2014

KEMENTERIAN PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN Nomor : … /HK…../C/…/2014 TENTANG PEDOMAN TEKNIS SEKOLAH LAPANGAN PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU (SL-PTT) PADI DAN JAGUNG TAHUN ANGGARAN 2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN, Menimbang :

a.

bahwa dalam rangka ketahanan pangan nasional untuk memenuhi kebutuhan konsumsi maka perlu diupayakan peningkatan produksi tanaman pangan;

b.

bahwa untuk mewujudkan peningkatan produksi tanaman pangan terutama padi dan jagung tahun 2014 difokuskan melalui pendekatan SL-PTT;

c.

bahwa dalam DIPA Satuan Kerja Dinas yang menangani Tanaman Pangan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014 terdapat Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia melalui Pelaksanaan SL-PTT;

d.

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu menerbitkan Pedoman Teknis SL-PTT Padi dan Jagung Tahun Anggaran 2014;

1

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5462);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun

2

2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 5165); 7.

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

8.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014;

9.

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, sebagamana telah diubah beberapa kali, juncto Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

10.

Keputusan Presiden Nomor 84/P/Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009 – 2014;

11.

Keputusan Presiden Nomor 157/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian;

12.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

13.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;

14.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan juncto Peraturan 3

Menteri Keuangan 248/PMK.07/2010;

Nomor

15.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;

16.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

17.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 124/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Provinsi Tahun Anggaran 2014;

18.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 125/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2014;

19.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 126/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014;

20.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 129/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2014;

4

Memperhatikan

: 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Tahun Anggaran 2014 Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor : DIPA-018.030/AG/2014 Tanggal 5 Desember 2013. 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2014 Nomor : SPDIPA018.03.1.238251/2013 Tanggal 5 Desember 2013. M E M U T U S K A N:

Menetapkan

:

KESATU

: Pedoman Teknis SL-PTT Padi dan Jagung Tahun Anggaran 2014, seperti tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Melalui Pelaksanaan SLPTT Tahun Anggaran 2014.

KETIGA

: Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Induk dan DIPA Petikan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

5

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ………………. Januari 2014 DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN,

UDHORO KASIH ANGGORO Nip. 19561106 198403 1 002 SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth: 1. Menteri Pertanian; 2. Wakil Menteri Pertanian; 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian; 4. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian; 5. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia; 6. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia; 7. Kepala Dinas Pertanian Provinsi yang membidangi Tanaman Pangan di seluruh Indonesia; 8. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang membidangi Tanaman Pangan di seluruh Indonesia.

6

Draft PEDNIS SL-PTT PADI DAN JAGUNG 2014

Lampiran KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN NOMOR : ......................... Tanggal ............................

DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................

Hal i

DAFTAR TABEL .................................................................................

iii

DAFTAR GAMBAR .............................................................................

iv

DAFTAR LAMPIRAN .........................................................................

v

I.

PENDAHULUAN .........................................................................

1

A. Latar Belakang .......................................................................

1

B. Tujuan dan Sasaran ...............................................................

5

C. Pengertian-Pengertian Dalam SL-PTT ...................................

7

KERAGAAN, SASARAN DAN TANTANGAN SERTA PELUANG PENINGKATAN PRODUKSI TAHUN 2014 ..................................

14

A. Keragaan Produksi .................................................................

14

B. Sasaran Produksi Tahun 2014 ...............................................

15

C. Tantangan dan Peluang Peningkatan Produksi ......................

16

II.

III. STRATEGI DAN UPAYA PENCAPAIAN PRODUKSI TAHUN 2014 ................................................................................

19

A. Strategi...................................................................................

19

B. Upaya Pencapaian Sasaran Produksi Tahun 2014 ................

20

IV. PTT PADI DAN JAGUNG .............................................................

27

A. Prinsip-prinsip PTT .................................................................

27

B. Tahapan Penerapan PTT .......................................................

28

C. Komponen PTT Padi ..............................................................

28

D. Komponen PTT Jagung .........................................................

30

i


E. Peran Komponen PTT ............................................................

31

F. Pemilihan Teknologi PTT .......................................................

32

G. Keuntungan Penerapan Teknologi PTT..................................

33

V. SEKOLAH LAPANGAN PTT PADI DAN JAGUNG ......................

34

A. Model Pemberdayaan Petani Melalui SL-PTT ........................

34

B. Tipe, Kriteria dan Batasan Kawasan SL-PTT .........................

37

C. Kriteria Kawasan ....................................................................

39

D. Penentuan Calon Lokasi ........................................................

48

E. Ketentuan Pelaksana SL-PTT ................................................

50

F. Persyaratan Kelompoktani Pelaksana SL-PTT .......................

50

G. Bantuan SL-PTT ....................................................................

52

H. Mekanisme Pelaksanaan SL-PTT ..........................................

56

I.

Pertemuan Kelompok SL-PTT ................................................

56

VI. PENGORGANISASIAN DAN OPERASIONAL SL-PTT ...............

57

A. Pengorganisasian SL-PTT .....................................................

57

B. Operasionalisasi SL-PTT........................................................

58

VII. PEMBIAYAAN, MEKANISME PENYALURAN BELANJA BANTUAN SOSIAL DAN PENGADAAN ......................................

59

A. Pembiayaan ..........................................................................

59

B. Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Melalui Transfer Uang

...................................................................................

61

C. Mekanisme Pengadaan ..........................................................

71

VIII. BIMBINGAN / PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN ..................

73

IX. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN ...........................

75

X. PENUTUP .....................................................................................

77

LAMPIRAN .......................................................................................

79

ii


DAFTAR TABEL

Hal Tabel 1. Perkembangan Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi 2009-2013 (ARAM II BPS) ............................ 14 Tabel 2. Perkembangan Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Jagung 2009-2013 (ARAM II BPS) ........................ 15 Tabel 3. Persentase Kenaikan Angka Sasaran 2014 Terhadap ARAM II Tahun 2013 .................................................. 16 Tabel 4. Upaya Pencapaian Sasaran Produksi Padi Tahun 2014................................................................................. 20 Tabel 5. Upaya Pencapaian Sasaran Produksi Jagung Tahun 2014................................................................................. 24 Tabel 6. Komponen PTT Padi Dasar......................................................... 28 Tabel 7. Komponen PTT Padi Pilihan ....................................................... 28 Tabel 8. Tipe, Kriteria dan Orientasi Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Tanaman Pangan ............................................. 38 Tabel 9. Batasan Pengembangan Kawasan Padi dan Jagung Tahun 2014................................................................................. 39 Tabel 10. Plafon Stimulan/Bantuan Saprodi SL-PTT Padi dan Jagung Tahun 2014 ............................................................. 53

iii


DAFTAR GAMBAR

Hal Gambar 1.

Sketsa Model Pemberdayaan Petani Melalui SL-PTT .................................................................

36

Gambar 2.

Kriteria Kawasan 1.000 Ha ...............................................

40

Gambar 3.

Laboratorium Lapangan (LL) ............................................

41

Gambar 4.

Pola SL-PTT Kawasan Pertumbuhan ...............................

43

Gambar 5.

Pola SL-PTT Kawasan Pengembangan............................

44

Gambar 6.

Pola SL-PTT Kawasan Pemantapan ................................

44

iv


DAFTAR LAMPIRAN

Hal Lampiran 1.

Sasaran Inidkatif Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi Tahun 2014 ................

69

Sasaran Inidkatif Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Jagungi Tahun 2014 ..........

70

Lampiran 3.

Alokasi SL-PTT Padi dan Jagung Tahun 2014..............

71

Lampiran 4.

Blangko Calon Lokasi Bantuan Sosial Budidaya (SL-PTT/Kawasan) Tanaman Pangan

Lampiran 2.

Tahun 2014...................................................................

120

Lampiran 5.

Contoh SK Penetapan Kelompoktani ............................

123

Lampiran 6.

Rencana Usaha Kelompok (RUK).................................

126

Lampiran 7.

Surat Pernyataan Penerima dan Penggunaan Dana Bansos ................................................................

127

Lampiran 8.

Mekanisme Pencairan Dana Bantuan SL-PTT ..............

128

Lampiran 9.

Rencana Jadwal Pelaksanaan SL-PTT Padi Dan Jagung Tahun 2014...............................................

130

Blangko Laporan Bulanan Kecamatan Realisasi SL-PTT Kawasan Pertumbuhan/ Pengembangan/Pemantapan .......................................

131

Blangko Laporan Bulanan Kabupaten Realisasi SL-PTT Kawasan Pertumbuhan/ Pengembangan/Pemantapan .......................................

132

Blangko Laporan Bulanan Provinsi Realisasi SL-PTT Kawasan Pertumbuhan/ Pengembangan/Pemantapan .......................................

133

Blangko Laporan Akhir Provinsi/Kabupaten Realisasi SL-PTT Kawasan Pertumbuhan/ Pengembangan/Pemantapan .......................................

134

Form Isian Hasil Ubinan SL-PTT Padi /Jagung .........................................................................

135

Lampiran 10.

Lampiran 11.

Lampiran 12.

Lampiran 13.

Lampiran 14.

v


I. A.

PENDAHULUAN

Latar Belakang. Pengembangan sektor tanaman pangan merupakan salah satu strategi kunci dalam memacu pertumbuhan ekonomi pada masa yang akan datang. Selain berperan sebagai sumber penghasil devisa yang besar, juga merupakan sumber kehidupan bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Salah satu strategi yang dilakukan dalam upaya memacu peningkatan produksi dan produktivitas usahatani padi dan jagung adalah dengan mengintegrasikan antar sektor dan antar wilayah dalam pengembangan usaha pertanian. Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia, telah memunculkan kerisauan akan terjadinya keadaan “rawan pangan” di masa yang akan datang. Selain itu, dengan semakin meningkatnya tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat terjadi pula peningkatan konsumsi per-kapita untuk berbagai tambahan

jenis

pangan,

ketersediaan

akibatnya pangan

Indonesia guna

membutuhkan

mengimbangi

laju

pertambahan penduduk yang masih cukup tinggi. Komoditi tanaman pangan memiliki peranan pokok sebagai pemenuh kebutuhan pangan, pakan dan industri dalam negeri yang setiap tahunnya cenderung meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan berkembangnya industri

1


pangan dan pakan sehingga dari sisi Ketahanan Pangan Nasional fungsinya menjadi amat penting dan strategis. Sasaran produksi padi tahun 2014 sebesar 76.567.719 ton GKG dan sasaran produksi jagung sebesar 20.822.599 ton PK dengan rincian sasaran per provinsi seperti pada Lampiran 1 dan Lampiran

2,

diupayakan

dapat

dicapai

untuk

memenuhi

kebutuhan tersebut di atas. Karena itu diperlukan upaya peningkatan produksi yang luar biasa untuk mencapai sasaran tersebut. Berbagai upaya peningkatan produksi dan produktivitas telah dilaksanakan melalui Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) sejak tahun 2008 maupun melalui PTT atau peningkatan mutu intensifikasi pada tahun-tahun sebelumnya.

Pelaksanaan

SL-PTT

sebagai

pendekatan

pembangunan tanaman pangan khususnya dalam mendorong peningkatan produksi padi dan jagung nasional telah terbukti, namun kedepan dengan tantangan yang lebih beragam maka perlu penyempurnaan dan peningkatan kualitas. Oleh karena itu pada tahun 2014, upaya peningkatan produksi melalui penerapan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu

(SL-PTT)

pertumbuhan,

tetap

akan

pengembangan

difokuskan dan

melalui

pemantapan

pola

dengan

pendekatan kawasan skala luas, terintegrasi dari hulu sampai hilir, bantuan

sebagai

instrumen

pendampingan dan pengawalan.

2

stimulan,

serta

dukungan


Kawasan

pertumbuhan

produktivitasnya

masih

merupakan

daerah

di

produktivitas

bawah

yang

tingkat rata-rata

wilayahnya (daerah-daerah sub-optimal) dan berpeluang untuk ditingkatkan misalnya melalui pergantian varietas, kawasan pengembangan merupakan daerah yang tingkat produktivitasnya sudah mencapai rata-rata produktivitas di wilayahnya akan tetapi belum sesuai dengan potensi hasil dan masih berpeluang untuk ditingkatkan

misalnya

dengan

pergantian

varietas

atau

mengusahakan varietas hibrida, sedangkan kawasan pemantapan adalah daerah yang tingkat produktivitasnya sudah di atas ratarata produktivitas wilayahnya namun masih berpeluang untuk ditingkatkan melalui penggunaan varietas hibrida. Luas SL-PTT Padi tahun 2014 adalah 4.625.000 ha, yang dialokasikan pada kawasan pertumbuhan (padi pasang surut, padi rawa lebak, padi lahan kering dan padi sawah) seluas 298.800 ha, kawasan pengembangan (padi sawah, padi hibrida dan padi lahan kering) seluas 592.200 ha dan luas kawasan pemantapan (padi sawah dan padi lahan kering) seluas 3.734.000 ha. Sedangkan SL-PTT Jagung seluas 260.000 ha, dialokasikan pada kawasan pertumbuhan (jagung hibrida dan jagung komposit) seluas 54.700 ha, kawasan pengembangan (jagung hibrida) seluas 170.300 ha dan kawasan pemantapan (jagung hibrida) seluas 35.000 ha. Lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran 3. Dalam SL-PTT petani dapat belajar langsung di lapangan melalui pembelajaran

dan

penghayatan 3

langsung

(mengalami),


mengungkapkan, menganalisis, menyimpulkan dan menerapkan (melakukan/mengalami kembali), menghadapi dan memecahkan masalah-masalah terutama dalam hal teknik budidaya dengan mengkaji bersama berdasarkan spesifik lokasi. Melalui penerapan SL-PTT petani akan mampu mengelola sumberdaya yang tersedia secara terpadu dalam melakukan budidaya di lahan usahataninya berdasarkan spesifik lokasi sehingga

petani

mengembangkan

menjadi

lebih

usahataninya

terampil

dalam

serta

rangka

mampu

peningkatan

produksi padi dan jagung. Namun demikian wilayah di luar SL-PTT harus tetap dilakukan pembinaan, pendampingan dan pengawalan sehingga produksi dan produktivitas tetap dapat meningkat. Dengan fasilitasi tersebut diharapkan pelaksanaan SL-PTT berbasis kawasan skala luas dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran sehingga dapat memberikan sumbangan terhadap peningkatan produktivitas dan produksi tahun 2014. Agar upaya pencapaian sasaran produksi padi dan jagung melalui kegiatan SL-PTT tahun 2014 dapat tercapai, maka perlu untuk menyusun Pedoman Teknis Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) sebagai acuan bagi semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan tersebut di lapangan. Dengan adanya pedoman teknis ini, semua pihak terkait akan berkontribusi secara positif sehingga akhirnya kegiatan ini menjadi salah satu kegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian sasaran

produksi

padi

dan 4

jagung.

Mengingat

tingginya


keberagaman kondisi di masing-masing daerah dan kemampuan adopsi inovasi, maka pedoman teknis ini diharapkan dijabarkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota sesuai dengan kondisi spesifik lokasi dalam bentuk Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lapangan agar lebih operasional sesuai kebutuhan di lapangan dan tidak multitafsir sedangkan Dinas Pertanian Provinsi menjabarkan dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan, sehingga kegiatan tersebut dapat dilakukan tepat waktu dan tepat sasaran. B.

Tujuan dan Sasaran. 1. Tujuan. a. Menyediakan acuan pelaksanaan SL-PTT padi dan jagung melalui

pola

pertumbuhan,

pengembangan

dan

pemantapan dengan pendekatan kawasan skala luas untuk mendukung kegiatan peningkatan produksi tahun 2014 di Provinsi dan Kabupaten/Kota. b. Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan SLPTT

padi

dan

jagung

melalui

pola

pertumbuhan,

pengembangan dan pemantapan dengan pendekatan kawasan

skala

luas,

antara

Pusat,

Provinsi

dan

Kabupaten/Kota. c. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap petani guna mempercepat penerapan komponen teknologi PTT padi dan jagung dalam usahataninya agar

5


replikasi/penyebarluasan teknologi ke petani sekitarnya berjalan lebih cepat. d. Meningkatkan produktivitas, produksi dan pendapatan serta kesejahteraan petani padi dan jagung. 2. Sasaran. a. Tersedianya acuan pelaksanaan SL-PTT padi dan jagung melalui

pola

pertumbuhan,

pengembangan

dan

pemantapan dengan pendekatan kawasan skala luas untuk mendukung kegiatan peningkatan produksi tahun 2014 di provinsi dan kabupaten/kota. b. Terkoordinasi dan terpadunya pelaksanaan SL-PTT padi dan jagung melalui pola pertumbuhan, pengembangan dan pemantapan dengan pendekatan kawasan skala luas antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota. c. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan sikap petani sehingga penerapan adopsi teknologi PTT padi dan jagung berjalan lebih cepat, dan keberlanjutan serta replikasi ke areal yang lebih luas dapat terwujud. d. Meningkatnya produktivitas padi inbrida sawah 0,50 ton/ha, padi hibrida 1,0 ton/ha, padi pasang surut 0,25 ton/ha, padi rawa lebak 0,25 ton/ha dan padi lahan kering/gogo 0,5 ton/ha pada areal SL-PTT seluas 4,625 juta ha. Untuk jagung hibrida 1,5 ton/ha dan jagung komposit 0,5 ton/ha pada areal SL-PTT seluas 260 ribu ha, untuk mendukung 6


sasaran produksi padi tahun 2014 sebesar 76,57 juta ton GKG dan produksi jagung sebesar 20,82 juta ton PK.

C.

Pengertian – Pengertian dalam SL-PTT. 1. Pengelolaan Tanaman

Terpadu (PTT)

adalah suatu

pendekatan inovatif dalam upaya meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani melalui perbaikan sistem/pendekatan dalam perakitan paket teknologi yang sinergis antar komponen teknologi, dilakukan secara partisipatif oleh petani serta bersifat spesifik

lokasi.

PTT

merupakan

inovasi

baru

untuk

memecahkan berbagai permasalahan dalam peningkatan produktivitas padi. Teknologi intensifikasi padi bersifat spesifik lokasi, bergantung pada masalah yang akan diatasi (demand driven technology). Komponen teknologi PTT ditentukan bersama-sama petani melalui analisis kebutuhan teknologi (need

assessment).

Komponen

teknologi

PTT

dasar/compulsory adalah teknologi yang dianjurkan untuk diterapkan di semua lokasi. Komponen teknologi PTT pilihan adalah teknologi pilihan disesuaikan dengan kondisi, kemauan, dan kemampuan. Komponen teknologi PTT pilihan dapat menjadi compulsory apabila hasil KKP (Kajian Kebutuhan dan Peluang) memprioritaskan komponen teknologi yang dimaksud menjadi keharusan untuk pemecahan masalah utama suatu

7


wilayah, demikian pula sebaliknya bagi komponen teknologi dasar. 2. Kawasan adalah suatu daerah tertentu dengan ciri-ciri tertentu. Dalam konteks pertanian kawasan yang dimaksud adalah suatu areal (sawah, lahan kering, tadah hujan, rawa lebak, rawa pasang surut) di lokasi tertentu tanpa memperhitungkan batas-batas administrasi wilayah (desa/kampung), sungai, jalan, atau batas-batas lainnya. 3. Kawasan Pertumbuhan merupakan daerah yang tingkat produktivitasnya

masih

di

bawah

produktivitas

rata-rata

wilayahnya (daerah-daerah sub-optimal) dan berpeluang untuk ditingkatkan misalnya melalui pergantian varietas, penerapan teknologi usaha tani belum optimal, indeks pertanaman (IP) belum optimal, tingkat kehilangan hasil masih tinggi. 4. Kawasan Pengembangan merupakan daerah yang tingkat produktivitasnya sudah mencapai rata-rata produktivitas di wilayahnya akan tetapi belum sesuai dengan potensi hasil dan masih

berpeluang

untuk

ditingkatkan

misalnya

dengan

pergantian varietas atau mengusahakan varietas hibrida, penerapan teknologi usaha tani sudah lebih baik dan masih berpotensi menurun karena faktor ketidakstabilan modal usaha tani, pemanfaatan lahan hampir optimal, tingkat kehilangan hasil sedang tetapi mutu hasil belum optimal. 5. Kawasan Pemantapan merupakan daerah yang tingkat produktivitasnya

sudah

di 8

atas

rata-rata

produktivitas


wilayahnya namun masih berpeluang untuk ditingkatkan melalui penggunaan varietas hibrida, penerapan teknologi usaha tani sudah sesuai anjuran namun masih berpotensi menurun karena faktor ketidakstabilan modal usaha tani mutu hasil belum optimal, efisiensi usaha belum berkembang dan optimalisasi pendapatan melalui produksi subsektor tanaman sudah maksimal (kecuali ada introduksi teknologi baru). 6. Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman

Terpadu (SL-

PTT) adalah suatu tempat pendidikan non formal bagi petani untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengenali potensi, menyusun rencana usahatani, mengatasi permasalahan,

mengambil

keputusan

dan

menerapkan

teknologi yang sesuai dengan kondisi sumberdaya setempat secara

sinergis

dan

berwawasan

lingkungan

sehingga

usahataninya menjadi efisien, berproduktivitas tinggi dan berkelanjutan. Indikator keberhasilan SL-PTT dapat dilihat dari peningkatan pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap, penerapan budidaya yang baik dan benar, peningkatan produktivitas dan keberlanjutan serta replikasinya. 7. Laboratorium Lapangan (LL) adalah kawasan/area yang terdapat dalam kawasan SL-PTT yang berfungsi sebagai lokasi percontohan, temu lapang, tempat belajar dan tempat praktek penerapan teknologi yang disusun dan diaplikasikan bersama oleh kelompoktani/petani.

9


8. Pemandu Pengamat

Lapangan Organisme

(PL)

adalah

Penyuluh

Pengganggu

Pertanian,

Tanaman

(POPT),

Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang telah mengikuti pelatihan SL-PTT dan berperan sebagai pendamping dan pengawal pelaksanaan SL-PTT. 9. Pemahaman Masalah dan Peluang (PMP) atau Kajian Kebutuhan dan Peluang (KKP) adalah tahapan pendekatan PTT yang diawali dengan kelompoktani melakukan identifikasi masalah di wilayah setempat dan membahas peluang kemungkinan mengatasi masalah tersebut. 10. POSKO I - V adalah Pos Simpul Koordinasi sebagai tempat melaksanakan

koordinasi

dalam

rangka

mendukung

kelancaran pelaksanaan SL-PTT. POSKO yang dimaksud adalah POSKO yang telah ada misalnya POSKO P2BN. 11. Rencana Usahatani Kelompok (RUK) adalah rencana kerja usahatani dari kelompoktani untuk satu periode musim tanam yang disusun melalui musyawarah dan kesepakatan bersama dalam

pengelolaan

usahatani

sehamparan

wilayah

kelompoktani yang memuat uraian kebutuhan, jenis, volume, harga satuan dan jumlah uang yang diajukan untuk pembelian saprodi sesuai kebutuhan di lapangan (spesifik lokasi). 12. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral 10


dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. 13. Pengawalan dan Pendampingan oleh Petugas Dinas adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota termasuk Penyuluh, POPT, PBT, Mantri Tani dan atau petugas lainnya sesuai dengan kebutuhan di lapangan dalam melakukan pengawalan dan pendampingan, guna lebih mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan SL-PTT. 14. Pengawalan

dan

Pendampingan

oleh

Aparat

adalah

kegiatan yang dilakukan oleh TNI-AD beserta jajarannya (Babinsa), Camat, Kades dan atau

petugas lainnya sesuai

dengan kebutuhan di lapangan dalam melakukan pengawalan dan pendampingan, guna lebih mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan SL-PTT. 15. Pengawalan dan Pendampingan oleh Peneliti adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) didukung oleh peneliti UK/UPT Lingkup

Badan

Litbang

Pertanian

guna

meningkatkan

pemahaman dan akselerasi adopsi PTT dengan menjadi narasumber pada pelatihan, penyebaran informasi, melakukan uji adaptasi varietas unggul baru, demplot, dan supervisi penerapan teknologi. 16. Pengawalan dan Pendampingan oleh Penyuluh adalah kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh guna meningkatkan 11


penerapan teknologi spesifik lokasi sesuai rekomendasi BPTP dan secara berkala hadir di lokasi LL dan SL dalam rangka pemberdayaan kelompoktani sekaligus memberikan bimbingan kepada kelompok dalam penerapan teknologi. Penyuluh diharapkan hadir pada setiap pertemuan kelompoktani di lapangan. Pada kawasan pertumbuhan, pertemuan kelompok minimal 8 kali selama satu musim tanam, pada kawasan pengembangan minimal 6 kali, sedangkan pada kawasan pemantapan minimal 4 kali selama satu musim tanam. 17. Pengawalan dan Pendampingan oleh POPT (Pengawas Organisme

Pengganggu

pendampingan

oleh

Tanaman)

Pengawas

adalah

OPT

dalam

kegiatan rangka

pengendalian hama terpadu. 18. Pengawalan dan Pendampingan oleh PBT (Pengawas Benih

Tanaman)

adalah

kegiatan

pendampingan

oleh

Pengawas Benih dalam rangka pengawasan benih. 19. Wilayah Fokus adalah lokasi peningkatan produktivitas/IP di areal/kawasan SL-PTT. 20. Wilayah

Non-Fokus

adalah

lokasi

peningkatan

produktivitas/IP di luar areal/kawasan SL-PTT. 21. Carry Over adalah sisa pertanaman kegiatan tahun berjalan tetapi produksi tidak berkontribusi pada tahun tersebut, dan akan berkontribusi pada tahun berikutnya.

12


22. Kelompoktani adalah sejumlah petani yang tergabung dalam satu hamparan/wilayah yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan

untuk

meningkatkan

usaha

agribisnis

dan

memudahkan pengelolaan dalam proses distribusi, baik itu benih, pestisida, sarana produksi dan lain-lain. 23. Swadaya adalah semua upaya yang berasal dari modal petani sendiri. 24. Benih bersubsidi adalah sejumlah tertentu benih varietas unggul bermutu padi inbrida, padi hibrida, padi gogo/lahan kering, jagung hibrida dan jagung komposit yang disalurkan oleh pemerintah dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditentukan oleh Pemerintah/Menteri Pertanian dan digunakan untuk

mendukung

pelaksanaan

Program

Tanaman Pangan (SL-PTT dan Non SL-PTT).

13

Pembangunan


II. KERAGAAN, SASARAN DAN TANTANGAN SERTA PELUANG PENINGKATAN PRODUKSI TAHUN 2014 A. Keragaan Produksi. Produksi padi dalam 5 tahun terakhir meningkat rata-rata 2,45 %/tahun, dari 64,39 juta ton GKG pada tahun 2009 menjadi 70,86 juta ton GKG pada tahun 2013 (ARAM II) sedangkan laju peningkatan produktivitas mencapai 0,74 %/tahun dan luas panen meningkat rata-rata 1,68 %/tahun, sebagaimana terlihat dalam Tabel 1. Tabel 1. Perkembangan Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi 2009-2013 (ARAM II BPS)

TAHUN

LUAS PANEN Ha

2009

12.883.576

2010

13.253.450

2011 2012

%

PRODUKTIVITAS Ku/Ha

%

49,99 2,87

PRODUKSI Ton

%

64.398.890

50,15

0,32

66.469.394

3,22

13.203.643 (0,38)

49,80

(0,70)

65.756.904 (1,07)

13.445.524

1,83

51,36

3,13

69.056.126

5,02

2013 13.769.913 Rata-Rata

2,41 1,68

51,46

0,20 0,74

70.866.571

2,62 2,45

Produksi jagung dalam 5 tahun terakhir meningkat rata-rata 1,40 %/tahun dari 17,62 juta ton PK pada tahun 2009 menjadi 18,51 juta ton PK pada tahun 2013 (ARAM II) sedangkan laju peningkatan produktivitas mencapai 3,22 %/tahun dan luas panen rata-rata

14


menurun sebesar 1,82 %/tahun, sebagaimana terlihat dalam Tabel 2. Tabel 2.Perkembangan Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Jagung 2009-2013 (ARAM II BPS)

TAHUN

LUAS PANEN

PRODUKTIVITAS

Ha

Ku/Ha

%

%

Ton

%

2009

4.160.659

2010

4.131.676

(0,70)

44,36

4,70

18.327.636

3,96

2011

3.864.692

(6,46)

45,65

2,91

17.643.250

(3,73)

2012

3.957.595

2,40

48,99

7,32

19.387.022

9,88

(2,53) -1,82

47,99

(2,04) 3,22

18.510.435

(4,52) 1,40

2013 3.857.359 Rata-Rata

42,37

PRODUKSI 17.629.748

B. Sasaran Produksi Tahun 2014 1. Padi. Sasaran produksi padi tahun 2014 adalah 76,57 juta ton GKG atau meningkat 6,25 % dibanding sasaran produksi tahun sebelumnya sebesar 72,06 ton GKG. Untuk Tahun 2014, sasaran tanam 14,82 juta ha, sasaran panen 14,31 juta ha, sasaran produktivitas 53,50 ku/ha. Apabila dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2013 (ARAM II), sasaran produksi tahun 2014 adalah 8,04 % di atas produksi 2013 (ARAM II) yaitu sebesar 70,87 juta ton GKG, Sasaran produktivitas tahun 2014 ditetapkan sebesar 53,50 ku/ha atau meningkat 3,96 %

15


dibanding produktivitas 2013 (ARAM II) yaitu sebesar 51,46 ku/ha. 2. Jagung. Sasaran produksi jagung tahun 2014 adalah 20,82 juta ton PK atau 12,48 % diatas produksi tahun 2013 (ARAM II) yaitu sebesar 18,51 juta ton PK. Sasaran tanam 4,46 juta ha, sasaran panen 4,15 juta ha dan sasaran produktivitas 50,16 ku/ha. Tabel 3. Persentase Kenaikan Angka Sasaran 2014 Terhadap ARAM II Tahun 2013 KOMODITAS

PADI

JAGUNG

ARAM II 2013

URAIAN

SASARAN 2014

%

Luas Tanam (jt Ha)

14,25

14,86

4,31

Luas Panen (jt Ha)

13,77

14,31

3,92

Produktivitas (Ku/Ha)

51,46

53,50

3,96

Produksi (jt ton GKG)

70,87

76,57

8,04

Luas Tanam (jt Ha)

3,99

4,46

11,68

Luas Panen (jt Ha)

3,86

4,15

7,51

Produktivitas (Ku/Ha)

47,99

50,16

4,52

Produksi (jt ton PK)

18,51

20,82

12,48

Sasaran produksi padi dan jagung tahun 2014, disajikan pada Lampiran 1 dan Lampiran 2.

