2014

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR Sekretariat : Jl. KamperDekanat FEM Wing 401 DramagaBogor 16680 Email : [email protected]

SURAT KETETAPAN No. 003/TAP SI/DPM-H IPB/II/2014 Tentang TATA KERJA Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor Periode 2013/2014 Mengingat: 1. Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor Tahun 2011 2. Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Fakultas Ekonomi dan Manajemen 2012 Menimbang: 1. Perlu diadakannya kegiatan-kegiatan untuk mendinamiskan kehidupan kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. 2. Bahwa dalam Kepengurusan DPM FEM periode 2013/2014 diperlukan adanya Tata Kerja Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. Memperhatikan: Pendapat-pendapat yang berkembang dalam pembahasan Sidang Istimewa Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor periode 2013/2014 Memutuskan : MENETAPKAN TATA KERJA Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor Periode 2013-2014 sebagaimana terlampir Ditetapkan pada Sidang Istimewa Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor Periode 2013/2014

Darmaga, 27 Februari 2014 Pukul 20. 55 WIB Pemimpin Sidang

Dani Arwan NIM. H54110055


Lampiran Tata Kerja Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor 2013/2014

1. 2. 3. 4. 5.

Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Pendahuluan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Manjemen Institut Pertanian Bogor selanjutnya disebut DPM FEM IPB. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Manjemen Institut pertanian Bogor selanjutnya disebut BEM FEM IPB Himpunan Mahasiswa Profesi selanjutnya disebut Himpro. Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor selanjutnya disebut AD/ART FEM IPB. Tata kerja DPM FEM IPB merupakan pedoman tata laksana DPM FEM IPB yang terencana, terarah, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan dalam melaksanakan fungsinya untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor dan AD/ART FEM IPB

Pasal 2 Tujuan Tujuan ditetapkannya tata kerja DPM FEM IPB untuk memberikan arah bagi DPM FEM IPB dalam melaksanakan aktivitasnya sehingga dapat mencapai tujuan yang sesuai dengan AD/ART FEM IPB. Pasal 3 Landasan 1. Undang-undang dasar keluarga mahasiswa Institut Pertanian Bogor tahun 2011. 2. Garis-Garis Besar Haluan Organisasi KM IPB 3. AD/ART FEM IPB Bab II Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor Pasal 4 Struktur Terlampir Pasal 5 Tugas dan wewenang 1. Tugas DPM FEM IPB antara lain:


a. Menyerap, menampung,dan merumuskan aspirasi mahasiswa FEM kemudian menyalurkannya kepada pihak-pihak terkait. b. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan AD/ART LK FEM IPB. c. Mengawasi, mengevaluasi, dan memberi pertimbangan kepada BEM FEM IPB, dalam melaksanakan GBHO KM IPB, GBHK LK FEM IPB dan ketetapan MPM KM IPB. d. Mengadakan lokakarya Lembaga Kemahasiswan Fakultas Ekonomi dan Manajemen (LK FEM) dan mengawasi jalannya hasil lokakarya. e. Menyosialisasikan kebijakan-kebijakan DPM FEM IPB kepada pihak terkait. f. Mengontrol Himpunan Mahasiswa Profesi (Himpro) dalam hal administrasi dan keuangan. g. Melaksanakan kegiatan Pemilihan Raya FEM IPB 2. Wewenang DPM FEM IPB antara lain: a. Membuat dan Mengesahkan Peraturan LK FEM IPB FEM IPB atas usulan DPM FEM IPB dan/atau Ketua BEM FEM IPB i. Bila dalam pandangan DPM FEM IPB, Ketua BEM FEM IPB sebagai pimpinan BEM FEM IPB tidak menjalankan tugasnya atau menyimpang dari arah kebijakan DPM FEM IPB, maka DPM FEM IPB berwenang mengeluarkan memorandum pertama; ii. Bila dalam batas waktu dua minggu setelah dikeluarkan memorandum pertama, Ketua BEM FEM masih belum memperbaiki maka DPM FEM IPB berwenang mengeluarkan memorandum kedua; iii. Bila dalam batas waktu satu minggu setelah dikeluarkan memorandum kedua, Ketua BEM FEM masih belum memperbaiki maka DPM FEM IPB dapat mengajukan usulan SI DPM FEM IPB.

