENETAPAN PERHITUNGAN BEA KELUAR (SPPBK)
Nomor Tanggal Kepada Yth. Nama Eksportir Alamat
SPPBK-................ (3a)................ : ........................... (3b)...............
.......... (4)......... .......... (5).........
.
.
.
Dengan ini diberitahukan bahwa perhitungan Bea Keluar atas Pemberitahuan Pabean Ekspor: Nomor Pendaftaran .......... (6a).......... Tanggal.......... (6b)......... Eksportir .......... (7a).......... NPWP............. (7b).......... . NPWP............. (8b)......... PPJK .......... (8a).......... .
.
DITETAPKAN: URAIAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Jenis Barang Satuan Barang Jumlah Barang Pos Tarif Tarif Bea Keluar Barga Ekspor Nilai Tukar Mata Uang
KEKURANGAN/ KELEBIHAN
DIBERITAHUKAN
DITETAPKAN
........... (9a)............... .......... (lOa) .............. .......... (lla) .............. .......... (12a).............. ......... (13a).............. .......... (14a) ..............
.............. (9b)........... ............ (lOb)........... ............ (llb) ........... ............ (12b)........... ............ (13b)........... ............ (14b)...........
.......... (15a)..............
............ (15b)...........
sehingga menyebabkan kekuranganjkelebihan pembayaran administrasi berupa denda, dengan perhitungan sebagai berikut: URAIAN
1. Bea Keluar 2. Sanksi administrasi
DIBERITAHUKAN
............. (16a).............
bea
.:............... (llc) ............... ................. (13c)............... ................. (14c)...............
keluar
. . . . . . . . . . .
(16b) .. . .
........... (17a)
Alasan penetapan: ............................................... (18)
. . .
. . . . . . .
sanksi
KEKURANGAN / . KELEBIHAN
DITETAPKAN
.
danjatau
..
. . . .
, : .
. .
. .
.
. . . . . . . .
.
. . .
(16c)
. . . . . . . . . . . . . .
................. (17b) .................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran, Saudara wajib melunasi kekurangan pembayaran tersebut paling lambat pada tanggal .......... (19)....... dan bukti pelunasan agar disampaikan kepada Kepala Kantor ............... (20).............. .
Apabila tagihan tidak dilunasi dan tidak diajukan keberatan sampai dengan tanggal ......... (21) . .. .. dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah kekurangan pembayaran bea keluar dan sanksi administrasi berupa denda untuk paling lama 24 (dua pulul). empat) bulan dan bagian bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh sejak tanggal jatuh tempo pelunasan. .
.
Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran, Saudara dapat mengajukan permohonan pengembalian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
f!
·.I ·,
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 2 -
Keberatan atas penetapan ini hanya dapat diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui ..... ... (22)......... sesuai dengan ketentuan tentang keberatan, paling lambat pada tanggal ... .... (23)......... . .
Pejabat Bea dan Cukai,
............. (24) ..... : ..... NIP ... ... (25) ........... . .
SPPBK ini dibuat rangkap 3 (tiga): - Rangkap ke-1 untuk Eksportir; - Rangkap ke-2 untuk Kepala Kantor; - Rangkap ke-3 untuk Pejabat Bea dan Cukai. *) dalam hal terdiri dari lebih satu jenis barang, pengisian dilakukan pada lampiran
.t
/I
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-3
-
PETUNJUK PENGISIAN
No. (1) No. (2)
Diisi nama Kantor Wilayah Bea dan· Cukai atau nama, tipe dan alamat Kantor Pelayanan Utama. Diisi nama kantor, tipe dan alamat Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai ·
Misal: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan CU:kai Tipe j, " Madya Pabean C Jayapura . Tidak perlu. diisi dalam hal butir (1) adalah Kantor Pelayanan Utama. No. (3a)
Diisi nomor surat dan kode Kantor penetapan.
No. (3b)
Diisi tanggal penerbitan surat penetapan.
No. (4)
Pabean penerbit surat
: Diisi nama eksportir.
No. (5)
Diisi alamat eksportir.
No. (6a) dan (6b)
Diisi nomor dan tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean ekspor.
No. (7a) dan (7b)
Diisi nama dan NPWP eksportir.
No. (8a) dan (8b)
Diisi nama dan NPWP PPJK. Hanya diisi dalam hal ekspor menggunakan PPJK.
No. (9a) dan (9b)
Diisi jenis barang yang diberitahukan ditetapkan pejabat bea dan cukai.
eksportir
dan
yang
No. (lOa) dan (lOb)
Diisi satuan barang yang diberitahukan eksportir dan yang ditetapkan pejabat bea dan cukai.
No. (lla), (llb), dan (llc)
Diisi jumlah barang yang diberitahukan eksportir dan yang . ditetapkan pejabat bea dan cukai serta kekurangan/kelebihan jumlah barang.
No. (12a) dan (12b)
Diisi pos tarif yang diberitahukan eksportir dan yang ditetapkan pejabat bea dan cukai. ·
No. (13a), (13b), dan (13c)
No. (14a), (14b), dan (14c)
Diisi tarif bea keluar yang diberitahukan eksportir dan yang ditetapkan pejabat bea dan cukai serta kekuranganjkelebihan tarif bea keluar. . Diisi harga ekspor yang diberitahukan eksportir dan yang ditetapkan pejabat bea dan cukai serta kekurangan"jkelebihan harga ekspor. ·'
No. (15a) dan (15b)
Diisi nilai tukar mata uang yang diberitfl.hukan eksportir dan yang ditetapkan pejabat bea dan cukai.
Apabila jenis barang lebih dari satu, angka 9a s.d. 15b diisi "lihat lampiran", untuk masing-masing jenis barang dituangkan dalam lampiran SPPBK..
No. (16a), (16b), dan (16c)
Diisi bea keluar yang diberitahukan eksportir dan yang ditetapkan pejabat bea dan cukai serta kekurangan/kelebihan bea keluar.
