Headline Berita Hari Ini
Periode: 09/08/2014 Tanggal terbit: 09/08/2014
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
Sebaran Bidang
.
Isu Sabtu 9 Agustus 2014 terbanyak di bidang Polhukam (57,1 persen). Isu di bidang Kesra sebanyak 23,8 persen dan Perekonomian sebesar 19 persen.
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
Sebaran Isu
.
Isu terbanyak adalah isu sidang kedua sengketa Pilpres (9 berita). Berikutnya masing-masing sebuah isu, yaitu isu regulasi aborsi, isu investigasi bus Trans Jakarta, isu penertiban pedagang kaki lima, isu peran Chairul Tanjung sebagai Menko Perekonomian, isu propaganda ISIS, isu Indonesia siaga Ebola, isu regulasi PIN 6 digit untuk transaksi kartu kredit, isu rencana kabinet Jokowi-JK, isu rencana peniadaan setoran USO, isu harga hunian di Jakarta, isu tabrakan beruntun di tol Cipularang, dan isu tawuran masyarakat.
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
Sebaran Tendensi
.
Isu bertendensi netral sebanyak 90,5 persen. Kemudian isu bertendensi positif sebanyak 9,5 persen.
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
CONCLUSION Kesimpulan: Isu terbanyak hari ini di bidang Polhukam, yaitu 57,1 persen. Isu utama adalah isu sidang kedua sengketa Pilpres (9 berita). Tendensi isu paling banyak adalah netral (90,5 persen).
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
CONCLUSION Rekomendasi: Duduk perkara isu sidang kedua sengketa Pilpres adalah sebagai berikut. Mahkamah Konstitusi telah menyelesaikan sidang pemeriksaan terhadap 25 saksi yang diajukan oleh pasangan Prabowo-Hatta. Tim kuasa Prabowo-Hatta, Firman Jaya, mengatakan pernyataan yang disampaikan 25 orang saksi di sidang sengketa Pilpres menguatkan dugaan mereka adanya kecurangan Pilpres 2014. Mahkamah Konstitusi (MK) mengizinkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membuka kotak suara tersegel dengan syarat melibatkan Badan Pengawas Pemilu dan saksi dari dua kubu pasangan calon presiden. Namun banyak saksi dari pasangan calon yang tidak menghadiri undangan tersebut. Sidang lanjutan sengketa Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK) akan dilanjutkan Senin (11/8/2014). Sidang selanjutnya (ketiga) adalah pemeriksaan saksi termohon 25 orang, saksi pihak terkait 25 orang, dan saksi pemohon 25 orang. Sementara itu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengadili 11 dugaan pelanggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Pilpres 2014. Ketua DKPP Jimly Asshidiqie mengatakan, 11 perkara yang disidangkan itu adalah dari 12 pengaduan tim Prabowo-Hatta ke DKPP. Namun satu di antaranya tidak memenuhi syarat untuk diteruskan menjadi perkara. Jimly mengtakan, pihaknya tidak mengadili KPU sebagai lembaga Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
negara yang bertugas sebagai penyelenggara pilpres. Melainkan, DKPP hanya mengadili oknum penyelenggara pilpres.
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
CONCLUSION Berdasarkan duduk perkara tersebut di atas, maka direkomendasikan agar kegiatan penyampaian komentar oleh pakar hukum ketatanegaraan dan politik pada peliputan pelaksanaan sidang sengketa Pilpres yang disajikan oleh media massa secara lebih berimbang, sehingga nuansa politik peradilan sengketa Pilpres terasa lebih tenteram,
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
1 Mulai Senin, Lamaran Posisi Menteri Jokowi-JK Akan Diproses Berkas lamaran posisi menteri yang masuk ke Kantor Transisi Jokowi-JK sudah bertumpuk. Lamaran ‎posisi menteri itu akan diproses mulai Senin (11/8) lusa. 2 Harga Hunian Jakarta Terbang Jakarta menjadi kota yang diperhitungkan di jagat raya. Menurut The Wealth Report's Prime International Residential Index (PIRI) yang dilansir konsultan properti Knight Franks, baru-baru ini kenaikan harga hunian di lokasi strategis Jakarta merupakan yang tertinggi di dunia 3 Langkah Prabowo-Hatta ke MK Dilindungi UU Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai melanggar hukum terkait perintah pembongkaran kotak suara setelah hasil rekapitulasi nasional. Praktisi hukum Siraj El Munir mengatakan, pembongkaran kotak suara hanya bisa dilakukan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (MK). 4 Aborsi Korban Perkosaan Dilegalkan Pemerintah membuka ruang kesempatan aborsi bagi sebagian kondisi kehamilan. Aturan yang melegalkan aborsi tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 21 Juli 2014. 5 Penertiban PKL Monas usai sidang MK Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan wisata Monumen Nasional akan dilakukan usai sidang Perselisihan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi. 6 KPI Larang Radio & TV Propagandakan ISIS Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melarang semua lembaga penyiaran untuk mempropagandakan paham radikal yang dianut Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). "Penyiaran Indonesia itu berasaskan Pancasila dan bertujuan memperkukuh integrasi nasional. Jadi semua isi siaran yang bertentangan dengan itu tidak boleh disiarkan, termasuk ajaran ISIS," kata Wakil Ketua KPI Pusat, Idy Muzayyad, di Jakarta, Jumat (8/8/2014). 7 Indonesia Siaga Ebola Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufrom Mukti, di Jakarta, mengatakan, seiring penetapan status darurat terkait ebola, itu berarti wabah sudah bukan lagi menjadi masalah negara terjangkit semata. Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
