2014

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 80/PUU-XII/2014

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA KAMIS, 11 SEPTEMBER 2014

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 80/PUU-XII/2014 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan [Pasal 27 ayat (1) huruf e] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Moch. Ojat Sudrajat S. ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Kamis, 11 September 2014, Pukul 14.00 – 14.30 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Muhammad Alim 2) Wahiduddin Adams 3) Aswanto Rizki Amalia

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Moch. Ojat Sudrajat S.

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.00 WIB 1.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Sidang Pemeriksaan Permohonan Nomor 80/PUU-XII/2014 kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Saudara siapa yang hadir pada kesempatan ini?

2.

Pemohon, saya persilakan,

PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. Terima kasih, Yang Mulia. Saya hanya … saya hadir hanya seorang diri selaku Pemohon. Nama saya Muhammad Ojat Sudrajat.

3.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Ya.

4.

PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. Alamat saya Kampung Narimbang Pasir, RT 002/RW 003, Desa Narimbang Mulia, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak. Demikian, Yang Mulia.

5.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Ya, kami sudah terima permohonan Saudara. Karena kami sudah terima, Saudara coba terangkan sedikit saja pokok-pokoknya. Artinya, tidak usah detail karena kami sudah membacanya. Silakan.

6.

PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. Terima kasih, Yang Mulia. Kronologis singkatnya, pada tahun 2008, tepatnya 18 September 2008, kami melakukan pembayaran PIB (Pemberitahuan Impor Barang) dalam rangka memenuhi kewajiban kepabeanan kami terhadap 560 unit sepeda motor impor asal China, yang kemudian ternyata dasar … adapun dasar pembayaran itu adalah merupakan surat keputusan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Nomor S-431, dan berdasarkan dari (suara tidak terdengar jelas), dalam arti barang itu awalnya adalah milik pihak PT General Laju Machinery Indonesia. 1

Kemudian, pihak PT GLMI (PT General Laju Machinery Indonesia) melakukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas kepemilikan sepeda motor tersebut. Hasil gugatan perdata tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara sampai tingkat Mahkamah Agung. Persoalannya adalah bagaimana uang … uang PIB, uang bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang telah kami bayarkan? Kami memohon dari mulai tahun 2008 sampai dengan terakhir 2000 … 2014 kemarin kira-kira bulan Januari atau Februari, kami mengajukan permohonan. Hanya saja, jawaban dari pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selalu menyatakan bahwa tidak ada peraturan yang bisa memungkinkan kami untuk mengembalikan dana tersebut. Dalam hal ini adalah Pasal 27 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dimana di huruf e tersebut dinyatakan bahwa pengembalian dana bea … atas bea masuk, baru bisa dilakukan apabila hasil putusan pengadilan pajak. Sementara, ranah kami adalah pengadilan umum, dalam hal ini ranah perdata. Singkatnya seperti itu, Yang Mulia. Terima kasih. 7.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Saudara dengarkan saran-saran dari Para Yang Mulia. Saya persilakan kepada Prof.

8.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Pemohon ya, secara keseluruhan, sebenarnya kita bisa mengerti apa yang Saudara mohonkan untuk diuji, namun masih ada beberapa hal yang mesti dibenahi kembali, ya. Terutama termasuk strukturnya, di MK beracara ada standar yang harus kita gunakan, ada normanya, sebagaimana yang diatur di dalam PMK ya, PMK Nomor 6 Tahun 2005. Nanti coba Bapak disinkronkan dengan struktur yang ada di PMK, terutama nanti Bapak lihat di Pasal 5, ya. Pasal 5 PMK Nomor 6 Tahun 2005 tentang Tata Cara Beracara di Pengujian Undang-Undang. Nah, kemudian, untuk mengajukan permohonan, memang bisa pada bagian legal standing ya, bisa warga negara sebagai perseorangan atau perorangan, bisa juga sebagai badan hukum, gitu. Nah, nampaknya di dalam permohonan Saudara, Saudara menguraikan bahwa dengan adanya norma ini, yaitu Pasal 27 ayat (1) ya huruf e Undang-Undang Nomor 17, yang kemudian dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, itu Anda dirugikan secara pribadi. Tapi kemudian di dalam permohonan Saudara, kerugian 2