No. (17a) dan (17b)
Diisi sanksi administrasi berupa denda yang ditetapkan pejabat bea dan cukai dan kekurangan sanksi administrasi berupa denda.
fl
MENTER!
K EUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
-4No. (18)
1
: Diisi dasar penetapan secara ringkas dan jelas. MisaJ_: •
untuk tarif bea keluar : tarif bea keluar Keuangan Nomor
berdasarkan
Surat
Keputusan
Menteri
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•
untuk harga ekspor
\
harga ekspor berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keu��an Nomor . .. ..... . . . . . . ._.
No. (19), (21), dan (23)
. .
.
. . . . . . . . .
. . . . . . .
Diisi tanggal jatuh tempo pembayaran, yaitu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pada No. (3b), dengan ketentuan tanggal penetapan dihitung sebagai hari pertama. Misal: tanggal SPPBK adalah 20 Juni 2013, maka tanggal jatuh tempo SPPBK adalah tanggal 18 Agustus 2013.
No. (20) dan (22)
Diisi nama Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan surat penetapan.
No. (24) dan (25)
Diisi nama dan tanda tangan pejabat bea dan cukai yang menerbitkan surat penetapan beserta NIP.
·.I . ,
fl
MENTERIKEUANGAN REPUBLII< INDONESIA
- 5 CONTOH FORMULIR PERHITUNGAN BEA KELUAR (SPPBK) PENETAPAN LAMPIRAN SURAT
LAMPIRAN SPPBK
Nomor Tanggal
Nomor Pendaftaran PEB Eksportir PPJK
.. (6)..
Jenis Barang Satuan Barang Jumlah Barang Pos Tarif Tarif Bea Keluar Harga Ekspor Nilai Tukar Mata Uang 8. Bea Keluar 9. Sanksi Administrasi
Alasan Penetapan
.
.
KEKURANGAN/ KELEBIHAN
DITETAPKAN
Pos No. : ... (7)..
.
..............(15a)......
.
.
.
.
.
.
............ (8b)....... ............ (9b)....... ............ (lOb)...... ............ (llb)..... ............ (12b)..... ............(13b)..... ............ (14b)..... .
.
. . . . . .
·
.
................... (lOc).............
. .
.
................... (12c)............. ................... (13cJ............... . .
.
.
.
............ (15b)..... ............ (16a).....
................... (15c) ............. ................... (16b)............. .
.
. .
.
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
Jenis Barang Satuan Barang Jumlah Barang Pos Tarif Tarif Bea Keluar Harga Ekspor Nilai Tukar Mata Uang 8. Bea Keluar 9. Sanksi Administrasi Alasan Penetapan
.............. (8a)........ .............. (9a). . .............. (lOa)...... .............. (lla)...... .............. (12a)...... .............. (13a)...... ..............(14a)......
: ............................................... (17)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
.. (6)..
.
.
Pos No. : ... (7)... 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
.. (6)..
.
Tanggal .............. (3b)................ NPWP ................ (4b) ................ NPWP ................ (5b).................
.............. (3a)............ .............. (4a)............. .............. (Sa)............ DIBERITAHUKAN
URAIAN
: SPPBK-............ (1) ................. : ........................ (2) ...............
.............. (8a)........ .............. (9a)....... ..............(lOa) . . .............. (lla)....... .............. (12a)...... .............. (13a)...... .............. (14a)......
............ (8b)....... ............ (9b)....... ............ (lOb)..... ............ (llb)...... ............ (12b)..... ............ (13b)..... ............ (14b)......
.............. (15a).....
............ (15b)..... ............(16a).....
.
. .
. . .
.
.
.
.
.
. .
.
.
................... (lOc).............
.
. .
................... (12c)............. ................... (13c)..............
.
. .
.
................... (15c).............. . : ( 1 6b)
.
.
· · · · · · · · · · · · · ·
: ............................................... (17)............... , ....... �· . .
· · · ·
. . . . . . . .
.
.
. . . . . .
. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dan seterusnya.
1. Jumlah Bea Keluar 2. Jumlah Sanksi Administrasi
.............. (18a)......
.
........... (18b)....... ........... (19a).... : . .
................ (18c) . ......... ... ................ (l9b) . . . . . . .
. ·
. . . . . . . . .
Pejabat Bea dan Cukai
............. (20)........... NIP �· . (21) ........... . . .
. . .
ft
.
. .
. . . . .
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
-6
-
PETUNJUK PENGISIAN
No. (1)
Diisi ·nomor surat dan kode kantor penerbit surat penetapan.
No. (2)
Diisi tanggal penerbitan surat penetapan.
No. (3a) dan (3b)
Diisi nomor dan tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean ekspor.
No. (4a) dan (4b) No. (Sa) dan (Sb)
Diisi nama dan NPWP eksportir. Diisi nama dan NPWP PPJK. Hanya diisi dalam hal ekspor menggunakan PPJK.
No. (6)
Diisi nomor urut. Diisi nomor pos pada pemberitahuan pabean ekspor.
No. (7) No. (Sa) dan (8b)
Diisi jenis barang yang diberitahukan eksportir dan ditetapkan pejabat bea dan cukai.
No. (9a) dan (9b)
Diisi satuan barang yang diberitahukan eksportir dan ditetapkan pejabat bea dan cukai.
No. (lOa), (lOb), dan (lOc)
No. (11a) dan (11b)
Diisi jumlah barang yang diberitahukan eksportir dan yang ditetapkan pejabat bea dan cukai serta kekuranganfkelebihan jumlah barang. Diisi pos tarif yang diberitahukan eksportir dan yang ditetapkan pejabat bea dan cukai.
No. (12a), (12b), dan (12c)
No. (13a), (13b), dan (13c)
No. (14a) dan (14b)
Diisi tarif bea keluar yang diberitahukan eksportir dan yang ditetapkan pejabat bea dan cukai serta kekuranganjkelebihan tarif bea keluar. ' Diisi harga ekspor yang diberitahukan eksportir dan yang ditetapkan pejabat bea dan cukai serta kekuranganfkelebihan harga ekspor. Diisi nilai tukar mata uang yang diberitahukan eksportir dan yang ditetapkan pejabat bea dan cukai.
