SALINAN
PUTUSAN Perkara Nomor 01/KPPU-M/2014 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi yang memeriksa Perkara Nomor 01/KPPU-M/2014 telah mengambil Putusan tentang dugaan pelanggaran Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Pengambilalihan Saham PT Tandan Abadi Mandiri oleh PT Muarabungo Plantation yang dilakukan oleh : -------------------------Terlapor, PT Muarabungo Plantation yang beralamat di Alun Graha Suite 1 Nomor 10 Jalan Prof Soepomo Nomor 33 Tebet, Jakarta Selatan; --------------------------------------------
---------------------------------------Majelis Komisi: -------------------------------------------------Setelah membaca Laporan Keterlambatan Pemberitahuan;---------------------------------------Setelah membaca Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Keterlambatan Pemberitahuan; --Setelah mendengar Keterangan Terlapor; -----------------------------------------------------------Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator; ----------------------------Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Terlapor; --------------------------------Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; ----------------------TENTANG DUDUK PERKARA 1.
Menimbang bahwa Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap pemberitahuan yang dilaporkan oleh PT Muarabungo Plantation berkaitan dengan Pengambilalihan Saham PT Tandan Abadi Mandiri oleh PT Muarabungo Plantation (selanjutnya disebut “Terlapor”); -------------------------------------------------------------------------------
2.
Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Penyelidikan diidentifikasi keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Tandan Abadi Mandiri oleh Terlapor; -----
3.
Menimbang bahwa Komisi membuat Laporan Keterlambatan Pemberitahuan yang disampaikan dan disetujui dalam Rapat Komisi; ---------------------------------------------
halaman 1 dari 25
SALINAN 4.
Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan, Ketua Komisi menetapkan Pemeriksaan Pendahuluan dengan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 04/KPPU/Pen/II/2014 tanggal Februari 2014 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 01/KPPU-M/2014 (vide bukti A1); -------------------------
5.
Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 19/KPPU/Kep/II/2014 tanggal 13 Februari 2014 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 01/KPPUM/2014 (vide bukti A2); -------------------------------------------------------------------------
6.
Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 01/KPPU-M/2014 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 04/KMK/Kep/II/2014 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 01/KPPU-M/2014, yaitu dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 25 Februari 2014 sampai dengan tanggal 5 Maret 2014 (vide bukti A5); --------------------
7.
Menimbang
bahwa
Majelis
Komisi
telah
menyampaikan
Pemberitahuan
Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi yang dilampiri Laporan Keterlambatan Pemberitahuan kepada Terlapor (vide bukti A5,A6,A8,I1); -------------------------------8.
Menimbang bahwa pada tanggal 25 Februari 2014 yang dihadiri oleh Investigator dan Terlapor, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda (vide bukti B1): -----------------------------------------------------------------------------------8.1
Pembacaan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan; ---------------------------------
8.2
Penyerahan
dan/atau
Pembacaan
Tanggapan
Laporan
Keterlambatan
Pemberitahuan dari Terlapor disertai penyerahan daftar saksi dan/atau ahli beserta alat bukti dari Investigator dan Terlapor kepada Majelis Komisi; -------9.
Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi tanggal 25 Februari 2014, Investigator membacakan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (vide bukti B1): ----------------------------------9.1 Bahwa pada pokoknya Laporan Keterlambatan Pemberitahuan memuat hal-hal sebagai berikut: ---------------------------------------------------------------------------a.
Tentang identitas Terlapor yang diduga melakukan pelanggaran; ----------
Terlapor, PT Muarabungo Plantation yang beralamat kantor di Alun Graha Suite 1 Nomor 10 Jalan Prof Soepomo Nomor 33 Tebet Jakarta Selatan; b.
Tentang obyek perkara: Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Tandan Abadi Mandiri oleh PT Muarabungo Plantation --------
c.
Tentang ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar; ---------------halaman 2 dari 25
SALINAN Ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar adalah Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010: --------------------------------------------Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; --------------------------(1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut; (2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 (1) Penggabungan
Badan
Usaha,
Peleburan
Badan
Usaha
atau
Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai asset dan/atau
nilai
penjualannya
melebihi
jumlah
tertentu
wajib
diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan saham perusahaan. 9.2
Bahwa ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar oleh para Terlapor adalah Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 berkaitan dengan Pengambilalihan Saham PT Tandan Abadi Mandiri oleh PT Muarabungo Plantation; -----------------------
9.3
Bahwa dugaan pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor adalah sebagai berikut: ------------------------------a. Bahwa nilai aset Terlapor dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dinyatakan dalam rupiah adalah (vide Bukti C10):
PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk PT Muarabungo Plantation PT Tandan Abadi Mandiri
2009 (Rp) 1.568.829.044.875
2010 (Rp) 1.936.949.441.136
2011 (Rp) 3.590.311.881.048
-
30.793.707.933 -
41.845.551.264 3.519.725.906
Bahwa nilai penjualan Terlapor dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dinyatakan dalam rupiah adalah (vide bukti C10);
halaman 3 dari 25
SALINAN 2009 533.194.383.227 -
PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk PT Muarabungo Plantation PT Tandan Abadi Mandiri
2010 705.219.823.456 -
2011 1.752.802.322.408 -
b. Skema struktur kepemilikan saham Terlapor: No.
Pemegang Saham
1. 2.
