MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------
RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 58/PUU-XII/2014
PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN TERHADAP UNDANGUNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, KONSUIL, PPILN, PLN, DAN AHLI/SAKSI PRESIDEN (V)
JAKARTA KAMIS, 27 NOVEMBER 2014
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 58/PUU-XII/2014 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan [Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 54] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Ibnu Kholdun ACARA Mendengarkan Keterangan DPR, Konsuil, PPILN, PLN, dan Ahli/Saksi Presiden (V) Kamis, 27 November 2014, Pukul 11.18 – 12.18 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
Maria Farida Indrati Ahmad Fadlil Sumadi Anwar Usman Aswanto Muhammad Alim Patrialis Akbar Wahiduddin Adams
Dewi Nurul Savitri
(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti
i
Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Ibnu Kholdun B. Pemerintah: 1. Budijono 2. Susyanto 3. Agoes Triboesono 4. Supriadi 5. Pamudji Slamet 6. Pahala Lingga 7. Ferry Friansah C. Konsuil: 1. Djamil Baridjambek D. PPILN: 1. Edi Sayudi E. PLN: 1. Samsul Huda 2. Dedeng 3. Nurleli
ii
SIDANG DIBUKA PUKUL 11.18 WIB 1.
KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Sidang dalam Perkara Nomor 58/PUU-XII/2014 dinyatakan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Ya, hari ini kita melanjutkan sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, terutamanya Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 54. Saya mohon kepada Pemohon, siapa yang hadir di sini? Silakan.
2.
PEMOHON: IBNU KHOLDUN Terima kasih, Yang Mulia. Saya hadir, kemudian acara sidang mendengarkan keterangan PPILN dan Konsuil, PLN.
3.
KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, terima kasih. Dari Pemerintah?
4.
PEMERINTAH: BUDIJONO Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah mewakili presiden hadir saya Budijono dari Kementerian Hukum dan HAM. Sebelah kiri saya, Bapak Susyanto dari Kepala Biro Hukum Pemberdayaan ESDM. Sebelah kiri ... sebelah kiri selanjutnya, Bapak Agoes Triboesono dari Dirjen Ketenagalistrikan. Selanjutnya, Bapak Supriadi dari Kementerian ESDM. Selanjutnya, Bapak Pamudji Slamet dari Dirjen Ketenagalistrikan. Selanjutnya, Bapak Pahala Lingga dari Dirjen Ketenagalistrikan. Dan sebelah kanan saya, Bapak Ferry Friansyah dari Dirjen Ketenagalistrikan. Dan di belakang, hadir juga dari kawan-kawan Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian ESDM, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.
5.
KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, terima kasih. Dari DPR? Tidak hadir. Ya, terima kasih. Hari ini kita akan mendengarkan keterangan dari konsuil dari PPILN dan PLN. Sebelum itu, kita telah menerima permohonan menjadi Pihak Terkait: (1) Komite Nasional Keselamatan untuk Instalasi Listrik (Konsuil Pusat), (2) PT PLN Distribusi Bali, dan (3) Perkumpulan
1
Perlindungan Instalasi Listrik Nasional Inspeksi Independent Instalasi Listrik Konsumen Tegangan Rendah di Demak, Jawa Tengah. Kali ini kita akan mendengarkan dari tiga lebih dahulu yaitu Konsuil, PPILN, dan PLN. Pertama kali, saya mohon kepada perwakilan dari Konsuil untuk menjelaskan … memberikan keterangan di hadapan sidang ini. silakan. Di mimbar saja, Bapak. 6.
KONSUIL: HM. DJAMIL BARIDJAMBEK Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama, HM. Djamil Baridjambek sebagai Ketua Komite Nasional Keselamatan untuk Instalasi Listrik. Majelis Hakim Yang Mulia, izinkanlah saya menyampaikan penjelasan sebagai berikut. Komite Nasional Keselamatan untuk Instalasi Listrik disingkat Konsuil merupakan lembaga inspeksi teknik tegangan rendah yang dibentuk oleh empat unsur yaitu penyedia listrik, kontraktor listrik, produsen peralatan dan pemanfaat listrik, dan unsur konsumen. Menyadari pentingnya kesesuaian instalasi listrik terhadap standar instalasi seperti di negara-negara maju, segenap pelaku usaha ketenagalistrikan yang meliputi unsur-unsur tersebut di atas bersepakat untuk membentuk lembaga pemeriksa instalasi tenaga listrik tegangan rendah dengan nama Komite Nasional Keselamatan untuk Instalasi Listrik, disingkat Konsuil. Unsur-unsur tersebut pada tanggal 25 Maret 2003 mendeklarasikan berdirinya Konsuil yang disaksikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Selanjutnya, Konsuil dibentuk berdasarkan akta notaris yang dibuat di hadapan Nyonya Fransisca Inning Soemantri, S.H. Nomor 1 Tahun 2003, tanggal 8 Mei 2003. Konsuil dalam melaksanakan kegiatannya bersifat nirlaba, profesional, mandiri, tidak berpihak, dan tepercaya, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 Pasal 21 ayat (7). Penetapan Konsuil sebagai Lembaga Pemeriksa Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Konsumen Tegangan Rendah, berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1109K/30/MEM/2005 tanggal 21 Maret 2005 dan diperpanjang sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1567K/20/MEM/20.2010 tanggal 9 April 2010, dan diperpanjang kembali sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 2187K/20/MEM/2013 tanggal 21 Maret 2013. Majelis Hakim Yang Mulia, dalam (suara tidak terdengar jelas) perkembangan dan kemajuan pemeriksaan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tekanan rendah, Konsuil pada bulan Mei 2007 telah bergabung pada organisasi pemeriksa internasional yang bernama International 2