No. (15a), (15b), dan (15c)
Diisi bea keluar yang diberitahukan eksportir dan yang ditetapkan pejabat bea dan cukai serta kekuranganfkelebihan bea keluar.
No. (16a) dan (16b)
Diisi sanksi administrasi berupa denda yang ditetapkan pejabat bea dan cukai dan kekurangan sanksi administnisi berupa denda.
No. (17)
Diisi dasar penetapan secara ringkas danjelas. Misal: •
untuk tarif bea keluar tarif bea keluar berdasarkan . Surat Keuangan Nomor ...................................
•
Keputusan
Menteri
untuk harga ekspor harga ekspor berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor ...................................
No. (18a), (18b), dan (18c)
Diisi total jumlah bea keluar yang diberitahukan dan yang ditetapkan serta kekuranganjkelebihan bea keluar.
f!
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 7 No. ( 1 9a) dan ( 1 9b)
total
jumlah
sanksi
ditetapkan
Diisi
pejabat
bea
administrasi
dan
cukai
dan
berupa
denda
kekurangan
yang sanksi
administrasi berupa denda. No. (20) dan (2 1 )
Diisi nama dan tanda tangan pejabat menerbitkan surat penetapan, beserta NIP.
bea
dan
cukai
yang
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MUHAMAD CHATIB BASRI
91
LAMPIRAN III PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA /PMK. 04/2014 ���T�� 0146 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 214/PMK.04/2008 TENTANG PEMUNGUTAN BEA KELUAR MENTER! I<EUAN GAN REPUBLII< IN DONESIA
CONTOH FORMULIR SURAT PENETAPAN KEMBALI PERHITUNGAN BEA KELUAR (SPKPBK)
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
................ : ....................... (1) ........................................ SURAT PENETAPAN KEMBALI PERHITUNGAN BEA KELUAR (SPKPBK)
Nomor Tanggal
Kepada Yth. Nama Eksportir Alamat
SPKPBK-.............. (2a).................. : ............................ (2b).................. ·
.......... (3) .......... .......... (4)..........
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor Pasal 12 dan sesuai dengan ........... (5)............. nomor ........... (6)....... tanggal .......(7)....., ditetapkan kembali perhitungan bea keluar atas Pemberitahuan Pabean Ekspor: Nomor Pendaftaran .......... (8a) .......... Tanggal.......... (8b)............ Eksportir NPWP............. (9b)............ .......... (9a).......... .......... (lOa) .......... NPWP............. (10b).......... PPJK sehingga mengakibatkan kekurangan danjatau kelebihan pembayaran bea keluar danjatau sanksi administrasi berupa denda dengan rincian sebagai berikut: URAIAN 1. 2. 3.
Bea Keluar Sanksi administrasi Jumlah
KEKURANGAN (Rp)
KELEBIHAN (Rp)
...........(lla)............... .......... (12)............... ..........(13a) ...............
.............. (llb) ........... ............. (13b) ...........
Atas penetapan kembali bea keluar dan/ atau sanksi administrasi berupa denda, dalam hal: 1. Terdapat kekurangan pembayaran, Saudara wajib melunasi kekurangan pembayaran tersebut pada tanggal ............. (14)........... dan bukti pelunasan disampaikan kepada Kepala Kantor ............. (15) ................. Apabila tagihan tidak dilunasi sampai dengan tanggal ........... (16) ............., Saudara dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah kekurangan pembayaran bea keluar dan saksi administrasi berupa denda untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan bagian bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh sejak tanggal jatuh tempo pelunasan. 2. Terdapat kelebihan pembayaran, Saudara dapat mengajukan permohonan pengembalian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila Saudara berkeberatan atas penetapan ini dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak paling lambat tanggal ........ (17)........ a.n. Direktur Jenderal ............(18).......... ............. (19) ............ NIP ....... (20)............ SPKPBK ini dibuat
-
Rangkap Rangkap Rangkap Rangkap
ke-1 ke-2 ke-3 ke-4
ran
untuk untuk untuk untuk
gkap 4 (empat): Direktur Jenderal. Direktur ............. (21)............. Kepala Kantor WilayahjKantor Pelayanan Utama ....... (22)......... Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan ................. (23).........
,0
II
'l
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-2
-
PETUNJUK PENGISIAN
No. ( 1 )
Diisi nama unit kerja yang menerbitkan surat penetapan. Contoh: - Direktorat ............................................ - Kantor Wilayah .................................... . - Kantor Pengawasan dan Pelayanan ....... - Kantor Wilayah .................................... - Kantor Pelayanan Utama ....................... Diisi nomor, kode kantor penerbit SPKPBK dan tanggal surat. Diisi nama eksportir. Diisi alamat eksportir. Diisi dokumen dasar penetapan. Misal: Laporan Basil Audit (LHA) Diisi nomor dokumen dasar penetapan pada angka (5). Diisi tanggal dokumen dasar penetapan pada angka (5). Diisi nomor dan tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean ekspor. Diisi nama dan NPWP eksportir. Diisi nama dan NPWP PPJK. Hanya diisi dalam hal ekspor menggunakan PPJK. Diisi jumlah kekurangan dan kelebihan bea keluar. Diisi jumlah kekurangan sanksi administrasi berupa denda. Diisi jumlah kekurangan dan kelebihan. tagihan. Diisi tanggaljatuh tempo pembayaran, yaitu 60 (enam puluh) hari sejal<: tanggal pada No. (2b), dengan ketentuan tanggal penetapan dihitung sebagai hari pertama. Misal : tanggal SPKPBK adalah 20 Juni 20 13, maka tanggaljatuh tempo SPKPBK adalah tanggal 18 Agustus 20 1 3. Diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemenuhan kewajiban pabean. Diisi nama jabatan yang menerbitkan surat penetapan. Misal: Direktur Audit Diisi nama dan tanda tangan pejabat bea dan cukai yang menerbitkan surat penetapan beserta NIP. Diisi nama Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau nama Kantor Pelayanan Utama tempat pemenuhan kewajiban pabean. Diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemenuhan kewajiban pabean, dalam hal tempat pemenuhan kewajiban pabean adalah Kantor Pelayanan Utama butir ini tidal<: perlu diisi. .
