2014

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 39/PUU-XII/2014

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA SENIN, 5 MEI 2014

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 39/PUU-XII/2014 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden [Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28] serta Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Taufiq Hasan ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Senin, 5 Mei 2014, Pukul 13.34 – 14.20 WIB Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Muhammad Alim 2) Maria Farida Indrati 3) Aswanto Achmad Edi Subiyanto

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Taufiq Hasan

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.34 WIB 1.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Sidang pemeriksaan permohonan 39/PUU-XII/2014, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Saudara Pemohon, siapa yang datang pada kesempatan ini, saya persilakan.

2.

PEMOHON: TAUFIQ HASAN Kami sendirian, Yang Mulia.

3.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Saudara serbagai Pemohon Prinsipal sendirian?

4.

PEMOHON: TAUFIQ HASAN Ya.

5.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Saudara Taufiq Hasan, ya?

6.

PEMOHON: TAUFIQ HASAN Ya.

7.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Oke. Ini sudah kita terima ini permohonan Saudara. Coba Saudara terangkan apa yang Saudara maui dalam permohonan ini. Apa kemauannya, ringkas saja, tidak usah dibaca seluruhnya karena kita kan sudah baca.

8.

PEMOHON: TAUFIQ HASAN Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Pada permohonan ini kami memohonkan yakni pengujian Undang-Undang Pemilu baik pileg atau pun pilpres karena pemilu yang dilaksanakan sudah beberapa kali oleh 1

bangsa Indonesia ini jelas-jelas menyimpang dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau inkonstitusional. Untuk penyimpangan tersebut adalah karena tidak ada kewajiban yang dibebankan kepada rakyat padahal dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Dalam penjelasannya sudah sangat jelas sekali bahwa dalam pemilu rakyat punya kedaulatan tanggung jawab, hak, dan kewajiban untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat. Jadi, punya hak dan kewajiban bukan cuma punya hak seperti yang dipahami selama ini. Seharusnya UndangUndang Pemilu harus bisa menjelaskan mana yang itu hak rakyat dan mana yang kewajibannya. Dalam penelitian yang kami lakukan, maka kami menemukan bukti yang sangat kuat bahwa yang dimaksud hak itu adalah memilihnya. Memilih itu adalah hak rakyat. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah mencoblos apa yang dipilih. Begitu, Yang Mulia. 9.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Lantas apa yang Saudara minta di petitum?

10.

PEMOHON: TAUFIQ HASAN Terima kasih, Yang Mulia. Dalam petitum, kami meminta bahwa Pasal 27 ayat (1), juga Pasal 19 ayat (1), Pasal 28 baik pileg atau pilpres itu dinyatakan sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum karena terjadi kerancuan-kerancuan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

11.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Ya, apa lagi?

12.

PEMOHON: TAUFIQ HASAN Kemudian kami menginginkan supaya permohonan ini dikabulkan seluruhnya dan juga kami meminta apa itu ... putusan yang seadiladilnya.

13.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Itulah yang Saudara sampaikan, ya?

2

14.

PEMOHON: TAUFIQ HASAN Ya, Yang Mulia.

15.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Nanti dengarkan nasihat-nasihat dari Bapak dan Ibu yang hadir di kesempatan ini.

16.

PEMOHON: TAUFIQ HASAN Terima kasih.

17.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, terima kasih. Saudara Pemohon kalau kita melihat di sini Anda serta sistematika sebenarnya sudah jelas bahwa ada Pemohon, ada kewenangan Mahkamah, ada legal standing Anda, dan apa yang Anda kemukakan sebagai permasalahan atau alasan permohonan, dan juga kemudian petitum. Tapi kalau Anda melihat pada halaman 2, Anda sudah mengutip Pasal 24 ayat (2) dan 24C tapi kemudian yang 1.3 itu Anda mengatakan bunyi Pasal 7 dan seterusnya, ini saya rasa tidak perlu Anda mengatakan itu ya. Anda boleh mengatakan bahwa Anda menggugat pasal ini terhadap pasal-pasal yang Anda mohonkan di sini. Batu uji di sini Anda sudah memasukkan semuanya dalam 1.4 sehingga mengaburkan sebetulnya yang Anda mohon itu apa. Di dalam kewenangan Mahkamah, Anda cukup mengatakan bahwa Mahkamah berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Pasal 24C atau kalau Anda memakai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga boleh, tapi kemudian Anda cukup mengatakan bahwa kami mengujikan pasal sekian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar pasal sekian, sekian, sekian saja sudah, sehingga tdak mengaburkan apa yang ada di dalam permohonan Anda. Nah, selain itu Anda mengatakan bahwa kalau hak memilih itu adalah hak yang diujikan (suara tidak terdengar jelas) Konstitusi, tapi tidak ada tanggung jawab. Sekarang seandainya Anda mau menjelaskan bahwa pasal yang Anda mohonkan pengujian itu kemudian diberikan … warga negara berhak dan bertanggung jawab terhadap pemilihan umum. Tanggung jawab seperti apa yang Anda inginkan? Mestinya begitu ya. Jadi, kalau Anda mengatakan hak itu berarti Anda berhak. Di sini Anda mengatakan bahwa hak itu dikatakan secara hak berarti tidak ada tanggung jawab. Sekarang kalau Anda misalnya sudah memilih dengan mencoblos, apakah itu Anda tidak mempunyai melaksanakan hak Anda untuk memilih, mencoblos, atau mencontreng, atau mungkin tunjuk tangan, itu 3

