PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SEKRETARIAT DAERAH Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam Pangkalpinang ( 0717 ) 439325-327
Pangkalpinang, Yth.
4 Maret 2014
Kepada 1. Staf Ahli Gubernur 2. Assisten Sekretaris Daerah 3. Sekretaris DPRD/ KPU/ DPP KORPRI/ Bakorluh 4. Kepala Badan/ Dinas/ Biro /Kantor /Satuan 5. Inspektur/ Direktur RSJD/ Direktur RSUDP 1 sampai 5 di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
SURAT EDARAN Nomor: SE – 800/ 012 /BKD/2014 Dalam rangka menertibkan pelaksanaan cuti di lingkungan Kepulauan Bangka Belitung, bersama ini kami beritahukan bahwa: A.
Pemerintah
Provinsi
Cuti Tahunan 1. Hak Cuti Tahunan a. Merupakan hak PNS, termasuk CPNS yang telah bekerja secara terus menerus selama 1 (satu) tahun. b. CPNS hanya berhak atas cuti tahunan, kecuali ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti berdasarkan pertimbangan kemanusiaan. c. Cuti tahunan hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam setahun. 2. Penggunaan Cuti Tahunan a. b. c.
Penggunaan cuti tahunan dapat digabungkan dengan cuti bersama, dengan jumlah paling sedikit menjadi 3 (tiga) hari kerja. PNS yang menggunakan cuti tahunan dalam waktu bersamaan maksimal 5 (lima) persen dalam satu SKPD. Bagi PNS pada unit pelayanan yang tidak menjalani cuti bersama dan libur nasional, melampirkan surat keterangan tidak menjalani cuti bersama dan libur nasional dan berhak atas cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja.
3. Penangguhan Cuti Tahunan yang Tersisa a. b.
c.
Cuti tahunan yang tersisa 6 (enam) hari kerja atau kurang tetap menjadi hak PNS yang bersangkutan. Cuti tahunan yang tersisa lebih dari 6 (enam) hari kerja harus dimintakan penangguhan oleh PNS/CPNS kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti, agar penangguhan dimaksud dapat dilaksanakan tahun berikutnya. Pejabat yang berwenang memberikan cuti dapat menangguhkan cuti tahunan paling lambat akhir bulan Desember tahun yang berjalan.
4. Penggunaan Cuti Tahunan yang Tersisa a. Cuti tahunan yang tersisa yang digabungkan penggunaannya dengan cuti tahunan tahun yang sedang berjalan, dapat diambil untuk paling lama: 1) 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan yang sedang berjalan dan 1 (satu) tahun sebelumnya; dan 2) 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk cuti tahunan yang sedang berjalan, apabila cuti tahunan tidak diambil dalam dua tahun sebelumnya. b. Cuti tahunan yang tersisa lebih dari 3 (tiga) tahun termasuk cuti tahunan yang sedang berjalan dianggap hangus. B.
Cuti Besar 1. Hak Cuti Besar a. Merupakan hak PNS yang telah bekerja paling kurang 6 (enam) tahun secara terus menerus. b. PNS yang akan/telah menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan. c. Selama menjalankan cuti besar, PNS yang bersangkutan tidak berhak atas tunjangan jabatan dan tidak memperoleh TPP. 2. Penggunaan Cuti Besar a. PNS perlu merencanakan penggunaan cuti besar sejak awal tahun. b. Cuti besar dapat digunakan oleh PNS untuk 1)
memenuhi kewajiban melampirkan BPIH.
agama
misalnya
menunaikan
ibadah
haji
dengan
2)
c.
persalinan anaknya yang keempat apabila PNS yang bersangkutan mempunyai hak cuti besar menjelang persalinan; atau 3) keperluan lainnya sesuai pertimbangan pejabat yang berwenang memberikan cuti. PNS yang akan/telah menggunakan cuti besar berhak atas: 1) cuti bersama; 2) cuti sakit; 3) cuti bersalin untuk persalinan anaknya yang pertama, kedua, dan ketiga;
d.
5) cuti karena alasan penting. PNS yang telah menggunakan cuti besar baru berhak kembali menggunakan cuti besar setelah bekerja paling kurang 6 (enam) tahun berikutnya secara terus menerus.
C. Cuti Sakit 1. Hak Cuti Sakit merupakan hak PNS. Untuk PNS/CPNS wanita yang mengalami gugur kandungan diberikan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender. 2. Penggunaan Cuti Sakit a. PNS yang menderita sakit lebih dari 2 (dua) hari harus melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah/puskesmas/dokter swasta yang di tunjuk oleh Mentri Kesehatan. b. PNS yang telah menggunakan cuti sakit untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan telah aktif bekerja kembali, berhak atas: 1) cuti bersama; 2) cuti tahunan pada tahun yang sedang berjalan dan cuti tahunan yang tersisa pada tahun sebelum digunakan cuti sakit; 3) cuti besar; 4) cuti bersalin; 5) cuti karena alasan penting.
