Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga (PMK 272/PMK.05/2014)
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Integritas
Profesionalisme
Integritas
Pelayanan
Kesempurnaan
Hal-Hal yang Diatur Penyelesaian hak dan kewajiban Penyusunan laporan keuangan Penyusunan laporan kinerja
Bagi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan yang Dilikuidasi
Kondisi yang Mengakibatkan Likuidasi Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan (Pasal 3) • Tidak lagi beroperasi karena misi, fungsi, program, kegiatan, tugas telah berakhir; • Perubahan identitas (Kode BA, Es 1, dan Satker) yang antara lain disebabkan: penggabungan, atau pemecahan Entitas Akuntansi • Tidak mendapat alokasi anggaran pada TA berikutnya
Perubahan Identitas karena Penggabungan (Pasal 4) A B
A = likuidasi B = tidak likuidasi
C
A = likuidasi B = likuidasi
B
A
B
Perubahan Identitas karena Pemecahan (Pasal 4) A A = tidak likuidasi
A B
B A
A = likuidasi
C
Tahapan Likuidasi Penetapan Penanggung Jawab Proses Likuidasi Penyelesaian hak dan kewajiban sebelum LK Penutup Penyusunan LK Penutup Penyelesaian hak dan kewajiban setelah LK Penutup Penyusunan LK Likuidasi
Penetapan Penanggung Jawab Likuidasi
Penanggung Jawab Proses Likuidasi
• Pemimpin Entitas Akuntansi yang secara struktural membawahi Entitas Akuntansi yang dilikuidasi; • Penanggung jawab UAPPA-E1 yang mengalokasikan dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan; • Pemimpin Entitas Akuntansi yang secara struktural membawahi UBL Satker yang dilikuidasi.
Tugas Penanggung Jawab Likuidasi • Memastikan pemimpin Entitas yang Dilikuidasi menyusun & menyampaikan LK Penutup tepat waktu; • Memastikan Pemimpin Entitas yang Dilikuidasi melakukan koreksi atas LK Penutup sesuai rekomendasi BPK; • Menetapkan Entitas yang Ditunjuk; • Bersama-sama Pemimpin Entitas yang Dilikuidasi menyelesaikan saldo aset dan kewajiban; • Menyusun, menandatangani, dan menyampaikan LK Likuidasi; • Melakukan koreksi atas LK Likuidasi sesuai rekomendasi BPK;
Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi dan Tim Likuidasi • Penanggung Jawab Proses Likuidasi dapat menunjuk Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi; • Penunjukan ditetapkan dengan Surat Penetapan; • Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi melaksanakan tugas Penanggung Jawab Proses Likuidasi; • Penanggung Jawab Proses Likuidasi atau Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi dapat membentuk Tim Likuidasi;
Penyelesaian Hak dan Kewajiban Sebelum LK Penutup Saldo UP/TUP Saldo kas di Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan selain saldo UP/TUP dan saldo kas dari hibah Pembayaran gaji induk bulan berikutnya Tidak akhir tahun: diselesaikan paling lambat pada tanggal penerbitan SP2D Gaji Induk bulan berikutnya. Akhir tahun: mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun.
Penyusunan LK Penutup LK Penutup: LRA, LO, LPE, Neraca Penutup, CaLK, LBKP, CRBMN Likuidasi akhir TA, LK Penutup = LK Tahunan Ditandangani oleh Pemimpin Entitas yang Dilikuidasi Disampaikan paling lambat 10 hari sejak transaksi penutup Disampaikan kepada: Penanggung Jawab Proses Likuidasi, Pemimpin Entitas yg Ditunjuk, KPPN, KPKNL, BPK.
Penyelesaian Hak dan Kewajiban Setelah LK Penutup • Penyelesaian sisa pagu DIPA/anggaran (khusus untuk likuidasi pada tahun berjalan). • Penyelesaian aset dan kewajiban: Kas Lainnya dan Setara Kas Piutang dan Utang Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya
Penyelesaian Sisa Pagu DIPA/Anggaran • • • •
Dipindahkan kepada Entitas Akuntansi yang Ditunjuk; Hanya dapat dilakukan pada tahun berlakunya DIPA tsb; Mengikuti ketentuan mengenai Revisi DIPA; Berdasarkan DIPA Revisi, dilakukan penyesuaian pagu DIPA pada laporan keuangan (LRA).