b. Pelaksanaan memorandum diatur oleh DPM FEM IPB. c. Menjalin koordinasi dengan DPM KM IPB dan MPM KM IPB 3. Tugas dan wewenang ketua DPM FEM IPB antara lain: a. Memimpin dan mengoordinasi aktivitas DPM FEM IPB. b. Melakukan koordinasi dengan ketua komisi dan badan internal. c. Menandatangani surat dan keputusan atas nama DPM FEM IPB. d. Menempatkan anggota ke dalam struktur DPM FEM IPB dengan kesepakatan rapat pleno. e. Mewakili DPM FEM IPB dalam kegiatan yang diadakan di dalam kampus maupun di luar kampus atau memberikan mandat kepada anggota DPM FEM yang lain apabila Ketua DPM FEM IPB berhalangan.

f. Mengkoordinasikan forum ketua LK FEM dan DPM FEM IPB. 4. Tugas dan wewenang sekretaris DPM FEM IPB a. Bertanggungjawab kepada ketua DPM FEM IPB. b. Bertanggungjawab terhadap Korespondensi DPM FEM IPB. c. Memeriksakan proposal, laporan pertanggungjawaban dan progress report dari BEM FEM dan Himpro dengan dibantu Komisi dan Badan Pengawas Himpro. d. Mengadakan Forum sekretaris LK FEM IPB e. Menggantikan Ketua DPM FEM IPB jika yang bersangkutan berhalangan. 5. Tugas dan wewenang bendahara DPM FEM IPB a. Bertanggungjawab kepada Ketua DPM FEM IPB. b. Melakukan fungsi budgeting LK FEM IPB dengan dibantu anggota DPM FEM IPB. c. Mengadakan forum bendahara LK FEM IPB d. Bertanggungjawab atas segala kegiatan kebendaharaan DPM FEM IPB. e. Memeriksa anggaran dana dan laporan keuangan BEM FEM dan Himpro dengan di bantu Komisi dan Badan Pengawas Himpro


6. Tugas dan wewenang komisi: a. Bertanggung jawab kepada ketua DPM FEM IPB. b. Melakukan fungsi pengawasan terhadap BEM FEM IPB. c. Melakukan fungsi aspiratif. d. Melakukan rapat komisi dan rapat koordinasi e. Tugas dan wewenang komisi dijalankan berdasarkan kesepakatan komisi dengan ketua DPM FEM IPB. f. Menyampaikan laporan kegiatan kepada ketua DPM FEM IPB. 7. Tugas dan wewenang biro internal: a. Bertanggung jawab kepada ketua DPM FEM IPB. b. Menjalankan aktivitas pengarsipan, kesekretariatan dan inventarisasi serta media komunikasi dan informasi yang menjadi pusat penyampaian informasi dari setiap komisi, maupun forum DPM FEM IPB. c. Melakukan kegiatan internal DPM FEM IPB demi terjaganya solidaritas pengurus DPM FEM IPB. d. Melakukan pemeriksaan, penyeleksian, dan pemusnahan data yang sudah tidak diperlukan lagi bagi DPM FEM IPB. Pasal 6 Kepengurusan Sesuai dengan AD/ART FEM IPB. Pasal 7 Hak dan Kewajiban Pengurus DPM FEM IPB Sesuai dengan AD/ART FEM IPB Pasal 8 Rapat Rapat DPM FEM IPB terdiri dari: 1. Rapat Pleno a. Rapat Pleno DPM FEM IPB adalah rapat yang membahas agenda kerja DPM FEM IPB dan dihadiri sekurang-kurangnya ½n+1 anggota DPM FEM IPB. b. Apabila poin a tidak terpenuhi maka rapat pleno ditunda selama 1x10 menit dan apabila jumlah anggota DPM FEM IPB yang hadir tetap tidak memenuhi ketentuan maka rapat pleno dapat dilaksanakan atas persetujuan forum. c. Rapat pleno mengambil keputusan tentang program kerja BEM FEM IPB. d. Rapat pleno mengambil keputusan mengenai usulan pembentukan dan pembubaran LK FEM IPB

