Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
Perubahan Jenis/Bidang Usaha Yang Tertutup dan Terbuka Dengan Persyaratan (Daftar Negatif Investasi) – Revisi Pepres No. 39/2014 Jum’at, 12 Februari 2016
Latar Belakang Perubahan DNI 1.
Peningkatan investasi sangat penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabil, inklusif, dan berkelanjutan, serta mendorong Indonesia menjadi basis produksi dan sentra logistik dalam menyesuaikan posisi Indonesia memanfaatkan perluasan pasar dalam MEA dan global supply chain.
2.
Kebijakan investasi perlu mendorong penyebaran investasi ke seluruh Indonesia terutama di luar Jawa yang porsi saat ini berkisar 42%, komposisi investasi dengan dominasi di sektor sekunder dan tidak banyak tersinergi berdasarkan value chain, dan hanya mendapatkan 19% dari potensi investasi dunia yang masuk ke ASEAN (USD 136,2 M tahun 2014), dengan negara asal yang masih konvensional, seperti: Singapura, Jepang, Malaysia, Belanda, Inggris, dst.
3.
Untuk mempercepat dan meningkatkan investasi, belakangan ini Pemerintah cukup banyak membuat kebijakan-kebijakan deregulasi/debirokratisasi, seperti: Kemudahan tempat pengurusan perizinan investasi di pusat (PTSP) dan di daerah (Badan Penanaman Modal dan PTSP); Memperlancar arus barang ekspor impor, terutama penurunan dwelling time di pelabuhan; Memberikan kemudahan investasi kilang minyak, listrik, dan proyek-proyek strategis lainnya; Memberikan perluasan tax holiday, tax allowance, dan berbagai insentif lainnya; Memperluas cakupan pemberian KUR dengan tingkat bunga yang lebih rendah untuk mendorong perluasan kegiatan usaha ekonomi masyarakat; Izin Investasi 3 Jam; Pusat Logistik Berikat; Kawasan Industri yang lebih atraktif; Sistem pengupahan yang terus meningkat dan terproyeksi; Memberikan insentif di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); Menciptakan fasilitas perdagangan dalam negeri (Inland FTA); Meningkatkan daya saing logistik terutama dalam mengembangkan konektivitas ekonomi desa, kota, dan pasar global.
2
Prinsip-prinsip Penyusunan DNI
(1/3)
1. DNI merupakan salah satu kelengkapan ketentuan-ketentuan standar yang menjadi Pedoman pelaksanaan kebijakan Penanaman Modal (UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal), seperti: a) Rencana Umum Penanaman Modal; b) Fasilitas Penanaman Modal berupa insentif (fiskal dan non-fiskal) dan kemudahan; c) Kriteria dan Persyaratan Bidang Usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan; d) Tatacara Pelaksanaan Palayanan Terpadu; e) Norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal; f)
Peta Penanaman Modal Indonesia;
g) Kebijakan Penanaman Modal Tersendiri di Kawasan Ekonomi Khusus oleh Pemerintah, dsb. 2. Pada dasarnya jenis/ bidang usaha investasi terbuka luas, dan hanya sebagian kecil yang diatur dalam DNI atau Daftar Jenis/ Bidang Usaha yang terbuka dan tertutup (Pasal 12 Ayat (4) UU No 25 Tahun 2007), yaitu pada tahun 2014 hanya mengatur: 15 jenis usaha (mencakup 20 bidang usaha) sebagai investasi yang tertutup; serta 216 jenis usaha yang terbuka dengan persyaratan (mencakup 652 bidang usaha dalam 755 nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/KBLI). 3. Penyusunan DNI didasarkan pada: a) asas dan tujuan kebijakan penanaman modal; b) kebijakan dasar penanaman modal; c) dasar pertimbangan kriteria bidang usaha yang tertutup dan terbuka; serta
d) persyaratan bidang usaha yang terbuka. 4.
Perubahan ... 3
Prinsip-prinsip Penyusunan DNI 4.
(2/3)
Perubahan DNI mempertimbangkan, bahwa: a) mekanisme pasar tidak efektif dalam mencapai tujuan; b) kepentingan nasional tidak dapat dilindungi dengan lebih baik melalui instrumen kebijakan lain; c) mekanisme bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan adalah efektif untuk melindungi kepentingan nasional; d) mekanisme bidang usaha yang terututup dan terbuka dengan persyaratan adalah konsisten dengan keperluan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi pengusaha nasional dalam kaitan dengan PMA dan/atau masalah yang dihadapi pengusaha kecil dalam kaitan dengan penanaman modal besar secara umum, dan e) manfaat pelaksanaan mekanisme bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan melebihi biaya yang ditimbulkan bagi ekonomi Indonesia.
5.
Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal terdiri dari: a) tertutup untuk PMA, yaitu produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; b) bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang; dan
c) bidang usaha yang tertutup berdasarkan Perpres. 6.
Dalam menentukan bidang usaha yang tertutup, yang ditetapkan secara dinamis dalam Perpres (DNI) harus memperhatikan KRITERIA: a) kesehatan; b) moral; c) kebudayaan,
d) e) f)
lingkungan hidup; pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya. 7.
Dalam ...
4
Prinsip-prinsip Penyusunan DNI
(3/3)
7.
Dalam menentukan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dalam Perpres (DNI) harus memperhatikan KRITERIA kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.
8.
PERSYARATAN untuk jenis/bidang usaha yang terbuka terdiri dari: a) Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan perlindungan dan pengembangan terhadap UMKMK; b) Bidang usaha yang terbuka dengan syarat kemitraan; c) Bidang usaha yang terbuka berdasarkan kepemilikan modal; d) Bidang usaha yang terbuka berdasarkan persyaratan lokasi tertentu; dan e) Bidang usaha yang terbuka berdasarkan persyaratan perizinan khusus.
5
Pengaturan DNI Berdasarkan Perpres 39 Tahun 2014
(1/2)
1.
Jumlah jenis/bidang usaha yang diatur dalam DNI hanyalah sebagian kecil, yaitu: Tertutup sebanyak 7 sektor dengan 15 jenis usaha yang meliputi 20 bidang usaha; dan Terbuka Dengan Persyaratan sebanyak 16 Sektor dengan 216 jenis usaha yang meliputi 641 bidang usaha dalam 755 nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/KBLI.