8 Kuasa Hukum Prabowo-Hatta Tolak Bukti dari KPU Kuasa hukum Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Didi Supriyadi menolak bukti-bukti yang diajukan KPU pada sidang-sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat 8 Agustus 2014. Penolakan ini terkait langkah KPU sebagai termohon yang membuka kotak suara. 9 Pembebasan Tarif USO Langkah Mundur Rencana pemerintah yang tidak lagi mengenakan setoran universal service obligation (USO) terhadap operator telekomunikasi sebesar 1,25% dari pendapatan kotor dinilai sebagai langkah mundur. 10 Gugatan Prabowo Diujung Tanduk Majelis hakim Mahkamah Konstitusi tak kuasa menyembunyikan kegeramannya atas kesaksian sejumlah saki yang dihadirkan Tim Kuasa Hukum Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di gedung MK, Jakarta, kemarin. 11 KPU Membanting Tulang Ladeni Gugatan Prabowo Sidang di Mahkamah Konstitusi berlangsung berjam-jam. Amat melelahkan. KPU bekerja ekstra keras meladeni semua gugatan Prabowo. 12 Sidang Gugatan Pilpres Sidang sengketa gugatan pilpres di Mahkamah Konstitusi berlangsung hingga sekitar pukul 10 Malam. Dalam sidang kemarin tim kuasa Prabowo-Hatta memerintahkan KPU agar mendiskualifikasi pasangan Jokowi-JK pemenang dan menetapkan Probowo-Hatta sebagai presiden terpilih. 13 DPT Pilpres Bertambah 6 Juta Tim Advokasi Merah Putih memberikan adanya penambahan jumlah pemilh dalam daftar tetap (DPT) pemilu presiden (Pilpres) 2014 dibandingkan DPT pemilu legislatif(pileg) 2014. jumlahnya sangat besar, mencapai 6 juta suara, yang tersebar di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh tanah air. 14 Perang Bukti, Saksi dan Dokumen Persidangan lanjutan Mahkamah Konstitusi (MK), tentang sengketa Pilpres 2014 mendengarkan keterangan 25 saksi yang dihadirkan capres-cawapres Prabowo SubiantoHatta Rajasa. Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
15 KPU Patahkan Gugatan Prabowo Mahkamah konstitusi menggelar sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, kemarin. Dalam sidang dengan agenda pembuktian itu, tim kuasa hukum komisi pemilihan umum sebagai termohon mematahkan tudingan tim Prabowo-Hatta. Salah satunya yang menyatakan KPU melanggar undang-undang karena menginstruksikan pembukaan kotak suara di daerah, antara lain jakrta pusat, pada Juli lalu. 16 Kecelakaan Tabrakan beruntun melibatkan 5 kendaraan terjadi di ruas tol cipularang km 72 dari arah Bandung menuju Jakarta kemarin. Tabarakan ini bermula saat kendaraan bus Medal Sekarwangi dari Sumedang hilang kendali dan menabrak truk yang melaju di depannya akibat tabrakan itu trukpun menabrak 2 kendaraan yang berada di depannya dan akibat insiden ini 5 orang penumpang bus termasuk supir bus mengalami luka-luka. 17 Bentrokan Massal Hiburan musik dangdut berubah menjadi bentrokan massal, sekelompok pemuda yang ratarata dalam kondisi mabuk terlibat tawaran hanya karena saling senggol ketika berjoget 18 Credit cards to require 6-digit PIN Bank Indonesia (BI) has reminded citizens that beginning Jan 1 2015, a personal indentification number (PIN) will be required to authorize every transaction using credit cards, citing concerns that many Indonesians remain unaware of the upcoming policy change. 19 Sidang PHPU Mendengarkan Keterangan Saksi Mahkamah Konstitusi hari ini menggelar sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum mendengar keterangan para saksi dari pihak permohon, termohon dan terkait. Saksi pasangan capres Prabowo dan cawapres Hatta, Basuki Babus Salam sempat mengungkapkan keberatannya terkait kinerja KPU provinsi Jatim. 20 Polemik Bus Trans Jakarta Dinas Perhubungan DKI Jakarta, menggelar investigasi kasus putusnya penghubung bus gandeng, di jalan raya Bekasi Jatinegara Jakarta Timur. Investigasi bus gandeng melakukan beberapa tahap antara lain, kondisi fisik bus jalur lintasan untuk pengemudi.
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
21
Chairul Tanjung Quells Indonesia's Doubts When Chairul Tanjung replaced Hatta Rajasa as Indonesia's coordinating minister for the economy in May, few thought he would have accomplished much in the caretaker position.
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