e. Putusan rapat pleno dianggap sah jika disetujui oleh 2/3 anggota DPM FEM IPB yang hadir. f. Rapat Pleno mengesahkan rancangan peraturan LK FEM yang diajukan oleh DPM FEM IPB dan/atau Ketua BEM FEM IPB. g. Rapat pleno diadakan berdasarkan kesepakatan pengurus DPM FEM IPB. h. Rapat pleno dapat diadakan atas:  Permintaan ketua DPM FEM IPB.  Permintaan komisi atau biro internal DPM FEM IPB kepada Ketua DPM FEM IPB dan disetujui oleh ketua DPM FEM IPB.




2.

3.

4.

5.

Usulan anggota DPM FEM IPB atau LK FEM IPB dengan persetujuan sekurangkurangnya ½n+1 anggota DPM FEM IPB Rapat pimpinan a. Rapat pimpinan adalah rapat yang diadakan oleh ketua umum, sekretaris, bendahara, ketua komisi dan ketua biro internal DPM FEM IPB. b. Rapat pimpinan dapat diadakan sewaktu-waktu jika diperlukan. c. Rapat pimpinan dapat diadakan atas permintaan lisan ketua umum, sekretaris, bendahara, ketua komisi, atau ketua biro internal DPM FEM IPB serta disetujui oleh ketua DPM FEM IPB. Rapat koordinasi a. Rapat koordinasi adalah rapat yang diadakan antara DPM FEM IPB dan BEM FEM IPB yang membahas hal-hal yang dianggap perlu dalam mencapai tujuan yang sesuai dengan AD/ART FEM IPB. b. Rapat koordinasi diadakan sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam 2(dua) bulan. c. Rapat koordinasi dapat diadakan atas permintaan DPM FEM IPB, BEM FEM IPB atau keduanya dalam bentuk tertulis dan/atau lisan yang diajukan selambat-lambatnya sehari sebelum pelaksanaan rapat koordinasi. d. Ketentuan pada ayat 4.c tidak berlaku pada kondisi darurat. Rapat komisi a. Rapat komisi adalah rapat yang diselenggarakan oleh setiap komisi dan/atau antarkomisi dalam menjalankan fungsi dan tugas DPM FEM IPB. b. Rapat setiap komisi diadakan sesuai kesepakatan anggota komisi c. Rapat komisi dapat diselenggarakan atas instruksi ketua DPM FEM IPB atau atas permintaan lisan minimal ⅓ anggota komisi DPM FEM IPB. Rapat biro internal a. Rapat biro internal adalah rapat yang diadakan oleh seluruh anggota biro Internal DPM FEM. b. Rapat biro internal diadakan sesuai kesepakatan anggota biro internal. c. Rapat biro internal dapat diadakan atas permintaan lisan anggota biro internal DPM FEM IPB

Pasal 9 Pemilihan ketua umum Pemilihan ketua DPM FEM IPB dilakukan dengan musyawarah oleh pengurus DPM FEM IPB yang menjabat dan difasilitasi oleh Penanggung Jawab Sementara LK FEM IPB. Pasal 10 Pengunduran diri 1. Ketua umum Pengunduran diri ketua DPM FEM IPB diajukan oleh diri sendiri dan dengan alasan yang dapat diterima oleh pengurus DPM FEM IPB. 2. Pengurus Pengurus DPM FEM IPB yang mengundurkan diri harus mengajukan surat pengunduran diri kepada ketua DPM FEM IPB dan tindakan selanjutnya akan diambil secara musyawarah oleh DPM FEM IPB melalui rapat pleno. Pasal 11 Pemberhentian 1. Ketua umum