kan, caranya, prosesnya bahwa hak untuk memilih itu dilaksanakan, sehingga kalau Anda menyatakan bahwa pasal ini di dalam petitum itu dinyatakan rancu ya, kalau petitumnya hanya menyatakan ini berarti harus dihilangkan, gitu kan? Enggak dipakai. Terus, bagaimana nanti orang akan melakukan pemilihan umum kalau dua pasal yang Anda mohonkan ini? Atau Pasal 27 kemudian seperti redaksi yang lama, ini kemudian dinyatakan tidak berlaku, justru apakah itu hilang sama sekali atau malah ada? Orang … bagaimana caranya orang memilih? Petitum Anda di sini mengatakan yang satu mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, kemudian yang kedua menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan jelas mewajibkan rakyat yang sudah memenuhi syarat untuk mencoblos pilihannya pada hari pemungutan suara. Apakah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjelaskan siapa yang wajib dan sudah memenuhi syarat? Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu kan, mengatur secara umum. Rakyat mempunyai hak untuk memilih, untuk … hak untuk memilih. Tentang syarat-syaratnya, tidak mungkin itu dirumuskan dalam konstitusi karena dia bersifat umum, maka syarat-syarat dan caranya itu ada dalam undang-undang, ya. Jadi, kalau Anda melihat untuk mencoblos pilihannya pada hari pemungutan suara, tentu tidak mungkin Undang-Undang Dasar Tahun 1945 akan mengatur secara njelimet seperti ini, ya. Jadi yang kedua, petitum yang kedua, itu tidak mungkin, ya. Kemudian yang ketiga bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang redaksinya sama dengan undang-undang … tidak perlu. Anda sekarang kan, mengutip pasal … ya, Anda kan, yang diajukan kan, Pasal 27. Bahwa Pasal 27 itu dari undang-undang yang lama enggak perlu Anda rumuskan di sini. Kemudian, dikatakan adalah rancu dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kalau ini Anda katakan rancu dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, juga di petitum nomor empat, terus bagaimana kita mau melaksanakan hak untuk memilih, begitu. Sama sekali enggak ada acuannya. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak mengatakan siapa yang boleh memilih, syaratnya apa, di mana. Tidak. Tapi kemudian dia mengatakan bahwa negara berhak untuk memilih, tapi kalau Anda memberikan petitum yang nomor 3 dan nomor 4, berarti tidak ada cara-cara yang mengatur tentang bagaimana kita melaksanakan pemilihan umum, gitu ya. Nah, dari semua yang Anda rumuskan di sini, Anda menyatakan bahwa memang harusnya ada tanggung jawab bahwa orang kalau memilih ya sudah, memilih, tapi dia harus bertanggung jawab. Bagaimana rakyat bertanggung jawab kalau yang dipilih itu keliru. Tanggung jawabnya rakyat, gimana? Anda memilih, misalnya, Si A yang Anda pilih. Tapi pada waktu Anda memilih Si A karena dianggap visimisinya sesuai dengan kehendak Anda. Tapi pada waktu dia 4

