MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------
RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 58/PUU-XII/2014
PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN TERHADAP UNDANGUNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN DPR SERTA AHLI/SAKSI PEMOHON (IV)
JAKARTA SELASA, 11 NOVEMBER 2014
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 58/PUU-XII/2014 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan [Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 54] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Ibnu Kholdun ACARA Mendengarkan Keterangan DPR serta Ahli/Saksi Pemohon (IV) Selasa, 11 November 2014, Pukul 11.18 – 12.09 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
Hamdan Zoelva Arief Hidayat Ahmad Fadlil Sumadi Muhammad Alim Maria Farida Indrati Anwar Usman Wahiduddin Adams Aswanto
Dewi Nurul Savitri
(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti
i
Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Ibnu Kholdun B. Saksi dari Pemohon: 1. M. Khaidir 2. Sutiono 3. Nasanudin 4. Nurmaidi Wahid C. Ahli dari Pemohon: 1. Aidul Fitriaciada Azhari 2. Febrian D. Pemerintah: 1. Mualimin Abdi 2. Pamudji Slamet 3. Susyanto 4. Pahala Lingga 5. Feri Triansyah 6. Arief Indarto 7. Nasrudin
ii
SIDANG DIBUKA PUKUL 11.18 WIB
1.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Sidang Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 58/PUUXII/2014 dibukan dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Pemohon
2.
hadir, ya?
PEMOHON: IBNU KHOLDUN Hadir.
3.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Hadir. Dari Pemohon yang mewakili Presiden?
4.
PEMERINTAH: NASRUDIN Alhamdulillah hadir, Yang Mulia.
5.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Hadir. DRP tidak hadir, ya. Baik, hari ini kita lanjutkan sidang untuk mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari Pemohon. Ya, pada sidang yang lalu, Pemohon akan mengajukan dua orang saksi dan dua orang ahli, ya. Saya panggil ke depan nama-nama saksinya. Ya, ini saksinya berapa hari ini?
6.
PEMOHON: IBNU KHOLDUN Empat orang, Yang Mulia.
7.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Dua saja dulu, ya. Kemarin kan dua diputuskannya. Nanti kita lihat waktu, ya. Kalau ada waktu, kita periksa hari ini, tapi kalau tidak kita jadwalkan lagi ya.
1
8.
PEMOHON: IBNU KHOLDUN Baik, Yang Mulia.
9.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Siapa yang hari ini mau dimajukan?
10.
PEMOHON: IBNU KHOLDUN Pak Khaidir.
11.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Khaidir. Oke, saya … maju saja dulu ke depan! Siapa namanya? Saksinya, Khaidir maju ke depan, Sutiono maju ke depan, Hasanudin, Nurmaidi Wahid.
12.
HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Saksi ini beragama Islam semua, ya. Untuk bersumpah, silakan ikuti kata saya. Dimulai. “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.”
13.
PARA SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.
14.
HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Cukup. Silakan duduk.
15.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, silakan kembali ke tempat. Pada Ahli, silakan maju ke depan, Dr. Aidul Fitriaci … Fitri … Fitriaciada dan Dr. Febrian.
16.
HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Silakan mengikuti kata sumpahnya. Dimulai.
2
“Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.” 17.
PARA AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.
18.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya. Silakan kembali ke tempat duduk. Ya, saksi dulu. Saudara Khaidir, silakan di podium. Ya, apa yang mau disampaikan? Silakan.
19.
SAKSI DARI PEMOHON: M. KHAIDIR Assalamualaikum wr. wb. Saya hadir di sini ingin memberi kesaksian bahwa saya sebagai korban SLO karena rumah saya belum dialiri listrik dari PLN.
20.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Terus? Sampai sekarang belum dialiri listrik?
21.
SAKSI DARI PEMOHON: M. KHAIDIR Belum, Pak.
22.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Kenapa?
23.
SAKSI DARI PEMOHON: M. KHAIDIR Maaf, dialiri tapi nyambung ke tetangga, Pak.
24.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Ha?
25.
SAKSI DARI PEMOHON: M. KHAIDIR Nyambung (…)
3
26.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Oh, nyambung. Saudara ambil dari tetangga?
27.
SAKSI DARI PEMOHON: M. KHAIDIR Ya. Bukan (…)
28.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Sudah mengajukan permohonan ke PLN?
29.
SAKSI DARI PEMOHON: M. KHAIDIR Sudah, Pak.
30.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Kenapa tidak dipasang katanya, kata PLN?
31.
SAKSI DARI PEMOHON: M. KHAIDIR Harus punya SLO, Pak.
32.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Harus punya SLO?
33.
SAKSI DARI PEMOHON: M. KHAIDIR Ya.
34.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Saudara pasang pertama? Sudah ada sebelumnya?
35.
SAKSI DARI PEMOHON: M. KHAIDIR Belum, Pak.
36.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Belum ada?
4
37.
SAKSI DARI PEMOHON: M. KHAIDIR Belum.
38.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Belum ada, itu kok ada Sertifikat Layak Operasi? Sudah berapa lama mengajukan permohonan ke PLN untuk memasang?
39.
SAKSI DARI PEMOHON: M. KHAIDIR Dari bulan 11 tahun 2013.
40.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Ada suratnya dari PLN itu yang meminta harus ada Sertifikat Layak Operasi?
41.
SAKSI DARI PEMOHON: M. KHAIDIR Tidak, tidak ada.
42.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Saudara dapat informasi dari mana?
43.
SAKSI DARI PEMOHON: M. KHAIDIR Dari koran, Pak.
44.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Dari koran? Saudara enggak tanya ke PLN kenapa tidak dipasang?
45.
SAKSI DARI PEMOHON: M. KHAIDIR Sudah pernah ditanya, Pak.
46.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Apa jawabannya?
47.
SAKSI DARI PEMOHON: M. KHAIDIR Harus punya SLO. 5
48.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Harus punya SLO. Sudah bayar biaya pemasangan?
49.
SAKSI DARI PEMOHON: M. KHAIDIR Biaya pemasangan sudah bayar.
50.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Berapa?
51.
SAKSI DARI PEMOHON: M. KHAIDIR Semuanya Rp730.000.00 itu, Pak, kalau tidak salah.
52.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Saudara untuk berapa watt, minta yang berapa watt?
53.
SAKSI DARI PEMOHON: M. KHAIDIR Yang 900.
54.
KETUA: HAMDAN ZOELVA 900 watt. Sudah berapa bulan permintaannya?
55.
SAKSI DARI PEMOHON: M. KHAIDIR Hampir setahun, Pak.
56.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Hampir setahun. Hampir setahun, Saudara sudah tanya ke sana tapi katanya baru dipasang setelah ada sertifikat?
57.
SAKSI DARI PEMOHON: M. KHAIDIR Ya. Kalau sekarang meterannya sudah dipasang, Pak, cuma alirannya belum masuk ke dalam.
6
58.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Meterannya sudah dipasang, alirannya belum masuk. Yang memasang itu siapa?
59.
SAKSI DARI PEMOHON: M. KHAIDIR Setahunya saya PLN, Pak.
60.
KETUA: HAMDAN ZOELVA PLN. Saudara memasang sendiri bisa?
61.