Penyelesaian Hak dan Kewajiban Setelah LK Penutup • Aset dan Kewajiban dalam Neraca dilimpahkan kepada Entitas Akuntansi yang Ditunjuk; • Dituangkan dalam Berita Acara, Diungkapkan dalam CaLK; • Aset dan Kewajiban dihapus dari Neraca dan dicatat sebagai pengurang/penambah ekuitas pada LPE Entitas Akuntansi yang Dilikuidasi • Aset dan Kewajiban dilaporkan dalam Neraca dan dicatat sebaga penambah/pengurang ekuitas pada LPE Entitas Akuntansi yang Ditunjuk;
Penyusunan LK Likuidasi LK Likuidasi: LRA, LO, LPE, Neraca Penutup, CaLK, LBKP, CRBMN Disusun paling lambat 3 bulan sejak diterbitkannya LK Penutup Ditandatangani oleh Penanggung Jawab Proses Likuidasi Disampaikan kepada: Pemimpin Entitas yang Dilikuidasi, Penanggung Jawab UAPPA-W Entitas Akuntansi yang Dilikuidasi, KPPN, KPKNL, DJA, BPK Sebelum LK Likuidasi tersusun, LK periodik tetap disusun dan disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku
Pembentukan UAPPA-W (PER-42/PB/2014)
Dalam penyusunan laporan keuangan, K/L wajib membentuk dan menunjuk UAPPA-W dan UAPPB-W pada tingkat Wilayah. K/L yang mempunyai unit vertikal di daerah tetapi tidak mempunyai kantor wilayah wajib membentuk UAPPA-W dan UAPPB-W dengan menunjuk salah satu satker di wilayah sebagai UAPPA-W dan UAPPB-W.
K/L menetapkan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai UAPPA-W DK/TP/UB atas usulan Kepala Daerah.
S-3700/PB.6/2014 UAPPA-W tidak perlu dibentuk dan rekonsiliasi tingkat Wilayah tidak perlu dilakukan dalam hal: - Di satu wilayah hanya terdapat satu satker (baik DK, TP, KP, KD, UB, UPT, SNVT) pada satu Eselon I. - K/L yang tidak memiliki kantor wilayah dalam struktur organisasinya, namun memiliki kantor (baik DK, TP, KD, UB, UPT, SNVT) yang mendapatkan alokasi DIPA dari beberapa Eselon I yang berbeda namun dalam setiap Eselon I hanya meliputi satu satker. Satker dimaksud selaku UAKPA wajib menyampaikan laporan keuangan kepada Kanwil DJPB setiap triwulan dengan melampirkan salinan BAR bulan terakhir dari KPPN dan melakukan pengiriman laporan keuangan beserta ADK langsung ke UAPPA-E1 terkait. Dalam hal di wilayah terdapat lebih dari satu satker (baik DK, TP, KD, UPT, SNVT) yang berasal dari satu Eselon I, maka untuk Eselon I dimaksud harus menetapkan salah satu satker tersebut sebagai UAPPA-W dan melaksanakan rekonsiliasi tingkat wilayah.
Pembentukan Koordinator UAPPA-W dan UAPPB-W DK/TP/UB (PER-42/PB/2014)
Gubernur selaku wakil Pemerintah menugaskan dan menetapkan kepala unit pengelola Keuangan Daerah Provinsi sebagai koordinator UAPPA-W dan koordinator UAPPB-W DK berdasarkan SK Gubernur. Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala daerah menugaskan SKPKD provinsi/kabupaten/kota sebagai koordinator UAPPA-W TP serta menugaskan dan menetapkan satuan kerja yang membidangi pengelolaan barang/kekayaan daerah sbg koordinator UAPPB-W TP berdasarkan SK Gubernur/Bupati/Walikota. Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala daerah bersama Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan menunjuk dan menetapkan koordinator UAPPA-W dan UAPPB-W Urusan Bersama.