2.
Sektor dan jenis/bidang usaha yang tertutup, adalah: Pertanian (budi daya ganja) Kehutanan (penangkapan spesies ikan yang dilarang diperdagangkan menurut CITES, dan pemanfaatan karang/koral dari alam) Perindustrian (bahan kimia yang dapat merusak lingkungan, bahan kimia sebagai senjata, dan minuman mengandung alkohol) Perhubungan (terminal penumpang angkutan darat, penimbangan kendaraan bermotor, telekomunikasi/sarana bantu navigasi pelayaran dan vessel traffic information system, pelayanan navigasi penerbangan, dan pengujian tipe kendaraan bermotor) Komunikasi dan Informatika (stasiun monitoring spektrum frekuensi radio dan orbit satelit)
Pendidikan dan Kebudayaan (museum Pemerintah, dan peninggalan sejarah dan purbakala) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (perjudian/kasino) 3.
Dalam 16 Sektor yang terbuka dengan persyaratan, terdiri dari: Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, ESDM, Perindustrian, Hankam, Pekerjaan Umum, Perdagangan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Keuangan, Perbankan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kesehatan. 4.
Persyaratan ...
6
Pengaturan DNI Berdasarkan Perpres 39 tahun 2014 4.
(2/2)
Persyaratan yang ditentukan dalam jenis/bidang usaha yang terbuka dalam DNI, terdiri dari: a) dicadangkan untuk UMKMK sebanyak 139 bidang usaha, b) kemitraan sebanyak 48 bidang usaha, c) kepemikan modal asing sebanyak 193 bidang usaha, d) lokasi tertentu sebanyak 1 bidang usaha, e) perizinan khusus sebanyak 41 bidang usaha, f)
modal dalam negeri 100% sebanyak 94 bidang usaha,
g) kepemilikan modal asing serta lokasi sebanyak 26 bidang usaha, h) perizinan khusus dan kepemilikan modal asing sebanyak 92 bidang usaha, i)
modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus sebanyak 7 bidang usaha,
j)
persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN sebanyak 11 bidang usaha.
7
Pokok-pokok Perubahan Perpres No. 39 Tahun 2014
(1/5)
1.
Memperkuat efektivitas pelaksanaan kebijakan DNI dengan menambah ketentuan: (1) Menegaskan definisi kemitraan sesuai dengan sektor, seperti 20% plasma; (2) Peningkatan kepastian usaha (grand father clause), seperti mengawasai pelaksanaan bidang usaha yang telah disetujui investasinya tetap berjalan meskipun terjadi perubahan Daftar Negatif Investasi (DNI); (3) Peningkatan kepatuhan kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Daftar Negatif Investasi (DNI); dan (4) Memberikan saluran penyelesaian cepat permasalahan pelaksanaan Daftar Negatif Investasi (DNI) melalui Tim Nasional Peningkatan Investasi dan Peningkatan Ekspor.
2.
Dikeluarkan dari Daftar Negatif Investasi, yaitu sebanyak 35 bidang usaha, antara lain: industri crumb rubber; cold storage; pariwisata (restoran; bar; cafe; usaha rekreasi, seni, dan hiburan: gelanggang olah raga); industri perfilman; penyelenggara transaksi perdagangan secara elektronik (market place) yang bernilai Rp.100 milyar ke atas; pembentukan lembaga pengujian perangkat telekomunikasi; pengusahaan jalan tol; pengelolaan dan pembuangan sampah yang tidak berbahaya; industri bahan baku obat.
3.
Jenis/Bidang Usaha yang tertutup: a.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, bidang usaha yang tertutup terdiri dari: (1) tertutup untuk Penanaman Modal Asing (PMA), yaitu produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; (2) bidang usaha yang secara tegas dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang; dan (3) bidang usaha yang tertutup berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014. b.
Saat ini dalam ..... 8
Pokok-pokok Perubahan Perpres No. 39 Tahun 2014
4.
(2/5)
b.
Saat ini dalam Daftar Negatif Investasi (DNI) terdapat 20 bidang usaha yang tertutup untuk semua penanaman modal, seperti: budi daya ganja, penangkapan spesies ikan yang dilarang berdasarkan peraturan internasional (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora/CITES), bahan kimia yang berbahaya bagi lingkungan dan keamanan, perjudian/kasino.
c.
Di dalam Daftar Negatif Inevstasi (DNI) yang baru ditambah lagi 1 bidang usaha yang tertutup dengan alasan kelestarian lingkungan, yaitu pemanfaatan (pengambilan) koral/karang dari alam untuk bahan bangunan/kapur/kalsium, akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati dari alam.
Perlindungan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK): a.
Dalam Daftar Negatif Investasi (DNI) sebelumnya bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK), sebanyak 139 bidang usaha, seperti antara lain: usaha budi daya tanaman pangan pokok dengan luas kurang dari 25 ha, usaha pembenihan perkebunan dengan luas kurang dari 25 ha, usaha pengolahan hasil perikanan secara terpadu dengan penangkapan ikan di perairan umum, agen perjalanan wisata.
b.
Dalam Daftar Negatif Inevstasi (DNI) baru bertambah 19 bidang usaha yang tercakup dalam kegiatan jenis usaha jasa bisnis/jasa konsultasi konstruksi yang menggunakan teknologi sederhana/madya dan/atau resiko kecil/sedang dan/atau nilai pekerjaan dibawah Rp 10 milyar, yang sebelumnya dipersyaratkan saham asing sebesar 55%, seperti jasa pra design dan konsultasi, jasa design arsitektur, jasa administrasi kontrak, jasa arsitektur lainnya. c.
Selain itu terdapat .....
9
Pokok-pokok Perubahan Perpres No. 39 Tahun 2014
(3/5)
c.
Selain itu terdapat 39 bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) ditingkatkan nilai pekerjaanya dari semula sampai dengan Rp 1 milyar menjadi sampai dengan Rp 50 milyar, yaitu kegiatan yang tercakup dalam jenis usaha jasa konstruksi, seperti pekerjaan konstruksi untuk bangunan komersial, pekerjaan konstruksi untuk bangunan sarana kesehatan, pekerjaan konstruksi lainnya, dsb.
d.