SAKSI DARI PEMOHON: M. KHAIDIR Tidak bisa.
62.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Tidak bisa. Ya sudah cukup dulu, ya. Terima kasih. Ya, sekarang Sutiono. Saudara Anggota DPRD ya?
63.
SAKSI DARI PEMOHON: SUTIONO Ya, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.
64.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Waalaikumsalam wr. wb. Ya, silakan.
65.
SAKSI DARI PEMOHON: SUTIONO Yang Terhormat Yang Mulia. Izinkanlah saya sebagai Saksi dalam artian yang mengetahui tentang seluk-beluk mengapa keharusan untuk mendapatkan pemasangan baru maupun tambah daya, pim … Yang Mulia. Pada waktu itu tahun 2010 ada demo dari masyarakat mempertanyakan tentang tambahan pembayaran atau pemasangan listrik. Pada waktu itu kami sudah bersepakat kepada seluruh anggota dewan mengatakan ini adalah belum pernah sosialisasi pada masyarakat apa kegunaan dari Sertifikat Layak Operasi itu, maka kami mengambil keputusan untuk memberhentikan dulu yang namanya Sertifikat Layak Operasi karena tidak pernah ada sosialisasi kepada masyarakat. Kegunaan dari Sertifikat Layak Operasi sampai sekarang juga tidak jelas, Yang Mulia. Apakah yang disertifikasi itu instalasi listriknya? 7
Apakah setiap orang yang mengoperasikan instalasi listriknya? Maka dengan itu kami mengambil kesepakatan bahwa pungutan dari atau biaya dari SLO itu melanggar, sudah jelas melanggar sesuai dengan Pemohon yang diuji di Mahkamah Konstitusi ini bahwa mereka bertameng pada Undang-Undang Nomor 30 yang sesuai dengan diuji oleh Pemohon. Jadi, kami selaku wakil dari rakyat sangat mendukung dengan adanya uji materi Undang-Undang Nomor 30 karena uji UndangUndang Nomor 30 itu sebagai tameng untuk menakut-nakuti rakyat yang sehingga mewajibkan setiap warga yang ingin berhubungan dengan pasang baru maupun tambah daya itu harus diwajibkan menggunakan Sertifikat Layak Operasi, Yang Mulia. 66.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Oke. Saudara sendiri ada listrik di rumahnya?
67.
SAKSI DARI PEMOHON: SUTIONO Sudah, Yang Mulia.
68.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Sudah lama dipasang?
69.
SAKSI DARI PEMOHON: SUTIONO Rumah saya sekitar 4 tahun, Yang Mulia, yang pasang.
70.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Ada Sertifikat Layak Operasinya?
71.
SAKSI DARI PEMOHON: SUTIONO Kemarin saya untuk menyelidiki itu akhirnya saya mencoba membeli atau ingin mengetahui sejauh mana SLO itu lebih susah mencari bodrex ketimbang mencari sertifikat, Yang Mulia. Karena apa? Kalau kita beli bodrex ditanya, “Untuk sakit kepala atau flu?”
72.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Enggak! Maksudnya enggak usah cerita ke mana-mana.
8
73.
SAKSI DARI PEMOHON: SUTIONO Ya, Hakim Yang Mulia.
74.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Jadi, saya tanya, pertanyaannya, Saudara pernah mengurus untuk naikan daya, tidak?
75.
SAKSI DARI PEMOHON: SUTIONO Tidak, yang untuk … untuk safety rumah saya karena saya ingin mengetahui sejenis apa Sertifikat Layak Operasi itu?
76.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Sudah tanya ke PLN?
77.
SAKSI DARI PEMOHON: SUTIONO PPILN.
78.
Kalau ke PLN tidak, ada badan yang namanya KONSUIL dan
KETUA: HAMDAN ZOELVA Kon?
79.
SAKSI DARI PEMOHON: SUTIONO KONSUIL dan PPILN.
80.
KETUA: HAMDAN ZOELVA KONSUIL.
81.
SAKSI DARI PEMOHON: SUTIONO Yang bentuk dari kepmen itu, putusan Menteri ESDM.
82.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Saudara tanya di situ? KONSUIL itu?
9
83.
SAKSI DARI PEMOHON: SUTIONO Ya.
84.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Ditanya di situ?
85.
SAKSI DARI PEMOHON: SUTIONO Dengan PPILN, Yang Mulia.
86.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Oh, dengan PPILN.
87.
SAKSI DARI PEMOHON: SUTIONO Petugas PPILN, bukan dengan KONSUIL.
88.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Oh, apa jawaban mereka?
89.
SAKSI DARI PEMOHON: SUTIONO Mereka juga tidak tahu, “Kami cuma menjalankan tugas dari atasan, Pak.” Jadi, dengan saya mengeluarkan uang Rp85.000,00 itu tidak jelas untuk ke mana. Sementara yang saya tahu, Yang Mulia, berdasarkan Undang-Undang tentang Pelayanan Publik bahwa setiap yang bersangkutan kepada pelayanan publik pada ketentuan perundangundangan itu harus dibiayai oleh negara atau APBD. Sementara bertentangan juga dengan pelayanan publik bahwa setiap pungutan atau tarif biaya tidak harus persetujuan DPRD melalui peraturan daerah. Tapi ini tidak dilalui, Yang Mulia.
90.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Okelah. Cukup dulu ya.
91.
SAKSI DARI PEMOHON: SUTIONO Ya. Terima kasih, Yang Mulia.
10
92.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Terima kasih. Sekalian deh kita dengar lagi pendek-pendek, Hasanudin. Ya, maju ke depan.
93.
SAKSI DARI PEMOHON: HASANUDIN Assalamualaikum wr. wb.
94.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Waalaikumsalam. wr. wb. Ini saya tanya saja dulu, ya. Saudara betul pernah menjabat di Lembaga Inspeksi Tegangan Rendah?
95.
SAKSI DARI PEMOHON: HASANUDIN Ya, Yang Mulia.
96.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Provinsi Bangka Belitung?
97.
SAKSI DARI PEMOHON: HASANUDIN Ya, Yang Mulia.
98.
KETUA: HAMDAN ZOELVA Tahun berapa … dari tahun berapa?
99.
SAKSI DARI PEMOHON: HASANUDIN Saya menjabat itu dari tahun 2009, Yang Mulia.