PT Bumiraya Investindo, Tbk. Tn. Stefanus Junctoko Mogoginta
Komposisi Kepemilikan (%) 99,995 0,05
c. Skema Struktur Kepemilikan Saham PT Tandan Abadi Mandiri sebelum terjadi pengambilalihan saham oleh Terlapor;
PT Selaras Mitra Lestari
PT Unggul Sawit Investindo
99,9%
0,01%
PT Tandan Abadi Mandiri
d. Bahwa nilai penjualan dan aset PT Tandan Abadi Mandiri dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dinyatakan dalam rupiah adalah (vide Bukti C1) : Nilai Penjualan Nilai Aset
2009
2010
2011
5.827.031.117
5.826.671.117
9.144.365.245
e. Tentang Transaksi 1) Terlapor membeli 99,9% saham PT Tandan Abadi Mandiri dengan perincian sebagai berikut: (a) 12.499 lembar saham milik PT Selaras Mitra Lestari (b) 1 lembar saham dibeli oleh PT Tugu Palma Sumatera 2) Nilai transaksi pengambilalihan PT Tandan Abadi Mandiri oleh Terlapor senilai Rp. 12.249.000.000 (Dua Belas Miliar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah) 3) Skema Pengambilalihan saham PT Tandan Abadi Mandiri oleh Terlapor adalah sebagai berikut: (vide Bukti C17):
halaman 4 dari 25
SALINAN
Stefanus Joko Mogoginta
Budhi Istanto Suwito
70%
30%
PT Tiga Pilar Corpora 27,8%
PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk
99,90%
PT Tiga Pilar Sejahtera
99,96%
PT Asianiaga Prakarsatama
99,95%
PT Naga Mas Sakti Perkasa
99,90%
64,95%
PT Poly Meditra Indonesia
PT Bumiraya Investindo
70%
99,90%
PT Dunia Pangan
PT Patra Power Nusantara
99,90%
PT Balaraja Bisco Paloma 99,96%
99,99%
99,99%
PT Charindo Palma Oetama PT Muarabungo Plantation
99,99%
PT Airlangga Sawit Jaya
99,99%
PT Mitra Jaya Agro Plan
99,96%
99,99%
99,99% 99,9%
PT Jatisari Srirejeki
PT Indo Beras Unggul
PT Tandan Abadi Mandiri
PT Tugu Palma Sumatera
f. Tentang kewajiban pemberitahuan penggabungan perusahaan kepada KPPU 1) Bahwa Terlapor dimiliki oleh PT Bumiraya Investindo sedangkan PT Tandan Abadi Mandiri dimiliki oleh PT Selaras Mitra Lestari dan PT Unggul Sawit Investindo;--------------------------------------------------------2) Bahwa berdasarkan kepemilikan tersebut diatas, Terlapor tidak terafiliasi dengan PT Tandan Abadi Mandiri;---------------------------------------------3) Bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 berlaku kewajiban bagi Terlapor untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada KPPU terkait pengambilalihan saham PT Tandan Abadi Mandiri;-------------------------9.4 Bahwa dugaan pelanggaran Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang dilakukan Terlapor adalah;------------------------------------------------a. Bahwa nilai aset gabungan dan nilai penjualan gabungan akibat pengambilalihan saham PT Tandan Abadi Mandiri oleh Terlapor adalah : 1.
Nilai aset gabungan Terlapor dan PT Tandan Abadi Mandiri sebesar Rp 4.357.130.161.417,00 (Empat Triliun Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Miliar Seratus Tiga Puluh Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tujuh Belas Rupiah);----------------------------------------------------halaman 5 dari 25
PT Putra Taro Paloma
SALINAN 2.
Nilai penjualan gabungan Terlapor dan PT Tandan Abadi Mandiri sebesar 1.917.618.445.275 (Satu Triliun Sembilan Ratus Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);--------------------------Perusahaan PT Tiga Pilar Corpora PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk PT Tandan Abadi Mandiri Total
Aset (Rp) 757.676.796.172 3.590.309.000.000
Omset (Rp) 164.816.445.275 1.752.802.000.000
9.144.365.245 4.357.130.161.417
-1.917.618.445.275
b. Bahwa dengan demikian pengambilalihan saham PT Tandan Abadi Mandiri oleh Terlapor untuk nilai asset yang telah memenuhi dan melebihi jumlah tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;-------------------------------------------------------------------c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 57 Tahun 2010 pemberitahuan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada KPPU paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan;------------------------d. Bahwa berdasarkan ketentuan Kementerian Hukum dan HAM, tanggal telah berlaku efektif secara yuridis dihitung sejak dikeluarkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari Kementerian Hukum dan HAM. yaitu: 1.
Berdasarkan fakta surat penerimaan pemberitahuan perubahan data dari kemenkumham tertanggal 15 Oktober 2012 (vide bukti C3);---
2.
Bahwa berdasarkan hal tersebut maka terlapor wajib melaporkan paling lama 30 hari kerja terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2012 yaitu selambat-lambatnya 29 November 2012. ketentuan Kementerian Hukum dan HAM tersebut diatas dan wajib melaporkan paling lama paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis, maka Terlapor harus sudah melaporkan kepada KPPU pengambilalihan PT Tandan Abadi Mandiri selambat-lambatnya pada tanggal 28 November 2012;-----------------------------------------------------
halaman 6 dari 25
SALINAN e. Bahwa berdasarkan pengakuan Terlapor pada persidangan Majelis, Terlapor memberitahukan kepada KPPU secara tertulis pada tanggal 18 Maret 2013 (vide bukti B4);------------------------------------------------------------------------f. Bahwa dengan demikian Terlapor terlambat melakukan Pemberitahuan Pengambilalihan saham PT Tandan Abadi Mandiri selama waktu 76 (tujuh puluh enam) hari kerja;---------------------------------------------------------------10. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi, Terlapor menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Keterlambatan Pemberitahuan yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (vide bukti T7): ----------------------------------------------------------------10.1 Terlapor keliru memahami ketentuan Pasal 5 ayat 2 PP 57/2010 dimana pemahaman Terlapor terhadap akuisisi yang wajib diberitahukan kepada KPPU adalah akuisisi yang mengakibatkan nilai aset atau nilai penjualan yang tadinya dibawah jumlah tertentu yang tercantum pada Pasal 5 ayat 2 PP 57/2010. Sedangkan nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food,Tbk telah melebihi dari jumlah tertentu yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 2 PP 57/2010 sebelum akuisisi dilakukan; ------------------------------------------------------------------------10.2 Segera setelah KPPU mengingatkan dan memberikan pemahaman yang benar melalui Biro Merger terkait dengan akuisisi PT Sukses Abadi Karya Inti oleh PT Dunia Pangan yang juga merupakan entitas anak PT Tandan Abadi Mandiri walaupun akuisisi ini bukan merupakan obyek dari surat teguran dari KPPU yang diterima oleh grup Terlapor (surat teguran hanya terhadap PT Dunia Pangan atas akuisisi PT Sukses Abadi Karya Inti); ----------------------------------10.3 Terlapor tidak mengetahui pemberlakuan denda keterlambatan berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 27 Agustus 2012 karena pada saat Terlapor beraudiensi dengan KPPU tanggal 26 Januari 2012 Terlapor diberitahukan bahwa sanksi PP 57/2010 belum diberlakukan; --------------------10.4
Bahwa Terlapor memberikan alat bukti sebagai sebagai pembelaan terhadap dugaan keterlambatan yang diajukan oleh Investigator sebagai berikut; ---------a.