Untuk memperluas kegiatan usaha Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) dilakukan reklasifikasi yang menyederhanakan bidang usaha, misalnya 19 bidang usaha jasa bisnis/jasa konsultasi konstruksi dijadikan 1 jenis usaha yang dapat dilakukan oleh Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) untuk 19 bidang kegiatan. Oleh karena itu jenis/bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) menjadi lebih sederhana dari 139 menjadi 93 kegiatan usaha.
e.
Kemitraan yang ditujukan agar Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing bekerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) yang semula 48 bidang usaha, bertambah 3 bidang usaha sehingga menjadi 51 bidang usaha, yaitu antara lain: usaha perbenihan perkebunan dengan luas 25 Ha atau lebih, perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan internet.
f.
Disamping yang tegas diatur untuk perlindungan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) melalui cadangan investasi dan kemitraan, maka Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) juga tetap dapat melakukan penanaman modal, baik yang tidak diatur dalam Daftar Negatif Investasi maupun bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan lainnya. 5. Kelonggaran investasi: ....
10
Pokok-pokok Perubahan Perpres No. 39 Tahun 2014 5.
6.
(4/5)
Kelonggaran investasi: a.
Hilangnya rekomendasi, sebanyak 82 bidang usaha antara lain untuk: Hotel (Non Bintang, Bintang Satu, Bintang Dua); Motel; Usaha Rekreasi, Seni, dan Hiburan: Biliar, Bowling, Lapangan Golf.
b.
Penyatuan bidang usaha menjadi 1 jenis usaha untuk mempermudah perizinan investasi, misalnya 39 bidang usaha seperti: membangun gudang, membuat bangunan, reparasi bangunan menjadi 1 jenis usaha, yaitu Jasa Konstruksi.
Peningkatan besaran modal asing: a.
Dalam DNI komposisi saham PMA adalah:
30% sebanyak 32 bidang usaha, yaitu antara lain budi daya hortikultura, perbenihan hortikulutura, dan sebagainya, tetapi tidak berubah karena UU.
33% sebanyak 3 bidang usaha, yaitu distributor dan pergudangan meningkat menjadi 67%, serta cold storage meningkat menjadi 100%.
49% sebanyak 57 bidang usaha, dimana 14 bidang usaha meningkat menjadi 67% (seperti: pelatihan kerja, biro perjalanan wisata, lapangan golf, jasa penunjang angkutan udara, dsb); dan 9 bidang usaha meningkat menjadi 100% (seperti: sport center, laboratorium pengolahan film, industri crumb rubber, dsb); serta 34 bidang usaha tetap 49%, seperti fasilitas pelayanan akupuntur.
51% sebanyak ......
11
Pokok-pokok Perubahan Perpres No. 39 Tahun 2014
b.
(5/5)
51% sebanyak 14 bidang usaha, dimana 10 bidang usaha meningkat menjadi 67% (seperti: museum swasta, jasa boga, jasa konvensi, pameran dan perjalanan insentif, dsb); dan 1 bidang usaha meningkat menajdi 100%, yaitu restoran; serta 3 bidang usaha tetap 51%, seperti pengusahaan pariwisata alam.
55% sebanyak 1 bidang usaha, yang meningkat menjadi 67%, yaitu jasa bisnis/jasa konsultansi konstruksi dengan nilai pekerjaan diatas Rp. 10.000.000.000,00.
65% sebanyak 2 bidang usaha, dimana 2 bidang usaha meningkat menjadi 67%, seperti penyelenggaraan jaringan komunikasi, penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang terintegrasi dengan jasa telekomunikasi, dsb.
85% sebanyak 4 bidang usaha, dimana 1 bidang usaha meningkat menjadi 100%, yaitu industri bahan baku obat; dan 3 bidang usaha lainnya tetap karena UU, seperti sewa guna usaha, dsb.
95% sebanyak 19 bidang usaha, dimana 5 bidang usaha meningkat menjadi 100% (seperti: pengusahaan jalan tol, pembentukan lembaga pengujian perangkat telekomunikasi/tes laboratorium, dsb); dan 14 bidang usaha tetap 95% karena UU seperti usaha perkebunan dengan luas 25 ha atau lebih yang teritegrasi dengan unit pengolahan dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas tertentu, dsb.
Dari Penanaman Modal Dalam Negeri 100% menjadi dibolehkannya asing dengan besaran saham tertentu sebanyak 20 bidang usaha, yaitu antara lain: instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi/ekstra tinggi (49%); angkutan orang dengan moda darat (49%); jasa pelayanan penunjang kesehatan (67%); industri perfilman termasuk peredaran film (100%).
12
LAMPIRAN
REKAPITULASI USULAN PERUBAHAN DNI (REVISI PERPRES 39/2014) No
Perpres 39/2014 dan Revisi
Sektor
Total Perpres 39/2014 Rasio (%)
Total Revisi Rasio (%) Pertanian Perpres 39/2014 Revisi Kehutanan Perpres 39/2014 Revisi Kelautan dan Perikanan Perpres 39/2014 Revisi Energi dan Sumber Daya Perpres 39/2014 Mineral Revisi Perindustrian Perpres 39/2014 Revisi Pertahanan dan Keamanan Perpres 39/2014 Revisi Pekerjaan Umum Perpres 39/2014 Revisi Perdagangan Perpres 39/2014 Revisi Pariwisata dan Ekonomi Perpres 39/2014 Kreatif Revisi Perhubungan Perpres 39/2014 Revisi Komunikasi dan Informatika Perpres 39/2014 Revisi Keuangan Perpres 39/2014 Revisi Perbankan Perpres 39/2014 Revisi Tenaga Kerja Perpres 39/2014 Revisi Pendidikan dan Kebudayaan Perpres 39/2014 Revisi Kesehatan Perpres 39/2014 Revisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Tertutup Total Lampiran I 661
522 168 164 35 28 18 16 28 29 77 75 9 8 97 6 50 47 37 26 46 42 22 21 15 16 7 4 5 4 13 9 34 27
Terbuka dengan Persyaratan Lampiran II (UMKMK) a b
Terbuka dengan Persyaratan a
b
c
Lampiran III d e
f
g
h
20
139
48
193
1
41
94
26
92
7
11
3,0%
21,0%
7,3%
29,2%
0,2%
6,2%
14,2%
3,9%
13,9%
1,1%
1,7%
21 4,0% 1 1 2 1
95 18,2% 56 54 7 6 2
51 9,8%
223 42,7% 32 108 6 3
1 0,2% 1 1
35 6,7%
72 13,8%
1 0,2%
15 2,9% 78
8 1,5%
16 3,1%
10 7 4 1
3 3 2 1 11 10
1
1
2
8 8
27 26
7 7 10 11 1 1 30 31
39 2
1 1 1 5 5 1 1
2 2
4 4
4 3
16 18 1 1
1
9 9
58 4 4 2 7 19 32 30 10 11 14 14
2 2 2 1 4 2 1
3 3 4
7 7 2 6
6 10
42 41 8 1 3 1 2 2 1 1 3 2 1 1
18 9
1
1
8 7
1 1
1
3 3
17 1 4 6 1
8 2
1 1 1 3 6 2 2
2 2
5 5
*) Bidang usaha yang dikeluarakan dari DNI sebanyak 35 dan terdapat 42 bidang usaha baru, penggabungan, reklasifikasi, dan pemisahan. Lampiran II:
a. b.
