2014

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PENYELENGGARAAN PESANTREN KILAT PAI SD NOMOR: DT.I.II/2/HM.01/ 675 /2014

A. Latar Belakang Pengelolaan Pendidikan Agama Islam (PAI) pada sekolah merupakan bentuk penjabaran amanat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini secara jelas dinyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 3). Untuk mewujudkan peserta didik sebagaimana dalam tujuan pendidikan nasional di atas, khususnya pendidikan agama, lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (Pasal 2, ayat 2). Kemudian, untuk mendorong percepatan kemampuan peserta didik dalam mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni ini, dibutuhkan serangkaian proses yang terencana dan tersistem yang mendorong adanya pengelolaan pendidikan agama secara formal pada sekolah. Oleh karena itu, disahkanlah Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 16 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah. Dalam PMA 16 tahun 2010, pasal 24, disebutkan, ”Setiap sekolah wajib dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai stándar nasional pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan agama yang meliputi, antara lain, sumber belajar, tempat ibadah, media pembelajaran, perpustakaan, dan laboratorium pendidikan agama.” Selanjutnya, untuk menyempurnakan penyelenggaraan PAI di sekolah, dikeluarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 211 tahun 2011 tentang Pengembangan Standar Nasional PAI. Dalam KMA inilah diperintahkan bahwa Kegiatan ekstrakurikuler adalah upaya pemantapan dan pengayaan nilai-nilai dan nurma serta pengembangan kepribadian, bakat dan minat peserta didik pendidikan agama Islam yang dilaksanakan di luar jam intrakurikuler dalam bentuk tatap muka atau non tatap muka. Salah satu bentuk kegiatan Ekstrakurikuler adalah Pesatren Kilat (Sanlat), dalam kegiatan ini siswa diharapkan dapat mengeksplorasi pengembangan bakat, minat dan kreatifitas siswa dalam bidang Pendidikan Agama Islam, lebih dari itu pasca kegiatan Pesantren Kilat siswa dapat menginternalisasikan nilai-nilai keagamaan, sehingaa dapat meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Atas dasar pemikiran di atas, untuk mendukung pengembangan bakat, minat dan kreatifitas siswa dalam bidang Pendidikan Agama Islam juga untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama Islam perlu di buat program Bantuan Penyelenggaraan Pesantren Kilat PAI SD, melalui DIPA APBN Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun Anggaran 2014, Direktorat Pendidikan Agama Islam akan melaksanakan kegiatan Bantuan Juknis Bantuan Penyelenggaraan Sanlat PAI SD

Page 1

Penyelenggaraan Pesantren Kilat PAI SD. Kemudian, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, perlu disusun Petunjuk Teknis Bantuan Penyelenggaraan Pesantren Kilat PAI SD sebagai acuan pelaksanaannya. B. Tujuan Tujuan Bantuan Penyelenggaraan Pesantren Kilat PAI SD adalah untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan Kegamaan yang dapat menunjang penyelenggaraan kegiatan Intrakurikuler dalam meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. C. Sasaran Sasaran Bantuan Penyelenggaraan Pesantren Kilat PAI SD adalah Kelompok Kerja Guru PAI Tingkat Kabupaten/Kota yang telah diseleksi yang mengajukan permohonan Bantuan Penyelenggaraan Pesantren Kilat PAI SD. D. Dasar Hukum Kegiatan bantuan ini mengikuti peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) berikut perubahannya PP Nomor 32 tahun 2013; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan; 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara 10. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004 yang diubah terakhir dengan Perpres Nomor 70 tahun 2012; 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN di lingkungan Kementerian Agama RI; 13. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Agama RI. 14. Peraturan Menteri Agama RI. No. 16 Tahun 2010 tentang Pengolaan Pendidikan Agama pada Sekolah; 15. Permendikbud Nomor 81 A Tahun 2014 tentang Implementasi Kurikulum 2013; 16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaraan Nomor: PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN; 17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/48A/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberian Bantuan.

Juknis Bantuan Penyelenggaraan Sanlat PAI SD

Page 2

E. Kriteria Penerima Bantuan 1. Kelompok Kerja Guru (KKG) PAI yang disahkan melalui SK Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota; 2. Kelompok Kerja Guru (KKG) PAI yang memiliki Agenda rutin pengembangan kempetensi bagi anggotanya ; 3. Kelompok Kerja Guru (KKG) PAI yang memiliki kantor sekretariat dan sarana pendukung pengelolaan manajemen administrasi; F. Kelengkapan Proposal Setiap permohonan bantuan perlu dilengkapi persyaratan administrasi sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan calon penerima bantuan sebagai berikut : a. Mengajukan surat permohonan bantuan ditujukan kepada Direktur Pendidikan Agama Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat; b. Melampirkan Nomor Rekening Bank dan NPWP atas nama Kelompok Kerja Guru (KKG) PAI Kabupaten/Kota (bukan atas nama pribadi); c. Membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) minimal Rp. 150.000.000,-.; d. Mendapatkan rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama propinsi atau Pejabat/Pimpinan Instansi yang berwenang; e. Melampirkan kuota peserta (siswa/siswi kelas 4-6) dari Sekolah Dasar di Kabupaten/Kota setempat f. Melampirkan Jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Pesantren Kilat. G. Rambu-rambu Pemanfaatan/Pelaksanaan Bantuan Bantuan Penyelenggaraan Pesantren Kilat PAI SD ini hanya diperuntukkan pada penyelenggaraan Kegiatan Pesantren Kilat yang meliputi kegiatan : 1. Kegiatan Pembiasaan 3S: salam, senyum, dan sapa. 2. Kegiatan Pembiasaan kalimah thoyibah. 3. Kegiatan Pembiasaan Akhlak Mulia. 4. Kegiatan Tuntas Baca Tulis Alquran (TBTQ). 5. Kegiatan pengembangan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam (Pentas PAI). 6. Kegiatan tasbih/dzikir/istighosah. 7. Penyediaan simbol-simbol agamis di lingkungan sekolah. H. Proses pencairan 1. Calon penerima bantuan mengajukan proposal sesuai dengan kelengkapan proposal/permohonan bantuan; 2. Direktur Pendidikan Agama Islam (PAI) menetapkan penerima bantuan pengembangan ekstrakurikuler PAI SD dan disahkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam; 3. Proses pencairan bantuan kepada penerima dilakukan sebagai berikut: a. Direktur PAI selaku Pejabat pembuat komitmen mengajukan permintaan pembayaran (SPP) kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam; b. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam selaku pejabat penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) mengajukan SPM kepada KPPN; c. KPPN menerbitkan SP2D ditujukan ke rekening Bank penerima bantuan.

Juknis Bantuan Penyelenggaraan Sanlat PAI SD

Page 3

I.

Kewajiban penerima bantuan Dalam penggunaan bantuan, penerima bantuan harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut : a. Merealisasikan pemanfaatan bantuan sesuai dengan petunjuk teknis Bantuan, khususnya item G; b. Merelisasikan program dengan tepat waktu, jumlah, sasaran dan kegunaan. c. Mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku; d. Melaporkan realisasi penggunaan bantuan dalam laporan pertanggungjawaban bantuan berupa laporan Pelaksanaan kegiatan yang dilengkapi dukemtasi dan realisasi Keuangan kepada Direktur Pendidikan Agama Islam paling lambat satu bulan setelah dilaksanakannya bantuan.

J. PENUTUP Demikian Petunjuk Teknis Bantuan Penyelenggaraan Pesantren Kilat PAI SD Tahun Anggaran 2014 disusun sebagai pedoman pelaksanaan Bantuan Penyelenggaraan Pesantren Kilat PAI SD. Hal-hal yang belum tercantum di sini akan diatur lebih lanjut dalam aturan-aturan yang lebih rendah dan lebih lanjut.

Jakarta, 27 Juni 2014 An. Direktur Jenderal Direktur Pendidikan Agama Islam

Dr. H. Amin Haedari, M.Pd NIP. 195606121983031001

Juknis Bantuan Penyelenggaraan Sanlat PAI SD

Page 4

CONTOH FORMAT PELAPORAN BAB I PENDAHULUAN A. B. C. D. E. F. G. H.

Permohonan Bantuan Rekomendasi dari Instansi terkait Profile Organisasi Latar Belakang Pengajuan Bantuan Tujuan RAB Nomor Rekening dan NPWP Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan bantuan sesuai juknis dan peraturan yang berlaku BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN PESANTREN KILAT PAI SD

A. B. C. D. E.

Pelaksana Kegiatan Peserta Kegiatan Jadwal dan Rangkaian Kegiatan Hasil yang di capai dalam Kegiatan Dokumentasi Kegiatan BAB II REALISASI BANTUAN PENYELENGGARAAN PESANTREN KILAT PAI SD

A. B. C. D. E. F.

SK Penerima Bantuan Surat Pernyataan Bukti/foto copy Penerimaan Bantuan Rekap Pengunaan Dana Bantuan Rincian dan Bukti-bukti Penggunaan Dana Bantuan Bukti-bukti Pendukung lainnya, seperti pajak, dll

BAB III PENUTUP A. Saran B. Rekomendasi

Juknis Bantuan Penyelenggaraan Sanlat PAI SD

Page 5