C. Tantangan dan Peluang Peningkatan Produksi. Kendala antar sektoral dalam peningkatan produksi tanaman pangan yang semakin kompleks karena berbagai perubahan dan perkembangan

lingkungan

strategis

diluar

sektor

pertanian

berpengaruh dalam peningkatan produksi tanaman pangan.

16


Tantangan utama yang dihadapi dalam upaya peningkatan produksi tanaman pangan adalah : 1). Meningkatnya permintaan beras sesuai dengan peningkatan jumlah penduduk, 2). Terbatasnya ketersediaan beras dunia, dan 3). Kecenderungan meningkatnya harga pangan. Disamping tantangan, upaya peningkatan produksi tanaman juga dihadapi oleh sejumlah permasalahan, yaitu antara lain : 1). Dampak

Perubahan

Iklim

(DPI)

dan

serangan

organisme

pengganggu tumbuhan (OPT), 2). Rusaknya infrastruktur irigasi, lingkungan dan semakin terbatasnya sumber air, 3). Konversi lahan sawah, 4). Keterbatasan akses petani terhadap sumber-sumber pembiayaan, 5). Kompetisi antar komoditas, 6). Tingginya konsumsi beras sebagai pangan pokok sumber karbohidrat dan 7). Belum sinerginya antar sektor dan Pusat–Daerah dalam menunjang pembangunan pertanian khususnya produksi padi dan jagung. Disamping tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningatan produksi tanaman pangan, terdapat sejumlah peluang yang apabila dimanfaatkan dengan baik akan memberikan kontribusi pada upaya peningkatan produksi. Peluang tersebut antara lain : 1). Kesenjangan hasil antara potensi dan kondisi di lapangan masih tinggi, 2). Tersedia teknologi untuk meningkatkan produktivitas, 3). Potensi sumberdaya lahan sawah, rawa/lebak, lahan kering (perkebunan, kehutanan) yang masih luas, 4). Pengetahuan/Keterampilan SDM (Petani, Penyuluh/PPL, POPT, Pengawas Benih Tanaman/PBT, dan Petugas Pertanian Lainnya) 17


masih

dapat

dikembangkan,

5).

Tersedianya

potensi

pengembangan produksi berbagai pangan pilihan selain beras, 6). Dukungan Pemerintah Daerah dan 7). Ketersediaan sumber genetik.

18


III. STRATEGI DAN UPAYA PENCAPAIAN PRODUKSI TAHUN 2014 A. Strategi. Strategi peningkatan produksi tanaman serealia tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan Produktivitas. Peningkatan produktivitas dilakukan melalui pemakaian benih varietas unggul bermutu produktivitas tinggi termasuk benih padi hibrida dan jagung hibrida, sistem jarak tanam jajar legowo, pemupukan berimbang dan pemakaian pupuk organik serta pupuk

bio-hayati,

pengelolaan

pengairan

dan

perbaikan

budidaya disertai pengawalan, pendampingan, pemantauan dan koordinasi, dll. Strategi ini terutama dilaksanakan di wilayah dimana perluasan areal sudah sulit dilakukan, sehingga dengan penerapan teknologi spesifik lokasi diharapkan masih dapat ditingkatkan produktivitasnya. Hal lain yang dapat diterapkan adalah dengan mengurangi potensi kehilangan hasil melalui penanganan panen dan pasca panen yang lebih baik. 2. Perluasan Areal Tanam dan Pengelolaan Lahan. Perluasan areal dilakukan melalui upaya optimalisasi lahan melalui upaya perbaikan seperti JITUT, JIDES, dan Tata Air Mikro, pompanisasi dan penambahan baku lahan sawah (cetak sawah baru), disertai konservasi lahan yang berkelanjutan serta peningkatan indeks pertanaman, pengelolaan air irigasi, dll. 19


3. Pengamanan Produksi. Pengamanan produksi dimaksudkan untuk mengurangi dampak perubahan iklim seperti kebanjiran dan kekeringan serta pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), dan pengamanan kualitas produksi dari residu pestisida serta mengurangi kehilangan hasil pada saat penanganan panen dan pasca panen yang masih cukup besar. 4. Penyempurnaan Manajemen. Manajemen yang telah ada dan berjalan saat ini perlu lebih disempurnakan agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai rencana.

Penyempurnaan

manajemen

tersebut

berupa

dukungan kebijakan dan regulasi, penyempurnaan manajemen teknis serta penyempurnaan data dan informasi. Dengan kegiatan penyempurnaan diharapkan pelaksanaan peningkatan produksi tanaman pangan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan pada akhirnya dapat mendukung pencapaian sasaran produksi tahun 2014 dan surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014. B. Upaya Pencapaian Sasaran Produksi Tahun 2014 Upaya pencapaian sasaran produksi padi dan jagung tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Upaya Pencapaian Sasaran Produksi Padi Tahun 2014 Fokus Utama pencapaian sasaran produksi padi tahun 2014 adalah peningkatan produktivitas padi melalui peningkatan 20


kualitas SL-PTT berbasis pola pertumbuhan, pengembangan dan pemantapan dengan pendekatan kawasan skala luas, terintegrasi dari hulu sampai hilir, bantuan sebagai instrument stimulan, serta dukungan pendampingan dan pengawalan pada areal seluas 4,625 juta ha. Sedangkan di luar fokus utama melalui upaya peningkatan produksi lainnya pada kawasan areal tanam seluas 9,46 juta ha, dan perluasan areal tanam seluas 734 ribu ha sebagaimana terlihat dalam Tabel 4 berikut ini : Tabel 4. Upaya Pencapaian Sasaran Produksi Padi Tahun 2014

1. Peningkatan Produktivitas a. Pertanaman Okt-Des 2013 b. Kegiatan SL-PTT 2013 c. Kegiatan SL-PTT 2014 d. Kegiatan SRI e. GP3K f. Pertanaman oleh Kadin dan Grup Solaria g. Dukungan APBD 2. Perluasan Areal Tanam a. Pencetakan Sawah Baru b. Pemanfaatan Hasil Cetak Sawah 2013 c. Pengembangan Jaringan Irigasi c. Optimasi Lahan 3 Swadaya Murni Petani (KKPE/KUR/Dukungan PPL Swadaya)

Luas Tanam (Ha) 12.326.498 3.480.498 1.500.000 4.625.000 180.000 1.100.000 41.000 1.400.000 734.290 40.000 28.000 500.000 166.290 1.764.212

Sasaran Produksi

14.825.000

No.

Uraian

Luas Panen Produktivitas (Ha) (Ku/Ha) 10.304.173 55,40 3.306.473 52,11 1.425.000 55,00 2.987.750 55,44 171.000 67,00 1.045.000 65,00 38.950 51,05 1.330.000 55,00 354.488 30,76 11.400 21,93 26.600 26,32 237.500 31,10 78.988 32,50 3.652.353 50,36 14.311.014

53,50

Produksi (Ton) 57.082.438 17.228.465 7.837.500 16.564.438 1.145.700 6.792.500 198.835 7.315.000 1.090.241 25.000 70.000 738.531 256.710 18.395.040 76.567.719

a. Fokus utama peningkatan produktivitas padi melalui SLPTT berbasis kawasan adalah upaya pencapaian sasaran produksi padi tahun 2014 yang difokuskan pada kegiatan peningkatan produktivitas di kawasan areal tanam SL-PTT padi seluas 4,625 juta ha, yang terdiri dari:

21


1) Kawasan Pertumbuhan seluas : 298.800 ha. a. Padi

inbrida

sawah

seluas

72.950

ha

yang

dialokasikan di 56 Kabupaten/Kota pada 18 Provinsi. b. Padi inbrida pasang surut seluas 94.000 ha yang dialokasikan di 17 Kabupaten/Kota pada 8 Provinsi. c. Padi inbrida rawa lebak seluas 26.000 ha yang dialokasikan di 14 Kabupaten/Kota pada 5 Provinsi d. Padi inbrida lahan kering seluas 105.850 ha yang dialokasikan di 78 Kabupaten/Kota pada 13 Provinsi.

2) Kawasan Pengembangan seluas : 592.200 ha. a. Padi inbrida sawah seluas seluas 284.000 ha yang dialokasikan di 190 Kabupaten/Kota pada 27 Provinsi. b. Padi hibrida seluas 200.000 ha yang dialokasikan di 117 Kabupaten/Kota pada 14 Provinsi. c. Padi inbrida lahan kering seluas 108.200 ha yang dialokasikan di 58 Kabupaten/Kota pada 9 Provinsi.

3) Kawasan Pemantapan seluas : 3.734.000 ha. a. Padi inbrida sawah seluas 3.632.000 ha yang dialokasikan di 345 Kabupaten/Kota pada 27 Provinsi. b. Padi inbrida lahan kering seluas 102.000 ha yang dialokasikan di 44 Kabupaten/Kota pada 10 Provinsi. Alokasi SL-PTT Padi Tahun 2014, per Provinsi dan Kabupaten/Kota, disajikan pada Lampiran 2. 22


b. Upaya peningkatan produksi padi di luar wilayah fokus Upaya peningkatan produksi dan produktivitas padi areal di luar wilayah fokus dilakukan melalui serangkaian pembinaan, pengawalan,

pendampingan

dan

bimbingan

yang

terkoordinasi dan terintegrasi dengan memanfaatkan benih bersubsidi, benih non subsidi dan atau benih dari sumbersumber lain, pupuk bersubsidi (urea, ZA, SP-36/Superphos, NPK dan pupuk organik), alsintan, SRI, Pertanaman oleh Kadin dan Grup Solaria, GP3K, dukungan APBD, cetak sawah

baru,

pemanfaatan

hasil

cetak

sawah

2013,

pengembangan jaringan irigasi, optimasi lahan dan swadaya murni petani melalu KKPE/KUR/Dukungan Penyuluh/PPL Swadaya. Areal yang dikelola dengan pola ini seluas 10,2 juta ha dengan kontribusi produksi sebesar 60 juta ton GKG. Agar upaya ini dapat berhasil maka dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan melalui dukungan dan gerakan yang luar biasa antara lain :(1). gerakan pengolahan tanah, (2). gerakan tanam dan panen serentak, (3). gerakan pemupukan berimbang, (4). gerakan penerapan teknologi, (5). gerakan pengendalian OPT, (6). gerakan penanganan panen dan pasca panen, dan (7). gerakan lainnya dengan dukungan dana APBN maupun APBD I dan APBD II serta dana masyarakat dan stakeholder. Penyuluh Pertanian/PPL, POPT dan PBT tetap harus melakukan pengawalan dan pendampingan pada areal 23


tanam di luar SL-PTT. Pada prinsipnya semua dana yang ada dikelola oleh Dinas Pertanian dan Bakorluh/Bapeluh ditujukan untuk meningkatkan produksi padi dan jagung baik di areal SL-PTT maupun di luar areal SL-PTT. Posko I P2BN di Pusat, Posko II di Provinsi, Posko III di Kabupaten/Kota, Posko IV di Kecamatan/BPP, dan Posko V di Desa, agar dioperasionalkan secara optimal sesuai dengan Permentan Nomor 45 Tahun 2011 mengenai Tata Hubungan Kerja

Antar

Pengembangan,

Kelembagaan dan

Teknis,

Penyuluhan

Penelitian Pertanian

dan Dalam

Mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN). 2. Upaya Pencapaian Sasaran Produksi Jagung Tahun 2014 Fokus utama pencapaian sasaran produksi jagung tahun 2014 adalah peningkatan produktivitas melalui SL-PTT berbasis kawasan seluas 260 ribu ha. Sedangkan di luar fokus utama melalui upaya peningkatan produksi lainnya pada kawasan areal tanam seluas 3,59 ha dan perluasan areal tanam seluas 603 ribu ha, sebagaimana padaTabel 5 berikut ini :

24


Tabel 5. Upaya Pencapaian Sasaran Produksi Jagung Tahun 2014 No.

Luas Tanam (Ha) 460.000 260.000 200.000

Uraian

1 Peningkatan Produktivitas a. SLPTT b. Swasta 2 Perluasan Areal a. Optimalisasi dengan Dukungan Subsidi Benih b. Pengembangan Areal Tanam (Pemerintah Daerah) 3 Swadaya Murni Petani Jumlah

Luas Panen Produktivitas (Ha) (Ku/Ha) 437.000 58,55 247.000 65,00 190.000 50,16

Produksi (Ton PK) 2.558.540 1.605.500 953.040

603.000 500.000 103.000

572.850 475.000 97.850

50,16 50,16 50,16

2.873.416 2.382.600 490.816

3.400.354

3.141.069

49,00

15.390.643

4.463.354

4.150.919

50,16

20.822.599

a. Fokus utama peningkatan produktivitas jagung melalui SL-PTT berbasis kawasan adalah upaya pencapaian sasaran produksi jagung tahun 2014 yang difokuskan pada kegiatan peningkatan produktivitas jagung di kawasan areal tanam seluas 260 ribu ha yang terdiri dari : 1) Kawasan Pertumbuhan seluas : 54.700 ha. a. Jagung hibrida seluas 9.000 ha yang dialokasikan di 10 Kabupaten/Kota pada 7 Provinsi. b. Jagung komposit seluas 45.700 ha yang dialokasikan di 64 Kabupaten/Kota pada 14 Provinsi. 2) Kawasan Pengembangan seluas : 170.300 ha. a. Jagung hibrida seluas 170.300 ha yang dialokasikan di 139 Kabupaten/Kota pada 24 Provinsi. 3) Kawasan Pemantapan seluas : 35.000 ha. a. Jagung hibrida seluas 35.000 ha yang dialokasikan di 29 Kabupaten/Kota pada 10 Provinsi.

25


Alokasi SL-PTT Jagung Tahun 2014, per Provinsi dan Kabupaten/Kota, disajikan pada Lampiran 2. b. Upaya peningkatan produksi jagung di luar fokus utama peningkatan produktivitas dan produksi dilakukan dengan pembinaan,

pendampingan

dan

bimbingan

yang

terkoordinasi dan terintegrasi dengan memanfaatkan benih bersubsidi, benih non subsidi dan atau benih dari sumbersumber lainnya, pupuk bersubsidi, dan swadaya murni petani serta

stakeholders.

Upaya

ini

diperkirakan

mampu

menyumbangkan produksi pada tahun 2014 sebesar 19,22 juta ton PK dari areal tanam seluas 4,20 juta ha. Upaya peningkatan produktivitas jagung agar dilakukan dengan

perluasan

produktivitas

tinggi

penggunaan disamping

benih

jagung

peningkatan

hibrida

pemupukan

berimbang. Lokasi-lokasi yang masih menggunakan varietas lokal dan varietas komposit produktivitas rendah agar diupayakan dapat diganti dengan jagung hibrida atau jagung komposit produktivitas tinggi. Upaya penggunaan benih jagung hibrida atau jagung komposit produktivitas tinggi, antara lain dapat dilakukan dengan : 1). mendekatkan para produsen benih jagung hibrida atau jagung komposit produktivitas tinggi kepada para petani, 2). memotivasi produsen benih tersebut melakukan demonstrasi

di

lokasi-lokasi

sasaran,

3).

mendorong

kemitraan petani dengan produsen benih atau dengan 26


pengusaha pakan ternak (konsumen jagung). Dengan demikian penggunaan benih jagung hibrida diharapkan dapat meningkat. Upaya perluasan areal tanam jagung agar diupayakan pula dengan peningkatan indeks pertanaman (IP) di lahan yang masih mempunyai potensi atau perluasan pada lokasi/lahan baru (Optimalisasi dengan dukungan subsidi benih dan pengembangan areal tanam oleh pemerintah daerah).

27


IV. PTT PADI DAN JAGUNG Pengelolaan tanaman terpadu (PTT) merupakan inovasi baru untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam peningkatan produktivitas. Teknologi intensifikasi bersifat spesifik lokasi, tergantung pada masalah yang akan diatasi (demand driven technology). Komponen teknologi PTT ditentukan bersama-sama petani melalui analisis kebutuhan teknologi (need assessment). PTT sebagai suatu pendekatan inovatif dalam upaya meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani serta sebagai suatu pendekatan pembangunan peningkatan

tanaman produksi

pangan

padi

dan

khususnya jagung

dalam

melalui

mendorong

SL-PTT

telah

dilaksanakan secara Nasional mulai tahun 2008 dan berlanjut hingga sekarang dengan berbagai perbaikan dan penyempurnaan dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. A. Prinsip-prinsip PTT. 1. Terpadu : PTT merupakan suatu pendekatan agar sumber daya tanaman, tanah dan air dapat dikelola dengan sebaik-baiknya secara terpadu. 2. Sinergis : PTT memanfaatkan teknologi pertanian terbaik, dengan memperhatikan keterkaitan yang saling mendukung antar komponen teknologi. 3. Spesifik lokasi : PTT memperhatikan kesesuaian teknologi dengan

lingkungan fisik maupun sosial budaya dan ekonomi

petani setempat. 28


4. Partisipatif : Petani turut berperan serta dalam memilih dan menguji teknologi yang sesuai dengan kondisi setempat dan kemampuan petani melalui proses pembelajaran dalam bentuk laboratorium lapangan (LL). B. Tahapan Penerapan PTT. 1. Langkah pertama penerapan PTT adalah pemandu lapangan bersama petani melakukan Pemahaman Masalah dan Peluang (PMP) atau Kajian Kebutuhan dan Peluang (KKP). Identifikasi masalah peningkatan hasil di wilayah setempat dan membahas peluang

mengatasi

masalah

tersebut,

berdasarkan

cara

pengelolaan tanaman, analisis iklim/curah hujan, kesuburan tanah, luas pemilikan lahan, lingkungan sosial ekonomi. 2. Langkah kedua adalah merakit berbagai komponen teknologi PTT berdasarkan kesepakatan kelompok untuk diterapkan di lahan usahataninya. 3. Langkah

ketiga

adalah

penyusunan

RUK

berdasarkan

kesepakatan kelompok. 4. Langkah keempat adalah penerapan PTT. 5. Langkah kelima adalah pengembangan/replikasi PTT ke petani lainnya. C. Komponen PTT Padi. Komponen dasar/compulsory dan pilihan disesuaikan spesifik wilayah setempat yang paling tepat diterapkan. Komponen teknologi pilihan

dapat

menjadi

compulsory 29

apabila

hasil

KKP


memprioritaskan komponen teknologi dimaksud menjadi keharusan untuk pemecahan masalah utama suatu wilayah, demikian pula sebaliknya bagi komponen teknologi dasar. Adapun komponen PTT padi dasar/compulsory, dikemukakan pada Tabel 6 sedangkan komponen pilihan pada Tabel 7 berikut. Tabel 6. Komponen PTT Padi Dasar Padi sawah irigasi

Padi sawah tadah hujan

Padi rawa lebak

Padi gogo

 Varietas moderen (VUB, PH, PTB)

 Varietas moderen (VUB, PTB)

 Pergiliran varietas (VUB, PTB)

 Varietas moderen (VUB, PTB)

 Bibit bermutu dan sehat

 Benih bermutu dan sehat

 Benih bermutu dan sehat

 Bibit bermutu dan sehat

 Pengaturan cara tanam (jajar legowo)

 Pengelolaan hara P dan K berdasar PUTS

 Pemberian bahan organik

 Pemupukan N granul, P dan K berdasarkan PUTS

 Pemupukan berimbang dan efisien menggunakan BWD dan PUTS/petak omisi/Permentan No. 40/2007

 Pemberian bahan organik

 Pemupukan berdasar status kesuburan tanah

 Pengendalian gulma terpadu

 Konservasi tanah dan air

 PHT sesuai OPT sasaran.

 PHT sesuai OPT sasaran.

Tabel 7. Komponen PTT Padi Pilihan Padi sawah irigasi

 Bahan organik/pupuk

kandang/amelioran**

 Umur bibit  Pengolahan tanah yang baik

 Pengelolaan air optimal

(pengairan berselang)  Pupuk cair (PPC, ppk organik, pupuk biohayati)/ZPT, pupuk mikro)  Penanganan panen dan pasca panen

Padi sawah tadah hujan

Padi gogo

 Pengelolaan tanaman

yang meliputi populasi dan cara tanam (legowo, larikan, dll)  Cara tanam dilarik dengan populasi tanaman tinggi menggunakan alat tanam row seeding  PHT sesuai OPT sasaran  Penanganan panen dan pasca panen

Padi rawa lebak





 

  

yang meliputi populasi dan cara tanam (legowo, larikan, dll) PHT sesuai OPT setempat Pengendalian gulma terpadu Pola tanam berbasis padi gogo Penanganan panen dan pasca panen

 

yang meliputi populasi dan cara tanam (legowo, larikan, dll) Umur bibit Pengelolaan air, pembuatan saluran/ caren keliling Pengendalian gulma terpadu Penanganan panen dan pasca panen

*: Komponen teknologi pilihan dapat menjadi compulsory apabila hasil KKP memprioritaskan komponen teknologi yang dimaksud menjadi keharusan untuk pemecahan masalah utama suatu wilayah, demikian pula sebaliknya bagi komponen teknologi dasar. **: Prioritas

(Sumber : Puslitbang Tanaman Pangan, Badan Litbang 2012 dan Analisis) 30


Adapun PTT padi di lahan pasang surut yaitu : 1).Penggunaan varietas unggul adaptif, 2). Pemupukan spesifik lokasi, 3). Amelioran (digunakan abu dan/atau kapur untuk meningkatkan pH), 4). Pengendalian terpadu untuk hama, penyakit dan gulma dan 5). Menggunakan alsin untuk pra dan pasca panen. Pengolahan tanah sempurna dimaksudkan untuk pencucian racun dan meratakan tanah.(Sumber : Puslitbang Tanaman Pangan, Badan Litbang, 2012).

D. Komponen PTT Jagung. Komponen dasar dan pilihan disesuaikan spesifik wilayah setempat yang paling tepat diterapkan. Komponen PTT Jagung dasar yaitu : 1). Varietas unggul baru, hibrida atau komposit, 2). Benih bermutu dan berlabel, 3). Populasi 66.000 - 75.000 tanaman/ha dan 4). Pemupukan berdasarkan kebutuhan tanaman dan status hara tanah. Sedangkan komponen PTT Jagung pilihan adalah : 1). Penyiapan lahan, 2). Pemberian pupuk organik, 3). Pembuatan saluran drainase pada lahan kering, atau saluran irigasi pada lahan sawah, 4). Pembumbunan, 5). Pengendalian gulma secara mekanis atau dengan herbisida kontak, 6). Pengendalian hama dan penyakit, dan 7). Panen tepat waktu dan pengeringan segera. Dalam rangka peningkatan Indeks Pertanaman (IP) 400 jagung, persyaratan yang harus dipenuhi adalah : 1). Lokasi tersedia cukup air saat diperlukan, terutama saat musim kemarau, 2). Lahan bebas genangan air saat musin hujan, 3). Tenaga kerja cukup tersedia setiap saat dan 4). Umur varietas yang ditanam tidak lebih 100 hari. 31


E. Peran Komponen PTT. Penggunaan benih varietas unggul bermutu akan menghasilkan daya perkecambahan yang tinggi dan seragam, tanaman yang sehat dengan perakaran yang baik, tanaman tumbuh lebih cepat, tahan terhadap hama dan penyakit, berpotensi hasil tinggi dan mutu hasil yang lebih baik. Penanaman yang tepat waktu, serentak dan jumlah populasi yang optimal dapat menghindari serangan hama dan penyakit, menekan pertumbuhan gulma, terhindar dari kelebihan dan kekurangan air, memberikan pertumbuhan tanaman yang sehat dan seragam serta hasil yang tinggi. Pemberian pupuk secara berimbang berdasarkan kebutuhan tanaman dan ketersediaan hara tanah dengan prinsip tepat jumlah, jenis, cara, dan waktu aplikasi sesuai dengan jenis tanaman akan memberikan

pertumbuhan

yang

baik

dan

meningkatkan

kemampuan tanaman mencapai hasil tinggi. Pemberian air pada tanaman secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan tanaman dan kondisi tanah merupakan faktor penting bagi pertumbuhan dan hasil tanaman yaitu air sebagai pelarut sekaligus pengangkut hara dari tanah ke bagian tanaman. Kebutuhan akan air disetiap stadia tanaman berbeda-beda, pemberian air secara tepat akan meningkatkan hasil dan menekan terjadinya stres pada tanaman yang diakibatkan karena kekurangan dan kelebihan air.

32


Perlindungan tanaman dilaksanakan untuk mengantisipasi dan mengendalikan serangan OPT dan DPI dengan meminimalkan kerusakan

atau

Pengendalian

penurunan

dilakukan

produksi

berdasarkan

akibat prinsip

serangan dan

OPT. strategi

Pengendalian Hama Terpadu (PHT). Khususnya pengendalian dengan pestisida merupakan pilihan terakhir bila serangan OPT berada diatas ambang ekonomi. Penggunaan pestisida harus memperhatikan jenis, jumlah dan cara penggunaannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan resurjensi atau resistensi OPT atau dampak lain yang merugikan lingkungan. Penanganan panen dan pasca panen akan memberikan hasil yang optimal jika panen dilakukan pada waktu dan cara yang tepat yaitu tanaman dipanen pada masak fisiologis berdasarkan umur tanaman, kadar air dan penampakan visual hasil sesuai dengan diskripsi varietas. Pemanenan dilakukan dengan sistem kelompok yang dilengkapi dengan peralatan dan mesin yang cocok sehingga menekan kehilangan hasil. Hasil panen dikemas dalam wadah dan disimpan ditempat penyimpanan yang aman dari OPT dan perusak hasil lainnya sehingga mutu hasil tetap terjaga dan tidak tercecer. F. Pemilihan Teknologi PTT. Komponen teknologi yang dipilih dan diterapkan oleh petani dalam melaksanakan SL-PTT adalah komponen teknologi PTT. Perakitan komponen teknologi budidaya dilakukan dengan cara penelusuran setiap alternatif komponen teknologi, jumlah yang mempengaruhi 33


dan yang dipengaruhi. Apabila hal tersebut telah diketahui maka antar

komponen

teknologi

dan

aspek

lingkungan

dapat

disinergiskan. Pemilihan teknologi budidaya yang optimal dapat dilakukan dengan memaksimalkan komponen teknologi yang saling sinergis dan meminimalkan komponen teknologi yang saling antagonis (berlawanan) sehingga diperoleh teknik budidaya dalam pendekatan PTT yang spesifik lokasi. Kombinasi komponen teknologi yang digunakan pada lokasi tertentu dapat berbeda dengan lokasi lainnya, karena beragamnya kondisi lingkungan pertanaman. Setiap teknologi dan kombinasi teknologi yang sedang dikembangkan pada suatu lokasi dapat berubah sejalan dengan perkembangan ilmu dan pengalaman petani di lokasi setempat. Untuk menetapkan paket teknologi SL-PTT yang akan dilaksanakan di setiap unit agar dikonsultasikan dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) di masing–masing wilayah. G. Keuntungan Penerapan Teknologi PTT. 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil usahatani 2. Efisiensi biaya usahatani dengan penggunaan teknologi yang tepat untuk masing-masing lokasi. 3. Kesehatan lingkungan tumbuh pertanaman dan lingkungan kehidupan secara keseluruhan akan terjaga.