melaksanakan memerintah, beda dengan visi-misi itu. Terus, tanggung jawab Anda, apa? Nah, ini yang tidak Anda jelaskan bagaimana Anda menyatakan bahwa pasal ini bertentangan dengan konstitusi? Di sini, Anda mencontohkan, misalnya, hak untuk memilih dan cara mendapatkannya. Kalau hak memilih, ada baju di toko pakaian, Anda menjelaskan di sini. Jadi, cara mendapatkannya dengan membeli. Kalau hak memilih pekerjaan, Anda memasukkan surat lamaran. Bisa enggak, Anda dapat pekerjaan tidak mengirimkan lamaran, langsung ditunjuk? Bisa juga, kan? Memilih sekolah atau kampus dengan cara mendaftarkan diri. Memilih jodoh. Kemudian, Anda harus menikahi. Apakah ini sama dengan kalau Anda mempunyai hak untuk memilih di dalam pemilu? Kalau di sini, Anda memilih … apa … hak memilih jodoh. Anda menikahi. Begitu setelah dinikahi, tidak sesuai dengan keinginan Anda. Anda akan terus atau Anda akan, “Wah, cerai saja karena enggak sama.” Itu kan, tanggung jawab Anda, kan? Karena kalau Anda memilih istri, berarti Anda ingin bahwa apa yang Anda inginkan sebagai seorang istri itu akan terpenuhi. Nah, sekarang kalau istri itu kemudian tidak sesuai dengan kehendak Anda, tanggung jawab Anda, apa? Karena Anda telah memilih. Nah, ya kan? Jadi, antara kewajiban dan tanggung jawab ini harus dijelaskan betul bahwa kalau Anda memilih presiden dan wakil presiden, Anda tinggal mencoblos gambarnya. Kalau enggak, bagaimana? Kan, ada beberapa pasangan calon yang dipasang dalam surat suara itu. Kemudian, bagaimana cara Anda mengatakan, “Saya mau pilih ini atau mau pilih ini?” Apakah dengan kemudian Anda mencoblos itu, itu tidak melaksanakan kewajiban Anda? Kalau sudah Anda memilih salah satu, kemudian Anda mencoblos atau mencontreng itu. Itu kan, hanya caranya saja, prosesnya saja. Nah, di dalam permohonan Anda, Anda menjelaskan secara panjang-lebar, tapi Anda tidak menjelaskan kenapa pasal itu Anda anggap bertentangan dengan konstitusi. Di dalam permohonan di Mahkamah Konstitusi, yang penting adalah apakah rumusan pasal itu bertentangan dengan konstitusi atau tidak? Jadi Anda boleh menyatakan bahwa pasal ini bertentangan dengan konstitusi, tapi bagaimana? Kenapa? Itu Anda anggap bertentangan dengan konstitusi? Nah itu harus dijelaskan, apakah harus mencontreng, atau harus mencoblos, itu kan satu cara saja. Jadi, Anda di sini menjelaskan semuanya, tapi tidak jelas bahwa dengan hak memilih yang disertai dengan tanggung jawab itu kenapa pasal ini, kenapa rumusan pasal ini Anda anggap bertentangan dengan konstitusi? Itu yang perlu Anda jelaskan ya, jadi kalau di sini Anda menyatakan kalau pasal tersebut ya, jadi rumusan pasal itu kalau saya menyatakan, apakah itu di sini kan, “Setiap warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 tahun atau lebih muda, tapi pernah kawin, mempunyai hak memilih? Berarti dia 5

mempunyai hak memilih.” Apakah ini salah? Nah ini yang harus Anda pertentangkan, kok hanya hak memilih saja? Nah kalau Anda mengatakan ini bertentangan dengan konstitusi, ini bertentangan dengan pasal yang mana? Karena Undang-Undang Dasar mengatakan, “Setiap warga negara berhak memilih.” Nah, jadi yang harus dijelaskan adalah apakah rumusan pasal ini itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Undang-Undang Dasar memberikan hak malahan, Undang-Undang Dasar memberikan bahwa apa … pemilihan umum itu caranya bagaimana? Setiap warga negera berhak untuk memilih, itu haknya. Tapi rumusan ini, saya rasa justru rumusan ini memenuhi ketentuan bahwa pemilihan umum itu menjadi hak warga negara untuk memilih siapa calon yang akan duduk di DPR, DPD, DPRD, dan juga siapa yang akan ditunjuk sebagai presiden atau wakil presiden, ya bahwa caranya dengan mencoblos, mencontreng, atau dengan yang lainnya. Itu adalah cara untuk menujukkan bahwa Anda membuat suatu pilihan, sehingga Anda harus menjelaskan bahwa pasal itu rumusannya salah, pasal itu rumusannya bertentangan dengan konstitusi. Nah itu harus Anda rumuskan kembali, Anda boleh menjelaskan bahwa di dalam pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden ini sebenarnya pemilu lembaga perwakilan, ya terhadap … ini tidak benar. Bahwa setelah dipilih, kemudian rupanya dia tidak memiliki keinginan warga masyarakat dan sebagainya. Tapi apakah rumusan pasal itu, itu yang salah? Atau dalam pelaksanaanya ada money politics, ada pembagian sembako dan sebagainya. Apakah yang salah itu rumusan pasalnya? Atau dalam pelaksanaanya? Ya, sehingga kalau Anda kemudian di dalam petitumnya meminta Pasal 27 tadi dinyatakan tidak mempunyai kekuataan hukum mengikat, terus bagaimana warga negara itu bisa melaksanakan hak pilihnya itu? Hak untuk memilihnya itu? Ya, jadi di sini Anda harus menjelaskan, mungkin kalau Anda memilihnya bahwa ada hak pilih itu dilaksanakan, kemudian rakyat harus bertanggung jawab, mungkin Anda tidak mengatakan ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tapi mungkin dimaknai yang lebih sesuai dengan keinginan Anda. Jadi ini harus Anda, menurut saya harus Anda rumuskan dengan lebih bagus lagi, sehingga meyakinkan Hakim bahwa memang alasanalasan ini menyebabkan pasal yang Anda mohonkan adalah bertentangan dengan konstitusi. Ya, saya rasa itu, Bapak. 18.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Pemohon ada beberapa hal di samping yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia tadi. Ini permohonan Saudara kelihatannya sangat panjang gitu ya, sangat banyak hal yang Saudara ingin sampaikan. Mungkin tujuannya untuk memperjelas, tapi 6