Konsultasi dan pemberitahuan merger dan akuisisi (vide bukti T1); -------
b.
Konsultasi dan pemberitahuan merger dan akuisisi (vide bukti T2); -------
c.
Keterbukaan Informasi yang perlu diketahui publik (vide bukti T3);-------
d.
Kliping Koran Investor Daily TPS Food Akuisisi Tandan Abadi Mandiri (vide bukti T4);----------------------------------------------------------------------
e.
Pendapat
KPPU
Nomor
28/KPPU/PDPT/XI/2013
Tentang
PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM (AKUISISI)
halaman 7 dari 25
SALINAN PERUSAHAAN PT TAM OLEH PT MUAROBUNGO PLANTATION (vide bukti T5);---------------------------------------------------------------------11. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat Komisi; --------------------------------------------------------------------------------------------12. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor 01/KPPU-M/2014;-------------------------------------------------13. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 8/KPPU/Pen/III/2014 tanggal 5 Maret 2014 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 01/KPPU-M/2014 (vide bukti A9); ---14. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 27/KPPU/Kep/III/2014 tanggal 5 Maret 2014 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 01/KPPU-M/2014 (vide bukti A10); ---------------------------------------15. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 01/KPPU-M/2014 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 10/KMK/Kep/III/2014 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 01/KPPU-M/2014, yaitu dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 2 April 2014 (vide bukti A7); -----------------------16. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor (vide bukti A11,A12,A15); -----------------------17. Menimbang bahwa pada tanggal 13 Maret 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor tetapi Terlapor tidak dapat menghadirinya dengan alasan sakit (vide bukti B2); --------------------------------18. Menimbang bahwa pada tanggal 18 Maret 2014, Majelis Komisi melaksanakan sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Investigator (vide bukti B3); --------------------------------------------------------------------18.1 Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Muarabungo Plantation (vide bukti C1); ----------------------------------------------------------------------------------18.2 Salinan Akta Permyataan Keputusan Rapat PT Muarabungo Plantation (vide bukti C3); ----------------------------------------------------------------------------------18.3 BAP Keterangan Pemerintah Direktur Perdata Dirjen AHU Kemenkumham; --18.4 Skema Perusahaan sampai Badan Usaha Induk Tertinggi (vide Bukti C17); -----
halaman 8 dari 25
SALINAN 18.5 Laporan Keuangan 3 (tiga) tahun terakhir dari badan usaha yang melakukan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan (vide Bukti C12, C15, C16 dan C17); -----------------------------------18.6 Formulir Pemberitahuan Pengambilalihan Saham (vide bukti C24); -------------18.7 Laporan Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Tandan Abadi Mandiri oleh Terlapor (vide bukti C10);----- ---------------------------------19. Menimbang bahwa pada tanggal 18 Maret 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B4); ----------------19.1 Bahwa Terlapor mengakuisisi PT Tandan Abadi Mandiri adalah perkebunan sawit dan merupakan usaha yang menjanjikan. Terlapor mengakuisisi PT Tandan Abadi Mandiri pada tanggal 3 Oktober 2012 di depan Notaris dengan nomor akte 01 dan 02, dan Terlapor melaporkan akuisisi ke KPPU tanggal 22 Maret 2013; --------------------------------------------------------------------------------19.2 Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2012 Terlapor mendaftarkan akuisisi kepada Kementerian Hukum dan HAM; -------------------------------------------------------19.3 Bahwa Terlapor menyadari keterlambatan laporan akuisisi kepada KPPU dikarenakan waktu yang terbatas serta informasi dari KPPU yang juga terbatas; 20. Menimbang bahwa pada tanggal 25 Maret 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (vide bukti B5); --21. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti I4): -------------------------21.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 PP Nomor 57 Tahun 2010 diatur bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tidak berlaku bagi Pelaku Usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham antarperusahaan yang terafiliasi; -----------21.2 Bahwa berdasarkan fakta terbukti Terlapor tidak terafiliasi dengan PT. Tandan Abadi
Mandiri.
Dengan
demikian
maka
kewajiban
menyampaikan
pemberitahuan secara tertulis kepada KPPU berlaku bagi PT. Muarabungo Plantation;----------------------------------------------------------------------------------21.3 Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan
Penggabungan
atau
peleburan
badan
usaha,
atau
pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut. halaman 9 dari 25
SALINAN 21.4 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999, Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut di atas, diatur dalam Peraturan Pemerintah ; -----------------------------------------------------------21.5 Bahwa nilai aset dan atau nilai penjualan melebihi jumlah tertentu diatur dalam Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 57 Tahun 2010 yang menentukan: --------------------a.
nilai aset sebesar Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau; -------------------------------------------------------------------
b.
nilai penjualan sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah); ----
21.6 Bahwa pada tanggal 22 Maret 2013, KPPU menerima pemberitahuan dari Terlapor yang melakukan pengambilalihan saham (akuisisi) PT Tandan Abadi Mandiri; ------------------------------------------------------------------------------------21.7 Bahwa nilai aset dan atau nilai penjualan melebihi jumlah tertentu diatur dalam Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 57 Tahun 2010 yang menentukan: --------------------a.
nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau; -------------------------------------------------------------------
b.
nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah); ----
21.8 Bahwa berdasarkan ketentuan penghitungan nilai aset dan/atau nilai penjualan diperoleh fakta-fakta bahwa nilai aset dan/atau penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham dihitung hingga BUIT dengan rincian sebagai berikut: a.