34


V. SEKOLAH LAPANGAN PTT PADI DAN JAGUNG A. Model Pemberdayaan Petani Melalui SL-PTT. SL-PTT berfungsi sebagai pusat belajar pengambilan keputusan para petani/kelompoktani, sekaligus tempat tukar menukar informasi dan pengalaman lapangan, pembinaan manajemen kelompok serta sebagai percontohan bagi kawasan lainnya. Untuk itu, melalui SL-PTT diharapkan petani/kelompok tani nantinya akan mampu mengambil keputusan atas dasar pertimbangan teknis dan ekonomis dalam setiap tahapan budidaya usahataninya serta mampu

mengaplikasikan

teknologi

secara

benar

sehingga

meningkatkan produksi dan pendapatannya. Sekolah Lapangan PTT tidak terikat dengan ruang kelas, sehingga belajar dapat dilakukan di saung dan tempat-tempat lain yang berdekatan dengan lahan belajar. Dalam SL-PTT terdapat satu unit Laboratorium Lapangan (LL) yang merupakan bagian dari kegiatan SL-PTT sebagai tempat bagi petani anggota kelompoktani dapat melaksanakan seluruh tahapan SLPTT pada lahan tersebut. Dalam melaksanakan LL kelompoktani dapat mengacu pada rekomendasi teknologi setempat. SL-PTT dilaksanakan oleh kelompoktani yang sudah terbentuk dan masih aktif. Kelompoktani yang dimaksud diupayakan kelompoktani yang

dibentuk

berdasarkan

hamparan,

atau

lokasi

lahan

usahataninya diupayakan masih dalam satu hamparan setiap kelompok. Hal ini perlu untuk mempermudah interaksi antar anggota 35


karena mereka saling mengenal satu sama lainnya dan diharapkan tinggal saling berdekatan sehingga bila teknologi SL-PTT sudah diadopsi secara individu akan mudah ditiru petani lainnya. Tiap unit SL-PTT terdiri dari petani peserta yang berasal dari satu kelompoktani yang sama dan atau dengan kelompoktani lain terdekat. Dalam setiap unit SL-PTT perlu ditetapkan seorang ketua yang bertugas mengkoordinasikan aktivitas anggota kelompok, seorang sekretaris yang bertugas sebagai pencatat kegiatan– kegiatan yang dilaksanakan pada setiap pertemuan dan seorang bendahara yang bertugas mengurusi masalah yang berhubungan dengan keuangan. Untuk menjamin kelangsungan dinamika kelompok dalam kelas SLPTT, perlu diusahakan paling tidak satu orang dari kelompoktani sebagai motivator yang mampu memberikan respon yang cepat terhadap inovasi dan mampu mendorong anggota kelompok lainnya dapat memberikan respon yang sama. Peserta SL-PTT akan mengadakan pengamatan bersama–sama di petak percontohan/Laboratorium Lapangan (LL), mendiskripsikan dan membahas temuan–temuan lapangan. Pemandu Lapangan berperan sebagai fasilitator untuk mengarahkan jalannya diskusi kelompok. Peserta SL-PTT wajib mengikuti setiap tahap pertanaman dan mengaplikasikan kombinasi komponen teknologi yang sesuai spesifik lokasi mulai dari pengolahan tanah, budidaya, penanganan panen dan pasca panen. Pada setiap tahapan pelaksanaan, petani 36


peserta diharapkan melakukan serangkaian kegiatan yang sudah direncanakan dan dijadwalkan, baik dipetak LL maupun dilahan usahataninya. Sketsa model pemberdayaan petani melalui SL-PTT, seperti pada Gambar 1 berikut ini.

37

Gambar 1. Sketsa Model Pemberdayaan Petani Melalui SL-PTT

Draft

PEDNIS SL-PTT PADI DAN JAGUNG 2014

38


B. Tipe, Kriteria dan Batasan Kawasan SL-PTT. Fokus kegiatan peningkatan produktivitas tanaman serealia tahun 2014 dilaksanakan melalui peningkatan kualitas SL-PTT melalui pola pertumbuhan, pengembangan dan pemantapan dengan pendekatan kawasan skala luas, terintegrasi dari hulu sampai hilir, bantuan sebagai instrumen stimulan, dukungan dan pengawalan serta pendampingan. Untuk itu, lokasi SL-PTT tahun 2014 tetap difokuskan kedalam 3 kawasan, yaitu kawasan pertumbuhan, kawasan pengembangan dan kawasan pemantapan. Luas 1 (satu) kawasan untuk padi inbrida, padi hibrida, jagung hibrida dan jagung komposit 1.000 ha kecuali padi rawa lebak seluas 500 ha. Luas 1 (satu) kawasan seluas 1.000 ha, untuk daerah-daerah yang dikarenakan kondisi geografis setempat tidak memungkinkan maka luasan dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Untuk jelasnya tipe, kriteria dan

orientasi

pengembangan

serta

batasan

kawasan dikemukakan pada Tabel 8 dan Tabel 9.

39

pengembangan


Tabel 8. Tipe, Kriteria dan Orientasi Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Tanaman Pangan KRITERIA KAWASAN

TIPE KAWASAN

PERTUMBUHAN

PENGEMBANGAN

ORIENTASI PENGUATAN

-

PRODUKTIVITAS LEBIH RENDAH DARI RATA-RATA WILAYAHNYA

- PENINGKATAN PRODUKTIVITAS

-

PEMANFAATAN LAHAN BELUM OPTIMAL

- PENINGKATAN INDEKS PERTANAMAN (IP)

-

TINGKAT KEHILANGAN HASIL MASIH TINGGI

- PENURUNAN TINGKAT KEHILANGAN HASIL

-

PRODUKTIVITAS HAMPIR SAMA DENGAN PRODUKTIVITAS RATA-RATA WILAYAHNYA

- PENINGKATAN PRODUKTIVITAS

-

PEMANFAATAN LAHAN HAMPIR OPTIMAL

- PENURUNAN TINGKAT KEHILANGAN HASIL

-

TINGKAT KEHILANGAN HASIL SEDANG

- PENINGKATAN MUTU HASIL

-

MUTU HASIL BELUM OPTIMAL

-

PRODUKTIVITAS SUDAH LEBIH TINGGI DARI PRODUKTIVITAS RATA-RATA WILAYAHNYA

- PENGENALAN TEKNOLOGI BARU

-

MUTU HASIL BELUM OPTIMAL

- PENINGKATAN MUTU HASIL

-

EFISIENSI USAHA BELUM BERKEMBANG

-

-

OPTIMALISASI PENDAPATAN MELALUI PRODUKSI SUBSEKTOR TANAMAN SUDAH MAKSIMAL (KECUALI - DIVERSIFIKASI PRODUK TANAMAN PANGAN ADA INTRODUKSI TEKNOLOGI BARU)

PEMANTAPAN

EFISIENSI USAHA MELALUI PEMANFAATAN LIMBAH LINGKUNGAN

-

PENGATURAN HARGA DAN MARGIN

-

DIVERSIFIKASI PENDAPATAN MELALUI SUBSEKTOR LAIN

Keterangan: 1. Pemerintah memiliki keterbatasan anggaran 2. Sasaran pembangunan yang ditargetkan adalah peningkatan produksi dan peningkatan pendapatan. 3. Pada setiap kawasan, diperlukan dukungan setiap Eselon I mengacu target orientasi.

40


Tabel 9. Batasan Pengembangan Kawasan Padi dan Jagung Tahun 2014

Komoditi

PADI

Faktor Pertimbangan Kawasan

Baku Lahan

Jenis Lahan

1 Lahan Sawah

2 Lahan Kering

JAGUNG

Baku Lahan

Lahan Sawah/Lahan Kering

Komponen Model 1 Kawasan

Luasan 1 Kawasan (Ha)

1 SL-PTT Padi Inbrida

1,000

2 SL-PTT Padi Inbrida Spesifik Lokasi

1,000

3 SL-PTT Padi Inbrida Peningkatan IP

1,000

4 SL-PTT Padi Inbrida Lahan Rawa - Rawa Lebak

500

- Pasang Surut

1,000

5 SL-PTT Pengembangan Padi Hibrida

1,000

6 Demfarm Padi Hibrida

1,000

7 SL-PTT Padi Lahan Kering

1,000

1 SL-PTT Jagung Hibrida

1,000

2 SL-PTT Jagung Komposit

1,000

3 Optimasi Jagung Hibrida

1,000

Catatan : 1. Faktor pertimbangan baku lahan sangat diperhatikan 2. Alokasi jenis model kawasan agar memperhatikan tingkat produktivitas, indeks pertanaman, dan pengembangan jaringan irigasi. 3. Apabila ada lahan yang dapat diperluas lagi maka akan dilakukan melalui instrumen Cadangan Benih Nasional (CBN). 4. Dukungan dari Eselon 1 lain terutama Ditjen PSP, PPHP, Badan Litbang, dan BPPSDMP diletakkan sesuai dengan kebutuhan komponen dan permasalahan yang ada.

C. Kriteria Kawasan. Luas 1 (satu) kawasan 1.000 ha diutamakan dalam 1 (satu) desa dalam satu kecamatan dan penuhi terlebih dahulu areal dalam 1 (satu) desa dalam satu kecamatan tersebut. Namun apabila areal di 41


desa tersebut belum mencukupi, maka kekurangannya dapat ditambah/dipenuhi dari desa terdekat, dan seterusnya hingga kawasan seluas 1.000 ha dapat terpenuhi. Apabila kawasan 1.000 ha belum dapat dipenuhi dari satu kecamatan, maka kekurangannya dapat dipenuhi dari kecamatan terdekat, dan seterusnya hingga kawasan

seluas

1.000

ha

terpenuhi. Untuk

lebih

jelasnya

dikemukakan padaKRITERIA Gambar 2KAWASAN berikut. 1.000 HA

KABUPATEN A Kecamatan A

Kecamatan B

Desa A

1000 ha/ desa

Alt 3 Desa 1000 ha A

Alt 1

Desa A

Desa B

800 ha 200 Alt 2 ha

Desa B

1. Alternatif 1 : 1000 ha dlm 1 Desa 2. Alternatif 2 : 1000 ha dlm beberapa Desa dalam 1 Kec 3. Alternatif 3 : 1000 ha dlm beberapa desa dalam 2 kecamatan atau lebih Keterangan: 1. Penuhi areal dalam satu desa, bila areal belum mencukupi di desa tersebut maka kekurangannya dapat ditambah dari desa terdekat. 2. Apabila kawasan 1.000 ha belum dapat dipenuhi dari satu kecamatan, maka kekurangannya dapat dipenuhi dari kecamatan terdekat. 3. Transfer Bantuan Sosial (Bansos) ke Rekening Kelompoktani

Gambar 2. Kriteria Kawasan 1.000 Ha

42


Pada setiap 25 ha dalam kawasan seluas 1.000 ha, dilaksanakan 1 unit Laboratorium Lapangan (LL) seluas 1 ha sehingga jumlah LL dalam kawasan 1.000 ha sebanyak 40 unit (40 ha LL). LL merupakan tempat pembelajaran/pertemuan petani di lapangan. Pertemuan kelompok dilaksanakan pada areal LL dalam SL hamparan/kawasan 25 ha. Untuk lebih jelasnya dikemukakan pada Gambar 3 berikut. KAWASAN = 1.000 HA (SL = 960 HA & LL = 40 HA/40 Unit)

SL LL

... Keterangan : : 1 Ha LL Laboratorium Lapang /25 Ha SL 1. Pada setiap 25 ha dalam kawasan 1.000 ha dilaksanakan 1 unit LL seluas 1 ha, sehingga jumlah LL dalam 1000 ha terdapat sebanyak 40 unit LL (40 Ha LL). 2. Pertemuan kelompok dilaksanakan pada areal LL dalam hamparan/ kawasan 25 ha Gambar 3. Laboratorium Lapangan (LL)

43


Dalam LL dilakukan percontohan penerapan teknologi paket anjuran secara sempurna, sebagai arena belajar para petani dan dibina, didampingi serta dikawal oleh petugas dinas dan aparat sehingga produktivitas yang dihasilkan sesuai sasaran dan berbeda dengan SL maupun di luar SL. Jenis sarana produksi dan dosis yang digunakan pada areal SL maupun LL disesuaikan dengan kondisi spesifik lokasi dan dicantumkan dalam Rencana Usahatani Kelompok/RUK masingmasing kelompoktani. Untuk lebih jelasnya agar dikonsultasikan dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) di masingmasing daerah. Besarnya bantuan sarana saprodi sebagai salah satu instrumen perangsang/stimulan baik pada areal SL maupun LL disesuaikan dengan kawasan dimana SL-PTT tersebut dialokasikan dan disesuaikan

pula

dengan

komoditi

yang

akan

diusahakan

kelompoktani peserta SL-PTT. Bantuan sarana produksi dan pertemuan kelompok merupakan Belanja Bantuan Sosial (BANSOS) pada akun 573111 dan penggunaannya dengan mekanisme transfer langsung ke rekening kelompoktani dalam bentuk uang dan sesuai pedoman serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan insentif/bantuan transport bagi petugas pendamping (petugas dinas dan aparat) merupakan Belanja Perjalanan Dinas pada Akun 524113 sedangkan papan nama merupakan Belanja Barang Non Operasional Lainnya (BB-NOL) pada akun 521219 dan kedua-duanya

diletakkan

pada 44

Satker

Dinas

Pertanian


Kabupaten/Kota yang penggunaannya disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan sesuai dengan pedoman serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti telah dikemukakan di atas bahwa pada setiap 25 ha SL dalam kawasan seluas 1.000 ha, akan terdapat 1 unit Laboratorium Lapangan (LL) seluas 1 ha sehingga jumlah LL dalam kawasan 1.000 ha terdapat sebanyak 40 unit LL (40 ha LL), berarti sisanya seluas 960 ha berupa areal SL. Sebagai contoh, apabila satu kelompoktani mempunyai areal 50 ha maka kelompoktani tersebut akan mendapatkan 2 unit LL dan seterusnya. Jika areal tidak mencukupi 25 ha, maka dapat digabung dengan kelompoktani lainnya yang berdekatan dan lokasi pelaksanaan pertemuan kelompoktani (LL) disepakati oleh kelompoktani tersebut. Pola SL-PTT Padi dan Jagung pada satu kawasan dikemukakan pada Gambar 4, 5 dan 6 berikut :

45


FOKUS KEGITAN PENAMBAHAN PRODUKSI

SL -PTT Kawasan Pertumbuhan dengan penggunaan benih varietas unggul bermutu pada : 1. Padi Inbrida Sawah 72 .950 ha 2. Padi Inbrida Pasang Surut 94 .000 ha 3. Padi Inbrida Rawa Lebak 26 .000 ha 4. Padi Inbrida Lahan Kering 105 .850 ha 5. Jagung Hibrida 9.000 ha 6. Jagung Komposit 45 .700 ha

KAWASAN PERTUMBUHAN 1.000 HA 40 UNIT SL (1 Unit / 24 Ha)

Bantuan (disesuaikan dengan rekomendasi spesifik lokasi) : 1. Pupuk Urea 2. Pupuk NPK 3. Pupuk Organik 4. Herbisida 5. Kaptan 6. Pertemuan Kelompok

Pendampingan oleh Penyuluh Pertanian, Peneliti, POPT, PBT, dan Aparat

40 Unit LL (1 Unit/1 Ha)

Gambar 4. Pola SL-PTT Kawasan Pertumbuhan FOKUS KEGITAN PENAMBAHAN PRODUKSI

SL-PTT Kawasan Pengembangan dengan penggunaan benih varietas unggul bermutu pada : 1. Padi Inbrida Sawah 284 .000 ha 2. Padi Hibrida 200 .000 ha 3. Padi Inbrida Lahan Kering 108 .200 ha 4. Jagung Hibrida 170 .300 ha

KAWASAN PENGEMBANGAN1.000 HA 40 UNIT SL (1 Unit / 24 Ha)

Bantuan (disesuaikan dengan rekomendasi spesifik lokasi) : 1. Pupuk Urea 2. Pupuk NPK 3. Pupuk Organik 4. Pertemuan Kelompok

Pendampingan oleh Penyuluh Pertanian, Peneliti, POPT, PBT, Aparat


Gambar 5. Pola SL-PTT Kawasan Pengembangan

46


FOKUS KEGITAN PENAMBAHAN PRODUKSI

SL-PTT Kawasan Pemantapan dengan penggunaan benih varietas unggul bermutu pada : 1. Padi Inbrida Sawah 3.632 .000 ha 2. Padi Inbrida Lahan Kering 102 .000 ha 3. Jagung Hibrida 35 .000 ha

KAWASAN PEMANTAPAN 1.000 HA 40 UNIT SL (1 Unit / 24 Ha)

Bantuan (disesuaikan dengan rekomendasi spesifik lokasi) : 1. Pupuk Urea 2. Pupuk NPK 3. Pupuk Organik

Pertemuan Kelompok

Pendampingan oleh Penyuluh Pertanian, Peneliti, POPT, PBT, dan Aparat


Gambar 6. Pola SL-PTT Kawasan Pemantapan

Kebutuhan sarana produksi dan pendukung lainnya (seperti papan nama, bantuan transpot bagi petugas dinas dan aparat) yang tidak difasilitasi Pemerintah Pusat maupun kekurangannya, maka penyediaannya agar ditanggung dan diusahakan secara swadana oleh anggota kelompoktani atau berasal dari sumber-sumber pembiayaan

lainnya.

Hal

ini

dimaksudkan

agar

petani/kelompoktani ikut merasa memiliki sehingga mempunyai tanggungjawab moral untuk mensukseskan SL-PTT Padi dan Jagung dalam rangka mendukung pencapaian sasaran produksi tahun 2014. Selanjutnya agar kegiatan SL-PTT berbasis kawasan tersebut berkontribusi pada produksi tahun 2014, maka pertanaman di 47


areal SL-PTT diharapkan sudah dilaksanakan pada awal tahun 2014 (Akhir MH 2013/2014 sampai MK II 2014), kecuali secara teknis

dan

kondisi

lapangan

maupun

administrasi

tidak

memungkinkan dilaksanakan, seperti halnya padi gogo/lahan kering maka dapat dilaksanakan pada awal MH 2014/2015 (Oktober-Desember 2014). Untuk itu, sedini mungkin diambil langkah-langkah dan disiapkan secara terencana, akurat dan efektif melalui koordinasi dengan instansi terkait antara lain Dinas Pengairan, BMKG, Penyedia Benih, Pupuk, Alsintan dan lain sebagainya agar pelaksanaan tepat waktu dan sasaran. Sebagai salah satu bentuk peningkatan kualitas SL-PTT Padi dan Jagung di lapangan, maka pembinaan, pendampingan dan pengawalan yang telah dilakukan pada tahun 2013 perlu lebih ditingkatkan dengan melibatkan petugas dinas dan aparat. Untuk itu, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota perlu melakukan koordinasi yang lebih intensif, sosialisasi serta sinergi kegiatan dengan instansi terkait baik di lingkup Kementerian Pertanian, TNI-AD (Pangdam, Dandim, Kodim, Korem, Babinsa) dan stake holders. Pendampingan dan pengawalan dilakukan oleh Petugas Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota termasuk Penyuluh/PPL, POPT, PBT, KCD, Mantri Tani atau petugas lain sesuai kebutuhan di masing-masing

lokasi;

dan

Aparat

(TNI-AD

beserta

jajarannya/BABINSA, Camat dan Kades atau lainnya) serta petugas Pusat. Pengawalan SL-PTT dilakukan pula oleh para Peneliti BPTP di masing-masing lokasi SL/LL yang penugasannya 48


melalui

Surat

Keputusan

Kepala

Badan

Penelitian

dan

Pengembangan Pertanian. Pendampingan dan pengawalan oleh petugas dinas dan aparat, dilakukan pula pada seluruh areal tanam/panen SL-PTT termasuk LL dan pertanaman Reguler (Non SL-PTT) melalui Gerakan Pengembangan Kawasan Padi dan Jagung yang anggarannya diletakkan pada Satker Dinas Pertanian Provinsi. Selanjutnya Posko P2BN pada setiap tingkatan (Kabupaten/Kota dan Provinsi) harus lebih diaktifkan guna melakukan koordinasi dan sinergi dengan berbagai pihak dan instansi terkait untuk turun bersama memantau

kondisi di lapangan,

menggerakkan

percepatan

tanam/panen serentak, pemeliharaan tanaman dan mengetahui segala permasalahannya untuk selanjutnya diselesaikan agar tidak menjadi penghambat dalam merealisasikan kegiatan. Pendampingan SL-PTT oleh Pemandu Lapangan (PL) khususnya Penyuluh Lapangan/PPL, POPT,PBT dan Peneliti mempunyai fungsi sebagai : 1. Pemandu yang paham terhadap permasalahan, kebutuhan dan kekuatan yang ada di lapangan dan desa. 2. Dinamisator proses latihan SL-PTT sehingga menimbulkan ketertarikan dan lebih menghidupkan latihan. 3. Motivator yang kaya akan pengalaman dalam berolah tanam dan dapat membantu membangkitkan kepercayaan diri para peserta SL-PTT

49


4. Konsultan bagi petani peserta SL-PTT untuk mempermudah menentukan

langkah-langkah

selanjutnya

dalam

melaksanakan kegiatan usahataninya setelah kegiatan SL-PTT selesai. Dalam rangka memberikan apresiasi kepada petugas lapangan yang

telah

melaksanakan

pembinaan,

pengawalan

dan

pendampingan SL-PTT/P2BN, maka kepada petugas tersebut akan diberikan penghargaan berupa uang yang besarannya disesuaikan dengan dana yang tersedia. Penghargaan diberikan kepada 3 (tiga) orang petugas per kabupaten/kota. Untuk itu Dinas Pertanian Kabupaten/Kota perlu merumuskan kriteria penilaian yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah dan mensosialisasikannya kepada para petugas tersebut.

D. Penentuan Calon Lokasi. Pemilihan penempatan calon lokasi SL-PTT dengan prioritas luasan

areal

sesuai

dengan

ketentuan

batasan

kawasan,

produktivitas dan indeks pertanamannya masih berpotensi untuk ditingkatkan dan petaninya responsif terhadap teknologi. Pemilihan letak petak LL yang berada di dalam areal SL-PTT terpilih dengan prioritas pertimbangan terletak dibagian pinggir areal SL-PTT sehingga berbatasan langsung dengan areal di luar SL-PTT dengan harapan penerapan teknologi SL-PTT mudah dilihat dan ditiru oleh petani di luar SL-PTT. Format CL dan CPCL disajikan pada Lampiran 4. 50


1. Penentuan Calon Lokasi. a. Lokasi dapat berupa persawahan yang beririgasi, sawah tadah

hujan,

lahan

kering

dan

pasang

surut

yang

produktivitas dan/atau indeks pertanamannya masih dapat ditingkatkan. Prioritas pertama lokasi SL-PTT tahun anggaran 2014 adalah lokasi SL-PTT tahun anggaran 2013 disamping memperhatikan pula ditempatkan lokasi-lokasi yang IP (Indeks Pertanaman) masih rendah dan/atau pada lokasi yang produktivitasnya masih rendah serta areal sawah bukaan/cetakan baru. Oleh karena itu Dinas Pertanian Provinsi

dan

melakukan

Dinas

Pertanian

identifikasi

Kabupaten/Kota

lokasi-lokasi

yang

harus

produktivitas

dan/atau IP-nya masih dapat ditingkatkan. b. Diprioritaskan bukan daerah endemis hama dan penyakit, bebas dari bencana kekeringan, kebanjiran dan sengketa. c. Unit

SL-PTT,

diusahakan

agar

berada

dalam

satu

hamparan/kawasan yang strategis dan mudah dijangkau petani atau disesuaikan dengan kondisi di lapangan. d. Lokasi SL-PTT setiap 25 ha, diberi papan nama sebagai tanda lokasi pelaksanaan SL/LL. e. Letak Laboratorium Lapangan (LL) pada SL-PTT diutamakan ditempatkan pada lokasi yang sering dilewati petani sehingga mudah dijangkau dan dilihat oleh petani sekitarnya agar dapat dicontoh dalam usahataninya.

51


2. Penentuan Calon Petani/Kelompoktani SL-PTT. a. Kelompoktani/petani yang dinamis dan bertempat tinggal dalam satu desa/wilayah yang berdekatan dan diusulkan oleh Kepala Desa, KCD dan atau Penyuluh Lapangan. b. Petani yang dipilih adalah petani aktif yang memiliki lahan ataupun penggarap/penyewa dan mau menerima teknologi baru. c. Bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan SL-PTT. d. Kelompoktani SL-PTT ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang membidangi tanaman pangan, sebagaimana contoh pada Lampiran 5.