100. KETUA: HAMDAN ZOELVA Sampai? 101. SAKSI DARI PEMOHON: HASANUDIN Sampai sekarang. 102. KETUA: HAMDAN ZOELVA Sampai sekarang? 11
103. SAKSI DARI PEMOHON: HASANUDIN Ya. 104. KETUA: HAMDAN ZOELVA Apa ini pekerjaannya? 105. SAKSI DARI PEMOHON: HASANUDIN Jadi, begini, Yang Mulia. Awalnya saya berpikir bahwa penerapan dari (…) 106. KETUA: HAMDAN ZOELVA Enggak, ini pekerjaan lembaga inspeksi ini apa? Apa tugasnya? 107. SAKSI DARI PEMOHON: HASANUDIN Sebetulnya tugasnya dia sebagai pemeriksa instalasi yang dipasang oleh pelaksana konstruksi yaitu Usaha Penunjang Tenaga Listrik, badan usaha, Yang Mulia. 108. KETUA: HAMDAN ZOELVA Jadi, Saudara atas agen dari PLN? Saudara ditugasi oleh PLN? 109. SAKSI DARI PEMOHON: HASANUDIN Bukan, Yang Mulia. Jadi, di PPILN itu ada badan pengurus namanya kemudian ada badan pelaksana. Yang berhak untuk memeriksa instalasi pemanfaatan itu adalah badan pelaksana, sementara saya waktu itu hanya sebagai badan pengurus untuk membantu supaya pelak … wewenang dari badan pelaksana itu betul-betul memenuhi ketentuan sebagaimana undang-undang. Jadi, sebelum instalasi pemanfaatan itu dipakai, itu diperiksa oleh Lembaga Inspeksi Teknik, apakah sudah layak atau belum? 110. KETUA: HAMDAN ZOELVA Artinya instalasi sudah dipasang? 111. SAKSI DARI PEMOHON: HASANUDIN Instalasi sudah dipasang. 12
112. KETUA: HAMDAN ZOELVA Setelah dipasang, layak apa tidak dapat sertifikat dulu kan? 113. SAKSI DARI PEMOHON: HASANUDIN Ya. 114. KETUA: HAMDAN ZOELVA Betul? 115. SAKSI DARI PEMOHON: HASANUDIN Ya, diperiksa, Yang Mulia, diperiksa oleh badan pelaksana. 116. KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya. 117. SAKSI DARI PEMOHON: HASANUDIN Waktu itu saya sepakat bahwa itu baguslah, artinya tertib apabila rakyat kita ditertibkan seperti itu. Tetapi, waktu berjalan ternyata ini hanya sebuah kebohongan publik, Yang Mulia. Jadi banyak Sertifikat Layak Operasi itu dikeluarkan begitu saja tanpa diperiksa, kemudian masyarakat … yang penting laku saja dijual, gitu. Tanpa diperiksa yang penting sertifikat ini keluar dan masyarakt bayar. Itu berlangsung terus. Jadi tidak ada standarisasi. 118. KETUA: HAMDAN ZOELVA Berapa bayarnya? 119. SAKSI DARI PEMOHON: HASANUDIN Kalau daya 450=Rp60.000, daya 900 itu=Rp70.000, Yang Mulia. Daya 1.003=Rp85.000. 120. KETUA: HAMDAN ZOELVA Itu khusus untuk pemasangan baru dan penaikan daya?
13
121. SAKSI DARI PEMOHON: HASANUDIN Ya, kalau penambahan daya dihitung dari nol lagi. 122. KETUA: HAMDAN ZOELVA Dari nol lagi? 123. SAKSI DARI PEMOHON: HASANUDIN Ya. 124. KETUA: HAMDAN ZOELVA Jadi misalnya dari 900 ditambah 2.400, hitung 2.400? 125. SAKSI DARI PEMOHON: HASANUDIN Ya, kemudian ditambah PPn lagi. 126. KETUA: HAMDAN ZOELVA Tambah PPn lagi. 127. SAKSI DARI PEMOHON: HASANUDIN Ya, jadi mereka pungut PPn-nya dari masyarakat. 128. KETUA: HAMDAN ZOELVA Tapi yang sudah terpasang tidak menambah daya, tidak perlu itu? 129. SAKSI DARI PEMOHON: HASANUDIN Tidak perlu. 130. KETUA: HAMDAN ZOELVA Tidak perlu? 131. SAKSI DARI PEMOHON: HASANUDIN Ya.
14
132. KETUA: HAMDAN ZOELVA Oke, jadi selama ini yang Saudara tahu tanpa diperiksa oleh inspeksi. 133. SAKSI DARI PEMOHON: HASANUDIN Ya. 134. KETUA: HAMDAN ZOELVA Inspeksi, keluar sertifikatnya? 135. SAKSI DARI PEMOHON: HASANUDIN Ya, Yang Mulia. Jadi terakhir bahwa saya sempat marah besar waktu itu ada keluar sertifikat, alamat tidak ketemu, tapi dinyatakan layak operasi sebanyak 100 lebih konsumen. Nah, itu saya waktu itu sudah marah sekali, ini sudah tidak benar penerapan undang-undang ini, kalau seperti ini hanya pemerasan saja. Undang-undang itu dijadikan dasar untuk memeras konsumen, gitu. 136. KETUA: HAMDAN ZOELVA Yang … tunggu! Yang PPILN ini dibentuk oleh siapa? 137. SAKSI DARI PEMOHON: HASANUDIN Di … kalau dibentuknya saya kurang paham, Yang Mulia. Tapi yang mengeluarkan izin operasi bahwa PLN … PPILN dan KONSUIL sebagai Lembaga Inspeksi Teknik itu dikeluarkan oleh Dirjen Ketengalistrikan. 138. KETUA: HAMDAN ZOELVA Itu sebuah perusahaan atau badan masyarakat atau apa itu? 139. SAKSI DARI PEMOHON: HASANUDIN Kalau … kalau berdasarkan seyogianya dia berbentuk badan usaha.
Undang-Undang
Nomor
30,
140. KETUA: HAMDAN ZOELVA Badan usaha. 15
141. SAKSI DARI PEMOHON: HASANUDIN Tetapi, yang terjadi dia namanya saja lembaga inspeksi. Ini menjadi kebinggungan kita, Yang Mulia. Katanya lembaga tetapi bukan berbentuk badan usaha. 142. KETUA: HAMDAN ZOELVA Oke ya, nanti saya tanya PLN-nya. Cukup dulu, ya. 143. SAKSI DARI PEMOHON: HASANUDIN Ya, terima kasih, Yang Mulia. 144. KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, terima kasih. 145. SAKSI DARI PEMOHON: HASANUDIN Assalamualaikum wr. wb. 146. KETUA: HAMDAN ZOELVA Walaikumsalam wr. wb. Nurmahidin Wahid? 147. SAKSI DARI PEMOHON: NURMAIDI WAHID Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. 148. KETUA: HAMDAN ZOELVA Walaikumsalam wr. wb. 149. SAKSI DARI PEMOHON: NURMAIDI WAHID Terima kasih, Yang Mulia. 150. KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, Saudara ini anu pelanggan listrik … pelanggan PLN, betul? 151.
SAKSI DARI PEMOHON: NURMAIDI WAHID Pelanggan PLN juga. 16
152. KETUA: HAMDAN ZOELVA Apa … berapa ininya … daya di rumahnya, daya yang dipakai? 153. SAKSI DARI PEMOHON: NURMAIDI WAHID Daya saya 4.400 volt ampere. 154. KETUA: HAMDAN ZOELVA Oh, 4.400. Di mana ini? 155. SAKSI DARI PEMOHON: NURMAIDI WAHID Saya dari Riau, Yang Mulia. Dari Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. 156. KETUA: HAMDAN ZOELVA Riau. Apa (…) 157. SAKSI DARI PEMOHON: NURMAIDI WAHID Jadi di sini saya (…) 158. KETUA: HAMDAN ZOELVA Sebentar! Sebentar! Saya tanya saja dulu. 159. SAKSI DARI PEMOHON: NURMAIDI WAHID Ya. 160. KETUA: HAMDAN ZOELVA Pada saat … Saudara baru … pemasangan baru? 161. SAKSI DARI PEMOHON: NURMAIDI WAHID Baru. 162. KETUA: HAMDAN ZOELVA Tahun berapa?
