BUPATI BANYUWANGI
SALINAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 188/236/KEP/429.011/2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI KABUPATEN BANYUWANGI BUPATI BANYUWANGI, Menimbang : Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia selaku Ketua Tim Terpadu Tingkat Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013, Perlu membentuk Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara; 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 8. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Terpadu Tingkat Pusat Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten BanyuwangiTahun Anggaran 2014;
2 10. Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2014; 11. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/903/ KEP/ 429.011/2013 tentang Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014. MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI KABUPATEN BANYUWANGI. KESATU
: Membentuk Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Kabupaten Banyuwangi dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA
: Tugas Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah: 1. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan efektifitas penanganan gangguan keamanan dalam negeri di Kabupaten Banyuwangi; 2. Menyusun Rencana Aksi Terpadu penanganan gangguan keamanan dalam negeri di Kabupaten Banyuwangi dengan Berpedoman Pada Aksi Terpadu Nasional; 3. Melakukan pemetaan potensi gangguan keamanan dalam negeri yang disebabkan oleh konflik sosial dan terorisme yang ada di Kabupaten Banyuwangi; 4. Melakukan pemantauan situasi dan Kondisi keamanan dalam negeri secara terus menerus terhadap kemungkinan berbagai gangguan keamanan dengan memperhatikan hasil pemetaan potensi konflik di Kabupaten Banyuwangi; 5. Merespon dengan cepat setiap informasi yang berkaitan dengan potensi gangguan keamanan dalam negeri yang disebabkan oleh konflik sosial dan terorisme, untuk selanjutnya melakukan klarifikasi, konfirmasi, koordinasi dan Sinkronisasi guna mencegah terjadinya konflik terbuka yang dapat menimbulkan tindakan kekerasan; 6. Dapat meminta bantuan kepada Tim Terpadu Tingkat Propinsi apabila diperlukan; 7. Melakukan tindakan cepat, tepat dan tegas dalam menyelesaikan permasalahan di Luar kemampuan dan kewenangan Kecamatan dan desa/kelurahan; 8. Memberikan supervisi,asistensi dan dukungan yang diperlukan oleh Kecamatan dalam penanganan gangguan keamanan dalam negeri di Kabupaten Banyuwangi;
3 9. Memberikan penjelasan kepada publik secepatnya tentang terjadinya gangguan keamanan dalam negeri sebagai akibat dari konflik sosial dan terorisme serta perkembangan penanganannya; 10. Membentuk posko dan satuan tugas sesuai kebutuhan; 11. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Banyuwangi dan Tim Terpadu Tingkat Propinsi secara berkala dan/atau insidental. KETIGA
:
Rencana Aksi Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA angka 2 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
KEEMPAT :
Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2014.
KELIMA
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
:
Ditetapkan di Pada Tanggal
Banyuwangi 10 April 2014
BUPATI BANYUWANGI, Ttd. H. ABDULLAH AZWAR ANAS
LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR : 188/236/KEP/429.011/2014 TANGGAL : 10 April 2014 SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM TERPADU PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI KABUPATEN BANYUWANGI
NO
JABATAN DALAM TIM
KETERANGAN
1
2
3
1.
KETUA
Bupati Banyuwangi
2.
WAKIL KETUA I
Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
WAKIL KETUA II
Kepala Kepolisian Resort Banyuwangi
WAKIL KETUA III
Komandan Kodim 0825 Banyuwangi
WAKIL KETUA IV
Komandan Pangkalan AL Banyuwangi
KOORDINATOR I
Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda
3.
Kab. Banyuwangi KOORDINATOR II
Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kab. Banyuwangi
KOORDINATOR III
Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Banyuwangi
4.
SEKRETARIS
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi
5.
6.