Federation for the Safety of Electricity Users atau FISUEL, beranggotakan 44 negara yang berpusat di Paris, Perancis. Kemudian, Konsuil berubah anggaran dasarnya yang dibuat di hadapan notaris (suara tidak terdengar jelas) sesuai dengan Akta Nomor 08 Tahun 2010 tanggal 4 Maret 2010, dan disahkan Konsuil sebagai perkumpulan dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU 52/AH.01.06 Tahun 2010 tanggal 30 April 2010. Tahun 2013 dilakukan perubahan anggaran dasar Konsuil yang dibuat di hadapan notaris (suara tidak terdengar jelas) dengan Nomor 07 tanggal 14 Maret 2013, dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Nomor AHU 48.AH.01.08 tahun 2013, tanggal 22 Maret 2013. Perubahan anggaran dasar Konsuil tersebut mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik pada Pasal 3 ayat (1) yang mengharuskan Konsuil berbentuk badan usaha yang berbadan hukum Indonesia. Dengan keluarnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan, maka berdasarkan akta notaris yang dibuat oleh Irma Bonita, S.H. Nomor 52 tanggal 30 April 2014, Perkumpulan Konsuil telah membentuk berdirinya PT Konsuil Perdana Indonesia dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Nomor AHU 11483.40.10.2014, tanggal 12 Mei 2014. Dewasa ini, dalam melaksanakan tugas pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik, Konsuil telah mempunyai 34 kantor wilayah dan 171 kantor area di 34 provinsi di Indonesia. Di dalam melaksanakan pemeriksaan dan pengujian tersebut, Konsuil mempunyai 1.899 orang pegawai tetap yang terdiri dari 1.150 orang tenaga teknis dan 749 orang tenaga non teknis. Untuk klasifikasi pendidikannya terdiri dari 2 orang S3, 19 orang S2, 325 orang S1, 122 orang DIII, 5 orang DII, 31 orang DI, 989 orang SMK, 315 orang SLTA, 32 orang SLTP, dan 9 orang SD. Majelis Hakim Yang Mulia, proses penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO). Dalam melaksanakan pemeriksaan instalasi pemanfaatan tenega listrik tekanan rendah milik pelanggan diawali dengan permohonan pemeriksaan dari pemilik instalasi dengan melengkapi data sesuai dengan Permen ESDM Nomor 05 Tahun 2014 Pasal 22 ayat (1) yaitu identitas pemilik instalasi, lokasi instalasi, jenis dan kapasitas instalasi, gambar instalasi yang terpasang, dan peralatan yang dipasang. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memastikan apakah instalasi tersebut telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, antara lain material yang terpasang sesuai dengan standar SNI, pemasangan instalasi sesuai dengan Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) yang dituangkan dalam suatu Berita Acara berbentuk Laporan Hasil Pemeriksa (LHP). 3
Hasil pemeriksaan ini selanjutnya diverifikasi oleh verifikator dan divalidasi oleh validator yang dijabat oleh kepala konsuil area. Apabila telah sesuai, maka dapat diterbitkan Sertifikat Laik Operasi (SLO). Apabila tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan, maka instalasi tersebut dinyatakan Tidak Layak Operasi (TLO) dan instalatir yang melaksanakan pemasangan instalasi tersebut harus memperbaikinya kembali. Selanjutnya setelah diperbaiki oleh instalatir, Konsuil melakukan pemeriksaan kembali tanpa dipungut biaya. Majelis Hakim Yang Mulia, mengenai biaya pemeriksaan instalasi, perlu kami sampaikan bahwa biaya sertifikasi merupakan hasil kesepakatan antara pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum, dalam hal ini PLN, dengan lembaga inspeksi teknik tegangan rendah dan telah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan. Majelis Hakim yang kami muliakan, untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah, sesuai dengan ketentuan harus selesai dalam jangka waktu 3 hari. Untuk meningkatkan pelayanan penerbitan Sertifikat Laik Operasi, Konsuil menggunakan sistem IT yang disebut dengan e-consuil. Dalam sistem IT tersebut, setiap pemeriksaan telah dapat diketahui secara real time titik koordinat lokasi instalasi, foto pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian serta rincian hasil pemeriksaan. Mengenai adanya SLO bodong di area Asia, Pekanbaru, dapat kami sampaikan bahwa setelah kami sampaikan klarifikasi ke konsuil wilayah Riau, kami mendapatkan jawaban melalui Surat Konsuil Wilayah Riau Nomor 16/10.11PH.Kepala KWR/2014 tanggal 14 November 2014 perihal Klarifikasi Informasi Hasil Sidang MK bahwa area Pekanbaru yang melayani Kabupaten Siak tidak mengeluarkan sertifikat bodong tersebut dan semua sertifikat yang dikeluarkan sudah sesuai dengan prosedur. Besaran biaya pemeriksaan termasuk PPN 10% yang telah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan yang berlaku di seluruh pelosok Indonesia adalah sebagai berikut. Sambungan tenaga listrik dengan daya 450 VA sampai dengan 2.200 VA, 60.000 untuk 450 VA, 70.000 untuk 900 VA, 85.000 untuk 1.300 VA dan 92.000 untuk 2.200 VA. Untuk sambungan tenaga listrik dengan daya di atas 2.200 VA mulai dari 3.500 VA sampai dengan 197 KVA dihitung per VA. Mulai dari Rp30,00 per VA, untuk daya 3.500 VA dan menurun sampai dengan Rp17,50 atau Rp17,5 per VA untuk daya 197 KVA. Majelis Hakim Yang Mulia, pada persidangan yang lalu, salah satu dari Saksi Pemohon Anggota DPRD Jambi, Saudara Sutiono berkeberatan diberlakukannya Sertifikat Laik Operasi di Provinsi Jambi. Di lain pihak, dapat kami sampaikan bahwa pada tanggal 30 November 2013, Gubernur Jambi telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3788/SE/D.ESDM-5/2013 tentang Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi 4
Tenaga Listrik yang ditujukan kepada Bupati dan Walikota se-Provinsi Jambi untuk melakukan pemeriksaan ulang khusus untuk instalasi listrik pada fasilitas umum seperti penerangan taman, lampu jalan, bangunan milik pemerintah, Konsuil Jambi siap melaksanakan surat edaran tersebut. Perlu pula kami sampaikan, atas permintaan Kantor Sekretariat Presiden melalui Surat Nomor B-400/Sekpres/D-1/UM/PA.00.02/04/2013 tanggal 17 April 2013, Konsuil telah melaksanakan pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah di gedung yang ada di lingkungan istana kepresidenan di Jakarta. Di samping itu, beberapa daerah tingkat provinsi, kota, dan kabupaten telah mengeluarkan kebijakan sebagai bentuk pengawalan keselamatan instalasi listrik di wilayahnya dan Konsuil telah mulai melaksanakannya. Majelis Hakim Yang Mulia, bersama ini kami sampaikan data-data pendukung untuk melengkapi penjelasan kami di atas. Demikianlah yang dapat kami sampaikan agar dapat dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan oleh Majelis Hakim Yang Mulia. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb. 7.
KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, terima kasih, Pak HM. Djamil Baridjambek, Ketua Konsuil Pusat. Untuk selanjutnya kami mohon kepada … dari PPILN kami persilakan, boleh di sana, boleh di sini, Pak.
8.
PPILN: EDI SAYUDI Assalamualaikum wr. wb.
9.
KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Waalaikumsalam.
10.
PPILN: EDI SAYUDI Majelis Hakim Yang Mulia, PPILN adalah kepanjangan dari Perkumpulan Perlindungan Instalasi Listrik Nasional sebagaimana badan usaha yang bergerak di bidang inspeksi teknik untuk instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah. Merupakan lembaga inspeksi teknik yang melaksanakan pemeriksaan instalasi, pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 96 Tahun 2011, tanggal 30 April 2011 dan mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU.105.AH.01.06 Tahun 2011.
5
PPILN mendapatkan penetapan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0994K/20/MEM/2012 pada tanggal 16 Maret 2012 yang diberi tugas melaksanakan pemeriksaan, pengujian, dan penerbitan Sertifikat Laik Operasi instalasi listrik, pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah. Sebelum melaksanakan, yang perlu diketahui oleh Yang Mulia, sesuai dengan ketentuan dari peraturan perundang-undangan, persiapan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh para inspeksi teknik tegangan rendah, sebelum menginspeksi instalasi listrik tegangan rendah adalah ketersediaannya peralatan yang sesuai dengan peruntukkannya, serta para tenaga kerja yang sudah memiliki sertifikat uji kompetensi sesuai dengan bidangnya, dan juga harus memiliki kantor, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Dalam melakukan pemeriksaan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah, tentunya tanggung jawab kami kepada pemerintah maupun kepada masyarakat bukanlah hal yang ringan, melainkan sangat berat, mengingat luasan wilayah di Indonesia dan ditambah dengan geografis sebagai negara kepulauan yang tidak mudah kita jangkau. Semua ini memerlukan tekad dan semangat etos kerja yang tinggi. Oleh karena itu, Yang Mulia, kendala yang kami hadapi sampai saat ini adalah keterbatasan sumber daya manusia di beberapa kabupaten/kota tertentu. Yang pada akhirnya, kami harus mendatangkan tenaga ahli yang sudah memiliki kemampuan serta tenaga pemeriksa yang sudah memiliki sertifikat kompetensi untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian, pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah di daerah yang belum tersedia tenaga teknis sesuai dengan bidangnya. Dalam persidangan tanggal 11 November 2014, Saksi Pemohon yaitu Saudara Hasanuddin menyampaikan kasus di Bangka Belitung yaitu sertifikat dikeluarkan dan masyarakat bayar tanpa diperiksa. Kami ingin menjelaskan bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Kantor PPILN di wilayah Bangka Belitung yang sudah beroperasional tiga bulan yang pada saat itu dipimpin oleh Saksi Pemohon, dalam perjalanannya, pimpinan pusat PPILN menemukan kesalahan prosedur dalam penebitan SLO dan telah dilakukan tindakan berupa pembekuan kantor wilayah sesuai dengan Surat Nomor 200/Peng/PPLN/XII Tahun 2012, tanggal 26 Desember Tahun 2012. Tentang pembekuan operasional PPILN wilayah Bangka Belitung dan melakukan pembinaan dengan mengganti semua pelaksana. Setelah dilaksanakan perubahan, Alhamdulillah PPILN Bangka Belitung sampai saat ini sudah berjalan dengan baik. Dan juga dari Saksi Pemohon oleh Saudara Sutiono menyampaikan bahwa mengurus SLO adalah sangat sulit dan berbelit. Perlu kami sampaikan, Yang Mulia, untuk mendapatkan informasi tentang SLO dari PPILN sangatlah mudah. Calon pelanggan listrik sudah 6
bisa untuk mengakses informasi serta petunjuk tentang cara untuk mendapatkan Sertifikat Laik Operasi. Dan PPLN juga sudah menyediakan pelayanan melalui website ppiln.or.id. Semua bisa diakses untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana cara untuk mendapatkan SLO, termasuk biaya sesuai dengan daya yang diinginkan, termasuk informasi berupa brosur di seluruh PLN. Semua ini kami lakukan untuk menyesuaikan serta mengikuti perkembangan era globalisasi teknologi modern saat ini dengan tujuan memberikan pelayanan dan kemudahan bagi seluruh masyarakat Indonesia di mana pun Anda berada. Yang Mulia Majelis Hakim, sampai saat ini, PPILN sudah memiliki kurang-lebih 2.000 tenaga kerja yang tersebar di seluruh Indonesia. Biaya yang kami terima dari hasil pemeriksaan dan pengujian ke rumah pelanggan dengan daya 450 VA sebesar Rp60.000,00 per pelanggan, sedangkan para pemeriksa yaitu tim ada dua orang. Kadangkala instalasi yang diperiksa hanya dua sampai tiga pelanggan dengan jarak tempuh satu dengan yang lainnya, dari dua atau tiga konsumen tersebut hampir 100 kilometer per hari. Penerimaan biaya yang pemeriksaan ini digunakan untuk membayar honorarium, transpor, uang makan petugas pemeriksaan, dan biaya lainnya, bahkan biaya tersebut belum mencukupi untuk biaya pemeriksaan instalasi yang membutuhkan waktu tempuh dan jangkauan yang jauh. Yang Mulia, perlu kami sampaikan juga bahwa tugas PPILN adalah memastikan sesuai dengan mata uji yang tercantum dalam lampiran 7 Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan yang di antaranya pemasangan mengacu kepada persyaratan umum instalasi listrik (oil) serta peralatan yang terpasang pada instalasi