yang Saudara uraikan itu adalah kerugian yang dialami oleh Koperasi Karya Usaha Mandiri. Nah, ini juga harus Saudara pertegas, apakah dalam legal standing ini sebagai perseorangan atau mewakili Koperasi Karya Usaha Mandiri itu? Nah, kalau mewakili atau atas nama Koperasi Karya Usaha Mandiri, itu kan mesti ada struktur organisasinya, ya, apa posisinya Saudara di dalam organisasi itu. Atau kalau memang secara perseorangan Saudara mengajukan permohonan, maka harus Saudara elaborasi tentang kerugian konstitusional yang secara pribadi Saudara alami. Karena untuk mengajukan permohonan itu, salah satu syaratnya adalah bahwa Pemohon dengan adanya norma yang akan diuji itu, potensial atau faktual mengalami kerugian konstitusional. Nah, ini Saudara harus konkretkan, kerugian konstitusional apa yang Saudara alami dengan berlakunya norma yang akan diuji itu? Bahkan Saudara juga harus mengurai bahwa potensi atau faktual kerugian, itu tidak akan terjadi kalau norma itu tidak ada. Nah, ini yang kelihatan belum nampak di dalam permohonan Saudara, ya. Lalu pada bagian petitum, banyak hal yang tidak lazim yang Saudara minta di dalam petitumnya. Misalnya petitum angka 3, yang diminta itu untuk menambah atau mengubah ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf e, nah, itu MK tidak dalam posisi untuk menambah atau mengurangi gitu ya. Nah, lalu kemudian di petitum angka 4, Saudara meminta untuk ada … apa namanya ... setelah dilakukan perubahan, Saudara minta agar perubahan itu diberlakusurutkan, nah ini sesuatu yang tidak lazim dan harus Saudara juga tolong nanti dicermati kembali, apa sebenarnya yang menjadi kewenangan MK, gitu ya, supaya Bapak tidak salah minta, nanti yang Saudara minta yang bukan kewenangan. Itu kan permohonan Saudara menjadi … apa ... susah untuk dikabulkan atau tidak mungkin dikabulkan kalau yang Saudara minta itu adalah hal yang memang bukan menjadi kewenangan Mahkamah. Nah, kemudian, ada juga di petitum angka 5, ya, petitum angka 5 itu Saudara meminta agar Mahkamah memerintahkan kepada bea dan cukai untuk mengembalikan dana. Nah, ini saran saya sebenarnya tolong nanti di … apa ... dipelajari, terutama permohonan-permohonan yang sudah pernah diuji, Saudara bisa lihat contoh-contohnya. Termasuk di petitum, di petitum itu tidak perlu Saudara menyebutkan pasal UndangUndang Dasar, tapi cukup bahwa ketentuan yang Saudara minta uji itu misalnya Pasal 27 ayat (1) huruf e bertentangan dengan UndangUndang Dasar 1945. Nah, tetapi pasal-pasal mana yang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dianggap bertentangan dengan pasal yang Saudara minta untuk diuji, itu harus diurai secara konkret pada bagian posita, ya, harus jelas. Jadi di posita Saudara bisa menguraikan itu. Dan antara posita dan petitum, itu harus sinkron. Jangan lain yang diurai di posita, lain

3

yang diminta di petitum, ya. Nah, ini. Sudah ada pengalaman untuk beracara di MK, Pak? 9.

PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. Baru pertama kali, Pak.

10.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Baru pertama kali, ya. Tolong nanti di … apa namanya ... saya kira di internet banyak, ya, tinggal diupload saja, tinggal dibrowsing saja contoh-contoh yang sudah pernah diuji, gitu ya. Untuk sementara dari saya cukup, Yang Mulia, terima kasih.