Dicadangkan untuk UMKMK Kemitraan
Lampiran III
a. b. c.
Kepemilikan modal asing Lokasi tertentu Perizinan khusus
d. e. f.
Modal dalam negeri 100% Kepemilikan modal asing serta lokasi Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing
g. h.
Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi 14 bagi penanam modal dari negara ASEAN
PENJELASAN SEKTOR PERTANIAN Bidang Usaha Pertanian
Perpres dan Revisi
Total
Tertutup Lampiran
Terbuka dengan Persyaratan Lampiran II a b
a
b
Perpres
168
1
56
32
1
Revisi
164
1
54
108
1
1)
-2
2)
76
c
Lampiran III d e
f
G
H
78
-783)
KETERANGAN: 1) Lampiran II (a): • Reklasifikasi 3 bidang usaha pada jenis usaha industri pengolahan hasil perkebunan dibawah kapasitas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu (a) Industri Pengupasan, Pembersihan dan Sortasi Kopi; (b) Industri Pengupasan, Pembersihan dan Pengeringan Kakao; dan (c) Industri Pengupasan dan Pembersihan Biji-bijian selain Kopi dan Kakao, menjadi 1 bidang usaha yaitu Industri Pengupasan, Pembersihan, Pengeringan, dan Sortasi Hasil Perkebunan; 2) Lampiran III (a): Tambahan 76 di Lampiran III (a) berasal dari 78 bidang usaha yang ada di Lampiran III (f), dimana dari 78 bidang usaha tersebut terdapat reklasifikasi 3 bidang usaha menjadi 1 bidang usaha. 3) Lampiran III (f): • Reklasifikasi 3 bidang usaha pada jenis usaha industri pengolahan hasil perkebunana dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu (a) Industri Pengupasan, Pembersihan dan Sortasi Kopi, (b) Industri Pengupasan, Pembersihan dan Pengeringan Kakao, dan (c) Industri Pengupasan dan Pembersihan Biji-bijian selain Kopi dan Kakao menjadi 1 bidang usaha yaitu Perkebunan Kopi dan Industri Pengupasan, Pembersihan dan Sortasi.
15
PENJELASAN SEKTOR KEHUTANAN Tertutup Perpres Bidang Usaha 39/2014 dan Revisi Kehutanan
Total
Terbuka dengan Persyaratan
Lampiran II
Lampiran III
Lampiran I a
b
a
b
c
d
Perpres 39/2014
35
2
7
7
6
10
3
Revisi
28
1
6
7
3
7
3
-11)
-12)
-33)
-34)
e
f
g
h
1
1*
15)
KETERANGAN: 1) Lampiran I: Pemanfaatan (pengambilan) koral/karang dari alam untuk bahan bangunan/kapur/kalsium dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (recent death coral) dari alam pindah ke Sektor Kelautan dan Perikanan (Tertutup) 2) Lampiran II (a): Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) dari Habitat Alam kecuali reptil (ular, biawak, kura-kura, labi-labi dan buaya) pindah ke Lampiran III (g) dengan nomeklatur bidang usaha penangkapan dan peredaran TSL dari habitat alam. 3) Lampiran III (a): Reklasifikasi 4 bidang usaha yaitu Pengusahaan Pariwisata Alam berupa Pengusahaan Sarana, Kegiatan, dan Jasa Ekowisata di Dalam Kawasan Hutan: (1) Wisata Tirta, (2) Wisata Petualangan alam, (3) Wisata gua, dan (4) Wisata minat usaha lainnya menjadi 1 bidang usaha yaitu Pengusahaan Pariwisata Alam berupa Pengusahaan Sarana, Kegiatan dan Jasa Ekowisata di dalam Kawasan Hutan meliputi Wisata Tirta, Wisata Petualangan Alam, dan Wisata Gua di Lampiran III (a) dan ditambah (h)*. 4) Lampiran III (c): • Pemindahan 2 bidang usaha yaitu (1) Pemanfaatan (pengambilan) dan peredaran: Koral/karang hias dari alam untuk akuarium dan (2) Koral/karang untuk koral mati (recent death coral) dari hasil transplantasi/propagasi menjadi tertutup dan pindah ke Sektor Kelautan dan Perikanan; • Penangkapan dan Peredaran reptil (ular, biawak, kura-kura, labi-labi dan buaya) dari habitat alam menjadi Penangkapan dan Peredaran TSL dari habitat alam dengan Lampiran III (g) 5) Lampiran III (g): Penangkapan dan Peredaran TSL dari habitat alam yang semula berasal dari Lampiran II (a)
16
PENJELASAN SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN Perpres Bidang Usaha 39/2014 dan Revisi Kelautan dan Perikanan
Tertutup Total
Terbuka dengan Persyaratan Lampiran II
Lampiran III
Lampiran I
Perpres 39/2014
18
Revisi
16
a
b
2 2
21)
-2 2)
a
b
c
d
e
f
g
10
4
2
11
1
1
1
13)
-34)
-15)
16)
h
KETERANGAN: 1) Lampiran I: • Pengangkatan Benda Berharga asal Muatan Kapal yang Tenggelam semula Lampiran III (c) • Penggabungan 2 bidang usaha dari sektor kehutanan menjadi 1 bidang usaha Pemanfaatan (pengambilan) koral/karang dari alam untuk bahan bangunan/kapur/kalsium dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (recent death coral) dari alam
