2014

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 123/PUU-XII/2014 PERKARA NOMOR 124/PUU-XII/2014

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PERBAIKAN PERMOHONAN (II)

JAKARTA RABU, 3 DESEMBER 2014

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 123/PUU-XII/2014 PERKARA NOMOR 124/PUU-XII/2014 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 327 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 327 ayat (1) huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PUU-XII/2014 1. Jimmy Wilbaldus Sianto 2. Yucundianus Lepa 3. Jefri Unbanunaek PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PUU-XII/2014 1. 2. 3. 4.

Mohamad Sangaji Veri Yonnevil Wibi Andrino Muannas

ACARA Perbaikan Permohonan (II) Rabu, 3 Desember 2014, Pukul 13.36 – 13.46 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Wahiduddin Adams 2) Maria Farida Indrati 3) Patrialis Akbar Rizki Amalia Ida Ria Tambunan

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon Perkara Nomor 124/PUU-XII/2014: 1. Muannas 2. Wibi Andrino B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 124/PUU-XII/2014: 1. Andi Windo Wahidin 2. Regginaldo Sultan

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.36 WIB 1.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Sidang Perkara Nomor 123/PUU-XII-2014 dan Nomor 124/PUUXII/2014 dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X

Kami persilakan Pemohon atau Kuasanya dari Nomor Perkara 123. Belum datang. Dari Nomor Perkara 124? Hadir, Yang Mulia. 2.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA XII/2014: REGGINALDO SULTAN

NOMOR

124/PUU-

Hadir, Yang Mulia. 3.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Pada siang hari ini agenda kita adalah pemeriksaan perbaikan permohonan. Oleh sebab itu, kami persilakan kepada Pemohon atau Kuasanya untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikan permohonannya. Jadi pokok-pokoknya saja, ya. Ini perbaikannya sudah kita terima, pokok-pokoknya apa yang sudah dipertimbangkan menjadi perbaikan atau tidak ada perbaikan, ya sampaikan. Tapi ini merknya … dalam ini perbaikan ya, ada. Kami persilakan.

4.


NOMOR

124/PUU-

Baik. Terima kasih, Yang Mulia atas kesempatannya pada siang hari ini. Kami selaku … saya selaku Kuasa Hukum dari Pemohon II juga akan mewakili dari Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon III, dan Pemohon IV dalam mengutarakan apa yang menjadi pokok-pokok dalam perbaikan permohonan ini. Jadi dalam hal ini, kami telah melakukan perubahan-perubahan dan perbaikan. Pertama, dalam Surat Kuasa untuk Pemohon I dan Pemohon II, kami sudah memasukkan untuk nomor dan tanggalnya. Mohon izin nanti untuk petugas dari MK bisa me … bisa kami menyerahkannya atau juga bisa mengambilnya. Yang kedua dalam pokok permohonannya itu sendiri, di sini ada beberapa poin yang menjadi concern sesuai dengan nasihat-nasihat yang telah disampaikan oleh Majelis Hakim pada sidang yang pertama. Pertama dalam hal untuk penguatan legal standing Pemohon III dan 1