WAKIL SEKRETARIS I
Kabag. Operasional Polres Banyuwangi
WAKIL SEKRETARIS II
Kasi. Operasional Kodim 0825 Banyuwangi
WAKIL SEKRETARIS III
Kasi Operasional LANAL Banyuwangi
ANGGOTA
a. Kasat Intel Polres Banyuwangi b. Pasi Intel Kodim 0825 Banyuwangi c. Pasi Intel Lanal Banyuwangi d. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Banyuwangi e. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi f. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi g. Kepala Kantor Perhutani Banyuwangi h. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Banyuwangi i. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banyuwangi
2
1
2
3 j. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Banyuwangi k. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Banyuwangi l. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab.Banyuwangi m. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Banyuwangi n. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Banyuwangi o. Kepala Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Banyuwangi p. Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kab. Banyuwangi q. Kepala Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Banyuwangi r. Kepala Dinas PU Pengairan Kab. Banyuwangi s. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi t. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banyuwangi u. Kabag Umum Setda Kab. Banyuwangi v. Kabag, Hukum Setda Kab. Banyuwangi w. Kabag. Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Banyuwangi x. Kabag. Humas dan Protokol Setda Kab. Banyuwangi y. Kabid. Kewaspadaan, Ketahanan, Pencegahan dan Penanganan Konflik pada Bakesbangpol Kab. Banyuwangi
3
1
2
3 z. Kabid. Budaya Politik dan HAM pada Bakesbangpol Kab. Banyuwangi aa. Kabid. Bina Ideologi, Pembauran dan Wawasan Kebangsaan pada Bakesbangpol Kab. Banyuwangi bb. Kasubid. Kewaspadaan dan Ketahanan pada Bakesbangpol Kab.Banyuwangi cc. Kasubid. Pencegahan dan Penanganan Konflik pada Bakesbangpol Kab. Banyuwangi
BUPATI BANYUWANGI, Ttd. H. ABDULLAH AZWAR ANAS
LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR : 188/236/KEP/429.011/2014 TANGGAL: 10 April 2014 RENCANA AKSI TERPADU PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2014 RENCANA AKSI
PENANG GUNG JAWAB
INSTANSI TERKAIT
KRITERIA KEBERHASILAN
UKURAN KEBERHASILAN
UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12
% CAPAIAN
KETERANGAN
1
2
3
4
5
6
7
8
A.
PENCEGAHAN
1.
Konflik Sosial
a.
Pemeliharaan Kondisi Damai dalam Masyarakat
Peningkatan pemahaman Nilainilai toleransi kehidupan beragama, Nilainilai persatuan dan kesatuan bangsa, Nilainilai cinta tanah air , sesuai 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI) (RA: 01)
Sekda,
Kesbangpol, Ka Kantor Kemenag, Kejari, Polres, Kodim 0825/BWI, Lanal BWI, Dispora, Dispendik
Penguatan peran tokoh agama / tokoh masyarakat / tokoh pemuda dalam menyebarkan nilainilai toleransi
TARGET: Meningkatnya peran tokoh agama/ tokoh masyarakat/ tokoh pemuda dalam menyebarkan nilai-nilai toleransi
TARGET B03: Terlaksananya: a. Dialog tokoh agama, b. Sosialisasi wawasan kebangsaan, atau c. Pemahaman nilai-nilai cinta tanah airdi 6 Kecamatan TARGET B06: Terlaksananya: a. Dialog tokoh agama, b. Sosialisasi wawasan kebangsaan, atau c. Pemahaman nilai-nilai cinta tanah air di 12 Kecamatan
2
1
2
3
4
5
6
7
8
TARGET B09: Terlaksananya: a. Dialog tokoh agama, b. Sosialisasi wawasan kebangsaan, atau c. Pemahaman nilai-nilai cinta tanah airdi 18 Kecamatan TARGET B12: Terlaksananya: a. Dialog tokoh agama, b. Sosialisasi wawasan kebangsaan, atau c. Pemahaman nilai-nilai cinta tanah airdi 24 Kecamatan Peningkatan kesadaran hukum masyarakat (RA: 02)