No. No. No. No.
(2a) dan (2b) (3) (4) (5)
No. (6) No. (7) No. (8a) dan (8b) No. (9a) dan (9b) No. (lOa) dan (lOb) No. No. No. No.
(lla) dan (llb) ( 1 2) ( 13a) dan ( 13b) ( 1 4), ( 16), dan ( 17)
No. ( 1 5)
No. ( 1 8) dan (2 1 ) No. ( 19) dan (20) No. (22)
No. (23)
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
MUHAMAD CHATIB BASRI
LAMPIRAN IV PERATURAN MENTER! KEUANGAN R�PUBLIK INDONESIA NOMOR 146 /PMK. 04/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 214/PMK.04/2008 TENTANG PEMUNGUTAN BEA KELUAR ·
MENTER! KEUANGAN REPU BLIK INDON E SIA
CONTOH FORMAT SURAT PENGAJUAN KEBERATAN
KOP SURAT ORANG YANG MENGAJUKAN KEBERATAN
Nomor : .............. (1) . . Lampiran : .............. (4) Hal : Keberatan Atas Penetapan Perhitungan Bea Keluar .
. . . . . . . . . . .
....... (2) . .
. . . . .
. . . . . . .
, tanggal..
. . .
(3)........
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. ........................ (5) ..................... melalui ............................... (6) ...................... . .
.
Kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama ...................................................... (7) .......................................................... Jabatan ...................................................... (8)...................... : . . . Nama Perusahaan ...................................................... (9)........................................................ Alamat Perusahaan : ..................................................... (10)....................................................... Alamat Email ..................................................... (11)............................. ; NPWP Perusahaan : ..................................................... (12) ........... : .. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
.
. .
.
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
dengan ini mengajukan keberatan atas penetapan perhitungan Bea Keluar sebagaimana dimaksud pacta: -
: Penetapan Perhitungan Bea Keluar
. . . . .
. . .
.
.. .
: Nomor.
. . . . . . . . . . . . . . . .
.
. (13).
SPPBK Tentang
. . . .
.
. .
. . .
...
. . . .
tanggal
. .
.
. .
.
. . . . . . . . . . .
(14) ..................
.
yang mengakibatkan: a. kami diwajibkan untuk membayar Bea Keluar dan/ atau sanksi administrasi berupa denda sejumlah Rp (15) ................. (................ (16).............................) *) . . . . . . . . . . . .
b
.
. .
.
. . . . .
.
. . . . . . . .
.
. . .
.
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. (17) .................................................. .... .
.
.
Permohonan keberatan ini kami ajukan dengan alasan: ..................................................................... (18)........................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sebagai persyaratan pengajuan keberatan, bersama ini kami lampirkan: a. Fotokopi bukti penerimaan jaminanjbukti pelunasan tagihan ; b. Fotokopi SPPBK; c. Data pendukung lainnya berupa: . . . . . . (19) . . . . . . ***) .
. .
.
.
.
. . . . . .
.
. .
. . . .
. . .
. .
Demikian kami sampaikan untuk mendapatkan keputusan. Hormat kami, Materai Rp 6.000,00
....... (20)............ Tembusan: 1. Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai; 2. Kepala Kantor Wilayah . (2 1) ............................... . . . . . . . . . . . . . . . .
*
)
**
)
***
)
. . . . . . . . . .
tidak diperlukan dalam hal tidak terdapat kekurangan pembayaran bila tempat tidak mencukupi dapat dipergunakan lembar lain diisi bila ada
.
**
)
.
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK I NDONESIA
-2
-
PETUNJUK PENGISIAN
No. (1) s.d. (4)
Cukup jelas.
No. (5)
Diisi nama jabatan (Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ..., atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai ... ) .
No. (6)
Diisi nama jabatan serta alamat Kantor Pabean tempat pengajuan keberatan. Misal: Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai, Jalan .............
No. (7)
Diisi nama orang pribadi, sebagai wakil menandatangani surat pengajuan keberatan.
No. (8)
Diisi nama jabatan orang pribadi yang menandatangani surat pengajuan keberatan.
No. (9) s.d. (12)
Cukup jelas.
No. (13)
Diisi nomor surat penetapan pejabat bea dan cukai.
No. (14)
Diisi tanggal surat penetapan pejabat bea dan cukai.
No. (15)
Diisi jumlah kekurangan pembayaran bea keluar dan/ atau sanksi administrasi berupa denda (dalam angka).
No. (16)
Diisi jumlah kekurangan pembayaran bea keluar dan/ atau sanksi administrasi berupa denda (dalam huruf).
No. (17)
Diisi dengan konsekuensi atas penetapan pejabat nomor (13), dalam hal tidak terjadi kekurangan pembayaran bea keluar dan/ atau sanksi administrasi berupa denda.
No. (18)
Diisi alasan pengajuan keberatan dengan jelas dan lengkap yang dapat mendukung pendapat pihak yang mengajukan keberatan. Bila ruang yang disediakan tidal<: cukup, dapat digunakan lembar lain.
No. (19)
Diisi data pendukung yang berkaitan dengan keberatan sebagai dasar argumentasi penjelasan No. (18).
No. (20)
Diisi nama dan tanda tangan sesuai dengan No. (7).
