Analisis Isi Media
Judul: MIP No. 209 Putusan Vonis Kasus Korupsi Anas Periode: 01/01/1970 Tanggal terbit: 25/09/2014
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
Sebaran Media
.
Media online yang terbanyak memberitakan adalah Detik.com (28 berita). Kemudian untuk media cetak adalah Jurnas dan Media Indonesia yang masing-masing memberitakan 2 berita. Media lainnya adalah Inilah.com (17 berita), Viva.co (9 berita), Okezone.com (9 berita), dan AntaraNews.com (7 berita). Selanjutnya masingmasing memberitakan 1 berita adalah Koran Tempo, Kompas, Republika, Jakarta Post, Sindo, Rakyat Merdeka, Suara Karya, Jakarta Globe, Bisnis Indonesia, dan Kontan.
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
Sebaran Isu
.
Isu yang terbanyak diberitakan media adalah isu Proses Sidang Putusan Kasus Anas (33 berita). Isu lainnya adalah isu Opini dan Reaksi (28 berita), Vonis Hukuman Anas (20 berita) dan Banding Hukuman Anas (3 berita).
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
Sebaran Tendensi
.
Isu didominansi berita bertendensi netral (96,4 persen). Isu lainnya bertendensi positif (3,6 persen).
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
Sebaran Media dan Isu
.
Media online yang terbanyak memberitakan adalah Detik.com (28 berita). Detik memberitakan komposisi isu Proses Sidang Putusan Kasus Anas (17 berita), isu Opini dan Reaksi (7 berita), dan Vonis Hukuman Anas (4 berita). Sementara itu, media cetak yang banyak memberitakan adalah Jurnal Nasional dan Media Indonesia, masing-masing sebanyak 2 berita.
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
Sebaran Narasumber
.
Narasumber terbanyak yang dirujuk dalam pemberitaan adalah Haswandi (16 berita). Narasumber lainnya adalah Anas Urbaningrum (14 berita), Wartawan (11 berita), Bambang Widjojanto (8 berita), dan Sutio Jumagi (6 berita).
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
CONCLUSION Kesimpulan: Detik menjadi media online terbanyak yang memberitakan topik isu hari ini (28 berita). Kemudian Jurnas dan Media Indonesia menjadi media cetak yang terbanyak memberitakan. Isu terbanyak hari ini adalah isu Proses sidang putusan kasus Anas (33 berita). Tendensi berita didominasi netral (96,4 persen). Narasumber yang paling banyak dirujuk adalah Haswandi (16 berita).
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
CONCLUSION Rekomendasi: Duduk perkara isu Proses Sidang Putusan Kasus Anas Urbaningrum adalah sebagai berikut: Majelis hakim yang dipimpin oleh Haswandi menyatakan Anas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut. Anas dinilai terbukti menerima hadiah dari sejumlah proyek pemerintah dan tindak pidana pencucian uang. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, kemudian divonis delapan tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (24/9). Tak terima, Anas menantang mubahalah (sumpah kutukan) kepada jaksa penuntut umum dan majelis hakim. Majelis hakim Tipikor menyatakan Anas tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan dalam dakwaan ke satu primer. Hakim menilai Anas terbukti melanggar dakwaan ke satu subsider. Selain itu, hakim Tipikor menyatakan Anas tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang terkait kepengurusan surat izin pertambangan PT Arina Kota Jaya seperti yang tertuang pada dakwaan ketiga. Untuk pencucian uang, Anas hanya dinyatakan terbukti melanggar pasal pencucian uang dalam dakwaan kedua. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersikap menghormati putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang menolak tuntutan pencabutan hak politik mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
Anas Urbaningrum. Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, putusan mengenai pencabutan hak politik yang tidak dikabulkan ini masih bisa diuji di tingkat banding. Anas terbukti menerima Rp 2,21 miliar dari PT Adhi Karya terkait dengan proyek Hambalang. Uang tersebut lalu digunakan Anas untuk pencalonannya sebagai ketua umum Partai Demokrat. Atas arahan mantan petinggi PT Adhi Karya, Teuku Bagus Muhammad Noor, uang ini dibebankan perusahaan sebagai biaya proyek Hambalang. Anas terbukti menerima uang sebesar Rp 25,3 miliar dan 36.070 dollar AS dari Grup Permai. Uang ini digunakan untuk keperluan persiapan pencalonan Anas, di antaranya untuk biaya sewa Apartemen Senayan City yang menjadi posko pemenangan Anas, biaya deklarasi, biaya roadshow Anas ke daerah-daerah, serta biaya iklan politik. Bukan hanya itu, Anas dinyatakan terbukti menerima uang Rp 30 miliar dan 5,2 juta dollar AS dari mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Anas dianggap terbukti menerima hadiah berupa Toyota Harrier seharga Rp 670 juta. Majelis hakim juga menyatakan Anas menerima pemberian hadiah lain berupa fasilitas survei senilai Rp 487 juta dari Lingkaran Survei Indonesia untuk pemenangannya sebagai ketua umum Partai Demokrat. Di samping itu, hakim menyatakan Anas terbukti menerima hadiah berupa mobil Camry dan Vellfire. Anas juga dianggap terbukti menggunakan uang hasil tindak pidana untuk membeli sejumlah lahan, di Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
Mantrijeron, Yogyakarta dan di Duren Sawit, Jakarta. Lahan di Yogyakarta diatasnamakan mertuanya, Attabik Ali. Atas perbuatannya, Anas dijatuhi hukuman delapan tahun penjara ditambah denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan. Majelis hakim juga mewajibkan Anas membayar uang pengganti kurang lebih Rp 57 Miliar dan US$ 5,2 Juta.
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
CONCLUSION Berdasarkan duduk perkara tersebut di atas, maka direkomendasikan agar media massa mengupas dialog para pakar sebagai upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk secara lebih efektif mampu mengurangi kejadian korupsi dan pencucian uang yang melibatkan para politikus dalam melaksanakan kegiatan politik. Gagasan rekomendasi tersebut diperlukan, karena berat vonis majelis hakim masih perlu diikuti oleh lebih banyak kejadian penurunan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dari sisi sebagai sarana pencegahan.
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi