MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 116/PUU-XII/2014
PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
ACARA PERBAIKAN PERMOHONAN (II)
JAKARTA SENIN, 24 NOVEMBER 2014
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 116/PUU-XII/2014 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik [Pasal 29 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5)] terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. John Fresly 2. Yhannu Setyawan 3. Rumadi, dkk. ACARA Perbaikan Permohonan (II) Senin, 24 November 2014, Pukul 14.00 – 14.10 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Ahmad Fadlil Sumadi 2) Arief Hidayat 3) Patrialis Akbar
(Ketua) (Anggota) (Anggota)
Ery Satria Pamungkas
Panitera Pengganti
i
Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. John Fresly 2. Mohammad Dawam B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Veri Junaidi 2. Fadli Ramadhanil 3. Jamil Burhan
ii
SIDANG DIBUKA PUKUL 14.00 WIB 1.
KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Perkara Nomor 116/PUUXII/2014 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Saudara Pemohon, makin banyak apa makin sedikit yang datang? Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siapa yang hadir disilakan memperkenalkan diri.
2.
KUASA HUKUM PEMOHON: JAMIL BURHAN Bismillahirrahmaanirrahiim. Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Pada persidangan Perkara 116/PUU-XII/2014, yang hadir Kuasa Hukum Veri Junaidi, kemudian salah satu Pemohon, Pemohon pertama yaitu Pak John Fresly, kemudian Pak Mohammad Dawan, beliau komisioner komisi informasi DKI Jakarta Pemohon (…)
3.
KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Pemohon berapa itu Pak Mohammad Dawan itu?
4.
KUASA HUKUM PEMOHON: JAMIL BURHAN Pemohon VIII, Yang Mulia.
5.
KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Oh, VIII ya. Oke, baik.
6.
KUASA HUKUM PEMOHON: JAMIL BURHAN Saya sendiri Jamil Burhan. Terima kasih, Yang Mulia.
7.
KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Kuasa. Ya.
1
8.
KUASA HUKUM PEMOHON: JAMIL BURHAN Nanti untuk kalau memang diberi kesempatan, Pak Veri Junaidi akan menyampaikan beberapa highlight permohonan perbaikan yang sudah disarankan oleh Yang Mulia.
9.
KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Oh, ini sudah tanda tangan semua ini kuasanya. Nah, begitu yang sungguh-sungguh ini. Paling tidak indikatornya sungguh-sungguh itu ada tanda tangannya karena dia membaca itu biasanya. Baik. Karena kami sudah terima perbaikan ini, Saudara sampaikan. Poinnya kan bagaimana Saudara menjelaskan kepada kami apa yang Saudara perbaiki. Disilakan, siapa? Silakan.
10.
KUASA HUKUM PEMOHON: VERI JUNAIDI Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Berdasarkan nasihat yang sudah disampaikan oleh Majelis Hakim Konstitusi, kami melakukan diskusi terkait dengan beberapa perbaikan yang dinasihatkan oleh Yang Mulia. Ada beberapa perbaikan di dalam permohonan ini. Yang pertama, terkait dengan teknis penulisan dan sebagainya. Kami melakukan banyak perbaikan dan perubahan-perubahan. Yang kedua, terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi pun juga demikian seperti yang disampaikan dan dinasihatkan oleh Yang Mulia. Namun yang terkait dengan substansi dalam permohonan ini, kami menambahkan beberapa pasal yang dimohonkan ini terkait dengan ruang lingkup kemandirian kelembagaan komisi informasi pusat. Oleh karena itu, di dalam permohonan ini kami menambahkan beberapa pasal, yakni Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 29 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dan Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Terkait dengan perubahan beberapa pasal ini sebagaimana yang sudah dinasihatkan oleh Yang Mulia, kami memberikan beberapa argumentasi untuk menguatkan bahwa ruang lingkup kemandirian kelembagaan tidak hanya terkait dengan kesekretariatan, namun juga terkait dengan mekanisme rekrutmen dan juga terkait dengan pertanggungjawaban kelembagaan komisi informasi, baik pusat maupun provinsi, dan kabupaten/kota. Berdasarkan berberapa perbaikan tersebut, kami ingin menyampaikan beberapa petitum, yakni; 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. 2