kemudian ya bahkan nampak semakin tidak jelas, gitu. Jadi mungkin perlu Saudara lihat Peraturan Mahkamah Konstitusi ya, ada PMK Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Saudara bisa lihat nanti di Pasal 5-nya ya, sehingga struktur dan format yang Saudara gunakan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dalam PMK Nomor … Pasal 5 ya, Pasal 5 PMK Nomor 6 Tahun 2005 itu ya. Sudah punya itu? 19.

PEMOHON: TAUFIQ HASAN Sudah.

20.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Sudah punya?

21.

PEMOHON: TAUFIQ HASAN Sudah.

22.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Oh, kalau sudah punya nanti diikuti itu (…)

23.

PEMOHON: TAUFIQ HASAN Ya.

24.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Petunjuk-petunjuk yang ada di dalam, antara lain ya. Saudara juga sudah menjelaskan kerugian bahwa ada kerugian konstitusional yang Saudara alami atau potensial untuk Saudara alami ketika undangundang yang Saudara maksud tadi, Undang-Undang Pemilihan Legislatif. Ya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 serta Undang-Undang Nomor 42 tentang Pemilihan Presiden. Nah, ini sebenarnya yang harus Saudara jabarkan secara konkret, apa kerugian konstitusional Saudara? Di bagian awal permohonan Saudara mengatakan bahwa ... menjelaskan bahwa untuk bisa memilih itu harus ketentuan undang-undang, ya. Harus sudah berusia 17 tahun atau sudah pernah nikah. Kemudian harus terdaftar ya, terdaftar di dalam daftar pemilih ... pemilih tetap. Ini juga nanti hati-hati karena ada putusan Mahkamah Konstitusi bahwa walaupun tidak terdaftar, tapi kalau punya KTP ya, itu KTP bisa digunakan itu. Kalau dia bisa

7

membuktikan bahwa dia adalah penduduk di situ dan itu coba nanti dilihat juga itu supaya alasan Saudara lebih komprehensif. Kemudian, Anda mencoba membedakan antara ... Anda melihat bahwa memilih itu ada dua hal di sana yang harus dibedakan, yaitu hak memilih dan hak mencoblos. Tadi Yang Mulia sudah menyampaikannya, mencoblos, mencontreng, itu kan cara untuk melaksanakan hak. Jadi mencoblos itu adalah cara untuk melaksanakan hak tapi di dalam permohonan ini Saudara menguraikan secara panjang-lebar ya bahwa itu berbeda, berbeda antara hak memilih dan hak mencoblos. Nah, ini yang ... tolong nanti Saudara lihat atau dalami betul dulu Undang-Undang tentang Pemilu ya, baik pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif. Kemudian pada bagian awal juga Anda menulis undang-undang, ya. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Anda juga harus ingat bahwa undang-undang ini mengalami perubahan, diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, itu seyogianya juga dicantumkan. Jadi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 itu dicantumkan juga. Kemudian pada bagian kedudukan hukum, pada bagian kedudukan hukum ya, ini yang saya ingin tegaskan kembali pada bagian kedudukan hukum, syarat untuk mengajukan permohonan ya, sebagaimana yang diatur di Pasal 51 ayat (1), ya, huruf a UndangUndang Mahkamah Konstitusi, Saudara sudah jelaskan juga ada dua syarat di sana. Syarat yang kedua adalah hak dan/atau kewenangan konsitusional Para Pemohon yang dirugikan. Jadi Anda harus menguraikan secara konkret apa kerugian konstitusional Saudara. Lalu pada halaman 7, ini Anda juga menggambarkan tentang implikasi yang timbul karena berlakunya undang-undang itu, Anda justru menguraikan di sini bahwa terjadi kerugian negara. Saya ingin mengingatkan bahwa ya mungkin Anda ingin menggambarkan di situ bahwa kalau negara dirugikan, berarti Saudara juga sebagai Pemohon dirugikan. Pada bagian 3 ya, di halaman 7 angka III.2 bahwa dengan berlakunya aturan tadi, itu menimbulkan kerugian negara, baik kerugian moril maupun kerugian materiil. Nah, ini nanti dicoba kembali dielaborasi, yang saya tangkap di situ mungkin Anda menganggap bahwa kalau negara rugi, berarti saya juga sebagai warga negara dirugikan gitu. Membaca uraian-uraian yang me ... yang Saudara gambarkan sesudah frasa kerugian negara itu. Padahal mestinya bukan kerugian negara yang harus dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan, tapi kerugian dari subjek hukum kerugian konstitusional yang dialami oleh subjek hukum yang mengajukan permohonan, ya. Tolong nanti itu di apa … dijadikan sebagai perhatian. Lalu, pada petitum ya, petitum harus jelas, apa yang Saudara minta? Harus konkret yang Saudara minta. Harus tegas apa yang Saudara inginkan dalam proses peradilan ini. 8