E. Ketentuan Pelaksana SL-PTT. Ketentuan pelaksana SL-PTT sebagai berikut : 1. Lokasi SL-PTT diusahakan berada pada satu hamparan atau kawasan, mempunyai potensi untuk ditingkatkan produktivitas dan/atau IP-nya, serta anggota kelompoktaninya

respons

terhadap penerapan teknologi. 2. Luas satu unit SL-PTT padi dan jagung adalah 25 ha yang di dalamnya terdapat satu unit LL seluas 1 ha. 3. Peserta tiap unit SL-PTT diupayakan para petani yang berasal dari hamparan seluas 25 ha. 4. Memiliki Pemandu Lapangan. 52


F. Persyaratan Kelompoktani Pelaksana SL-PTT. 1. Kelompoktani

tersebut

masih

aktif

dan

mempunyai

kepengurusan yang lengkap yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara. 2. Menyusun RUK sebagaimana terlihat dalam Lampiran 6. 3. Kelompoktani penerima bantuan SL-PTT ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. 4. Memiliki rekening yang masih berlaku/masih aktif di Bank Pemerintah (BUMN atau BUMD/Bank Daerah) yang terdekat dan bagi Kelompoktani yang belum memiliki, terlebih dahulu harus membuka rekening di bank. 5. Rekening bank diutamakan berupa rekening bank setiap kelompoktani

namun

dapat

kelompoktani

(Gapoktan).

pula

Jika

rekening

gabungan

menggunakan

rekening

gapoktan, mekanisme pengaturan antar kelompoktani agar diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. 6. Membuat surat pernyataan bersedia dan sanggup menggunakan dana bantuan SL-PTT sesuai peruntukannya (RUK) dan sanggup

mengembalikan

dana

apabila

tidak

sesuai

peruntukannya sebagaimana terlihat dalam Lampiran 7. 7. Bersedia menambah biaya pembelian sarana produksi dan pendukung

lainnya,

bilamana

bantuan

Pemerintah

tersebut tidak mencukupi/kurang. 8. Bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan SL-PTT. 53

Pusat


G. Bantuan SL-PTT. Guna mendukung pelaksanaan SL-PTT padi inbrida sawah, padi pasang surut, padi rawa lebak, padi hibrida, padi inbrida lahan kering, jagung hibrida dan jagung komposit, sebagai stimulan direncanakan mendapat sarana produksi (pupuk urea, pupuk NPK, pupuk organik, kapur pertanian, herbisida), sedangkan pertemuan kelompoktani, insentif/bantuan transport bagi petugas pendamping (petugas dinas dan aparat) dan papan nama diberikan pada setiap 25 ha dalam kawasan 1.000 ha baik kawasan pertumbuhan, pengembangan dan pemantapan. Adapun plafon bantuan saprodi secara rinci sebagai berikut : 1. Areal Laboratorium Lapangan (LL) pada kawasan pertumbuhan, pengembangan, dan pemantapan mendapatkan bantuan saprodi (urea, NPK, pupuk organik, herbisida dan kapur pertanian). 2. Areal

SL

di

luar

LL

pada

kawasan

pertumbuhan

dan

pengembangan mendapatkan bantuan saprodi yang volume dan jenisnya tidak sebesar pada lokasi LL. Kekurangan saprodi agar dapat dipenuhi secara swadana. 3. Areal SL di luar LL

pada

kawasan pemantapan tidak

mendapatkan bantuan saprodi. Untuk itu saprodi pada areal tersebut diharapkan dapat disediakan melalui swadana dan/atau dari sumber-sumber lainnya. Penggunaan saprodi (volume dan jenisnya) di tingkat lapangan disesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah (spesifik 54


lokasi) dan telah disetujui oleh Penyuluh Pertanian/PPL, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan BPTP Provinsi setempat. Untuk lebih jelasnya, plafon stimulan/bantuan saprodi (di luar benih) untuk pelaksanaan SL-PTT Padi dan Jagung Tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 10. Bantuan sarana produksi dan pertemuan kelompok diberikan langsung kepada kelompoktani, melalui mekanisme transfer ke rekening kelompoktani dalam bentuk uang, sedangkan papan nama dan pengawalan serta pendampingan melalui Satker Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang membidangi tanaman pangan. Adapun

dosis

pemupukan

disesuaikan

dengan

rekomendasi

setempat. Apabila rekomendasi di suatu lokasi memerlukan pupuk jenis lainnya maka bila dana mamadai dapat dibiayai dari dana yang tersedia. Benih yang digunakan pada pelaksanaan SL-PTT adalah benih varietas unggul bermutu produktivitas tinggi yang bersumber dari benih bersubsidi yang disediakan oleh Pemerintah. Apabila pada saat dibutuhkan benih tersebut belum tersedia/tidak dapat dipenuhi maka dapat menggunakan benih varietas unggul berproduktivitas tinggi

melalui

sumber

pembiayaan

dari

swadaya

petani/

kelompoktani dan atau pembiayaan dari sumber-sumber lainnya. Penggunaan benih tersebut, disetujui oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi untuk kemudian disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan. 55


Tabel 10. Plafon Stimulan/Bantuan Saprodi SL-PTT Padi dan Jagung Tahun 2014 Uraian

No

Areal (Ha)

I Kawasan SL-PTT Padi 1 Kawasan Pertumbuhan a. Padi inbrida sawah

b. Padi inbrida Pasang Surut

c. Padi Inbrida Rawa Lebak

d. Padi Inbrida Lahan Kering

b. Padi Hibrida

c. Padi Inbrida Lahan Kering

298.800 2.918

1.414

- Saprodi di luar benih

1.059

- Pertemuan kelompok 8 kali

SL

70.032

TOTAL

72.950

LL

3.760

1.324


1.119

- Pertemuan kelompok 8 kali - Saprodi di luar benih

SL

90.240

TOTAL

94.000

LL

1.040

1.324

SL

24.960

829

TOTAL

26.000

LL

4.234

1.414


SL

101.616

1.059


TOTAL

105.850

b. Padi Inbrida Lahan Kering

11.360

1.344,90

SL

272.640

762,40

TOTAL

284.000

LL

8.000

1.402,40

SL

192.000

762,40

TOTAL

200.000

LL

4.328

1.344,90

SL

103.872

762,40

TOTAL

108.200

- Saprodi di luar benih - Pertemuan kelompok 6 kali - Saprodi di luar benih - Pertemuan kelompok 6 kali - Saprodi di luar benih - Pertemuan kelompok 6 kali

3.734.000 LL

145.280

1.276,60

SL

3.486.720

21,60

TOTAL

3.632.000

LL SL TOTAL

TOTAL I


592.200 LL

3 Kawasan Pemantapan a. Padi Inbrida Sawah

Instrumen Stimulan

LL

2 Kawasan Pengembangan a. Padi Inbrida Sawah

Biaya (Rp 000/ha)

4.080

1.276,60

97.920

21,60

102.000 4.625.000

56

- Saprodi di luar benih - Pertemuan kelompok 4 kali - Saprodi di luar benih - Pertemuan kelompok 4 kali


Uraian

No

Areal (Ha)

II Kawasan SL-PTT Jagung 1 Kawasan Pertumbuhan a. Jagung Hibrida

b. Jagung Komposit

360

1.664

SL

8.640

364

TOTAL

9.000

LL

1.828

1.664

SL

43.872

364

TOTAL

45.700

6.812

1.042

SL

163.488

257

TOTAL

170.300

- Pertemuan kelompok 8 kali - Saprodi di luar benih - Pertemuan kelompok 8 kali

- Saprodi di luar benih - Pertemuan kelompok 5 kali

35.000 LL

1.400

716,60

SL

33.600

21,60

TOTAL

35.000 260.000

TOTAL II TOTAL I + II


170.300 LL

3 Kawasan Pemantapan a. Jagung Hibrida

Instrumen Stimulan

54.700 LL

2 Kawasan Pengembangan a. Jagung Hibrida

Biaya (Rp 000/ha)

- Saprodi di luar benih - Pertemuan kelompok 4 kali

4.885.000

Khusus untuk padi lahan kering/gogo, padi pasang surut dan padi rawa lebak apabila benih varietas unggul bermutu tidak tersedia, maka dapat menggunakan varietas unggul lokal yang telah beradaptasi dengan baik dan ditanam oleh petani di wilayah tersebut dan sumber pembiayaannya berasal dari swadaya petani pelaksana SL-PTT. Penggunaan varietas tersebut disetujui oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Selanjutnya dilaporkan kepada

Kepala

Dinas

Pertanian

Provinsi

untuk

kemudian

disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan.

57


H. Mekanisme Pelaksanaan SL-PTT Mekanisme pelaksanaan SL-PTT yang meliputi : persiapan, mengorganisasian kelas, penerapan metode belajar, menciptakan dan menghidupkan dinamika kelompok, monitoring dan evaluasi serta pelaporan oleh pemandu lapangan berpedoman pada Pedoman Teknis SL-PTT Padi dan Jagung Tahun 2014 atau tahun sebelumnya sepanjang tidak bertentangan satu sama lain. I. Pertemuan Kelompok SL-PTT. Pertemuan kelompok dalam areal LL disesuaikan dengan kawasan dimana SL-PTT tersebut dialokasikan. Pada kawasan pertumbuhan, pertemuan

minimal

8

kali

pertemuan,

pada

kawasan

pengembangan minimal 6 kali pertemuan dan pada kawasan pemantapan minimal 4 kali pertemuan. Oleh karena itu perlu dijadwalkan secara periodik dengan waktu pertemuan dirundingkan bersama petani peserta sehingga dapat dihadiri

dan tidak

mengganggu/merugikan waktu petani. Pertemuan kelompok dilakukan oleh pelaksana SL-PTT dan bertempat di areal LL. Peserta pertemuan adalah petani peserta dipandu oleh Petugas Lapangan (Penyuluh Pertanian/PPL, POPT, PBT, Peneliti dan Aparat). Hal-hal yang lebih teknis dan operasional di lapangan agar dapat diatur dan diuraikan dalam Petunjuk Teknis (JUKNIS) SLPTT

yang

disusun/dibuat

oleh

Kepala

Dinas

Pertanian

Kabupaten/Kota secara lebih rinci dan jelas guna menghindari penafsiran yang berbeda-beda oleh petugas lapangan.

58


VI. PENGORGANISASIAN DAN OPERASIONAL SL-PTT

A. Pengorganisasian SL-PTT. Agar pelaksanaan SL-PTT terkoordinasi dan terpadu mulai dari kelompoktani, kabupaten, provinsi sampai ke tingkat pusat maka perlu dibentuk tim pengendali tingkat pusat, tim pembina tingkat provinsi, tim pelaksana tingkat kabupaten/kota serta tim pelaksana tingkat kecamatan. Tim pengendali tingkat pusat, ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan. Tim pembina tingkat provinsi ditetapkan

dengan

Surat

Keputusan

Gubernur/Kepala

Dinas

Pertanian Provinsi yang bersangkutan. Sedangkan tim pelaksana tingkat kabupaten/kota serta kecamatan, ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota. Tim

pembina

tingkat

provinsi

serta

tim

pelaksana

tingkat

kabupaten/kota dan tim pelaksana kecamatan melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan SL-PTT melalui Pos Simpul Koordinasi

(POSKO)

mulai

dari

tingkat

desa,

kecamatan,

kabupaten/kota sampai tingkat provinsi. Posko SL-PTT dapat memanfaatkan POSKO yang telah ada seperti POSKO P2BN seperti diamanatkan pada Permentan Nomor 45 Tahun 2011 tentang

Tata

Hubungan

Kerja

Antar

Kelembagaan

Teknis,

Penelitian dan Pengembangan, Dan Penyuluh Pertanian Dalam Mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN).

59


B. Operasionalisasi SL-PTT. Tim Pengendali Pusat melakukan koordinasi dan sinergisitas program dan kegiatan antar instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan SL-PTT. Tim

Pembina

Tingkat

Provinsi

melakukan

koordinasi

dan

mengorganisir Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota untuk dapat melaksanakan SL-PTT sesuai sasaran. Pembinaan dilakukan mulai sejak perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta evaluasi. Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota dan kecamatan melakukan langsung

pelaksanaan

SL-PTT

dengan

mengorganisir

dan

menggerakkan Kepala Cabang Dinas Pertanian Kecamatan (KCD), Penyuluh, POPT, PBT, Kepala Desa, Babinsa, Kelompoktani, dan petani

dalam

melaksanakan

SL-PTT

sesuai

sasaran.

Pengorganisasian/gerakan dilakukan mulai sejak perencanaan, pelaksanaan

dan

pelaporan

serta

evaluasi.

Tim

Pelaksana

Kabupaten/Kota juga melakukan administrasi kegiatan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

60


VII.

PEMBIAYAAN, MEKANISME PENYALURAN BELANJA BANTUAN SOSIAL DAN PENGADAAN

A. Pembiayaan. Sumber pembiayaan pelaksanaan SL-PTT padi dan jagung tahun 2014 berasal dari APBN yang dialokasikan pada Belanja Bantuan Sosial untuk pemberdayaan sosial (Akun 573111). Adapun tujuan dari pemberian bantuan sosial tersebut adalah sebagai upaya meningkatkan kemampuan kelompoktani padi dan jagung dalam mengelola dan mengembangkan usahataninya secara mandiri dan berkelanjutan. Proses pemberdayaan difasilitasi oleh aparat Provinsi/Kabupaten/ Kota dengan menciptakan iklim

kondusif sehingga masyarakat

mampu mengenali permasalahan yang dihadapi, memecahkan masalahnya

sendiri,

serta

mampu

mengembangkan

dan

memperkuat dirinya sendiri untuk menjadi mandiri. Pemberdayaan merupakan proses pembelajaran yang perlu dilakukan secara terus-menerus

guna

menggali

potensi

yang

dimiliki

oleh

masyarakat/pelaku agribisnis. Kemandirian dapat terwujud apabila kelompok/gabungan kelompok/ lembaga

bersama

anggotanya

mampu

mengembangkan

usahataninya/kegiatannya secara musyawarah, transparan, dan akuntabel untuk dapat mandiri dalam mengelola kelembagaan, manajemen, dan usaha pertaniannya. Dengan demikian, fokus pemberdayaan kelompok diarahkan untuk memotivasi anggota 61


kelompok/gabungan

kelompok/lembaga

dalam

mengembangkan kelembagaan masyarakat, manajemen, dan usaha-usaha produktif di bidang pertanian. Proses

pemberdayaan

menumbuhkan

kelompok

kesadaran

dilakukan

kelompok/gabungan

dengan kelompok/

lembaga dalam mengembangkan usahanya secara partisipatif. Mengingat proses pemberdayaan memerlukan waktu yang cukup panjang, maka kegiatan pemberdayaan perlu dirancang secara sistematis dengan tahapan kegiatan yang jelas dan dilakukan terus-menerus dalam kurun waktu yang cukup berdasarkan kemampuan dan potensi usaha agribisnis masyarakat. Pemberi bantuan sosial dalam pelaksanaan SL-PTT adalah Kementerian Pertanian cq Direktorat Jenderal Tanaman, dengan penerima bantuan tersebut adalah Kelompoktani. Alokasi anggaran berupa dana Tugas Pembantuan yang diletakkan pada Satker Dinas Pertanian Kabupaten/Kota pelaksana SL-PTT. Sedangkan persyaratan penerima bantuan di masing-masing lokasi (penentuan calon lokasi, penentuan calon petani/kelompoktani, dll) seperti telah diuraikan di atas dengan persetujuan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Adapun tata kelola pencairan dana belanja bantuan sosial tersebut kepada kelompoktani pelaksana SL-PTT melalui transfer uang langsung ke rekening kelompok tani atau gabungan kelompoktani, dengan jadwal pelaksanaan penyaluran belanja bantuan sosial tersebut disesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah. 62


B. Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Melalui Transfer Uang. 1. Mekanisme Penetapan Penerima Belanja Bantuan Sosial Melalui Transfer Uang 1.1. Perencanaan dan Sosialisasi Perencanaan pengelolaan dana Belanja Bantuan Sosial ini dilaksanakan

mulai

di

tingkat

Pusat,

Provinsi

dan

Kabupaten/Kota yang mencakup pembentukan Tim Teknis, penyusunan Juknis, rencana seleksi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CP/CL), penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial, pembinaan dan pelaporannya. Pedoman Teknis dari Direktorat Jenderal/Badan lingkup Kementerian Pertanian dan Petunjuk Pelaksanaan yang diterbitkan oleh Provinsi mengacu kepada Pedoman Pengelolaan

Belanja

Bantuan

Sosial

Kementerian

Pertanian Tahun Anggaran 2014. Juknis disusun untuk mengatur hal-hal yang belum jelas dan belum diatur dalam Pedoman ini, dan agar disusun secara fleksibel dengan memperhatikan aspirasi

dan kondisi masing-masing

wilayah. Dalam

rangka

penerapan

prinsip

pengarusutamaan

gender, maka perlu diperhatikan peran perempuan dalam hal : (1) partisipasi, (2) akses, (3) kontrol, dan (4) menikmati manfaat untuk jenis/output kegiatan yang menjadi pilot projek pengurusutamaan gender.

63


Sosialisasi dilakukan dalam rangka penyamaan persepsi, membangun komitmen, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan program pembangunan pertanian. Kegiatan sosialisasi ini juga sekaligus untuk menampung aspirasi masyarakat melalui konsultasi publik (public consultation), sehingga pemanfaatan Dana Belanja Bantuan Sosial dapat lebih terarah dan bermanfaat bagi masyarakat pertanian. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan secara berjenjang mulai ditingkat pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota sampai tingkat

desa/kelompok.

Sosialisasi

di

tingkat

desa/kelompok bertujuan untuk membangun komitmen, transparansi pelaksanaan kegiatan, meningkatkan minat dan motivasi masyarakat dalam pembangunan pertanian, serta

menjelaskan

hak,

kewajiban,

sanksi,

dan

penghargaan bagi kelompok sasaran yang akan mengelola dana Belanja Bantuan Sosial. 1.2. Kriteria Calon Penerima Dana Kriteria calon penerima dana Belanja Bantuan Sosial disusun sebagai dasar untuk melakukan seleksi calon penerima dana Belanja Bantuan Sosial agar sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditentukan. Kriteria calon penerima dana Belanja Bantuan Sosial mencakup kriteria umum

calon

petani/kelompok

tani/gapoktan/lembaga,

kriteria calon lokasi dan kriteria teknis. 64


a. Kriteria

umum

calon

petani/kelompok

tani/

gapoktan/lembaga penerima dana antara lain: 1) Petani yang tergabung dalam suatu kelompok usaha harus

memiliki

nama

kelompok,

nama

ketua

kelompok dan alamat yang jelas; 2) Kelompok tani/gapoktan penerima dana bantuan sosial yang menghadapi keterbatasan permodalan pengembangan usaha tani yang memiliki potensi untuk dikembangkan; 3) Kelompok tani /gapoktan yang mengalami risiko sosial; 4) Lembaga yang berperan dalam pengembangan usaha pertanian b. Kriteria khusus calon lokasi penerima dana bantuan sosial antara lain: 1) Calon lokasi tersebut layak dan/atau berpotensi ditumbuh/ kembangkan usaha pertanian; 2) Jenis usaha tani petani (hulu, on farm, hilir) yang akan dikembangkan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan petani; 3) Jenis dan volume dana yang akan disalurkan disesuaikan dengan kondisi agro-ekosistem dan kebutuhan kelompok tani. c. Kriteria teknis calon penerima dana Belanja Bantuan Sosial disusun oleh masing-masing eselon-I lingkup 65


Kementerian

Pertanian

sesuai

dengan

kebutuhan

masing-masing dan dituangkan ke dalam Pedoman Teknis. 1.3. Penetapan Penerima Dana a. Seleksi CP/CL Seleksi

CP/CL

secara

umum

meliputi

seleksi

administrasi dan seleksi aspek teknis dengan tahapan meliputi seleksi daftar panjang (long-list), daftar sedang (medium-list), dan daftar pendek (short-list). Adapun tahap seleksi CP/CL adalah seluruh usulan/proposal yang masuk direkapitulasi menjadi daftar long-list calon petani/calon lokasi penerima dana Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian. Selanjutnya dari daftar panjang (long-list) dilakukan proses seleksi administrasi. Seleksi administrasi meliputi verifikasi nama kelompok, nama ketua kelompok, alamat kelompok, jenis usaha kelompok, besarnya usulan dana Belanja Bantuan Sosial, sesuai dengan data yang terdapat di dalam usulan/proposal.

Bagi

CP/CL

yang

lulus

seleksi

administrasi direkapitulasi ke dalam daftar sedang (medium-list). Berdasarkan daftar sedang (medium-list), Tim Teknis melakukan

seleksi

aspek

teknis

dengan

cara

verifikasi/membandingkan kesesuaian antara kondisi di lapangan dengan data usulan/proposal. Bagi CP/CL 66


yang lulus seleksi teknis direkapitulasi ke dalam daftar pendek (short-list). b. Penerima Dana Berdasarkan daftar pendek (short-list) CP/CL, untuk kegiatan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota, maka Tim

Teknis

mengusulkan

kepada

Kepala

Dinas/Badan/Kantor lingkup Pertanian Kabupaten/Kota untuk ditetapkan menjadi calon penerima dana Belanja Bantuan Sosial. Selanjutnya berdasarkan usulan Tim Teknis

tersebut,

Bupati/Walikota

atau

Kepala

Dinas/Badan/Kantor lingkup Pertanian Kabupaten/Kota mengesahkan Kelompok Tani Penerima dana Belanja Bantuan Sosial. Untuk kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi, proses seleksi CP/CL dilakukan oleh Tim Teknis Provinsi dan Penetapan Penerima dana Belanja Bantuan Sosial oleh Kepala Dinas/Badan/Kantor lingkup Pertanian Provinsi, sedangkan untuk kegiatan Pusat, proses seleksi CP/CL dilakukan oleh Tim Teknis Pusat dan penetapan penerima dana Belanja Bantuan Sosial oleh Menteri Pertanian melalui Keputusan Menteri Pertanian atau Keputusan Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Kementerian Pertanian atas nama Menteri Pertanian.

67


Kelompok sasaran yang telah ditetapkan dengan Keputusan tentang penetapan penerima dana Belanja Bantuan Sosial berhak menerima dana Belanja Bantuan Sosial. Selanjutnya kelompok sasaran penerima dana Belanja Bantuan Sosial harus menyusun Rencana Usaha

Kelompok

(RUK)

sebagai

dasar

untuk

penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial. 2. Prosedur Pengajuan dan Penyaluran Dana 2.1. Pengajuan Dana Proses

pengajuan

dana

Belanja

Bantuan

Sosial

Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2014 pada DIPA Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Rencana Usaha Kelompok (RUK) disusun oleh kelompok

tani/lembaga

disahkan/ditandatangani

ketua

terpilih

dan

kelompok/lembaga

serta dua anggota kelompok. b. Kelompok tani/lembaga terpilih membuka rekening tabungan

pada

Bank

Pemerintah

Terdekat

dan

memberitahukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kabupaten/Kota. c. Ketua kelompok tani/lembaga mengusulkan RUK kepada PPK Kabupaten/Kota. Setelah diverifikasi oleh Penyuluh

Pertanian/ petugas lapangan lainnya dan 68


disetujui oleh Ketua Tim Teknis; dan d. PPK meneliti

RUK dari masing -masing yan g

akan dibiayai dan

selanjutnya mengajukan

RUK

k e p a d a Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

2.2. Penyaluran Dana Proses penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial yaitu KPA mengajukan

Surat Permintaan Pembayaran Langsung

(SPP-LS) sebagai berikut: a. Keputusan Dirjen/Kepala Badan di tingkat pusat atau Keputusan Bupati/Walikotaatau Kepala Dinas/Badan/ Kantor lingkup Pertanian atau pejabat yang ditunjuk tentang Penetapan Kelompok Sasaran; b. Rekapitulasi RUK secara umum mencantumkan: 1) Nama kelompok tani/lembaga; 2) Nama ketua kelompok tani/lembaga; 3) Nama petani anggota kelompok tani/lembaga; 4) Nomor

rekening

a.n.

petani/ketua

kelompok

tani/lembaga; 5) Nama Bank Pemerintah terdekat; dan 6) Jumlah dana dan susunan keanggotaan kelompok tani.

69


c. kuitansi harus ditandatangani oleh ketua kelompok tani/lembaga

dan

diketahui/disetujui

oleh

PPK

Kabupaten/Kota yang bersangkutan; d. surat

perjanjian

kelompok

kerjasama

sasaran

antara

tentang

PPK

dengan

pemanfaatan

dana

Belanja Bantuan Sosial kelompok tani; e. atas dasar SPP-LS, Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM)

menguji

Membayar

dan

menerbitkan

Langsung

Surat

(SPM-LS),

Perintah

selanjutnya

disampaikan SPM-LS ke KPPN setempat; dan f. KPPN menerbitkan

Surat Perintah Pencairan Dana

(SP2D) sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk kegiatan Belanja Bantuan Sosial transfer uang yang dananya ditampung pada pos Belanja Bantuan Sosial pada DIPA Pusat dan DIPA Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi, maka pengajuan dan penyaluran Belanja Bantuan Sosial mengikuti pola tersebut diatas. Namun, penyebutan nama KPA dan PPK dan lainnya disesuaikan dengan Satker tersebut berada.

Untuk

bantuan

praktek

siswa

Sekolah

Pembangunan Pertanian (SPP), ketentuan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d disesuaikan dan diketahui oleh Kepala SPP.

70


3. Prosedur Pencairan dan Pemanfaatan Dana 3.1. Prosedur Pencairan Dana Prosedur

pencairan

dana

Belanja

Bantuan

Sosial

Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2014, antara lain: a. kelompok

tani/gapoktan/lembaga

terpilih

berhak

menerima dana Belanja Bantuan Sosial melalui transfer ke rekening kelompok dari Bank Pemerintah; b. kelompok

tani/gapoktan/lembaga

terpilih

berhak

menggunakan dana Belanja Bantuan Sosial tersebut sesuai dengan RUK yang disetujui oleh PPK (di Pusat dan Dinas/Badan/Kantor lingkup pertanian Provinsi, maupun lingkup Pertanian Kabupaten/Kota); c. kelompok tani/gapoktan/lembaga terpilih berhak menarik uang yang ada di rekening bank secara bertahap sesuai dengan tahapan pengadaan yang akan dilakukan kelompok dan jadwal kegiatan; d. besarnya uang pada setiap penarikan dari rekening bank disesuaikan dengan besarnya kebutuhan belanja yang bersangkutan; e. proses pengadaan dilakukan dengan didahului survey pasar, survey harga, dan mempelajari jenis/kualitas barang yang akan dibeli; f. proses pengadaan barang oleh kelompok tani terpilih dilakukan

secara

transparan

dan

memperhatikan

prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas dari barang yang 71


akan dibeli dan disaksikan oleh tokoh masyarakat atau aparat desa setempat; dan g. hasil dari pembelian dimanfaatkan oleh kelompok tani terpilih dan dicatat/dibukukan menjadi aset kelompok.

3.2. Prosedur Pemanfaatan Dana Prosedur pemanfaatan dana Belanja Bantuan Sosial sebagai berikut: a. seluruh

transaksi

kelompok

dibukukan

secara

sederhana; b. bukti/kuitansi pembelian disimpan; c. bukti serah terima hasil pembelian kepada anggota kelompok dibukukan; d. Ketua kelompok tani terpilih wajib membuat laporan rutin penggunaan dana Belanja Bantuan Sosial kepada PPK; e. seluruh aset kelompok dirawat dan dikelola dengan baik; f. dana Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk usaha produktif

sehingga

diperoleh

keuntungan

yang

memadai; dan g. sebagian dari keuntungan kelompok dimanfaatkan untuk pemupukan modal, memperluas dan memperbesar skala usaha, mengembangkan unit usaha pertanian yang potensial serta memperkuat kelembagaan yang ada.

72


Mekanisme pencairan dana bantuan sosial bagi pelaksanaan SL-PTT Tahun 2014 dapat dilihat pada Lampiran 8. Selanjutnya, hal-hal lain yang berkaitan dengan belanja bantuan sosial secara lebih rinci dapat dilihat pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2014. C. Mekanisme Pengadaan 1. Dana yang telah dicairkan oleh kelompoktani dipergunakan untuk membeli saprodi sesuai dengan kebutuhan kelompok sebagaimana yang telah tertuang pada RUK yang telah disetujui oleh

Ketua

Kelompoktani,

Bendahara

Kelompoktani

dan

Penyuluh/Petugas Pertanian, dengan contoh blanko disajikan pada Lampiran 6. 2. Kelompoktani dapat membeli saprodi di kios/toko saprodi terdekat atau di Produsen Penyalur Saprodi sesuai dengan RUK. 3. Dalam rangka pengawasan pelaksanaan bantuan SL-PTT, Kelompoktani penerima bantuan agar melakukan hal-hal sebagai berikut : a. Menyimpan tanda bukti (kwitansi) pembelian saprodi. b. Mencatat semua nomor seri label benih yang diterima. c. Mencatat semua nomor seri karung/kantung/botol/sachet pupuk/saprodi yang dibeli.

73


d. Membuat surat pernyataan Penerimaan Dana Bantuan Sosial SL-PTT sebagaimana terlihat dalam Lampiran 7. e. Saprodi yang belum digunakan agar disimpan dengan baik untuk menjaga mutu. 4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota bertanggung jawab penuh terhadap penyaluran dan penggunaan Dana Bantuan Sosial bagi pelaksanaan SL-PTT oleh petani/kelompoktani. Sumber pembiayaan pelaksanaan SL-PTT selain berasal dari APBN (Dana Tugas Pembantuan) dalam bentuk Belanja Bantuan Sosial, juga didukung oleh APBN (Dana Dekonsetrasi) dan APBD maupun dana dari pihak swasta, stakeholders yaitu antara lain sebagai berikut : 1. Bantuan alat dan mesin pertanian antara lain traktor, mesin pembuat pupuk organik, alsintan pascapanen melalui dana tugas pembantuan di Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan dana dekonsentrasi di Dinas Pertanian Provinsi ataupun dana APBN sesuai dengan ketersediaan dana. 2. Bantuan pengendalian OPT melalui dana APBN pada BPTPH, sesuai dengan ketersediaan dana. 3. Bantuan pengawalan, pendampingan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan SL-PTT melalui dana tugas pembantuan di Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan dana dekonsentrasi di Dinas Pertanian Provinsi.

74


4. Bantuan pendampingan SL-PTT oleh PPL, POPT dan PBT melalui dana BOP masing-masing Institusi. 5. Bantuan pendampingan teknologi SL-PTT oleh peneliti melalui dana APBN pada BPTP/Badan Litbang. 6. Kemitraan dengan perusahaan mitra yang bergerak dibidang agribisnis tanaman pangan yang difasilitasi oleh Dinas Pertanian Provinsi maupun Kabupaten/Kota setempat.

75


VIII. BIMBINGAN/PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN Bimbingan/pembinaan

dan

pendampingan

dilaksanakan

secara

periodik mulai dari persiapan sampai dengan panen dan berjenjang mulai dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Desa seperti terlihat dalam rencana jadwal pelaksanaan pada Lampiran 9. A. Pusat melakukan koordinasi, supervisi dan pembinaan pelaksanaan SL-PTT di provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan ketersediaan dana. B. Provinsi

melakukan

koordinasi,

supervisi,

pembinaan

dan

pengawalan pelaksanaan SL-PTT di kabupaten/kota diharapkan minimal 2 (dua) kali selama musim tanam sesuai dengan ketersediaan dana. C. Kabupaten melakukan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan SLPTT

di

tingkat

lapangan/kelompoktani

pelaksana

SL-PTT

diharapkan minimal 4(empat) kali selama musim tanam disesuaikan dengan ketersediaan dana. Melakukan pendampingan kelompoktani pelaksana SL-PTT dalam menerapkan paket teknologi spesifik lokasi dan membantu kelancaran distribusi bantuan SL-PTT dll. D. Pengawalan dan pendampingan oleh peneliti Puslitbangtan, BB Padi, Balitsereal, dan Lolit Tungro bersama peneliti BPTP. Pengawalan dan pendampingan oleh peneliti diutamakan pada kawasan pertumbuhan, pengembangan dan pemantapan yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan ketersediaan dana

76


yang ada di masing-masing BPTP setempat. Pendampingan dan pengawalan SL-PTT perlu mengedepankan teknologi spesifik lokasi yang sinergisitas, yakni teknologi yang mengutamakan peningkatan produktivitas dan pengurangan kehilangan hasil serta pendekatan teknologi yang memperhatikan sub-ekosistem setempat. Disamping melakukan pengawalan dan pendampingan, peneliti/ BPTP dapat melakukan display varietas berdampingan dengan lokasi SL-PTT.