11.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Silakan kepada Yang Mulia Dr. Aswanto[sic!].

12.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Panel dan Saudara Pemohon. Hal-hal yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Prof. Aswanto tadi juga menjadi hal yang (suara tidak terdengar jelas), saya ingin kemukakan pada kesempatan ini. Di luar hal itu, ingin saya menyampaikan bahwa ini Pemohon adalah perorangan ya, merasa dirugikan hak konstitusionalnya dan Pemohon merasa dirugikan karena tidak mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan, yaitu bea masuk terhadap suatu barang yang sudah dibayarkan pada tahun 2008 sejumlah Rp235.173.819,00. Yang dimohonkan pengujiannya ini Pasal 27 ayat (1) huruf e dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Nah, di sini di uraian Pemohon ini lebih banyak menjelaskan tentang implementasi dari Pasal 27 ayat (1) huruf e, ya, pada tataran implementasinya. Ini yang harus dijelaskan di mana letak kerugian konstitusionalnya karena ini dihadapkan dengan pasal-pasal di UndangUndang Dasar Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1), 28G ayat (1). Sementara yang banyak ditemukan itu sebetulnya kerugian dalam implementasinya. Nah, ini tadi saya kira Prof. Aswanto juga … supaya ini dipertajam halhal seperti itu. Yang implikasinya di posita itu pertentangan normanya kurang dipertajam. Bukan lalu masalah implementasi dan hitungan biaya ya, ini harus dipertajam. Dan yang kedua, harus diingat bahwa Putusan MK itu erga omnes ya, artinya berlaku dan mengikat semua. Ya tidak hanya kasus Pemohon nanti kalau ini … apa … dihilangkan atau dinyatakan bertentangan 4

dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Lalu, norma ini akan berlaku kepada semua. Ini tidak hanya melayani kepentingan Pemohon, ini harus diperhatikan betul. Dan sebagai Undang-Undang Perubahan, nampaknya juga Pemohon ingin kembalikan saja ke undang-undang yang sebelum ada perubahan ya, yang 10 Tahun 1995 itu? Sehingga ayat e-nya itu tidak ada. Nah, ini di petitum 4 dan kemudian juga petitum 5 juga disampaikan di sini. Oleh sebab itu, dihilangkan saja kalau memang masih tetap. Hanya menyatakan tidak mempunyai kekuatan … bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tidak … lalu ingin kembali berlakunya undang-undang yang sebelum perubahannya, itu tidak lazim. Tadi disinggung juga oleh Prof. Aswanto, lalu ingin menambahkan ketentuan yang terkait dengan bahwa itu tidak, setelah adanya … ada di sini disebutkan pengadilan perdata dan pidananya, ya. Kemudian yang terpenting juga, ya nanti, tapi mungkin ini terkait alat buktinya ini supaya kalau Undang-Undang Nomor 17 nanti, ya keseluruhan ya ditampilkan. Ini hanya perubahan, lalu dari dasar … dari (suara tidak terdengar jelas) dan menimbang, mengingat tidak ada, langsung kepada Pasal 27 karena undang-undang itu meskipun yang Saudara Pemohon ingin uji pasal itu, tapi undang-undang itu satu kesatuan. Ya konsekuensinya memang nanti … apa … lebih tebal, ya karena memang itu. Bukan hanya pasal itu yang dijadikan bukti, tapi undang-undang yang ada pasal yang diuji itu. Jadi karena undangundang itu … apa … keseluruhan, sehingga bisa terlihat nanti di menimbangnya (suara tidak terdengar jelas) dan menimbang, dasar hukum mengingatnya. Ya meskipun Pasal 27 ayat (1) huruf e yang diuji, bisa berkaitan juga dengan Bab 1, mungkin ketentuan umum, atau juga di penjelasan pasalnya bisa kita lihat untuk melihat … apa … latar belakang dari Pasal 27 ayat (1) yang diuji itu. Saya kira itu saja yang ingin saya tambahkan, Pak Ketua. Terima kasih. 13.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Terima kasih atas saran yang diberikan. Masih ada? Agar diperhatikan dari … saran dari kedua Bapak Hakim tadi. Saya tambah sedikit. Ini di dalam angka 10 permohonan Saudara ya, kan ya? Itu kan menurut Saudara ini, Saudara telah melakukan pembayaran pada tahun 2008 sebanyak (suara tidak terdengar jelas). Kemudian, itu sebagai … apa … itu kan Saudara lakukan itu melalui ketentuan tata usaha negara. Saudara setorkan sekian, itu kan begitu? Nah, itulah yang disebutkan di sini, di dalam Pasal 27. Jadi, harus juga peradilan tata 5