Kejari
Bag Hukum, Kesbangpol, Polres, Kodim 0825/BWI, Lanal BWI, Satpol PP
1. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat 2. Meningkatnya kepatuhan hukum aparat pemerintah dan masyarakat
TARGET: Terselenggaranya program penyuluhan hukum kepada masyarakat
TARGET B03: Menyusun rencana dan materi luhkum TARGET B06: Terlaksananya Luhkum di 8 Kecamatan TARGET B09: Terlaksananya Luhkum di 16 Kecamatan TARGET B12: Terlaksananya Luhkum di 24 Kecamatan
-
3
1
2
3
b. Mengembangkan sistem penyelesaian Menyusun SOP Sekda Kesbangpol, / Kesepakatan Bappeda, Bersama Bagian Hukum, tentang Kantor Agama, Penyelesaian Kejari, Perselisihan Polres, secara damai Kodim (RA: 03) 0852/BWI, Lanal BWI,
4
5
perselisihan secara damai Meningkatnya TARGET: pemahaman aparat Tersosialisasinya SOP / daerah mengenai Kesepakatan Bersama kesepakatan tentang penyelesaian bersama tentang perselisihan secara damai penyelesaian perselisihan secara damai
6
TARGET B03: 1. Terbentuknya Pokja Penyusunan Draft SOP / Kesepakatan Bersama 2. Tersusunnya Draft SOP/kesepakatan bersama
7
8
-
TARGET B06: 1. Terlaksananya Harmonisasi/ Sinkronisasi Draft SOP / Kesepakatan Bersama 2. Pengesahan SOP / kesepakatan bersama TARGET B09: 1. Terbentuknya Tim Sosialisasi SOP / Kesepakatan Bersama 2. Tersosialisasinya SOP / Kesepakatan Bersama di 12 Kecamatan TARGET B12: Tersosialisasinya SOP / Kesepakatan Bersama di 24 Kecamatan
c. Meredam potensi konflik Sosialisasi Sekda Bakesbangpol, tahapan KPUD Kab. Bwi, Panwaslu,
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam
TARGET: Tersosialisasinya tahapan dan pelaksanaan Pemilu
TARGET B03: Tersosialisasinya tahapan penyelenggaraan pemilu di 24
-
4
1 penyelenggara an Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (RA: 04)
2
3 Polres
4 pelaksanaan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Thn 2014
5 Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Thn 2014
6
7
8
Kecamatan
TARGET B06: Tersosialisasinya tahapan penyelenggaraan pemilu di 24 Kecamatan TARGET B09: -
Pengamanan penyaluran logistik Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wapres 2014 (RA: 05)
Polres
KPUD Kab, Panwaslu, Kejari, Bakesbangpol, Dishub, Kodim 0825/BWI, Lanal BWI, Satpol PP
Terselenggaranya Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wapres 2014 yang didukung dengan tersedianya logistik secara lengkap dan tepat waktu.
TARGET: Terlaksananya pengamanan penyaluran logistik Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wapres 2014
TARGET B12: TARGET B03: Terlaksananya pengamanan penyaluran logistik Pemilu Legislatif 2014 TARGET B06: Terlaksananya pengamanan penyaluran logistik Pemilu Presiden dan Wapres 2014 TARGET B09: Terlaksananya pengamanan penyaluran logistik Pemilu Presiden dan Wapres 2014 TARGET B12: --
-
5
1 Pengamanan penyelenggara an Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden RI dan Wapres RI 2014 (RA: 06)
2 Polres
3 KPUD Kab, Panwaslu, Kejari, Bakesbangpol, Kodim 0825/BWI, Lanal BWI, Satpol PP
4 Terlaksananya penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wapres 2014 secara LUBER dan JURDIL
5 TARGET: Terlaksananya pengamanan penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wapres 2014 dengan aman, damai dan tertib.
6 TARGET B03: 1. Tersedianya Rencana Operasi Mantap Brata tentang Pengamanan penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden RI dan Wapres RI Tahun 2014 2. Terlaksananya Apel Gelar Pasukan Pengamanan Pemilu ditingkat Polres 3. Tersedianya kekuatan cadangan Polreske satuan wilayahdalam rangka Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden dan Wapres.