17
163. SAKSI DARI PEMOHON: NURMAIDI WAHID Bulan Desember tahun ini. 164. KETUA: HAMDAN ZOELVA Oh, baru saja? 165. SAKSI DARI PEMOHON: NURMAIDI WAHID Ya. 166. KETUA: HAMDAN ZOELVA dulu?
Pada saat pemasangan baru, Saudara mengajukan permohonan
167. SAKSI DARI PEMOHON: NURMAIDI WAHID Saya mengajukan permohonan sebagai pelanggan PLN. 168. KETUA: HAMDAN ZOELVA Pelanggan. 169. SAKSI DARI PEMOHON: NURMAIDI WAHID Melalui sistem online, disetujui. 170. KETUA: HAMDAN ZOELVA He em. 171. SAKSI DARI PEMOHON: NURMAIDI WAHID Dan ada persetujuan pembayaran bea penyambungan, sudah saya lakukan. 172. KETUA: HAMDAN ZOELVA He em.
18
173. SAKSI DARI PEMOHON: NURMAIDI WAHID Di PLN itu ada intervensi sepertinya, gitu. Saya dipaksa untuk membuat pernyataan bahwa saya harus memenuhi SLO (Sertifikat Layak Operasi). 174. KETUA: HAMDAN ZOELVA Itu sebelum pemasangan? 175. SAKSI DARI PEMOHON: NURMAIDI WAHID Sebelum pemasangan kwh meter. 176. KETUA: HAMDAN ZOELVA He em. 177. SAKSI DARI PEMOHON: NURMAIDI WAHID Jadi karena itu. Karena sangat … listrik ini sangat saya butuhkan, saya lakukan, ini perjuangannya. Jadi saya urus SLO, saya sertakan gambar instalasi hanya sampai bok panelnya saja dengan rounding karena saya mengerti. Jadi di SLO terbit ada beberapa titik lampu, tanpa ada pemeriksaan. Jadi, SLO itu boleh dikatakan SLO bodong, Yang Mulia. 178. KETUA: HAMDAN ZOELVA He em, yang gambar itu siapa? 179. SAKSI DARI PEMOHON: NURMAIDI WAHID Saya sendiri, saya juga kontraktor listrik, Yang Mulia. 180. KETUA: HAMDAN ZOELVA Oh, Saudara kontraktor listrik? 181. SAKSI DARI PEMOHON: NURMAIDI WAHID Saya kontraktor listrik. Ini saya juga membawa 8 … lebih kurang 800 lembar SLO bodong, Yang Mulia.
19
182. KETUA: HAMDAN ZOELVA He em. 183. SAKSI DARI PEMOHON: NURMAIDI WAHID Kenapa saya katakan bodong? SLO terbit hanya uangnya saja diambil, tanpa pemeriksaan yang kedua. Pasal 44 yang di (…) 184. KETUA: HAMDAN ZOELVA Itu Saudara bayar berapa itu dengan 2.400 … eh, dengan … dengan (…) 185. SAKSI DARI PEMOHON: NURMAIDI WAHID Yang 400=Rp142.000. Yang ini … yang sekitar 800 lembar ini dengan daya 400VA bayar Rp60.000 tambah PPn 10%. 186. KETUA: HAMDAN ZOELVA Itu bayarnya ke? 187. SAKSI DARI PEMOHON: NURMAIDI WAHID Ke KONSUIL. Komite keselamatan untuk tenaga listrik yang dibentuk oleh Menteri ESDM, di bawah DIJK (Dirjen Ketenagalistrikan). 188. KETUA: HAMDAN ZOELVA Oke, dibayar ke KONSUIL? 189. SAKSI DARI PEMOHON: NURMAIDI WAHID Dibayar ke KONSUIL. 190. KETUA: HAMDAN ZOELVA Bayar cash atau rekening bank? 191. SAKSI DARI PEMOHON: NURMAIDI WAHID Oh, ini rekening bank.
20
192. KETUA: HAMDAN ZOELVA Ke rekening bank. 193. SAKSI DARI PEMOHON: NURMAIDI WAHID Ini yang banyak ini, Yang Mulia, tersebar di seluruh Riau ini saya kumpulkan. 194. KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, yalah, banyaklah pasti karena semua pasang baru tanpa itu enggak dipasang itu, ya kan? 195. SAKSI DARI PEMOHON: NURMAIDI WAHID Ya, Yang Mulia. 196. KETUA: HAMDAN ZOELVA Oke, jadi sekarang Saudara punya setelah memiliki SLO, Saudara baru bisa pasang di rumah, ya? 197. SAKSI DARI PEMOHON: NURMAIDI WAHID Sudah, sudah terpasang. 198. KETUA: HAMDAN ZOELVA Sudah ada terpasang. Setelah terpasang, diperiksa lagi enggak layak operasinya? 199. SAKSI DARI PEMOHON: NURMAIDI WAHID Enggak pernah. 200. KETUA: HAMDAN ZOELVA Jadi SLO-nya harus didapat sebelum pemasangan hanya dengan dasar gambar saja? 201. SAKSI DARI PEMOHON: NURMAIDI WAHID Ya.
21
202. KETUA: HAMDAN ZOELVA Okelah. 203. SAKSI DARI PEMOHON: NURMAIDI WAHID Jadi datanglah beban ... beban bagi saya, Yang Mulia. SLO keluar hanya sekian titik api, kalau saya nambah harus melalui SLO lagi, sudah nambah lagi harus SLO lagi. Setiap saya akan mengoperasikan instalasi listrik baru harus memiliki SLO. 204. KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya. 205. SAKSI DARI PEMOHON: NURMAIDI WAHID Contohnya kalau mencolok pompa air, colok bor listrik harus ada SLO-nya. Saya juga punya kebun, di kebun itu saya beli genset hanya Rp4.000.000,00, Yang Mulia. Kalau undang-undang ini diikuti, saya harus memiliki tiga SLO, namanya satu SLO pembangkit, SLO distribusi, SLO pemanfaatan untuk instalasi tegangan rendah. Untuk biaya yang tiga ini lebih besar daripada genset yang saya beli Rp4.000.000,00, saya juga ada kebun, juga saya sebagai petani, Yang Mulia. 206. KETUA: HAMDAN ZOELVA Jadi (...) 207. SAKSI DARI PEMOHON: NURMAIDI WAHID Itu urusannya ke Jakarta, bukan bisa di Riau saja. 208. KETUA: HAMDAN ZOELVA Biaya pem ... enggak! SLO untuk pembangkit berapa? 209. SAKSI DARI PEMOHON: NURMAIDI WAHID Oh, mahal, Yang Mulia. 210. KETUA: HAMDAN ZOELVA Enggak! Berapa yang Saudara punya?