Saudara … yang terakhir, yang terakhir ya. Ini Anda menguraikan banyak sekali soal … ini di halaman 10 coba Saudara lihat, poin IV. Nah, ini menggambarkan bahwa Saudara masih harus memahami lebih mendalam lagi soal pemilu ya, di bagian 4, di poin 4 itu Anda menulis pengesahan pemilihan, pengesahan pemilihan … pengesahan pemilihan ini adalah tugas dari panitia pemilu, siapa yang Anda maksud sebagai panitia pemilu? Harus jelas. Mungkin di situ yang Saudara maksud adalah penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu beserta jajarannya, ya. Itu nanti tolong didalami lagi undang-undang pemilih. Dari saya cukup sekian, Yang Mulia. Terima kasih. 25.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Pemohon, ini saya kasih ingat dulu bahwa yang kami sampaikan di sini saya bac … Anda sudah baca, bisa baca di Pasal 39 Undang-Undang MK itu bahwa untuk memeriksa kelengkapan permohonan Saudara. Kemudian di ayat (2) itu, kami ini wajib memberi nasihat kepada Saudara, apakah nasihat itu Saudara terima atau tidak, itu urusan Saudara. Karena Saudara punya hak, kami kewajiban, kami memberi nasihat ini, Saudara terima, tidak terima itu urusan Saudara, itu pertama. Yang kedua. Saya beritahukan kepada Saudara bahwa sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi bahwa memilih itu adalah hak, bukan kewajiban, sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi bahwa memilih itu adalah hak, bukan kewajiban, sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi. Memilih itu adalah hak, bukan kwwajiban, agar Saudara tahu. Kemudian seperti yang dikatakan oleh Yang Mulia tadi, Prof. Aswanto yang sebelah kiri saya, beliau ini. Bahwa ada putusan MK bahwa selain daripada yang terdaftar dalam DPT dan lain-lainnya itu, itu bisa melalui putusan Mahkamah Konstitusi, ada putusan Mahkamah Konstitusi. Ada syarat, yaitu bisa menggunakan KTP yang masih berlaku atau Kartu Keluarga, satu. Kedua, dia harus memilih ditempat yang paling dekat dengan alamat yang ada dalam kartu itu. Jangan dia memilih ke tempat lain, yang paling dekat situ, TPS yang paling dekat situ. Ketiga, dia memilih itu sekitar jam 12.00 ke atas karena supaya jangan sampai dia dua kartu penduduknya mencoblos di sini, pindah lagi ke sana. Ha, itu, itu yang dimaksud. Jadi dekat dengan alamatnya, kemudian juga dia memilih sesudah menjelang, menjelang apa … menjelang mau tutup … penutupan TPS. Dan yang keempat itu bahwa dia mau daftar di KPPS itu. Ini saya mau mendaftar, ini KTP saya, ini alamat saya, dan lain-lain. Itu adalah permohonan. Kemudian ini saya lihat Saudara … terus terang saja ini bukan main cukup panjang ini permohonan Saudara, tapi saya lihat intinya cuma satu. Hakikatnya yang Saudara minta sebagaimana yang Saudara

9

terangkan tadi bahwa memilih itu bukan semata-mata hak, tetapi hak dan kewajiban, kan begitu yang Saudara mau? 26.