2) Lampiran II (a): Penggabungan dan perubahan persyaratan 2 bidang usaha yaitu: (1) Perikanan Tangkap Dengan Menggunakan Kapal Penangkap Ikan Berukuran Sampai Dengan 30 GT dan (2) Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang Dilakukan Secara Terpadu dengan Penangkapan Ikan di Perairan Umum menjadi Perikanan Tangkap dengan menggunakan kapal penangkap ikan di wilayah perairan Indonesia dan laut lepas di Lampiran III (g) 3) Lampiran II (b): Pemisahan 1 bidang usaha yaitu: Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (UPI) Peragian, Fermentasi, Pereduksian/Pengekstaksian, Pengolahan Surimi, dan Jelly Ikan menjadi 2 bidang usaha yaitu: (1) Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (UPI): Industri Peragian/Fermentasi Ikan dan Produk Masak Lainnya (untuk usaha ekstraksi dan jelly ikan) dan (2) Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (UPI): Industri berbasis Daging Lumatan dan Surimi 4) Lampiran III (c): • Penggabungan dan perubahan persyaratan 2 bidang usaha yaitu: (1) Usaha Perikanan Tangkap menggunakan kapal penangkap ikan berukuran 100 GT dan/atau lebih besar di wilayah penangkapan ZEEI dan (2) Usaha Perikanan Tangkap dengan menggunakan kapal penangkap ikan berukuran 100 GT dan/atau lebih besar di wilayah penangkapan laut lepas menjadi 1 bidang usaha yaitu: Perikanan Tangkap dengan menggunakan kapal penangkap ikan di wilayah perairan Indonesia dan laut lepas di Lampiran III (g) • Pengangkatan Benda Berharga asal Muatan Kapal yang Tenggelam menjadi tertutup; • Perubahan nomenklatur 1 bidang usaha, yaitu Pemanfaatan (pengambilan) dan peredaran: Koral/karang hias dari alam untuk akuarium yang semula sudah diatur di Sektor KKP dan berubah menjadi Budi daya koral/karang hias. 5) Lampiran III (d): Perubahan persyaratan dan nomenklatur yaitu: Usaha Perikanan Tangkap dengan menggunakan kapal penangkap ikan berukuran di atas 30 GT di wilayah perairan di atas 12 mil menjadi Perikanan Tangkap dengan menggunakan kapal penangkap ikan di wilayah perairan Indonesia dan laut lepas dengan Lampiran III (g) 6) Lampiran III (g) Perikanan Tangkap dengan menggunakan kapal penangkap ikan di wilayah perairan Indonesia dan laut lepas
17
PENJELASAN SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Perpres Bidang Usaha 39/2014 dan Energi dan Perpres Sumber Daya 39/2014 Mineral Revisi
Tertutup Total
Lampiran I
Terbuka dengan Persyaratan Lampiran II a
Lampiran III
b
a
28
1
16
29
1
B
c
d
e
f
g
h
11
18
10
21)
-12)
KETERANGAN: 1) Lampiran III (a) • • • •
1 usulan bidang usaha baru, yaitu Pembangkit Listrik Energi Baru Terbarukan (EBT); Penambahan 1 bidang usaha, yaitu Instalasi pemanfaatan tenaga listrik: tegangan tinggi/ekstra tinggi dari Lampiran III (d) Penambahan 1 bidang usaha yaitu: Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik atas instalasi pemanfaatan tenaga listrik: Tegangan tinggi/Ekstra Tinggi dari Lampiran III (d) Penggabungan 2 bidang usaha, yaitu: (a) Jasa Survei: Geologi dan Geofisika dan (b) Jasa Survei Panas Bumi menjadi 1 bidang usaha yaitu Jasa Survei Geologi dan Geofisika dan Panas Bumi
2) Lampiran III (d) • Penggabungan 2 bidang usaha yaitu (1) Tangki Horisontal/Vertikal dan (2) Instalasi Penyimpanan dan Pemasaran Minyak dan Gas Bumi di Darat menjadi 1 bidang usaha yaitu Tangki Horisontal/Vertikal, Instalasi Penyimpanan dan Pemasaran Minyak dan Gas Bumi di Darat • Dalam pembahasan, (1) bidang usaha instalasi pemanfaatan tenaga listrik dibagi menjadi 2 bidang usaha yaitu tegangan tinggi/ekstra tinggi dan rendah/menengah, serta (2) bidang usaha pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik atas instalasi pemanfaatan tenaga listrik dibagi menjadi 2 bidang usaha yaitu tegangan tinggi/ekstra tinggi dan rendah/menengah
18
PENJELASAN SEKTOR PERINDUSTRIAN Total Perpres Bidang Usaha 39/2014 dan Perindustrian
Tertutup
Terbuka dengan Persyaratan Lampiran II
Lampiran III
Lampiran a
b
a
b
c
Perpres 39/2014
77
8
27
30
1
9
Revisi
75
8
26
31
1
9
-11)
12)
d
e
f
g
1
1
-13)
-14)
h
KETERANGAN: 1) Lampiran II (a): Industri penggaraman/pengeringan ikan dan biota perairan lainnya dipindahkan ke Sektor Kelautan dan Perikanan. 2) Lampiran II (b): Perpindahan bidang usaha Industri gula pasir (gula kristal putih, gula kristal rafinasi, dan gula kristal mentah) semula Lampiran III (f) 3) Lampiran III (f): Perpindahan persyaratan bidang usaha Industri gula pasir (gula kristal putih, gula kristal rafinasi, dan gula kristal mentah) menjadi Lampiran II (b) 4) Lampiran III (g): Industri Crumb Rubber menjadi kepemilikan modal asing 100% (dikeluarkan)
19
PENJELASAN SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN Perpres Bidang Usaha 39/2014 dan Pertahanan Keamanan
Total
Tertutup
Terbuka dengan Persyaratan Lampiran II
Lampiran III
Lampiran a
b
a
b
c
d
e
f
g
Perpres 39/2014
9
8
1
Revisi
8
7
1
h
-11)
KETERANGAN: 1) Lampiran III (f): • Penggabungan 3 bidang usaha yaitu: (a) Penyediaan Tenaga Keamanan; (b) Kawal Angkut Uang dan Barang Berharga; dan (c) Penyediaan Jasa Keamanan Hewan/Satwa menjadi 1 bidang usaha yaitu Penyediaan Tenaga Keamanan, Kawal Angkut Uang dan Barang Berharga, Penyediaan Jasa Keamanan Menggunakan Hewan/Satwa • Perubahan nomenklatur 1 bidang usaha, yaitu industri bahan peledak dan komponennya menjadi (1) Industri Komponen: komponen utama dan/atau penunjang; (2) Industri Komponen: komponen dan/atau pendukung (perbekalan)