TARGET B06: Terlaksananya pengamanan Pemilu Presiden RI dan Wapres RI TARGET B09: Terlaksananya pengamanan Pemilu Presiden RI dan Wapres RI TARGET B12: Terlaksananya pengamanandi daerah masing-masingatas Pelantikan Presiden RI dan Wapres RI
7
8
6
1 2 Sosialisasi Sekda Inpres No. 9/2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsung an Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja (RA: 07)
3 Bakesbangpol, Dinsosnaker trans, Disperindagtam, Kodim 0825/BWI, Lanal BWI Polres, Binda
4 Terwujudnya sinergitas antara perusahaan, pekerja dan pemerintah daerah
5
6
TARGET: Terlaksananya Sosialisasi dan implementasi Inpres No. 9/2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha Dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja
TARGET B03: Tersosialisasikannya Inpres No. 9/2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha Dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerjadi 6 Kecamatan TARGET B06: Tersosialisasikannya Inpres No. 9/2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha Dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerjadi 12 Kecamatan TARGET B09: Tersosialisasikannya Inpres No. 9/2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha Dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerjadi 18 Kecamatan TARGET B12: 1. Tersosialisasikannya Inpres No. 9/2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha Dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerjadi 24 Kecamatan
7
8 -
7
1
Peningkatan Pengawasan Terhadap Perusahaan Dalam Pelaksanaan
2
Sekda
Corporate Social Responsibility
3
Kantor KumHAM, Polres, Kodim 0825/BWI , Lanal BWI
4
Meningkatnya keberdayaan masyarakat sekitar perusahaan
5
TARGET: Terlaksananya pengawasan tentang pelaksanaan CSR di 10 Perusahaan
6 2. Terlaksananya kesepahaman antara perusahaan, pekerja dan pemerintah daerah TARGET B03: Terlaksananya pengawasan tentang pelaksanaan CSR di 2 Perusahaan TARGET B06: Terlaksananya pengawasan tentang pelaksanaan CSR di 5 Perusahaan TARGET B09: Terlaksananya pengawasan tentang pelaksanaan CSR di 7 Perusahaan
(CSR) (RA: 08)
TARGET B12: Terlaksananya pengawasan tentang pelaksanaan CSR di 10 Perusahaan Peningkatan Pengawasan Terhadap Pemanfaatan Tanah (perkebunan dan perikanan darat) (RA: 09)
Kantor BPN
Bakesbangpol, Tidak adanya tanah Dishut, yang ditelantarkan Kejari, oleh pemegang hak Polres, Kodim 0825/BW, Lanal BWI
TARGET B03: TARGET: Identifikasi dan penelitian tanah Penetapan tanah terlantar terindikasi terlantar sampai dengan dan pembatalan hak atas Desember 2014 tanah bagi pemegang hak yang terbukti TARGET B06: menelantarkan tanah 1. Melaksanakan sidang panitia C serta pendayagunaan untuk menindaklanjuti data tanah tanah telantar. terlantar 2. Pemberian peringatan I terhadap tanah terlantar 3. Pemberian peringatan II sesuai hasil pemantauan dan evaluasi
7
8
-
8
1
2
3
4
5
6
7
8
TARGET B09: 1. Pemberian peringatan III sesuai hasil pemantauan dan evaluasi 2. Penyusunan usulan penetapan tanah terlantar sesuai hasil pemantauan dan evaluasi TARGET B12: 1. Penetapan tanah terlantar dan pembatalan hak atas tanah 2. Pencabutan sertifikat hak atas tanah dan sertipikat hak tanggungan (apabila ada hak tanggungan) oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi 3. Penyusunan rencana pendayagunaan tanah yang sudah dinyatakan terlantar d. Membangun sistem peringatan dini Menyusun SOP Polres Pemkab, Terbangunnya tentang Kejari, sistem peringatan penyelenggara Kodim dini di masyarakat an 0825/BWI, tentang konflik sistem Lanal BWI sosial peringatan dini (RA: 10)