pemanfaatan tenaga listrik tekanan rendah, harus memenuhi Standar Nasional Indonesia. Tugas ini kami laksanakan dari permohonan sampai dengan terbitnya SLO dalam jangka waktu 3 hari. Apabila hasil pemeriksaan instalasi dinyatakan belum layak operasi karena tidak sesuai dengan standar, maka kami akan menerbitkan dan sekaligus memberi tahu kepada instalatir/pemilik instalasi agar segera dilakukan penyesuaian dengan standar yang ada. Setelah dilakukan perbaikan, akan dilakukan pemeriksaan ulang terhadap instalasi tersebut tanpa dikenakan biaya pemeriksaan ulang. Yang Mulia, kami perlu sampaikan dalam rangka pemasangan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah, biaya peralatan yang dibebankan kepada konsumen selalu mengacu kepada harga peralatan yang berstandar SNI. Kenyataan di lapangan banyak ditemukan peralatan yang dipasang tidak ber- SNI, sedangkan harga peralatan bertanda SNI lebih mahal dari peralatan yang tidak bertanda SNI. Dengan adanya pemeriksaan oleh PPILN, selisih harga itu bisa tereliminasi, sehingga menurut hemat kami biaya pemeriksaan sebesar Rp60.000,00 untuk daya 450 VA bukanlah menjadi permasalahan kepada 7
konsumen. Inilah sesungguhnya jeritan masyarakat calon pelanggan listrik yang sampai hari ini tidak ada tempat untuk mengadu soal tingginya biaya pemanasan ... pemasangan instalasi listrik yang dikenakan oleh para spekulan atau oknum para calon pelanggan PLN. Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, keberadaan lembaga yang memiliki tugas melakukan pemeriksaan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah dapat dipertahankan dan kami siap untuk melakukan pembenahan serta perbaikan pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana ketentuan peraturan perundanganundangan yang berlaku. Demikian yang dapat kami sampaikan agar dapat dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan oleh Majelis Hakim Yang Mulia. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya. Terima kasih, mohon nanti keterangan tertulisnya ditempelkan, ya? Untuk selanjutnya keterangan dari PLN, siapa yang hadir di sini? Silakan. PLN: SAMSUL HUDA Baik. Terima kasih, bismillahirrahmaanirrahiim, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami perkenalkan, nama saya Samsul Huda sebagai General Manager PLN Distribusi Bali dalam hal ini mewakili PT PLN Persero, kaitannya dengan uji materiil Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 4 ... 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, pada kesempatan ini kami mohon izin menyampaikan implementasi SLO (Sertifikat Laik Operasi) di PLN distribusi Bali karena tugas kami terkait erat dengan SLO tersebut. SLO dibutuhkan untuk melindungi konsumen tenaga listrik dari bahaya listrik akibat penyaluran listik ke instalasi yang tidak layak dialiri listrik. Tenaga listrik bermanfaat bagi masyarakat, namun dapat membahayakan jika pemanfaatannya tidak memenuhi kaidah-kaidah keteknikan dari mulai pemasangan instalasi sampai dengan material yang digunakan. Salah satu bahaya listrik yang sering terjadi adalah kebakaran rumah, pasar, dan lain-lain. Instalasi listrik pelanggan yang tidak layak dialiri listrik banyak mengalami gangguan, sehingga menyebabkan PLN sering mendapat pengaduan gangguan yang terjadi pada sisi instalasi pelanggan. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, untuk melindungi pelanggan dan PLN dalam penyaluran tenaga listrik sebelum adanya UndangUndang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, PLN melakukan sendiri pemeriksaan instalasi pelanggan yang disesuaikan 8
dengan standar Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL). Inspeksi ini dilakukan untuk memastikan bahwa instalasi pelanggan tersebut laik dialiri listrik, sehingga tidak timbul bahaya ketenagalistrikan pada instalasi yang telah diperiksa. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan khususnya Pasal 44 ayat (4) disebutkan bahwa setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi, maka untuk itu PLN distribusi Bali menegaskan hal tersebut ke seluruh unit melalui surat Nomor 096/160/disbali/2004 Tanggal 20 Maret 2014 perihal Penyalaan Instalasi Pelanggan, dimana terhitung mulai 1 April 2014 setiap penyalaan penyambungan baru diwajibkan menunjukkan SLO. Teknik ... teknis pelaksanaannya untuk melayani penyambungan tenaga listrik PLN jika pelanggan yang telah memiliki SLO langsung dapat dilaksanakan penyaluran tenaga listrik ke instalasi listrik pelanggan. Namun, jika pelanggan belum memiliki SLO, maka PLN menonaktifkan alat pembatas dan pengukuran atau APP atau masyarakat sering sebut KWH meter sampai dengan pelanggan dapat menunjukkan SLO. Implementasi SLO di Bali tersebut mendapat dukungan dari kontraktor listrik dan LIT TR atau Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah dimana di Bali ada Konsuil dan PPILN karena secara tidak langsung dapat mengurangi bahkan menghilangkan pemasangan instalasi listrik oleh pihak yang tidak kompeten dimana ini merugikan kontraktor listrik. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, saat ini dengan adanya peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2014 tentang tata cara akreditasi dan sertifikasi ketenagakistrikan, PLN melakukan penyaluran tenaga listrik hanya jika pelanggan telah memiki SLO. Apabila di daerah kerja PLN belum ada lembaga yang dapat mengeluarkan SLO, maka PLN yang memeriksa dan menguji instalasi pelanggan. Ataupun apabila di wilayah kerja tersebut, lembaga yang berwenang mengeluarkan SLO tidak mengeluarkan SLO dalam jangka waktu 3 hari setelah permohonan yang dilakukan oleh pelanggan, maka PLN dapat melakukan inspeksi terhadap instalasi listrik milik pelanggan tersebut. Di PLN distribusi Bali, kami belum menggunakan wewenang tersebut karena Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah di Bali masih mampu melayani permintaan SLO dari pelanggan tenaga listrik tegangan rendah. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, untuk meningkatkan pelayana kepada pelanggan, saat ini PT PLN Persero telah menyediakan layana contact center PLN 123 yang dapat melayani pelanggan tanpa batas ruang dan waktu, sehingga pelanggan dapat menghubungi PLN dari mana saja selama 24 jam, 7 hari dalam seminggu untuk mendapatkan berbagai macam layanan termasuk layanan penyambungan baru. Namun, ternyata untuk mendapatkan sambungan listrik, perlu melibatkan 3 pihak yaitu PLN, kontraktor, dan Lembaga 9
Inspeksi Teknik Tegangan Rendah. Maka kemudahan yang telah diberikan oleh PLN tersebut belum menjawab seluruh persoalan pelanggan karena pelanggan masih harus menghubungi ketiga pihak tersebut secara terpisah. Karena itu, untuk menjawab persoalan tersebut, PLN distribusi Bali mendorong terbentuknya gerai daya, sinergi antara PLN, kontraktor listrik, dan lembaga inspeksi teknik tegangan rendah. Gerai daya dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan yang menginginkan layanan satu atap yaitu membantu pelanggan untuk mengurus permohonan ke PLN, pemasangan instalasi listrik oleh kontraktor, dan proses sertifikasi layak operasi instalasi atau SLO oleh Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Rendah, sehingga proses penyambungan baru menjadi sangat mudah. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, tujuan disyaratkannya SLO sebelum penyalaan listrik adalah pertama memenuhi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan khususnya Pasal 44 ayat (4). Yang kedua, memastikan bahwa instalasi di bangunan milik pelanggan dipasang oleh instalasir listrik yang berkompeten, memiliki sertifikat badan usaha dan izin usah. Ketiga, meningkatkan kualitas instalasi listrik di rumah pelanggan, sehingga pengguna terhindar dari bahaya listrik. Yang keempat, secara tidak langsung meningkatkan pelayanan PLN karena dengan meningkatnya kualitas pemasangan instalasi listrik di rumah pelanggan dapat mengurangi jumlah pengaduan gangguan listrik khususnya yang disebabkan oleh instalasi listrik milik pelanggan. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, dengan demikian, kami berpandangan bahwa SLO masih diperlukan karena bermanfaat untuk melindungi pelanggan dari bahaya listrik dan secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas pelayanan PLN karena jumlah pengaduan gangguan akibat instalasi pelanggan berkurang, serta kontinuitas pasokan listrik dari PLN ke pelanggan menjadi lebih baik. Demikian kami sampaikan, apa yang kami laksanakan di PLN Ditribusi Bali sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekian, wassalamualaikum wr. wb. 11.
KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Waalaikum salam. Terima kasih, Pak Samsul Huda. Dari Pemohon, ada yang perlu ditanyakan?
12.
PEMOHON: IBNU KHOLDUN Bismillahirrahmaanirrahiim. Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan bertanya kepada pihak PT PLN sebagai pemegang kuasa penuh. Tadi 10
Bapak bicara mengenai melindungi masyarakat, bicara mengenai sering terjadi kebakaran, melindungi konsumen dari bahaya kebakaran. Bapak yang terhormat. Bahwa Bapak perlu ketahui bahwa kami konsumen tiap bulan membayar rekening listrik, jadi ini sudah merupakan hak kami mendapat perlindungan. Jadi, Bapak PLN … jadi, di sini kurang pengawasan, kenapa tidak dilakukan pemeriksaan (…) 13.
KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, mau ditanyakan apa? Kita tidak membahas mengenai kasus konkret, tapi kita melihat pada apa yang dimohonkan dalam pasal ini … dalam pengujian undang-undang ini yang ditanyakan apa?
14.
PEMOHON: IBNU KHOLDUN Saya hanya keberatan, Yang Mulia, dari pernyataan dari PT PLN.
15.
KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, nanti keberatannya dituliskan dalam kesimpulan saja, ya. Ya, Pemerintah ada yang perlu disampaikan?
16.
PEMERINTAH: BUDIJONO Cukup, Yang Mulia.
17.
KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Cukup, Yang Mulia. Dari Majelis Hakim? Silakan, Yang Mulia Pak Patrialis Akbar.
18.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Saya mau Tanya ke PLN, Pak Samsul, ya. Jadi, di dalam pemasangan satu instalasi baru ke rumah masyarakat itu kan, memang diwajibkan kepada instalatur resmi yang memiliki sertifikat dan itu dengan pembayaran sejumlah biaya. Biaya yang dibebankan itu apakah itu masuk ke negara atau apa? Itu satu. Yang kedua, bagaimana halnya dengan jika ada penambahan daya. Tentu karena memang sudah dipasang oleh instalatur resmi yang memiliki sertifikat tadi tentu sudah mengetahui posisi instalasinya. Dalam hal penambahan daya seperti itu apakah masyarakat harus juga kembali dibebankan biaya baru. Itu saja. Terima kasih.
11
19.
KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, terima kasih. Hakim … Yang Mulia Bapak Aswanto.
20.
HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Ini mungkin ke PLN, PPILN, dan Konsero … Konsuil ya ... Konsuil, tadi Saudara tiga-tiga … tiga Konsuil, PPILN, dan PLN menyampaikan bahwa tujuan utama untuk mengeluarkan SLO itu adalah demi keamanan masyarakat. Nah, saya ke PLN dulu, apakah atau apa saja sebenarnya yang menjadi tanggung jawab PLN dalam kaitannya dengan pemenuhan kepentingan listrik kepada masyarakat? Konsuil juga mungkin bisa menambahkan nanti, PPLN juga … PPILN juga bisa menambahkan. Lalu yang kedua, dari PLN tadi menyampaikan bahwa ketika ada suatu wilayah yang belum ada, baik Konsuil maupun PPILN di sana yang bisa mengeluarkan SLO, maka PLN juga atau PLN akan melakukan inspeksi sendiri dan kemudian mengeluarkan Sertifikat Laik Operasi. Dari PLN, kira-kira apakah ada perbedaan biaya yang dikeluarkan ketika Konsuil atau PPILN yang melakukan inspeksi dalam kaitannya dengan penerbitan SLO dengan kalau PLN sendiri yang langsung melakukan. Ini sebenarnya Pemohon … apa … menyampaikan bahwa ini proses SLO ini hanya memperpanjang birokrasi dan menambah biaya masyarakat. Nah, yang terakhir baik pada … pada tiga-tiganya, ya. Apakah sudah ada data bahwa ternyata potensi untuk terjadinya katakanlah kebakaran antara yang sudah diberi SLO dengan yang belum diberi SLO itu memang potensi untuk terjadinya kebakaran yang belum diberi itu lebih besar dibanding yang sudah diberi. Dan yang terakhir tadi PPILN menyampaikan soal adanya SLO yang … atau menanggapi adanya SLO yang bodong ya, dan tadi disampaikan bahwa terbitnya SLO yang bodong itu di Bangka Belitung, ya. Tadi PPILN menyampaikan itu bahwa ada … ini merespons sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pemohon … saksi … saksi Pemohon waktu itu bahwa ternyata ada sekian banyak SLO yang keluar tanpa dilakukan pemeriksaan, gitu. Tadi, Saudara menyatakan bahwa itu sebenarnya adalah tindakan yang dilakukan oleh perwakilan di Bangka Belitung dan Kantor PPILN Bangka Belitungnya dan sudah diberi sanksi, gitu. Lalu, sesudah diberi sanksi, apa yang dilakukan untuk kemudian melanjutkan lagi pemberian SLO untuk Bangka Belitung? Apakah direkrut kembali pegawai di situ? Atau dibekukan saja gitu, sehingga tidak ada lagi proses untuk SLO berikutnya? Atau diambil alih oleh PLN lagi? Cukup, Yang Mulia.
12
21.
KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, terima kasih. Ada yang lain? Oh, ada tambahan dari Yang Mulia Hakim Patrialis Akbar.
22.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya, ini ke PPILN dan juga ke Konsuil mungkin ini satu kesatuan, Pak, ya. Kami juga ingin mengetahui standardisasi yang dilakukan oleh PPILN dan Konsuil itu apa? Ukurannya itu apa? Alat ukurnya? Jadi, kalau datang itu memang ada satu Berita Acara resmi dalam bentuk pemeriksaan atau cuma datang lihat-lihat saja, terus nanti masyarakat dibebani biaya? Apakah … berkaitan dengan itu, apakah selama ini dari PPILN maupun Konsuil pernah melakukan satu kajian, ya bahwa ada kebakaran, ternyata kebakaran itu instalansinya sudah memiliki SLO, gitu. Apakah ada yang ... yang terjadi seperti itu? Sebab ada informasi ini yang harus dilakukan check and recheck bahwa kebanyakan yang datang itu pendidikannya juga enggak jelas, keahliannya juga enggak jelas, kemudian datang lihat-lihat, ya sudah, teken Berita Acara terus pulang, gitu. Jadi, hanya sekadar formalitas. Jadi, kita ingin mengetahui betul akurasi standardisasi dari pekerjaan itu. Terima kasih.
23.
KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, terima kasih. Kami mohon tanggapan dari Bapak ... dari Konsuil terlebih dahulu. Bisa di situ saja, Pak.
24.
KONSUIL: HM. DJAMIL BARIDJAMBEK Terima kasih, Yang Mulia. Seperti telah kami jelaskan di atas tadi bahwa pemeriksaan instalasi listrik tegangan rendah milik konsumen itu dilaksanakan oleh tenaga pemeriksa bersertifikat kompetensi. Yang diperiksa adalah apakah instalansi tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan persyaratan untuk instalansi listrik atau tidak. Dan material yang dipasang itu apakah sudah sesuai dengan standar nasional Indonesia. Apabila itu tidak sesuai, maka dikeluarkan TLO. Terima kasih, Yang Mulia.
25.
KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, kemudian dari PPILN.
13
26.
PPILN: EDI SAYUDI Terima kasih. Menanggapi yang sebagaimana disampaikan oleh Majelis bahwa Sertifikat Laik Operasi yang dimaksud bodong, terutama di Bangka Belitung. Pada saat itu PPILN di sana beroperasi sudah 3 bulan. Dengan jangka waktu 3 bulan, kami melaksanakan perjalanan itu dan sesuai dengan temuan bahwa di sana memang banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan, bahkan para pemeriksa di lapangan pun mendapatkan intimidasi bahwa instalasi yang dipasang ini harus dikeluarkan, dan segala macam. Ini juga tekanan tersendiri bagi para pemeriksa, maka setelah PPILN pusat mendapatkan masukan terjadinya SLO bodong, maka kami dari pusat melakukan tindakan dan melakukan evaluasi kinerja di seluruh jajaran wilayah Babel Belitung. Pada akhirnya setelah kami temukan para pelaksana yang lama yang memang belum memiliki kualitas yang baik, maka akhirnya untuk operasional sementara kita bekukan, tapi yang kami lakukan adalah melakukan pembinaan dan pelatihan sebagaimana yang telah dipersyaratkan oleh pemerintah. Di Bangka Belitung selain PPILN juga masih ada Konsuil, sehingga pelayanan terhadap masyarakat tidak begitu masalah tentang pelayanan Sertifikat Laik Operasi tersebut. Dan juga apa yang menjadi persiapan sebagai para tenaga pemeriksa di rumah pelanggan, antara lain sudah disampaikan oleh Konsuil peralatan yang kami miliki, terutama juga meger itu penting karena untuk mengetahui sejauh mana instalasi tersebut dan mungkin ... dan termasuk LHPP yang harus diisi oleh para pemeriksa di lapangan, sehingga diadakan … apa ... penyesuaian sebagaimana temuan pelaksana instalasi yang dilakukan oleh para instalatir di lapangan, sehingga setelah itu baru PPILN itu bisa menentukan instalasi itu layak atau tidak. Jadi itu yang kami lakukan, jadi sebagaimana peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, itu yang kami lakukan di Bangka Belitung. Terima kasih.