PEMOHON: TAUFIQ HASAN Beda, Yang Mulia.

27.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Jadi, jadi memilih itu merupakan hak dan kewajiban, oke, itu … itu garis umum. Sekarang saya detail. Ini di halaman 3 permohonan Saudara, sudah lihat? Itu halaman 3 huruf a, Pasal 1 ayat (2) tidak begitu bunyinya.

28.

PEMOHON: TAUFIQ HASAN Ya, betul itu, Yang Mulia.

29.

KETUA: MUHAMMAD ALIM “Kedaulatan berada di tangan rakyat,” kalau itu di tangan itu, kalau bawa orang bahasa Indonesia baik itu di … baru tangan, dipisahkan itu. “Di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UndangUndang Dasar,” bukan menurut Undang-Undang, lho.

30.

PEMOHON: TAUFIQ HASAN Ya.

31.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Menurut Undang-Undang Dasar, jadi nanti Saudara tambahi itu. Huruf b, itu ada huruf besar, “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ndak usah negara yang … negara hukum itu ndak usah, ‘N’-nya itu besar, kecil saja. Indonesia … negara Indonesia adalah negara hukum. Itu ‘N’ yang pertama besar karena dia huruf awal. Oke, kemudian di huruf c masih halaman itu juga. Huruf c halaman 2 itu, apa korelasinya itu pasal … Pasal 4 ayat (1) dengan permohonan Saudara? “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut undang-undang,” kan memang begitu, apa korelasinya dengan permohonan Saudara kok Saudara masukkan itu? Itu terserah Saudara. Kemudian di huruf E, nanti Saudara pisahkan ya, Pasal 22E ayat (1), dipisahkan itu, tidak (suara tidak terdengar jelas). Kemudian halaman 64, jadi banyak sekali kesalahan Saudara bikin ini. Pasal 1 10

angka (5), 1.5 itu sebelum kedudukan hukum itu bahwa oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berwenang untuk meng … untuk memeriksa, mengadili dan memutus … enggak usah, mengadili saja, memeriksa untuk mengadili permohonan a quo. Jadi begini seperti yang disarankan oleh Prof. Maria … Yang Mulia Prof. Maria tadi begini, kalau mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi Anda cukup mengutip Pasal 24C ayat (1), yaitu bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena yang Saudara uji ini adalah pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, maka di situ adalah undangundang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, oke itu adalah wewenang Mahkamah, begitu saja, pendek saja, tidak usah terlalu bertele-tele. Jadi Pasal 24C ayat (1) di situ itu kewenangan Mahkamah untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang Saudara uji permohonan diuji ini adalah pasal ini, nah itu dengan demikian tidak usah terlalu panjang. Itu kewenangan Mahkamah. Kedudukan hukum tadi sudah diterangkan oleh Yang Mulia, cuman saya kembali lagi ke halaman 5 ya, nanti ini kesahalan tulis Pasal 27 ayat (1) itu mengatakan, “Setiap warga Negara …” enggak usah negara-nya besar ya, warga negara saja, kecil saja itu. Di bawah juga Pasal 27 ayat (3), “Setiap warga Negara …” negara enggak usah besar, kita bukan … anu … kalau Jerman ya staat itu dia huruf besar. Kemudian berikutnya lagi yang bundaran keempat itu Pasal 24E … apa … 28E itu dikasih rapat ke sana ya, jangan direnggangi itu. Sama dengan 28D, kan di atas itu rapat, cocok itu. Kemudian ada di 14 itu juga dipisahkan, di 24 itu juga ada warga negara ya, ada di 1, 2, 3, 4, 5, baris keenam itu, nanti warga negara. Kemudian halaman 6 hak … di paling baris di atas, hak konstitusional itu huruf kecil saja, enggak usah huruf besar. Bahwa Pasal 15 ini berbunyi … Pasal 15 apa yang Saudara maksud? Nanti dijelaskan, ditambah ya. Pasal 15 apa itu yang Saudara maksud, apakah kovenan atau apa? Sebutkan sendiri. Kemudian masih ayat (6) itu … apa … halaman 6 itu yang terakhir sekali di bawah, itu telah genab … jangan huruf b, huruf p itu ya, telah genap 17 tahun itu lho. Kemudian di halaman 8 … banyak sekali kesalahan tulis, Saudara sembrono. “Hak memilih Warga Negara,” itu warga negara kecil saja ya. Kemudian ada juga warga negara di 1, 2, 3, 4, baris kelima. Kalau mau tulisannya yang benar tadi disinggung itu mau riil maupun materiil, materiil itu dua i-nya, riil tulisannya. Jadi tidak … anu … ya. Kemudian di halaman 7 masih, angka III.III baris ketiga, persiapan-persiapan lainnya yang telah memakan biaya … ada enggak 11