TARGET: Terlaksananya Sosialisasi Menyusun SOP tentang penyelenggaraan sistem peringatan dini(di 24 Kecamatan)
TARGET B03: 1. Terbentuknya Pokja Penyusunan Draft SOP 2. Tersusunnya Draft SOP TARGET B06: 1. Terlaksananya Harmonisasi/ Sinkronisasi Draft SOP 2. Pengesahan kesepakatan bersama
-
9
1
2
3
4
5
6 TARGET B09: 1. Terbentuknya Tim Sosialisasi SOP 2. Tersosialisasinya SOP di 24 Kecamatan TARGET B12: Tersosialisasinya SOP / Kesepakatan Bersama di 48 Kecamatan
2. Aksi Terorisme PengSekda optimalan kegiatan pencegahan aksi terorisme (RA: 11)
Kantor KumHAM Pemkot / Pemkab, Polres, Kodim 0825/BWI, Lanal BWI
Meningkatnya sinergitas antar stakeholders dan peran serta masyarakat dalam pencegahan terorisme di Kab. Banyuwangi
TARGET: Terlaksananya kegiatan pencegahan aksi terorisme
TARGET B03: Sosialisasi Bahaya RadikalismeTerorisme di Kalangan PelajarPemuda-Mahasiswa dan masyarakat di 6 Kecamatan TARGET B06: Sosialisasi Bahaya RadikalismeTerorisme di Kalangan PelajarPemuda-Mahasiswa dan masyarakat di 12 Kecamatan TARGET B09: Sosialisasi Bahaya RadikalismeTerorisme di Kalangan PelajarPemuda-Mahasiswa dan masyarakat di 18 Kecamatan
7
8
10
1
2
3
4
5
6
7
8
TARGET B12: Sosialisasi Bahaya RadikalismeTerorisme di Kalangan PelajarPemuda-Mahasiswa dan masyarakat di 24 Kecamatan B. PENGHENTIAN / PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL DAN TERORISME Penghentian Polres Pemkab, Terciptanya situasi TARGET: Konflik Sosial Kodim kamtibmas yang Terhentinya Konflik Sosial dan terorisme 0825/BWI, kondusif dan terorisme oleh aparat (RA: 12) Lanal BWI keamanan
TARGET B03: 1. Tersedianya pasukan / cadangan bantuan 2. Terhentinya tindak kekerasan dan terorisme oleh Tim Terpadu Kabupaten dengan cepat / dalam tempo maksimal 1 x 24 jam setelah diajukannya permintaan dari Kecamatan TARGET B06: 1. Tersedianya pasukan / cadangan bantuan 2. Terhentinya tindak kekerasan dan terorisme oleh Tim Terpadu Kabupaten dengan cepat / dalam tempo maksimal 1 x 24 jam setelah diajukannya permintaan dari Kecamatan TARGET B09: 1. Tersedianya pasukan / cadangan bantuan
-
11
1
2
3
4
5
6 2. Terhentinya tindak kekerasan dan terorisme oleh Tim Terpadu Kabupaten dengan cepat / dalam tempo maksimal 1 x 24 jam setelah diajukannya permintaan dari Kecamatan TARGET B12: 1. Tersedianya pasukan / cadangan bantuan 2. Terhentinya tindak kekerasan dan terorisme oleh Tim Terpadu Kabupaten dengan cepat / dalam tempo maksimal 1 x 24 jam setelah diajukannya permintaan dari Kecamatan
Penyelesaian sengketa tanah Pusaka di desa Grajagan kecamatan purwoharjo (RA: 13 )
Sekda
Bakesbangpol Kejari, Polres, Kodim 0825/BWI Perhutani, Kantor BPN , Bagian Hukum
Terselesaikannya akar masalah sengketa tanah Pusaka di desa Grajagan kecamatan purwoharjo sehingga terciptanya situasi yang lebih kondusif
TARGET: Terealisasikannya kesepakatan bersama antara warga desa grajagan dengan pihak PHPA alas Purwo Banyuwangi.