No. (21)
Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi Kantor Pabean tempat keberatan diajukan. Tidak perlu diisi dalam hal keberatan diajukan di Kantor Pelayanan Utama.
eksportir
yang
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MUHAMAD CHATIB BAS RI
LAMPIRAN V PERATURAN MENTER! KEUANGAN Rfi;PUBLIK INDONESIA ��::T��G 146 /PMK. 04/2014 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! .KEUANGAN NOMOR 214/PMK.04/2008 TENTANG PEMUNGUTAN BEA KELUAR MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CONTOH FORMAT SURAT PENERUSAN KEBERATAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA... ( 1 )... KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN....... .... ... . (2) ... .
.......... (4) ....... , tanggal...... (5) ..... . ................(3)............. ................ (6) ............. Keberatan Atas Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) oleh... ...... (7) .............
Nomor Lampiran Hal
.
Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p . .... ...... ....... ..... (8) .. .. .......... . .
Bersama 1m diteruskan surat pengajuan keberatan yang diajukan oleh .................. (9) ..... .... ......., sehubungan dengan adanya Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) Nomor... .. ... .. . (10) ....... ..... . tanggal ..... ... ( 1 1 )... . . ... tentang Penetapan Perhitungan Bea Keluar yang mewajibkan eksportir dimaksud membayar bea keluar dan/ atau sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. ............ ( 1 2)..... ........ (.........( 1 3) .. ... . ) Surat pengajuan keberatan kami terima dengan lengkap pacta tanggal ...... ........ ( 1 4)... .. ...... .
.
.
.
.
.
.
.
·
. .
.
. .
.
.
Sebagai kelengkapan pengajuan keberatan, bersama ini kami lampirkan:
1. Surat Pengajuan Keberatan yang bersangkutan; 2. Bukti penyerahan jaminan; 3. Fotokopi SPPBK; 4. Data pendukung lainnya berupa: .........( 1 5)....... . . .
Demikian kami sampaikan untuk ditindaklanjuti.
........... . . . ( 1 6)........... .. .
............... ( 1 7).......... . . NIP ..... .. ( 1 8)........ . . . . . .
. .
Tembusan: 1 . .................... (19).......................... 2. Pihak yang mengajukan keberatan
'/I
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-2
-
PETUNJUK PENGISIAN
No. (1)
Diisi nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai atau nama, tipe dan alamat Kantor Pelayanan Utama.
No. (2)
Diisi nama kantor dan tipe serta alamat Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Misal: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jayapura". Tidal{ perlu diisi dalam hal butir (1) adalah Kantor Pelayanan Utama.
No. (3) s.d. (6)
Cukup jelas.
No. (7)
Diisi nama eksportir yang mengajukan keberatan.
No. (8)
Diisi namajabatan yang menanganijmemutuskan keberatan. Misal: Kepala Kantor Wilayah DJBC atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
No. (9)
Diisi nama eksportir yang mengajukan keberatan.
No. (10)
Diisi nomor surat penetapan pejabat bea dan cukai.
No. (11)
Diisi tanggal surat penetapan pejabat bea dan cukai.
No. (12)
Diisi jumlah total kewajiban pembayaran bea keluar dan/ atau sanksi administrasi berupa denda (dalam angka).
No. (13)
Diisi jumlah total kewajiban pembayaran bea keluar dan/ atau sanksi administrasi berupa denda (dalam huruf).
No. (14)
Diisi tanggal pada saat berkas persyaratan pengajuan keberatan diterima dengan lengkap.
No. (15)
Diisi data pendukung yang berkaitan dengan keberatan sebagai dasar argumentasi penjelasan.
No. (16)
Diisi "Kepala Kantor" atau nama jabatan pejabat bea dan cukai yang diberi wewenang.
No. (17) dan (18)
Cukup jelas.
No. (19)
Diisi nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai yang membawahi Kantor Pabean tempat keberatan diajukan. Tidak perlu diisi jika yang meneruskan keberatan adalah pejabat bea dan cukai di Kantor Pelayanan Utama.
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MUHAMAD CHATIB BAS RI
LAMPIRAN VI PEI
.146 /PMK.04/2014
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN KOP SURAT ORANG YANG MENGAJUKAN PENGEMBALIAN
Nmnor : ( 1) Lampiran : (4) Hal : Permohonan Pengembalian o o o o o o o o o o o o o o
o o o o 0 o o o o o o o o o o o o o o
O o O O o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
Ytho Kepala Kantor . . . . . . . . . . (6) di (7) O o o o o o 0 o o o o o o o
.
.
. . o . . . .
. . . . . . . .
(5)
. . . .
.
(2)
o o o o o o o o o
'
tanggal. . o:o(3)
. . o o o 0 0 o
. . .
. . . . 0
o o o o o o o o o o o o o o o
Saya yang bertanda tangan dibawah ini: Nama Jabatan Nama Perusahaan Alamat Perusahaan Alamat Email NPWP Perusahaan
O o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o • o o o o o o o o o o O o O O o O o o o o
0 0 0 0 0 o o o o O o o o O O O o O O O O O O O O O O O o O o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 0 o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
(8)
. . o o o o o o o O o O O O O O • O o o o 0 0 0 o O O O O O O O O O o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
(9) ( 10) ( 1 1) ( 12) ( 13)
. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o O o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o O o o o o o o o o o o o o
. . 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 o O o O O O O O O O O O O O o o o O o o o o o O o O O O O O O O o o O o o o o o o o o o
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o O o O o o O o o o O O o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o O o o o o o o o o o o o o o o o O o O o o o o o o o o o o o o o
dengan ini mengajukan permohonan pengembalian bea keluar dan/atau sanksi administrasi berupa denda sehubungan dengan ekspor barang berupa : ( 14) : Nama Barang ( 15) ,Jumlah Nomor . ( 16a) . tanggal ( l 6b) PEB o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 0 0 o 0 o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o . o o o o o o
. o . . . . . . . . o . .
. . .
. . o . . . . . . o . . . . o . . o
o . . . . . . . . . . . . o . . o
. . o o . . . . . . o . . . . o . . o o o o o
dengan perincian sebagai berikut: URAIAN
SUDAH DIBAYAR
SEHARUSNYA DIBAYAR
Rp ........ o ( l 7 a) . . . . o o . . . . o o . .