27.
KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, terima kasih. Dari PLN?
28.
PLN: SAMSUL HUDA Baik, terima kasih, Yang Mulia. Sebelumnya kami ingin menyampaikan bahwa dalam transaksi jual-beli listrik antara PLN dengan pelanggan itu ada batasan kewenangan atau batasan aset yang perlu kami sampaikan bahwa kewenangan PLN itu sampai dengan di APP (Alat Pembatas dan Pengukuran) atau KWH meter. Jadi, instalasi setelah APP
14
itu adalah tanggung jawab pelanggan. Ini pertama yang ingin kami sampaikan. Nah, terkait dengan pertanyaan Yang Mulia, mengenai instalasi ... instalasi resmi. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 bahwa setiap instalasi listrik yang akan dialiri listrik itu harus memiliki SLO. Di sini dipersyaratkan bahwa Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah ini sebelum memeriksa instalasi listrik itu harus bisa ditunjukkan bahwa instalasi itu dipasang oleh instalatir yang kompeten, yang resmi. Ini kami berpandangan bahwa dengan telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, berarti kami harus memastikan bahwa setiap instalasi yang dipasang dipelanggan itu dipasang oleh instalatir yang resmi. Caranya bagaimana? Nah, ini kewajiban pelanggan harus menunjukan SLO sebelum dialiri listrik, ini adalah secara tidak langsung jadi … apa namanya ... bentuk pengawasan PLN bahwa instalasi yang dipasang di rumah pelanggan itu adalah dipasang oleh instalatir yang resmi. Kemudian dikaitkan dengan biaya yang dibayar oleh pelanggan, apakah ini masuk ke negara atau tidak. Setahu kami tidak, jadi biaya ini diberikan kepada Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah yang menangani konsuil atau PPILN, sehingga tidak masuk ke negara. Yang masuk ke negara adalah biaya yang dibayar ke PLN, dalam hal ini masuk ke PLN maksud kami, biaya penyambungan, dan UJL jika ada. Karena yang pelanggaran pra bayar tidak dikenakan UJL karena itu kami sebut jika ada. Kemudian jika ada tambahan daya, bagaimana, apakah dibebankan biaya baru? Pada dasarnya, pemeriksaan instalasi pelanggan ini adalah sesuai kondisi pada saat diperiksa, jika terjadi perubahan instalasi di … milik pelanggan, berarti di sini harus diperiksa ulang dan kemudian diterbitkan atau … apa namanya ... Sertifikat Laik Operasinya disesuaikan dengan kondisi yang terbaru. Jadi ini kalau-kalau ... karena perubahan daya tidak selalu harus diikuti dengan perubahan instalasi, itu. Jadi kalau perubahan daya itu karena besarnya perubahan daya, sehingga mengakibatkan instalasi di rumah pelanggan itu harus disesuaikan, otomatis jadi harus diperiksa kembali. Nah, mengenai biaya, nanti barangkali bisa ditanyakan ke LIT TR, apakah di situ dikenakan biaya penuh atau tidak, saya kurang mendalami, barangkali nanti rekan dari LIT TR yang bisa menjawab. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa saja dalam transaksi jualbeli listrik ini yang menjadi kewajiban atau tanggung jawabnya PLN? Tentu PLN adalah menyediakan listrik ya, sesuai dengan yang diinginkan oleh pelanggan, dimana 24 jam PLN harus melistriki. Nah, ini, ini, yang … apa namanya ... harus dilakukan oleh PLN. Kemudian memasang instalasi listrik sampai dengan ... instalasi milik PLN sampai dengan APP tadi, itu adalah kewajiban PLN. Nah, sementara pemasangan instalasi di
15
rumah pelanggan setelah APP tadi itu menjadi kewajiban dari pihak pelanggan. Kemudian yang berikutnya, apakah jika PLN melakukan inspeksi ada perbedaan biaya dengan LIT TR? Terus terang sampai dengan saat ini kami belum lakukan itu, kewenangan yang diberikan oleh pemerintah karena kami beranggapan khususnya di Bali, teman-teman LIT TR (Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah) ini masih mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan, sehingga tidak perlu kami harus melakukan sertifikasi terhadap instalasi pelanggan yang tadi dikatakan itu kondisinya jika LIT TR tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, mengenai biaya, sempat … yang saya tahu, sempat dibahas bahwa itu biayanya sama dengan yang dikenakan ke LIT TR. Jadi, kalau LIT TR ini sudah ... pelanggan sudah membayar sejumlah nilai yang tadi sudah disampaikan oleh LIT TR, kemudian pelaksanaannya ternyata tidak dilaksanakn oleh LIT TR, ini nanti dialihkan ke PLN gitu, sehingga tidak ada perbedaan biaya antara LIT TR dengan PLN dan biaya ini kan, ditetapkan oleh pemerintah, setahu saya seperti itu. Kemudian kan, berarti kalau ada SLO ini akan menambah birokrasi, sebenarnya tadi disampaikan di penjelasan kami sebelum ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen pun sebenarnya pemeriksaan instalasi ini dilakukan. Jadi, tidak sepenuhnya benar barangkali kalau diartikan bahwa ini menambah birokrasi, tidak. Hanya kalau itu dilakukan oleh PLN akan terjadi tumpang tindih tanggung jawab karena tadi saya katakan bahwa PLN tanggung jawabnya hanya sampai dengan APP, sementara instalasi milik pelanggan ini adalah ranahnya pelanggan, sehingga kalau itu yang melakukan PLN ini jadi tumpang tindih itu. Karena itu, pemeriksaan ini dilakukan oleh pihak yang independent dalam hal ini Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah yang di Bali adanya adalah Konsuil dan PPLN. Kemudian apa ada potensi kebakaran yang terjadi di pelanggan yang ber-SLO dan tidak ber-SLO? Kami secara pasti belum sampai ke sana mengevaluasinya, tapi kami mengevaluasi bahwa sejak bulan Februari yang ... maaf, bulan April yang lalu kami terapkan kecenderungannya gangguan instalasi listrik yang disebabkan oleh instalasi pelanggan karena pelanggan kan, tidak tahu, pokoknya padam, ini telepon ke PLN, sekalipun itu sebenarnya bukan ranahnya PLN, nah, ini berkurang, trennya berkurang dari mulai ... apa namanya ... April sampai dengan sekarang kalau saya … garis … saya tarik tren lainnya, itu kecenderungannya menurun. Nah, tentu ini perlu waktu yang lebih lama untuk bisa memastikan bahwa SLO ini secara tidak langsung dapat mengurangi jumlah pengaduan gangguan yang disebabkan oleh instalasi milik pelanggan. Demikian kira-kira penjelasan kami, terima kasih.