77


IX. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN A.

Monitoring. Kegiatan monitoring dilaksanakan secara periodik mulai dari persiapan sampai dengan panen oleh petugas Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana terlihat dalam rencana jadwal pelaksanaan

pada

Lampiran

9.

Monitoring

meliputi

perkembangan pelaksanaan SL-PTT, hasil yang telah dicapai dll. B.

Evaluasi. Kegiatan evaluasi dilaksanakan oleh petugas Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota setelah seluruh rangkaian kegiatan dalam SLPTT

selesai

sebagaimana

terlihat

dalam

rencana

jadwal

pelaksanaan pada Lampiran 9. Evaluasi meliputi 1) Komponen kegiatan pelaksanaan SL-PTT, 2) Tingkat pencapaian sasaran areal dan hasil, 3) Kenaikan produktivitas dilokasi SL-PTT dan LL, 4) Penerapan komponen teknologi PTT dan 5). Lain-lain. C.

Pelaporan. Kegiatan

pelaporan

dilaksanakan

oleh

petugas

provinsi,

kabupaten/kota dan kecamatan serta desa/unit SL-PTTsecara periodik setiap bulan. Pelaporan dilakukan secara berjenjang yaitu dari Pemandu Lapangan ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota ke Dinas Pertanian Provinsi dan dari Dinas Pertanian Provinsi ke Direktorat Jenderal Tanaman Pangan c/q Direktorat Budidaya Serealia. Laporan meliputi pelaksanaan SL-PTT, hasil yang telah diperoleh, dll sebagaimana 78


terlihat dalam format laporan (Lampiran 10, 11, 12, 13 dan 14). Laporan akhir memuat hasil evaluasi, kesimpulan, saran serta data dukung lainnya dll. Laporan ke pusat disampaikan ke Direktorat Budidaya Serealia Jl. AUP No. 3 Pasar Minggu – Jakarta Selatan 12520; Telp. (021) 7806262 ; Faximile (021) 7802930 ;email. [email protected]. Kinerja penyampaian laporan akan dijadikan salah satu dasar penentuan anggaran Tahun 2015 sebagai penerapan azas reward and punishment.

79


X. PENUTUP Peningkatan produktivitas padi dan jagung melalui peningkatan kualitas SL-PTT dengan pola pertumbuhan, pengembangan dan pemantapan melalui pendekatan kawasan skala luas, merupakan salah satu terobosan yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pencapaian sasaran produksi padi dan jagung nasional. SL-PTT akan berhasil meningkatkan produksi dan pendapatan petani apabila didukung oleh semua pihak termasuk pemangku kepentingan baik hulu, onfarm maupun hilir serta terciptanya koordinasi pelaksanaan SL-PTT yang sinkron dan sinergis pada setiap tingkat pemerintahan mulai dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai tingkat Desa. Untuk itu diperlukan niat tulus dari seluruh stakeholders, pola gerakan yang seiring seirama terpadu terkoordinasi terpantau mulai dari pusat sampai lapangan, upaya dan dukungan yang luar biasa karena sasaran yang diminta luar biasa, dari seluruh pelaku usaha, pemangku kepentingan dan masyarakat tani, kecepatan pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah dan komitmen seluruh pemangku kepentingan. Peran Gubernur dan Bupati/Walikota sangat besar dalam mendukung setiap kegiatan pembangunan tanaman pangan di daerah termasuk SLPTT dan P2BN. Untuk itu Kepala Dinas Pertanian Provinsi dan Kepala Dinas

Kabupaten/Kota

diharapkan

berupaya

meyakinkan

Gubernur/Bupati/Walikota untuk memberi perhatian serius terhadap

80


keberhasilan kegiatan pembangunan tanaman pangan terutama pelaksanaan SL-PTT dan pencapaian produksi padi (P2BN) dan jagung serta pengembangan serealia di wilayahnya untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani. Sebagai catatan penting bahwa pelaksanaan SL-PTT diharapkan sebagai upaya untuk mencapai sasaran produksi tahun 2014 dan surplus beras 10 juta ton, seperti pada Lampiran 1 dan Lampiran 2.

- o00o -

81


Lampiran 1

SASARAN INDIKATIF LUAS TANAM, LUAS PANEN, PRODUKTIVITAS DAN PRODUKSI PADI TAHUN 2014 No 1 2 3 4 5 6 7 8 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi ACEH SUMUT SUMBAR RIAU KEP RIAU JAMBI SUMSEL BABEL BENGKULU LAMPUNG DKI JAKART A JABAR BANT EN JAT ENG DI YOGYA JAT IM BALI NT B NT T KALBAR KALT ENG KALSEL KALT IM SULUT GORONT ALO SULT ENG SULSEL SULBAR SULT RA MALUKU MALUKU UT ARA PAPUA PAPUA BARAT Jumlah

Luas Tanam (Ha)

Luas Panen (Ha)

Provitas (Ku/Ha)

Produksi (Ton)

469.267 855.852 543.128 175.154 573 172.145 896.463 14.619 157.110 683.118 2.039 2.109.376 423.700 1.877.129 161.719 2.139.177 157.325 462.391 232.296 512.827 256.523 532.770 162.822 140.824 69.044 258.423 1.014.091 99.125 141.088 24.077 19.877 49.509 11.418

452.998 800.179 524.298 169.082 553 166.177 865.383 14.113 153.663 659.434 1.938 2.036.243 409.010 1.812.049 156.113 2.065.011 151.871 446.360 224.242 495.047 267.629 514.299 157.177 135.941 66.651 249.495 978.932 95.688 136.196 27.242 19.188 47.793 11.022

48,57 51,03 51,30 38,46 38,56 45,60 46,20 30,77 43,40 52,18 60,28 61,39 55,35 60,53 59,78 62,76 60,13 52,25 34,80 34,75 31,58 42,78 42,96 50,89 53,55 47,26 53,36 48,00 43,47 44,25 39,91 39,35 40,38

2.200.000 4.082.997 2.689.480 650.355 2.133 757.795 3.998.098 43.426 666.893 3.440.676 11.682 12.500.000 2.264.053 10.968.337 933.308 12.959.142 913.248 2.332.381 780.384 1.720.452 845.180 2.200.000 675.221 691.826 356.931 1.179.213 5.223.417 459.310 592.110 120.538 76.569 188.060 44.504

14.825.000

14.311.014

53,50

76.567.719

82


Lampiran 2

SASARAN INDIKATIF LUAS TANAM, LUAS PANEN, PRODUKTIVITAS DAN PRODUKSI JAGUNG TAHUN 2014 NO

PROVINSI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

ACEH SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN BENGKULU LAMPUNG BABEL KEPRI DKI JAKARTA JAWA BARAT JAWA TENGAH DI YOGYAKARTA JAWA TIMUR BANTEN BALI NTB NTT KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA GORONTALO SULAWESI BARAT MALUKU MALUKU UTARA PAPUA BARAT PAPUA INDONESIA

L. TANAM (HA) 53.416 281.684 80.798 16.534 12.056 32.025 33.015 399.961 3.003 557 21 173.066 619.672 81.900 1.359.872 10.175 26.409 132.857 267.362 50.925 5.618 24.717 6.694 137.046 49.387 355.215 35.175 154.337 27.294 11.266 14.179 2.678 4.444 4.463.354

83

L.PANEN PRODUKTIVITAS (HA) (KU/HA) 49.677 37,84 261.966 53,38 75.142 64,73 15.377 28,33 11.212 44,16 29.783 39,20 30.704 39,55 371.964 48,66 2.793 37,65 518 26,07 20 27,41 160.952 68,46 576.295 52,67 76.167 53,14 1.264.681 54,06 9.462 32,37 24.560 35,06 123.557 47,34 248.646 32,06 47.360 47,95 5.225 31,50 22.987 49,91 6.225 24,98 127.453 40,61 45.930 38,74 330.350 49,43 32.713 25,91 143.534 51,05 25.383 45,47 10.477 38,90 13.187 23,42 2.490 17,47 4.133 18,10 4.150.919 50,16

PRODUKSI (TON) 187.960 1.398.470 486.415 43.557 49.516 116.757 121.435 1.810.046 10.516 1.349 54 1.101.943 3.035.091 404.779 6.837.495 30.631 86.100 584.933 797.097 227.099 16.458 114.722 15.548 517.556 177.911 1.632.771 84.759 732.736 115.423 40.756 30.887 4.350 7.480 20.822.599


REKAPITULASI ALOKASI SL-PTT PADI DAN JAGUNG TAHUN 2014 No I

Uraian

Areal (Ha)

Kawasan SL-PTT Padi a. Kawasan Pertumbuhan

298.800

- Padi Inbrida Sawah

72.950

- Padi Inbrida Pasang Surut

94.000

- Padi Inbrida Rawa Lebak - Padi Inbrida Lahan Kering b. Kawasan Pengembangan

592.200


284.000

- Padi Hibrida

200.000

- Padi Inbrida Lahan Kering c. Kawasan Pemantapan

108.200 3.734.000


3.632.000

- Padi Inbrida Lahan Kering Jumlah Kawasan SL-PTT Padi II

26.000 105.850

102.000 4.625.000

Kawasan SL-PTT Jagung a. Kawasan Pertumbuhan

54.700

- Jagung Hibrida

9.000

- Jagung Komposit

45.700

b. Kawasan Pengembangan - Jagung Hibrida

170.300 170.300

c. Kawasan Pemantapan

35.000

- Jagung Hibrida

35.000

Jumlah Kawasan SL-PTT Jagung

84

260.000

Lampiran 3


LOKASI PELAKSANA SLPTT PADI DAN JAGUNG TAHUN 2014 SL-PTT PADI KAWASAN PERTUMBUHAN (SAPRODI) NO.

PROVINSI & KABUPATEN/KOTA

NASIONAL

SLPTT PADI PASANG SLPTT PADI SAWAH SLPTT PADI LEBAK SURUT PENINGKATAN PENINGKATAN IP PENINGKATAN IP IP (Ha) Kab (Ha) Kab (Ha) Kab 72.950 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

ACEH SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN BENGKULU LAMPUNG DKI JAKARTA JAWA BARAT JAWA TENGAH DI YOGYAKARTA JAWA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA BALI NTB NTT MALUKU PAPUA MALUKU UTARA BANTEN BANGKA BELITUNG GORONTALO KEP.RIAU PAPUA BARAT SULAWESI BARAT

56

94.000

-

-

17 -

26.000 -

14 -

SLPTT PADI LAHAN KERING PENINGKATAN IP (Ha) Kab 105.850 -

78 -

TOTAL AREAL PERTUMBUHAN

(Ha)

Kab

298.800 -

141 -

2.000 2.000

2 2

-

-

-

-

7.000 -

6 -

9.000 2.000

7 2

2.000 6.000 2.000 1.000 2.000 3.000 8.000 500 2.000 2.000 2.000 18.950 9.000 1.000 5.500 4.000

2 6 2 1 1 3 6 1 2 2 2 10 5 1 4 4

3.000 9.000 17.000 4.000 41.000 6.000 13.000 1.000 -

2 2 3 2 3 2 2 1 -

3.000 8.000 4.000 2.000 9.000 -

2 4 3 1 4 -

9.000 1.000 21.000 16.000 4.000 31.000 3.400 3.400 4.300 1.000 750 4.000

8 1 7 9 3 16 5 6 8 1 4 4

2.000 9.000 14.000 25.000 9.000 8.000 1.000 63.000 26.000 25.000 12.000 500 3.000 2.000 2.000 31.000 3.400 22.350 13.300 2.000 6.250 8.000

2 7 6 7 8 4 1 10 10 8 7 1 3 2 2 16 5 14 8 1 6 4

85

PEDNIS SL-PTT PADI DAN JAGUNG 2014 SL-PTT PADI KAWASAN PENGEMBANGAN (SAPRODI) NO.


NASIONAL

SLPTT PADI LAHAN SLPTT PADI SAWAH DEMFARM PADI KERING SPESIFIK SPESIFIK LOKASI HIBRIDA LOKASI (Ha) Kab (Ha) Kab (Ha) Kab 284.000 -

1 2

ACEH SUMATERA UTARA

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

SUMATERA BARAT RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN BENGKULU LAMPUNG DKI JAKARTA JAWA BARAT JAWA TENGAH DI YOGYAKARTA JAWA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA BALI NTB NTT MALUKU PAPUA MALUKU UTARA BANTEN BANGKA BELITUNG GORONTALO KEP.RIAU PAPUA BARAT SULAWESI BARAT

190 -

200.000 -

117 -

108.200 -

58

SL-PTT PADI KAWASAN PEMANTAPAN (SAPRODI)

TOTAL AREAL PENGEMBANGAN (SL+LL) (Ha)

SLPTT PADI SAWAH

Kab

(Ha)

592.200

235

-

-

-

Kab

3.632.000 -

345 -

SLPTT PADI LAHAN KERING (Ha)

Kab

102.000 -

44 -

TOTAL AREAL PEMANTAPAN (SL+LL) (Ha)

TOTAL PADI

Kab

3.734.000 -

(Ha)

Kab

347

4.625.000

-

-

396 -

12.000 9.000

7 9

12.000 7.000

11 7

-

-

24.000 16.000

11 11

212.000 206.000

21 22

5.000 -

1 -

217.000 206.000

21 22

250.000 224.000

21 22

10.000 6.000 6.000 39.000 6.000 10.000 12.000 7.000 4.000 42.000 4.000 7.000 6.000 3.000 6.000 2.000 37.000 6.000 3.000 5.000 10.500 13.500 7.000 4.000 7.000

6 6 6 14 6 10 12 5 4 21 3 7 5 3 6 2 14 5 3 5 11 5 6 4 5

4.000 9.000 18.000 8.000 4.000 45.000 2.000 7.000 71.000 7.000 4.000 2.000 -

3 9 14 8 3 26 2 7 15 6 4 2 -

3.000 11.000 12.000 5.000 19.800 7.000 40.000 6.000 4.400 -

2 4 5 5 10 7 16 4 5 -

13.000 17.000 18.000 43.000 6.000 19.000 35.000 15.000 8.000 87.000 6.000 7.000 25.800 3.000 20.000 2.000 148.000 12.000 3.000 12.000 14.500 13.500 9.000 8.400 7.000

6 8 8 14 6 11 15 11 4 27 5 7 11 3 8 2 18 7 3 6 12 5 6 5 5

124.000 58.000 62.000 205.000 56.000 169.000 413.000 359.000 48.000 367.000 89.000 28.000 127.000 39.000 50.000 108.000 281.000 74.000 12.000 196.000 85.500 170.000 6.000 31.500 56.000

14 10 11 13 10 13 21 29 4 28 13 10 11 10 10 8 22 10 8 10 16 5 4 6 6

4.000 14.000 11.000 12.000 25.000 16.000 3.000 5.000 5.000 2.000

4 8 7 6 1 7 3 3 4 -

124.000 58.000 62.000 209.000 56.000 183.000 424.000 371.000 73.000 383.000 89.000 28.000 127.000 39.000 50.000 111.000 281.000 74.000 12.000 201.000 85.500 175.000 6.000 31.500 58.000

14 10 11 13 10 13 21 29 4 29 13 10 11 10 10 9 22 10 8 10 16 5 4 6 6

139.000 84.000 94.000 277.000 71.000 210.000 459.000 386.000 82.000 470.000 158.000 61.000 177.800 54.000 70.500 116.000 431.000 86.000 15.000 215.000 131.000 16.900 22.350 13.300 184.000 8.000 39.900 6.250 73.000

14 10 11 15 10 13 21 29 4 29 13 13 11 11 11 9 22 11 9 10 19 8 14 8 6 4 6 6 6

86

PEDNIS SL-PTT PADI DAN JAGUNG 2014 SL-PTT JAGUNG KAWASAN PERTUMBUHAN (SAPRODI) NO.


SLPTT JAGUNG HIBRIDA (Ha)


SLPTT JAGUNG KOMPOSIT

Kab

(Ha)

Kab

(Ha)

Kab

SL-PTT JAGUNG KAWASAN PENGEMBANGAN

SL-PTT JAGUNG KAWASAN PEMANTAPAN

SLPTT JAGUNG HIBRIDA


(Ha)

Kab

(Ha)

TOTAL JAGUNG

Kab

(Ha)

Kab

JUMLAH KAB PELAKSANA SL-PTT Kab

NASIONAL

9.000

9

45.700

64

54.700

72

170.300

139

35.000

29

260.000

201

401

1 2

ACEH SUMATERA UTARA

1.000 -

1 -

-

-

1.000 -

1 -

10.000 2.000

6 2

2.000 -

-

13.000 2.000

6 2

21 22

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

SUMATERA BARAT RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN BENGKULU LAMPUNG DKI JAKARTA JAWA BARAT JAWA TENGAH DI YOGYAKARTA JAWA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA BALI NTB NTT MALUKU PAPUA MALUKU UTARA BANTEN BANGKA BELITUNG GORONTALO KEP.RIAU PAPUA BARAT SULAWESI BARAT

1.000 1.000 3.000 2.000 1.000 -

1 1 3 2 1 -

1.000 3.000 4.000 5.000 4.000 1.000 2.000 13.000 3.000 1.000 3.000 1.000 4.000 700 -

1 3 4 5 3 1 2 12 3 10 8 1 4 7 -

1.000 1.000 3.000 4.000 1.000 5.000 4.000 4.000 2.000 13.000 5.000 1.000 3.000 2.000 4.000 700 -

1 1 3 4 1 5 3 3 2 12 4 10 8 2 1 4 7 -

7.000 5.000 8.000 3.000 7.000 3.000 20.000 3.000 24.000 5.000 1.000 3.000 1.000 12.400 20.000 17.000 2.000 8.000 1.000 2.000 1.900 4.000

7 4 6 3 5 2 17 3 22 5 1 3 1 8 10 16 2 7 1 2 2 4

1.000 5.000 5.000 2.000 1.000 5.000 1.000 4.000 3.000 6.000 -

1 5 5 2 1 5 1 4 2 3 -

7.000 1.000 6.000 9.000 3.000 7.000 8.000 28.000 5.000 28.000 6.000 1.000 4.000 1.000 22.400 25.000 21.000 9.000 16.000 13.000 6.000 1.000 3.000 4.000 5.900 700 4.000

7 1 4 6 3 6 7 22 4 22 6 1 3 1 8 10 17 4 8 12 4 10 8 3 5 7 4

14 10 11 15 10 13 21 29 4 29 13 13 11 11 11 10 22 11 9 10 19 8 15 8 6 4 6 9 6

87


SL-PTT PADI KAWASAN PERTUMBUHAN (SAPRODI) NO. PROVINSI & KABUPATEN/KOTA

SLPTT PADI SAWAH PENINGKATAN IP SL(Ha)

NASIONAL

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ACEH Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Besar Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Singkil Kab. Aceh Tengah Kab. Aceh Tenggara Kab. Aceh Timur Kab. Aceh Utara Kab. Bireuen Kab. Aceh Pidie Kab. Simeuleu Kab. Gayo Lues Kab. Aceh Barat Daya Kab. Aceh Jaya Kab. Nagan Raya Kab. Aceh Tamiang Kab. Bener Meriah Kab. Pidie Jaya Kota Banda Aceh Kota Sabang Kota Langsa Kota Lhokseumawe Kota Sibulussalam Kota Meulaboh

LL (Ha)

(Ha)

SLPTT PADI PASANG SURUT PENINGKATAN IP

Kab SL(Ha)

LL (Ha)

(Ha)

Kab SL(Ha)

70.032

2.918

72.950

56

90.240

3.760

94.000

1.920 960 960 -

80 40 40 -

2.000 1.000 1.000 -

2 1 1 -

-

-

-

88

SLPTT PADI LEBAK PENINGKATAN IP

17 24.960

-

-

LL (Ha)

(Ha)

Kab SL(Ha)

1.040

26.000

-

-

-

14 101.616

-


SLPTT PADI LAHAN KERING PENINGKATAN IP

6.720 960 960 1.920 960 960 960 -

LL (Ha)

(Ha)

Kab

(Ha)

Kab

4.234

105.850

78

298.800

181

280 40 40 80 40 40 40 -

7.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 -

6 1 1 1 1 1 1 -

9.000 2.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -

7 1 1 1 1 1 1 1 -


SL-PTT PADI KAWASAN PENGEMBANGAN (SAPRODI) NO.

PROVINSI & KABUPATEN/KOTA SLPTT PADI SAWAH SPESIFIK LOKASI SL(Ha) NASIONAL

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


LL (Ha)

(Ha)

Kab

SLPTT PADI LAHAN KERING SPESIFIK LOKASI

DEMFARM PADI HIBRIDA SL(Ha)

LL (Ha)

272.640

11.360

284.000

190

192.000

8.000

11.520 1.920 960 1.920 1.920 1.920 960 1.920 -

480 80 40 80 80 80 40 80 -

12.000 2.000 1.000 2.000 2.000 2.000 1.000 2.000 -

7 1 1 1 1 1 1 1 -

11.520 960 960 960 960 1.920 960 960 960 960 960 960 -

480 40 40 40 40 80 40 40 40 40 40 40 -

89

(Ha)

Kab SL(Ha)

LL (Ha)

200.000 117 103.872

12.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -

TOTAL AREAL PENGEMBANGAN (SL+LL)

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

Kab

4.328

108.200

-

-

-

(Ha)

-

(Ha)

Kab

58

592.200

235

-

24.000 1.000 3.000 1.000 2.000 4.000 3.000 3.000 1.000 2.000 3.000 1.000 -

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

-


SL-PTT PADI KAWASAN PEMANTAPAN (SAPRODI) NO.

PROVINSI & KABUPATEN/KOTA SLPTT PADI SAWAH SL(Ha) NASIONAL

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

TOTAL AREAL PEMANTAPAN (SL+LL)


LL (Ha)

3.486.720 145.280

203.520 6.720 16.320 13.440 2.880 1.920 11.520 23.040 26.880 17.280 24.960 2.880 4.800 11.520 3.840 13.440 10.560 1.920 5.760 960 960 1.920 -

8.480 280 680 560 120 80 480 960 1.120 720 1.040 120 200 480 160 560 440 80 240 40 40 80 -

(Ha)

SLPTT PADI LAHAN KERING Kab

SL(Ha)

LL (Ha)

(Ha)

Kab

(Ha)

Kab

TOTAL PADI

(Ha)

Kab

3.632.000

345

97.920

4.080

102.000

44

3.734.000

347

4.625.000

396

212.000 7.000 17.000 14.000 3.000 2.000 12.000 24.000 28.000 18.000 26.000 3.000 5.000 12.000 4.000 14.000 11.000 2.000 6.000 1.000 1.000 2.000 -

21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

4.800 4.800 -

200 200 -

5.000 5.000 -

1 1 -

217.000 7.000 17.000 14.000 3.000 2.000 12.000 29.000 28.000 18.000 26.000 3.000 5.000 12.000 4.000 14.000 11.000 2.000 6.000 1.000 1.000 2.000 -

21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

250.000 9.000 18.000 17.000 3.000 2.000 14.000 33.000 32.000 21.000 30.000 4.000 5.000 12.000 5.000 17.000 14.000 2.000 8.000 1.000 1.000 2.000 -

21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

90


SL-PTT JAGUNG KAWASAN PERTUMBUHAN (SAPRODI) NO.


PROVINSI & KABUPATEN/KOTA SLPTT JAGUNG HIBRIDA SL(Ha) NASIONAL

8.640

LL (Ha) 360

(Ha)

SLPTT JAGUNG KOMPOSIT Kab

9.000

SL(Ha)

10

LL (Ha)

43.872

1.828

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


960 960 -

40 40 -

1.000 1.000 -

91

(Ha)

Kab

45.700

(Ha)

Kab

64

54.700

72

-

1.000 1.000 -

1 1 -

1 1 -

-

-

-


NO.

SL-PTT JAGUNG KAWASAN PENGEMBANGAN (SAPRODI)

SL-PTT JAGUNG KAWASAN PEMANTAPAN (SAPRODI)




SL(Ha) NASIONAL

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

JUMLAH KAB TOTAL JAGUNG PELAKSAN A SL-PTT


LL (Ha)

(Ha)

Kab

SL(Ha)

LL (Ha)

(Ha)

163.488

6.812

170.300

139

33.600

1.400

35.000

9.600 2.880 1.920 1.920 960 960 960 -

400 120 80 80 40 40 40 -

10.000 3.000 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000 -

6 1 1 1 1 1 1 -

1.920 960 960 -

80 40 40 -

2.000 1.000 1.000 -

92

Kab

(Ha)

49.428 260.000

-

13.000 4.000 3.000 3.000 1.000 1.000 1.000 -

Kab

Kab

201

400

6 1 1 1 1 1 1 -

21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -




LL (Ha)

(Ha)

Kab

SLPTT PADI PASANG SURUT PENINGKATAN IP SL(Ha)

LL (Ha)

(Ha)


Kab SL(Ha)

(Ha)


Kab SL(Ha) -

-

LL (Ha) -

(Ha) -

Kab

(Ha)

Kab

2

SUMATERA UTARA

1.920

80

2.000

2

-

-

-

-

-

-

-

2.000

2

1

Kab. Asahan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Kab. Dairi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Kab. Deli Serdang

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Kab. Tanah Karo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Kab. Labuhan Batu

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Kab. Langkat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Kab. Mandailing Natal

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

Kab. Simalungun

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Kab. Tapanuli Selatan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

Kab. Tapanuli Tengah

960

40

1.000

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000

1

11

Kab. Tapanuli Utara

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

Kab. Toba Samosir

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

Kab. Pakpak Barat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Kab. Humbang Hasundutan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

Kab. Serdang Bedagai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

Kab. Padang lawas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

Kota Padang Sidempuan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18

Kab. Nias Selatan

960

40

1.000

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000

1

19

Kab. Samosir

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

Kab Padang Lawas Utara

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21

Kab. Labuhan Batu Utara

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

Kab. Batu Bara

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

93

-

LL (Ha)




PROVINSI & KABUPATEN/KOTA SLPTT PADI SAWAH SPESIFIK LOKASI SL(Ha)

2

SUMATERA UTARA

1

Kab. Asahan

2

LL (Ha)

(Ha)

Kab

9.000

9



LL (Ha)

6.720

(Ha)

280


Kab SL(Ha)

7.000

7

LL (Ha) -

(Ha) -

Kab -

-

(Ha)

Kab

8.640

360

16.000

11

960

40

1.000

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000

1

Kab. Dairi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Kab. Deli Serdang

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Kab. Tanah Karo

960

40

1.000

1

960

40

1.000

1

-

-

-

-

2.000

1

5

Kab. Labuhan Batu

960

40

1.000

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000

1

6

Kab. Langkat

960

40

1.000

1

960

40

1.000

1

-

-

-

-

2.000

1

7


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

Kab. Simalungun

960

40

1.000

1

960

40

1.000

1

-

-

-

-

2.000

1 -

9


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

Kab. Tapanuli Utara

-

-

-

-

960

40

1.000

1

-

-

-

-

1.000

1

12

Kab. Toba Samosir

960

40

1.000

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000

1

13

Kab. Pakpak Barat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

Kab. Padang lawas

960

40

1.000

1

960

40

1.000

1

-

-

-

-

2.000

1

17


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18

Kab. Nias Selatan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19

Kab. Samosir

960

40

1.000

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000

1

20


-

-

-

-

960

40

1.000

1

-

-

-

-

1.000

1

21


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

Kab. Batu Bara

960

40

1.000

1

960

40

1.000

1

-

-

-

-

2.000

1

94




PROVINSI & KABUPATEN/KOTA SLPTT PADI SAWAH SL(Ha)

LL (Ha)

(Ha)

SLPTT PADI LAHAN KERING Kab

SL(Ha)

LL (Ha)

(Ha) -

(Ha)

Kab

(Ha)

Kab

2

SUMATERA UTARA

197.760

8.240

206.000

22

-

-

206.000

22

224.000

22

1

Kab. Asahan

7.680

320

8.000

1

-

-

-

-

8.000

1

9.000

1

2

Kab. Dairi

7.680

320

8.000

1

-

-

-

-

8.000

1

8.000

1

3

Kab. Deli Serdang

10.560

440

11.000

1

-

-

-

-

11.000

1

11.000

1

4

Kab. Tanah Karo

7.680

320

8.000

1

-

-

-

-

8.000

1

10.000

1

5

Kab. Labuhan Batu

9.600

400

10.000

1

-

-

-

-

10.000

1

11.000

1

6

Kab. Langkat

9.600

400

10.000

1

-

-

-

-

10.000

1

12.000

1

7


9.600

400

10.000

1

-

-

-

-

10.000

1

10.000

1

8

Kab. Simalungun

15.360

640

16.000

1

-

-

-

-

16.000

1

18.000

1

9


11.520

480

12.000

1

-

-

-

-

12.000

1

12.000

1

10


10.560

440

11.000

1

-

-

-

-

11.000

1

12.000

1

11

Kab. Tapanuli Utara

9.600

400

10.000

1

-

-

-

-

10.000

1

11.000

1

12

Kab. Toba Samosir

9.600

400

10.000

1

-

-

-

-

10.000

1

11.000

1

13

Kab. Pakpak Barat

3.840

160

4.000

1

-

-

-

-

4.000

1

4.000

1

14


960

40

1.000

1

-

-

-

-

1.000

1

1.000

1

15


9.600

400

10.000

1

-

-

-

-

10.000

1

10.000

1

16

Kab. Padang lawas

7.680

320

8.000

1

-

-

-

-

8.000

1

10.000

1

17


4.800

200

5.000

1

-

-

-

-

5.000

1

5.000

1

18

Kab. Nias Selatan

16.320

680

17.000

1

-

-

-

-

17.000

1

18.000

1

19

Kab. Samosir

5.760

240

6.000

1

-

-

-

-

6.000

1

7.000

1

20


9.600

400

10.000

1

-

-

-

-

10.000

1

11.000

1

21


10.560

440

11.000

1

-

-

-

-

11.000

1

11.000

1

22

Kab. Batu Bara

9.600

400

10.000

1

-

-

-

-

10.000

1

12.000

1

95

-

Kab

TOTAL PADI




PROVINSI & KABUPATEN/KOTA SLPTT JAGUNG HIBRIDA SL(Ha)

LL (Ha) -

(Ha) -


SL(Ha)

LL (Ha)

(Ha)

Kab

(Ha)

Kab

2

SUMATERA UTARA

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Kab. Asahan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Kab. Dairi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Kab. Deli Serdang

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Kab. Tanah Karo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Kab. Labuhan Batu

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Kab. Langkat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

Kab. Simalungun

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

Kab. Tapanuli Utara

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

Kab. Toba Samosir

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

Kab. Pakpak Barat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

Kab. Padang lawas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18

Kab. Nias Selatan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19

Kab. Samosir

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

Kab. Batu Bara

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

96


SL-PTT JAGUNG KAWASAN PENGEMBANGAN (SAPRODI) NO.