TARGET B03: Terlaksananya pertemuan perwakilan masyarakat dengan pihak PHPA yang difasilitasi oleh Pemkab Banyuwangi 1 x TARGET B06: Terlaksananya pertemuan perwakilan masyarakat dengan pihak PHPA yang difasilitasi oleh Pemkab Banyuwangi 1 x
7
8
12
1
2
3
4
5
6 TARGET B09: Tersusunnya MoU kesepakatan bersama antara pihak PHPA dengan Masyarakat desa Grajagan kecamatan Purwoharjo TARGET B012: Terealisasikan kesepakatan bersama antara pihak PHPA dengan Masyarakat desa Grajagan kecamatan Purwoharjo
Penyelesaian Konflik Sosial berlatar belakang Lahan/SDA, mulai tahun 2014 (RA: 14)
Sekda
Kejari, Polres, Kodim 0825/BWI
Terselesaikannya TARGET: akar masalah 1. Terpetakannya konflik persebaran konflik dan sosialberlatarbelaka potensi konflik sosial ng Lahan/SDA, berlatar belakang sehingga Lahan/SDA di Kab. terciptanya situasi Banyuwangi yang lebih kondusif 2. Terlaksananyamediasi dalam rangka penyelesaian akar masalah konflik sosial
TARGET B03: Penyelesaian kasus konflik sosial berlatarbelakang Lahan/SDA, yang terjadi pada bulan Januari 2014 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Terlaksananya mediasi dalam rangka penyelesaianakar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian (masing-masing kasus) TARGET B06: Penyelesaian kasus konflik sosial berlatarbelakang Lahan/SDA, pada bulan Februari – Maret 2014 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah
7
8
13
1
2
3
4
5
6 2. Terlaksananya mediasi dalam rangka penyelesaianakar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian (masing-masing kasus) TARGET B09: Penyelesaian kasus konflik sosial berlatarbelakang Lahan/SDA, pada bulan April – Juni 2014 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Terlaksananya mediasi dalam rangka penyelesaianakar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian (masing-masing kasus) TARGET B12: Penyelesaian kasus konflik sosial berlatarbelakang Lahan/SDA, pada bulan Juli – Agustus 2014 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Terlaksananya mediasi dalam rangka penyelesaianakar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian (masing-masing kasus)
7
8
14
1 Penyelesaian Konflik Sosial bernuansa SARA,periode mulai tahun 2014 (RA:15)
2 Sekda
3 Kantor KumHAM, Kejari, Polres, Kodim
4 Terselesaikannya akar masalah konflik sosialberlatarbelaka ng SARA, sehingga terciptanya situasi yang lebih kondusif
5 TARGET: 1. Terpetakannya persebaran konflikdan potensi konfliksosial bernuansa SARA di Kab. Banyuwangi 2. Terlaksananya mediasi dalam rangka penyelesaian akar masalah konflik sosial berlatarbelakang SARA
6 TARGET B03: Penyelesaian kasus konflik sosial berlatarbelakang SARA, yang terjadi pada bulan Januari 2014 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Terlaksananya mediasi dalam rangka penyelesaianakar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian (masing-masing kasus) TARGET B06: Penyelesaian kasus konflik sosial berlatarbelakang SARA, pada bulan Februari – Maret 2014 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Terlaksananya mediasi dalam rangka penyelesaianakar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian (masing-masing kasus) TARGET B09: Penyelesaian kasus konflik sosial berlatarbelakang SARA, pada bulan April – Juni 2014 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Terlaksananya mediasi dalam rangka penyelesaianakar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian (masing-masing kasus)
7
8
15
1
Penyelesaian Konflik Sosial berlatar belakang politik dan batas daerah administrasi mulai tahun 2014 (RA: 16)
2
Sekda
3
Kejari, Polres, Kodim
4
Terselesaikannya akar masalah konflik sosialberlatarbelaka ng Politik dan batas wilayah, sehingga terciptanya situasi yang lebih kondusif
5
TARGET: 1. Terpetakannya persebaran konflikdan potensi konfliksosial berlatarbelakang politik dan batas wilayah 2. Terlaksananya mediasi dalam rangka penyelesaian akar masalah konflik sosial berlatarbelakang politik dan batas wilayah