usaha negara, tapi kok Anda ke peradilan umum? Tapi, itu kan … itu sudah … sudah selesai Saudara lakukan. Apa … apa misalnya Saudara tidak sebaiknya mencoba ke Pengasilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Pajak, umpamanya. Itu satu. Karena memang itu biasanya, pada umumnya, kalau itu berasal dari ketentuan pajak, itu juga harus pengadilan itu yang menyelesaikannya. Ini … ini saran pertama. Kedua, di halaman 6 permohonan Saudara, satu, dua, tiga, empat, baris kelima ya, tolong Saudara lihat. Itu Pasal 21 ayat (1) huruf e mungkin Saudara lupa, namanya manusiawi. Undang-undangnya Saudara tidak sebutkan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang dan seterusnya toh? 14.

PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. Ya, baik.

15.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Jadi, undang-undangnya yang Saudara lupa di situ, ya? Oke. Kemudian, terkait dengan saran saya tadi, di halaman 8 permohonan Saudara huruf f itu, kan Saudara katakan tadi gugatan perdata yang Saudara ajukan. Padahal, undang-undang ini (suara tidak terdengar jelas) putusan pajak … pendirian pajak, dalam hal ini tata usaha negara, ya? Jadi, mungkin Saudara pikirkan kembali. Lalu, ini kesalahan tulis saja di halaman 10, ndak jadi soal itu kata yaitu. Nah, di … saya masuk kepada halaman 11, petitum Saudara, ya. Seperti yang disaran oleh Prof. Aswanto tadi bahwa Saudara lihatlah bagaimana model … nanti Saudara bisa diakses … apa … atau diminta, bagaimana model permohonan yang pengujian undang-undang yang lazim di sini. Ada peraturan Mahkamah Konstitusi tentang itu, tadi nomor 6. Di sini, di petitum angka 1, di sini kan Saudara menerima dan mengabulkan, nanti mengabulkan saja, Pak. Kalau mengabulkan, itu sudah termasuk menerima. Kalau menerima, belum tentu mengabulkan. Jadi, mengabulkan saja, Pak, di situ. Kemudian, yang nomor 2 itu, Pak, kalau sudah … Anda sudah uraikan seperti yang dikata … disarankan oleh Prof. Aswanto tadi, itu yang nomor 2 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi, ada … ada beberapa hal yang tidak lazim di dalam hubungan dengan petitum Saudara ini. Di sini, itu kalau … yang pertama mengabulkan, yang kedua itu dikatakan pasal ini bertentangan UndangUndang Dasar 1945 dengan pasal berapa, itu kan sudah diuraikan dalam positanya … apa … alasan-alasannya. Kemudian, sesudah itu nomor 2, nomor 3 itu karena dia tidak berten … karena dia bertentangan, nomor 3 itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oke? 6

Nah, di sini saya lihat permohonan Saudara di angka 3 ini, di petitum Saudara halaman 11 itu, menyatakan, dan memerintahkan, menambah, atau merubah. Pertama, kata merubah … mohon maaf, ya saya juga dulu terbiasa begitu, lebih baik mengubah, ya Pak, mengubah. Tapi kita tidak berhak memerintahkan lho pembentuk undang-undang. Karena perintah itu hanya diberikan oleh atasan kepada bawahan. Nah, sedangkan pengadilan … Peradilan Mahkamah Konstitusi itu tidak … bukan atasannya DPR dengan presiden, bukan. Makanya itu, di sini tidak pernah dikatakan dibatalkan. Kita hanya mengatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, nanti mereka sendiri yang mencabut kembali, menggantinya, kita tidak membatalkan. Karena, Pak, begini, biar Bapak tahu karena artinya … apa ya … kita tukar pikiranlah. Yang dibatalkan itu harus atasan kepada bawahan. Misalnya, keputusan camat dibatalkan oleh bupati, putusan PN dibatalkan oleh pengadilan tinggi misalnya, pengadilan negeri oleh pengadilan tinggi, atau pengadilan agama tingkat pertama dibatalkan oleh pengadilan tinggi agama, dan … itu namanya dibatalkan, Pak. Jadi, harus ada atasan dan bawahan. Kalau dicabut, itu bukan … bukan atasan dan bawahan, tapi dia sendiri yang mengeluarkan, dia sendiri menarik kembali. Itu namanya dicabut. Jadi, dua-duanya tidak berlaku, Pak, tetapi prosedurnya berbeda. Jadi antara dibatalkan dan dicabut, dua-duanya tidak berlaku, tetapi prosedurnya berbeda, ya. Biar Bapak tahu. Nah, ini Mahkamah Konstitusi tidak berhak memerintahkan kepada pembentuk undang-undang supaya dia tambahi, atau mengubah, dan lain, itu tidak berhak, dia hanya mengatakan … nah, mungkin yang Anda maksud ini kondisional konstitusional. Kalau kondisional konstitusional, lain lagi bahwa kecua … ini dianggap sah atau tidak bertentangan, kecuali kalau dimaknai begini, atau ini bertentangan kecuali kalau dimaknai begini, itu lain lagi. Jadi, apa … yang angka 3 itu tidak … tidak tepat, ya. Kemudian masih di angka 3 huruf e itu kelebihan pembayaran bea masuk sebagai akibat putusan penilaian pajak dan tidak ada yang disebut pengadilan umum, Pak. Peradilan umum yang ada, peradilan … itu lho di halaman 11 juga, Pak. Jadi peradilan umum, baik perdata maupun … ini kalau andai kata, itu harus begitu. Yang keempat ini, Pak, semua disarankan oleh pak … dan yang 5 angka 4 … dan 5 itu tidak bisa, Pak. 16.

PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. Baik.

7

17.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Pasti itu bukan wewenangnya MK (…)

18.


19.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Sudah pasti saya kasih tahu saya mau … Bapak sebagai Pemohon, itu pasti tidak bisa dikabulkan karena kita tidak dalam kapasitas memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk membikin begini, membikin begitu. Kalau yang petitum 6, ini biasanya kalau andai kata nanti … di nomor, memerintahkan pemuatan putusan a quo dalam Berita Negara sebagaimana mestinya, mestinya begitu, Pak. Jangan memerintahkan untuk memuat putusan atau tidak, memerintahkan pemuatan putusan a quo dalam Berita Negara sebagaimana mestinya, atau … mestinya pakai atau: apabila Mahmakah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ini banyak hal, Pak, yang mesti Bapak perbaiki (…)

20.


21.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Sebaik-baiknya demi kebaikannya, ya, kebaikan permohonannya. Saya persilakan barangkali ada tanggapan dari Saudara?

22.

PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya memang awam masalah hukum, Pak. (…)

23.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Makanya.

24.

PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. Jadi terima kasih banyak saran-saran dan masukan ini. Hanya saja tadi mungkin ada sedikit kami mem … apa … memberi informasi bahwa kami sebenarnya sudah mencoba pengajukan surat ke Pengadilan Pajak, 8

Pak. Untuk permasalahan ini, hanya saja, Yang Mulia, seperti dalam bukti yang kami lampirkan bahwa Pengadilan Pajak menolak untuk mem … apa … untuk mem … menyidangkan permasalahan ini. Karena (…) 25.

KETUA: MUHAMMAD ALIM (Suara terdengar tidak jelas) proses. Ya, ya.

26.

PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. Jadi, kami bukan tidak pernah mencoba, Yang Mulia.

27.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Oh, ya?

28.

PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. Kami sudah pernah mencoba. Kemudian, maksud kami hanya bahwa bukan menghilangkan Pasal 27 ayat ( 1) huruf e karena memang Pengadilan Pajak pasti dibutuhkan keterkaitan dengan SKPBM mungkin, Yang Mulia, yang keterkaitan dengan permasalahan bea masuk yang disidangkan sampai dengan tahap di Pengadilan Pajak. Memang itu ada yang memang dalam tahapan ke sana, hanya saja yang kami perjuangkan sekarang ini adalah bahwa bagaimana sih uang yang kami … yang … yang … yang kami bayarkan kepada negara bisa dikembalikan kepada kami karena sini sudah berjalan lebih dari 5 tahun. Kemudian karena alasan dari bea cukai selalu tidak ada aturan atau undangundang yang membolehkan kami untuk mengembalikan dana tersebut. Karena kalau kami lakukan, kami terbentur nanti dianggapnya korupsi, itu yang selalu kami dapatkan jawaban dari pihak bea cukai, Yang Mulia. Sekali lagi, terima kasih saran-saran yang kami … yang diutarakan kepada kami karena memang kami awam sekali, Yang Mulia. Itu yang kami dapat kami kemukakan. Selama mengurus ini, kami … terus terang, 5 tahun kami berjuang bagaimana caranya ini bisa … bisa … apa namanya … bisa dapat, bisa kami dapatkan atas hak kami tersebut. Hanya itu mungkin, Yang Mulia. Terima kasih.

29.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Begini, bagi Saudara ada waktu paling lama 14 hari untuk memperbaiki permohonan Saudara berdasarkan saran-saran dari kami.

9

30.


31.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Itu adalah kewajiban kami sebagai Hakim untuk memberikan saran. Dan itu adalah hak Saudara, artinya kalau Saudara setuju, bisa diperbaiki. Kalau tidak, enggak apa-apa, ini saja yang kita pakai begitu.

32.


33.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Kemudian, saya mau sampaikan kepada Saudara. Menurut Panitera Pengganti, ada beberapa bukti tertulis yang Saudara ajukan, 1 saja materainya, jangan tiap lembar dimeterai.

34.

PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. Oh, siap.

35.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Jadi sat … kasian, rugi … bukan artinya, berapa artinya, tapi untuk negara jugalah, tetapi masalahnya jadi umpamanya Undang-Undang Nomor 1 umpamanya, satu saja, Pak, materainya Rp6000,00, jangan tiap lembar.

36.


37.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Jadi, istilahnya itu satu eksemplar, Pak, jadi Undang-Undang 1995 ya Rp6000,00, undang-undang yang Saudara uji Rp6000,00, tidak usah per halaman. Kemudian kalau ada mungkin ada bukti lain, tidak usah per lembar, tapi per … yang terakhir sajalah, yaitu Rp6000,00, satu jenis surat, satu eksemplar (…)

10

38.


39.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Jadi bukan 1 lembar (…)

40.


41.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Ya, itu nanti untuk Saudara ingat. Dengan demikian, kalau Saudara mau perbaiki nanti, Saudara langsung saja serahkan ke Kepaniteraan, ya.

42.


43.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Dengan demikian, sidang dinyatakan selesai dan sidang ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 14.30 WIB Jakarta, 11 September 2014 Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

11

2014

Recommend Documents