Nilai Aset; --------------------------------------------------------------------------nilai aset gabungan hasil Pengambilalihan Saham dihitung hingga BUIT adalah sebesar Rp 4.357.130.161.417 (Empat Triliun Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Miliar Seratus Tiga Puluh Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tujuh Belas Rupiah); ---------------------------------------
b.
Nilai penjualan (Tahun 2011); ---------------------------------------------------nilai penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham dihitung hingga BUIT adalah sebesar Rp 1.917.618.445.275 (Satu Triliun Sembilan Ratus Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah); -------------
21.9 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 57 Tahun 2010 pemberitahuan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada KPPU paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan; ---------------------------------------------halaman 10 dari 25
SALINAN 21.10 Bahwa Terlapor memberitahukan secara tertulis kepada KPPU perihal pengambilalihan saham (akuisisi) PT. Tandan Abadi Mandiri pada tanggal 22 Maret 2013; --------------------------------------------------------------------------------21.11 Bahwa berdasarkan ketentuan Kementerian Hukum dan HAM RI, tanggal telah berlaku efektif secara yuridis dihitung sejak dikeluarkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari Kementerian Hukum dan HAM RI.; ------------------------------------------------------------------------------------------21.12 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan wajib melaporkan secara tertulis kepada KPPU paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal 15 Oktober 2012 sebagaimana terlampir; -----------------------------------------------------------2012 Hari ke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hari ke
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Tanggal/ Bulan 29 November 30 November 3 Desember 4 Desember 5 Desember 6 Desember 7 Desember 10 Desember 11 Desember 12 Desember Tanggal/ Bulan
31 Januari 1 Februari 4 Februari 5 Februari 6 Februari 7 Februari 8 Februari 11 Februari 12 Februari 13 Februari
Hari ke 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Hari ke
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
2013 Tanggal/ Bulan 13 Desember 14 Desember 17 Desember 18 Desember 19 Desember 20 Desember 21 Desember 26 Desember 27 Desember 28 Desember
Hari ke 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2013
Tanggal/ Bulan
14 Februari 15 Februari 18 Februari 19 Februari 20 Februari 21 Februari 22 Februari 25 Februari 26 Februari 27 Februari
Hari ke
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
Tanggal/ Bulan 2 Januari 3 Januari 4 Januari 7 Januari 8 Januari 9 Januari 10 Januari 11 Januari 14 Januari 15 Januari Tanggal/ Bulan
28 Februari 1 Maret 4 Maret 5 Maret 6 Maret 7 Maret 8 Maret 11 Maret 13 Maret 14 Maret
Hari ke 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Hari ke
71 72 73 74 75 76
Tanggal/ Bulan 16 Januari 17 Januari 18 Januari 21 Januari 22 Januari 23 Januari 25 Januari 28 Januari 29 Januari 30 Januari Tanggal/ Bulan
15 Maret 18 Maret 19 Maret 20 Maret 21 Maret 22 Maret
22. Menimbang bahwa Terlapor menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti T8): ----------------------------------22.1
PT Muarabungo Plantation adalah bagian dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food,Tbk suatu perusahaan publik yang lebih dari 45% sahamnya dimiliki oleh masyarakat, dimana suatu pengenaan denda yang besar dapat berakibat hilangnya kepercayaan pemegang saham publik kepada PT Tiga Pilar Sejahtera Food,Tbk; -----------------------------------------------------------------------------------
halaman 11 dari 25
SALINAN 22.2
Akuisisi Terlapor terhadap PT Tandan Abadi Mandiri tidak terbukti berpotensi menimbulkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berdasarkan pendapat KPPU Nomor 28/KPPU/PDPT/XI/2013; -------------------
22.3
Akusisi Terlapor terhadap PT Muarabungo Plantation hanya menambah asset dalam jumlah yang tidak signifikan dan dari sisi pendapatan belum menambah pendapatan malah sebaliknya akuisisi tersebut masih membutuhkan dana sampai dengan PT Tandan Abadi Mandiri melakukan penjualan setelah menghasilkan. PT Tandan Abadi Mandiri adalah perusahaan yang masih dalam tahap awal dan baru sedikit areanya ditanami. PT Tandan Abadi Mandiri baru akan menghasilkan kelapa sawit yang siap jual paling cepat pada tahun 2017; -a.
Disamping memahami prinsip bahwa suatu peraturan dianggap diketahui oleh publik Terlapor juga ingin mengemukakan bahwa Terlapor
tidak
mendapat
sosialisasi
yang
cukup
mengenai
pemberlakuan denda, KPPU melalui Biro Merger yang telah sebelumnya berkomunikasi dengan PT Tiga Pilar Sejahtera Food,Tbk (induk usaha) yaitu dalam hal pembelian asset dari PT Unilever Indonesia,Tbk pada tahun 2011 dan pengeluaran saham baru PT Bumiraya Investindo pada tahun 2011-2012:--------------------------------b.