SL-PTT JAGUNG KAWASAN PEMANTAPAN (SAPRODI) TOTAL JAGUNG


LL (Ha)

1.920

(Ha)

80

SLPTT JAGUNG HIBRIDA Kab

2.000

SL(Ha)

LL (Ha)

(Ha)

Kab -

-

Kab

2.000

Kab

2

SUMATERA UTARA

2

-

1

Kab. Asahan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

Kab. Dairi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

3

Kab. Deli Serdang

960

40

1.000

1

-

-

-

-

1.000

1

1

4

Kab. Tanah Karo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

5

Kab. Labuhan Batu

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

6

Kab. Langkat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

7


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

8

Kab. Simalungun

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

9


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

10


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

11

Kab. Tapanuli Utara

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

12

Kab. Toba Samosir

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

13

Kab. Pakpak Barat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

14


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

15


960

40

1.000

1

-

-

-

-

1.000

1

1

16

Kab. Padang lawas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

17


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

18

Kab. Nias Selatan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

19

Kab. Samosir

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

20


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

21


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

22

Kab. Batu Bara

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

97

-

(Ha)

JUMLAH KAB PELAKSANA SL-PTT

2

22




3 SUMATERA BARAT 1 Kab. Lima Puluh Kota 2 Kab. Agam 3 Kab. Padang Pariaman 4 Kab. Pasaman 5 Kab. Pesisir Selatan 6 Kab. Sijunjung 7 Kab. Solok 8 Kab. Tanah Datar 9 Kab. Dharmas Raya 10 Kab. Solok Selatan 11 Kab. Pasaman Barat 12 Kota Padang 13 Kota Payakumbuh 14 Kota Pariaman 4 RIAU 1 Kab. Bengkalis 2 Kab. Indragiri Hilir 3 Kab. Indragiri Hulu 4 Kab. Kampar 5 Kab. Kuantan Singingi 6 Kab. Pelalawan 7 Kab. Rokan Hilir 8 Kab. Rokan Hulu 9 Kab. Siak 10 Kab Meranti

1.920 960 960 5.760 960 960 960 960 960 960

LL (Ha) 80 40 40 240 40 40 40 40 40 40

(Ha) 2.000 1.000 1.000 6.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


Kab SL(Ha) 2 1 1 6 1 1 1 1 1 1

2.880 1.920 960 -

LL (Ha) 120 80 40 -

(Ha) 3.000 2.000 1.000 -

98


Kab SL(Ha) LL (Ha) 2 1 1 -

-

-

(Ha)


Kab SL(Ha) LL (Ha) -

-

-

-

-


-

-

(Ha)

-

Kab -

-

(Ha) 2.000 1.000 1.000 9.000 1.000 2.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000

Kab 2 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1


SL-PTT PADI KAWASAN PENGEMBANGAN (SAPRODI) NO. PROVINSI & KABUPATEN/KOTA

SLPTT PADI SAWAH SPESIFIK LOKASI SL(Ha)

3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SUMATERA BARAT Kab. Lima Puluh Kota Kab. Agam Kab. Padang Pariaman Kab. Pasaman Kab. Pesisir Selatan Kab. Sijunjung Kab. Solok Kab. Tanah Datar Kab. Dharmas Raya Kab. Solok Selatan Kab. Pasaman Barat Kota Padang Kota Payakumbuh Kota Pariaman RIAU Kab. Bengkalis Kab. Indragiri Hilir Kab. Indragiri Hulu Kab. Kampar Kab. Kuantan Singingi Kab. Pelalawan Kab. Rokan Hilir Kab. Rokan Hulu Kab. Siak Kab Meranti

9.600 2.880 960 960 1.920 960 1.920 5.760 960 960 960 960 960 960 -

LL (Ha) 400 120 40 40 80 40 80 240 40 40 40 40 40 40 -

(Ha) 10.000 3.000 1.000 1.000 2.000 1.000 2.000 6.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -



Kab 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 -

SL(Ha) 2.880 960 1.920 10.560 4.800 5.760 -

LL (Ha) 120 40 80 440 200 240 -

99

(Ha) 3.000 1.000 2.000 11.000 5.000 6.000 -

Kab 2 1 1 4 1 1 1 1

(Ha) 13.000 3.000 1.000 1.000 2.000 2.000 4.000 17.000 1.000 1.000 6.000 1.000 1.000 6.000 1.000 -

Kab

SL-PTT PADI KAWASAN PEMANTAPAN (SAPRODI) TOTAL PADI SLPTT PADI SAWAH SL(Ha)

6 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1

119.040 12.480 14.400 11.520 11.520 18.240 4.800 14.400 14.400 3.840 3.840 4.800 1.920 960 1.920 55.680 4.800 13.440 1.920 8.640 3.840 5.760 7.680 4.800 2.880 1.920

LL (Ha) 4.960 520 600 480 480 760 200 600 600 160 160 200 80 40 80 2.320 200 560 80 360 160 240 320 200 120 80

(Ha) 124.000 13.000 15.000 12.000 12.000 19.000 5.000 15.000 15.000 4.000 4.000 5.000 2.000 1.000 2.000 58.000 5.000 14.000 2.000 9.000 4.000 6.000 8.000 5.000 3.000 2.000

Kab 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(Ha) 139.000 13.000 15.000 12.000 15.000 20.000 7.000 15.000 15.000 6.000 6.000 10.000 2.000 1.000 2.000 84.000 6.000 17.000 3.000 15.000 6.000 9.000 9.000 12.000 4.000 3.000

Kab 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1





3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


960 960 -

LL (Ha) 40 40 -

(Ha)


1.000 1.000 -

100

SL(Ha) 1 1 -

LL (Ha) -

-

(Ha)

Kab -

(Ha) -

1.000 1.000 -

Kab 1 1 -


NO.





SL(Ha) 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

JUMLAH KAB TOTAL JAGUNG PELAKSANA SL-PTT



6.720 960 960 960 960 960 960 960 -

LL (Ha) 280 40 40 40 40 40 40 40 -

(Ha) 7.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -

Kab

SL(Ha) 7 1 1 1 1 1 1 1 -

101

LL (Ha) -

(Ha)

Kab

-

-

-

(Ha) -

-

-

7.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -

Kab

Kab 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1




5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

JAMBI Kab. Batanghari Kab. Bungo Kab. Kerinci Kab. Merangin Kab. Muaro Jambi Kab. Sarolangun Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Tj. Jabung Timur Kab. Tebo Kota Jambi Kota Sungai Penuh SUMATERA SELATAN Kab. Lahat Kab. Musi Banyuasin Kab. Musi Rawas Kab. Muara Enim Kab. Ogan Komering Ilir Kab. Ogan Komering Ulu Kab. Banyuasin Kab. OKU Timur Kab. OKU Selatan Kab. Ogan Ilir Kab. Empat lawang Kota Palembang Kota Prabumulih Kota Pagar Alam Kota Lubuk Linggau

1.920 960 960 -

LL (Ha) 80 40 40 -

(Ha) 2.000 1.000 1.000 -


Kab SL(Ha) 2 1 1 -

8.640 4.800 3.840 16.320 1.920 1.920 12.480 -

LL (Ha) 360 200 160 680 80 80 520 -

(Ha) 9.000 5.000 4.000 17.000 2.000 2.000 13.000 -

102


Kab SL(Ha) LL (Ha) 2 1 1 3 1 1 1 -

2.880 960 1.920 7.680 4.800 1.920 480 480 -

120 40 80 320 200 80 20 20 -

(Ha) 3.000 1.000 2.000 8.000 5.000 2.000 500 500 -

Kab SL(Ha) 2 1 1 4 1 1 1 1 -


SLPTT PADI LAHAN KERING PENINGKATAN IP LL (Ha) -

-

-

(Ha)

-

Kab -

-

(Ha) 14.000 1.000 1.000 1.000 2.000 5.000 4.000 25.000 2.000 5.000 2.000 13.000 2.000 500 500 -

Kab 6 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 -




5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


5.760 960 960 960 960 960 960 37.440 960 1.920 1.920 1.920 9.600 1.920 2.880 1.920 1.920 8.640 1.920 960 960

LL (Ha) 240 40 40 40 40 40 40 1.560 40 80 80 80 400 80 120 80 80 360 80 40 40

(Ha) 6.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 39.000 1.000 2.000 2.000 2.000 10.000 2.000 3.000 2.000 2.000 9.000 2.000 1.000 1.000

Kab 6 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


DEMFARM PADI HIBRIDA SL(Ha) 3.840 960 960 1.920 -

103

LL (Ha) 160 40 40 80 -

(Ha) 4.000 1.000 1.000 2.000 -


Kab SL(Ha) 3 1 1 1 -

11.520 2.880 1.920 2.880 1.920 1.920 -

LL (Ha) 480 120 80 120 80 80 -

(Ha) 12.000 3.000 2.000 3.000 2.000 2.000 -

Kab 5 1 1 1 1 1 -

(Ha) 18.000 3.000 3.000 4.000 1.000 3.000 1.000 1.000 2.000 43.000 1.000 2.000 2.000 2.000 10.000 3.000 4.000 4.000 2.000 9.000 2.000 1.000 1.000

Kab 8 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1




5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



59.520 3.840 3.840 10.560 7.680 2.880 3.840 7.680 12.480 2.880 960 2.880 196.800 13.440 21.120 8.640 13.440 24.960 5.760 55.680 26.880 8.640 7.680 6.720 1.920 1.920 -

LL (Ha) 2.480 160 160 440 320 120 160 320 520 120 40 120 8.200 560 880 360 560 1.040 240 2.320 1.120 360 320 280 80 80 -

(Ha) 62.000 4.000 4.000 11.000 8.000 3.000 4.000 8.000 13.000 3.000 1.000 3.000 205.000 14.000 22.000 9.000 14.000 26.000 6.000 58.000 28.000 9.000 8.000 7.000 2.000 2.000 -

SLPTT PADI LAHAN KERING Kab 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

104

SL(Ha) 3.840 960 960 960 960 -

LL (Ha) 160 40 40 40 40 -

(Ha) 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -

Kab 4 1 1 1 1 -

(Ha) 62.000 4.000 4.000 11.000 8.000 3.000 4.000 8.000 13.000 3.000 1.000 3.000 209.000 14.000 22.000 10.000 15.000 27.000 7.000 58.000 28.000 9.000 8.000 7.000 2.000 2.000 -

Kab 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

TOTAL PADI

(Ha) 94.000 5.000 8.000 14.000 13.000 6.000 7.000 14.000 18.000 5.000 1.000 3.000 277.000 15.000 26.000 12.000 22.000 39.000 10.000 75.000 34.000 11.000 17.500 9.000 2.000 500 3.000 1.000

Kab 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1





5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


LL (Ha) -

-

-

-

(Ha)

-


-

105

SL(Ha) -

960 960 -

LL (Ha) 40 40 -

(Ha) 1.000 1.000 -

Kab

(Ha) 1 1 -

1.000 1.000 -

Kab 1 1 -


NO.






SL(Ha) 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



4.800 960 960 1.920 960 7.680 960 960 960 960 2.880 960 -

LL (Ha) 200 40 40 80 40 320 40 40 40 40 120 40 -

(Ha) 5.000 1.000 1.000 2.000 1.000 8.000 1.000 1.000 1.000 1.000 3.000 1.000 -

Kab

SL(Ha) 4 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 -

106

960 960 -

LL (Ha) 40 40 -

(Ha) 1.000 1.000 -

Kab

(Ha) 1 1 -

6.000 1.000 1.000 3.000 1.000 9.000 1.000 2.000 1.000 1.000 3.000 1.000 -

Kab

Kab 4 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 -

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1




7 BENGKULU 1 Kab. Bengkulu Selatan 2 Kab. Bengkulu Utara 3 Kab. Rejang Lebong 4 Kab. Kaur 5 Kab. Seluma 6 Kab. Muko-muko 7 Kab. Lebong 8 Kab. Kepahiang 9 Kab Bengkulu Tengah 10 Kota Bengkulu 8 LAMPUNG 1 Kab. Lampung Barat 2 Kab. Lampung Selatan 3 Kab. Lampung Tengah 4 Kab. Lampung Utara 5 Kab. Lampung Timur 6 Kab. Tanggamus 7 Kab. Tulang Bawang 8 Kab. Way Kanan 9 Kab. Pesawaran 10 Kab. Mesuji 11 Kab. Pringsewu 12 Kab. Tulangbawang Barat 13 Kab. Pesisir Barat

LL (Ha) -

(Ha) -


Kab SL(Ha) -

-

3.840 960 2.880 -

LL (Ha) 160 40 120 -

(Ha) 4.000 1.000 3.000 -

107


Kab SL(Ha) LL (Ha) 2 3.840 960 - 1.920 1 960 1 -

160 40 80 40 -

(Ha) 4.000 1.000 2.000 1.000 -


Kab SL(Ha) LL (Ha) 3 1 1 1 -


8.640 960 960 960 960 960 960 960 1.920 -

360 40 40 40 40 40 40 40 80 -

(Ha) 9.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 -

Kab 8 1 1 1 1 1 1 1 1 -

(Ha) 9.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 8.000 1.000 2.000 2.000 3.000 -

Kab 8 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 -


SL-PTT PADI KAWASAN PENGEMBANGAN (SAPRODI) NO. PROVINSI & KABUPATEN/KOTA SLPTT PADI SAWAH SPESIFIK LOKASI SL(Ha) 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

BENGKULU Kab. Bengkulu Selatan Kab. Bengkulu Utara Kab. Rejang Lebong Kab. Kaur Kab. Seluma Kab. Muko-muko Kab. Lebong Kab. Kepahiang Kab Bengkulu Tengah Kota Bengkulu LAMPUNG Kab. Lampung Barat Kab. Lampung Selatan Kab. Lampung Tengah Kab. Lampung Utara Kab. Lampung Timur Kab. Tanggamus Kab. Tulang Bawang Kab. Way Kanan Kab. Pesawaran Kab. Mesuji Kab. Pringsewu Kab. Tulangbawang Barat Kab. Pesisir Barat

5.760 960 960 960 960 960 960 9.600 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 -

LL (Ha) 240 40 40 40 40 40 40 400 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 -

(Ha) 6.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -

Kab 6 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -


DEMFARM PADI HIBRIDA SL(Ha) 8.640 960 960 960 960 960 960 960 960 960 -

108

LL (Ha) 360 40 40 40 40 40 40 40 40 40 -

(Ha) 9.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -


Kab SL(Ha) 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

LL (Ha) -

-

-

-

(Ha)

-

Kab -

-

(Ha) 6.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 19.000 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.000 2.000 2.000 2.000 1.000 -

Kab 6 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -




7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



53.760 5.760 7.680 6.720 5.760 8.640 4.800 6.720 1.920 3.840 1.920 162.240 6.720 21.120 24.000 12.480 17.280 12.480 13.440 8.640 10.560 12.480 11.520 5.760 5.760

LL (Ha) 2.240 240 320 280 240 360 200 280 80 160 80 6.760 280 880 1.000 520 720 520 560 360 440 520 480 240 240

(Ha) 56.000 6.000 8.000 7.000 6.000 9.000 5.000 7.000 2.000 4.000 2.000 169.000 7.000 22.000 25.000 13.000 18.000 13.000 14.000 9.000 11.000 13.000 12.000 6.000 6.000

SLPTT PADI LAHAN KERING Kab 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

109

SL(Ha) 13.440 1.920 2.880 960 960 960 2.880 1.920 960

LL (Ha) 560 80 120 40 40 40 120 80 40

(Ha) 14.000 2.000 3.000 1.000 1.000 1.000 3.000 2.000 1.000

Kab 8 1 1 1 1 1 1 1 1

(Ha) 56.000 6.000 8.000 7.000 6.000 9.000 5.000 7.000 2.000 4.000 2.000 183.000 7.000 24.000 28.000 14.000 19.000 14.000 14.000 12.000 13.000 13.000 12.000 6.000 7.000

Kab 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TOTAL PADI

(Ha) 71.000 7.000 10.000 9.000 7.000 11.000 7.000 9.000 3.000 6.000 2.000 210.000 8.000 26.000 31.000 16.000 23.000 16.000 17.000 14.000 15.000 18.000 12.000 7.000 7.000

Kab 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1





7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


LL (Ha) -

-

-

-

(Ha)

-


-

110

SL(Ha) -

LL (Ha) -

-

(Ha)

Kab -

(Ha) -

Kab -

-


NO.






SL(Ha) 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



2.880 960 960 960 6.720 960 1.920 960 1.920 960 -

LL (Ha) 120 40 40 40 280 40 80 40 80 40 -

(Ha) 3.000 1.000 1.000 1.000 7.000 1.000 2.000 1.000 2.000 1.000 -

Kab

SL(Ha) 3 1 1 1 5 1 1 1 1 1 -

111

LL (Ha) -

(Ha)

Kab

-

-

-

(Ha) -

-

-

3.000 1.000 1.000 1.000 7.000 1.000 2.000 1.000 2.000 1.000 -

Kab

Kab 3 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 -

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 12 1 2 3 4

JAWA BARAT Kab. Bandung Kab. Bekasi Kab. Bogor Kab. Ciamis Kab. Cianjur Kab. Cirebon Kab. Garut Kab. Indramayu Kab. Karawang Kab. Kuningan Kab. Majalengka Kab. Purwakarta Kab. Subang Kab. Sukabumi Kab. Sumedang Kab. Tasikmalaya Kota Banjar Kab. Bandung Barat Kota Tasikmalaya Kota Bandung Kota Sukabumi DI YOGYAKARTA Kab. Bantul Kab. Gunung Kidul Kab. Kulon Progo Kab. Sleman

SL-PTT PADI KAWASAN PENGEMBANGAN (SAPRODI)

SLPTT PADI LAHAN KERING PENINGKATAN IP SL(Ha)

LL (Ha)

960 960 -

40 40 -

(Ha) 1.000 1.000 -

SLPTT PADI SAWAH SPESIFIK LOKASI

Kab

SL(Ha)

LL (Ha)

1 1 -

11.520 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 3.840 960 960 960 960

480 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 160 40 40 40 40

(Ha) 12.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000

112

Kab 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1


DEMFARM PADI HIBRIDA SL(Ha) 17.280 960 960 960 2.880 960 960 960 960 1.920 1.920 1.920 960 960 3.840 960 1.920 960

LL (Ha) 720 40 40 40 120 40 40 40 40 80 80 80 40 40 160 40 80 40

(Ha) 18.000 1.000 1.000 1.000 3.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 1.000 1.000 4.000 1.000 2.000 1.000

Kab SL(Ha) 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1

4.800 960 960 960 960 960 -

LL (Ha) 200 40 40 40 40 40 -

(Ha) 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -

Kab 5 1 1 1 1 1 -


NO.

(Ha) 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 12 1 2 3 4


TOTAL AREAL PENGEMBANGAN PROVINSI & KABUPATEN/KOTA (SL+LL)


35.000 1.000 2.000 3.000 5.000 1.000 1.000 2.000 1.000 3.000 2.000 3.000 4.000 3.000 2.000 2.000 8.000 2.000 3.000 1.000 2.000

Kab 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1

SLPTT PADI SAWAH SL(Ha)

LL (Ha)

(Ha)

396.480 24.000 19.200 8.640 22.080 25.920 20.160 24.000 41.280 36.480 17.280 21.120 13.440 31.680 26.880 21.120 24.000 1.920 12.480 2.880 960 960 46.080 12.480 4.800 8.640 20.160

16.520 1.000 800 360 920 1.080 840 1.000 1.720 1.520 720 880 560 1.320 1.120 880 1.000 80 520 120 40 40 1.920 520 200 360 840

413.000 25.000 20.000 9.000 23.000 27.000 21.000 25.000 43.000 38.000 18.000 22.000 14.000 33.000 28.000 22.000 25.000 2.000 13.000 3.000 1.000 1.000 48.000 13.000 5.000 9.000 21.000

113


SLPTT PADI LAHAN KERING Kab 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1

SL(Ha) 10.560 960 960 1.920 2.880 960 1.920 960 24.000 24.000 -

LL (Ha) 440 40 40 80 120 40 80 40 1.000 1.000 -

(Ha) 11.000 1.000 1.000 2.000 3.000 1.000 2.000 1.000 25.000 25.000 -

Kab 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

(Ha) 424.000 26.000 20.000 9.000 24.000 29.000 21.000 28.000 44.000 38.000 18.000 22.000 14.000 33.000 30.000 22.000 26.000 2.000 13.000 3.000 1.000 1.000 73.000 13.000 30.000 9.000 21.000

Kab 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1

TOTAL PADI

(Ha) 459.000 27.000 20.000 11.000 27.000 34.000 21.000 29.000 45.000 40.000 19.000 25.000 16.000 36.000 34.000 25.000 28.000 2.000 15.000 3.000 1.000 1.000 82.000 15.000 34.000 10.000 23.000

Kab 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1


NO.





SL(Ha) 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 12 1 2 3 4




2.880 960 1.920 2.880 960 960 960

LL (Ha) 120 40 80 120 40 40 40

(Ha) 3.000 1.000 2.000 3.000 1.000 1.000 1.000

Kab

SL(Ha) 2 1 1 3 1 1 1

114

4.800 960 960 960 960 960 1.920 960 960 -

LL (Ha) 200 40 40 40 40 40 80 40 40 -

(Ha) 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 -

Kab

(Ha) 5 1 1 1 1 1 2 1 1 -

8.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 5.000 2.000 1.000 1.000 1.000

Kab

Kab 7 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1

21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1




11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

JAWA TENGAH Kab. Banjarnegara Kab. Banyumas Kab. Batang Kab. Blora Kab. Boyolali Kab. Brebes Kab. Cilacap Kab. Demak Kab. Grobogan Kab. Jepara Kab. Karanganyar Kab. Kebumen Kab. Kendal Kab. Klaten Kab. Kudus Kab. Magelang Kab. Pati Kab. Pekalongan Kab. Pemalang Kab. Purbalingga Kab. Purworejo Kab. Rembang Kab. Semarang Kab. Sragen Kab. Sukoharjo Kab. Tegal Kab. Temanggung Kab. Wonogiri Kab. Wonosobo

6.720 1.920 960 1.920 960 960 -

LL (Ha) 280 80 40 80 40 40 -

(Ha) 7.000 2.000 1.000 2.000 1.000 1.000 -

Kab 5 1 1 1 1 1 -


DEMFARM PADI HIBRIDA SL(Ha) 7.680 960 960 960 960 960 960 960 960 -

115

LL (Ha) 320 40 40 40 40 40 40 40 40 -

(Ha) 8.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -


Kab SL(Ha) 8 1 1 1 1 1 1 1 1 -

-

LL (Ha) -

(Ha)

Kab -

-

(Ha) 15.000 1.000 3.000 1.000 3.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -

Kab 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -




11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29



344.640 10.560 11.520 5.760 9.600 11.520 17.280 20.160 14.400 17.280 8.640 9.600 17.280 12.480 12.480 10.560 13.440 14.400 11.520 13.440 7.680 14.400 7.680 6.720 14.400 11.520 6.720 11.520 14.400 7.680

LL (Ha) 14.360 440 480 240 400 480 720 840 600 720 360 400 720 520 520 440 560 600 480 560 320 600 320 280 600 480 280 480 600 320

(Ha) 359.000 11.000 12.000 6.000 10.000 12.000 18.000 21.000 15.000 18.000 9.000 10.000 18.000 13.000 13.000 11.000 14.000 15.000 12.000 14.000 8.000 15.000 8.000 7.000 15.000 12.000 7.000 12.000 15.000 8.000

JAJAR LEGOWO Kab 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(Ha)

Kab -

116

SLPTT PADI LAHAN KERING SL(Ha)

-

11.520 1.920 1.920 1.920 1.920 1.920 1.920 -

LL (Ha) 480 80 80 80 80 80 80 -

(Ha) 12.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -

Kab 6 1 1 1 1 1 1 -

(Ha) 371.000 13.000 12.000 6.000 12.000 12.000 18.000 23.000 15.000 20.000 9.000 10.000 20.000 13.000 13.000 11.000 14.000 15.000 12.000 14.000 8.000 15.000 8.000 7.000 15.000 12.000 7.000 12.000 17.000 8.000

Kab 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TOTAL PADI

(Ha) 386.000 14.000 12.000 6.000 15.000 12.000 19.000 26.000 15.000 21.000 9.000 11.000 20.000 13.000 13.000 11.000 14.000 16.000 12.000 15.000 8.000 15.000 9.000 8.000 15.000 12.000 7.000 13.000 17.000 8.000

Kab 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


SL-PTT JAGUNG KAWASAN PERTUMBUHAN (SAPRODI)

SL-PTT JAGUNG KAWASAN PENGEMBANGAN SL-PTT JAGUNG KAWASAN PEMANTAPAN (SAPRODI) (SAPRODI) TOTAL JAGUNG

NO. PROVINSI & KABUPATEN/KOTA SLPTT JAGUNG KOMPOSIT SL(Ha) 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


2.880 960 960 960

LL (Ha) 120 40 40 40

(Ha) 3.000 1.000 1.000 1.000


SL(Ha) 3 1 1 1

19.200 960 960 960 960 1.920 960 3.840 960 960 960 960 960 960 960 960 960 -

LL (Ha) 800 40 40 40 40 80 40 160 40 40 40 40 40 40 40 40 40 -

(Ha) 20.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -

117

SLPTT JAGUNG HIBRIDA Kab 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SL(Ha) 4.800 960 960 960 960 960 -