Rp
. . . . . . o o o
( l 8 a)
Rp
. . . .
(l 7b )
KELEBIHAN BAYAR
. . o o . . o ( l 7 c) . o o . . . . . . . . . . o
. . . . . . . . . . . . . .
Rp
. .
. . . . o (l 8 b) . . . . . . o o . . . . . .
Rp
. . .
Rp o O o o o . o o o ( l 9 a ) o o o o o o o o o o . . . . Rp o o o o o o o o o ( l 9 b ) o o o o o o o o o o o o o o -------------- �� ----� ----�� .
l�p
0 0 o 0 0 0 0 0 0
BcaKcluar
-----·-----------
_ ___;c___ _____ l_.::___ _:____c______ _ I -=----- ·--'--·-'--- -- ----Rp
Sanksi 1\dministrasi
o o o o o o o o o
. . . . . . . . . . o o o o
JUMLJ\H
. o o o • o (18 c ) . . . . o o . . . . . o o .
·----------
(19 c )
o o o o o o o o o o o o o o
dengan alasan: o o o o o o O o o o o o O O o O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O o 0 o o o o o o
(20)
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o • o o O o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
:
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan : 1. 2 3 4 0
0
0
Pl<::B Nomor Bukti Pembayaran : Nomor : Nomor SPPBK (24) o o o o o o o o o o o o o o o o o o
0 0 0 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O O O O o O O O O O O O . . o
0 0 o o 0 0 o o o o - . . o o
. . . . o o o o o o o o o o o o o o o o
(2 1a) (22a) (23a)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o .
tanggal tanggal tanggal
0 0 0 0 0 0 0
(2 1b) (22b ) (23b )
o o o o o o o
o o o o o o o
0 0 0 0 0 0
(beserta lampirannya)
. . o o . . o o
o o . . o o . .
dst.
Mohon pengembalian sebagaimana tersebut di atas, dapat kami terima mclalui rekening kami pada: Bank Cabang Nomor l�ekening
: : :
o o o o o O o o o O o o o o o
o O O O O O o O o 0 0 0 0 0 0
o O o o 0 o o O o 0 o O o 0 0 0
(25) (26) (27)
o o o o O o o o o o O O O O O O O O O O O O O O O O
0 0 0 0 o O O O O O O O O O O O o O O O O O O o O o
0 0 o O O O O O O O O O O O o O O o O O O O O O o o
Demikian disampaikan untuk mendapatkan keputusano Hormat kami, Materai
Rp 60000,00 o o o o o o o o o o o
(28)
o o o o o o o o o o
/I
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 2
-
PETUNJUK PENGISIAN No. (1) s.d. (4)
Cukup jclas. Diisi denga.n pengembalian yang diajukan (bca keluar dan/ atau
No. (5)
sanksi administrasi bcrupa denda). No. (6) dan (7)
Diisi
nama
dan
alamat
Kantor
Pabcan
tcmpat
pcnyelesa.ian
kewajiban pabcan Diisi
No. (8)
nama . orang
pribadi,
sebaga.i
wakil
cksportir
yang
mcnandatangani surat pengajuan pengemba.lian. Diisi nama jabata.n orang pribadi,
No. (9)
yang mcnandatangani surat
pengajuan pengembalian. No. (10) s.d.
(13)
No. (14) dan (15)
Cukup jelas. Diisi
uraian
dan
jumlah
barang
yang
diajukan
pengcmbalian
scsuai dcngar1 yang diberitahukan dalam pembcritahuan pabean ekspor. No. (16a) dan (16b)
Diisi nomor dan tanggal pcmberitahuan pabea.n ekspor.
No. (17a), (17b) dan
Diisi jumlah bca kcluar yang sudah dibayar,
(17c)
dan kclebihan bayar. jumlah
sanksi
administrasi
berupa
scharusnya clibayar
No. (18a), (18b) dan
Diisi
(l8c)
dibayar, scharusnya dibayar dan kelebihan bayar.
denda
yang
sudah
No. (19a), (19b) dan
Diisi jumlah total bca kcluar dan/ atau sanksi aclministrasi berupa
(19c)
dcnda yang sudah dibayar,
scharusnya dibayar dan kelcbihan
bayar. No. (20)
Diisi alasan pcngajuan pcngcmbalian dcngan jclas clan lcngkap yang
clapat
pcngcmbalian.
menclukung
pcndapat
pihak
yang
Bila ruang yang clisccliakan tidak
mengajukan cukup,
dapat
digunaka.n lcmbar lain. No. (21a) dan (21b) No. (22a) dan (22b)
Cukup jclas. Diisi nomor dan tanggal bukti pembayaran bea kcluar dan/ atau sanksi administrasi berupa clenda.
No. (23a) dan (23b)
Cukup jelas.
No. (24)
Diisi bahan pcrtimbangan lainnya (bila ada)
No. (25), (26) dan
Cukup jelas.
(27) No. 28
Diisi nama dan tancla tangan sesuai dcngan No. (8)
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONES IA,
ttd.
M UHAMAD CHATIB BASRI
LAMPIRAN VII PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBL!K INDONESIA
�:T��Gl46 /PMK. 04 I 2014 �PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER!
KEUANGAN NOMOR 214/PMI<.04/2008 TENTANG PEMUNGUTAN BEA KELUAR
MENTER! I<EUANGAN HEPUBLII< INDONESIA
CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN MENGENAI PENGEMBALIAN BEA KELUAR KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ............. (1) ..................... TENTANG PENGEMBALIAN .................................... (2) ....................... ATAS BARANG YANG DIEKSPOR OLEH ..................... (3) .......................... MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Membaca
bahwa ................. (4) ................ Nomor: ................... (6) ...............................;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 ,Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661) ;
............. (5) ................ tanggal
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4287); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbcndaharaan Negara (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4355) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2008 tentang Pengenaan Bca Keluar Terhadap Barang Ekspor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886) ; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ....../PMK.04/2013; MEMUTUSKAN: Menetapkan
KEPUTUSAN
MENTER!