Pemohon IV. Di sini kami sudah menjelaskan secara lebih detail dalam halaman (suara tidak terdengar jelas) 6 sampai dengan halaman 7. Poin yang kedua bahwa memang kami sepakat dalam hal ini bukanlah merupakan ketidakjelasan tafsir, tetapi yang memang menjadi permohonan kami ini terkait dengan Pasal 327 ayat (1) huruf a memang merupakan sebuah kekosongan aturan hukum. Yang ketiga … poin yang ketiga, terkait dengan permohonan kami dalam batu uji Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, di sini kami sudah menjelaskan, menyampaikan dalam hal affirmative action tertuang dalam halaman 10. Terhadap affirmative action, di sini memang kami menyampaikan bahwa Provinsi DKI Jakarta dalam konteks kekhususannya, maka tentunya DPRD Provinsi DKI Jakarta berhak untuk mendapatkan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Salah satu sarana terpenting untuk menerapkannya adalah hukum, di mana jaminan pelaksanaannya harus ada di dalam konstitusi dan undangundang. Tindakan affirmative action ini dilakukan untuk mendorong agar lembaga legislatif di Provinsi Dki Jakarta lebih jelas pengaturannya mengenai jumlah pimpinan (suara tidak terdengar jelas) provinsi. Disadari Pemohon, DPRD Provinsi DKI memang berbeda dengan DPRD provinsi lainnya karena Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintah yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu, perlu diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Langsung loncat kepada poin nomor 3 nomor 17 bahwa provinsi lainnya yang mempunyai kekhususan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu seperti Provinsi Nangroe Aceh Darussalam mempunyai jumlah anggota DPRD provinsi atau bisa disebut DPRA sebanyak 81 anggota, Provinsi DIY Yogyakarta mempunyai jumlah anggota DPRD provinsi sebanyak 55 anggota, Provinsi Papua mempunyai jumlah anggota DPRD provinsi sebanyak 69 anggota. Artinya, setelah kami teliti bahwa jelas memang DPRD Provinsi Jakarta hanya satusatunya DPRD provinsi yang mempunyai anggota berjumlah dari 100 orang. Untuk penguatan dari segi pentingnya penambahan wakil ketua DPRD … di DPRD DKI Jakarta, kami sudah memperkuat dalam aspek proporsionalitas, profesionalitas, dan manajemen. Ini bisa dilihat mulai dari halaman 12. Di sini kami sudah paparkan. Yang terakhir, Yang Mulia, untuk dukungan bahwa memang Pemohon I dan Pemohon II adalah anggota DPRD DKI dari Partai Hanura memang mempunyai perwakilannya di DPR. Kami secara lisan 2

dan tertulis sudah mendapatkan surat dukungan dari DPP Partai Hanura, tapi mohon maaf, Yang Mulia, untuk surat dukungan yang tertulis karena memang ketua umum daripada partai lagi luar negeri, mungkin berkenan bisa untuk disusulkan. Demikian penjelasan kami, kami berharap untuk sidang ini permohonan kami ini untuk bisa dapat dilanjutkan. Terima kasih. 5.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Baik. Jadi, perbaikan permohonan dari Perkara Nomor 124 ini sudah disampaikan pokok-pokoknya dan Saudara keseluruhan yang tertulis sudah kami terima dan hal-hal yang dikemukakan tadi akan disusulkan silakan nanti disampaikan ke Kepaniteraan. Kapan sudah ada ininya? Ya, nanti disampaikan ya.

6.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Enggak, yang surat dari partai itu kapan?

7.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Surat dari partai menunggu dari luar negeri?

8.


NOMOR

124/PUU-

Besok, Yang Mulia. 9.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Besok. Ya, baik. Ya, jadi paling lambat besok ya supaya sudah diterima di Kepaniteraan. Ya, bisa ya?

10.


NOMOR

124/PUU-

Baik. Bisa, Yang Mulia. Yang Mulia, mohon maaf. Ada ketinggalan satu hal, Yang Mulia, yang kami melakukan perubahan dalam petitum. 11.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya.

3

12.


NOMOR

124/PUU-

Singkatnya kami mencoret kata atau. Jadi, isi tetap sama, tetapi kata sebelumnya itu dan/atau. Jadi, untuk yang atau itu kami hilangkan, Yang Mulia. Terima kasih. 13.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Baik. Ya, jadi dengan demikian perbaikan sudah kita dengarkan pokok-pokoknya tadi ya. Kemudian keseluruhan yang tertulis sudah disampaikan dan beberapa hal-hal inisiatif tadi sudah disebutkan untuk diserahkan kepada Kepaniteraan dan mengenai surat dari DPP Hanura sudah janjikan untuk besok ya sampaikan dan untuk yang 123 ini tidak memasukkan perbaikan. Jadi, yang kita nanti jadikan permohonan adalah yang sudah disampaikan ya. Baik. Sebelumnya kita yang perkara 124 kita sahkan dulu buktinya. P-1 sampai dengan P-9 ya? Ya, kita sahkan. KETUK PALU 1X Kemudian, pengesahan alat bukti ya 123 … Nomor 123, ini buktinya P-1 sampai dengan P-7 juga kita sahkan. KETUK PALU 1X Baik, kalau tidak ada hal-hal yang ingin disampaikan untuk persidangan selanjutnya akan diberitahukan kemudian ya. Kita laporkan ke RPH dan juga nanti disampaikan melalui Kepaniteraan. Baiklah, berarti sidang hari ini atau siang ini cukup, selesai, dan dinyatakan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 13.46 WIB Jakarta, 3 Desember 2014 Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004 Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

4

2014

Recommend Documents