LL (Ha) 200 40 40 40 40 40 -

(Ha) 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -

Kab 5 1 1 1 1 1 -

(Ha) 28.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000

Kab 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

JUMLAH KAB PELAKSANA SL-PTT Kab 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



SLPTT PADI SAWAH SPESIFIK LOKASI SL(Ha) 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29



JAWA TIMUR Kab. Bangkalan Kab. Banyuwangi Kab. Blitar Kab. Bojonegoro Kab. Bondowoso Kab. Gresik Kab. Jember Kab. Jombang Kab. Kediri Kab. Lamongan Kab. Lumajang Kab. Madiun Kab. Magetan Kab. Malang Kab. Mojokerto Kab. Nganjuk Kab. Ngawi Kab. Pacitan Kab. Pamekasan Kab. Pasuruan Kab. Ponorogo Kab. Probolinggo Kab. Sampang Kab. Sidoarjo Kab. Situbondo Kab. Sumenep Kab. Trenggalek Kab. Tuban Kab. Tulungagung

40.320 960 2.880 960 2.880 1.920 1.920 1.920 1.920 2.880 960 2.880 960 1.920 2.880 2.880 960 960 960 960 3.840 1.920

LL (Ha) 1.680 40 120 40 120 80 80 80 80 120 40 120 40 80 120 120 40 40 40 40 160 80

(Ha)

Kab

42.000 1.000 3.000 1.000 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3.000 1.000 3.000 1.000 2.000 3.000 3.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 2.000

118

21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

DEMFARM PADI HIBRIDA SL(Ha) 43.200 960 2.880 1.920 4.800 960 960 2.880 960 3.840 1.920 1.920 960 1.920 960 1.920 960 2.880 960 1.920 960 960 960 960 960 960 960

LL (Ha) 1.800 40 120 80 200 40 40 120 40 160 80 80 40 80 40 80 40 120 40 80 40 40 40 40 40 40 40

(Ha) 45.000 1.000 3.000 2.000 5.000 1.000 1.000 3.000 1.000 4.000 2.000 2.000 1.000 2.000 1.000 2.000 1.000 3.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Kab 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(Ha) 87.000 2.000 6.000 3.000 8.000 3.000 3.000 5.000 3.000 7.000 3.000 5.000 2.000 2.000 3.000 5.000 3.000 1.000 4.000 2.000 2.000 1.000 1.000 2.000 1.000 2.000 5.000 3.000

Kab 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



SLPTT PADI SAWAH SL(Ha) 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29




352.320 12.480 17.280 11.520 24.960 10.560 8.640 22.080 9.600 8.640 31.680 12.480 11.520 9.600 14.400 9.600 14.400 16.320 9.600 15.360 11.520 14.400 11.520 4.800 4.800 5.760 5.760 14.400 8.640

LL (Ha) 14.680 520 720 480 1.040 440 360 920 400 360 1.320 520 480 400 600 400 600 680 400 640 480 600 480 200 200 240 240 600 360

(Ha) 367.000 13.000 18.000 12.000 26.000 11.000 9.000 23.000 10.000 9.000 33.000 13.000 12.000 10.000 15.000 10.000 15.000 17.000 10.000 16.000 12.000 15.000 12.000 5.000 5.000 6.000 6.000 15.000 9.000

SLPTT PADI LAHAN KERING Kab 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

119

SL(Ha) 15.360 960 960 960 960 7.680 1.920 1.920 -

LL (Ha) 640 40 40 40 40 320 80 80 -

(Ha) 16.000 1.000 1.000 1.000 1.000 8.000 2.000 2.000 -

Kab 7 1 1 1 1 1 1 1 -

(Ha) 383.000 13.000 18.000 12.000 27.000 11.000 9.000 23.000 10.000 9.000 34.000 13.000 12.000 10.000 16.000 10.000 16.000 17.000 8.000 12.000 16.000 12.000 15.000 14.000 5.000 5.000 6.000 6.000 15.000 9.000

Kab 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TOTAL PADI

(Ha) 470.000 15.000 24.000 15.000 35.000 14.000 12.000 28.000 10.000 12.000 41.000 16.000 17.000 12.000 18.000 13.000 21.000 20.000 8.000 13.000 20.000 14.000 17.000 15.000 6.000 7.000 7.000 8.000 20.000 12.000

Kab 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



SL-PTT JAGUNG KAWASAN PENGEMBANGAN (SAPRODI) TOTAL JAGUNG

PROVINSI & KABUPATEN/KOTA SLPTT JAGUNG KOMPOSIT SL(Ha)

13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


3.840 960 960 960 960 -

LL (Ha) 160 40 40 40 40 -

(Ha) 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -


SL(Ha) 4 1 1 1 1 -

120

23.040 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 1.920 960 1.920 960 960 960

LL (Ha) 960 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 80 40 80 40 40 40

(Ha) 24.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000

Kab 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(Ha) 28.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 3.000 1.000 3.000 1.000 1.000 1.000

Kab 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

JUMLAH KAB PELAKSANA SL-PTT Kab 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1




14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

KALIMANTAN BARAT Kab. Bengkayang Kab. Landak Kab. Kapuas Hulu Kab. Ketapang Kab. Pontianak Kab. Sambas Kab. Sanggau Kab. Sintang Kab. Melawi Kab. Sekadau Kab. Kubu Raya Kab. Kayong Utara Kota Pontianak Kota Singkawang KALIMANTAN TENGAH Kab. Barito Selatan Kab. Barito Utara Kab. Kapuas Kab. Kotawaringin Barat Kab. Kotawaringin Timur Kab. Katingan Kab. Seruyan Kab. Sukamara Kab. Lamandau Kab. Pulang Pisau Kab. Murung Raya Kab. Barito Timur Kab. Gunung Mas Kota Palangka Raya

960 960 1.920 1.920 -

LL (Ha) 40 40 80 80 -

(Ha) 1.000 1.000 2.000 2.000 -


Kab

SL(Ha)

LL (Ha)

1 1 1 1 -

39.360 19.200 19.200 960 5.760 2.880 2.880 -

1.640 800 800 40 240 120 120 -

(Ha) 41.000 20.000 20.000 1.000 6.000 3.000 3.000 -

121


Kab SL(Ha) 3 1 1 1 2 1 1 -

1.920 1.920 -

LL (Ha) 80 80 -

(Ha) 2.000 2.000 -


Kab SL(Ha) 1 1 -


20.160 3.840 2.880 2.880 1.920 3.840 2.880 1.920 15.360 1.920 2.880 2.880 960 960 960 2.880 960 960 -

LL (Ha) 840 160 120 120 80 160 120 80 640 80 120 120 40 40 40 120 40 40 -

(Ha) 21.000 4.000 3.000 3.000 2.000 4.000 3.000 2.000 16.000 2.000 3.000 3.000 1.000 1.000 1.000 3.000 1.000 1.000 -

Kab 7 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

(Ha) 63.000 4.000 3.000 3.000 2.000 20.000 5.000 3.000 2.000 20.000 1.000 26.000 2.000 2.000 8.000 3.000 1.000 1.000 1.000 6.000 1.000 1.000 -

Kab 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -



PROVINSI & KABUPATEN/KOTA SLPTT PADI SAWAH SPESIFIK LOKASI

14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



SL(Ha)

LL (Ha)

3.840 960 960 1.920 6.720 960 960 960 960 960 960 960 -

160 40 40 80 280 40 40 40 40 40 40 40 -

(Ha) 4.000 1.000 1.000 2.000 7.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -

Kab


3 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 -

1.920 960 960 -

LL (Ha) 80 40 40 -

122

(Ha) 2.000 1.000 1.000 -

Kab 2 1 1 -

(Ha) 6.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 7.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -

Kab


5 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 -

85.440 12.480 12.480 2.880 10.560 4.800 15.360 3.840 8.640 2.880 960 3.840 4.800 1.920 26.880 2.880 1.920 1.920 2.880 960 5.760 960 7.680 960 960 -

LL (Ha) 3.560 520 520 120 440 200 640 160 360 120 40 160 200 80 1.120 120 80 80 120 40 240 40 320 40 40 -

(Ha) 89.000 13.000 13.000 3.000 11.000 5.000 16.000 4.000 9.000 3.000 1.000 4.000 5.000 2.000 28.000 3.000 2.000 2.000 3.000 1.000 6.000 1.000 8.000 1.000 1.000 -

Kab 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

(Ha) 158.000 17.000 17.000 6.000 13.000 6.000 36.000 9.000 12.000 5.000 3.000 25.000 6.000 3.000 61.000 5.000 4.000 11.000 4.000 2.000 10.000 3.000 1.000 1.000 15.000 1.000 2.000 2.000 -

Kab 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -



SL-PTT JAGUNG KAWASAN PENGEMBANGAN (SAPRODI) TOTAL JAGUNG


14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


960 960 -

LL (Ha) 40 40 -

(Ha) 1.000 1.000 -


SL(Ha)

1 1 -

123

4.800 960 960 960 960 960 960 960 -

LL (Ha) 200 40 40 40 40 40 40 40 -

(Ha) 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -

Kab

(Ha) 5 1 1 1 1 1 1 1 -

6.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -

Kab


6 1 1 1 1 1 1 1 1 -

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -


SL-PTT PADI KAWASAN PERTUMBUHAN (SAPRODI) NO.



16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KALIMANTAN SELATAN Kab. Banjar Kab. Barito Kuala Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Kota Baru Kab. Tabalong Kab. Tanah Laut Kab. Tapin Kab. Balangan Kab. Tanah Bumbu Kota Banjarmasin Hulu Sungai Timur Kota Banjar Baru Kab Tala KALIMANTAN TIMUR Kab. Berau Kab. Bulungan Kab. Kutai Barat Kab. Kutai Timur Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Pasir Kab. Penajem Paser Utr Kab. Kutai Kertanegera Kota Balikpapan Kota Bontang Kota Samarinda Kota Tarakan Kab. Tana Tidung Kab. Tenggarong

2.880 960 960 960 7.680 1.920 960 960 960 1.920 960 -

LL (Ha) 120 40 40 40 320 80 40 40 40 80 40 -

(Ha) 3.000 1.000 1.000 1.000 8.000 2.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 -


Kab

SL(Ha)

LL (Ha)

3 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 -

12.480 9.600 2.880 -

520 400 120 -

(Ha) 13.000 10.000 3.000 -

124


Kab SL(Ha) 2 1 1 -

8.640 4.800 960 960 1.920 -

LL (Ha) 360 200 40 40 80 -

(Ha) 9.000 5.000 1.000 1.000 2.000 -

Kab SL(Ha) 4 1 1 1 1 -



3.840 1.920 1.920 -

LL (Ha) 160 80 80 -

(Ha) 4.000 2.000 2.000 -

Kab 3 1 1 1 -

(Ha) 25.000 1.000 10.000 6.000 1.000 1.000 2.000 3.000 1.000 12.000 2.000 1.000 3.000 2.000 1.000 2.000 1.000 -

Kab 8 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 -


SL-PTT PADI KAWASAN PENGEMBANGAN (SAPRODI) NO. PROVINSI & KABUPATEN/KOTA

16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



LL (Ha)

5.760 960 960 960 1.920 960 2.880 960 960 960 -

240 40 40 40 80 40 120 40 40 40 -

(Ha) 6.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 3.000 1.000 1.000 1.000 -



Kab

SL(Ha)

LL (Ha)

5 1 1 1 1 1 3 1 1 1 -

19.008 3.840 768 2.880 768 4.224 1.920 960 960 768 1.920 -

792 160 32 120 32 176 80 40 40 32 80 -

(Ha)

Kab

19.800 4.000 800 3.000 800 4.400 2.000 1.000 1.000 800 2.000 -

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

125

(Ha) 25.800 4.000 800 3.000 1.800 1.000 4.400 3.000 3.000 2.000 800 2.000 3.000 1.000 1.000 1.000 -

Kab 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 -

SL-PTT PADI KAWASAN PEMANTAPAN (SAPRODI) SLPTT PADI SAWAH SL(Ha) 121.920 13.440 10.560 14.400 15.360 8.640 8.640 12.480 9.600 13.440 8.640 6.720 37.440 960 7.680 960 4.800 2.880 1.920 3.840 2.880 10.560 960 -

LL (Ha) 5.080 560 440 600 640 360 360 520 400 560 360 280 1.560 40 320 40 200 120 80 160 120 440 40 -

(Ha) 127.000 14.000 11.000 15.000 16.000 9.000 9.000 13.000 10.000 14.000 9.000 7.000 39.000 1.000 8.000 1.000 5.000 3.000 2.000 4.000 3.000 11.000 1.000 -

Kab 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

TOTAL AREAL PEMANTAPAN (SL+LL) (Ha) 127.000 14.000 11.000 15.000 16.000 9.000 9.000 13.000 10.000 14.000 9.000 7.000 39.000 1.000 8.000 1.000 5.000 3.000 2.000 4.000 3.000 11.000 1.000 -

Kab 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

TOTAL PADI

(Ha) 177.800 19.000 21.800 24.000 18.800 11.000 13.400 18.000 13.000 19.000 9.800 10.000 54.000 4.000 9.000 4.000 7.000 4.000 2.000 4.000 3.000 14.000 2.000 1.000 -

Kab 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

PEDNIS SL-PTT PADI DAN JAGUNG 2014 SL-PTT JAGUNG KAWASAN PENGEMBANGAN (SAPRODI) NO.



16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


2.880 960 960 960 960 960 -

LL (Ha) 120 40 40 40 40 40 -

(Ha) 3.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -


SL(Ha) 3 1 1 1 1 1 -

960 960 -

126

LL (Ha) 40 40 -

(Ha) 1.000 1.000 -

Kab 1 1 -

TOTAL AREAL PEMANTAPAN JAGUNG (Ha) 1.000 1.000 -

TOTAL JAGUNG

Kab 1 1 -

(Ha) 4.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 -

Kab


3 1 1 1 1 1 -

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -





18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SULAWESI UTARA Kab. Bolaang Mangondow Kab. Minahasa Kab. Kep. Talaud Kab. Minahasa Selatan Kota Tomohon Kab. Minahasa Utara Kab. Minahasa Tenggara Kab. Bolmong Utara Kab. Bolmang Selatan Kab. Bolmang Timur Kota Kotamobagu SULAWESI TENGAH Kab. Banggai Kab. Buol Kab. Toli-Toli Kab. Donggala Kab. Morowali Kab. Poso Kab. Parigi Moutong Kab. Tojo Una-Una Kab. Sigi Kota Palu SULAWESI TENGGARA Kab. Buton Kab. Konawe Kab. Kolaka Kab. Muna Kab. Konawe Selatan Kab. Bombana Kab. Kolaka Utara Kab. Konawe Utara Kab. Buton Utara Kota Bau-Bau Kota Kendari

480 480 1.920 960 960 -

LL (Ha) 20 20 80 40 40 -

(Ha) 500 500 2.000 1.000 1.000 -

127

Kab 1 1 2 1 1 -


SLPTT PADI PASANG SURUT PENINGKATAN IP SL(Ha) 960 960 -

LL (Ha) 40 40 -

(Ha) 1.000 1.000 -

Kab 1 1 -

(Ha) 500 500 3.000 1.000 1.000 1.000 -

Kab 1 1 3 1 1 1 -





18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


5.760 960 960 960 960 960 960 1.920 960 960 5.760 1.920 960 960 960 960 -

LL (Ha) 240 40 40 40 40 40 40 80 40 40 240 80 40 40 40 40 -

(Ha) 6.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 6.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -


DEMFARM PADI HIBRIDA

Kab 6 1 1 1 1 1 1 2 1 1 5 1 1 1 1 1 -

SL(Ha) 6.720 960 960 960 960 960 960 960 -

128

LL (Ha) 280 40 40 40 40 40 40 40 -

(Ha) 7.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -


Kab

SL(Ha)

LL (Ha)

7 1 1 1 1 1 1 1 -

6.720 960 960 960 960 960 960 960 5.760 960 1.920 1.920 960 -

280 40 40 40 40 40 40 40 240 40 80 80 40 -

(Ha) 7.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 6.000 1.000 2.000 2.000 1.000 -

Kab 7 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 -

(Ha) 20.000 3.000 3.000 3.000 2.000 3.000 3.000 2.000 1.000 2.000 1.000 1.000 12.000 1.000 2.000 1.000 2.000 3.000 2.000 1.000 -

Kab 8 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 -



SLPTT PADI SAWAH SL(Ha) 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11




48.000 16.320 7.680 3.840 960 4.800 1.920 5.760 1.920 1.920 2.880 103.680 18.240 4.800 8.640 8.640 5.760 10.560 24.960 22.080 71.040 960 23.040 18.240 960 18.240 3.360 1.920 1.920 1.440 960

LL (Ha) 2.000 680 320 160 40 200 80 240 80 80 120 4.320 760 200 360 360 240 440 1.040 920 2.960 40 960 760 40 760 140 80 80 60 40

(Ha) 50.000 17.000 8.000 4.000 1.000 5.000 2.000 6.000 2.000 2.000 3.000 108.000 19.000 5.000 9.000 9.000 6.000 11.000 26.000 23.000 74.000 1.000 24.000 19.000 1.000 19.000 3.500 2.000 2.000 1.500 1.000

SLPTT PADI LAHAN KERING Kab 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

129

SL(Ha) 2.880 960 960 960 -

LL (Ha) 120 40 40 40 -

(Ha) 3.000 1.000 1.000 1.000 -

Kab 3 1 1 1 -

(Ha) 50.000 17.000 8.000 4.000 1.000 5.000 2.000 6.000 2.000 2.000 3.000 111.000 19.000 6.000 9.000 9.000 6.000 11.000 26.000 1.000 24.000 74.000 1.000 24.000 19.000 1.000 19.000 3.500 2.000 2.000 1.500 1.000

Kab 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TOTAL PADI

(Ha) 70.500 20.000 11.000 500 7.000 1.000 7.000 5.000 9.000 4.000 3.000 3.000 116.000 20.000 7.000 10.000 10.000 6.000 11.000 27.000 1.000 24.000 86.000 2.000 26.000 20.000 3.000 22.000 5.500 2.000 2.000 1.000 1.500 1.000

Kab 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1





18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


2.880 960 960 960 -

LL (Ha) 120 40 40 40 -

(Ha)


3.000 1.000 1.000 1.000 -

130

3 1 1 1 -

SL(Ha) 4.800 960 960 960 960 960 3.840 960 960 1.920 960 960 -

LL (Ha) 200 40 40 40 40 40 160 40 40 80 40 40 -

(Ha) 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 -

Kab

(Ha) 5 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 -

5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 1.000 1.000 2.000 4.000 1.000 2.000 1.000 -

Kab 5 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 -

PEDNIS SL-PTT PADI DAN JAGUNG 2014 SL-PTT JAGUNG KAWASAN PENGEMBANGAN (SAPRODI) NO.



18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


11.904 1.920 1.920 480 2.784 960 1.920 960 960 19.200 960 960 960 2.880 960 2.880 2.880 1.920 3.840 960 1.920 960 960 -

LL (Ha) 496 80 80 20 116 40 80 40 40 800 40 40 40 120 40 120 120 80 160 40 80 40 40 -

(Ha) 12.400 2.000 2.000 500 2.900 1.000 2.000 1.000 1.000 20.000 1.000 1.000 1.000 3.000 1.000 3.000 3.000 2.000 4.000 1.000 2.000 1.000 1.000 -

SLPTT JAGUNG HIBRIDA Kab 8 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 -

131

SL(Ha) 4.800 960 960 960 960 960 960 960 2.880 960 1.920 -

LL (Ha) 200 40 40 40 40 40 40 40 120 40 80 -

(Ha) 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 3.000 1.000 2.000 -

Kab 5 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 -

(Ha) 22.400 4.000 4.000 500 4.900 1.000 3.000 2.000 3.000 25.000 2.000 1.000 1.000 4.000 1.000 3.000 3.000 3.000 6.000 1.000 9.000 2.000 4.000 2.000 1.000 -

Kab 8 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 -

JUMLAH KAB PELAKSANA SL-PTT Kab 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1





20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

SULAWESI SELATAN Kab. Bantaeng Kab. Barru Kab. Bone Kab. Bulukumba Kab. Enrekang Kab. Gowa Kab. Jeneponto Kab. Luwu Kab. Luwu Utara Kab. Maros Kab. Pangkep Kab. Pinrang Kab. Kep. Selayar Kab. Sidenreng Rappang Kab. Sinjai Kab. Soppeng Kab. Takalar Kab. Tana Toraja Kab. Wajo Kota Palopo Kab. Luwu Timur Kab. Toraja Utara Kota Pare-Pare Kota Makassar

SL-PTT PADI KAWASAN PENGEMBANGAN (SAPRODI)

1.920 960 960 -

LL (Ha) 80 40 40 -

(Ha) 2.000 1.000 1.000 -


Kab

SL(Ha)

LL (Ha)

2 1 1 -

35.520 960 2.880 1.920 960 960 1.920 960 6.720 9.600 1.920 1.920 960 2.880 960 -

1.480 40 120 80 40 40 80 40 280 400 80 80 40 120 40 -

132

(Ha) 37.000 1.000 3.000 2.000 1.000 1.000 2.000 1.000 7.000 10.000 2.000 2.000 1.000 3.000 1.000 -


Kab 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

SL(Ha) 68.160 960 3.840 1.920 1.920 1.920 3.840 1.920 14.400 14.400 1.920 9.600 3.840 960 5.760 960 -

LL (Ha) 2.840 40 160 80 80 80 160 80 600 600 80 400 160 40 240 40 -

(Ha) 71.000 1.000 4.000 2.000 2.000 2.000 4.000 2.000 15.000 15.000 2.000 10.000 4.000 1.000 6.000 1.000 -

Kab 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -



20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24




SLPTT PADI LAHAN KERING SPESIFIK LOKASI SL(Ha)

LL (Ha)

38.400 1.920 3.840 1.920 2.880 1.920 1.920 2.880 1.920 2.880 960 3.840 1.920 2.880 2.880 960 1.920 960 -

1.600 80 160 80 120 80 80 120 80 120 40 160 80 120 120 40 80 40 -

(Ha) 40.000 2.000 4.000 2.000 3.000 2.000 2.000 3.000 2.000 3.000 1.000 4.000 2.000 3.000 3.000 1.000 2.000 1.000 -

Kab 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

(Ha) 148.000 4.000 11.000 6.000 6.000 2.000 5.000 9.000 5.000 25.000 1.000 29.000 6.000 15.000 8.000 2.000 11.000 1.000 2.000 -

133

Kab 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -


LL (Ha)

(Ha)

269.760 4.800 4.800 28.800 14.400 4.800 14.400 3.840 14.400 17.280 17.280 10.560 28.800 1.920 31.680 4.800 17.280 8.640 2.880 16.320 2.880 14.400 4.800 -

11.240 200 200 1.200 600 200 600 160 600 720 720 440 1.200 80 1.320 200 720 360 120 680 120 600 200 -

281.000 5.000 5.000 30.000 15.000 5.000 15.000 4.000 15.000 18.000 18.000 11.000 30.000 2.000 33.000 5.000 18.000 9.000 3.000 17.000 3.000 15.000 5.000 -

Kab 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

(Ha) 431.000 5.000 9.000 41.000 21.000 5.000 21.000 6.000 20.000 18.000 27.000 16.000 56.000 3.000 63.000 11.000 33.000 17.000 5.000 28.000 3.000 16.000 7.000 -

Kab 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -


SL-PTT JAGUNG KAWASAN PENGEMBANGAN (SAPRODI) NO.



20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


16.320 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 1.920 960 960 960 -

LL (Ha) 680 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 80 40 40 40 -

(Ha) 17.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 -

SLPTT JAGUNG HIBRIDA Kab 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

134

SL(Ha) 3.840 960 960 960 960 -

LL (Ha) 160 40 40 40 40 -

(Ha) 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -

Kab 4 1 1 1 1 -

(Ha) 21.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 3.000 1.000 1.000 1.000 -

Kab 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

JUMLAH KAB PELAKSANA SL-PTT Kab 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -





22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25 1 2 3 4 5 6 7 8

BALI Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar NTB Kab. Bima Kab. Dompu Kab. Lombok Barat Kab. Lombok Tengah Kab. Lombok Timur Kab. Sumbawa Kota Bima Kab. Sumbawa Barat Kab. Lombok Utara Kota Mataram MALUKU Kab. MTB Kab. Maluku Tengah Kab. Maluku Tenggara Kab. Pulau Buru Kab. Seram Bag Barat Kab. Seram Bag Timur Kab. Buru Selatan Kab. Maluku Barat Daya

1.920 960 960 -

LL (Ha) 80 40 40 -

(Ha) 2.000 1.000 1.000 -

135



Kab

SL(Ha)

LL (Ha)

2 1 1 -

3.264 1.152 192 768 384 768

136 48 8 32 16 32

(Ha) 3.400 1.200 200 800 400 800

Kab 5 1 1 1 1 1

(Ha) 2.000 1.000 1.000 3.400 1.200 200 800 400 800

Kab 2 1 1 5 1 1 1 1 1





22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25 1 2 3 4 5 6 7 8


2.880 960 960 960 4.800 960 960 960 960 960 12.960 4.800 5.760 960 960 480 -

LL (Ha) 120 40 40 40 200 40 40 40 40 40 540 200 240 40 40 20 -

(Ha)


Kab

3.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 13.500 5.000 6.000 1.000 1.000 500 -

136


3 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 -

SL(Ha) 6.720 960 960 960 960 1.920 960 -

LL (Ha) 280 40 40 40 40 80 40 -

(Ha) 7.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 -

Kab 6 1 1 1 1 1 1 -

(Ha) 3.000 1.000 1.000 1.000 12.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3.000 1.000 13.500 5.000 6.000 1.000 1.000 500 -

Kab 3 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 -




22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25 1 2 3 4 5 6 7 8



11.520 960 960 1.920 960 960 1.920 2.880 960 188.160 28.800 23.040 21.120 34.560 23.040 33.600 1.920 9.600 10.560 1.920 -

LL (Ha) 480 40 40 80 40 40 80 120 40 7.840 1.200 960 880 1.440 960 1.400 80 400 440 80 -

(Ha) 12.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 2.000 3.000 1.000 196.000 30.000 24.000 22.000 36.000 24.000 35.000 2.000 10.000 11.000 2.000 -

SLPTT PADI LAHAN KERING Kab 8 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

137

SL(Ha) 4.800 1.920 960 1.920 -

LL (Ha) 200 80 40 80 -

(Ha) 5.000 2.000 1.000 2.000 -

Kab 3 1 1 1 -

(Ha) 12.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 2.000 3.000 1.000 201.000 32.000 25.000 22.000 36.000 24.000 37.000 2.000 10.000 11.000 2.000 -

Kab 8 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

TOTAL PADI

(Ha) 15.000 2.000 1.000 2.000 2.000 1.000 2.000 1.000 3.000 1.000 215.000 34.000 27.000 24.000 38.000 28.000 39.000 2.000 10.000 11.000 2.000 16.900 1.200 5.200 800 6.000 1.000 1.400 500 800

Kab 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1





22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25 1 2 3 4 5 6 7 8


1.920 960 960

LL (Ha) 80 40 40

(Ha)


2.000 1.000 1.000

138

2 1 1

SL(Ha) 1.920 960 960 2.880 960 960 960

LL (Ha) 80 40 40 120 40 40 40

(Ha) 2.000 1.000 1.000 3.000 1.000 1.000 1.000

Kab

(Ha) 2 1 1 3 1 1 1

2.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 2.000

Kab 2 1 1 4 1 1 1 1


NO.