16
29.
HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Yang Mulia, ada tambahan sedikit, Yang Mulia.
30.
KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, silakan.
31.
HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ini Bapak dari PLN ya, tadi Bapak menyampaikan bahwa sebenarnya tanggung jawabnya PLN itu hanya sampai pemasangan meteran, ya? Sedangkan instalasi, sedangkan instalasi itu adalah tanggung jawabnya pelanggan. Nah, Undang-Undang Nomor 30 ini kan, Tahun 2009 ya, sehingga tahun 2009 itu baru ada persyaratan SLO, sementara penggunaan listrik kan, jauh sebelumnya, gitu. Nah, ketika belum ada undang-undang ini atau belum ada persyaratan untuk mengeluarkan SLO, apakah PLN tidak pernah menangani soal instalasi? Artinya dari dulu setop di ... setop di meteran saja, yang memasang instalasi terserah pelanggan? Karena saya juga pernah pasang listrik, yang pasang itu PLN instalasinya. Bagaimana itu?
32.
KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, silakan.
33.
HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Silakan.
34.
PLN: SAMSUL HUDA Baik, tadi sempat secara singkat kami utarakan bahwa sebelum ada undang-undang perlindungan ... maaf, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bahwa pemeriksaan instalasi memang dilakukan oleh PLN, dilakukan oleh PLN. Namun dalam perjalanannya di sini yang menjadi tumpang tindih tadi itu, jadi di satu sisi PLN (...)
35.
HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Cukup untuk itu. Satu lagi untuk Konsuil dan PPILN, untuk Konsuil dan PPILN tadi menyampaikan bahwa petugas-petugas di lapangan itu ada 2.000, di lapangan itu ada 2.000. Ada 2.000, apakah 2.000 itu yang bersertifikat? Yang bersertifikat, ya? 17
36.
PPILN: EDI SAYUDI Ya, ya, Pak.
37.
HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Nah, apa Saudara punya data berapa jumlah sambungan seluruh Indonesia? Apakah antara jumlah sambungan dengan jumlah petugas di lapangan itu rasional untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka mengeluarkan SLO? Bapak punya data berapa jumlah sambungan?
38.
PPILN: EDI SAYUDI Ya, Pak. Jadi, untuk target pemerintah tahun 2014 ini pasang baru adalah 3,47 juta pelanggan baru, itu rencana pemerintah.
39.
HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Sementara petugas ... petugas yang diberi sertifikat untuk mengeluarkan SLO itu 2.000?
40.
PPILN: EDI SAYUDI Pak.
41.
2.000 tenaga pemeriksa. Itu dari PPILN, Pak, belum dari Konsuil,
HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Yang mengeluarkan sertifikasi tadi siapa, Pak?
42.
PPILN: EDI SAYUDI Yang mengeluarkan sertifikat uji kompetensi ada lembaga tersendiri, Pak, yang memiliki izin khusus untuk melaksanakan pelatihan dan pengujian tersebut, Pak.
43.
HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Cukup, Yang Mulia.
44.
KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, saya tambahkan. Apakah di setiap daerah ada Konsuil dan PPILN? 18
45.
KONSUIL: HM. DJAMIL BARIDJAMBEK Konsuil ada 34.
46.
KETUA: MARIA FARIDA INDRATI 34?
47.
KONSUIL: HM. DJAMIL BARIDJAMBEK 34 wilayah.
48.
KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Jadi, di 34 provinsi maksudnya?
49.
KONSUIL: HM. DJAMIL BARIDJAMBEK Ya.
50.
KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Oh, gitu. Kalau PPILN?
51.
PPILN: EDI SAYUDI Sama, Bu.
52.
KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Sama?
53.
PPILN: EDI SAYUDI Ya.
54.
KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Terima kasih, ya. Saya rasa, persidangan hari ini selesai. Terima kasih kepada perwakilan dari Konsuil, PPILN, dan PLN yang telah memberikan keterangan. Sidang selanjutnya adalah hari Kamis, tanggal 11 Desember 2014, pukul 11.00 WIB, dengan acara mendengarkan keterangan Pihak Terkait, yaitu PPILN, ya, Inspeksi Instalasi Listrik Konsumen Tegangan Rendah di Demak, Jawa Tengah. 19
Ahli dan Saksi dari Pemohon atau dari Pemerintah, ya. Jadi, tanggal … hari Kamis, 11 Desember 2014, jam 11.00 WIB. Dengan ini, sidang saya nyatakan selesai dan sidang dinyatakan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 12.18 WIB Jakarta, 27 November 2014 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004
Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.
20