mengirimkan Terlapor informasi mengenai pemberlakuan sanksi berdasarkan Peraturan Komisi Tahun 2012 tersebut dimana Terlapor pasti akan mematuhi ketentuan pemberitahuan pengambilalihan ini, karena sebagai bagian dari perusahaan terbuka yang wajib melaporkan dan mengumumkan ke masyarakat Terlapor terbiasa untuk melakukan keterbukaan informasi dan/ataumengingatkan Terlapor lebih awal pada saat Terlapor melaporkan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan serta mengumumkan kepada publik melalui Bursa Efek Indonesia yang harus Terlapor lakukan paling lambat 2 hari sejak Terlapor menandatangani akta jual beli (4 Oktober 2012) dan/atau pada saat berita akuisisi ini dimuat di harian yang terkenal menyoroti aksi korporasi dengan peredaran nasional yaitu harian Investor Daily tanggal 6-7
Oktober
2012
jauh
hari
sebelum
terbitnya
penerimaan
pemberitahuan oleh Menkumham; --------------------------------------------22.4
Dalam melakukan transaksi ini, pemegang saham mayoritas Terlapor yaitu PT Tiga Pilar Sejahtera Food,Tbk telah melakukan keterbukaan kepada BapepamLK dan Bursa Efek Indonesia jauh hari sebelum penerimaan pemberitahuan dari Menkumham dikeluarkan. Dimana 2 hari setelah keterbukaan informasi tersebut, surat kabar berperedaran nasional memuat berita tersebut. Apabila halaman 12 dari 25
SALINAN KPPU membaca berita tersebut sebagai bagian dari pengawasan melalui media dan memperingatkan Terlapor secepatnya Terlapor akan melaporkan tepat waktu ataupun menempuh jalur konsultasi apabaila Terlapor belum menerima penerimaan pemberitahuan oleh Menkumham; --------------------------------------22.5
Akuisisi Terlapor terhadap PT Tandan Abadi Mandiri akan membawa manfaat kepada lingkungan sekitar karena PT Tandan Abadi Mandiri diwajibkan untuk melaksanakan pola kemitraan dengan masyarakat, dimana PT Tandan Abadi Mandiri harus membangun kebun masyarakat disamping membangun kebunnya sendiri; --------------------------------------------------------------------------
22.6
Terlapor keliru memahami ketentuan Pasal 5 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 (PP 57/2010) dimana pemahaman Terlapor terhadap akuisisi yang wajib diberitahukan kepada KPPU adalah akuisisi yang mengakibatkan nilai asset atau nilai penjualan yang tadinya dibawah jumlah tertentu yang tercantum pada Pasal 5 ayat 2 PP 57/2010. Sedangkan nilai asset PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk telah melebihi dari jumlah tertentu yang tercantum pada Pasal 5 ayat 2 PP 57/2010 sebelum akuisisi dilakukan; ----------
22.7
Terlapor tidak mengetahui pemberlakuan denda keterlambatan berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 27 Agustus 2012 karena pada saat terakhir perusahaan dalam grup Terlapor beraudiensi dengan KPPU tanggal 26 Januari 2012 perusahaan dalam grup Terlapor diberitahukan bahwa sanksi PP 57/2010 belum diberlakukan; -----------------------------------------------
22.8
Segera setelah KPPU mengingatkan dan memberikan pemahaman yang benar melalui Biro Merger terkait dengan akuisisi PT Sukses Abadi Karya Inti oleh PT Dunia Pangan yang juga merupakan entitas anak PT Tiga Pilar Sejahtera Food,Tbk Terlapor segera melaporkan akusisi Terlapor kepada PT Tandan Abadi Mandiri walaupun akuisisi ini bukan merupakan obyek dari surat teguran dari KPPU yang diterima oleh grup Terlapor (surat teguran hanya terhadap PT Dunia Pangan atas akuisisi PT Sukses Abadi Karya Inti). Terlapor berharap hal ini dapat menunjukkan itikad baik dalam mematuhi ketentuan KPPU; ---------------------------------------------------------------------------------------
22.9
Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang Terlapor sampaikan di atas, Terlapor dapat diberikan hukuman percobaan sehingga denda akan dikenakan sepenuhnya apabila PT Muarabungo Plantation mengurangi keterlambatan pelaporan kembali; ------------------------------------------------------
23. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjuan, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 17/KPPU/Pen/IV/2014 tanggal 2 April 2014
halaman 13 dari 25
SALINAN tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 01/KPPU-M/2014 (vide bukti A21); -------------------------------------------------------------------------------------------------24. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 41/KPPU/Kep/IV/2014 tanggal 2 April 2014 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 01/KPPU-M/2014 (vide bukti A20); --------------------------------25. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis kepada para Terlapor (vide bukti A19); -------------------------------26. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan; -----------------------------------------------------------------------------------------------
halaman 14 dari 25
SALINAN
TENTANG HUKUM
Setelah mempertimbangkan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan, Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Keterlambatan Pemberitahuan, keterangan Terlapor, surat-surat dan atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun Terlapor (selanjutnya disebut fakta persidangan), Majelis Komisi menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh Terlapor dalam Perkara Nomor 01/KPPU-M/2014. Dalam melakukan penilaian dan analisa, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----------------------------------------------------------------------------------------------------1.
Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran; -------------------------------------------
2.
Tentang Identitas Terlapor; ----------------------------------------------------------------------
3.
Tentang Pengambilalihan Saham PT Tandan Abadi Mandiri oleh Terlapor; -----------
4.
Tentang Nilai Asset dan Nilai penjualannya setelah pengambilalihan saham; -----------
5.
Tentang Keterlambatan Melakukan Pemberitahuan Kepada Komisi; ---------------------
6.
Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----------
7.
Tentang Pengecualian; ----------------------------------------------------------------------------
8.
Tentang Kesimpulan Majelis Komisi; ----------------------------------------------------------
9.
Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; --------------------------------
10. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. -------------------------------------------------------Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; ---------------------------1. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran; ---------------------------------------1.1 Bahwa Obyek perkara ini adalah Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Tandan Abadi Mandiri oleh PT Muarobungo Plantation; -----------------1.2 Bahwa Terlapor diduga melanggar Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 juncto. Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010; ---------------------------------------------------------2. Tentang Identitas Terlapor; --------------------------------------------------------------------Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Terlapor adalah sebagai berikut: ---------------Terlapor, PT Muarabungo Plantation, yang berkedudukan di Alun Graha Suite 1 Nomor 10, Jalan Prof Soepomo Nomor 33 Jakarta, merupakan suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia berdasarkan Akta Notaris Ariani Lakhsmijati Rachim, S.H. Nomor 1 tanggal 5 Juli 2007. Bahwa berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar perseroan Terlapor bergerak di bidang perkebunan, perdagangan umum, perindustrian, jasa, pembangunan halaman 15 dari 25
SALINAN (kontraktor), pengangkutan, pertanian, percetakan/penerbitan, perbengkelan (Vide bukti C1 );-------------------------------------------------------------------------------------------3. Tentang Pengambilalihan Saham PT Tandan Abadi Mandiri Oleh Terlapor;-----3.1 Bahwa dalam Pasal 29 ayat 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut; --------------------------------------------------------------3.2 Bahwa dalam Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2010 tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (selanjutnya disebut “PP Nomor 57 Tahun 2010”) yang dimaksud pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk mengambilalih saham Badan Usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Badan Usaha tersebut; -------------------------------------------------3.3 Bahwa dalam PP 57 Tahun 2010 Pasal 5 Ayat 1 Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan;-------3.4 Berdasarkan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan dan Kesimpulan Hasil Persidangan yang diserahkan oleh Investigator diperoleh bukti bahwa Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-05810 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Tandan Abadi Mandiri diketahui bahwa pengambilalihan saham PT Tandan Abadi Mandiri oleh Terlapor berlaku efektif secara hukum pada tanggal 15 Oktober 2012 (vide bukti I4 dan C3); -------------------------------------------------------------------------------------3.5 Berdasarkan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan dan Kesimpulan Hasil Persidangan yang diserahkan oleh Investigator diperoleh bukti Tanda Terima Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Tandan Abadi Mandiri Oleh Terlapor Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha tertanggal 22 Maret 2013 (vide bukti C3); ----------------------------------------------------------------------------------------------3.6 Berdasarkan Tanggapan atas Laporan Keterlambatan Pemberitahuan dan kesimpulan atas hasil persidangan Keterlambatan yang disampaikan oleh terlapor menyatakan bahwa Terlapor keliru memahami ketentuan Pasal 5 ayat 2 PP Nomor halaman 16 dari 25
SALINAN 57 Tahun 2010 dimana pemahaman Terlapor terhadap akuisisi yang wajib diberitahukan kepada KPPU adalah akuisisi yang mengakibatkan nilai aset atau nilai penjualan yang tadinya dibawah jumlah tertentu yang tercantum pada Pasal 5 ayat 2 PP Nomor 57 Tahun 2010. Sedangkan nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food,Tbk telah melebihi dari jumlah tertentu yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 2 PP 57/2010 sebelum akuisisi dilakukan (Vide bukti T1 dan T2); ----------------------3.7 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor telah melakukan pengambilalihan atas saham PT Tandan Abadi Mandiri yang berlaku efektif secara hukum pada tanggal 15 Oktober 2012 sesuai dengan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-05810 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Tandan Abadi Mandiri; ---------------------------------4. Tentang Nilai Asset dan Nilai penjualannya setelah pengambilalihan saham; ------4.1 Bahwa berdasarkan fakta persidangan terkait
nilai aset gabungan akibat
pengambilalihan saham PT Tandan Abadi Mandiri oleh Terlapor dan nilai penjualan gabungan Terlapor dan PT Tandan Abadi Mandiri sebesar 1.917.618.445.275 (Satu Triliun Sembilan Ratus Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) ; --------------------------------------------------------------------------4.2 Bahwa berdasarkan fakta persidangan terkait
nilai aset gabungan akibat
pengambilalihan saham PT Tandan Abadi Mandiri oleh Terlapor dan Nilai penjualan gabungan Terlapor dan PT Tandan Abadi Mandiri sebesar 1.917.618.445.275 (Satu Triliun Sembilan Ratus Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah); ---------------------------------------------------------------------------4.3 Bahwa berdasarkan fakta persidangan menyatakan akusisi Terlapor terhadap PT Muarabungo Plantation hanya menambah asset dalam jumlah yang tidak signifikan dan dari sisi pendapatan belum menambah pendapatan malah sebaliknya akuisisi tersebut masih membutuhkan dana sampai dengan PT Tandan Abadi Mandiri melakukan penjualan setelah menghasilkan. Terlapor juga keliru memahami ketentuan Pasal 5 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 (PP 57/2010) dimana pemahaman Terlapor terhadap akuisisi yang wajib diberitahukan kepada KPPU adalah akuisisi yang mengakibatkan nilai asset atau nilai penjualan yang tadinya dibawah jumlah tertentu yang tercantum pada Pasal 5 ayat 2 PP 57/2010. Sedangkan nilai asset PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk telah melebihi dari jumlah tertentu yang tercantum pada Pasal 5 ayat 2 PP 57/2010 sebelum akuisisi dilakukan; -----------------------------------------------------------------------------
halaman 17 dari 25
SALINAN 4.4 Bahwa Majelis Komisi menimbang ; ------------------------------------------------------4.4.1 Menurut Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999: “Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimanadimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihijumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut”; -----------------------------------------4.4.2 Menurut ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 : “ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 ; -4.4.3 Bahwa batasan nilai menurut ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;---------------------------------------------------------------------------Batasan Nilai untuk melakukan pemberitahuan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan kepada Komisi; -----------------------------------------------------1)
nilai aset badan usaha hasil penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan melebihi Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); atau;-----------------------------------------------------
2)
nilai penjualan (omzet) badan usaha hasil penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan melebihi Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);----------------------------------------------------------
3)