D. Cuti Bersalin 1. Hak Cuti Bersalin a. Merupakan hak PNS/CPNS wanita untuk persalinan anaknya yang pertama, kedua, dan ketiga selama PNS/CPNS. b. Cuti bersalin yang digunakan oleh CPNS wanita untuk persalinan anaknya yang pertama akan mengurangi hak cuti persalinan setelah yang bersangkutan menjadi PNS. 2. Penggunaan Cuti Bersalin dan Cuti Lain untuk Bersalin a. PNS yang telah menggunakan cuti bersalin, berhak atas: 1) cuti bersama; 2) cuti tahunan pada tahun yang sedang berjalan dan cuti tahunan yang tersisa pada tahun sebelum digunakan cuti bersalin setelah bekerja kembali paling kurang 3 (tiga) bulan; 3) cuti besar; 4) cuti sakit; b. c.
d.
5) cuti karena alasan penting. PNS wanita dapat diberikan cuti besar untuk persalinan anaknya yang keempat, apabila yang bersangkutan mempunyai hak cuti besar menjelang persalinan. PNS wanita yang akan/telah menggunakan cuti besar untuk persalinan anaknya yang keempat tidak berhak lagi atas cuti tahunannya dalam tahun yang bersangkutan. PNS wanita yang akan/telah menggunakan cuti besar tersebut berhak atas: 1) cuti bersama; 2) cuti sakit;
e.
E.
3) cuti karena alasan penting. PNS wanita dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan anaknya yang kelima dan seterusnya.
Cuti Karena Alasan Penting 1. Penggunaan Cuti Karena Alasan Penting a. Selain karena alasan yang ditetapkan
dalam
peraturan
perundang-undangan
(Ibu, bapak, Isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia, serta PNS yang melangsungkan pernikahan pertama), PNS/CPNS juga berhak atas cuti karena alasan penting karena melaksanakan ibadah umroh serta karena terjadinya kondisi force major, misalnya banjir, tanah longsor, kebakaran, dan gempa bumi.. b. Lamanya cuti alasan penting melangsungkan pernikahan pertama di dalam daerah sebanyak 12 hari kalender, sedangkan untuk pernikahan pertama di luar daerah sebanyak 14 hari kalender. c. PNS yang telah menggunakan cuti karena alasan penting, berhak atas: 1)
cuti bersama;
2)
3)
cuti tahunan pada tahun yang sedang berjalan dan cuti tahunan yang tersisa pada tahun sebelum digunakan cuti karena alasan penting setelah bekerja kembali paling kurang 3 (tiga) bulan; cuti besar;
4)
cuti sakit;
5)
cuti bersalin.
F.
Pengajuan Permohonan Hak Cuti 1.
Permohonan cuti yang akan dijalankan di dalam negeri dan sudah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang memberikan cuti, harus disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan surat izin cuti paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan cuti, kecuali permohonan: a. cuti sakit; b.
cuti karena alasan penting.
2. Cuti yang akan dijalankan di luar negeri harus mendapatkan izin dari Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. 3. Permohonan cuti yang akan dijalankan di luar negeri dan izin ke luar negeri, harus disampaikan kepada Sekretariat Jenderal Kemendagri cq. Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan cuti, kecuali permohonan: a. cuti sakit; b. cuti karena alasan penting.
G. Cuti di Luar Tanggungan Negara 1. PNS yang telah bekerja paling kurang 5 (lima) tahun secara terus-menerus dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak. 2. Cuti di luar tanggungan negara dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya. 3. Alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak tersebut dapat dipertimbangkan oleh atasan langsung PNS yang bersangkutan apabila disertai dengan buktibukti yang mendukung. 4. PNS yang bekerja kembali di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setelah melaksanakan cuti di luar tanggungan negara tidak berhak atas cuti tahunan yang tersisa dan berhak atas: a. cuti bersama; b. cuti tahunan pada tahun yang sedang berjalan setelah bekerja kembali paling kurang 3 (tiga) bulan; c. cuti besar, yaitu setelah bekerja kembali paling kurang 6 (enam) tahun secara terus- menerus; d. cuti sakit; e. cuti bersalin; f. cuti karena alasan penting.
H. Izin Meninggalkan Tugas 1.Pemberian izin meninggalkan tugas bagi PNS/CPNS diberikan paling lama 2 (dua) hari kerja selama setahun. 2.Izin Meninggalkan tugas bagi Fungsional Umum, Fungsional Tertentu, Eselon III dan Eselon IV cukup disampaikan secara tertulis ke Kepala SKPD masing-masing. 3.Bagi Eselon II yang izin meninggalkan tugas disampaikan kepada Gubernur Prov. Kep. Babel dan diterbitkan izin tersebut melalui BKD Prov. Kep. Babel. I.
Izin Dispensasi 1. Pemberian Izin dispensasi diberikan dengan ketentuan : a. Kegiatan olahraga dengan tujuan mengatasnamakan negara maka harus melampirkan rekomendasi dari Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. b. Kegiatan olahraga dengan tujuan mengatasnamakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka harus melampirkan rekomendasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau instasi pelaksana. c. Kegiatan Pramuka dengan tujuan mengatasnamakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka harus melampirkan rekomendasi dari Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau instasi pelaksana. d. Kegiatan Seni/Budaya dengan tujuan mengatasnamakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka harus melampirkan rekomendasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau instasi pelaksana. 2. PNS yang mengajukan izin dispensasi harus diketahui atasan langsung dan disetujui Kepala SKPD masing-masing.
Pemberitahuan ini perlu diinformasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan Saudara. Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.
a.n. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sekretaris Daerah, ttd Ir. H. Syahrudin, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19620213 199003 1 003
Tembusan: 1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung 2. Sekretaris Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung
