PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SARANA IBADAH SD TAHUN 2014 NOMOR: DT.I.II/2/HM.01/676/2014
A. Latar Belakang Pengeloaan Pendidikan Agama Islam (PAI) pada sekolah merupakan bentuk penjabaran amanat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini secara jelas dinyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 3). Untuk mewujudkan peserta didik sebagaimana dalam tujuan pendidikan nasional di atas, khususnya pendidikan agama, lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (Pasal 2, ayat 2). Kemudian, untuk mendorong percepatan kemampuan peserta didik dalam mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni ini, dibutuhkan serangkaian proses yang terencana dan tersistem yang mendorong adanya pengelolaan pendidikan agama secara formal pada sekolah. Oleh karena itu, disahkanlah Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 16 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah. Dalam PMA 16 tahun 2010, pasal 24, disebutkan, ”Setiap sekolah wajib dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai stándar nasional pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan agama yang meliputi, antara lain, sumber belajar, tempat ibadah, media pembelajaran, perpustakaan, dan laboratorium pendidikan agama.” Penyediaan sarana dan prasarana tempat ibadah menjadi amat penting dalam penyelenggaraan PAI dikarenakan tidak hanya untuk memenuhi aspek kognitif, tetapi juga ranah afektif dan psikomotik. Untuk mendukung dan merealisasikan tujuan pendidikan nasional dimaksud, khususnya dalam pengelolaan PAI pada Sekolah, melalui DIPA APBN Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun Anggaran 2014, Direktorat Pendidikan Agama Islam melaksanakan Bantuan Sarana Ibadah SD. Kemudian, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini, perlu disusun Pedoman Bantuan Sarana Ibadah SD sebagai acuan pelaksanaannya. B. Tujuan Tujuan Bantuan Sarana Ibadah SD ini adalah sebagai berikut : 1. Membangun tempat ibadah di SD. 2. Menyediakan sarana dan prasarana ibadah, seperti: perabot, kitab/buku, dan perlengkapan penunjang ibadah lainnya di SD. C. Sasaran Sasaran Bantuan Sarana Ibadah SD ini adalah SD yang berkeinginan kuat dalam membangun sarana atau tempat ibadah di sekolah, beserta kelengkapan perabot, kitab/buku, dan perlengkapan penunjang pada sarana ibadah lainnya di SD, sehingga dapat mengembangkan pembiasaan pengamalan ibadah dan pembudayaan agama bagi peserta didik SD.
1
D. Dasar Hukum Dasar Hukum Bantuan ini adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) berikut perubahannya PP Nomor 32 tahun 2013; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan; 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara 10. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004 yang diubah terakhir dengan Perpres Nomor 70 tahun 2012; 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN di lingkungan Kementerian Agama RI; 13. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Agama RI. 13. Peraturan Menteri Agama RI. No. 16 Tahun 2010 tentang Pengolaan Pendidikan Agama pada Sekolah; 14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaraan Nomor: PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN; 14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/48A/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberian Bantuan. E. Kriteria Penerima Bantuan 1. Sekolah Dasar tersebut terdaftar pada Dinas Pendidikan Kab/Kota setempat; 2. Memiliki lahan yang diperuntukkan pembangunan sarana ibadah; 3. Jumlah peserta didik muslim minimal 90 (Sembilan puluh) orang; 4. Diutamakan Sekolah Dasar yang jauh dari fasilitas/sarana ibadah/masjid/mushalla milik masyarakat. F. Kelengkapan Proposal Setiap permohonan bantuan perlu dilengkapi persyaratan administrasi sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan calon penerima bantuan sebagai berikut : a. Mengajukan surat permohonan bantuan ditujukan kepada Direktur Pendidikan Agama Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat b. Melampirkan Nomor Rekening Bank dan NPWP atas nama sekolah (bukan atas nama pribadi). c. Membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) minimal Rp. 40.000.000,-. d. Mendapatkan rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Pejabat/Pimpinan Instansi yang berwenang.
2
G.
H.
I.