2. Menyatakan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang KIP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut. (1), “Anggota informasi komisi pusat berjumlah tujuh orang yang berasal dari unsur masyarakat.” Ayat (2), “Anggota komisi informasi provinsi dan/atau komisi informasi kabupaten/kota berjumlah lima orang yang berasal dari unsur masyarakat.” 3. Menyatakan Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang KIP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut. Ayat (1), ”Komisi informasi pusat menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada presiden dan DPR.” Ayat (2), “Komisi informasi provinsi menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangannya kepada gubernur dan DPRD provinsi yang bersangkutan. Ayat (3), “Komisi informasi kabupaten/kota menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada bupati/walikota dan DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan. 4. Menyatakan Pasal 29 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang KIP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut. Ayat (2), “Sekretariat Komisi Informasi dilaksanakan oleh kesekretariatan Komisi Informasi Pusat.” Ayat (3), “Sekretariat Komisi Informasi Pusat dipimpin oleh sekjen yang diusulkan oleh Komisi Informasi Pusat kepada presiden.” Ayat (4), “Sekretariat Komisi Informasi Provinsi dilaksanakan oleh sekretaris yang diusulkan oleh Komisi Informasi Provinsi kepada Komisi Informasi Pusat. Ayat (5), “Sekretariat Komisi Informasi Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Sekretaris yang diusulkan oleh Komisi Informasi Kabupaten/Kota kepada Komisi Informasi Provinsi.” 5. Menyatakan Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang KIP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut. Ayat (1), “Calon anggota Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota diajukan kepada Komisi Informasi Pusat untuk tingkat provinsi dan Komisi Informasi Provinsi untuk tingkat kabupaten/kota. Paling sedikit 10 orang calon dan paling banyak 15 orang calon. 3
Ayat (2),” Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi memilih anggota Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota melalui uji kepatutan dan kelayakan.” Ayat (3), “Anggota Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota yang telah dipilih oleh Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi, selanjutnya ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi.” 6. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara. Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Jakarta, 24 November 2014. Terima kasih, Yang Mulia. 11.
KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Jadi ada tambahan kelembagaannya ya, selain satuan pendukungnya ya, kemarin kan hanya satuan pendukungnya yang bernama sekretariat jenderal, gitu ya?
12.
KUASA HUKUM PEMOHON: VERI JUNAIDI Betul, Yang Mulia.
13.
KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Baik, sudah saya dan rekan-rekan saya berdua ini dengar semua, maka saya akan menanyakan apakah ada hal yang perlu dijelaskan, Yang Mulia? Cukup, cukup. Karena kolega saya berdua cukup, saya juga cukup, sudah cukup terang, sekarang saya ingin memastikan bukti yang sudah Saudara ajukan, yaitu P-1 sampai dengan P-5, benar?
14.
KUASA HUKUM PEMOHON: VERI JUNAIDI Betul, Yang Mulia.
15.
KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke, baik, bukti ini diterima dan sah untuk diperiksa. Sekarang setelah diterima buktinya dan perbaikannya juga sudah diterima, maka selanjutnya perlu saya informasikan kepada Saudara bahwa proses selanjutnya akan kami bertiga laporkan kepada rapat Pleno Permusyawaratan Hakim, dan nasib permohonan Saudara ini akan ditentukan oleh sembilan Hakim Konstitusi dalam rapat Plenonya, selanjutnya kalau ada hal-hal mengenai persidangan, Saudara akan diberitahukan apakah Saudara diberi kesempatan untuk ... apa namanya ... berhadap-hadapan dengan pembentuk undang-undang, Saudara 4
mengajukan ahli atau saksi, silakan Saudara siap-siap dulu, dan pada saatnya kalau memang hal itu dilakukan, Saudara akan diberitahu oleh Panitera melalui surat atau saluran informasi yang tersedia. Cukup jelas, ya? 16.
KUASA HUKUM PEMOHON: VERI JUNAIDI Jelas, Yang Mulia.
17.
KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke, baik karena sudah selesai, perbaikan sudah disampaikan dan dijelaskan, bukti sudah disahkan, maka sidang ini selesai dan dinyatakan ditutup. Terima kasih. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 14.10 WIB Jakarta, 24 November 2014 Kepala Sub Bagian Risalah,
t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004
Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.
5