Nilai penjualan dan/atau aset hasil penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan adalah jumlah nilai penjualan dan/atau aset yang dihitung berdasarkan penjumlahan nilai penjualan dan/atau aset tahun terakhir yang telah diaudit dari masing-masing pihak yang melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan ditambah dengan nilai penjualan dan/atau aset dari seluruh badan usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan;--------------------------------------------
4)
Nilai aset dan/atau nilai penjualan tidak hanya meliputi nilai aset dan/atau
nilai
penjualan
dari
perusahaan
yang
melakukan
Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan, tetapi juga nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang terkait secara langsung dengan perusahaan yang bersangkutan secara vertikal, yaitu induk perusahaan sampai dengan Badan Usaha Induk Tertinggi dan anak perusahaan sampai dengan anak perusahaan yang paling halaman 18 dari 25
SALINAN bawah. Nilai aset dan/atau nilai penjualan Badan Usaha Induk Tertinggi yang dihitung adalah nilai aset dan/atau nilai penjualan seluruh anak perusahaan. Hal ini dikarenakan secara ekonomi, nilai aset anak perusahaan merupakan nilai aset dari induk perusahaan;5)
Badan Usaha Induk Tertinggi adalah pengendali tertinggi dari badan usaha yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan, sedangkan anak perusahaan yang paling bawah adalah badan usaha yang dikendalikan secara tidak langsung oleh perusahaan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan;---------------------------------------------------------------
6)
Nilai aset yang dihitung adalah nilai aset yang berlokasi di wilayah Indonesia. Sama halnya dengan nilai penjualan, yang dihitung adalah nilai penjualan di wilayah Indonesia (tidak termasuk ekspor), baik yang berasal dari dalam maupun penjualan yang bersumber dari luar wilayah Indonesia. Dalam hal ini, nilai aset atau nilai penjualan yang dihitung adalah nilai aset atau nilai penjualan seluruh anak perusahaan secara langsung atau tidak langsung dari Badan Usaha Induk Tertinggi;-----------------------------------------------------------------
4.5 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya frasa kata hubung “dan/atau” dalam frase “yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya” dalam pasal 29 ayat (1) UU No.5 Tahun 1999 memiliki arti sifat kumulatif yang berarti bisa keduanya maupun sifat fakultatif yang berati bisa salah satunya dimana terpenuhinya persyaratan nilai gabungan aset atau omset (penjualan) dari pengambilalihan saham
ini
sudah
cukup
mewajibkan
pelaku
usaha
untuk
melakukan
pemberitahuan ke KPPU ;-------------------------------------------------------------------4.6 Bahwa Majelis Komisi berpendapat nilai aset gabungan dari pengambilalihan saham oleh Terlapor terhadap saham PT Tandan Abadi Mandiri dan telah melampaui batas minimal nilai aset gabungan yang wajib dilaporkan kepada Komisi, sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 (vide C6, C7, C12, C13);---------------------------------------------------------------------------------5. Tentang Keterlambatan Melakukan Pemberitahuan Kepada Komisi; ---------------5.1 Bahwa berdasarkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang diserahkan Investigator, tanggal efektif secara yuridis pengambilalihan saham PT Tandan Abadi Mandiri oleh Terlapor adalah 15 Oktober 2012 (vide Bukti I4 dan C3); -----------------------5.2 Berdasarkan alat bukti dari Investigator, yaitu berupa Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-05810 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Tandan Abadi Mandiri diketahui halaman 19 dari 25
SALINAN bahwa pengambilalihan PT Tandan Abadi Mandiri oleh Terlapor berlaku efektif secara hukum pada tanggal 15 Oktober 2012 (Vide bukti C3); ------------------------5.3 Bahwa dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, Terlapor memiliki kewajiban untuk melakukan notifikasi Pemberitahuan kepada KPPU paling lambat pada tanggal 28 November 2012; -------------------------------------------------------------------------------5.4 Bahwa berdasarkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang diserahkan Investigator, terlapor melakukan pemberitahuan kepada KPPU pada tanggal 22 Maret 2013 (vide bukti I4); --------------------------------------------------------------------------------5.5 Bahwa ketentuan dalam Pasal 29 UU No.5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: “Penggabungan atau Peleburan badan Usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang berakibat nilai asset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib memberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh hari) sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut (ayat 1)” -----------------------------------“Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah (ayat 2) -------------------------------------------------------------------------5.6 Bahwa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Pasal 5 ayat 1 mengatur “Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentuwajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan”; ----------------------------------------------------5.7 Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat, bahwa kewajiban melakukan Pemberitahuan adalah “Pemberitahuan diterima menteri baik dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 maupun yang tidak disertai perubahan anggaran dasar”;----------------------------------------------------------------5.8 Bahwa Majelis Komisi berpendapat dan menilai berdasarkan jangka waktu Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-05810 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Tandan Abadi Mandiri pada tanggal 15 Oktober 2012, dan pemberitahuan Terlapor kepada KPPU halaman 20 dari 25
SALINAN pada tanggal 22 Maret 2013, maka Terlapor telah melakukan keterlambatan dalam melakukan pemberitahuan pengambilalihan selama 76 (tujuh puluh enam) hari; ---6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 29 UU No.5/1999; -------------------------------------6.1
Menimbang bahwa Pasal 29 UU No.5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: ----(1)“Penggabungan atau Peleburan badan Usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang berakibat nilai asset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib memberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut)” -------------------------------------------(2)“Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah ----------------------------------------------------------------------
6.2
Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal
29
Undang
Undang
5
Tahun
1999,
maka
Majelis
Komisi
mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut; -------------------------------------6.3
Unsur pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999;-------------------------------------------------------------6.3.1 Bahwa Pasal 28 ayat (2) menyatakan”Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;-------------------------------------------------------------------------6.3.2 Bahwa pasal 28 ayat (3) menyatakan “ Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah;-------------------------------------------------------------------------6.3.3 Bahwa yang dimaksud peraturan pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;-------------------------------------------------------------6.3.4 Bahwa yang dimaksud dengan pengambilalihan berdasarkan Pasal 1 ayat 3 PP 57 tahun 2010 adalah “perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambilalih saham bada usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut;------------------------6.3.5 Bahwa berdasarkan uraian pada butir 4 tentang hukum putusan ini, telah terjadi pengambilalihan saham PT Tandan Abadi Mandiri oleh Terlapor yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas PT Tandan Abadi Mandiri; -------------------------------------------------------------------------------6.3.6 Bahwa dengan demikian unsur pengambialihan saham terpenuhi; ---------halaman 21 dari 25
SALINAN 6.4
Unsur nilai asset dan atau nilai penjualan yang melebihi jumlah tertentu; ---------6.4.1 Bahwa berdasarkan pasal 29 ayat 2 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, ketentuan tentang penetapan nilai asset dan atau nilai penjualan serta tatacara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah;------------------------------------------------------------6.4.2 Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang mengatur tentang penetapan nilai asset dan atau nilai penjualan serta tatacara pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada butir 6.4.1 diatas;------------6.4.3 Bahwa Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 mengatur nilai aset badan usaha hasil penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan melebihi Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); atau nilai penjualan (omzet) badan usaha hasil penggabungan
atau
peleburan
atau
pengambilalihan
melebihi
Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);----------------------------------6.4.4 Bahwa berdasarkan uraian pada butir 4 tentang hukum putusan ini, pengambilalihan saham PT Tandan Abadi Mandiri oleh Terlapor berakibat nilai asset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada butir 4.1 dan 4.2 diatas;-------------------------6.4.5 Bahwa dengan demikian unsur nilai asset dan atau nilai penjualan yang melebihi jumlah tertentu terpenuhi;---------------------------------------------6.5
Unsur keterlambatan melakukan pemberitahuan kepada Komisi; ------------------6.5.1 Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat 1 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999, pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai asset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib memberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal pengambilalihan tersebut; -----------------------------------6.5.2 Bahwa pengambilalihan PT Tandan Abadi Mandiri oleh Terlapor berlaku efektif secara hukum pada tanggal 15 Oktober 2012, sedangkan Terlapor melakukan pemberitahuan kepada KPPU pada tanggal 22 Maret 2013; ----6.5.3 Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada butir 5 tentang hukum putusan ini, Terlapor telah melakukan keterlambatan dalam melakukan pemberitahuan pengambilalihan selama 76 (tujuh puluh enam) hari -------------------------------------------------------------------------------------6.5.4 Bahwa dengan demikian unsur keterlambatan melakukan pemberitahuan kepada Komisi terpenuhi -----------------------------------------------------------
halaman 22 dari 25
SALINAN 7. Tentang Pengecualian; ---------------------------------------------------------------------------7.1 Bahwa PT Muarabungo Plantation dimiliki oleh PT Bumiraya Investindo dan Tn Stefanus Junctoko Mogoginta (vide bukti C1); -------------------------------------------7.2 PT Tandan Abadi Mandiri dimiliki oleh PT Selaras Mitra Lestari dan PT Unggul Sawit Investindo (vide bukti C1); -----------------------------------------------------------7.3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 diatur bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tidak berlaku bagi Pelaku Usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham antar perusahaan yang terafiliasi; ---------------------------------------------------------------------------------------7.4 Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, yang dimaksud dengan “terafiliasi” adalah: ---------------------------------------7.4.1
hubungan antara perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; -------------------
7.4.2
hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau ; ----------------------------
7.4.3
hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama; ----------------------
7.5 Bahwa PT Bumiraya Investindo tidak terafiliasi dengan PT Selasar Mitra Lestari karena tidak ada hubungan langsung maupun tidak langsung dari pihak yang sama atau hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama (vide bukti C1, dan C2, C17); ---------------------------------------------------------------------------------------7.6 Bahwa berdasarkan kepemilikan tersebut, PT Muarabungo Plantation tidak terafiliasi dengan PT Tandan Abadi Mandiri karena tidak ada hubungan langsung maupun tidak langsung dari pihak yang sama atau hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama (vide bukti C1, dan C2, C17); ----------------------------7.7 Bahwa dengan demikian maka kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada KPPU dalam perkara ini tidak dikecualikan; ---------------------------8. Tentang Kesimpulan Majelis Komisi; --------------------------------------------------------Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian di atas, Majelis Komisi sampai pada kesimpulan sebagai berikut: -------------------------------------------------------8.1
Bahwa telah terbukti adanya keterlambatan melakukan pemberitahuan kepada Komisi yang dilakukan oleh Terlapor sesuai dengan bukti dokumen yang diserahkan oleh Investigator serta pengakuan yang telah disampaikan oleh Terlapor melalui tanggapan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan serta keterangan secara langsung pada Sidang Majelis Komisi;-----------------------------
8.2
Bahwa benar nilai asset gabungan setelah pengambilalihan saham telah melebihi jumlah minimal yang harus dilaporkan kepada Komisi; ------------------------------halaman 23 dari 25
SALINAN 8.3
Bahwa
benar
telah
terjadi
keterlambatan
Terlapor
untuk
melakukan
pemberitahuan kepada komisi setelah efektif yuridis pengambilalihan saham; ---9. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; ---------------------------Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut; -------------------------------------------------------------------------------------9.1
Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terlapor yaitu, bahwa Terlapor selama telah bersikap baik dan kooperatif selama proses Sidang Majelis Komisi berlangsung; ----------------------------------------- ----
10. Tentang Diktum Putusan dan Penutup; -----------------------------------------------------Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, penilaian, analisa dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:--------------------------------------------------------------------
MEMUTUSKAN
1. Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -------------------------------------------2. Menghukum Terlapor, membayar denda sebesar Rp.1.249.000.000.- (Satu Miliar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); ---------------------------------------------------------------------3. Memerintahkan Terlapor bahwa setelah melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU; --
Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Rabu tanggal 2 April 2014 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari R. Kurnia Sya’ranie, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis Komisi, Prof. Dr. Tresna P. Soemardi, S.E.,M.S. dan Drs. Munrokhim Misanam, M.A.,Ec,Ph.D. masing-masing sebagai anggota Majelis Komisi dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 April 2014 dengan dibantu oleh Jafar Aly Barsyan, S.H. dan Yanti Christine, S.H. masing-masing sebagai Panitera.
halaman 24 dari 25
SALINAN Ketua Majelis Komisi,
t.t.d R. Kurnia Sya’ranie, S.H.,M.H. Anggota Majelis Komisi,
Anggota Majelis Komisi,
t.t.d
t.t.d
Prof. Dr. Tresna P. Soemardi, S.E.,M.S.
Drs. Munrokhim Misanam,M.A.,Ec.,Ph.D.
Panitera,
t.t.d
t.t.d
Jafar Aly Barsyan, S.H.
Yanti Christine, S.H.
Salinan sesuai dengan aslinya, SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Direktur Persidangan
A. Junaidi, S.H., M.H., LL.M., M.Kn.
halaman 25 dari 25