J.
e. Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan bantuan sesuai dengan juknis dan peraturan perundangn-undangan yang berlaku. Rambu-rambu Pemanfaatan/Pelaksanaan Bantuan Bantuan Sarana Ibadah SD ini hanya diperuntukkan pada: a. Membangun sarana ibadah pada SD yang memadai dengan komponen pokoknya mushalla, tempat wudlu dan buang hadats (kamar kecil/mandi). b. Menyediakan sarana dan prasarana ibadah, seperti : perabot, kitab/buku, dan perlengkapan penunjang ibadah lainnya di SD. Khusus untuk penyediaan sarana-prasarana penunjang ibadah ini tidak lebih dari 10% dari keseluruhan bantuan , yaitu Rp 4.000.000,-. Proses pencairan 1. Calon penerima bantuan mengajukan proposal sesuai dengan kelengkapan proposal/permohonan bantuan; 2. Direktur Pendidikan Agama Islam (PAI) menetapkan penerima bantuan sarana ibadah SD dan disahkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam; 3. Proses pencairan bantuan kepada penerima dilakukan sebagai berikut: a. Direktur PAI selaku Pejabat pembuat komitmen mengajukan permintaan pembayaran (SPP) kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam; b. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam selaku pejabat penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) mengajukan SPM kepada KPPN; c. KPPN menerbitkan SP2D ditujukan ke rekening Bank penerima bantuan; Kewajiban penerima bantuan Dalam penggunaan bantuan, penerima bantuan harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut: a. Merealisasikan pemanfaatan bantuan sesuai dengan rambu-rambu pemanfaatan/pelaksanaan Bantuan Sarana Ibadah SD, khususnya item G. b. Merelisasikan bantuan dengan tepat guna, sasaran, waktu, dan jumlah. c. Mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. d. Melaporkan realisasi penggunaan bantuan dalam laporan pertanggungjawaban bantuan secara tertulis kepada Direktur Pendidikan Agama Islam paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya bantuan; PENUTUP Demikian Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Ibadah SD Tahun Anggaran 2014 disusun sebagai pedoman pelaksanaan Bantuan Sarana Ibadah SD. Hal-hal yang belum tercantum di sini akan diatur lebih lanjut dalam aturan-aturan yang lebih rendah dan lebih lanjut.
Jakarta, 27 Juni 2014 An. Direktur Jenderal Direktur Pendidikan Agama Islam
Dr. H. Amin Haedari, M.Pd NIP. 195606121983031001
3
Lampiran I : Contoh Format Pelaporan BAB I PENDAHULUAN* A. B. C. D. E. F. G. H.
Permohonan Bantuan Rekomendasi dari Instansi terkait Latar Belakang Pengajuan Bantuan Tujuan Kegiatan Intrakurikuler, Ekstrakurikuler dan Foto Kegiatan PAI RAB Nomor Rekening dan NPWP Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan bantuan sesuai juknis dan peraturan yang berlaku BAB II REALISASI BANTUAN SARANA IBADAH SD
A. B. C. D. E. F. G.
SK Penerima Bantuan Surat Pernyataan Bukti/foto copy Penerimaan Bantuan Rekap Pengunaan Dana Bantuan Rincian dan Bukti-bukti Penggunaan Dana Bantuan Bukti-bukti Pendukung lainnya, seperti pajak**, dll Foto-foto Pendukung
BAB III PENUTUP A. Saran B. Rekomendasi Keterangan : * = sesuai dengan proposal **= Pajak-pajak terkait penyelenggaraan bantuan sarana ibadah SD Untuk memenuhi syarat sah sebuah transaksi pada limit nominal tertentu, setiap kwitansi harus dibubuhi materai. Berikut ketentuan kwitansi pembayaran yang harus dibubuhi materai: a. Pembelian/transaksi di atas Rp. 1.000.000,- dalam 1 (satu) kwitansi dibubuhi materai Rp. 6.000,b. Kwitansi pembayaran honor tanpa dibubuhi materai.
4
Lampiran II : Daftar sarana dan prasarana ibadah SD* Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 211 tahun 2011 tentang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam 1.
Perabot: lemari, meja kursi petugas, karpet/sajadah, meja dan kursi mimbar, jadwal sholat, pengeras suara/wireless, keset, dan kipas angin. 2. kitab/buku: kitab suci, buku tajwid, panduan ibadah, buku doa dan khotbah. 3. perlengkapan penunjang ibadah lainnya: computer/laptop, alat kebersihan, jam dinding, alas baca Al-Qur’an/rekal, papan tulis/whiteboard, mukena, sarung, dan peci. Keterangan : * : Daftar ini merupakan daftar belanja penyediaan sarana prasarana ibadah PAI SD yang jumlahnya hanya 10% dari total bantuan, yaitu 4.000.000,-, sehingga penerima bantuan dapat memilih prioritas belanja yang paling dibutuhkan di sekolah.
5