6 TARGET B12: Penyelesaian kasus konflik sosial berlatarbelakang SARA, pada bulan Juli – Agustus 2014 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Terlaksananya mediasi dalam rangka penyelesaianakar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian (masing-masing kasus) TARGET B03: Penyelesaian kasus konflik sosial berlatarbelakang politik dan batas dan batas daerah administrasi, yang terjadi pada bulan Januari 2014 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Terlaksananya mediasi dalam rangka penyelesaianakar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian (masing-masing kasus) TARGET B06: Penyelesaian kasus konflik sosial berlatarbelakang politik dan batas daerah administrasi, pada bulan Februari – Maret 2014 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah
7
8
16
1
2
3
4
5
6 2. Terlaksananya mediasi dalam rangka penyelesaianakar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian (masing-masing kasus) TARGET B09: Penyelesaian kasus konflik sosial berlatarbelakang politik dan batas daerah administrasi, pada bulan April – Juni 2014 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Terlaksananya mediasi dalam rangka penyelesaianakar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian (masing-masing kasus) TARGET B12: Penyelesaian kasus konflik sosial berlatarbelakang politik dan batas daerah administrasi, pada bulan Juli – Agustus 2014 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Terlaksananya mediasi dalam rangka penyelesaianakar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian (masing-masing kasus)
7
8
17
1 Penyelesaian Konflik Sosial berlatar belakang industrial mulai tahun 2014 (RA:17)
2 Sekda
3 Kejari, Polres, Kodim
4 5 Terselesaikannya TARGET: akar masalah 1. Terpetakannya konflik persebaran konflikdan socialberlatarbelaka potensi konfliksosial ng industrial, berlatarbelakang sehingga industrial terciptanya situasi yang lebih kondusif 2. Terlaksananya mediasi dalam rangka penyelesaian akar masalah konflik sosial berlatarbelakang industrial
6 TARGET B03: Penyelesaian kasus konflik sosial berlatarbelakang industrial, yang terjadi pada bulan Januari 2014 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Terlaksananya mediasi dalam rangka penyelesaianakar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian (masing-masing kasus) TARGET B06: Penyelesaian kasus konflik sosial berlatarbelakang industrial, pada bulan Februari – Maret 2014 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Terlaksananya mediasi dalam rangka penyelesaianakar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian (masing-masing kasus) TARGET B09: Penyelesaian kasus konflik sosial berlatarbelakang industrial, pada bulan April – Juni 2014 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Terlaksananya mediasi dalam rangka penyelesaianakar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian (masing-masing kasus)
7
8
18
1
2
3
4
5
6 TARGET B12: Penyelesaian kasus konflik sosial berlatarbelakang industrial, pada bulan Juli – Agustus 2014 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Terlaksananya mediasi dalam rangka penyelesaianakar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian (masing-masing kasus)
Percepatan Penegakan Hukum Terkait Konflik Sosial mulai tahun 2014 (secara damai/penyidi kan) (RA: 18)
Polres
Kejari, Bag Hukum, Kantor KumHAM, Kodim, Binda
Terciptanya kepastian hukum terhadap kasuskasus konflik sosial
TARGET B03: TARGET: Terselesaikannya proses penegakkan Terselesaikannya hukum atas konflik sosial menonjol penegakan hukum dan terkait Lahan/SDA, SARA, Politik dan /atau penyelesaian secara batas daerah administrasi, industrial damai terhadap kasusyang terjadi pada Oktober kasus konflik sosial secara Desember 2014, yaitu: cepat dan efektif 1. Penyelesaian secara damai / musyawarah mufakat dan / atau 2. Proses penegakkan hukum sampai penyerahan tahap II TARGET B06: Terselesaikannya proses penegakkan hukum atas konflik sosial menonjol terkait Lahan/SDA, SARA, Politik dan batas daerah administrasi, dan industrial yang terjadi pada Januari Maret 2014, yaitu:
7
8
19
1
2
3
4
5
6 1. Penyelesaian secara damai / musyawarah mufakat dan / atau 2. Proses penegakkan hukum sampai penyerahan tahap II Ditambah kasus-kasus yang terjadi pada bulan Oktober - Desember 2014 yang belum selesai, sejumlah 100% TARGET B09: Terselesaikannya proses penegakkan hukum atas konflik sosial menonjol terkait Lahan/SDA, SARA, Politik dan batas daerah administrasi, dan industrial yang terjadi pada April – Juni 2014, yaitu: 1. Penyelesaian secara damai / musyawarah mufakat dan/atau 2. Proses penegakkan hukum sampai penyerahan tahap II Ditambah kasus-kasus yang terjadi pada bulan Januari – Maret 2014 yang belum selesai, sejumlah 100% TARGET B12: Terselesaikannya proses penegakkan hukum atas konflik sosial menonjol terkait Lahan/SDA, SARA, Politik dan batas daerah administrasi, dan industrial yang terjadi pada Juli September 2014, yaitu: 1. Penyelesaian secara damai / musyawarah mufakat dan/atau
7
8
20
1
Percepatan Penegakan Hukum Terkait Konflik Sosial mulai tahun 2014 (penuntutan) (RA: 19)
2
Kejari
3
Polres, Kantor KumHAM, Bag Hukum
4
Terciptanya kepastian hukum terhadap kasuskasus konflik sosial
5
TARGET: Terselesaikannya penuntutan kasus-kasus konflik sosial yang diserahkan oleh penyidik Polri pada tahap II
6 2. Proses penegakkan hukum sampai penyerahan tahap II Ditambah kasus-kasus yang terjadi pada bulan April – Juni 2014 yang belum selesai, sejumlah 100% TARGET B03: Terselesaikannya kasus konflik (tahap penuntutan) yang diserahkan oleh penyidik Polri pada November s/d Desember 2014. TARGET B06: Terselesaikannya kasus konflik (tahap penuntutan) yang diserahkan oleh penyidik Polri pada Januari s/d Maret 2014 ditambah dengan berkas yang belum dituntut pada B03, sejumlah 100% TARGET B09: Terselesaikannya kasus konflik (tahap penuntutan) yang diserahkan oleh penyidik Polri pada Juni Agustus 2014 ditambah dengan kasus yang belum selesai pada B06, sejumlah 100%
7
8
21
1
2
3
4
5
6 TARGET B12: Terselesaikannya kasus konflik (tahap penuntutan) yang diserahkan oleh penyidik Polri pada September Oktober 2014 ditambah dengan kasus yang belum selesai pada B09, sejumlah 100%
C. PEMULIHAN PASCA KONFLIK Penyusunan SOP Pemulihan Pasca Konflik (RA: 20)
Sekda
Polres, Kodim 0825/BWI, Lanal BWI
Pulihnya kondisi daerah dan penduduk yang terkena dampak konflik
TARGET: 1. Tersedianya SOP lintas K/L/D terkait yang mengatur prosedur pasca konflik termasuk rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi 2. Terlaksananya SOP pemulihan pasca konflik
TARGET B03: 1. Terlaksananya Rapat Koordinasi Awal untuk Membentuk Pokja Penyusunan Draft SOP dengan SKPDTerkait 2. Tersusunnya Draft SOP 3. Terlaksananya Harmonisasi/ Sinkronisasi Draft SOP TARGET B06: 1. Pengesahan SOP 2. Terlaksananya Rapat Pembentukan Tim Sosialisasi SOP 3. Terlaksananya sosialisasi SOP di 8 Kecamatan TARGET B09: Terlaksananya sosialisasi SOP di 16 Kecamatan
7
8
22
1
2
3
4
5
6 TARGET B12: Terlaksananya sosialisasi SOP di 24 Kecamatan
D. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA AKSI TAHUN 2014 Terlaksananya Evaluasi Rencana Aksi Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Banyuwangi (RA: 21)
Sekda
Tim Terpadu Tingkat Kab Banyuwangi
Terlaksananya Rencana Aksi Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2014 tingkat Kab. Banyuwangi
TARGET: Melaksanakan Rakor Tim Terpadu Tingkat Kab. Banyuwangi
TARGET B03: Melaksanakan Rakor Tim Terpadu Tingkat Kab. Banyuwangi sebanyak 1 kali TARGET B06: Melaksanakan Rakor Tim Terpadu Tingkat Kab. Banyuwangi sebanyak 2 kali TARGET B09: Melaksanakan Rakor Tim Terpadu Tingkat Kab. Banyuwangi sebanyak 3 kali TARGET B12: Melaksanakan Rakor Tim Terpadu Tingkat Kab. Banyuwangi sebanyak 4 kali BUPATI BANYUWANGI
Ttd. H. ABDULLAH AZWAR ANAS
7
8