KEUANGAN
TENTANG
.................................... (2)....................... DIEKSPOR OLEH ..................... (3) .. ..... .
PERTAMA
KEDUA
.
ATAS
•. . . . . . . . . . . . . . . .
PENGEMI3ALIAN YANG BAlV\NG
.
Pengcmbalian atas ............... (2) ... ......... sejumlah Rp ............ (7) ............. (................ (8) ................... ), diberikan kepada: .
Nama
..................... (3) .......................
NPWP
..................... (9) .....................
Alamat
.....................(10) ..................... '
Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Diktum PER.TAMA dibcrikan sesuai dcngan Pemberitahuan Ekspor I3arang Nomor: . .......... (11) ............ tanggal ................ (12) ................. dengan alasan ................ (13) .............. .
/I
MENTEHI I<EUANGAN I N DONESIA
R E P U B LI I<
- 2 KETIGA
Keputu s an Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .
S alinan Keputu san Menteri ini disampaikan kepada Yth . :
1.
Menteri Keu angan ;
2.
D irektur Jenderal B e a dan Cukai;
3.
Kepala Kantor Pelayanan Perbendah araan N egara ( K P P N ) .
4.
Kepala Kantor Pabean .
5.
Yang bers arigkutan untuk diketahui dan dilaksan akan .
.
. . . . . (15) . . . . . . . . . : .
D itetapkan di
. . . . (14) . .
.
...
dan
. . . . . . . . . . . . . (16) . . . . . . . . . . . . . . . ......... . .
pad a tanggal . . . . . . . . . . . . . . ( 1 7) . . . .
.
a . n . MENTER! KEUAN GAN R E P U B LI K I N D O N E SIA
.......... ... . . ..... (18) . ... . . . . . . . . . .. . . .
,
.. ...... ........ . .... (19) . . . .. . . . .. . . . NIP . .. . . . .. . .. . .. (20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
. . .
.
/I
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 3
-
PETUNJUK PENGISIAN No .
( 1)
Diisi j cnis pcncrimaan ncgara yang dimintakan pcngemb aliannya .
N o . (2) No. No .
D ii s i nomor su rat keputu s an .
(3) (4)
Diisi nama cksportir . : Diisi j enis dokumen yang dij adikan dasar untuk dilakukan p c n gemb alian . M i s al
: S alinan
P u tu s an
Pcngadilan
Paj al{ ,
S alinan
Penetap an
Pengadilan
P aj ak , Keputu s an Kebcratan , atau s urat pcrmohonan pengembalian .
(5) (6) (7)
D iisi b e s arnya j umlah pcngcmb alian yang diberikan ( d alam angka) .
No . ( 8 )
Diisi b c s arnya j u mlah p cngcmbalian yang dib erikan ( dalam huruf) .
No. No. No.
No.
D i i s i nomor dokumcn scbagaimana discbut pada nomor Diisi tanggal d oku men sebagaimana discbut pada nomor
(9)
Diisi alamat c k s p ortir .
No.
(1 1)
Diisi nomor pcnd aftaran pembcritahu an p abcan cks p o r .
No.
( 1 2)
D i i s i tanggal p c n daftaran pemberitahu an pabean eksp o r .
No.
( 1 3) ( 1 4) ( 1 5)
D i i s i alasan pcngcmbalian .
No.
(4) .
Diisi N PWP cksportir .
No. ( 1 0)
No.
(4) .
D iisi nama KPPN mitra kerj a Kantor Pab e an . D i i s i n ama k o t a temp at Kantor Pabcan yang mcnerbitkaTt Kcputu s an
M e nteri
Keuan gan mcngenai pcngemb alian Bea Kclu ar . No.
( 1 6)
D iisi n ama kota tcmpat Kantor Pab e an yang mencrbitkan Keputu s an M cnteri Kcu angan mcngcnai pcngcmb alian Bca Keluar .
N o . (17) N o . ( 1 8)
Diisi tan ggal p cnctapan. Diisi " Kc p ala Kantor" atau Pcj abat B e a d an Cukai yang dib cri wcwenang atas nama
M cn tcri
Keuangan
untuk
mcncrbitkan
Keputu s an
M entcri
Kcu angan
mcngcnai p cngcmbalian B c a Kclu ar . No .
( 1 9)
D iisi nama d an tan d a tangan "Kcpala Kantor" atau Pej ab at B e a dan Cu kai yang dibcri wcwcn ang atas nama M entcri Ke uangan untuk mcnerbitkan Kcputu s an M entcri Ke u angan. mcngcnai pengcmbalian B e a Kelu ar .
N o . (2 0)
Diisi N I P "Kcpal a Kantor" atau Pej abat B e a dan Cukai yang diberi wewen ang atas nama M cnteri Kcu angan untuk mcncrbitkan Keputu s an M en tcri Keuangan mcngcnai pcngembalian Bca Kclu ar .
- -
- --- --
- - - - - - -- - --
- - - - - --
- - -- - - - - - - ------ - - - -- - - - - - - - - - --------- - -
- - - - - ------ - - - -- ------
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd .
MUHAMAD CHATIB BASRI
/I
LAMPIRAN VII I PERATURAN MENTER! KEUANGAN ·REPUBLIK IND ONESIA NOMOR · · . TENTANO PERUBAHAN ATAS .PERATURAN MENTER! KEUANOAN NOMOR 2 1 4/PMK.04/2008 TENTANO PEMUNOUTAN BEA KELUAR
146 /PMK.04/20 14
M ENTERI KE UANGAN R E P U BLIK I N DO N E S I A
CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH MEMBAYAR KEMBALI BEA KELUAR DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA (SPMKBK) KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK IND ONESIA DIREKTORAT JENDERAL B EA DAN CUKAI KANTOR WILAYA H / KANTOR PELAYANAN UTAMA
.. . . .. . . . . . . ... . (1)
. .. . . . . .... . .. . . . . . . . . .. . . . .. (2)
KANTOR PENGAW� SAN DAN PELAYANAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR KEMBALI B EA KELUAR DAN/ ATAU SANKS! ADMINISTRASI BERUPA D ENDA (SPMKBK}
Nomor Nomor S KP B K
Tah un Anggaran
. . .... .... . ..... . . .... . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . (3) . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . .. . . . . .... . . . . .... (5)
BA, E s e l o n , Kode S atker
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6)
Tanggal S K P B K
(7)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8) MEMERINTAHKAN KEPADA:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (9)
KPPN Untuk memb ayar pengembalian
. . . .. . . . . (1) . . . . . . . . .
Nama Alamat
Pada akun pengembalian p e n d ap atan b e a kelu a r :
( 1 1 ) . . . . . . . . . . . . . . .... . . . .. . . . . . .. . ... . ( 1 2) .
'---'-----'--'--'j
.
.
.
.
.
Tah un . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 13) ke p a d a :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (14) ( 1 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . .
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
N PW P
(16)
Pemilik Rekening pad a B an k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 7) Nomor Rekening S ej u mlah
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ( 1 8) . . . . .. . . . . . . ... . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . ... . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . (19) ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (20) ) .
.
Rp
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , tanggal a.n.
.... . ...... . . . . . . . . .. . (21)
M ENTER! KEUAN GAN ,
. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (22)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (23) ..... . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . (24)
NIP
.
.
.
.
Catatan: *)
Dicetak sesuai peru n tu kkannya
**)
Rangkap ke-2 s . d . ke-4 tidak b erlaku sebagai dokumen pembayaran
SPMKBK ini dibuat rangkap 4 (empat) : -
Rangkap ke- 1 u n tu k KPPN
-
Rangkap ke-2 u ntu kKPPN**)
-
Rangkap ke-3 u ntu k Pihak yang berhak
-
Rangkap ke-4 u ntu k Kantor Pabean **)
fl
M E N T E R I KE UANGAN R E P U B LI K I N D O N E S I A
- 2
-
PETUNJUK PENGISIAN NOMOR
URAIAN ISIAN
1
Diisi nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai atau nama, tipe dan alamat kantor Pelayanan Utama. Diisi nama kantor dan tipe Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai .
2
Misal . .
·
: Kantor Pengawasan dan pelayanan Be a dan Cukai Tipe M adya Pabean C J ayapura. Tidak perlu diisi dalam hal angka 1 adalah kantor Pelayanan Utama.
3
Diisi Nomor SPMKBK yang diterbitkan .
4
Diisi Tahun Anggaran SPMKBK yang diterbitkan .
5
Diisi Nomor SPKPBK.
6
D i i s i Tanggal S PKPB K .
Diisi dengan 2 (dua) digit Kode Bagian Anggaran , � (dua) digit Kode Eselon I , dan 6 (enam) digit Kode Satuan Kerj a (Kantor Pabean yang bersangkutan) . 7
Contoh
I
1
KPPB C Tipe A4 Jayapura dengan kode kantor 1 2 0 6 0 0, maka kolom . yang bersangkutan akan terisi sebagai berikut:
I
I I
5
I
0
5
I I
1
I
2
Diisi dengan uraian KPPBC yang bersangkutan . 8
9 10
Misal
I
0
I
6
I
0
I
0
I
: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Be a dan Cukai Tipe M adya Pabean C Jayapura.
Diisi dengan kode KPPN diikuti dengan uraian KPPN Pembayar.
I
KPPN
I
0
I.
6
I
3
I
I
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Jayapura
Diisi j enis penerimaan yang dimintakan pembayaran pengembaliannya.
11
Diisi 6 (enam) digit kode akun pengembalian pendap atan be a keluar b erdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengena1 b ag an akun standar, sesu ai dengan jenis pendapatan bea cukai yang dikembalikan .
12
Diisi ura1an kode akun pengembalian pendapatan be a keluar berdasarkan Peraturan M enteri Keuangan mengenai bagan akun standar , sesuai dengan j enis pendapatan bea cukai yang dikembalikan .
13
Diisi dengan tahun SPMKBK yang bersangkutan .
14
Diisi dengan nama pihak yang berhak.
15
Diisi dengan alamat pihak yang berhak.
16
Diisi dengan kode NPWP pihak yang berhak.
17
Diisi nama bank yang ditunjuk oleh pihak yang berhak untuk menampung pemindahbukuan dan SPMKBK.
18
Diisi dengan nomor rekening bank pihak yang berhak .
19
Diisi dengan angka Rupiah uang yang dikembalikan .
20
Diisi dengan huruf jumlah uang yang dikembalikan
21
Diisi cap KPPN "Telah diterbitkan SP2D Tanggal . . . . . . . . Nomor: . . . . . . . . . ", dan paraf Kepala Seksi Bendum KPPN yang bersangkutan .
fl .....
MENTER! KEUANGAN REPUBLI K INDONESIA
��---�--�--��1_--_---- -�--_--_------=--�-----=-��---------�--�--- - -��-=�=�=-·=I=A=�=-=IS=I=A=N:::::::=_=_===·::=--=·-- --_- 3 -
_ _
22 23 24
D iisi "Kcpala Ka11.tor'
;
atau nama j abatan Pej ab at B e a cl an Cukai y an g clibcri
wewe n an g atas n ama M cntcri Kcu angan untuk menerbitkan S PM KB K . D iisi nama cl a n ta11. d a tan gan Pcj abat B c a d an Cukai yang cliberi wcwenang atas nama M entcri Keuangan untuk menerbitka11. SPMKBK D iisi N I P Pej abat B c a cl an Cukai yang cliberi wcwenang atas nama M e n te ri Keu angan untu k menerbitkan SPMKB K . ------ ------
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MUHAMAD CHATIB BASRI
TERIAN
fl