mulutnya itu memakan biaya? Jadi menggunakan biaya saja ya, menggunakan biaya negara yang sangat banyak, jangan besar. Kalau besar itu volume, sebesar gajah, sebesar gunung. Kalau banyak itu sekian miliar atau sekian triliun, jadi yang sangat banyak. Kemudian di baris ketiga sebelum … 3.4 itu legislative itu tulisan Inggris ini, nanti tulis Indonesia saja, legislatif biasa ya. Ini kan legislative itu. Kemudian 3.4 di halaman 7 masih, Pasal … baris kedua dan Pasal 28, P-nya huruf .. semua pasal yang disusul dengan angka itu harus huruf besar, kan Saudara sudah lakukan sebelumnya. Ini kesalahan tulis saja. Kemudian halaman 8 itu juga salah lagi 4.2 itu, ini kan kedaulatan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kan, tanpa Dasar di situ, ya. Itu Saudara lupa itu. Kemudian di bawah di situ 4.3 itu 1, 2, 3, baris keempat telah genab itu jangan b, huruf p, telah genap. Penggenapan, ya oke. Kemudian di halaman 10 angka II baris ketiga, “Proses ini diakhiri dengan mantabnya hati.” Jangan huruf b, p saja di situ ya, salah tulis namanya manusiawi itu sifatnya. Ini halaman 11 angka 6, nanti saya akan memberikan banyak, “Itu adapun dari segi object,” ya object itu nanti huruf k saja, ini bahasa Inggris objek ini. Kemudian di baris 11 dari bawah ya, itu masih di halaman 11, “Pembeli tersebut menyeleksi maka mantablah,” itu mantab itu huruf p juga itu, nanti Saudara tulis di situ. Oke, ini kan tadi sudah diterangkan oleh Yang Mulia Prof. Maria bahwa elaborasi lebih kuat kamu punya alasan mengapa sampai berpendapat demikian. Oke, di sini di larangan-larangan money politics halaman 13, kok Saudara mengatakan bahwa esensi demokrasi itu adalah penghormatan terhadap hak? Kalau hak itu memilih, kalau dia mau money politics monggo saja dia, ini menurut Saudara. Itu di mana logikanya itu. Jadi, memilih itu adalah hak, oke. Tetapi main sogok itu adalah tindak pidana. Nah, itu yang dilarang, sehingga dilarang itu money politics karena yang menyogok dan yang disogok itu memberi rasuah dan terima rasuah itu sama-sama kenanya itu sama-sama melanggar. Yang dilarang situ money politics itu, jangan kamu dipilih karena member duit, tapi kamu dipilih karena mungkin dia suka sifat-sifatmu, suka kepandaianmu, suka kejujuranmu, dan lain-lain, dan lain-lain itu yang dimaksud begitu. Jadi kerancuan larangan money politics, bagaimana money politics kok rancu kalau dilarang, itu harus dong. Itu sudah merupakan salah satu kewajiban rakyat itu adalah taat kepada undang-unda ng. Kemudian di halaman 14, Saudara mengatakan baris kelima dari keenam dari atas karena memang hak suara itu ada harganya, ini kan jual-beli suara ini. Bagaimana yang Saudara maksudkan itu? Oke, terserah Saudara. 12

Kemudian halaman 15 itu baris keempat dari bawah ada objektif salah tulis. Halaman 17, itu b. ilmu sosial kemasyarakatan, “Itu pandangan ilmu social,” ini tulisan Inggris, social perbaiki itu. Halaman 17 salah … pastikan salahnya itu ini bahasa Inggris bukan Bahasa Indonesia. Kemudian tadi ini proses memilih, ini lagi bertentangan dengan dalil Saudara di halaman 12 itu permasalahan juga itu. Lalu halaman 24, itu baris ketiga dari atas Saudara menulis konsekwensi, halaman 24 baris ketiga dari atas itu tidak lagi begitu sekarang. Jadi, konsekuensi sama dengan kuitansi, bukan lagi kwi tapi kuitansi. Di 54, Saudara menulis, “Kewajiban ini diharapkan dapat merubah pola pikir.” Saya kasih tahu Saudara bahwa merubah itu tidak ada dalam bahasa Indonesia, mengubah ya, berubah ya, tapi merubah tidak ada. Jadi, mesti mengubah pola pikir ya. Kemudian yang terakhir ini begini petitum ya. Petitum itu mesti begini karena yang Saudara uji kan hanya empat. Jadi, petitum pertama oke mengabulkan seluruh permohonan Pemohon, itu sudah benar. Baru yang kedua begini, “Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor ... tentang apa itu pemilihan tentang … bertentangan dengan UUD 1945.” Itu satu dulu. Dia dulu dinyatakan bertentangan 1945. Nomor berikutnya, diulangi menyatakan, “Pasal 27 ayat (1) undang-undang … tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.” Jadi, selalu berpasangan. Bertentangan dulu, berikutnya … nomor berikutnya itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tidak usah disebutkan kata Ibu Prof tadi, tidak usah dirumuskan pasalnya lagi karena sudah ada di bagian di depan duduk perkara. Jadi, saya ulangi, mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, menyatakan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor ... tentang ini bertentangan dengan UUD 1945 itu. Angka berikutnya menyatakan Pasal 27 Undang-Undang Nomor ... tentang ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Itu pasal 27 nya itu. Sekarang Pasal 28, menyatakan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan UndangUndang Dasar Tahun 1945. Berikutnya lagi, Pasal 28, diulangi lagi, menyatakan Pasal 28 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Lalu berikutnya lagi, satu nomor lagi, menyatakan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Baru dinyatakan … menyatakan Pasal 11 Undang-Undang Nomor ... tentang ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kan, empat saja pasal yang Saudara uji, jadi mesti delapan itu. Menyatakan Pasal 20 Undang-Undang Nomor ... Tahun 2012 tentang ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

13

Baru yang terakhir, Pasal 20 … menyatakan Pasal 20 UndangUndang Nomor ... Tahun 2012 tentang ini, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, selalu berpasangan begitu. Kan, hanya empat pasal yang Saudara uji. Pasal 27 ayat (1), kemudian Pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, lalu Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Jadi, delapan … apa … selain yang pertama mengabulkan seluruhnya, itu mesti ada delapan pasang. Bertentangan dulu, tidak usah ditulis rumusannya lagi di situ, baru tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bertentangan lagi, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bertentangan lagi, dan seterusnya sampai empat pasang. Lalu petitum berikutnya, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Sudah ada dalam petitum Saudara. Itu di bawah. Kemudian, atau titik dua, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono. Tapi ada kata atau di situ. Artinya kalau tidak bisa ya, bagaimanalah. Itu lho. Jadi, begitu anunya. Ada hal-hal yang mau Saudara tanyakan? Cukup? 32.

PEMOHON: TAUFIQ HASAN Saya kira ada satu, Yang Mulia.

33.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Yang mana?

34.

PEMOHON: TAUFIQ HASAN Masalah … apa tadi … redaksi dari pasal yang kemudian dihilangkan itu sudah kami cantumkan dalam kesimpulan.

35.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Ya, nantilah perbaiki kembali. Nanti dalam perbaikan, Saudara perbaiki, ya yang kurang-kurang itu, toh?

36.

PEMOHON: TAUFIQ HASAN Ya.

37.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Ya, oke. Ada lagi? 14

38.

PEMOHON: TAUFIQ HASAN Sudah, Yang Mulia.

39.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Begini, Saudara Pemohon, ini lagi saya katakan, kami berkewajiban memberi nasihat demi kebaikan permohonan Saudara. Kami bertiga punya kewajiban bahwa itu hak Saudara. Saudara mau terima, tidak terima, itu urusan Saudara. Kalau andaikata Saudara tidak mengubah permohonan Saudara, maka permohonan inilah yang akan dilaporkan kepada Pleno. Nanti bagaimana keputusan Pleno. Saudara mau memperbaiki atau bagaimana?

40.

PEMOHON: TAUFIQ HASAN Siap.

41.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Oke. Kalau Saudara mau meperbaiki, waktu bagi Saudara ada tersedia paling lama, saya ulangi, paling lama 14 hari, ya?

42.

PEMOHON: TAUFIQ HASAN Ya.

43.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Jadi, kalau bisa lebih cepat dari itu ya, masukkan langsung saja ke Kepaniteraan, nanti Kepaniteraan beri tahukan lagi kepada … apa … menentukan lagi sidang berikutnya. Oke?

44.

PEMOHON: TAUFIQ HASAN Oke. Ya. Terima kasih.

15

45.

KETUA: MUHAMMAD ALIM Dengan demikian, sidang kami nyatakan selesai dan sidang ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 14.20 WIB Jakarta, 5 Mei 2014 Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

16