a. Pemberhentian ketua umum dilakukan secara musyawarah oleh DPM FEM IPB dikarenakan mosi tidak percaya. b. Pada hari pengunduran diri atau pemberhentian ketua dibentuk penanggung jawab sementara DPM FEM IPB melalui mekanisme Rapat Pleno DPM FEM IPB c. Setelah pemberhentian atau pengunduran diri ketua, DPM FEM IPB selambat-lambatnya satu minggu sudah memilih ketua umum yang baru secara paripurna. 2. Pengurus a. Apabila pengurus DPM FEM IPB tidak menjalankan tugas dan kewajibannya atau empat kali secara berturut-turut tidak mengikuti rapat formal yang tercantum dalam tata kerja tanpa keterangan maka Ketua DPM FEM IPB berhak memanggil anggota tersebut untuk dimintai keterangan. b. Sebagai penindaklanjutan ayat 2 a: 1) Dua kali secara berturut-turut tidak menjawab panggilan Ketua DPM FEM IPB akan diberikan Surat Peringatan (SP) I. 2) Jika seminggu setelah dikeluarkan SP I tidak ada keterangan maka akan dikeluarkan SP II. 3) Jika seminggu setelah SP II dikeluarkan tetap tidak ada keterangan maka akan dikeluarkan surat pemberhentian. c. Kepengurusan DPM FEM IPB hilang apabila: 1) Meninggal dunia; 2) Habis masa jabatannya; 3) Tidak lagi menjadi mahasiswa aktif IPB; 4) Terbukti melakukan kecurangan pada saat proses Pemilihan Raya; 5) Terbukti melanggar Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa IPB Tahun 2011, AD/ART FEM IPB dan aturan lain yang ditetapkan oleh DPM FEM IPB; 6) Adanya mosi tidak percaya dari mahasiswa yang menjadi konstituennya yang diatur dalam rapat pleno DPM FEM IPB; 7) Meminta berhenti atau mengundurkan diri dengan peraturan yang ditentukan oleh DPM FEM IPB. Pasal 12 Status keanggotaan 1. Apabila dianggap perlu, departemen yang perwakilannya keluar dari DPM FEM IPB harus mencari pengganti dengan: a. Mengirimkan pengurus DPM FEM IPB atas persetujuan mahasiswa departemen yang bersangkutan. b. Mengganti pengurus DPM FEM IPB sesuai dengan AD/ART FEM IPB. 2. Departemen tidak perlu mengadakan pergantian pengurus DPM FEM IPB jika dianggap tidak perlu oleh mahasiswa departemen yang bersangkutan. 3. Tata cara pergantian pengurus DPM FEM IPB diatur dalam rapat pleno DPM FEM IPB. Pasal 13 Mosi Tidak Percaya 1. Sebab-sebab mosi tidak percaya pengurus DPM FEM IPB: a. Terbukti melanggar AD/ART FEM IPB


b. Melalaikan tugas. c. Tidak dapat menyalurkan aspirasi konstituennya 2. Mosi tidak percaya dinyatakan sah apabila terdapat surat pengajuan mosi tidak percaya disertai fotokopi ktm sekurang-kurangnya ⅔ jumlah jumlah konstituennya dan/atau ⅔ jumlah anggota DPM FEM IPB . BAB III Jalur Koordinasi DPM FEM IPB

1. 2. 3.

4. 5. 6.

Pasal 14 BEM FEM IPB Jalur koordinasi DPM FEM IPB dengan BEM FEM IPB bersifat koordinatif instruktif DPM FEM IPB melakukan pengawasan terhadap BEM FEM IPB melalui komisi yang terkait. Proposal program kerja BEM FEM IPB harus diserahkan kepada DPM FEM IPB sebelum diserahkan kepada Direktur Kemahasiswaan IPB atau Dekanat FEM IPB sesuai dengan SOP Administrasidan Keuangan LK FEM IPB. Laporan pertanggung jawaban kegiatan BEM FEM IPB harus diserahkan kepada DPM FEM IPB setelah kegiatan dilaksanakan. Apabila terdapat program kerja tambahan (non-insidental), BEM FEM IPB harus mengoordinasikan kepada DPM FEM IPB Kegiatan yang bersifat insidental tidak memerlukan proposal namun BEM FEM IPB harus tetap menyerahkan laporan kegiatan kepada DPM FEM IPB.

Pasal 15 Himpro FEM IPB 1. Jalur koordinasi DPM FEM IPB dengan Himpro FEM IPB bersifat koordinatif dan instruktif dalam hal admintrasi dan keuangan 2. DPM FEM IPB melakukan koordinasi dengan Himpro FEM IPB terkait dengan Administrasi dan keuangan. 3. Proposal program kerja Himpro harus diserahkan kepada DPM FEM IPB dengan dibantu BP Himpro sebelum diserahkan kepada Dekanat FEM IPB sesuai dengan SOP Administrasi dan Keuangan LK FEM.

1. 2. a. b. c. d. e. 3.

Pasal 16 Panitia kerja Panitia kerja adalah kesatuan kerja antara DPM FEM IPB dan mahasiswa FEM secara umum yang dibentuk untuk menjalankan program kerja DPM FEM IPB tertentu. Keanggotaan Ketua panitia kerja dipilih dari DPM FEM IPB Anggota panitia kerja dipilih oleh kesepakatan rapat pansus atau rapat pleno DPM FEM IPB. Ketua panitia kerja berhak untuk mengatur pembagian tugas anggotanya. Apabila dibutuhkan perekrutan anggota panitia kerja, mekanisme perekrutan diputuskan dalam rapat pleno DPM FEM IPB. Panitia kerja berakhir masa keanggotaannya setelah program kerja DPM FEM IPB dilaksanakan. Hak dan kewajiban


a. Panitia kerja harus menyampaikan perkembangan kegiatan kepanitiaan kepada DPM FEM IPB. b. DPM FEM IPB mengawasi langsung panitia kerja.

BAB IV Keuangan Pasal 17 Pengawasan Keuangan 1. Pengawasan Keuangan adalah pemeriksaan oleh DPM FEM IPB terhadap penggunaan dana kegiatan oleh BEM dan Himpro FEM IPB. 2. DPM FEM IPB berhak melakukan pengawasan dan pemeriksaan keuangan BEM dan Himpro FEM IPB baik yang bersifat rutin atau insidental. 3. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara hasil pemeriksaan dengan laporan keuangan BEM dan Himpro FEM IPB maka DPM FEM IPB wajib melaksanakan rapat pleno untuk membahas dan menghasilkan keputusan terkait masalah tersebut. Pasal 18 Anggaran 1. Sebelum anggaran BEM dan Himpro FEM IPB disepakati dalam rapat koordinasi DPM FEM IPB, maka anggaran tersebut harus dikonsultasikan kepada DPM FEM IPB. 2. DPM FEM IPB berhak memberi pertimbangan kepada BEM dan Himpro FEM IPB terhadap rancangan anggaran yang akan diajukan. Pasal 19 Mekanisme pengambilan dana kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan SOP Administrasi dan Keuangan LK IPB Bab V Publikasi Pasal 20 Mekanisme 1. Seluruh hal yang menyangkut keputusan, kegiatan dan keuangan DPM, BEM dan Himpro FEM IPB harus dipublikasikan kepada mahasiswa FEM IPB sebagai wujud transparansi kelembagaan. 2. Bentuk publikasi diserahkan kepada masing-masing LK FEM IPB. Bab VI Penutup Pasal 21 Penutup Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Kerja DPM FEM IPB akan diatur kemudian dalam ketetapan DPM FEM IPB sesuai dengan tata urutan sumber hukum DPM FEM IPB. Pasal 22 Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

2014

Recommend Documents