20
PENJELASAN SEKTOR PEKERJAAN UMUM Perpres Bidang Usaha 39/2014 dan Revisi
Pekerjaan Umum
Tertutup Total
Lampiran I
Terbuka dengan Persyaratan Lampiran II a
Lampiran III b
a
Perpres 39/2014
97
39
58
Revisi
6
2
4
-371)
-54 2)
b
c
d
e
f
g
h
1*
KETERANGAN: 1) Lampiran II (a): • Penggabungan 39 bidang usaha pada jenis usaha Jasa Konstruksi (Jasa Pelaksana Konstruksi) yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan Madya dan/atau Resiko Kecil dan Sedang dan/atau Nilai Pekerjaan Sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 menjadi 1 bidang usaha; •
Penggabungan 19 bidang usaha pada jenis usaha Jasa Bisnis/Jasa Konsultasi Konstruksi yang menggunakan Teknologi Sederhana/Madya dan/atau Resiko Kecil/Sedang dan/atau Nilai Pekerjaan Kurang Dari Rp. 10.000.000.000,00 menjadi 1 bidang usaha;
2) Lampiran III (a): • • • • • •
Penyederhanaan 36 bidang usaha pada jenis usaha Jasa Konstruksi (Jasa Pelaksana Konstruksi) yang Menggunakan Teknologi Tinggi dan/atau Resiko Tinggi dan/atau Nilai Pekerjaan lebih dari Rp 10.000.000.000,00 menjadi 1 jenis usaha dengan KBLI 00000; Penyederhanaan 19 Jenis Bidang Usaha pada Jasa Bisnis/Jasa Konsultasi Konstruksi yang menggunakan Teknologi Tinggi dan/atau Resiko Tinggi dan/atau Nilai Pekerjaan Lebih Dari Rp. 10.000.000.000,00 menjadi 1 jenis usaha dengan KBLI 00000; Pengusahaan Air Minum tetap; Pengusahaan Jalan Tol menjadi kepemilikan modal asing 100%; Pengelolaan dan pembuangan sampah yang tidak berbahaya menjadi kepemilikan modal asing 100% Usulan baru 1 bidang usaha yaitu Pengusahaan air baku
3) Lampiran III (h): Jasa bisnis/jasa konsultasi konstruksi yang menggunakan Teknologi Tinggi dan/atau Resiko Tinggi dan/atau Nilai Pekerjaan Lebih Dari Rp. 10.000.000.000,00
21
PENJELASAN SEKTOR PERDAGANGAN Perpres Bidang Usaha 39/2014 dan Revisi
Perdagangan
Tertutup Total
Terbuka dengan Persyaratan Lampiran II
Lampiran III
Lampiran I
a
Perpres 39/2014
50
Revisi
47
b
a
B
c
d
e
4
42
1
1
2
41
11)
-22)
-13)
f
g
h
3
1*
3
1*
-14)
KETERANGAN:
1) Lampiran II (b): Perdagangan eceran melalui pemesanan pos atau internet (KBLI47911-47914) semula Lampiran III (d) 2) Lampiran III (a): • •
Penjualan langsung melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan mitra usaha(Direct Selling) menjadi kepemilikan modal asing 100% (dikeluarkan); Pialang berjangka menjadi kepemilikan modal asing 100% (dikeluarkan);
3) Lampiran III (d):
•
Jasa survey: survei mengenai tanah/lapisan tanah (batu-batuan) dan survey mengenai air di permukaan maupun di dalam bumi (geographical/geological survey) pindah ke sektor ESDM
4) Lampiran III (e): Cold Storage menjadi kepemilikan modal asing 100% (dikeluarkan)
22
PENJELASAN SEKTOR PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Perpres Bidang Usaha 39/2014 dan Pariwisata dan Perpres Ekonomi 39/2014 Revisi
Tertutup Total
Terbuka dengan Persyaratan Lampiran III
Lampiran II
Lampiran
a
b
a
b
c
d
e
f
g
h
37
1
4
7
8
17
3*
26
1
4
19 121)
1 -72)
1 -163)
6* 3*4)
KETERANGAN: 1) Lampiran III (a): • Penambahan bidang usaha semula Lampiran III (e) sebanyak 16 bidang usaha yaitu: (1) museum swasta; (2) peninggalan sejarah yang dikelola swasta; (3) biro perjalanan wisata; (4) jasa boga/catering; (5) restoran; (6) bar; (7) café; (8) hotel bintang dua; (9) hotel bintang satu; (10) hotel non bintang; (11 motel; (12) gelanggang olah raga (biliar, bowling, golf); (13) jasa impresariat bidang seni; (14) singing room/karaoke; (15) ketangkaasan; (jasa konvensi, pameran, dan perjalanan insentif; dan (16) SPA (Sante Par Aqua). • 4 bidang usaha yaitu (1) studio pengambilan gambar film, (2) laboratorium pengolahan film, (3) sarana pengisian suara film, dan (4) sarana percetakan dan/atau penggandaan film menjadi kepemilikan asing 100% (dikeluarkan). 2) Lampiran III (d): 7 bidang usaha yaitu (1) sarana pengambilan gambar film, (2) sarana penyuntingan film, (3) sarana pemberian teks film, (4) pembuatan film, (5) pertunjukan film, (6) studio rekaman (cassette, VCD, DVD, dll), (7) pengedaran film menjadi kepemilikan asing 100% (dikeluarkan). 3) Lampiran III (e): 16 bidang usaha pindah ke Lampiran III (a) yaitu: (1) museum swasta; (2) peninggalan sejarah yang dikelola swasta; (3) biro perjalanan wisata; (4) jasa boga/catering; (5) restoran; (6) bar; (7) café; (8) hotel bintang dua; (9) hotel bintang satu; (10) hotel non bintang; (11 motel; (12) gelanggang olah raga (biliar, bowling, golf); (13) jasa impresariat bidang seni; (14) singing room/karaoke; (15) ketangkaasan; (jasa konvensi, pameran, dan perjalanan insentif; dan (16) SPA (Sante Par Aqua). 4) Lampiran III (h): Penambahan 3 bidang usaha yaitu: (1) Jasa Boga/Catering; (2) Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran (MICE); dan (3) SPA (Sante Par Aqua).
23
PENJELASAN SEKTOR PERHUBUNGAN Perpres Bidang Usaha 39/2014 dan Perhubungan Perpres 39/2014 Revisi
Tertutup Total
Terbuka dengan Persyaratan Lampiran II
Lampiran III
Lampiran a
b
a
46
5
32
42
5
30 -21)
b
c
d
2
3
4
2
1
6
2
-23)
24)
-22)
e
f
g
h
KETERANGAN 1) Lampiran III (a) • Penggabungan 5 bidang usaha yaitu (1) Angkutan barang berbahaya, (2) Angkutan barang alat berat, (3) Angkutan barang peti kemas, (4) Angkutan barang berbentuk curah, cair dan gas, dan (5) Angkutan barang tumbuhan dan hewan hidup menjadi angkutan barang khusus dengan persyaratan kepemilikan modal asing maksimal 49%; • Jasa salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air (PBA), kepemilikan modal asing maksimal 49% menjadi persyaratan (f) dengan kepemilikan modal asing 100%; • 2 bidang usaha yaitu: (1) Penyediaan dan pengusahaan pelabuhan penyeberangan, dan (2) Penyediaan dan pengusahaan pelabuhan sungai dan danau) semula persyaratan (c) • 2 bidang usaha yaitu: Angkutan Orang Dengan Moda Darat: (1) Dalam Trayek dan (2) Tidak Dalam Trayek, semula persyaratan (d) • 1 bidang usaha yaitu: Penyediaan fasilitas pelabuhan (dermaga, gedung, penundaan kapal terminal peti kemas, terminal curah cair, terminal curah kering dan terminal Ro-Ro), menjadi persyaratan (f); 2) Lampiran III (c) 2 bidang usaha yaitu: (1) Penyediaan dan pengusahaan pelabuhan penyeberangan, dan (2) Penyediaan dan pengusahaan pelabuhan sungai dan danau) menjadi Lampiran III (a) 3) Lampiran III (d) 2 bidang usaha yaitu: Angkutan Orang Dengan Moda Darat: (1) Dalam Trayek dan (2) Tidak Dalam Trayek, menjadi Lampiran III (a) 4) Lampiran III (f) • Jasa salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air (PBA), kepemilikan modal asing maksimal 49% semula Lampiran III (a) • 1 bidang usaha yaitu: Penyediaan fasilitas pelabuhan (dermaga, gedung, penundaan kapal terminal peti kemas, terminal curah cair, terminal curah kering dan terminal Ro-Ro), semula Lampiran III (a) 24
PENJELASAN SEKTOR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Perpres Bidang Usaha 39/2014 Revisi
Komunikasi Informatika
Tertutup Total
Lampiran I
Terbuka dengan Persyaratan Lampiran II a
b
Lampiran III a
b
c
d
Perpres 39/2014
22
1
4
10
2
2
Revisi
21
1
3
11
2
2
-11)
12)
e
f
g
1
2
h
2 -13)
KETERANGAN: 1) Lampiran II (a): Warung telekomunikasi menjadi kepemilikan modal asing 100% (dikeluarkan) 2) Lampiran III (a): •
Penyelenggara Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Market Place, Daily Deals, Price Grabber) dengan nilai investasi kurang dari Rp100.000.000.000,00 pindah dari Sektor Perdagangan
•
Penyelenggara Pos semula Lampiran III (f)
•
Pembentukan Lembaga Pengujian Perangkat Telekomunikasi (tes laboratorium) menjadi kepemilikan modal asing 100%
3) Lampiran III (f): Penyelenggara Pos menjadi Lampiran III (f)
25
PENJELASAN SEKTOR KEUANGAN Perpres Bidang Usaha 39/2014 dan Keuangan
Tertutup Total
Lampiran I
Lampiran II a b
a
Terbuka dengan Persyaratan Lampiran III b c d e
Perpres 39/2014
15
14
Revisi
16
14
1
1
-1)
12)
- 3)
f
g
h
1
KETERANGAN: 1) Lampiran III (a):
• Usulan baru Bidang Usaha Penjaminan; • Penggabungan 4 Bidang Usaha yaitu: Pembiayaan Nonleasing: (1) Konsumen, (2) Kartu Kredit, (3) Nonleasing lainnya, dan (4) Anjak Piutang menjadi 3 Bidang Usaha yaitu Pembiayaan Non Leasing: (1) Multiguna, (2) Investasi, (3) Modal Kerja. 2) Lampiran III (c) Perusahaan pialang pasar uang semula dari Sektor Perbankan 3) Lampiran III (d): • Pedagang valuta asing nonbank pindah dari semula Sektor Perbankan • Dana Pensiun dihapus
26
PENJELASAN SEKTOR PERBANKAN Bidang Usaha Perbankan
Tertutup
Perpres 39/2014 Revisi
Total
Perpres 39/2014 Revisi
Terbuka dengan Persyaratan
Lampiran II Lampiran I
a
b
Lampiran III a
b
c
d
7
4
3
4
2
2
1)
-2
e
f
g
h
-12)
KETERANGAN: 1) Lampiran III (c):
• Penggabungan 2 bidang usaha yaitu (1) Bank: Bank Nondevisa, (2) Bank: Bank Devisa menjadi 1 bidang usaha yaitu Bank: Bank Konvensional • Perusahaan pialang pasar uang pindah ke Sektor Keuangan 2) Lampiran III (d): Bidang usaha Pedagang valuta asing hilang karena sudah termasuk ke dalam Jenis Usaha Bank
27
PENJELASAN SEKTOR KETENAGAKERJAAN Total
Perpres Bidang Usaha 39/2014 dan
Tertutup
Terbuka dengan Persyaratan Lampiran II
a Tenaga Kerja Perpres Transmigrasi 39/2014 Revisi
Lampiran III
Lampiran
b
a
5
3
4
3
b
c
d
1
1
e
f
g
h
1 -11)
KETERANGAN: 1) Lampiran III (c): Kegiatan Usaha Pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) dan Perikanan di Kawasan Transmigrasi menjadi dihapus dari DNI
28
SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Total Perpres Bidang Usaha 39/2014 dan
Tertutup
Terbuka dengan Persyaratan Lampiran II
a Pendidikan Kebudayaan
Lampiran III
Lampiran
Perpres 39/2014
13
2
Revisi
9
2
b
a 4
b
c
d
e
f
g
h
7 7
-41)
KETERANGAN: 1) Lampiran III (a) Penggabungan 4 bidang usaha yaitu Pendidikan Nonformal: (1) Jasa Pendidikan Komputer, (2) Jasa Pendidikan Bahasa Swasta, (3) Jasa Pendidikan Kecantikan dan Kepribadian Swasta; dan (4) Jasa Pendidikan Keterampilan Swasta Lainnya menjadi Bidang Usaha Pelatihan Kerja pada Sektor Tenaga Kerja
29
SEKTOR KESEHATAN Perpres Bidang Usaha 39/2014 dan Kesehatan
Total
Tertutup
Terbuka dengan Persyaratan
Lampiran II
Lampiran III
Lampiran a
b
a
b
c
d
e 8
Perpres 39/2014
34
6
2
18
Revisi
27
10
6
9
41)
42)
-93)
f
h 5*
2 -83)
g
5*
24)
Keterangan: 1) Lampiran III (a) • 2 bidang usaha yaitu: (1) Usaha Industri Farmasi Bahan Baku Obat Jadi; dan (2) Jasa konsulasi Bisnis dan Manajemen dan/atau jasa Manajemen Rumah Sakit menjadi kepemilikan modal asing 100% (dikeluarkan) • Penggabungan 1 bidang usaha yaitu (1) Jasa pelayanan penunjang kesehatan (Jasa asistensi dalam evakuasi pertolongan kesehatan dan evakuasi pasien dalam keadaan darurat) ke dalam 2 bidang usaha yaitu: (1) Jasa pelayanan penunjang kesehatan: pelayanan pest control/fumigasi; dan (2) Jasa pelayanan penunjang kesehatan: pelayanan evakuasi medik dan ambulantory • Penambahan 1 bidang usaha Rumah Sakit dari semula Lampiran III (e); • Penambahan 4 bidang usaha yaitu Klinik Utama: (1) Klinik Kedokteran Spesialis, (2) Klinik Kedokteran gigi spesialis, (3) Jasa Keperawatan Spesialis (semula Lampiran III (e) dan persyaratan (h)), dan (4) Jasa Rumah Sakit Lainnya semula Lampiran III (e). 2) Lampiran III (c) Usulan 4 bidang usaha baru yaitu: Industri Alat Kesehatan: (1) Kelas B (Masker bedah, jarum suntik, pasien monitor, kondom, surgical gloves, cairan hemodialisa, PACS, surgical knives); (2) Kelas C (IV Catheter, X Ray, ECG, Patient Monitor, Inplan Orthopedy, Contact Lens, Oxymeter, Densitometer); (3) Kelas D (CT Scan, MRI, Catheter Jantung, Stent Jantung, HIV Test, Pacemaker, Dormal Filler, Ablation Catheter); dan (4) Bank dan Laboratorium Jaringan dan Sel; 3) Lampiran III (d) • Pusat/Balai Stasiun Penelitian Kesehatan menjadi kepemilikan modal asing 100% (dikeluarkan); • 5 bidang usaha yaitu: Praktik Perorangan Tenaga Kesehatan: (1) Praktek dokter umum; (2) Praktek dokter spesialis; (3) Praktek dokter gigi; (4) Jasa pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh paramedis; dan (5) Jasa pelayanan kesehatan tradisional menjadi dikeluarkan; • Penggabungan 2 bidang usaha yaitu: Apotik: (1) Praktik profesi apoteker dan (2) Toko obat/apotek rakyat menjadi 1 bidang usaha yaitu: Apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optik • Jasa pelayanan penunjang kesehatan: (1) pelayanan pest control/fumigasi; dan (2) pelayanan evakuasi medik dan ambulantory menjadi Lampiran III (a) 4) Lampiran III (e) • 4 bidang usaha yaitu: Klinik Utama: (1) Klinik Kedokteran Spesialis, (2) Klinik Kedokteran gigi spesialis, (3) Jasa Keperawatan Spesialis semula persyaratan (e) dan persyaratan (h), dan (4) Jasa Rumah Sakit Lainnya menjadi persyaratan (a). • 1 bidang usaha yaitu Rumah sakit menjadi persyaratan (a) • 3 bidang usaha yaitu (1) Jasa pelayanan penunjang kesehatan (penyewaan peralatan medik), Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan: (2) Laboratorium Klinik dan (3) Clinic Medical Check Up menjadi kepemilikan modal asing 100% (dikeluarkan) 5) Lampiran III (f) Usulan baru 2 bidang usaha yaitu: (1) Penyalur alat kesehatan dan (2) Industri Alat Kesehatan Kelas A (kapas, pembalut, kasa, tongkat, tiang infus, pembalut wanita, popk dewasa, tempat tidur pasien, kursi roda)
30
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia www.ekon.go.id 2016