22
211. SAKSI DARI PEMOHON: NURMAIDI WAHID Saya ... listrik saya kecil, tapi menurut undang-undang (...) 212. KETUA: HAMDAN ZOELVA Berapa ... enggak! Berapa yang Saudara bayar? 213. SAKSI DARI PEMOHON: NURMAIDI WAHID Belum, belum saya urus. 214. KETUA: HAMDAN ZOELVA Oh, belum. 215. SAKSI DARI PEMOHON: NURMAIDI WAHID Belum. Saya terancam sekarang, Yang Mulia. 216. KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, makanya saya anu ... apa ... saya mau tanya berapa yang Saudara bayar, tapi belum? 217. SAKSI DARI PEMOHON: NURMAIDI WAHID Belum, belum saya lakukan itu. 218. KETUA: HAMDAN ZOELVA Belum? 219. SAKSI DARI PEMOHON: NURMAIDI WAHID Belum saya lakukan. Tapi itu mewajibkan sepertinya, gitu. 220. KETUA: HAMDAN ZOELVA Okelah, ya. Oke cukup dulu, ya? 221. SAKSI DARI PEMOHON: NURMAIDI WAHID Oke, Yang Mulia.
23
222. KETUA: HAMDAN ZOELVA Baik, terima kasih. 223. SAKSI DARI PEMOHON: NURMAIDI WAHID Terima kasih. 224. KETUA: HAMDAN ZOELVA Terima kasih. Sebentar! Ada PLN enggak di sini? Ada? Coba siapa yang bisa mewakili PLN? Ada dari ... dari apa ... dari ESDM? Dari ESDM ada? Nah, ini saya mau tanya sedikit, ya. Ini KONSUIL itu siapa yang bentuk? KONSUIL, KONSUIL. 225. PEMERINTAH: FERI TRIANSYAH Baik, Yang Mulia. Jadi KONSUIL dan PPILN itu dibentuk oleh keputusan Menteri ESDM. 226. KETUA: HAMDAN ZOELVA Keputusan Menteri ESDM? 227. PEMERINTAH: FERI TRIANSYAH Ya. 228. KETUA: HAMDAN ZOELVA Itu badan usaha apa tidak? 229. PEMERINTAH: FERI TRIANSYAH Mulia.
Jadi sesuai dengan ini, dia itu berbentuk badan usaha, Yang
230. KETUA: HAMDAN ZOELVA Badan usaha milik negara atau swasta? 231. PEMERINTAH: FERI TRIANSYAH Swasta.
24
232. KETUA: HAMDAN ZOELVA Swasta. Itu PT? 233. PEMERINTAH: FERI TRIANSYAH Kalau ini sifatnya yang KONSUIL ini dan PPILN sifatnya perkumpulan. 234. KETUA: HAMDAN ZOELVA Ha? Perkumpulan? Coba! Coba! Siapa yang bisa jelaskan? Biar kita dapat dengar langsung dulu. 235. PEMERINTAH: PAMUDJI SLAMET Mohon maaf, Yang Mulia. Jadi KONSUIL dan PPILN adalah suatu jenis usaha di bidang pemeriksaan dan pengujian instalasi tegangan rendah. 236. KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, sama dengan SGS di pelabuhan lah? 237. PEMERINTAH: PAMUDJI SLAMET Ya, jadi ada instalasi tegangan tinggi, tegangan menengah, itu adalah badan swasta. Mereka mendapat izin dari kementerian. 238. KETUA: HAMDAN ZOELVA Itu PT perusahaan swasta ... perseroan terbatas? 239. PEMERINTAH: PAMUDJI SLAMET Saat ini adalah dalam bentuk perkumpulan. 240. KETUA: HAMDAN ZOELVA Perkumpulan. 241. PEMERINTAH: PAMUDJI SLAMET Yang mendapat badan ... pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM. 25
242. KETUA: HAMDAN ZOELVA Perkumpulan terdiri dari siapa-siapa? 243. PEMERINTAH: PAMUDJI SLAMET Dari ahli-ahli tenaga teknik ketenagalistrikan. 244. KETUA: HAMDAN ZOELVA Perkumpulan, ya? 245. PEMERINTAH: PAMUDJI SLAMET Ya. 246. KETUA: HAMDAN ZOELVA Itu badan usaha apa ... ada dia izin usaha, ada? 247. PEMERINTAH: PAMUDJI SLAMET Ya. 248. KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya? 249. PEMERINTAH: PAMUDJI SLAMET Ya. Karena diundang-undang adalah bahwa dia disebutkan berbadan hukum Indonesia dan berusaha di bidang ketenagalistrikan. 250. KETUA: HAMDAN ZOELVA ya.
Cukup besar itu, seluruh Indonesia itu ratusan juta pemilik rumah,
251. PEMOHON: IBNU KHOLDUN Izin, Yang Mulia.
26
252. KETUA: HAMDAN ZOELVA Sebentar, sebentar, sebentar! Dari mana? Sebentar, sebentar dulu! Ya, kalau begitu begini, ya. Nanti lampirkan aturannya penunjukannya itu apa ... kon … apa namanya (...) 253. PEMERINTAH: PAMUDJI SLAMET Baik, Yang Mulia, ya. 254. KETUA: HAMDAN ZOELVA KONSUIL itu. 255. PEMERINTAH: PAMUDJI SLAMET KONSUIL dan PPILN. 256. KETUA: HAMDAN ZOELVA Dan akta perusahaan ... akta KONSUIL itu, lampirkan untuk dimajukan ke Mahkamah, ya? 257. PEMERINTAH: PAMUDJI SLAMET Baik. 258. KETUA: HAMDAN ZOELVA Okelah, kita lanjut dulu kepada ahli, ya. Silakan, Ahli siapa yang lebih dulu ini? Ya, Fitriciada. 259. AHLI DARI PEMOHON: AIDUL FITRICIADA AZHARI Bismilahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, kemudian Para Pemohon, kemudian dari Pihak Pemerintah, maupun Pihak DPR. Pada kesempatan ini saya minta izin untuk memberikan keterangan Ahli berkenaan dengan permohonan pengujian Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Sebagaimana teregister dalam Perkara Nomor 58/PUU-XII/2014. Secara ringkas permohonan pengujian pada tersebut adalah pertama ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 yang mewajibkan setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi 27
untuk memiliki SLO (Sertifikat Layak Operasi) adalah bertentangan dengan norma pada Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menentukan hak setiap orang untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan Pemohon. Serta norma pada Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Kemudian kedua, ketentuan pada Pasal 54 ayat (1) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2009 yang mengatur tentang ancaman pidana berupa pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 bagi setiap orang yang tidak memiliki SLO sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 adalah bertentangan dengan norma pada Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman, dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Kemudian yang ketiga, permohonannnya adalah ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 adalah bertentangan dengan norma pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Majelis Hakim Yang Mulia. Berkenaan dengan permohonan tersebut saya menyampaikan keterangan berdasarkan keahlian saya sebagai berikut. Satu. Pemenuhan tenaga listrik bagi setiap warga negara pada dasarnya merupakan salah satu hak asasi manusia yang diatur di dalam International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right (ICESCR), yaitu pada Pasal 11 ayat (1) yang menentukan the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his family, including adequate food, clothing, and housing and to continuous improvement of living condition. Seperti kita ketahui bersama bahwa Negara Republik Indonesia sudah mengesahkan ICESCR berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right. Berdasarkan General Comment Nomor 4 atau komentar umum yang terhadap ICESCR ini yang dikeluarkan oleh United Nation Committee on Economic, Social, and Cultural Right pada tahun 1991, pada angka 1 disebutkan bahwa the human right to adequate housing which is just driving for, from the right to an adequate standard of living is a central important for enjoyment of 28