SL(Ha) 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25 1 2 3 4 5 6 7 8


7.680 960 960 960 960 1.920 960 960 960 960 -

LL (Ha) 320 40 40 40 40 80 40 40 40 40 -

(Ha) 8.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -

Kab 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

SL(Ha) 5.760 2.880 1.920 960 -

139

LL (Ha) 240 120 80 40 -

(Ha) 6.000 3.000 2.000 1.000 -

Kab 3 1 1 1 -

TOTAL AREAL PEMANTAPAN JAGUNG (Ha) 6.000 3.000 2.000 1.000 -


TOTAL JAGUNG

Kab 3 1 1 1 -

(Ha) 16.000 2.000 5.000 1.000 1.000 2.000 3.000 1.000 1.000 6.000 2.000 1.000 1.000 2.000

Kab 8 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1

Kab 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1



24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

NTT Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kab. Rote-Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Alor Kab. Nagekeo Kab. Sumba Tengah Kab. Sumba Barat Daya Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kota Kupang

SL-PTT PADI KAWASAN PENGEMBANGAN (SAPRODI) TOTAL AREAL PERTUMBUHAN

SLPTT PADI LAHAN KERING PENINGKATAN IP SL(Ha)

LL (Ha)

29.760 960 3.840 1.920 1.920 1.920 960 960 1.920 1.920 1.920 960 960 2.880 960 4.800 960 -

1.240 40 160 80 80 80 40 40 80 80 80 40 40 120 40 200 40 -

(Ha) 31.000 1.000 4.000 2.000 2.000 2.000 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 1.000 1.000 3.000 1.000 5.000 1.000 -

Kab 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

(Ha)


Kab

SL(Ha)

LL (Ha)

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

10.080 960 960 960 960 960 960 480 1.440 960 480 960 -

420 40 40 40 40 40 40 20 60 40 20 40 -

31.000 1.000 4.000 2.000 2.000 2.000 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 1.000 1.000 3.000 1.000 5.000 1.000 -

140

(Ha) 10.500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 500 1.500 1.000 500 1.000 -


Kab 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

SL(Ha) 3.840 960 960 960 960 -

LL (Ha) 160 40 40 40 40 -

(Ha) 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -

Kab 4 1 1 1 1 -


NO. PROVINSI & KABUPATEN/KOTA

TOTAL AREAL PENGEMBANGAN (SL+LL) (Ha)

24 NTT 1 Kab. Belu 2 Kab. Ende 3 Kab. Flores Timur 4 Kab. Kupang 5 Kab. Lembata 6 Kab. Manggarai 7 Kab. Ngada 8 Kab. Sikka 9 Kab. Sumba Barat 10 Kab. Sumba Timur 11 Kab. Timor Tengah Selatan 12 Kab. Timor Tengah Utara 13 Kab. Rote-Ndao 14 Kab. Manggarai Barat 15 Kab. Alor 16 Kab. Nagekeo 17 Kab. Sumba Tengah 18 Kab. Sumba Barat Daya 19 Kab. Manggarai Timur 20 Kab. Sabu Raijua 21 Kota Kupang

14.500 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.500 1.500 1.000 1.500 1.000 -

Kab 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -




TOTAL PADI SLPTT PADI SAWAH SL(Ha) 82.080 5.760 2.880 4.800 7.680 4.800 3.840 5.280 5.760 2.880 2.880 4.800 6.240 5.760 5.760 5.280 7.680 -

LL (Ha) 3.420 240 120 200 320 200 160 220 240 120 120 200 260 240 240 220 320 -

(Ha) 85.500 6.000 3.000 5.000 8.000 5.000 4.000 5.500 6.000 3.000 3.000 5.000 6.500 6.000 6.000 5.500 8.000 -

141

SLPTT JAGUNG KOMPOSIT Kab 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

(Ha) 131.000 7.000 4.000 4.000 8.000 2.000 11.000 8.000 5.000 8.500 9.000 3.000 6.000 6.000 9.000 3.000 7.500 8.000 12.000 10.000 -

Kab 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

SL(Ha) 12.480 960 960 960 960 960 960 1.920 960 960 960 960 960 -

LL (Ha) 520 40 40 40 40 40 40 80 40 40 40 40 40 -

(Ha) 13.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -

Kab

Kab

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -





26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

PAPUA Kab. Biak Numford Kab. Jayapura Kab. Jayawijaya Kab. Merauke Kab. Mimika Kab. Nabire Kab. Paniai Kab. Puncak Jaya Kab. Kep Yapen Waropen Kota Jayapura Kab. Sarmi Kab. Keerom Kab. Yahukimo Kab. Pegunungan Bintang Kab. Tolikara Kab. Boven Digoel Kab. Mappi Kab. Asmat Kab. Waropen Kab. Supiori Kab Deiyai Kab. Dogiyai Kab.Intan Jaya Kab. Lanny Jaya Kab. Membramo Raya Kab. Membramo Tengah Kab. Nduga Kab. Puncak Kab. Yalimo

18.192 720 288 14.784 192 864 480 192 288 96 288 -

LL (Ha) 758 30 12 616 8 36 20 8 12 4 12 -

(Ha) 18.950 750 300 15.400 200 900 500 200 300 100 300 -


Kab SL(Ha) 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

3.264 2.496 96 96 384 96 96 -

LL (Ha) 136 104 4 4 16 4 4 -

(Ha) 3.400 2.600 100 100 400 100 100 -

142


TOTAL JAGUNG

TOTAL PADI SLPTT JAGUNG KOMPOSIT

Kab 6 1 1 1 1 1 1 -

(Ha) 22.350 750 300 18.000 200 900 100 100 500 200 700 100 100 100 300 -

Kab 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

SL(Ha) 960 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 -

LL (Ha) 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 -

(Ha) 1.000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -

Kab

(Ha)

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

1.000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -

Kab 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

Kab 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -





27 1 2 3 4 5 6 7 8 28 1 2 3 4 5 6 29 1 2 3 4 30 1 2 3 4 5 6

MALUKU UTARA Kab. Halmahera Tengah Kab. Halmahera Barat Kab. Halmahera Timur Kab. Kepulauan Sula Kab. Halmahera Selatan Kab. Halmahera Utara Kab. Pulau Morotai Kota Tidore Kepulauan BANTEN Kab. Lebak Kab. Pandeglang Kab. Serang Kab. Tangerang Kota Cilegon Kota Serang BANGKA BELITUNG Kab. Bangka Kab. Bangka Selatan Kab. Blitung Timur Kab. Bangka Barat GORONTALO Kab. Boalemo Kab. Gorontalo Kab. Pohuwato Kab. Bone Bolango Kab. Gorontalo utara Kota Gorontalo

8.640 960 960 4.800 960 960 960 960 -

LL (Ha) 360 40 40 200 40 40 40 40 -

(Ha) 9.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -

143



Kab

SL(Ha)

LL (Ha)

5 1 1 1 1 1 1 1 -

4.128 384 576 384 288 960 960 384 192 960 960 -

172 16 24 16 12 40 40 16 8 40 40 -

(Ha) 4.300 400 600 400 300 1.000 1.000 400 200 1.000 1.000 -

Kab 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

(Ha) 13.300 1.400 1.600 5.400 300 2.000 2.000 400 200 2.000 2.000 -

Kab 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -



27 1 2 3 4 5 6 7 8 28 1 2 3 4 5 6 29 1 2 3 4 30 1 2 3 4 5 6




LL (Ha)

6.720 1.920 960 960 960 960 960 3.840 960 960 960 960 -

280 80 40 40 40 40 40 160 40 40 40 40 -

(Ha) 7.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -



Kab 6 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 -

SL(Ha) 1.920 960 960 -

144

LL (Ha) 80 40 40 -

(Ha) 2.000 1.000 1.000 -


Kab SL(Ha) 2 1 1 -

4.224 384 1.536 384 192 1.728 -

LL (Ha) 176 16 64 16 8 72 -

(Ha) 4.400 400 1.600 400 200 1.800 -

Kab 5 1 1 1 1 1 -

(Ha) 9.000 3.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 8.400 400 2.600 1.400 1.200 2.800 -

Kab 6 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 -



SLPTT PADI SAWAH SL(Ha) 27 1 2 3 4 5 6 7 8 28 1 2 3 4 5 6 29 1 2 3 4 30 1 2 3 4 5 6




163.200 46.080 53.760 39.360 20.160 3.840 5.760 960 2.880 960 960 30.240 4.608 14.400 1.920 1.440 6.912 960

LL (Ha) 6.800 1.920 2.240 1.640 840 160 240 40 120 40 40 1.260 192 600 80 60 288 40

(Ha) 170.000 48.000 56.000 41.000 21.000 4.000 6.000 1.000 3.000 1.000 1.000 31.500 4.800 15.000 2.000 1.500 7.200 1.000

SLPTT PADI LAHAN KERING Kab 5 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1

145

SL(Ha) 4.800 1.920 1.920 960 -

LL (Ha) 200 80 80 40 -

(Ha) 5.000 2.000 2.000 1.000 -

Kab 4 1 1 1 1 -

(Ha) 175.000 50.000 58.000 42.000 21.000 4.000 6.000 1.000 3.000 1.000 1.000 31.500 4.800 15.000 2.000 1.500 7.200 1.000

Kab 5 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1

TOTAL PADI

(Ha) 13.300 1.400 1.600 5.400 300 2.000 2.000 400 200 184.000 53.000 60.000 43.000 22.000 1.000 5.000 8.000 1.000 5.000 1.000 1.000 39.900 5.200 17.600 3.400 2.700 10.000 1.000

Kab 8 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1




SLPTT JAGUNG HIBRIDA SL(Ha) 27 1 2 3 4 5 6 7 8 28 1 2 3 4 5 6 29 1 2 3 4 30 1 2 3 4 5 6


960 960 -

LL (Ha) 40 40 -

(Ha) 1.000 1.000 -

SLPTT JAGUNG KOMPOSIT Kab 1 1 1 1 -

SL(Ha) 2.880 240 336 384 384 384 336 336 480 960 960 3.840 960 960 960 960 -

LL (Ha) 120 10 14 16 16 16 14 14 20 40 40 160 40 40 40 40 -

146

(Ha) 3.000 250 350 400 400 400 350 350 500 1.000 1.000 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -


TOTAL JAGUNG

NO. PROVINSI & KABUPATEN/KOTA SLPTT JAGUNG HIBRIDA Kab

SL(Ha) 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 -

1.920 960 960 1.824 864 960 -

LL (Ha) 80 40 40 76 36 40 -

(Ha) 2.000 1.000 1.000 1.900 900 1.000 -

Kab 2 1 1 2 1 1 -

(Ha) 3.000 250 350 400 400 400 350 350 500 4.000 2.000 1.000 1.000 5.900 1.000 1.000 900 1.000 2.000 -

Kab 8 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 5 1 1 1 1 1 -

Kab 8 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1





32 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 33 1 2 3 4 5 6

PAPUA BARAT Kab. Sorong Kab. Manokwari Kab. Fak-Fak Kab. Raja Ampat Kab. Teluk Bintuni Kab. Teluk Wondama Kab. Kaimana Kab. Sorong Selatan Kota Sorong Kab. Maybrat Kab Tambrauw SULAWESI BARAT Kab. Mamuju Kab. Majene Kab. Mamasa Kab. Mamuju Utara Kab. Polewali Mandar Kab. Mamuju Tengah

5.280 2.016 2.016 960 288 3.840 960 960 960 960

LL (Ha) 220 84 84 40 12 160 40 40 40 40

(Ha) 5.500 2.100 2.100 1.000 300 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000



Kab

SL(Ha)

LL (Ha)

4 1 1 1 1 4 1 1 1 1

720 192 96 192 240 3.840 960 960 960 960 -

30 8 4 8 10 160 40 40 40 40 -

147

(Ha) 750 200 100 200 250 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -

Kab 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 -

(Ha) 6.250 2.100 2.300 1.100 300 200 250 8.000 2.000 2.000 2.000 1.000 1.000

Kab 6 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 -

SL-PTT PADI KAWASAN PENGEMBANGAN (SAPRODI) SLPTT PADI SAWAH SPESIFIK LOKASI SL(Ha) 6.720 1.920 960 960 1.920 960

LL (Ha) 280 80 40 40 80 40

(Ha) 7.000 2.000 1.000 1.000 2.000 1.000

Kab 5 1 1 1 1 1



SLPTT PADI SAWAH SL(Ha) 32 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 33 1 2 3 4 5 6




53.760 13.440 960 10.560 3.840 14.400 10.560

LL (Ha) 2.240 560 40 440 160 600 440

(Ha) 56.000 14.000 1.000 11.000 4.000 15.000 11.000

SLPTT PADI LAHAN KERING Kab 6 1 1 1 1 1 1

148

SL(Ha) 1.920 960 960 -

LL (Ha) 80 40 40 -

(Ha) 2.000 1.000 1.000 -

Kab -

(Ha) 58.000 14.000 2.000 12.000 4.000 15.000 11.000

Kab 6 1 1 1 1 1 1

TOTAL PADI

(Ha) 6.250 2.100 2.300 1.100 300 200 250 73.000 18.000 2.000 15.000 7.000 18.000 13.000

Kab 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1


NO.



SLPTT JAGUNG KOMPOSIT


SL(Ha) 32 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 33 1 2 3 4 5 6


672 96 96 96 96 96 96 96 -

LL (Ha) 28 4 4 4 4 4 4 4 -

(Ha) 700 100 100 100 100 100 100 100 -

Kab

SL(Ha) 7 1 1 1 1 1 1 1 -

149

3.840 960 960 960 960

LL (Ha) 160 40 40 40 40

(Ha) 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000


TOTAL JAGUNG


Kab 4 1 1 1 1

(Ha) 700 100 100 100 100 100 100 100 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Kab 7 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1

Kab 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1


Lampiran 4

BLANKO CALON LOKASI BANTUAN SOSIAL BUDIDAYA (SL-PTT/KAWASAN) TANAMAN PANGAN TAHUN 2014 KABUPATEN PROVINSI

: :

KOMODITI

: Padi Inbrida/Padi Hibrida/Padi Lahan Kering/Jagung Hibrida/Jagung Komposit/Kedelai *)

SASARAN

: Peningkatan Produktivitas

Perluasan Areal Potensi Lahan Non Tanaman Pangan

Peningkatan Indeks Pertanaman No

Kecamatan/Desa

Luasan (Ha)

Produktivitas Awal (Ku/Ha)

1 KEC .................... Ds. ...................... Ds. ...................... Ds. ...................... Ds. ...................... Ds. ......................

Target Peningkatan Produktivitas (Ku/Ha)

Keterangan SL-PTT Kawasan .................

2 KEC .................... Ds. ...................... Ds. ...................... Ds. ...................... Ds. ...................... Ds. ...................... 3 Dst

Ket :

Jumlah *). Pilih salah satu

2013 ................., ........................... 2012 Kepala Dinas Pertanian .....................

................................................................ Nip. ..........................................................

150


DAFTAR CALON PETANI DAN CALON LOKASI PENERIMA BANSOS SL-PTT TAHUN 2014 Nama Poktan / Gapoktan

:

Jumlah Anggota Kelompok

:

Desa

:

Kecamatan

:

Kabupaten

:

Kawasan

:

Komoditi

:

No.

Nama Petani

Luas Areal (ha) Kebutuhan Benih (kg)

Varietas

1 2 3 4 5 dst Jumlah Mengetahui

Ketua Kelompoktani

KCD/Penyuluh Nama ………….

Nama ………….

151

Jadwal Tanam


DATA CALON PETANI DAN CALON LOKASI (CP/CL) PELAKSANA KEGIATAN SL-PTT PADI DAN JAGUNG TAHUN 2014 (Sesuai format field BPS ) Kabupaten Kegiatan Komoditas

No (1)

: : SL-PTT Padi / Jagung : Padi Inbrida Sawah/ Padi Inbrida Pasang Surut/ Padi Inbrida Rawa Lebak/ Padi Inbrida Lahan Kering/ Padi Hibrida/Jagung Komposit/ Jagung Hibrida

Kode Kode Kabupate Kode Kode Kelurahan/ Provinsi Kecamatan Provinsi Kabupaten n Kecamatan Kelurahan/Desa Desa (2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Nama Kelompok Tani (10)

Rencana Tanam Nama Ketua Nama Alamat perJenis Kelompok Petani Petani (Desa, RT, Tanaman Luas (Ha) Bulan,Th Tani *) RW) *) (11)

(12)

(13)

(14)

(15)

1

2

3

4 dst.. Ket : 1. Tanda *) Diisi dengan nama anggota kelompok tani pelaksana SL-PTT kolom (12) dan alamat rumah tangga petani kolom (13) 2. Mengingat CPCL SL-PTT 2013 sudah sangat mendesak waktunya kolom (12) nama petani dapat diisi dengan jumlah anggota kel.tani pelaksana, sedangkan kolom (13) tidak perlu diisi 3. Untuk CPCL SL-PTT 2014 diisi lengkap sesuai format BPS diatas. 4. Data CPCL SL-PTT Padi dan Jagung dikirim ke Email [email protected], petugas yang dapat di hubungi Sdr.Indra Rochmadi HP.081398878797 dan Asmawati HP.085211124336/08568767436 untuk data kedelai dikirim ke Email [email protected].

Ditetapkan, Tgl.... Bln.... Tahun 2014 Kepala Dinas Pertanian Kabupaten ......,

Nama NIP

152

(16)


Lampiran 5

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN/KOTA NOMOR : .............................................2014 TENTANG PENETAPAN KELOMPOKTANI PENERIMA DANA BANTUAN SOSIAL (BANSOS) SL-PTT ............................................................)* TAHUN ANGGARAN 2014 KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN/KOTA Menimbang

:

a. Bahwa ketahanan pangan nasional perlu terus diupayakan melalui peningkatan produksi untuk menjamin kecukupan pangan yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. b. Bahwa peningkatan produksi padi dan jagung tahun 2014 difokuskan pada peningkatan produktivitas melalui penerapan teknologi dalam SL-PTT. c.

Bahwa pelaksanaan SL-PTT padi dan jagung untuk peningkatan produksi, produktivitas dan pendapatan petani perlu ditetapkan kelompoktani penerima Bansos SL-PTT tahun 2014.

d. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu ditetapkan Kelompoktani Penerima Bantuan SL-PTT Padi dan Jagung Tahun Anggaran 2014. Mengingat

:

1. Undang – Undang Nomor .............. Tahun ............. tentang ................; 2. Surat Keputusan .......... Nomor .............. Tahun ............. tentang ................; 3. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota Nomor .............. Tahun ............. tentang ................; 4. dst 153


Memperhatikan

:

1. DIPA Dinas Pertanian Kabupaten / Kota Nomor .............. Tanggal ............. Bulan ................ Tahun ............ 2. Pedoman Teknis Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Padi, Jagung Tahun 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

PERTAMA

:

Penetapan Kelompoktani penerima bantuan SLPTT ....................................................*) tahun anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di :............................... Pada Tanggal : ................................ Kepala Dinas Pertanian Kabupaten / Kota .......................................... NIP. .....................................

Tembusan : 1. Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian RI di Jakarta 2. Bupati / Walikota di .............. 3. Kepala Dinas Pertanian Provinsi di ................ 4. dst. *) disesuaikan dengan komoditi (SL-PTT padi inbrida, padi hibrida,padi lahan kering, jagung hibrida dan jagung komposit) **) disesuaikan dengan sumber bantuan

154


Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota Penetapan Kelompoktani Penerima Dana Bansos untuk SL, LL dan Dana Pertemuan Kelompok SL-PTT Tahun 2014

No

Nama Kelompok Tani/ Gapoktan

Nama Ketua

Alamat Desa

Kecamatan

Nomor Rekening

Jumlah (Rp.)

2 3 4 dst… Jumlah

Ditetapkan,Tgl….Bln….Tahun 2014 Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota ……,

Nama NIP

155

Alamat Bank Cabang, Unit


Lampiran 6 Rencana Usaha Kelompok (RUK) Pelaksana SL-PTT Tahun 2014

Nama Kelompok Tani

:

Alamat Kelompok Tani

:

Luas Lahan

:

Jumlah Anggota Kelompok

:

Rincian Kebutuhan Kel.

:

Komoditi

:

Varietas

:

No

Nama Kelompok Tani/ Gapoktan

Jenis

Volume (Kg)

Harga Satuan (Rp.)

Jumlah (Rp)

1 2 3 dst… Jumlah Mengetahui, Penyuluh/Petugas Pertanian

Nama NIP

................,................ Bendaraha Kelompok,

Ketua Kelompok,

Nama

Nama

156


Lampiran 7

SURAT PERNYATAAN PENERIMAAN BANSOS DAN PENGGUNAAN BANSOS

Yang bertandatangan dibawah ini adalah nama : ………………….. selaku Ketua Kelompoktani .......................... Desa ……………………. Kecamatan ……………….. Kabupaten ………………… dengan ini menyatakan bahwa dana yang kami terima sebesar Rp…………dan akan kami gunakan : a. Untuk pembelian saprodi SL-PTT b. Biaya pertemuan Kelompoktani c. Bersedia dan sanggup untuk melaksanakan penanaman, pemeliharaan sampai panen di areal SL-PTT dan sanggup mengembalikan dana apabila tidak sesuai peruntukannya. Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya . ............................... 2014 Ketua Kelompoktani

Mengetahui Petugas Lapangan

Materai 6.000

(......................................)

(.....................................)

157


Lampiran 8

MEKANISME PENCAIRAN DANA BANTUAN SL-PTT POLA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) TA. 2014

Pembentukan Tim Teknis Kab/Kota

Menyusun Juknis dan Kriteria Seleksi CP/CL KPA/PPK

SPM-LS

SPP-LS

KPPN

Seleksi Tahap-I Administrasi

Seleksi Tahap-II Penilaian Proposal/Usulan Kelompoktani Menyusun RUK didampingi PPL & diverifikasi Tim Teknis Kab/Kota

SP2D

Forum Musyawarah & Berita Acara CP/CL Penetapan Kelompoktani Kelompok Sasaran

Bank terdekat Membuka Rekening di Bank

Pencairan dana dari rekening melalui persetujuan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota setelah diverifikasi oleh Tim Teknis/Tim Verifikasi Kabupaten/Kota

158


Lampiran 9

RENCANA PELAKSANAAN SL-PTT PADI DAN JAGUNG TAHUN 2014 NO 1 2 3 4 5

6 7 8 9

10 11 12 13

KEGIATAN

BULAN JAN

FEB

MAR

APR

Penyusunan Juklak dan Juknis Pembentukan Tim Teknis Sosialisasi CP/CL Penyusunan dan Pengiriman RUK, Rekening Poktan/Gapoktan ke Kabupaten/ Kota, Provinsi, dan Pusat Proses Administrasi Keuangan Penyerapan dan Penyaluran Dana Bansos ke Rekening Kelompok Pelatihan PL II Pelaksanaan 1. Tanam 2. Pemeliharaan 3. Panen Pembinaan Monitoring Evaluasi Pelaporan

159

MEI

JUN

JUL

AGUST

SEP

OKT

NOP

DES


Lampiran 10 BLANGKO LAPORAN BULANAN KECAMATAN REALISASI SL-PTT KAWASAN PERTUMBUHAN / PENGEMBANGAN / PEMANTAPAN PADI INBRIDA SAWAH/ PADI INBRIDA PASANG SURUT / PADI INBRIDA RAWA LEBAK / PADI HIBRIDA PADI LAHAN KERING / JAGUNG KOMPOSIT / JAGUNG HIBRIDA TAHUN 2014 KECAMATAN : BULAN

:

Desa

Poktan

Luas Areal (Ha)

(2)

Jumlah

No (1)

Jumlah SL-PTT ( Unit )

Realisasi Tanam

Realisasi Panen

(Ha)

(%)

Luas (Ha)

Provitas (ku/ha)

Produksi (ton)

Dilaksanakan MH 13/14 (Ha)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1

A

2

50

2

45

90,00

30

75,00

225

5

2

B

4

100

4

95

95,00

80

81,25

650

5

6

150

6

140

93,33

110

79,55

875

10

3 4

dst Jumlah

…………………., tgl,…………, bulan,………….., tahun ……… Petugas Penyuluh Pertanian / Kepala Cabang Dinas Pertanian Nama…………………………… NIP……………………………

160

Keterangan (12)


Lampiran 11 BLANGKO LAPORAN BULANAN KABUPATEN REALISASI SL-PTT KAWASAN PERTUMBUHAN / PENGEMBANGAN / PEMANTAPAN PADI INBRIDA SAWAH/ PADI INBRIDA PASANG SURUT / PADI INBRIDA RAWA LEBAK / PADI HIBRIDA PADI LAHAN KERING / JAGUNG KOMPOSIT / JAGUNG HIBRIDA TAHUN 2014 KABUPATEN : BULAN

: Jumlah

No

Desa

Poktan

Luas Areal (Ha)

Kecamatan

SK Penetapan CPCL (Ha)

Pengajuan Ke Bank

Realisasi Tanam

Realisasi Panen

Proses (Ha)

Cair (Ha)

(Ha)

(%)

Luas (Ha)

Provitas (ku/ha)

(11)

(12)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

1

1

2

50

50

50

50

50

100,00

50

1

2

50

50

50

50

50

100,00

50

2

Dilaksanakan Produksi MH 13/14 Keterangan (Ha) (ton) (13)

(14)

80,00

80

0

80,00

80

0

dst Jumlah

…………………., tgl,…………, bulan,………….., tahun ……… Tim Teknis Tingkat Kabupaten/Kota / Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

Nama……………………………

161

(15)


Lampiran 12 BLANGKO LAPORAN BULANAN PROVINSI REALISASI SL-PTT KAWASAN PERTUMBUHAN / PENGEMBANGAN / PEMANTAPAN PADI INBRIDA SAWAH/ PADI INBRIDA PASANG SURUT / PADI INBRIDA RAWA LEBAK / PADI HIBRIDA PADI LAHAN KERING / JAGUNG KOMPOSIT / JAGUNG HIBRIDA TAHUN 2014

PROVINSI : BULAN :

(3)

(4)

(5)

(6)

SK Penetapan CPCL (Ha) (7)

(8)

(9)

(10)

(14)

(15)

1

A

4

8

8

200

200

200

200

195

97,50

100

75,00

750

5

2

B

5

9

10

250

250

250

250

245

98,00

150

80,00

1200

5

9

17

18

450

450

450

450

440

97,78

250

78,00

1950

10

No

Jumlah

Kabupaten

(1)

(2)

Kecamatan

Desa

Poktan

Luas Areal (Ha)

Pengajuan Ke Bank Proses (Ha)

Realisasi Tanam

Cair (Ha)

(Ha)

Realisasi Panen

(%)

Luas (Ha)

Provitas (ku/ha)

Produksi (ton)

(11)

(12)

(13)

Dilaksanakan MH 13/14 Keterangan (Ha)

3 4 5

dst Jumlah

…………………., tgl,…………, bulan,………….., tahun ……… Tim Teknis Tingkat Provinsi Kepala Dinas Pertanian Provinsi

Nama…………………………… NIP……………………………

162

(16)


Lampiran 13 BLANGKO LAPORAN AKHIR PROVINSI/KABUPATEN REALISASI SL-PTT KAWASAN PERTUMBUHAN / PENGEMBANGAN / PEMANTAPAN PADI INBRIDA SAWAH/ PADI INBRIDA PASANG SURUT / PADI INBRIDA RAWA LEBAK / PADI HIBRIDA PADI LAHAN KERING / JAGUNG KOMPOSIT / JAGUNG HIBRIDA

TAHUN 2014 PROV/KAB : BULAN : SK Penetapan CPCL Luas Area (Ha) (Ha)

Realisasi Tanam

Target No

Kab/Kec Unit

(1)

(2)

Realisasi Panen

Unit

(Ha)

(%)

Bulan Tanam

(11)

(12)

Luas (Ha)

Provitas (ku/ha)

Produksi (ton)

(13)

(14)

(15)

Provitas Provitas Provitas Tidak Non SL dalam LL Sebelum pada MT Dilaksana (ku/Ha) SL (ku/Ha) yang sama kan (Ha) (ku/Ha) (16) (17) (18) (19)

(3)

(4)

(7)

(9)

(10)

1

A

4

8

200

200

195

97,50 Mar, Apr, Mei 100

75,00

750

80,00

70,00

70,00

2

B

5

9

250

250

245

98,00 Apr, Jun

150

80,00

1200

85,00

73,00

70,00

9

17

450

450

440

97,78

250

78,00

1950

82,50

71,50

70,00

3 4 5

dst Jumlah

……………., tgl,…………, bulan,………….., tahun ……… Tim Teknis Tingkat Provinsi/ Kepala Dinas Pertanian Provinsi/Kabupten

Nama…………………………… NIP…………………………… 163

Ket

(20)


Lampiran 14 FORM ISIAN HASIL UBINAN SL-PTT PADI / JAGUNG Kabupten Kawasan Komoditas

No

Nama Petani

: : PERTUMBUHAN / PENGEMBANGAN / PEMANTAPAN : PADI INBRIDA SAWAH/ PADI INBRIDA PASANG SURUT / PADI INBRIDA RAWA LEBAK / PADI HIBRIDA / PADI LAHAN KERING / JAGUNG KOMPOSIT / JAGUNG HIBRIDA Nama KelompokTani

Alamat Desa

Kecamatan

Jumlah Ubinan (Unit)

Tanggal Ubinan

Petugas Ubinan Nama

Hasil Ubinan (Ku/Ha GKG)

NIP

LL

Non LL / SL

Varietas

……………., tgl,…………, bulan,………….., tahun ……… Kepala Dinas Pertanian Kabupten

Nama…………………………… NIP……………………………

164

2014

Recommend Documents