all economic, social, and cultural rights. Artinya hak asasi untuk memperoleh perumahan yang layak (adequate housing) adalah bagian dari hak untuk memperoleh standar hidup yang layak yang merupakan kepentingan utama bagi pemenuhan seluruh hak ekonomi sosial dan kebudayaan. Dalam kaitan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hak untuk memperoleh perumahan yang layak tersebut merupakan bagian dari hak untuk memperoleh standar hidup yang layak sebagai perwujudan dari hak untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana diatur di dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian dalam General Comment Nomor 4 disebutkan pula bahwa yang dimaksud dengan adequate housing atau perumahan yang layak adalah meliputi availability of services, materials, facilities, and infrastructures, and adequate house must contain certain facilities, facilities essential for health, security, comfort, and nutrition. All beneficiaries of the right to adequate housing should have sustainable access to natural and common resources. Safe drinking water energy for cooking, heating, and lighting. Sanitation and washing facilities means a food storage refuse disposal, site drainage and emergency reserves. Artinya secara spesifik setiap orang berhak memperoleh pelayanan material, fasilitas, dan infrastruktur yang mencakup di antaranya tenaga listrik, itu tercakup di dalam heating and lighting yang tidak terlepas di dalamnya dari fasilitas keamanan dan keselamatan dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik tersebut. Kedua. Pemenuhan atas perumahan yang layak, termasuk di dalamnya pemenuhan atas tenaga listrik terkait dengan kewajiban negara atau state obligation, terutama pemerintah untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana diatur pada Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berkenaan dengan hak asasi … hak ekonomi, social, dan kebudayaan, pengertian kewajiban negara terkait dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) ICESCR menyebutkan bahwa setiap negara harus undertakes to take steps individually and through international assistance and corporation, especially economic and technical to the maximum of its available resources with a few to achieving progressively the fuel realization of the right recognize in the present covenant. Terkait dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) ICESCR itu, UN Committee on economic, social, and cultural right pada tahun 1990 dalam General Comment Nomor 3 menyebutkan bahwa yang dimaksud with a few to achieving progressively the fuel realization the right mengandung konsekuensi kepada negara untuk bertindak aktif 29
melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Dalam General Comment tersebut disebutkan bahwa istilah progressive realization pada Pasal 2 ayat (1) ICESCR mengandung makna imposes and obligation to move as expeditiously and effectively as possible to worth that goals. Artinya dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan tersebut, negara dibebani untuk bertindak secara cepat dan seefektif mungkin menuju tujuan pemenuhan hak tersebut. Dalam pengertian lain, negara tidak boleh menunda-nunda atau mempersulit pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan. General Comment Nomor 3 membedakan antara kewajiban negara dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial, kebudayaan, dan kewajiban negara dalam pemenuhan hak-hak sipil dan politik. Makna kewajiban negara dalam pemenuhan hak sipil dan politik hanya menghormati dan menjamin hak tersebut (to respect and ensure all of the relevant rights). Artinya, dalam pemenuhan hak-hak sipil dan politik, negara justru bersikap pasif untuk tidak mencampuri hak-hak sipil dan politik warga negara. Hal itu jelas berbeda dengan kewajiban negara dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan yang justru harus bersikap aktif untuk merealisasikan secara progresif dengan cara bertindak secepat dan seefektif mungkin untuk mewujudkan pemenuhan hak asasi warga negara. Ketiga. Berdasarkan pemahaman di atas terkait dengan pemenuhan hak atas tenaga listrik, maka negara sesungguhnya dituntut untuk secara progresif merealisasikan penyediaan kebutuhan tenaga listrik demi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat. Negara tidak boleh menunda-nunda atau bahkan mempersulit pemenuhan hak warga negara untuk menikmati pelayanan tenaga listrik. Dalam kaitan itu, ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 yang menetapkan kewajiban untuk memiliki SLO yang disertai dengan ancaman pidana, jelas bertentangan dengan hakikat dari pemenuhan hak atas tenaga listrik sebagai bagian dari hak untuk memperoleh standar hidup yang layak yang justru menuntut adanya kewajiban negara untuk merealisasikan secara progresif. Sesuai dengan prinsip kewajiban negara dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, seharusnya negara bertindak secara progresif dengan secepat dan seefektif mungkin unutk merealisasikan pemenuhan hak atas tenaga listrik, termasuk jaminan keselamatan dan keamanan di dalamnya sebagaimana disebutkan di dalam General Comment Nomor 4 dari ICESCR. Artinya, jaminan keamanan dan keselamatan yang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 diwujudkan berupa SLO, justru seharusnya disediakan oleh negara sebagai bagian dari upaya realisasi secara progresif bagi pemenuhan hak atas tenaga listrik. Negara tidak boleh menunda-nunda atau mempersulit, apalagi dengan memberikan ancaman pidana bagi pemenuhan hak warga 30
negara atas tenaga listrik. Negara tidak boleh bersifat pasif dengan hanya mengandalkan inisiatif warga negara sebagaimana dalam pemenuhan hak sipil dan politik. Posisi negara yang bersikap pasif dan bahkan menyerahkan kewenangan untuk menangani penyediaan Sertifikat Layak Operasi kepada pihak lain di luar negara, disertai dengan konsekuensi pembayaran sejumlah uang, justru bertentangan dengan prinsip kewajiban negara dalam pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Kebijakan negara seperti itu dalam praktik potensial untuk menimbulkan diskriminasi karena di satu pihak akan ada warga negara yang dapat membayar dan memperoleh sertifikat, sementara di pihak lain akan ada sebagian warga negara yang tidak dapat atau sulit memenuhi pembayaran dengan konsekuensi tidak dapat atau tertunda haknya untuk memperoleh tenaga listrik. Jelas kebijakan seperti itu bertentangan dengan prinsip kewajiban negara dalam pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, kebudayaa, yang justru harus merealisasikan pemenuhan secara progresif. Dalam kaitan itu, jaminan keamanan dan keselamatan dalam penggunaan tenagalistrik harus dipandang sebagai hak yang wajib dipenuhi negara. Bukan … dan bukan kewajiban yang memiliki akibat hukum pidana bagi yang tidak melakukannya. Jadi, perspektif dasarnya jelas, jaminan keamanan dan keselamatan yang dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, diwujudkan berupa Sertifikat Layak Operasi merupakan bagian dari hak asasi yang dimiliki warga negara, bukan kewajiban yang dibebankan oleh negara kepada warga negara, sehingga tidak dapat dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang 30 Tahun 2009. Sebaliknya, negara akan justru dianggap mengabaikan kewajibannya apabila tidak memenuhi hak tersebut. Keempat. Atas dasar semua pemahaman di atas, saya sebagai Ahli berpendapat bahwa ketentuan tentang SLO sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang 30 Tahun 2009 beserta ancaman pidananya sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang 30 Tahun 2009, secara umum bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam hak-hak ekonomi, sosial, kebudayaan, khususnya pemenuhan hak untuk memperoleh standar hidup yang layak. Dalam kaitan dengan norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemenuhan hak untuk memperoleh standar hidup yang layak itu diantaranya terkandung dalam materi muatan Pasal 28C ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang berhak mengembangkan diri untuk melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”
31
Dengan demikian, secara normatif ketentuan Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 adalah bertentangan dengan norma Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 yang menetapkan kewajiban untuk memiliki SLO juga bertentangan dengan norma pada Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menetapkan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Ketentuan tentang kewajiban memiliki SLO yang disertai dengan keterlibatan pihak lain di luar negara untuk memenuhi kewajiban tersebut dengan pembayaran sejumlah uang, akan menimbulkan adanya sebagian warga negara yang tidak dapat atau sulit memenuhi kewajiban tersebut, sehingga potensial melahirkan perlakuan diskriminasi berupa adanya sebagian warga negara yang tidak dapat atau tertunda dalam menikmati pelayanan tenaga listrik. Dalam hal ini negara telah mengabaikan kewajibannya untuk merealisasikan secara progresif hak atas tenaga listrik, sehingga terjadi diskriminasi dalam pemenuhan hak tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 adalah bertentangan … maaf, dengan norma pada Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan jaminan kebebasan dan perlindungan bagi warga negara atas perlakuan yang diskriminatif. Majelis Hakim Yang Mulia, demikianlah keterangan yang dapat saya sampaikan dalam kapasitas saya sebagai Ahli dalam permohonan Pengujian Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. 260. KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, silakan selanjutnya. 261. AHLI DARI PEMOHON: FEBRIAN Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang Terhormat Pemohon, yang terhormat Pihak yang mewakili DPR, yang terhormat Pihak yang mewakili Pemerintah. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Izinkan saya membacakan keterangan Ahli saya karena ini lebih sistematis. Sehubungan dengan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 30 32
Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, khususnya Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 54 ayat (1) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Saudara Ibnu Kholdun dapat saya sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama. Bahwa Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang mewajibkan Pemohon untuk membuat Sertifikat Layak Operasi atau SLO apabila ingin menambah daya dianggap merugikan Pemohon untuk dapat memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dijamin dalam Ketentuan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemohon menyatakan bahwa Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 karenanya telah menjadi norma diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya, Pemohon juga mendalilkan Ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 telah menjadi norma ancaman yang berat dan telah menimbulkan kerugian atau berpotensi menimbulkan kerugian bagi Pemohon dan bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim. Ketentuan Pasal 44 ayat (4) menyatakan bahwa setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki Sertifikat Layak Operasi. Dari ketentuan pasal ini mengandung isu hukum, yaitu kewajiban memiliki Sertifikat Layak Operasi atau SLO, ayat (4) Pasal 44 ini harus ditafsirkan utuh bahwa SLO filosofinya mengandung unsur keamanan dan kenyamanan menggunakan listrik sebagaimana tergambar dalam konsideran menimbang huruf d yang berbunyi bahwa di samping bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan, sehingga penyediaan dan pemanfaatannya harus memperhatikan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan. Dalam kaitan dengan fungsi negara untuk mengurus (bestuurdaad) ketenagalistrikan terkandung makna bahwa keselamatan harus diatur (regeling). Fungsi negara untuk mengatur, mengurus, termasuk mengelola (beheersdaad) haruslah selaras dengan asas dan prinsip Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Patokan dalam kesepakatan dasar ini akan dapat menjelaskan bagaimana tarik ulur antara hak rakyat terhadap listrik dan kewajiban negara mengurus dan mengelola listrik melalui peraturan perundangundangan sesuai dengan kewenangan publik yang diemban. Bahwa wewenang publik seperti dikemukakan oleh Bruggink dalam bukunya Recht Reflecties yang diterjemahkan oleh Benard Arief Sidharta membagi kewenangan atas 3, yaitu satu, wetgeving. Dua, bestuurlijke. Dan tiga, rechterlijke controle. Wewenang pertama menempatkan posisi kekuasaan legislatif sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan memproduk aturan hukum pada tingkatan undang-undang sebagai instrumen bekerjanya negara hukum. 33
Kewenangan legislatif ini diterjemahkan sebagai fungsi legislasi dewan dan dalam hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 secara tegas memberi batasan materi muatan undang-undang, yakni pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, perintah suatu undang-undang, pengesahan perjanjian internasional tertentu, tindak lanjut atas putusan MK, dan/atau pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Sementara itu kewenangan bestuurlijke, pemerintahan diberikan kepada pemerintah yang mendapat ruang untuk juga mengatur, namun yang utama antara lain seperti yang diulas di atas, yaitu mengurus dan mengelola negara. Bahwa dari 2 kewenangan di atas, saya ingin menjelaskan bahwa persoalan tarik-menarik antara hak rakyat dan kerugian konstitusional yang timbul terhadap pengaturan pada peraturan perundang-undangan terhadap SLO dan ketentuan keselamatan antara lain disebabkan oleh sumber kewenangan pengaturan, yakni jika Pasal 44 ayat (4) dibaca netral, maka SLO memang sepatutnya diatur dan diurus oleh negara. Artinya, rumusan pasal dan materi muatan tidak bertentangan dengan asas dan prinsip dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Akan tetapi pada waktu penerapan hukum terhadap pelaksana, maka menarik untuk dikaji, yaitu. a. Ada biaya yang dibebankan kepada rakyat. b. Ada pengaturan yang tidak melibatkan rakyat. c. Ada lembaga yang ditunjuk untuk mengelola tanpa melibatkan rakyat. Lalu siapa yang bertanggung jawab atas beban SLO? Fakta yuridis beban tersebut ditanggung oleh rakyat sebagaimana norma wajib. Pejabat mana yang berwenang? Rincian biaya atau tarif jasa pemeriksaan KONSUIL sesuai dengan surat Direktur Tehnik Dan Lingkungan Ketenagalistrikan Nomor 1738/24/DLT.5/2013, tanggal 14 Maret 2013 adalah dengan tarif terendah 450VA sejumlah Rp60.000,00 dan terus bervariasi. Kesimpulan sementara dasar hukum tarif hanya ditentukan oleh direktur tehnik sebagai pejabat Eselon IB pada Kementerian ESDM. Nalar hukum sumber kewenangan dan lingkup jabatan terhadap penetapan jelas bersifat sepihak dan hak rakyat tidak diletakkan pada jabatan dan sumber wewenang yang tepat dan dibenarkan oleh hukum. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim. Ketentuan Pasal 44 ayat (4) adalah norma pengecualian vergunning (suara tidak terdengar jelas) dari norma keselamatan terhadap siapapun pengguna listrik sebagai norma larangan. Norma pengecualian semacam ini timbul dari penguasa negara yang penuh terhadap cabang-cabang produksi yang penting, dan menguasai hajat hidup orang banyak vide Pasal 32 ayat (2) UndangUndang Dasar Negara 1945 karena itu harus digunakan sebesarbesarnya untuk kemakmuran rakyat Pasal 33 ayat (3) penguasa negara 34
yang demikian harus dimaknai dalam penguasaan dalam arti yang luas yang bertumpu pada kedaulatan rakyat Pasal 1 ayat (2) dan negara hukum Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Saya berpendapat ketentuan Pasal 44 ayat (4) ini tidak menyelesaikan persoalan yang patut diduga timbul melainkan mendelegasikan kepada peraturan pelaksanaannya. Pada peraturan pelaksanaan ini akan terlihat penyederhanaan masalah dan kecenderuan politik pembentukkan hukum cenderung bersifat sektoral. Rekonstruksi berpikir yang ingin saya sampaikan adalah beranjak dari fakta konkrit dan diatur dalam peraturan pelaksanaan sampai pada tataran undang-undang maka ketentuan Pasal 44 ayat (4) ini patut diduga menimbulkan ketidakpastian hukum, seperti apakah instalasi listrik dimaksud lebih baik dibebankan kepada setiap usaha bukan kepada setiap orang, dan menabrak asas dan prinsip Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 bagi setiap orang yang mengoperasikan listrik tanpa SLO akan dikenakan pidana penjara dengan ancaman 5 tahun diatur dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) yang selengkapnya berbunyi, “Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa Sertifikat Layak Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00.” Dari ketentuan ini mengandung dua isu hukum, yaitu pertama setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa SLO dan b. dipidana dengan pidana penjara dan denda. Apakah kebenaran korespodensi dapat ditemukan dari hubungan antara pasal? Bahwa jika pengaturan dalam Pasal 44 ayat (4) dilanggar maka akan dipidana penjara dan denda sehingga dapat dibuktikan adanya hubungan sebab-akibat (conditio sine qua non). Ahli berpendapat sebagaimana uraian terdahulu khususnya poin 6 bahwa SLO adalah norma pengecualian sama seperti halnya norma perizinan maka norma semacam ini adalah domain hukum administrative, administrative law. Oleh karena itu, sanksi terhadap pelanggaran norma SLO adalah sanksi administratif bukan sanksi pidana, hal ini sejalan dengan asas subsidiaritas yang menempatkan sanksi pidana ditaruh di bagian belakang ultimum remedium bukan primum remedium yang akan menimbulkan ketakutan dan traumatik rakyat terhadap pemerintahan. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Ahli sampai pada kesimpulan bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (4) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2009 tidak secara tersirat ataupun tersurat bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya dalam ketentuan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan 35
pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Atau bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakukan yang bersifat diskriminatif itu.” Akan tetapi penerapan hukum dalam peraturan pelaksanaan disamping bermasalah dari aspek kewenangan pengaturan karena daulat rakyat tidak diakomodir juga dalam penerapan hukum di masyarakat, SLO tidak efektif sehingga norma wajib SLO menjadi kaidah mati (dode regel). Yang Mulia, terhadap ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 a quo Pasal 44 ayat (4), Ahli berpendapat bahwa terhadap norma pengecualian SLO adalah masuk norma dalam norma perizinan, sehingga menjadi domain hukum administratif tidaklah tepat masuk dalam domain pidana yang memerlukan sanksi pidana. Oleh karena itu, Ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 inkonstitusional terhadap Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Dengan berdasar asas noscitur a sociis yang berarti suatu kata ditentukan dari konteks yang berhubungan dengannya, maka frasa diskriminatif pada Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diartikan juga termasuk tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan (bestuur handelingen). Ahli juga berpendapat, Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 inkonstitusional terhadap Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal 28I ayat (4) berbunyi, “Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.” Dan Pasal 28D ayat (1) berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Artinya hak politik sosial, ekonomi, dan budaya diakui, dan dilindungi, dan menjadi tanggung jawab negara agar tercapai kepastian hukum yang adil. Terima kasih, Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb. 262. KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, terima kasih. Pemohon ada pertanyaan untuk Saksi atau Ahli?
36
263. PEMOHON: IBNU KHOLDUN Terima kasih, Yang Mulia. Saya hanya meluruskan apa yang disampaikan oleh Pemerintah. Bahwa lembaga (…) 264. KETUA: HAMDAN ZOELVA Jangan meluruskan! Jadi sampaikan saja. Belum tentu Anda yang lurus, dia tidak lurus. 265. PEMOHON: IBNU KHOLDUN Siap, Yang Mulia. Bahwa lembaga KONSUIL dan PPILN ini, ini merupakan lembaga independent, bukan badan usaha. Sekali lagi saya bilang sampaikan bahwa lembaga KONSUIL dan PPILN ini merupakan lembaga independent yang bersifat nirlaba dan di internet itu banyak, Yang Mulia. 266. KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, okelah cukup. Nanti kita anu … oleh Hakim akan mempertimbangkan mengenai hal ini ya. Ada pertanyaan, tidak ada? 267. PEMOHON: IBNU KHOLDUN Cukup, Yang Mulia. 268. KETUA: HAMDAN ZOELVA Cukup ya. Pemerintah ada pertanyaan? 269. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI Cukup, Yang Mulia. 270. KETUA: HAMDAN ZOELVA Cukup, baik tidak ada. Jadi begini ya. Majelis merasa perlu mendengarkan dahulu keterangan dari KONSUIL ya. KONSUIL Nasional dan PLN, PLN ya. Jadi sidang yang akan datang lanjutkan untuk mendengarkan keterangan dari KONSUIL, nasional … Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik ya dan PLN.
37
271. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI PPILN barangkali. 272. KETUA: HAMDAN ZOELVA PLN? 273. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI PPILN. Masuk di dalam juga PLN. 274. KETUA: HAMDAN ZOELVA PPILN itu bagian dari KONSUIL, bukan? 275. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI Bukan, dua lembaga yang berbeda, Yang Mulia. 276. KETUA: HAMDAN ZOELVA Oh, sendiri juga. Kalau begitu dua-duanya, PPILN, KONSUIL, dan PPLN. Tiga ya. 277. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI Dan PLN. Ya. 278. KETUA: HAMDAN ZOELVA Tiga ya. Saya mau jelas dahulu ini. Besar juga penghasilannya kalau KONSUIL ini seluruh Indonesia itu, berapa puluh juta orang itu dibangun setiap tambah daya itu, lumayan itu. Bisa bikin bank kita. Ya, baik. Jadi sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 November 2014 ya untuk mendengarkan keterangan dari KONSUIL satu, kemudian yang kedua PPILN, dan PT PLN Persero. 279. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI Ditutup. Pemerintah juga kan akan menghadirkan ahli, Yang Mulia. Apa digabung pada persidangan?
38
280. KETUA: HAMDAN ZOELVA Boleh silakan sekalian, berapa ahli yang akan diajukan? 281. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI Dua, Yang Mulia. 282. KETUA: HAMDAN ZOELVA Dua. 283. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI Dan ada saksi juga, Yang Mulia. 284. KETUA: HAMDAN ZOELVA lagi.
Ada saksi juga. Kalau begitu sudah itu saja, nanti sidang sekali
285. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI Baik, terima kasih. 286. KETUA: HAMDAN ZOELVA Kita mendengarkan dahulu yang ini ya. 287. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI Baik, terima kasih. 288. KETUA: HAMDAN ZOELVA Baik, terima kasih.
39
Dengan demikian sidang ini selesai dan dinyatakan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 12.09 WIB Jakarta, 11 November 2014 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004
Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.
40
